1

PIDATO PENGARAHAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PADA ACARA

RAPAT PIMPINAN PARIPURNA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

Jakarta, 13 Januari 2021

2

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu,

Shalom, Namo Budaya,

Salam Kebajikan,

Yang Terhormat, Wakil Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

Yang saya hormati:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;

2. Para Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Staf Ahli, dan Staf Khusus;

3. Para Sekretaris, Direktur dan Kepala Pusat di Lingkungan Kemendesa PDTT

4. Para Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kemendesa PDTT

5. Pejabat fungsional Ahli Utama, Madya, Muda, dan pelaksana di Lingkungan Kemendesa PDTT

3

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan

nikmat sehat, waktu dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada Rapat Pimpinan Paripurna kali

ini.

Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang saya hormati,

Alhamdulillah, untuk pertama kalinya, kita dapat melaksanakan Rapat Pimpinan Paripurna (Rapim Purna),

setelah merampungkan kebijakan Presiden terkait

Reformasi Birokrasi, yang kongkritnya kita lakukan dengan merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja

(SOTK), dilanjutkan dengan menempatkan personil pejabat tinggi pada masing-masing unit kerja.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi sudah seharusnya saya lakukan dalam waktu yang cepat dan

cara yang tepat. Sebagai orang baru, tentu kami tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan

pendalaman, apalagi penilaian secara personal, sebagai pertimbangan melakukan reposisi dalam SOTK baru. Oleh

karenanya, terkait dengan penempatan personil,

4

sepenuhnya berdasarkan pada penilaian Panitia Seleksi

serta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Begitu seterusnya ke depan, karena itulah yang

seharusnya dijalankan. Oleh karenanya, Saya berharap, dan mari

berkomitmen bersama-sama, menjadikan Reformasi Birokrasi di institusi kita, tidak sekedar perubahan struktur

dan pergeseran personil yang tidak memiliki makna apapun bagi perubahan paradigma, budaya organisasi,

serta etos kerja individu dan organisasi. Karena sejatinya,

Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk menjadikan birokasi lebih akuntabel, meningkat kinerjanya,

berkualitas layanan publiknya, serta terbebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk itulah, harus dibangun sebuah sistem yang dapat mendorong efektivitas dan efisiensi kerja-kerja

birokrasi, dengan membangun sikap kompetisi dalam hal kinerja, meningkatkan kompetensi SDM agar mampu

memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas, membangun transparansi dan partisipasi sebagai kontrol

dalam menjalankan tugas-tugas kepublikan.

5

Dalam kesempatan yang istimewa ini, dengan

lugas, tegas, perlu saya sampaikan bahwa, perubahan SOTK ini tidak boleh dan bukan hanya untuk otak atik

struktur dan personil belaka. Harus ada perubahan mendasar dan bermakna dalam institusi Kementerian

Desa PDTT, yang pada akhirnya, tujuan akhir kita adalah, apa yang kita lakukan di Kementerian ini, dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat desa, apa yang kita kerjakan mendatangkan kebaikan bagi warga desa, apa yang kita

tunaikan dapat menjadikan desa keluar dari status

tertinggal, bebas dari kemiskinan maupun kelaparan, lepas dari jeratan penyakit menahun, bebas dari

keterbelakangan maupun kutukan alam, serta bangkit menjadi desa yang lahir dari warga, pengelolaannya

dilakukan oleh warga, dan tujuan pengelolaan dan kemanfaatannya untuk warga. Dari, Oleh, Untuk Warga.

Semua untuk Warga.

6

Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi

Madya dan Pratama yang saya hormati, Sejak awal dilantik sebagai Menteri Desa, PDTT

oleh Presiden Joko Widodo, saya menyadari betul, bahwa ini amanah yang tidak ringan. Dibekali kurang lebih

38.375 personil, terdiri dari 1.986 orang PNS, kurang lebih 1.039 orang PPNPN dan kurang lebih 35.350 orang

Tenaga Pendamping Profesional. Untuk menuntaskan amanah yang diberikan pada

kita, pada tahun 2021 ini, kita mendapatkan anggaran

sebesar Rp 3,68 triliun, ditambah dengan aset tanah dan bangunan, serta kendaraan dan aset bergerak lainnya.

Juga, dana desa sebesar Rp 72 triliun, yang arah kebijakan dan prioritas penggunaannya menjadi bagian

integral dari tugas kita. Dengan sumber daya tersebut, melalui saya, kita

semua, diminta untuk menyelesaikan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan

perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan

kawasan transmigrasi, sebagaimana visi dan misi Presiden

7

dan Wakil Presiden yang tercantum dalam RPJMN 2020-

2024, serta arahan Presiden. Mewujudkan semua hal di atas bukanlah hal

mudah, meski tidak juga sulit. Oleh karena itu, perubahan struktur organisasi, reformasi birokrasi ini, harus

dibarengi dengan perubahan paradigma dalam budaya kerja organisasi, dalam pembangunan desa dan

perdesaan, pembangunan daerah tertinggal, maupun kawasan transmigrasi.

Strategi untuk fokus dan mempercepat tercapainya

sasaran pembangunan di bidang desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, ialah mengimplementasikan

tujuan-tujuan dalam SDGs Desa. Yaitu, terwujudnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat

dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi,

Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa

sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan

Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap

8

Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Peduli

Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis

dan Budaya Desa Adaptif.

Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang saya hormati,

Sebagai sebuah upaya terpadu percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Pertama-tama, SDGs Desa harus tercermin dalam semua

program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Semua IKU eselon 1 dan 2,

program dan kegiatan Kementerian Desa PDTT harus merupakan rangkaian kegiatan percepatan pencapaian

tujuan SDGs Desa. Anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan untuk pencapaian SDGs Desa.

Hanya itulah, jalan mempercepat pencapaian tujuan SDGs Desa, mempercepat pencapaian Peraturan Presiden No.

59 Tahun 2017 tentang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB.

9

Dalam pembangunan desa dan perdesaan, SDGs

Desa dapat dioperasionalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti peningkatan infrastruktur

desa, pengembangan desa wisata, utamanya yang berada pada destinasi wisata prioritas nasional; desa adat; desa

inklusi; desa ramah perempuan dan peduli anak; desa sehat dan sejahtera; dan lain sebagiannya.

Hal penting lainnya, kita harus hadir memberikan pendampingan pembangunan desa dan perdesaan,

membuka jalan kerjasama dan kemitraan masyarakat

desa, serta dapat memastikan penggunaan dana desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.

Penting untuk dipahami, bahwa paradigma SDGs Desa turut mengubah sudut pandang kawasan yang

selama ini diputuskan secara top down, menjadi kerja antar desa yang bersifat bottom up. Wujud kerja sama

antar desa terutama untuk meningkatkan skala ekonomi, skala wilayah pembangunan, skala keamanan, dan

sebagainya. Karena itu, perdesaan tidak lagi dibatasi zona administrastif yang berimpitan atau berdekatan,

melainkan basis kerja sama sesuai potensi masing-masing

10

desa, yang bisa jadi berjauhan dalam satu kabupaten,

atau lintas kabupaten dalam provinsi, bahkan desa-desa lintas provinsi.

Meski menggunakan diksi daerah, pembangunan daerah tertinggal tetap difokuskan pada pembangunan

desa; karena lebih dari 60 persen desa-desa di daerah tertinggal berada pada status desa tertinggal dan desa

sangat tertinggal. Alhasil, upaya pengentasan desa tertinggal akan langsung memberikan pengaruh hingga

60 persen untuk mengentaskan daerah tertinggal.

Secara khusus Kementerian Desa PDTT harus mendukung desa-desa berkembang, maju dan mandiri

yang berada pada lingkungan tertinggal tersebut. Salah satu strategi yang bisa dikembangkan ialah memperbaiki

infrastruktur kelistrikan dan telematika, memotori dan membantu desa-desa dapat terhubung langsung melalui

pasar di dunia maya, maupun jalur tol laut, serta yang utama lagi, Kementerian Desa PDTT harus mampu

mengonsolidasi pembangunan infrastruktur dan transportasi di daerah tertinggal, dengan kementerian

dan lembaga lain yang relevan.

11

Untuk kegiatan transmigrasi, lebih baik fokus pada

daerah eksisting, baik berupa UPT maupun desa. Layak dipertimbangkan untuk memusatkan pada program

pengembangan KTM (Kota Terpadu Mandiri), dengan memenuhi dan meningkatkan layanan dasar sosial dan

ekonomi. Ke depan, transmigrasi harus sudah bergeser dari

paradigma lama yang dipandang secara demografis, karena transmigrasi harus mampu menjadi kekuatan

pengungkit ekonomi kawasan sekitarnya, transmigrasi

harus mampu membangun keterkaitan dengan daerah sekitar kawasan transmigrasi, transmigrasi harus menjadi

bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan desa di Indonesia.

Oleh karena itu, kita harus memastikan serah terima kawasan transmigrasi kepada Pemda, dapat

dilakukan setelah terpenuhinya seluruh kebutuhan sertifikasi lahan, fasilitas ekonomi, sosial, dan budaya,

serta pengembangan kapasitas transmigran. Pun begitu dengan lokasi transmigrasi baru, harus benar-benar telah

memenuhi syarat untuk kehidupan keluarga, sebelum

12

calon transmigran dikirim di lokasi tersebut. Tidak boleh

lagi transmigran dikirim ke lokasi yang tanpa fasilitas kehidupan yang memadai.

Setelah semua itu kita lakukan, selanjutnya kita harus hadir, memberikan pendampingan, dukungan,

fasilitasi bagi masuknya investasi ke desa. Baik atas inisiatif dan upaya desa sendiri dalam menarik investasi,

maupun atas upaya dan fasilitasi yang kita lakukan. Tidak hanya itu, kelembagaan ekonomi desa harus

kita bangun dan kuatkan; BUMDes dan BUMDes Bersama,

serta UMKM perdesaan dan kawasan transmigrasi; jiwa kewirausahaan warga desa harus kita tumbuhkan;

produk-produk unggulan desa harus distimulasi; dan yang terpenting lagi adalah, yang dihasilkan warga desa

terhubung dengan pasar yang menguntungkan warga desa.

SOTK yang berbasiskan tenaga fungsional memudahkan Kementerian Desa PDTT untuk membentuk

kelompok-kelompok tugas yang memusatkan pengembangan produk unggulan desa, seperti berwujud

13

perhutanan sosial; memfasilitasi sertifikasi hutan desa,

promosi dari hasil hutan desa, dan sebagainya.

Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang saya hormati,

Untuk mendapatkan buah dari perubahan paradigma tersebut, mau tidak mau, harus segera diikuti

upaya normalisasi sudut pandang, cara pikir, dan cara bertindak yang baru seluruh pegawai Kementerian Desa

PDTT.

Dibutuhkan cara berpikir baru yaitu memenuhi sasaran-sasaran SDGs Desa, bertindak dengan cara baru

yang memastikan pemanfaat riil by name by address, dan menghasilkan hasil, manfaat, maupun dampak yang lebih

langsung dirasakan bagi warga desa. Singkatnya, diperlukan SDM yang siap atas arah

baru kebijakan pembangunan desa yang disebut SDGs Desa. Untuk itulah, peningkatan kapasitas, perubahan

cara pandang, etos dan mental bekerja pegawai maupun pendamping sangatlah menentukan.

14

Namun demikian, penting dicatat, bahwa

tanggungjawab utama penyelesaian tugas dan fungsi kementerian ini, ada di pundak menteri, selanjutnya

didelegasikan kepada Pejabat Tinggi Madya dan Pratama, berikut seluruh PNS di lingkungan kementerian. Artinya,

seluruh teknis penyelenggaraan Kementerian Desa PDTT harus diutamakan dikerjakan oleh PNS sendiri; sedang

pendamping dan PPNPN harus ditempatkan sebagai pendukung, bukan penyelenggara kegiatan teknis.

Secara khusus, saat ini manajemen 35.350 orang

pendamping langsung di bawah Kemendesa PDTT, bertanggung jawab mendampingi desa dan perdesaan,

daerah tertinggal, dan transmigrasi, dari UPT hingga KTM, dengan pengukuran kinerja melalui sistem informasi

laporan kegiatan harian, dan terhubung dengan Sapa Desa serta seluruh unit kerja Kementerian Desa PDTT.

Upaya terpadu ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari dukungan data dan informasi yang memadai.

Keseluruhan gerak Kementerian Desa PDTT harus ditopang data yang akurat, lengkap, mikro dan

berkelanjutan. Pada saat ini Kementerian Desa PDTT

15

telah menyediakan server terbaik di dunia. Mulai 2021

seluruh aplikasi ke luar Kementerian Desa PDTT disatukan menjadi hanya satu super aplikasi Sistem Informasi Desa

(SID). Adapun seluruh aplikasi di dalam Kementerian Desa PDTT disatukan menjadi hanya satu super aplikasi

yang disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Seluruh penyusunan dan perawatan aplikasi

hanya boleh dijalankan oleh Pusdatin, sehingga unit kerja lain bisa fokus sebagai user, pengguna 2 super aplikasi

tersebut.

Data dan informasi harus digunakan untuk meningkatkan inovasi desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi. Kerja sama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga lain harus dirumuskan secara operasional,

kongkrit, dan terukur, serta diimplementasikan secara sungguh-sungguh, sehingga tidak sekedar bangunan

formalitas untuk pemenuhan kebutuhan normatif. Oleh karena, agar kita dapat berlari cepat dengan

semangat baru, etos baru, data akurat, teknologi canggih, harus didukung oleh manajemen Kementerian Desa PDTT

yang berkualitas.

16

Perencanaan program antar unit kerja tidak boleh

saling tumpah tindih, aspek pemerataan harus dipertimbangkan, output kegiatan dan outcome program

harus jelas dan terukur, efisiensi dan efektivitas program terhadap pencapaian SDGs Desa harus menjadi

pertimbangan utama. Oleh karena itu, harus ada sinergi antar satuan perencana masing-masing unit kerja dengan

biro perencanaan. Agar terkoordinasi dengan baik, memiliki output

yang terukur, serta ada barang yang bisa diterima warga

desa, dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis pinjaman maupun hibah luar negeri, harus terkoordinasikan dengan

Biro Perencanaan dan Kerjasama sebagai penghubung Kementerian Desa PDTT dengan para lembaga donor.

Pun demikian halnya, kerja sama Kementerian Desa PDTT dengan Pertides harus lebih produktif, baik

untuk mengintegrasikan perkuliahan dengan kerja lembaga-lembaga desa; penyusunan model perkuliahan

kepala desa, perangkat desa, dan pengurus Bumdes berbasis portofolio pengalaman; kerja sama

pengembangan perdesaan, desa wisata, perhutanan

17

sosial, desa digital, dan tematik lainnya; penelitian,

monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan; KKN tematik; serta kegiatan-kegiatan lain yang langsung

bermanfaat untuk desa. Tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan

keuangan yang cepat dan efisien, serta bermanfaat atau efektif. Karena itu, sistem payroll harus segera dijalankan

sebelum Maret 2021 di seluruh unit kerja, yang langsung dipimpin oleh Sekretariat Jenderal. Tidak perlu lagi ada

kelambatan dalam pencairan dana; monitoring harus

dilakukan secara berkala; mingguan dan bulanan. Sebagai pendukung manajemen yang vital, jangan mempersulit

hal yang sebenarnya mudah; permudahlah proses namun tetap dengan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan

ketelitian. Keberhasilan meraih status laporan keuangan WTP selama ini, harus dipertahankan.

Bulan Januari 2021 ini, harus sudah dituntaskan laporan keuangan dan barang milik negara dari KPA dan

satker lama, menutup satker lama dan membuka satker baru; mempercepat pemindahan aset dan penyelesaian

barang milik negara pada masing-masing unit kerja; serta

18

implementasi penggunaan ruangan kerja sesuai yang

sudah diputuskan oleh Tim Transisi. Perubahan SOTK ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda waktu

bekerja; untuk saat ini, perubahan desain ruangan belum mendesak dilakukan; seluruh aparat Kemendesa PDTT

harus sudah langsung bekerja saat ini juga. Efisiensi harus terus diupayakan, dengan

melakukan inventarisasi manfaat seluruh aset Kementerian Desa PDTT; aset yang ada jangan sampai

membebani anggaran Kementerian; dan, yang sudah

tidak memberikan manfaat agar segera dilakukan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penempatan personil untuk masing-masing unit kerja harus sudah dapat diselesaikan dalam minggu ini.

Selanjutnya, manajemen SDM internal Kementerian Desa PDTT harus sepenuhnya digital sejak Maret 2021. Tidak

boleh ada lagi masalah absensi dan perjalanan dinas. Karena itulah, kinerja personil harus dapat diukur dengan

memanfaatkan tekhnologi, e-absensi digunakan untuk mencatat kedatangan WFH dan WFO, tugas harian

dikumpulkan dalam e-kinerja, perjalanan dinas dilaporkan

19

dalam e-perdin, dan secara keseluruhan tercakup dalam

Simpeg. Dengan pengawasan Itjen, berikut

pengawalannya, maka Kemendesa PDTT akan sampai ke tujuan dengan cepat, dan tetap selamat. Apalagi dalam

waktu yang bersamaan, dapat dibentuk Satuan Pengendalian Internal (SPI) pada masing-masing unit

kerja eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Desa PDTT.

Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang saya hormati,

Ringkasnya, ada Sepuluh Tugas yang menjadi tanggung

jawab kita: 1. Mulai hari ini seluruh pegawai Kementerian Desa

PDTT harus langsung bekerja melayani desa; hal-hal yang tidak penting sebagai konsekuensi

perubahan SOTK, baik perpindahan pegawai dan ruangan kerja, pengalihan barang milik negara,

dan hal-hal lain yang tidak bersentuhan langsung

20

dengan program dan kegiatan, tidak boleh menjadi

alasan menunda kerja. 2. Semua kegiatan Kementerian Desa PDTT harus

sudah bisa dimulai pada Januari 2021; satker pada tiap unit kerja harus cepat bekerja begitu DIPA tiap

unit kerja telah disampaikan. 3. Semua kebijakan, program dan kegiatan

Kementerian Desa PDTT harus berdampak langsung kepada warga desa.

4. Indikator kinerja harus berkontribusi langsung

pada upaya pencapaian tujuan SDGs Desa 5. Semua kerja sama program dan kegiatan yang

dikonsolidasikan dengan K/L lain harus disesuaikan dengan target-target Kementerian Desa PDTT,

kongkrit, terukur, dan berdampak langsung kepada warga desa.

6. Tata kelola personalia harus sepenuhnya berbasiskan aplikasi, terukur kinerjanya dan

obyektif menilainya 7. Seluruh pegawai harus memahami betul posisi

Kementerian Desa PDTT sebagai kementerian

21

teknis dengan kebijakan dan program yang

langsung, kongkrit, tertuju ke lapangan, menggunakan data mikro yang bisa menunjuk

orang perorang pemanfaat kegiatan pembangunan.

8. Semua pegawai Kementerian Desa PDTT harus memahami, mendalami, menghayati, dan

menginternalisasi arah kebijakan pembangunan desa dengan memahami SDGs Desa, serta

kebijakan Kementerian Desa PDTT dengan

senantiasa melakukan komunikasi dan interaksi dengan para pemangku kebijakan

9. Semua pegawai Kementerian Desa PDTT adalah juru bicara Kementerian Desa PDTT

10. Pendamping desa harus ditingkatkan kapasitas dan kesejahteraannya

Wakil Menteri, Sekjen, serta para Pimpinan Tinggi

Madya dan Pratama yang saya hormati, Dalam kesempatan ini, saya berharap kepada

semua pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan

22

Kemendesa, PDTT untuk bergerak cepat dan tepat, untuk

menginternalisasikan paradigma baru dalam tata kerja organisasi dan SDM.

Dalam waktu dekat, harus sudah tersedia rencana kerja percepatan pencapaian SDGs Desa sesuai dengan

tupoksi masing-masing unit kerja. Mari terus berbenah, mulai dari diri kita masing-

masing, tidak ragu merubah diri dan budaya organisasi, yang dulu lambat menjadi cepat, yang sebelumnya

tertutup menjadi transparan dan akuntabel, yang

sebelumnya dilayani menjadi melayani. Tidak ada yang tidak mungkin kita selesaikan, tidak

ada yang mustahil kita capai. Asal kita yakin, dan mau memulai.

Terima Kasih dan Mohon Maaf, Salam Sehat,

Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan.

23

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dr. (H.C.). Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.