1 | P a g e

PETA PETAHANA DAN POTENSI POLITISASI BIROKRASI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Pilkada 2015 diikuti oleh 173 calon kepala daerah dari petahana yakni walikota

(21), wakil walikota (11), gubernur (3), wakil gubernur (2), bupati (84) dan wakil bupati

(52). Kepala daerah ini kembali maju baik di daerah yang sama (168), naik ke tingkat

propinsi (3) dan ada juga yang mencalonkan diri di daerah lainnya (2). Sedangkan untuk

calon wakil kepala diikuti oleh 32 orang petahana yang sebelumnya menjabat sebagai

bupati (2), wakil bupati (22), wakil gubernur (2) dan wakil walikota (6). Umumnya

mereka maju kembali di daerah yang sama (29) atau naik sebagai calon gubernur (3)

seperti Jambi, Sumbar dan Kepulauan Riau.1

Jika data petahana itu diklasifikasikan berdasarkan soliditas pasangan kepala

daerahnya, maka diperoleh dua kelompok yakni pasangan kepala daerah yang tetap solid

dan pecah kongsi.Pasangan yang tetap solid dan kembali maju sebagai satu pasangan

berjumlah 21 pasangan, sedangkan kepala daerah yang pecah kongsi dan berhadap-

hadapan dalam pilkada nanti sejumlah 34 pasangan.

Berdasarkan peta petahana tersebut, maka KoDe inisiatif menilai perlunya

memetakan potensi munculnya politisasi birokrasi, penggunaan fasilitas Negara dan

penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pemenangan.Hal ini penting untuk

dipotret, sebab dalam Pilkada sebelumnya pola demikian banyak terjadi.Bahkan kasus-

kasus ini menjadi dasar bagi Mahkamah konstitusi memerintahkan diselenggarakan

Pilkada ulang maupun pemungutan dan penghitungan suara ulang.Seperti kasus Kota

Pekanbaru, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tebo dan Propinsi Gorontalo di tahun

2011.Lebih lanjut lihat lampiran.

Dari pemetaan petahana tersebut, potensi politisasi birokrasi, penggunaan fasilitas

Negara hingga penyalahgunaan wewenang untuk pemenangan bisa terjadi di lima varian

posisi petahana dalam pilkada. Kelima varian itu adalah, [1] didaerah yang kepala daerah

dan wakilnya pecah kongsi, [2] didaerah yang kepala daerah dan wakilnya kembali maju

dalam satu paket, [3] kepala daerah atau wakil yang melawan kepala daerah atau wakil

yang berasal dari daerah lain, dan [4] kepala daerah atau wakil melawan kandidat non

petahana, serta [6] kepala daerah dan wakil yang tidak lagi mencalonkan diri namun

keluarganya maju sebagai calon kepala daerah dan wakil.

1Data diolah dari www.kpu.go.id

KONSTITUSI DAN DEMOKRASI (KoDe) INISIATIF

Jl. M. Kahfi I No. 8A Cilandak, Jakarta Selatan 12620

Telp/Fax: +62 21 78847507

www.kodeinisiatif.org

2 | P a g e

Daerah yang kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi maka potensi pelibatan

birokrasi akan sangat kuat. Kepala daerah bisa menggunakan pengaruhnya, begitu juga

dengan wakil kepala daerahnya. Akibatnya, tarik menarik dukungan di internal aparatur

sipil Negara (ASN)akan semakin kuat. Namun keuntungannya, masing-masing kandidat

akan saling kontrol agar birokrasi tidak saling digunakan. Atau justru sebaliknya,

keduanya menggunakan kekuatan birokrasi dan saling tidak menggangu.

Sedangkan untuk daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya kembali

maju bersama, potensi politisasi birokrasinya akanjauh lebih kuat. Sebab keduanya

menguasai birokrasi sehingga tidak ada lawan politiknya yang memiliki akses terhadap

birokrasi. Oleh karena itu, untuk varian kedua ini akan sangat kuat memunculkan

politisasi terhadap aparatur sipil Negara.

Kondisi yang hampir sama muncul terhadap daerah yang hanya muncul satu

petahana apakah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang maju dalam pilkada

sehingga tidak ada kekuatan pembanding yang mampu mengontrol penggunaan birokrasi

oleh petahana. Begitu juga dengan kepala daerah yang melawan kepala daerah daerah

lain, sehingga hanya ada satu kekuatan petahana yang akan mengontrol birokrasi.

Selain beberapa peta di atas, potensi politisasi birokrasi juga mungkin terjadi di

daerah yang keluarga petahananya mencalonkan diri.Kepala daerah potensial untuk

menggunakan kekuatan birokrasi sebagai mesin pemenangan terhadap keluarga kepala

daerah.

2. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, maka ada beberapa rekomendasi untuk

mengantisipasi agar kekuatan birokrasi tidak digunakan sebagai alat pemenangan atau paling

tidak mekanisme kontrol berjalan secara efektif.

1. Bawaslu menjadikan daerah dengan petahana atau keluarga petahana sebagai wilayah

rawan pelanggaran, khususnya politisasi birokrasi, penggunaan fasilitas Negara dan

penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pengawasan secara massif mesti

dilakukan dengan bersinergi bersama kelembagaan lainnya, seperti Komisi Aparatur

Sipil Negara (KASN), KemenPAN, Kementerian Dalam Negeri dan jika diperlukan

KPK.

2. Bawaslu dan KPU dapat bekerjasama untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi tegas

(pembatalan pasangan calon) jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh

petahana,

Jakarta, 9 September 2015

Cp. Arie Muhammad Haikal/Peneliti (085265331945)

Veri Junaidi/Ketua (085263006929)

3 | P a g e

A. PROFILE PEKERJAAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA

DAERAH

Pemilihan kepala daerah serentak, 9 Desember 2015 diikuti oleh calon kepala

daerah dan wakil kepala daerah dari beragam profesi.Rata-rata para calon ini

berlatar belakang sebagai aparatur sipil Negara yang tersebar di berbagai lembaga,

juga tidak sedikit merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali

maju.Ada gubernur – wakil gubernur, bupati – wakil bupati, dan walikota – wakil

walikota.Ada juga anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

1. Pekerjaan Calon Kepala Daerah

2. Pekerjaan Calon wakil kepala daerah

ASN, 105

Bupati, 84

DPR, 11DPRD, 54

DPRD Prov, 27Gubernur, 3

Lain-lain, 252

Wakil Bupati, 52

Wakil Gubernur, 2

Wakil Walikota, 11

Walikota, 21

ASN, 90

Bupati, 2

DPRD, 119

DPRD Prov, 21

Lain-lain, 346

Wakil Bupati, 22

Wakil Gubernur, 2 Wakil

Walikota, 6

4 | P a g e

B. PROFILE PETAHANA

Berdasarkan data profesi calon kepala daerah di atas, ada sejumlah kepala daerah

dan wakil kepala daerah yang kembali maju.Mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota dan

wakilnya. Rata-rata mereka kembali maju di daerah yang sama, namun beberapa ada

yang kembali mencalonkan diri di daerah yang sama atau pindah daerah dan mengambil

posisi setingkat di atasnya.

1. Petahana yang Maju Sebagai Calon Kepala Daerah

84

3

52

2

11

21

Bupati

Gubernur

Wakil Bupati

Wakil Gubernur

Wakil Walikota

Walikota

Petahana Calon Kepala Daerah

2 3

168

Beda daerah Naik Propinsi Sama daerah

Tingkat Pencalonan

5 | P a g e

2. Petahana Yang Maju Sebagai Calon Wakil Kepala Daerah

C. SOLIDITAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Terhadap jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali maju

(sebagai petahana), terdapat beberapa pola soliditas calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah.Ada beberapa pasangan kepala daerah dan wakilnya kembali sama-sama maju

dalam pilkada, juga ada kepala daerah yang pecah kongsi sehingga antara kepala daerah

dan wakilnya saling berhadap-hadapan.Lebih lanjut bisa dilihat dalam table di bawah ini.

2

22

2

6

Bupati

Wakil Bupati

Wakil Gubernur

Wakil Walikota

PETAHANA CAWAKADA

3

29

Naik Propinsi

Sama daerah

TINGKAT PENCALONAN

6 | P a g e

1. Kepala Daerah dan Wakil Pecah Kongsi

Bupati vs Wakil Walikota vs Wakil Gubernur vs Wakil

Sleman Kota Balikpapan Prop Kepri

Natuna Kota Bukittinggi Prop Sumbar

Mamberamo Raya Kota Bandar Lampung Prop Jambi

Banggai Kota Magelang

Mojokerto Kota Manado

Bangka Barat Kota Solok

Lombok Utara

Bangka Tengah

Minahasa Utara

Blora

Pangkajene Kepulauan

Bungo

Sidoarjo

Fak Fak

Tapanuli Selatan

Luwu Utara

Konawe Utara

Melawi

Simalungun

Supiori

Waropen

Labuhan Batu Utara

Agam

Nunukan

Kota Baru

25

3

6

Bupati vs Wakil

Gubernur vs Wakil

Walikota vs Wakil

Kepala Daerah vs Wakil

7 | P a g e

2. Kepala Daerah dan Wakil Maju Bersama

Bupati Kota

Banyuwangi Kota Binjai

Bone Bolango Kota Bontang

Gunung Kidul Kota Samarinda

Indramayu Kota Surabaya

Jembrana Kota Surakarta

Kotawaringin Timur

Lampung Selatan

Ngawi

Nias

Pahuwato

PakPak Bharat

Pasaman

Siak

Solok Selatan

Tabanan

Toraja Utara

16

5

Kabupaten

Kota

Kepala Daerah dan Wakil Maju Bersama

8 | P a g e

D. POTENSI POLITISASI BIROKRASI

1. Kada vs Wakada

2. Kada Maju Bersama Wakada

Bupati Kota

Banyuwangi Kota Binjai

Bone Bolango Kota Bontang

Gunung Kidul Kota Samarinda

Indramayu Kota Surabaya

Jembrana Kota Surakarta

Kotawaringin Timur

25

3

6

Bupati vs Wakil

Gubernur vs Wakil

Walikota vs Wakil

Kepala Daerah vs Wakil

16

5

Kabupaten Kota

Kepala Daerah dan Wakil Maju Bersama

9 | P a g e

Lampung Selatan

Ngawi

Nias

Pahuwato

PakPak Bharat

Pasaman

Siak

Solok Selatan

Tabanan

Toraja Utara

3. Kada vs Kada Beda Daerah

Bupati vs Bupati ada di Kabupaten Indragiri Hulu dan Bupati vs Gubernur ada di

Propinsi jambi.

Tingkatan Perlawanan Daerah

Bupati vs Bupati Kabupaten Indragiri Hulu

Bupati vs Gubernur Propinsi Jambi

4. Kada/Wakada vs non petahana

Bupati

Wakil Bupati

Wakil Walikota

Walikota

56

27

5

15

10 | P a g e

Petahana

Bupati Wakil Bupati Walikota Wakil Walikota

Pelalawan Klaten Kota Binjai Kota Bitung

Keerom Humbang Hasundutan Kota Blitar Kota Depok

Indramayu Sumba Timur Kota Bontang Kota Dumai

Ogan Komering Ulu Pangandaran Kota Gunung Sitoli Kota Pekalongan

Banyuwangi Rokan Hulu Kota Pasuruan Kota Tanjung Balai

Batanghari Solok Kota Sibolga

Bengkalis Bengkulu Utara Kota Sungai Penuh

Nias Badung Kota Samarinda

Bengkulu Selatan Serdang Bedagai Kota Surabaya

Ponorogo Sukabumi Kota Surakarta

Tabanan Trenggalek Prop Sulteng

Kendal Yahukimo Malang

Nias Selatan Gorontalo Solok Selatan

Pahuwato Grobokan Kota Metro

Pasaman Pegunungan Bintang Prop Kalsel

Bima Pesisir Selatan

Pesawaran Lima Puluh Kota

Bantul Bulungan

Situbondo Majene

Sumenep Balangan

Bolaang Mongondow Selatan Manggarai

Tanah Bambu Sumbawa Barat

Kotawaringin Timur Tanah Datar

Padang Pariaman Muko Muko

Kutai Timur Wakatobi

PakPak Bharat Kepahiang

Labuhan Batu Serang

Lamongan

Pemalang

Lampung Selatan

Lampung Timur

Gunung Kidul

Yalimo

Lombok Tengah

Rokan Hilir

Boven Digoel

Mamuju Utara

Sukoharjo

Demak

Karawang

Merauke

Tana Toraja

11 | P a g e

Dharmasraya

Dompu

Toraja Utara

Bandung

Way Kanan

Ngada

Ngawi

Lebong

Nias Barat

Bone Bolango

Siak

Jembrana

Kapuas Hulu

5. Keluarga Petahana

Terkait dengan keluarga petahana, ada beberapa daerah yang kepala daerahnya tidak lagi

mencalonkan diri.Namun keluarga kepala daerah yang kemudian maju sebagai calon baik

statusnya sebagai anak, kakak, adik ipar maupun istri kepala daerah. Beberapa contoh daerah

itu antara lain:

Nama Calon Status Pencalonan Keterangan

Adnan Purichta Ichsan Calon bupati Gowa Putra Bupati Gowa

Tenri Olle Yasin Limpo Calon bupati Gowa Kakak kandung Gubernur

Sulsel

Andi Zulkarnaen Soetomo Calon Bupati Soppeng Putra Bupati Soppeng

AW Noviandi Calon Bupati Ogan Ilir Putra Bupati Ogan Ilir (Ir. H. Mawardi Yahya)

H. Muchendi Mahzareki SE Calon Wakil Bupati Ogan Ilir Putra Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki

Hj. Norbaiti, A.Md Calon Bupati Kutai Timur Istri mantan Bupati Kutai Timur Isran Noor

Memori Eva Ulina Panggabean, SH

Calon Walikota Sibolga Istri mantan Wakil Walikota Sibolga Marudut Situmorang

Hj. Arini Harimurti Calon Wakil Bupati

Pekalongan

Istri dari Bupati Pekalongan Drs. H. Amat Antono . Msi

Sumber: diolah dari berbagai sumber

12 | P a g e

LAMPIRAN

Beberapa Contoh Kasus Penyimpangan oleh Petahana Dalam Pilkada 2011

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Daerah Bentuk Pelanggaran yang menjadi Dasar Putusan MK Aktor

Kota Pekanbaru

Putusan Nomor

63/PHPU.D-IX/2011

Keterlibatan Walikota Pekanbaru dalam mutasi yang dilakukan oleh beberapa

orang pejabat terhadap jajaran staf ataupun pejabat yang telah bersikap netral

dalam Pemilukada Kota Pekanbaru dan tanpa melalui pertimbangan dari

Baperjakat. Upaya ini untuk memenangkan Paslon yang didukung.

Kandidat Pemenang,

Penyelenggara pemilu, dan

Kepala daerah

Kab Cianjur Putusan

No 10-12/PHPU.D-

IX/2011

Telah diterbitkan secara resmi Radiogram Nomor 005/3307/PEMDES

bertanggal 14 Desember 2010 tertanda dari Bupati Cianjur yang dikirimkan

oleh Adam Hidayat selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengenai

Sosialisasi Program 10 Juta per RT. Adapun isi radiogram itu meminta

seluruh Camat beserta PAC Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga

(ARWT) se-Kabupaten Cianjur untuk mensosialisasikan kembali program

insentif Rp. 10 juta per RT. Selain itu, Bupatidengan sengaja menggunakan

momentum dalam berbagai forum pertemuan resmi aparatur Pemerintah

Daerah, yaitu para pengurus RT/RW, untuk secara tidak langsung meminta

dukungan pencalonannya selaku calon Bupati Kabupaten Cianjur agar rencana

program pemerintah daerah yang juga menjadi program kampanyenya dapat

dilaksanakan jika yang bersangkutan terpilih.

Kepala daerah (incumbent)

Kab Tebo

Putusan No

33/PHPU.D-IX/2011

Terjadi pelibatan PNS terutama camat dan kepala desa secara terstruktur,

sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Tebo untuk memenangkan

Pihak Terkait

Kepala Daerah (Incumbent)

Prop Gorontalo

Nomor 120/PHPU.D-

IX/2011

Terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof.

Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) yang merupakan Bupati Kabupaten

Gorontalo dengan melibatkan struktur aparat Pemerintah Kabupaten

Gorontalo.

Kepala daerah (Incumbent)