PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA … · tentang Tahapan, Tata Cara Pengendallian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana ... Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

TAHUN 2013-2018

DENPASAR

2017

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ……………………………………………….………………………………………… 1 1.2. Landasan Hukum …………………………………………...……………………………………….. 2 1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………….. 3 1.4. Sistematika Penulisan ……………………………...................................……………….. 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Bali ……………………….… 7 2.2. Sumber Daya BPKAD Provinsi Bali ……………………………………………………………… 24 2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Bali …………………………………………………..…… 26 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan BPKAD Provinsi Bali ………………………..

29

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Provinsi Bali …………………………………………………

32

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …………..……………………………

38

3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ................................................... 40 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 43 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ......................................................................... 44

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Provinsi Bali ..………………………. 46 4.2. Strategi dan Kebijakan …...........................………………………………………………… 49 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan ………………………………………………………………… 51 5.2. Indikator Kinerja .…………………………………………………………………………………….. 54 5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ……………………………………….......... 56

BAB VI PENUTUP ............................................................................................... 61

LAMPIRAN RENSTRA ………………………………………………………………………………………. 62

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BPKAD PROVINSI BALI

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen

perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program

pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan ke depan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat peraturan perundang-

undangan, antara lain : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Pengendallian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; dan Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan perundang-undangan tersebut mewajibkan Perangkat Daerah

menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada dokumen RPJMD. Dokumen

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta

memperhatikan RPJM Nasional.

Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2013-

2018. Dalam pelaksanannya, telah dilakukan perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun

2013-2018. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain terjadinya krisis

ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional dan Provinsi Bali,

sehingga berpengaruh pada capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kinerja

pembangunan daerah.

Perubahan lain yang mendasari perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-

2018 adalah dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan seperti :

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014-2019. Perpres ini

mengamanatkan pelaksanaaan program-program pembangunan daerah harus

mengacu pada prioritas pembangunan nasioanl (RPJMN dan RPJPN). Perubahan

dasar hukum lainnya adalah perubahan kewenangan tata kelola Pemerintah Daerah,

dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi

Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.


2

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

menyusun revisi Renstra 2013-2018. Renstra BPKAD Provinsi Bali merupakan suatu

kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis dalam mencapai tujuan

yang diharapkan oleh masyarakat. Renstra BPKAD Provinsi Bali pada dasarnya

sebagai hasil dari pemikiran strategis dalam menghadapi tantangan perubahan dan isu-

isu kritis yang perlu direspon melalui program/kegiatan badan.

Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk menjabarkan secara

eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan

terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Karena perencanaan merupakan komitmen semua pihak untuk mewujudkannya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, telah memberikan panduan dalam penyusunan rencana

pembangunan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah daerah, khususnya SKPD

dalam penyusunan rencana strategisnya yang memenuhi prinsip-prinsip: Teknokratis

dan Strategis; Demokratis dan Partisipatif; dan Politis. Ketiganya menjadi kerangka

acuan bagi SKPD dalam merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta

pagu indikatif. Ketiga alur ini secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda,

namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan Renstra SKPD yang terpadu.

Penekanan alur proses teknokratis dan strategis menjadi dominan dalam Renstra

SKPD karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis

bidang atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);


3

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara


4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara


8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara


10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Repubublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan


14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);


4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan


20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

24. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ;

25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri

Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK

95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2010-2014;


5

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali

Tahun 2009 Nomor 16);

30. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor

10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

32. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali

Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017

Nomor 2);

33. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 96).

34. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali

Tahun 2016 Nomor 114).


6

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 adalah

untuk mensinergikan dinamika keuangan daerah dan aset daerah yang berkembang di

pemerintahan dan masyarakat, untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan,

program, dan kegiatan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang mendorong

terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran Visi Gubernur Bali Mandara.

1.3.2 Tujuan

Renstra BPKAD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan

sebagai berikut:

a. Memastikan sinergi dan konsistensi antara perencanaan strategis BPKAD Provinsi

Bali dengan perencanaan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam

bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun

2013- 2018.

c. Memastikan konsistensi dan penjabaran yang logis Renstra BPKAD Provinsi Bali

untuk 5 tahunan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja BPKAD Provinsi Bali).

d. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja BPKAD Provinsi Bali periode

Renstra yang lalu.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab I memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan

sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Pelayanan BPKAD Provinsi Bali

Bab II menjabarkan tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya,

kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang BPKAD Provinsi Bali

BAB III : Isu-Isu Strategis

Bab III menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan BPKAD Provinsi Bali; telaahan visi, misi, dan program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telahaan renstra K/L dan renstra

provinsi/kabupaten/kota; telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran serta Strategis dan Kebijakan

Bab IV membahas tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan

kebijakan BPKAD Provinsi Bali.

BAB V : Penutup


7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Bali

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah tanggal 10 November 2016. BPKAD Provinsi Bali

merupakan gabungan dari Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dan Bagian Aset pada

Biro Aset Setda Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Bali, mempunyai tugas : melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang keuangan

sub pengelolaan keuangan dan aset, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai

dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan

melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan

tugas pokok tersebut, BPKAD Provinsi Bali mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis lingkup

bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub bidang pengelolaan

keuangan dan aset;

4. pembinaan teknis penyelenggaraan

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan sub bidang

pengelolaan keuangan dan aset; dan

5. penyelenggaraan fungsi lain yang

diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Bali terdiri dari:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;


8

b. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Bidang Anggaran, membawahi :

a. Sub Bidang Anggaran I;

b. Sub Bidang Anggaran II;

c. Sub Bidang Anggaran III;

4. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :

a. Sub Bidang Perbendaharaan;

b. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

c. Sub Bidang Kas Daerah;

5. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;

b. Sub Bidang Penggunaan dan Pemeliharaan;

c. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, dibentuk 2 Unit Pelaksana

Teknis (UPT) guna mendukung melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang, yaitu :

1. UPT Fasilitasi, Evaluasi, Transfer dan Pembiayaan Daerah, membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Seksi BTL Non Belanja Pegawai dan Pembiayaan

c. Seksi Fasilitasi, Evaluasi, dan Transfer Kab/Kota

2. UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset, membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Seksi Pemanfaatan Aset

c. Seksi Pengamanan Aset

Adapun struktur organisasi BPKAD Provinsi Bali adalah sesuai Gambar dibawah :


9

Bagan 2.1.

Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Bali

Berikut disampaikan rincian tugas pejabat struktural di lingkungan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali :

1. Kepala Badan mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman

dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan

dan aset daerah yang menjadi kewenangan Provinsi; e. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang

keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset, meliputi bidang anggaran, bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, dan bidang pengelolaan aset, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPT Badan;

f. melaksanakan pengelolaan, koordinasi dan pelayanan administrasi keuangan dan aset kepada SKPD;

g. melakukan otorisasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); h. menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),

Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD); i. menyusun rancangan APBD dan Perubahan APBD; j. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;


10

k. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

l. mengkoordinasikan Rancangan Perda dan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Pemerintah Pusat;

m. menyusun perhitungan dan pencairan alokasi bagi hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota;

n. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Daftar Penguji, surat-surat berharga lainnya atas beban APBD atas nama Gubernur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD);

o. melaksanakan Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah; p. menyusun laporan Kinerja semester I dan pronogsis 6 (enam) bulan berikutnya

serta Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; q. menyusun laporan semesteran dan tahunan tentang pengelolaan Barang Milik

Daerah (BMD); r. melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan

APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota;

s. melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

t. memfasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota; u. melaksanakan pengelolaan keuangan Belanja Tidak Langsung Non Belanja

Pegawai dan Pembiayaan; v. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan

pengadministrasian Badan; w. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama

(IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

x. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan; y. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan

terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang keuangan dan aset daerah;

z. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang keuangan dan aset daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

aa. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Badan; bb. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan; cc. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan ee. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan; b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat; c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman

dan ketentuan yang berlaku;


11

d. menilai prestasi kerja bawahan; e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;

f. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan; g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran,

penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;

h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;

i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;

j. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;

k. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;

l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;

m. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

n. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;

o. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang keuangan sub bidang pengelolaan keuangan dan aset;

p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan; r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman

dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk

disampaikan kepada Sekretaris; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di

Sub Bagian setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;

f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat; g. melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi badan; h. mengurus Administrasi Perjalanan Dinas Rutin Pegawai;


12

i. melaksanakan urusan rumah tangga; j. melaksanakan administrasi Pegawai Aparatur Sipil Negara; k. penatausahaan barang milik daerah; l. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi,

ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja; m. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan

dan keprotokolan; n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman

dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya; e. melaksanakan penatausahaan keuangan; f. melaksanakan pengawasan keuangan; g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan; h. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk

disampaikan kepada Sekretaris; i. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada sekretariat dan

masing-masing bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris; j. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang serta UPT Badan; setiap; bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;

k. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

l. menyiapkan konsep SPM Belanja Tidak Langsung Pegawai, dan Belanja Langsung;

m. melakukan verifikasi atas permintaan pembayaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

5. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang; c. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang; d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; e. menilai prestasi kerja bawahan;


13

f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

h. menyiapkan konsep kebijakan penganggaran daerah; i. menyiapkan konsep Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); j. menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;

k. menyiapkan konsep pengesahan dan persetujuan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

l. menyiapkan Anggaran Kas; m. meneliti usulan pergeseran anggaran SKPD; n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait; o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

6. Kepala Sub Bidang Anggaran I mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang; b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman

dan ketentuan yang berlaku; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan

kepada Kepala Bidang; e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di

Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

f. menyiapkan konsep Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); g. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dan Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;

h. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

i. menyiapkan konsep pengesahan dan persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

j. menyiapkan konsep Anggaran Kas Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

k. menyiapkan konsep kajian atas usulan pergeseran anggaran Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait; m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;


14

b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan



f. menyiapkan konsep Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); g. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dan Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;

h. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan-Badan di lingkungan Pemerintah Daerah;

i. menyiapkan konsep pengesahan dan persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan-Badan di lingkungan Pemerintah Daerah;

j. menyiapkan konsep Anggaran Kas Badan-Badan di lingkungan Pemerintah Daerah;

k. menyiapkan konsep kajian atas usulan pergeseran anggaran Badan-Badan di lingkungan Pemerintah Daerah;



8. Kepala Sub Bidang Anggaran III mempunyai tugas :





f. menyiapkan konsep Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

g. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

h. menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;

i. menyiapkan konsep pengesahan dan persetujuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;

j. menyiapkan konsep Anggaran Kas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;

k. menyiapkan konsep kajian atas usulan pergeseran anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat;


15



9. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :


sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; e. menilai prestasi kerja bawahan; f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang

untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

h. menyusun konsep kebijakan pelaksanaan APBD; i. menerbitkan atau penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

atas beban APBD; j. mengkoordinasikan pemotongan dan penyetoran iuran wajib pegawai dan/atau

pajak-pajak melalui daftar gaji perangkat daerah; k. menyiapkan bahan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

(SKPP); l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan keuangan SKPD; m. menyusun konsep kebijakan dan sistem akuntansi; n. melaksanakan Akuntansi Keuangan Daerah; o. menyusun konsep Laporan Keuangan Konsolidasi berdasarkan Laporan

Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan SKPKD; p. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

q. mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Pemerintah Pusat;

r. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

s. menyusun Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Penunjukkan Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas usul SKPD dan SKPKD;

t. menyusun Rancangan Penunjukkan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD, dan Kuasa BUD;

u. menyusun Rancangan Penunjukkan Pejabat-Pejabat untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

v. menyiapkan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran bagi penerimaan daerah yang menjadi hak daerah;

w. menyusun Konsep Izin Pembukaan Rekening SKPD; x. menyusun Rancangan Penetapan Uang Persediaan bagi SKPD; y. memantau Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Pemerintah Daerah; z. melaksanakan penempatan uang daerah pada Bank yang sehat dan

mengkoordinasikan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah; aa. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi terkait; bb. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan dd. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.


16

10. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :





f. menyiapkan konsep kebijakan pelaksanaan APBD; g. menerima dan mencatat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Gaji dan

Tunjangan kedalam Register Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya; h. menyiapkan laporan dan menguji perhitungan pemotongan dan penyetoran iuran

wajib pegawai dan/atau pajak-pajak; i. menyiapkan konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau penolakan

penerbitan SP2D atas beban APBD; j. menyiapkan dan mengajukan daftar penguji Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D); k. menyiapkan bahan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

(SKPP); l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan keuangan SKPD; m. melaksanakan penatausahaan dan pemutakhiran data/dokumen; n. melakukan pembinaan kepada Bendahara/pengurus gaji SKPD dan bendahara

pengeluaran perangkat daerah; o. menyiapkan bahan pembinaan kepada bendahara pengeluaran SKPD; p. menyiapkan bahan konsep surat tuntutan ganti rugi, tagihan, teguran atau

peringatan berdasarkan bahan dan bukti; q. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait; r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

11. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :





f. menyusun konsep kebijakan dan sistem akuntansi; g. menyiapkan Akuntansi Keuangan Daerah; h. menyiapkan konsep Pelaporan Keuangan Konsolidasi berdasarkan laporan

Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan SKPKD; i. menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

j. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Pemerintah Pusat;

k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, mekanisme, sistem dan prosedur akuntansi perangkat daerah;


17

l. melaksanakan akuntansi Pendapatan, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

m. menyiapkan bahan pembinaan akuntansi kepada entitas akuntansi; n. melakukan rekonsiliasi data Pendapatan, Belanja Langsung, Belanja Tidak

Langsung dan Pembiayaan kepada masing-masing entitas akuntansi; o. menyiapkan bahan laporan kinerja dan laporan semesteran pertama dan

prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; p. menyiapkan data untuk review Inspektorat, Pemeriksaan BPK-RI dan APIP

lainnya; q. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait; r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai


12. Kepala Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas :





f. melaksanakan rekonsiliasi Kas dan Bank; g. melaksanakan pencatatan buku Kas Umum Daerah; h. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD; i. menyiapkan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penunjukkan Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang dan Penunjukkan Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas usul SKPD dan SKPKD;

j. menyusun Rancangan Penunjukkan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD, dan Kuasa BUD;

k. menyiapkan Rancangan Penunjukkan Pejabat-Pejabat untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

l. menyiapkan kelengkapan dokumen permintaan pembayaran bagi penerimaan daerah yang menjadi hak daerah;

m. menyiapkan Konsep Izin Pembukaan Rekening SKPD; n. menyiapkan Rancangan Penetapan Uang Persediaan bagi SKPD; o. memantau Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Pemerintah Daerah; p. melaksanakan penempatan uang daerah pada Bank yang sehat dan

mengkoordinasikan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah; q. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait; r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai


13. Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas :


sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;


18

e. menilai prestasi kerja bawahan; f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang

untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

h. menyusun perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);

i. melaksanakan administrasi dan akuntansi Barang Milik Daerah (BMD); j. melaksanakan proses penunjukkan Pejabat Penatausahaan Barang di

Pengguna, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah; k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pengelolaan

Barang Milik Daerah (BMD); l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); m. menyiapkan konsep penyusunan standar biaya pemeliharaan dan analisa

kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD); n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi terkait; o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

14. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan mempunyai tugas :





f. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan kebutuhan dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD);

g. mengkoordinir dan memfasilitasi unit kerja terkait dalam penggunaan dan penilaian Barang Milik Daerah (BMD);

h. memfasilitasi proses penilaian Barang Milik Daerah (BMD) untuk mendapatkan nilai wajar dalam rangka penetapan nilai di neraca aset, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang milik Daerah (BMD);

i. menghimpun, menelaah usulan RKBMD-Pengadaan dan RKBMD-Pemeliharaan SKPD untuk ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Daerah;

j. melaksanakan penatausahaan aset daerah pada Badan selaku pengguna barang dan pengelola barang;

k. mengkoordinir pelaksanaan terhadap mutasi barang/aset SKPD dan unit SKPD; l. melaksanakan pendataan aset, koordinasi dan rekonsiliasi data aset SKPD

secara berkala; m. mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan persediaan

barang dan laporan hasil pengadaan setiap SKPD per Triwulan; n. melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi dalam penyusunan laporan

Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah; o. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi-fungsi terkait; p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan


19

r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

15. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :





f. menyiapkan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah dibidang penggunaan dan pemanfaatan aset;

g. menyusun RKBMD penggunaan dan pemeliharaan serta melaksanakan penyusunan standar biaya pemeliharaan BMD, serta menganalisa kebutuhan pemeliharaan;

h. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang penggunaan dan pemeliharaan aset;

i. menghimpun, meneliti usulan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) dari SKPD yang bersumber dari APBD dan perolehan lainnya yang sah;

j. mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi peralihan status penggunaan aset; k. menyiapkan administrasi perubahan status penggunaan antar pengguna BMD; l. menyiapkan bahan, meneliti dan mengkaji usulan rencana penggunaan dan

pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) dari SKPD; m. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penggunaan dan pemeliharaan aset; n. melaksanakan kegiatan urusan provinsi di bidang penggunaan dan pemeliharaan

sesuai peraturan perundangan yang berlaku; o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi di bidang penggunaan dan pemeliharaan aset; p. mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan

pemeliharaan aset setiap semester dan tahunan; q. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen/arsip BMD Pemerintah

Provinsi Bali; r. mengkoordinasikan dan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi-fungsi terkait; s. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

16. Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai tugas :





f. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan;


20

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemindahtanganan dan pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD);

h. menyusun, menghimpun, menelaah usulan RKBMD-Pemindahtanganan dan Penghapusan SKPD;

i. menyiapkan bahan dan kajian sebagai bahan pertimbangan tindaklanjut penyelesaian permasalahan hukum, usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);

j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi tindaklanjut pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan aset secara administrasi serta penyimpanan dokumen asli kepemilikan atas aset gedung dan tanah penguasaan Pemerintah Daerah;

l. membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa BMD antar SKPD dan dengan pihak lain;

m. menghimpun, meneliti dan menyusun laporan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan secara berkala, semesteran dan tahunan;

n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi terkait; o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Struktur organisasi UPT pada BPKAD Provinsi Bali adalah sesuai Gambar dibawah :

Bagan 2.2.

Struktur Organisasi UPT Fasilitasi, Evaluasi, Transfer dan Pembiayaan Daerah

Berikut dijabarkan rincian tugas pejabat struktural di lingkungan UPT Fasilitasi, Evaluasi, Transfer dan Pembiayaan Daerah sebagai berikut:

1. Kepala UPT mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja UPT; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan; f. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota;


21

g. menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota;

h. menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

i. menyiapkan konsep kebijakan terkait dengan Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai dan Pembiayaan;

j. menyiapkan konsep surat penolakan pengajuan permohonan BTL Non Belanja Pegawai dan Pembiayaan;

k. menerbitkan SPM BTL Non Belanja Pegawai dan Pembiayaan; l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi terkait; m. melaksanakan sistem pengendalian intern; n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. Mengkoordinasikan Pelayanan administrasi UPT; e. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan UPT, f. menyiapkan informasi dan dokumentasi UPT, g. mengkoordinasikan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan

kepegawaian, evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara, penyusunan bahan telahaan, kajian, analisis jabatan, pengukuran beban kerja UPT,

h. mempersiapkan dan mengatur rapat-rapat, pertemuan yang diselenggarakan oleh UPT;

i. mengkoordinasikan bahan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu, pada UPT;

j. mengkoordinasikan usul penunjukan petugas Pengelola Barang pada UPT; k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

3. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung Non Pegawai dan Pembiayaan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyiapkan bahan konsep kebijakan terkait dengan Belanja Tidak Langsung

Non Belanja Pegawai dan Pembiayaan; e. menyiapkan bahan koordinasi dengan SKPD terkait, berkenaan dengan

kebijakan keuangan BTL Non Belanja Pegawai dan Pembiayaan; f. mengkoordinasikan dokumen permohonan BTL Non Belanja Pegawai dan

Pembiayaan dengan SKPD/Unit SKPD terkait; g. meneliti kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pembayaran BTL Non

Belanja Pegawai dan Pembiayaan yang diajukan oleh SKPD/Unit SKPD terkait; h. memverifikasi atas kebenaran jumlah pembayaran dan menyiapkan konsep

perintah pembayaran BTL Non Belanja Pegawai dan Pembiayaan; i. menyiapkan konsep SPM BTL Non Belanja Pegawai dan Pembiayaan;


22

j. melakukan verifikasi atas permintaan pembayaran BTL Non Belanja Pegawai dan Pembiayaan;

k. melaksanakan akuntansi, dan pelaporan keuangan BTL Non Belanja Pegawai dan Pembiayaan;

l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait; m. melaksanakan sistem pengendalian intern; n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

4. Kepala Seksi Fasilitasi, Evaluasi dan Transfer Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyiapkan dokumen administrasi keuangan belanja bagi hasil pajak dan

bantuan keuangan Kabupaten/Kota; e. menghimpun, menyiapkan dokumen serta melaksanakan Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/kota;

f. menghimpun, menyiapkan dokumen serta melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota;

g. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/kota;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan fungsi-fungsi terkait; i. melaksanakan sistem pengendalian intern; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Struktur organisasi UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset sebagai berikut:

Bagan 2.3. Struktur Organisasi UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

Adapun rincian tugas pejabat struktural di lingkungan UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset adalah:

1. Kepala UPT mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;


23

c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. menyusun perumusan kebijakan daerah dibidang pemanfaatan dan pengamanan

fisik BMD ; f. melaksanakan administrasi pemanfaatan dan pengamanan fisik BMD; g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang

pemanfaatan dan pengamanan fisik BMD; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

pemanfaatan dan pengamanan fisik BMD; i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi terkait; j. melaksanakan sistem pengendalian intern; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan Program Kerja Sub Bagian; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyusun rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian; e. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administratif kepada semua

unsur di lingkungan UPT; f. mengkoordinir urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi; g. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan UPT; h. melaksanakan pengelolaan aset UPT; i. menyiapkan informasi dan dokumentasi UPT; j. mengkoordinasikan dan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi-fungsi terkait; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

3. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset mempunyai tugas :

a. merencanakan Program Kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyiapkan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah

dibidang pemanfaatan BMD; e. menyusun RKBMD pemanfaatan BMD; f. menyiapkan bahan, meneliti dan mengkaji usulan rencana pemanfaatan BMD

dari pihak lain; g. menyiapkan konsep perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD yang diajukan

pihak lain kepada pimpinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; h. mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan

pemanfaatan BMD setiap semester dan tahunan; i. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap

pemanfaatan BMD; j. melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan BMD yang dilakukan oleh pihak

ketiga; k. mengkoordinasikan dan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi-fungsi terkait; l. melaksanakan sistem pengendalian intern; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT. o. melaksanakan system pengendalian intern; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan olehat asan dan; q. melaporakan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.


24

4. Kepala Seksi Pengamanan Aset mempunyai tugas :

a. merencanakan Program Kerja Seksi; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menilai prestasi kerja bawahan; d. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan daerah dibidang pengamanan

BMD; e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan administrasi, hukum dan

fisik BMD; f. memfasilitasi unit kerja terkait dalam pengamanan sesuai pedoman pengelolaan

BMD; g. melaksanakan monitoring terhadap pengamanan BMD; h. melaksanakan pendataan dan pensertipikatan aset tanah penguasaan

Pemerintah Provinsi Bali; i. menghimpun, meneliti dan menyusun laporan pengamanan BMD secara berkala,

semesteran dan tahunan; j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dengan fungsi terkait; k. melaksanakan sistem pengendalian intern; l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT

2.2. Sumber Daya BPKAD Provinsi Bali

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai BPKAD saat ini berjumlah 179 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai menurut Golongan/Ruang

No Golongan/Ruang Jumlah (orang) 1 Pembina Tingkat I (IV/b) 5 2 Pembina (IV/a) 10 3 Penata Tingkat I (III/d) 29 4 Penata (III/c) 33 5 Penata Muda Tingkat I (III/b) 56 6 Penata Muda (III/a) 31 7 Pengatur Tingkat I (II/d) 2 8 Pengatur (II/c) 6 9 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 7 JUMLAH 179 Sumber : SIMPEG, Januari 2017)

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) 1 S-2 (Pasca Sarjana) 33 2 S-1 (Sarjana) 102 3 Sarjana Muda 4 4 D-III (Diploma 3) 1 6 SMA 39 JUMLAH 179 Sumber : SIMPEG, Januari 2017)


25

Tabel 2.3. Rekapitulasi Pegawai menurut eselon

No Eselonisasi Jumlah (orang) 1 Kepala Badan (Eselon II) 1 2 Sekretaris (Eselon III) 1 3 Kepala Bidang (Eselon III) 3 4 Kepala UPT (Eselon III) 2 5 Kepala Sub Bidang (Eselon IV) 9 6 Kepala Sub Bagian (Eselon IV) 4 7 Kepala Seksi (Eselon IV) 4

JUMLAH 24 Sumber : SIMPEG, Januari 2017)

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan program dan kegiatan di BPKAD Provinsi Bali didukung oleh aset

tetap, sebagai berikut :

Tabel 2.4. Rekapitulasi Aset Tetap BPKAD Provinsi Bali

No Jenis Unit

1 Station Wagon 9 2 Sepeda Motor 21 3 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 2 4 Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1 5 Mesin Calculator 14 6 Lemari Besi 4 7 Rak Besi/Metal 10 8 Rak Kayu 23 9 Filling Besi/Metal 46

10 Band Kas 3 11 Rotary Filling 1 12 Lemari Kaca 8 13 Papan Visuil 1 14 Overhead Projektor 5 15 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 1 16 Lemari Kayu 13 17 Meja Kayu/Rotan 11 18 Meja Rapat 17 19 Meja Telpon 3 20 Kursi Rapat 34 21 Kursi Tamu 15 22 Kursi Putar 54 23 Meja Komputer 32 24 Lemari Es 1 25 AC Unit 6 26 AC Split 40 27 Televisi 3 28 Cassette Recorder 1 29 Wireless 1 30 Unit Power Supply 9


26

31 Tustel 2 32 Alat Rumah Tangga Lain-lain 3 33 Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain 1 34 Mainframe 1 35 Local Area Network (LAN) 1 36 Personal Komputer Lain-lain 4 37 Komputer Personal (P.C. Unit) 106 38 Laptop 22 39 Notebook 16 40 Personal Komputer Lain-lain 1 41 Hard Disk 9 42 Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain 1 43 Printer 73 44 Scanner 2 45 External 7 46 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 25 47 Server 5 48 Router 1 49 Peralatan Jaringan Lain-lain 11 50 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 51 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 15 52 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 53 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 15 54 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 2 55 Dispenser 1 56 Handy Talky 1 57 Kipas Angin 1 58 Kursi Besi/Metal 2 59 Lemari kayu 1 60 Meja Biro 9 61 Meja Tulis 12 62 Monitor 4 63 Pesawat Telephone 2 64 Sound System 2 65 UPS 4 66 Facsimile 2 67 Pahatan Kayu 1 68 Perangkat Lunak Sistem Operasi 3

TOTAL 759

2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Bali

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah tanggal 10 November 2016, BPKAD Provinsi Bali

dibentuk hasil penggabungan dari Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dan Bagian Aset

pada Biro Aset Setda Provinsi Bali. Berikut akan diuraikan capaian kinerja pelayanan

dari Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dan Bagian Aset pada Biro Aset Setda Provinsi

Bali.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro

Keuangan Setda Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari

tujuan dan sasaran strategis Biro Keuangan Setda Provinsi Bali beserta target dan

capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :


27

Tabel 2.5. Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Realisasi

Kinerja Kriteria

1 Optimalnya waktu penerbitan/penyampaian dokumen keuangan Pemerintah Provinsi Bali sesuai ketentuan yang berlaku

Persentase penerbitan/penyampaian dokumen keuangan daerah tepat waktu

20% 17,78% 88,90 Tinggi

2

Optimalnya waktu Evaluasi Ranperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota mengenai APBD sesuai ketentuan yang berlaku

Persentase penetapan Keputusan Gubernur tentang evaluasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali mengenai APBD tepat waktu

20% 20% 100 Sangat Baik

Rata-Rata Pencapaian 94,45 Sangat Baik

Keterangan :

- 91 ≤ 100 : Sangat Baik - 76 ≤ 90 : Tinggi - 66 ≤ 75 : Sedang - 51 ≤ 65 : Rendah - ≤ 50 : Sangat Rendah

(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)

Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang

penerbitan dan penyampaian dokumen keuangan daerah tepat waktu. Sehingga dalam

pelaksanaannya, sasaran strategis ini diwujudkan dengan menentukan Indikator Kinerja

Utama (IKU), yaitu persentase penerbitan/penyampaian dokumen keuangan daerah

tepat waktu. Berikut disampaikan tabel pencapaian atas sasaran strategis Optimalnya

waktu penerbitan/penyampaian dokumen keuangan daerah sesuai ketentuan yang

berlaku :

Tabel 2.6 Pencapaian Sasaran

Optimalnya Waktu Penerbitan/Penyampaian Dokumen Keuangan Pemerintah Provinsi

Bali Sesuai Ketentuan Yang Berlaku

Indikator

Capaian s.d. 2015

2016 Target Akhir

Renstra (2018)

Capaian s.d. 2016

terhadap 2018

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7=2+4

Persentase penerbitan/penyampaian dokumen keuangan daerah tepat waktu

37,78% 20% 17,79% 88,95% 100 % 55,57%

Berikut disampaikan rincian pencapaian indikator Jumlah laporan keuangan

yang disampaikan tepat waktu :


28

Tabel 2.7 Pencapaian Outcome Jumlah laporan keuangan yang disampaikan

tepat waktu

No

Outcome

Target

Realisasi

Pencapaian

Kontribusi terhadap

target 20% Sasaran

Strategis 1

1 Persentase Raperda (APBD dan APBD Perubahan) yang disampaikan kepada Mendagri tepat waktu

100% 100% 100% 6,67%

2 Persentase penerbitan SP2D tepat waktu

100% 100% 100% 6,67%

3 Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu

100% 66,67% 66,67% 4,45%

TOTAL 17,79%

Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah berkewajiban

melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membina dan

mengevaluasi Ranperda dan Ranpergub/Ranperwali mengenai APBD sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Evaluasi APBD penting sebagai bagian dari usaha sinkronisasi

kebijakan pusat dengan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung

tercapainya sasaran dan kewenangan bidang-bidang pembangunan nasional sesuai

dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran

dan bidang-bidang pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi

kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan antara Pemerintah

Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berikut disampaikan capaian sasaran Optimalnya waktu Evaluasi Ranperda dan

Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota mengenai APBD sesuai ketentuan yang berlaku :

Tabel 2.8 Pencapaian Optimalnya waktu Evaluasi Ranperda dan Raperbup/Raperwali

Kabupaten/Kota mengenai APBD sesuai ketentuan yang berlaku

Indikator

Capaian s.d. 2015

2016 Target Akhir

Renstra (2018)

Capaian s.d. 2016

terhadap 2018 (%)

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7=2+4

Persentase penetapan Keputusan Gubernur tentang evaluasi Ranperda dan Ranperbup/Ranperwali mengenai APBD tepat waktu

40% 20% 20% 100 % 100% 60%


29

Bidang Aset pada Biro Aset Setda Provinsi Bali mempunyai 3 indikator utama, yaitu :

Tabel 2.9. Capaian Kinerja Biro Aset Tahun 2016

No Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama Target Realisasi

Realisasi

Kinerja Kriteria

1 Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Prosentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di SKPD baik/tertib

78,50%

84,90%

109,00%

A

2

Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Prosentase pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah

80,00%

153,23%

191,54%

A

3 Terjaganya kualitas barang kondisi baik

Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik

80,00%

92,00

115,00%

A

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD Provinsi Bali

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah BPKAD

Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Belum optimalnya penggunaan instrumen (ASB/Standar Harga, SPM) dalam

perencanaan penganggaran.

2. Belum optimalnya pemahaman penatausahaan dan pelaporan administrasi

keuangan dan aset daerah di masing-masing perangkat daerah.

3. Belum sesuainya pencairan anggaran dengan aliran kas sehingga terjadi

penumpukan anggaran di triwulan IV.

4. Belum optimalnya kapasitas SDM petugas pengelola keuangan dan aset daerah

serta belum adanya kaderisasi.

5. Masih terdapat kesalahan input data dalam SIPKD dan SIMDA BMD.

6. Belum validnya Data kepegawaian yang sebagai dasar penghitungan gaji.

7. Sering adanya mutasi PNS di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

8. Belum memadainya penguasaan SDM tentang pengelolaan keuangan dan aset

daerah terhadap teknologi informasi khususnya sistem informasi pengelolaan

keuangan dan aset (SIPKD dan SIMDA BMD) serta jaringan internet yang belum

lancar/trouble di SKPD.

9. Belum optimalnya pemanfaatan aset sebagai akibat belum optimalnya

indentifikasinya aset idle secara menyeluruh pada perangkat daerah/unit

pengguna.


30

10. Belum optimalnya pensertifikatan/balik nama aset tanah serta belum optimalnya

pengamanan fisik (belum dipasangi patok batas dan papan nama kepemilikan

aset).

11. Belum memadainya pemahaman SDM terhadap pengelolaaan keuangan dan

aset daerah tentang regulasi.

12. Belum optimalnya penyusunan RKBMD maupun RKPBMD yang mengacu pada

daftar inventaris barang dan rencana pemeliharaan barang.

13. Belum optimalnya pengamanan aset tanah Pemprov Bali karena masih gugatan

dan penguasaan oleh pihak masyarakat/lembaga tanpa izin.

b. Peluang

1. Sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah (SIPKD dan SIMDA)

lebih memudahkan dan membantu dalam penganggaran, penatausahaan dan

penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan yang mampu dikembangkan.

3. Adanya website sebagai media informasi publik.

4. Pemanfaatan aset tetap masih berpotensi dikembangkan.

5. Koordinasi, klarifikasi, dan inventarisasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan

barang milik daerah.

Berdasarkan identifikasi tantangan dan peluang diatas, perlu dilakukan analisis

SWOT sebagai instrumen kajian terhadap kekuatan dan kelemahan SKPD yang

dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal organisasi melalui analisis peluang

dan ancaman yang dihadapi dan telaah terhadap kondisi eksternal organisasi. Analisis

SWOT didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan

kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berikut

dijabarkan analisis SWOT BPKAD Provinsi Bali berdasarkan identifikasi prioritas atas

faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta faktor eksternal (Peluang dan

Tantangan). Analisis SWOT BPKAD Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut :


31

Tabel 4.3 Analisis SWOT BPKAD Provinsi Bali

KEKUATAN /STRENGHTS ( S ) 1. Sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

2. Penyelenggaraan sistem aplikasi penatausahaan aset untuk membantu menertibkan pengelolaan Barang milik daerah.

3. Adanya website sebagai media informasi.

KELEMAHAN/WEAKNESSES (W) 1. Terbatasnya kualitas SDM yang yang

memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang keuangan dan aset daerah.

2. Kurang memadainya sumber daya pendukung seperti internet, komputer dan sarana lainnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

PELUANG/OPPORTUNITIES – O 1. Kualitas dan kapabilitas SDM

pengelola keuangan masih bisa dikembangkan

2. Kualitas dan kapasitas sumber daya pendukung masih bisa ditingkatkan dan dikembangkan.

STRATEGI S – O 1. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan

keuangan dan aset daerah serta pengembangan sistem aplikasi aset daerah (SIMDA) guna optimalisasi pelaksanaan siklus penatausahaan aset daerah .

2. Peningkatan SDM dengan cara mengadakan pelatihan dan diklat secara berkala.

STRATEGI W – O

Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah melalui evaluasi dan pembinaan pengelolaan dan pelaporan belanja daerah kepada SKPD

ANCAMAN/THREATS- T 1. Adanya perubahan peraturan

dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Seringnya adanya mutasi pegawai sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

STRATEGI S – T 1. Menyempurnakan dan mengembangkan

sistem aplikasi keuangan daerah (SIPKD) guna mengoptimalnya publikasi dokumen keuangan daerah pada website resmi Pemerintah Daerah sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, dan pemerintah kabupaten/ kota sehingga peraturan-peraturan yang terbaru dapat disampaikan secara cepat.

3. Membuat kaderisasi kepegawaian secara berkala yang didasarkan pada analisa jabatan.

STRATEGI W – T

Optimalisasi penyusunan regulasi pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat


32

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Provinsi Bali

BPKAD Provinsi Bali sebagai salah satu instansi di Pemerintah Provinsi Bali

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran

belanja, kas daerah; pembinaan administrasi perbendaharaan, akuntansi, dan

pelaporan keuangan daerah; memberikan pertimbangan dan pelayanan administrasi

kepada pimpinan dalam penggunaan dan pemanfaatan aset; menyusun rencana

kebijakan dan langkah-langkah pengamanan aset berupa pengamanan administrasi,

pengamanan fisik, dan pengamanan yuridis; mengkoordinasikan penatausahaan dan

penyusunan laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah pada semua

SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

3.1.1 Kondisi Sekarang

Data target APBD tahun 2012-2016, sebagai berikut :

a. Target dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012 - 2016

Tahun Anggaran Pendapatan

Daerah Realisasi Pendapatan

Daerah %

2012

3.398.346.627.815,00

3.599.063.285.206,04 105,91

2013

3.763.503.621.336,40

4.109.377.804.800,09 109,19

2014

4.231.297.026.615,49

4.568.823.536.531,86 107,98

2015

4.900.892.440.866,50

4.967.966.966.800,82 101,37

2016

5.218.112.635.741,73

5.249.015.441.333,80 100,59 Sumber : SIPKD

Data target tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :


33

Grafik 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012 - 2016

Realiasi pendapatan Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan pertumbuhan

positif dari tahun ke tahun. Rata-rata realisasi pendapatan melampaui target yang

ditentukan. Dalam tahun 2016, realisasi pendapatan belum mampu melampaui target

yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan kondisi makro perekonomian di Provinsi Bali

yang mengalami perlambatan, yang didorong oleh perlambatan perekonomian global

dan nasional. Namun demikian, dari sisi nilai realisasi pendapatan tetap menunjukkan

pertumbuhan positif dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

b. Target dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tahun Anggaran Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah %

2012 4.102.658.268.327,25

3.562.732.996.631,79 86,84

2013 4.562.576.195.022,90

3.868.740.441.639,69 84,79

2014 5.051.006.963.462,39

4.482.819.067.651,67 88,75

2015 3.644.294.743.859,68

3.220.486.820.376,26 88,37

2016 5.816.331.660.212,32

5.420.935.912.566,53 93,20

Sumber : SIPKD



34

Grafik 3.2

Target dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012 – 2016

c. Target dan Realisasi Pembiayaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012 – 2016

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Pembiayaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012 - 2016

Tahun Anggaran Pembiayaan

Daerah Realisasi Pembiayaan

Daerah %

2012

704.311.640.512,25

789.011.640.512,25 112,03

2013

799.072.573.686,50

799.072.573.686,50 100,00

2014

819.709.936.846,90

819.709.936.846,90 100,00

2015

705.741.326.763,47

705.741.326.763,47 100,00

2016

624.677.370.022,76

624.677.370.022,76 100,00 Sumber : SIPKD



35

Grafik 3.3

Target dan Realisasi Pembiayaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012 - 2016

Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali bersumber dari Anggaran

Pemerintah Provinsi Bali dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Dalam

penatausahaan pengelolaan keuangan daerah terdapat beberapa kebijakan penting

yang diambil dalam penganggaran Pemerintah Daerah; Pertama Pengelolaan belanja

sejak proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan hingga

pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan

akuntabilitas. Kedua Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah

ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran

(efisiensi). Ketiga keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya

oleh masyarakat (efektifitas). Keempat alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara

terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi). Kelima pengelolaan

belanja harus di administrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Mengenai pengelolaan aset daerah, terdapat beberapa kegiatan prioritas

yang dilaksanakan diantaranya : Pertama kegiatan penatausahaan aset meliputi

pembukuan inventarisasi dan pelaporan aset untuk meningkatkan kualitas dan

akuntabilitas laporan barang milik daerah; Kedua kegiatan pensertifikatan aset tanah,

pematokan dan pemasangan papan nama dimaksudkan untuk meningkatkan

pengamanan fisik dan hukum atas penguasaan tanah mencegah adanya sengketa

penguasaaan atau penyerobotan; Ketiga kegiatan Pendataan dan Pemetaan aset tanah

dimaksudkan untuk mengindentifikasi dan menginventarisir aset tanah penguasaan

pemerintah Provinsi Bali (Tanah dana bukti dan perolehan lain yang sah) yang belum

tercatat dalam buku inventaris dan memetakan aset tanah yang sudah tercatat dalam

Buku Inventaris untuk mengetahui letak dan lokasi memudahkan dalam monitoring dan


36

pengawasan; Keempat kegiatan penataan pemanfaatan aset dimaksudkan untuk

menginventarisir potensi aset Pemerintah Provinsi Bali yang digunakan diluar

kepentingan Tupoksi SKPD untuk dapat didayagunakan dalam menunjang Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Untuk mendukung kelancaran tugas dan menjamin tingkat

akselerasi dan akurasi data penatausahaan Barang Milik Daerah di seluruh SKPD

Pemerintah Provinsi Bali telah menggunakan sistem Informasi Manajemen Barang Milik

Daerah (SIMDA-BMD). Berikut disampaikan perkembangan aset Pemerintah Provinsi

Bali Periode 2012-2015 :

Tabel 3.4 Data Perkembangan Aset

Pemerintah Provinsi Bali Periode 2012 s/d 2015

Jenis Barang

Perkembangan Tahun 2012 2013 2014 2015

Tanah

1.211.602.493.691,50 1.273.124.889.896,50 1.225.393.626.396,50 1.121.799.068.689,50

Peralatan dan mesin

466.751.433.696,91 439.589.472.651,06 500.903.312.851,37 569.715.705.581,46

Gedung dan bangunan

432.254.489.127,26 556.070.149.450,37 602.750.103.734,28 691.161.032.166,28

Jalan,irigasi dan jaringan

1.113.747.154.394,11 1.367.483.867.004,10 1.556.103.781.153,07 2.283.927.068.547,17

Aset tetap lainnya

15.575.322.523,08 16.685.427.316,08 18.598.759.059,08 23.280.776.417,22

Konstruksi dalam

pengerjaan

32.378.608.931,00 22.462.536.540,00 68.626.404.510,00 143.791.839.910,00

Total 3.272.309.502.363,86 3.675.416.342.858,11 3.972.375.987.704,28 4.833.675.491.311,63 Sumber : SIMDA BMD (audited)

Kegiatan Pendataan dan Pemetaan, telah dilakukan pemetaan bekerjasama

dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sejak tahun 2009 sampai

dengan tahun 2016 sebanyak 1.001 bidang.


37

Kegiatan Penataan Pemanfaatan Aset selama periode 2012 s/d 2016, dari sisi

pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah (Sewa rumah dinas, sewa gedung

nari graha, sewa tanah, dan kerjasama pemanfaatan tanah) setiap tahun mengalamai

peningkatan yang cukup signifikan. Berikut daftar target dan realisasi pendapatan dan

pemanfaatan aset tahun 2012 s.d. 2016.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Tahun 2012 s.d. 2016

Tahun

Target (Rp)

Target Perubahan

(Rp)

Realisasi (Rp)

% Target

Realisasi Tambahan

Jumlah (4+6)

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 2012 2.737.495.820 - 3.893.451.533 142 - 3.893.451.553 -

2013 3.083.756.100 - 7.341.982.248 238 - 7.341.982.248 -

2014 3.229.506.100 20.127.414.500 25.409.992.755 126 - 25.409.992.755 -

2015 5.157.350.500 10.418.600.000 9.503.494.545 91 12.835.547.740 22.339.042.285 Pembayaran

tunggakan

PT. NII

tahun 2012-

2015

2016 10.543.600.000 - 15.974.431.568 151 - 15.974.431.568 -

Sumber : UPT PPA

3.1.2 Permasalahan

Berdasarkan Bab VI Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018, berikut

disampaikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

BPKAD Provinsi Bali :

1. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD.

Tabel 3.5 Data Kegiatan Pemetaaan Tanah Aset

Pemerintah Provinsi Bali Periode 2009 s/d 2016

Tahun Jumlah Bidang

Lokasi Kab/Kota

Denpasar Badung Klungkung Gianyar

2009 351 0 40 311 0

2010 0 0 0 0 0

2011 100 100 0 0 0

2012 150 150 0 0 0

2013 100 100 0 0 0

2014 100 0 0 0 100

2015 100 0 0 0 100

2016 100 0 0 0 100

TOTAL 1.001 350 40 311 300


38

2. Belum optimalnya publikasi dokumen keuangan daerah pada website resmi

Pemerintah Provinsi Bali.

3. Daya serap anggaran belanja APBD Pemerintah Provinsi Bali rata-rata masih

dibawah 90%.

4. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Provinsi Bali sesuai Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP)

5. Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Provinsi Bali

karena belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap.

6. Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi.

7. Belum optimalnya tugas pokok Tim, pemahaman terhadap peraturan perundang-

undangan serta SDM dan kompetensi Anggota/Tim masih rendah.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh

Provinsi Bali dalam 5 (lima) tahun mendatang melalui Gubernur dan Wakil Gubernur

terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2013-2018. Berikut akan dijabarkan visi dan misi

Gubernur dan Wakil Gubernur Bali sesuai Bab V Perubahan Perda Provinsi Bali

RPJMD 2013-2018 serta kaitannya dengan keberadaan BPKAD Provinsi Bali.

a. Visi

Visi Provinsi Bali merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan

dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada akhir tahun 2013-2018. Sesuai

dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih maka visi pembangunan daerah

jangka menengah Provinsi Bali tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

“BALI MANDARA”

Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera

“Bali Maju” adalah Bali yang dinamis, Bali yang terus bergerak menurut

dinamika pergerakan dan perkembangan dunia dengan tetap menjunjung kesucian dan

keiklasan demi tegaknya dharma. “Bali Aman” adalah Bali yang ”dabdab” teratur

sekala niskala. Bali yang memiliki keseimbangan antara korelasi kebutuhan hubungan

antar manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam

lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhan nya sejalan dengan konsep Tri

Hita Karana. “Bali Damai” adalah Bali yang diselimuti atmosfir kesejukan lahir bathin

serta selalu dalam kondisi “tis” dan kondusif. “Bali yang Sejahtera” adalah Bali yang

“sukerta sekala niskala” sebagai diperolehnya kemajuan, keamanan dan kedamaian

yang sejati.


39

b. Misi :

Perwujudan visi pembangunan Provinsi Bali jangka menengah ditempuh melalui misi

pembangunan daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda

utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.

Untuk mewujudkan visi “Bali Mandara” di atas, maka ditetapkan “Misi

Pembangunan Provinsi Bali 2013-2018”, sebagai berikut.

Misi 1 : Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern.

Misi 2 : Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari

Berbagai Ancaman.

Misi 3 : Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin.

Dalam Misi 1: “Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern”

bertujuan untuk:

“Meningkatkan; mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian

budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik dan

pemerintahan yang bersih serta berwibawa”

Sasaran yang akan dicapai pada tujuan misi pertama ini adalah:

1. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan serta terlaksananya wajib

belajar 12 tahun.

2. Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja dan lembaga pendidikan

ketenagakerjaan.

3. Meningkatnya IPTEK dan daya saing sumberdaya manusia.

4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

5. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan dan

kesehatan.

6. Meningkatnya peran gender dalam pembangunan.

7. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan

bermasyarakat.

8. Meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam bidang politik.

9. Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan penjabaran tersebut, BPKAD Provinsi Bali menjalankan Misi 1 :

Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju, dan Modern. Dalam

Tabel 7.1 Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018. Tujuan RPJMD yang dijabarkan oleh

BPKAD Provinsi Bali adalah “Meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran

perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam

berpolitik, dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa”.


40

Tujuan tersebut dijabarkan kembali dalam sasaran “Terwujudnya

kepemerintahan yang baik (good governance)”. Indikator kinerja sasaran tersebut

adalah “Persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah Provinsi Bali”. Target Gubernur Bali sesuai IKU tersebut adalah 20% per

tahun, sehingga sampai dengan tahun 2018 pada akhir masa jabatan Gubernur Bali,

IKU tersebut diharapkan tercapai 100%.

Tabel 3.7 Misi, Tujuan, Sasaran, IKU, dan Target Kinerja

Pada RPJMD 2013-2018

No Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran

Target Indikator Kinerja Sasaran

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Mewujudkan

Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern

Meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa

Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)

Persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Bali

20% 20% 20% 20% 20%

Berdasarkan Tabel 7.1 Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 tercantum 3 program

pembangunan daerah yang dijalankan oleh BPKAD Provinsi Bali, yaitu:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

3. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Ketiga program tersebut menjadi program prioritas yang akan dijalankan oleh

BPKAD Provinsi Bali yang dituangkan dalam Renstra dan Renja BPKAD Provinsi Bali.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra BPKAD Provinsi Bali mewajibkan mampu menjabarkan agenda

pembangunan nasional, visi dan misi Kementerian, visi dan misi Gubernur Bali, serta

mampu menyesuaikan dengan dinamika kebijakan keuangan dan aset daerah yang

berkembang. Secara umum hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan

lainnya dijabarkan dalam bagan berikut :


41

Bagan 1.1. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, disebutkan 9 Agenda

Pembangunan Nasional (Nawa Cita). Salah satu agenda dalam Nawa Cita yang

menjadi acuan dalam penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Bali adalah Nawa Cita

kedua, yaitu: ”Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,

Demokratis, dan Terpercaya”.

Sebagai penjabaran dari RPJMN 2015-2019 tersebut, Kementerian Dalam

Negeri menetapkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Visi Kemendagri adalah : “Kementerian

Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,

Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi

Bangsa”. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 5 Misi. Misi yang menjadi acuan

dalam Renstra BPKAD Provinsi Bali adalah Misi 5, yaitu : “Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang

berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan

publik”.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi Gubernur Bali yang diatur dalam Perda Nomor 1

Tahun 2014 tentang RPJMD Tahun 2013-2018, Misi Kemendagri tersebut masih

relevan dengan Visi dan Misi Gubernur Bali yang telah ditetapkan sebelumnya. Misi

Gubernur Bali yang masih relevan dengan Misi Kemendagri adalah Misi 1, yaitu

RPJP RPJM

RKP

RKPD

RENSTRA K - L

RPJPD RPJMD

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

RENJA K - L


42

“Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju, dan Modern”. Hubungan

dokumen perencanaan dalam Renstra BPKAD Provinsi Bali dijabarkan dalam bagan

berikut :

Bagan 1.2 Pemetaan Dokumen Perencanaan dalam Renstra BPKAD Provinsi Bali

Rencana Strategis Provinsi yang akan dijadikan perbandingan dalam

penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Bali adalah Rencana Strategis Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemilihan ini dilakukan karena Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh

penilaian AA dalam penilaian SAKIP oleh Kemenpan dan Reformasi Birokrasi. Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi acuan bagi provinsi

yang lain dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Berikut alur

pikir penyusunan Renstra DPPKA DIY.


43

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Dalam Bab II Perubahan RPJMD Bali Tahun 2013-2018 dijabarkan potensi

pengembangan wilayah dan kawasan rawan bencana alam. Mengacu pada Perda

RTRW Provinsi Bali Nomor: 6 Tahun 2009, lampiran Materi Teknis RTRW Provinsi Bali

Tahun 2009-2029, potensi pengembangan wilayah di Provinsi Bali dapat ditinjau dari

beberapa aspek seperti diuraikan di bawah ini:

1. Sistem pengembangan wilayah perkotaan berdasarkan fungsi

2. Sistem pengembangan wilayah perkotaan berdasarkan wilayah pelayanan


44

3. Pengembangan wilayah kawasan budidaya

Perda RTRW juga telah mengidentifikasikan kawasan rawan bencana yaitu

kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Dalam lampiran

Materi Teknis RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029 tersebut, kawasan rawan

bencana alam terdiri dari 6 (enam) kawasan seperti diuraikan di bawah ini:

1. Kawasan rawan tanah longsor

2. Kawasan rawan gelombang pasang

3. Kawasan rawan banjir

4. Kawasan rawan bencana gunung berapi

5. Kawasan rawan gempa bumi

6. Kawasan Rawan Abrasi dan Erosi

7. Kawasan Rawan Tsunami

Berdasarkan identifikasi tersebut dalam menjalankan urusan pemerintahan

bidang keuangan, BPKAD Provinsi Bali berperan dalam mengalokasikan anggaran

pendapatan daerah yang terbatas pada anggaran belanja program dan kegiatan SKPD

untuk mendukung pengembangan kawasan agar membantu mendorong peningkatan

pendapatan asli daerah. Selain itu anggaran belanja juga perlu diprioritaskan untuk

menanggulangi kawasan rawan bencana alam guna meminimalisir dampak ekonomi,

sosial, dan lingkungan yang dirasakan masyarakat. Aspek lain yang menjadi

pertimbangan dalam pengelolaan anggaran daerah adalah Aspek kesejahteraan

masyarakat yang fokus pada peninjauan terhadap perkembangan kesejahteraan

masyarakat Provinsi Bali dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

Perubahan RPJMD Provinsi Bal juga mengintegrasikan berbagai dokumen

antara lain rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Provinsi Bali 2013-2018, Realisasi

capaian RAD MDGs Provinsi Bali 2011-2015, Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS), RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 2010-2020, Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Bali 2013-2018.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan informasi utama dan landasan penting dalam

proses perencanaan. Isu ini dirumuskan berdasarkan permasalahan yang muncul

dikaitkan dengan fakta dan situasi di daerah. Isu-isu tersebut kemudian menjadi bahan

utama dalam penyususnan Renstra SKPD sebagai upaya untuk meningkatkan

pelayanan masyarakat didasarkan prioritas kebutuhan yang telah mempertimbangkan

aspek resiko sosial yang mungkin ditimbulkan pada pelaksanaannya.


45

Berdasarkan serta analisis kondisi SKPD, analisis potensi dan permasalahan,

serta pertimbangan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang diatur dalam RPJMD

Tahun 2013-2018, BPKAD Provinsi Bali menentukan beberapa isu strategis, yaitu :

1. Belum optimalnya penyusunan anggaran dalam APBD

2. Belum optimalnya publikasi dokumen keuangan pada website resmi Pemerintah

Provinsi Bali.

3. Daya serap anggaran belanja APBD Pemerintah Provinsi Bali rata-rata masih di

bawah 90%.

4. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Provinsi Bali sesuai Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP).

5. Belum optimalnya pemanfaatan aset tetap tanah dan bangunan Provinsi Bali

karena belum didukung dokumen kepemilikan yang lengkap.

6. Belum optimalnya pengamanan aset baik fisik maupun administrasi.

7. Belum optimalnya tugas pokok Tim, pemahaman terhadap peraturan perundang-

undangan serta SDM dan kompetensi anggota/Tim masih rendah.


46

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Provinsi Bali

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang

dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan

dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan memuat pernyataan tentang

hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan

menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. Berdasarkan visi dan

misi yang telah ditetapkan, BPKAD Provinsi Bali menetapkan 3 tujuan, yaitu:

1. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan

Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Optimalisasi pengelolaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali

Tujuan ini sejalan dengan tujuan Pemerintah Provinsi Bali dalam RPJMD yang

merupakan usaha kontinyu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang

efisien, efektif, dan akuntabel serta fokus pengembangan kapasitas (kemampuan)

manajerial pengelola keuangan dan aset daerah. Misi ini hanya dapat dicapai jika

pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik

konten maupun ketepatan penyusunan/penyampaian dokumen.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran

strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah. Yang selanjutnnya akan menjadi dasar

penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan tujuan

yang telah ditetapkan, ditentukan 3 sasaran untuk mencapai tujuan dalam 5 tahun ke

depan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali

dan Pemerintah Kabupaten/Kota


47

2. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali

4.1.3. Indikator Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, perlu ditetapkan indikator jangka

menengah dan jangka pendek untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran,

sebagai berikut:


48

Tabel 4.1

Indikator Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Bali

Tujuan Sasaran Penanggung Jawab

Indikator Target

Awal Renstra (2016)

2017 2018

1 Optimalisasi pengelolaan

keuangan daerah

Pemerintah Provinsi Bali

dan Pemerintah

Kabupaten/Kota

Rata-rata persentase publikasi

dokumen keuangan daerah pada

website Pemerintah Daerah tepat

waktu

100% Meningkatkan kualitas

pengelolaan keuangan daerah


Persentase publikasi dokumen keuangan daerah pada website Pemerintah Daerah tepat waktu

100% 100% 100% Bidang Anggaran

Rata-rata persentase regulasi

penyelenggaraan keuangan

daerah yang disusun tepat waktu

100% Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang disusun tepat waktu

100% 100% 100% - Bidang Anggaran - UPT Fasilitasi,

Evaluasi, Transfer dan Pembiayaan Daerah

2 Optimalisasi pengelolaan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Rata-rata penyerapan anggaran

dan penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Provinsi Bali

95,5% Meningkatkan kualitas sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Persentase penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Bali

89% 90% 91% Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan

Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali tepat waktu

100% 100% 100% Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan

3 Optimalisasi pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali

Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) baik/tertib

85%

Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali


80% 83%

85%

- Bidang Pengelolaan Aset

- UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset


49

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk

mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi SKPD

adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk

mencapai tujuan dan sasaran organisasi harus dilakukan melalui strategi yang tepat.

Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok

sasaran dengan kerangka logis. Berdasarkan analisisi SWOT yang telah dilakukan,

ditentukan 7 strategi BPKAD Provinsi Bali, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah serta

pengembangan sistem aplikasi aset daerah (SIMDA) guna optimalisasi

pelaksanaan siklus penatausahaan aset daerah .

2. Peningkatan SDM dengan cara mengadakan pelatihan dan diklat secara berkala

3. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah melalui evaluasi dan

pembinaan pengelolaan dan pelaporan belanja daerah kepada SKPD

4. Menyempurnakan dan mengembangkan sistem aplikasi keuangan daerah (SIPKD)

guna mengoptimalnya publikasi dokumen keuangan daerah pada website resmi

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, dan

pemerintah kabupaten/ kota sehingga peraturan-peraturan yang terbaru dapat

disampaikan secara cepat

6. Membuat kaderisasi kepegawaian secara berkala yang didasarkan pada analisa

jabatan.

7. Optimalisasi penyusunan regulasi pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bali dan

Pemerintah Kabupaten/Kota guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan bagaimana rumusan

strategi terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5

(lima) tahun. Rumusan arah kebijakan memperjelas pilihan strategi yang diwujudkan

dalam bentuk prioritas pelaksanaan dari waktu ke waktu. Sesuai Bab VI Perubahan

RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 arah kebijakan dalam melaksanakan strategi

“mengintensifkan pelaksanaan tata kelola kepemerintahan yang baik” adalah dengan

“mengupayakan efektifitas dan efisiensi serta transparansi dan akuntabel dalam

pengelolaan keuangan dan aset daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Arah kebijakan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada

BPKAD Provinsi Bali. Keterkaitan strategi dan arah kebijakan BPKAD Provinsi Bali

dijabarkan pada tabel berikut :


50

Tabel 4.2. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

BPKAD Provinsi Bali

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengembangan sistem aplikasi aset daerah (SIMDA) guna optimalisasi pelaksanaan siklus penatausahaan aset daerah .

2. Peningkatan SDM dengan cara mengadakan pelatihan dan diklat secara berkala

3. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah melalui evaluasi dan pembinaan pengelolaan dan pelaporan belanja daerah kepada SKPD

4. Menyempurnakan dan mengembangkan sistem aplikasi keuangan daerah (SIPKD) guna mengoptimalnya publikasi dokumen keuangan daerah pada website resmi Pemerintah Daerah sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, dan pemerintah kabupaten/ kota sehingga peraturan-peraturan yang terbaru dapat disampaikan secara cepat

6. Membuat kaderisasi kepegawaian secara berkala yang didasarkan pada analisa jabatan.

7. Optimalisasi penyusunan regulasi pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi

dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan

aset daerah bagi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Optimalisasi pengelolaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Optimalisasi pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali



51

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pencapain tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Bali dituangkan dalam program

dan kegiatan. Selanjutnya untuk mengukur kinerja program dan kegiatan tersebut,

BPKAD Provinsi Bali menentukan indikator kinerja yang meliputi keluaran (output) dan

hasil (outcome). Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, BPKAD Provinsi

Bali menganggarkan dana yang bersumber dari APBD untuk melaksanakan program

dan kegiatan tersebut.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target IKU BPKAD Provinsi Bali, pada tahun Anggaran 2017

BPKAD Provinsi Bali menetapkan 5 program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan perubahan pada RPJMD Provinsi Bali untuk tahun anggaran

2018 BPKAD Provinsi Bali menetapkan 5 program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Penjabaran IKU dalam program dan kegiatan prioritas yang mendukung IKU

BPKAD Provinsi Bali, dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Kegiatan

Persentase publikasi dokumen

keuangan daerah pada website

Pemerintah Daerah tepat waktu

Peningkatan Sistem Informasi pengelola keuangan

daerah / Implementasi Sistem Informasi pengelola

keuangan daerah

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang

Penjabaran APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang

Penjabaran Perubahan APBD

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang

Penjabaran APBD Kab./Kota se-Bali

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kab./Kota se-Bali

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan

Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kab./Kota se-BaliPeningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /

Kota

1. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan

keuangan dan aset daerah serta pengembangan

sistem aplikasi aset daerah (SIMDA) guna

optimalisasi pelaksanaan siklus penatausahaan aset

daerah

2. Peningkatan SDM dengan cara mengadakan

pelatihan dan diklat secara berkala.

3. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan

keuangan daerah melalui evaluasi dan pembinaan

pengelolaan dan pelaporan belanja daerah kepada

SKPD

4. Menyempurnakan dan mengembangkan sistem

aplikasi keuangan daerah (SIPKD) guna

mengoptimalnya publikasi dokumen keuangan

daerah pada website resmi Pemerintah Daerah

sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

5. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah

pusat, pemerintah provinsi lain, dan pemerintah

kabupaten/ kota sehingga peraturan-peraturan yang

terbaru dapat disampaikan secara cepat.

6. Membuat kaderisasi kepegawaian secara berkala

yang didasarkan pada analisa jabatan.

7. Optimalisasi penyusunan regulasi pengelolaan

APBD Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah

Kabupaten/Kota guna meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Tujuan

Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase regulasi

penyelenggaraan keuangan

daerah yang disusun tepat waktu

Optimalisasi

pengelolaan keuangan

daerah Pemerintah

Provinsi Bali dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

1 1. mengupayakan efektivitas dan

efisiensi, serta transparansi dan

akuntabel dalam pengelolaan

keuangan dan aset daerah bagi

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Meningkatkan kualitas


daerah Pemerintah Provinsi

Bali dan Pemerintah

Kabupaten/Kota

52

Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program KegiatanTujuan

Pengelolaan Belanja Pegawai dan Penerbitan SP2D

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD)

Pengelolaan Belanja Daerah dan Penerbitan SP2D

Perbendarahaan

Penilaiaan Penerapan PPK BLUD

Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan

Daerah

Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Di Luar Belanja

Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan

Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

(RKBMD)

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik

Daerah

Penataan Penggunaan dan Pinjam Pakai Asset

Pemerintah Provinsi BaliPenataan Penggunaan Aset Pemerintah Provinsi BaliPenataan Pinjam Pakai Aset Pemerintah Provinsi BaliPembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Penatausahaan Barang Milik DaerahPendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan


Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Aset

Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali

Penataan Pemanfaatan Aset Pemeritah Provinsi Bali


pengelolaan aset daerah


Optimalisasi

pengelolaan aset

daerah Pemerintah

Provinsi Bali

Program peningkatan dan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Persentase penyerapan

anggaran Pemerintah Provinsi

Bali

Persentase penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi

Bali tepat waktu

Meningkatkan kualitas sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

3

2 Optimalisasi

pengelolaan sistem

pelaporan capaian


Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Aset Daerah

Persentase pengelolaan Barang

Milik Daerah (BMD) baik/tertib

53


54

5.2. Indikator Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan indikator kinerja beserta target kinerja. Indikator dan target kinerja menjadi

ukuranan keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk

pelaksanaan program dan kegiatan dalam jangka menengah. Adapun indikator kinerja

BPKAD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :


55

Tabel 5.2

Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah

No

Tujuan

Sasaran Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Tahun-0 (2016)

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD

2017 2018

1 Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota


%

100% 100 100 100%

Persentase regulasi penyelenggaraan keuangan daerah yang disusun tepat waktu

%

100% 100 100 100%

2 Optimalisasi pengelolaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


%

89% 90 91 91%


% 100% 100 100 100%

3 Optimalisasi pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali



% 80% 83% 85% 85%


56

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berikut disampaikan tabel program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Bali beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif.

Target Rp Target Rp Target Rp

2 1 3 4 5 6 7 8 9 8 9

Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 16.335.401.305 21.968.600.000 32.832.733.261

4.03.4.03.01.01.01. A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani

100% 100% 4.110.895.961 100% 5.302.500.000 100% 9.413.395.961

4.03.4.03.01.01.01.01. 1 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani

100% 100% 2.980.000 100% 10.000.000 100% 12.980.000

4.03.4.03.01.01.01.02. 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani

100% 100% 350.000.000 100% 385.000.000 100% 735.000.000

4.03.4.03.01.01.01.03. 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


100% 100% 1.915.518.300 100% 2.150.000.000 100% 4.065.518.300

4.03.4.03.01.01.01.08. 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani

100% 100% 637.932.682 100% 750.000.000 100% 1.387.932.682

4.03.4.03.01.01.01.10. 5 Penyediaan alat tulis kantor Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani

100% 100% 108.850.000 100% 120.000.000 100% 228.850.000

4.03.4.03.01.01.01.11. 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani

100% 100% 21.355.200 100% 100.000.000 100% 121.355.200

4.03.4.03.01.01.01.12. 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


100% 100% 25.000.000 100% 27.500.000 100% 52.500.000

4.03.4.03.01.01.01.15. 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


100% 100% 30.000.000 100% 75.000.000 100% 105.000.000

4.03.4.03.01.01.01.17. 9 Penyediaan makanan dan minuman Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani

100% 100% 60.000.000 100% 150.000.000 100% 210.000.000

4.03.4.03.01.01.01.18. 10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah


100% 100% 362.588.019 100% 500.000.000 100% 862.588.019

4.03.4.03.01.01.01.19. 11 Upacara Keagamaan Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani

100% 100% 75.000.000 100% 135.000.000 100% 210.000.000

4.03.4.03.01.01.01.38. 12 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani

100% 100% 170.277.600 100% 300.000.000 100% 470.277.600

4.03.4.03.01.01.01.56. 13 Penataan Dokumen Keuangan Daerah Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani

100% 100% 351.394.160 100% 600.000.000 100% 951.394.160

4.03.4.03.01.01.02. B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik`

97% 97% 1.604.194.500 97% 4.921.000.000 97% 6.525.194.500

4.03.4.03.01.01.02.22. 14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik`

97% 97% 1.119.950.000 97% 4.000.000.000 97% 5.119.950.000 Gedung BPKAD, Gedung Nari Graha, Gedung Asrama, serta rumah dinas

4.03.4.03.01.01.02.24. 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik`

97% 97% 276.669.500 97% 500.000.000 97% 776.669.500 Kendaraan Dinas pada BPKAD Provinsi Bali

4.03.4.03.01.01.02.26. 16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


97% 97% 64.000.000 97% 71.000.000 97% 135.000.000 BPKAD Provinsi Bali

4.03.4.03.01.01.02.28. 17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



4.03.4.03.01.01.02.29. 18 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik`


4.03.4.03.01.01.15. C Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rata-rata persentase peningkatan penyerapan anggaran, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

96% 96,67% 5.671.268.044 6.222.700.000 96,67% 5.671.268.044


100% 100% 978.700.000 100% 978.700.000


100% 100% 5.244.000.000 100% 5.244.000.000

Kelompok Sasaran

BPKAD dan 2 UPT

Unit Kerja SKPD Penanggungjaw

ab Lokasi

BPKAD Bali, Jawa, dan

Sulawesi

BPKAD dan UPT FETPD

Bali

BPKAD, UPT FETPD, UPT

PPA

Bali

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanData Capaian pada Tahun Awal

Perencanaan (2016)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Program dan Kegiatan

Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah


Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur

SasaranTujuan

Tabel 5.3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPKAD PROVINSI BALI


Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPDKODEIndikator Sasaran

57


Kelompok SasaranUnit Kerja SKPD Penanggungjaw

ab Lokasi


Perencanaan (2016)


Program dan KegiatanSasaranTujuan Tahun 2017 Tahun 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode


4.03.4.03.01.01.15.06. 19 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD


100% 100% 2.159.499.000 100% 2.159.499.000


100% 100% 2.375.500.000 100% 2.375.500.000

4.03.4.03.01.01.15.07. 20 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD


100% 100% 153.347.000 100% 153.347.000


100% 100% 168.700.000 100% 168.700.000

4.03.4.03.01.01.15.08. 21 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD


100% 100% 348.679.500 100% 348.679.500


100% 100% 383.550.000 100% 383.550.000

4.03.4.03.01.01.15.09. 22 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD


100% 100% 145.400.000 100% 145.400.000


100% 100% 159.950.000 100% 159.950.000

23 Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase laporan keuangan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

100% 100% 889.699.000 100% 889.699.000 47 SKPD dan 1 SKPKD

4.03.4.03.01.01.15.56. 24 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase publikasi dokumen penganggaran pada website Pemerintah Daerah tepat waktu

100% 100% 978.700.000 100% 978.700.000 47 SKPD dan 1 SKPKD

4.03.4.03.01.01.15.65. 25 Pengelolaan Belanja Pegawai dan Penerbitan SP2D

Persentase penyerapan anggaran Provinsi Bali 89% 90% 356.373.000 90% 356.373.000 47 SKPD dan 1 SKPKD

4.03.4.03.01.01.15.67. 26 Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD)

Persentase penyusunan peraturan serta laporan keuangan daerah tepat waktu

100% 100% 217.536.100 100% 217.536.100 47 SKPD dan 1 SKPKD

4.03.4.03.01.01.15.68. 27 Pengelolaan Belanja Daerah dan Penerbitan SP2D Perbendarahaan


4.03.4.03.01.01.15.69. 28 Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah


100% 100% 75.000.000 100% 75.000.000 47 SKPD dan 1 SKPKD

4.03.4.03.01.01.15.71. 29 Penilaiaan Penerapan PPK BLUD Persentase penyusunan peraturan serta laporan keuangan daerah tepat waktu

100% 100% 83.785.400 100% 83.785.400 SKPD dan UPT

4.03.4.03.01.01.15.72. 30 Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah


- 100% 136.000.000 100% 136.000.000 Seluruh SKPD dan UPT di lingkungan Pemerintah

Provinsi Bali

4.03.4.03.01.01.15.73. 31 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali


100% 100% 272.000.000 100% 272.000.000 47 SKPD dan 1 SKPKD

4.03.4.03.01.02.15.66. 32 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Di Luar Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan


89% 90% 233.259.344 90% 233.259.344 SKPD Leading dan Penerima Hibah/Bansos

4.03.4.03.01.02.16.10. 33 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kab./Kota se-Bali

Jumlah Keputusan Gubernur tentang evaluasi Raperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota se-Bali tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu

27 Keputusan Gubernur


1.874.000.000 27 Keputusan Gubernur

1.874.000.000 9 Kab/Kota

4.03.4.03.01.02.16.11. 34 Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota se-Bali




46.800.000 27 Keputusan Gubernur

46.800.000 9 Kab/Kota

4.03.4.03.01.02.16.12. 35 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota se-Bali





172.000.000 9 Kab/Kota

47 SKPD dan instansi terkait







58



ab Lokasi


Perencanaan (2016)




4.03.4.03.01.02.16.15. 36 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota





63.500.000 9 Kab/Kota

4.03.4.03.01.01.18. D Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Persentase pemanfaatan aset daerah 59% 60% 2.985.000.000,00 60% 2.985.000.000


80% 85% 3.350.000.000,00 85% 6.535.000.000

4.03.4.03.01.01.18.01. 37 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

Persentase laporan aset daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

100% 100% 30.000.000,00 100% 30.000.000


80% 85% 50.000.000,00 85% 50.000.000

4.03.4.03.01.01.18.02. 38 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah


100% 100% 500.000.000,00 100% 500.000.000


80% 85% 600.000.000,00 85% 600.000.000

4.03.4.03.01.01.18.03. 39 Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah


100% 100% 350.000.000,00 100% 350.000.000


80% 100% 400.000.000,00 100% 400.000.000

4.03.4.03.01.01.18.04. 40 Penataan Penggunaan dan Pinjam Pakai Asset Pemerintah Provinsi Bali

Persentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan

59% 60% 175.000.000,00 60% 175.000.000


80% 85% 200.000.000,00 85% 200.000.000

4.03.4.03.01.01.18.05. 41 Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali


69% 60% 600.000.000,00 60% 600.000.000


80% 85% 700.000.000,00 85% 700.000.000

4.03.4.03.01.03.18.06. 42 Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Aset Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali

Prosentase aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan

59% 60% 480.000.000,00 60% 480.000.000


80% 85% 500.000.000,00 85% 500.000.000

4.03.4.03.01.03.18.07. 43 Penataan Pemanfaatan Aset Pemeritah Provinsi Bali


59% 60% 850.000.000,00 60% 850.000.000


80% 100% 900.000.000,00 100% 900.000.000

4.03.4.03.01.01.18.04. 44 Penataan Penggunaan Asset Pemerintah Provinsi Bali


80% 85% 200.000.000,00 85% 200.000.000 SKPD di lingkungan Pemprov Bali,

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali,

dan Masyarakat

4.03.4.03.01.02.16.

E

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Jumlah regulasi pengelolaan keuangan kab/kota 81 Keputusan Gubernur


1.964.042.800,00 108 Keputusan Gubernur

1.964.042.800

4.03.4.03.01.02.16.10. 45 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kab./Kota se-Bali

Outcome : Jumlah Keputusan Gubernur tentang evaluasi Raperda dan Raperbup/Raperwali Kabupaten/Kota se-Bali tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu



1.703.634.000,00 108 Keputusan Gubernur

1.703.634.000 9 Kab/Kota

SKPD di lingkungan Pemprov Bali,

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali,

dan Masyarakat

47 SKPD

47 SKPD

Pemerintah Pusat, Pemerintah

Kabupaten/kota, BUMN/BUMD, Swasta,

Masyarakat, dan SKPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Bali

47 SKPD dan 9 Pemerintah

Kabupaten/Kota

Masyarakat dan Pemerintah

Tanah aset Pemerintah Provinsi Bali

BPKAD dan UPT PPA

Bali, Jawa, dan Sulawesi

UPT FETPD Bali

Optimalisasi pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali

Meningkatkan kualitas pengelolaa

n aset daerah

Pemerintah Provinsi

Bali

Persentase pengelolaan Barang Milik

Daerah (BMD) baik/tertib

59



ab Lokasi


Perencanaan (2016)




4.03.4.03.01.02.16.11. 46 Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota se-Bali




46.774.000,00 108 Keputusan Gubernur

46.774.000 9 Kab/Kota

4.03.4.03.01.02.16.12. 47 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab./Kota se-Bali





155.970.000 9 Kab/Kota

4.03.4.03.01.02.16.15. 48 Kordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota





57.664.800 9 Kab/Kota

4.03.4.03.01.01.19. F Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


89% 91% 1.790.700.000 91% 1.790.700.000


100%

100% 381.700.000 100% 381.700.000

4.03.4.03.01.01.15.65. 49 Pengelolaan Belanja Pegawai dan Penerbitan SP2D


4.03.4.03.01.01.15.67. 50 Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD)


100% 100% 239.300.000 100% 239.300.000 47 SKPD dan 1 SKPKD

4.03.4.03.01.01.15.68. 51 Pengelolaan Belanja Daerah dan Penerbitan SP2D Perbendarahaan


4.03.4.03.01.01.15.69. 52 Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah


100% 100% 82.500.000 100% 82.500.000 47 SKPD dan 1 SKPKD

4.03.4.03.01.01.15.71. 53 Penilaiaan Penerapan PPK BLUD Persentase penyusunan peraturan serta laporan keuangan daerah tepat waktu

100% 100% 92.200.000 100% 92.200.000 SKPD dan UPT

4.03.4.03.01.01.15.72. 54 Evaluasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah


4.03.4.03.01.01.15.73. 55 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali


100% 100% 299.200.000 100% 299.200.000 47 SKPD dan 1 SKPKD

4.03.4.03.01.02.15.66. 56 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Di Luar Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan

Persentase penyerapan anggaran Provinsi Bali 89% 91% 256.600.000 91% 256.600.000 SKPD Leading dan Penerima Hibah/Bansos

BPKAD BaliOptimalisasi

pengelolaan sistem

pelaporan capaian







60


61

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis SKPD BPKAD Provinsi Bali Tahun 2013-2018

merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala

Daerah yang mengacu pada Perda Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Strategis BPKAD Provinsi Bali Tahun 2013-

2018 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Menyusun Rencana SKPD dan program kegiatan prioritas.

2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan

Anggaran (RKPA)

3. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA).

Renstra BPKAD Provinsi Bali hendaknya dapat dilaksanakan secara

konsisten, transparan, profesional, dan bertanggung jawabm dengan kaidah-kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPKAD Provinsi Bali hendaknya

masing-masing bidang dan UPT konsisten, baik dan benar melaksanakan program

kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPKAD Provinsi Bali Tahun

2013-2018.

2. Masing-masing bidang bidang dan UPT wajib menyusun program kegiatan dan

indikator yang menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan sesuai tugas pokok serta berupa konsisten antara RPJMD, Renstra, Renja

SKPD, RKA/RKPA, DPA/DPPA SKPD.

3. Deskripsi prioritas program beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada

besaran pengalokasian belanja, namun lebih pada skala prioritas pentingnya sebuah

program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan

yang diagendakan.

VISI : : Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, akuntabel, transparan, dan kompetitif guna mendukung Program Bali Mandara

MISI : : 1. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bali

2. Mengembangkan kapasitas pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali

3. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota se-Bali

Indikator Tujuan TargetSatua

n2017 2018

1 2 3 4 10 11 12

Rata-rata

persentase

publikasi dokumen

keuangan daerah

pada website

Pemerintah Daerah

100% 1 Persentase publikasi

dokumen keuangan

daerah pada website

Pemerintah Daerah

tepat waktu

% 100 100 1 Peningkatan Sistem Informasi

pengelola keuangan daerah /

Implementasi Sistem Informasi

pengelola keuangan daerah

1 Jumlah publikasi dokumen keuangan pada

website Pemerintah Daerah tepat waktu

2 Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang APBD

2 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD

3 Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH Tentang Penjabaran APBD

3 Jumlah Rancangan Pergub Tentang

Penjabaran APBD

4 Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang perubahan APBD

4 Jumlah Rancangan Perda tentang Perubahan

APBD

5 Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH Tentang Penjabaran Perubahan

APBD

5 Jumlah Rancangan Pergub tentang

Penjabaran Perubahan APBD

6 Evaluasi rancangan peraturan daerah

tentang APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati/Walikota tentang

penjabaran APBD kab/kota

6 Jumlah rancangan Keputusan Gubernur

mengenai evaluasi Raperda dan

Ranperbup/Raperwali tentang APBD

Kab/Kota se-Bali

7 Evaluasi Ranperda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD Kab/Kota



Ranperbup/Raperwali tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

8 Evaluasi rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD dan

rancangan peraturan bupati/walikota

tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kab/Kota



Ranperbup/Raperwali tentang Perubahan

APBD Kab/Kota se-Bali

9 Kordinasi Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten / Kota

9 Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi

dalam rapat koordinasi

Rata-rata

persentase regulasi

penyelenggaraan

keuangan daerah

yang disusun tepat

waktu

2

1 Optimalisasi

pengelolaan

keuangan daerah

Pemerintah Provinsi

Bali dan Pemerintah

Kabupaten/Kota



daerah Pemerintah Provinsi

Bali

1

Persentase regulasi

penyelenggaraan

keuangan daerah yang

disusun tepat waktu

% 100 100100%

Program peningkatan

dan pengembangan


daerah

1mengupayakan efektivitas

dan efisiensi, serta

transparansi dan akuntabel

dalam pengelolaan

keuangan dan aset daerah

bagi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

5 6 13 14 15

RENSTRA BPKAD PROVINSI BALIPERIODE 2013 - 2018

Tujuan Sasaran/Capaian Program Target

Kebijakan Program

Kegiatan

Uraian Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Keluaran

38

REMAX

Rectangle

Indikator Tujuan TargetSatua

n2017 2018

1 2 3 4 10 11 125 6 13 14 15

Tujuan Sasaran/Capaian Program Target

Kebijakan Program

Kegiatan

Uraian Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Keluaran

1 Pengelolaan Belanja Pegawai dan

Penerbitan SP2D

1 Jumlah SP2D Belanja Pegawai (Gaji) yang

diterbitkan2 Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah (TGKD)

2 Jumlah temuan TGKD yang ditindaklanjuti

3 Pengelolaan Belanja Daerah dan

Penerbitan SP2D Perbendarahaan

3 Jumlah SP2D yang diterbitkan

4 Penilaiaan Penerapan PPK BLUD 4 Jumlah usulan penerapan PPK BLUD pada

UPT/SKPD yang dinilai5 Evaluasi dan Pembinaan

Penatausahaan Keuangan Daerah

5 Jumlah laporan evaluasi dan pembinaan

penatausahaan keuangan daerah6 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung

Di Luar Belanja Pegawai dan

Pengeluaran Pembiayaan

6 Jumlah SPM Belanja Tidak Langsung Di Luar

Belanja Pegawai dan Pengeluaran

Pembiayaan

7 Penyusunan Laporan Keuangan


7 Jumlah laporan bulanan, triwulan, semester,

dan tahunan yang disusun8 Peningkatan Sistem Pelaporan

Keuangan Daerah

8 Jumlah laporan keuangan SKPD dan SKPKD

yang dievaluasi1 Penyusunan Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah (RKBMD)

1 Jumlah laporan kebutuhan barang milik

daerah yang disusun2 Pembinaan, Pengawasan dan

Pengendalian Penatausahaan Barang

Milik Daerah

2 Jumlah laporan BMD yang disusun

3 Penghapusan dan Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah

3 Jumlah SK penghapusan dan

pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang

diterbitkan4 Penataan Penggunaan dan Pinjam

Pakai Asset Pemerintah Provinsi Bali

4 Jumlah dokumen penggunaan dan pinjam

pakai aset yang disusun5 Penataan Penggunaan Aset


5 Jumlah dokumen penggunaan aset yang

disusun6 Penataan Pinjam Pakai Aset


6 Jumlah dokumen pinjam pakai aset yang

disusun7 Pendataan dan Pemetaan Tanah

Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali

7 Jumlah bidang tanah yang dipetakan

8 Pengamanan dan Pensertifikatan

Tanah Aset Penguasaan Pemerintah

Provinsi Bali

8 - Jumlah patok batas yang dipasang - Jumlah

bidang tanah yang disertifikasi

9 Penataan Pemanfaatan Aset

Pemeritah Provinsi Bali

9 Tersedianya data Pemanfaatan Aset Pemprov

Bali, tersusunnya data sewa menyewa,

terpenuhinya data pungutan retribusi tanah

dana bukti dan tersedianya Keputusan

Gubernur Bali tentang pemanfaatan Barang

Milik Daerah

2

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Aset Daerah

38583%Persentase pengelolaan

Barang Milik Daerah

(BMD) baik/tertib

3Meningkatkan kualitas

pengelolaan aset daerah


85%Persentase

pengelolaan Barang

Milik Daerah (BMD)

baik/tertib

Optimalisasi

pengelolaan aset

daerah Pemerintah

Provinsi Bali

3




296%Rata-rata

penyerapan

anggaran dan

penyusunan

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Provinsi Bali

Optimalisasi

pengelolaan sistem

pelaporan capaian


4 Persentase penyusunan

Laporan Keuangan


tepat waktu

2

% 100 100

Persentase penyerapan

anggaran Pemerintah

Provinsi Bali

% 90 91 Program peningkatan

dan pengembangan



2

39

Documents

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA … · tentang Tahapan, Tata Cara Pengendallian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana ... Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara