Upload
phunghanh
View
212
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DAFTAR PUSTAKA
Adi Bimo, artikel Menuju Purifikasi dan Independensi Peradilan Militer, selasa
24 Agustus 2010.
Comunity Law, Sejarah Peradilan Militer di Indonesia, Makalah yang
Disampaikan.
Dina Putri.K Sitepu icke, Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dilingkungan
TNI, Universitas Sumatera Utara, Medan. 2007.
Dakwaan Prinst, Peradilan Militer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Faisal Salam Moch, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, mandar maju,
Bandung. 2002.
,Hukum Pidana Militer di Indonesia, mandar maju, Bandung.
2006.
Ibrahim Johny, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media,
Malang, 2011.
Kanter E.Y, Sianturi S.R, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni, Jakarta.
1981.
Marpaung Leden, Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasan dan Pencegahan.
Djambatan, Jakarta. 2007.
Marpaung Leden, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika,
Jakarta, 1991.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 2000.
Moeljanto, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta 1987.
Prasetyo Teguh, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Dua, Bandung. 2010.
, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa,
Yogyakarta. 2013.
Purwanti Eny, Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer yang tidak
Menaati Perintah Dinas, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2010.
Redaksi Sinar Grafika, Himpunan Undang-Undang Peradilan, Sinar Grafika,
Jakarta. 2004.
Sissa Hadi Said, Prasetyo Teguh, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mitra
Prasaja Offset, Jakarta. 1981.
Soekamto Soerjono, Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
ACUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer.
UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Panglima TNI tentang petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana
dilingkunan Oditurat.