PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MEMUTUS …

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DISERTAI

HAK ASUH ANAK

Skripsi

Oleh

Albariq Ivan Nanda

21601021235

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2020


MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DISERTAI

HAK ASUH ANAK

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Albariq Ivan Nanda

21601021235

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2020

vii

RINGKASAN


DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DISERTAI

HAK ASUH ANAK

Albariq Ivan Nanda1

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Masyarakat tidak bisa terlepas dari hukum, mulai dari norma, nilai, tata dan krama

hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan. Perceraian sendiri

merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum di masyarakat. Metode penelitian

jurnal ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah Hakim

Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan perkara perceraian meski diluar

alasan yang ada dalam undang-undang selalu berpatokan dalam peraturan

perundang-undangan dan melihat faktor lain yang melatarbelakangi suatu

perceraian tersebut. Serta pada putusan Hak Asuh Anak lebih mempertimbangkan

kemampuan mendidik dan kasih sayang orang tua kepada anak.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, Hakim, Pengadilan Agama Malang.

1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

viii

SUMMARY

JUDICIAL JUDGMENT CONSIDERATIONS

IN DECIDING THE COURT OF DIVORCE ACCOMPANIED

CHILDREN'S RIGHTS

Albariq Ivan Nanda2

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

The Society is inseparable from the law, ranging from norms, values, manners

and etiquette to the laws and regulations in the judiciary. Divorce itself is one

form of legal events in the community. The research method of this journal is

normative juridical. The conclusion of this study is that Malang City Religious

Court judges in deciding divorce cases even though beyond the reasons stated in

the law always refer to the laws and regulations and look at other factors

underlying the divorce.

As well as the Child Custody decision is more considering the ability to educate

and affection of parents to children.

Keywords: Divorce, Child Custody, Judge, Religious Court of Malang City

2 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari hukum, mulai

dari norma, nilai, tata dan krama hingga hukum perundang-undangan dalam

peradilan. Hukum di Negara Indonesia masih kurang dalam penegakannya,

terutama penegakan aturan hukum pada kalangan pejabat-pejabat

dibandingkan dengan penegakan hukum dikalangan menegah ke bawah. Hal

ini kerap terjadi karena di Negara kita hukum tidak merata dalam artian

dalam upaya pengadilan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat). Ide negara hukum sendiri

selain terkait dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga

berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’

dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’

dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma,

sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Jadi yang dibayangkan sebagai

faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau

hukum. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan

jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip

demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada

pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara

hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip

2

demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtstaat). Hukum tidak

boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi

berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak

boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang

diatur dalam konstitusi. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan

berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut konstitusi (constitutional

democratie) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia

adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis

(democratische rechtstaat). Sedangkan penegakan hukum (law

enforcement) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum

dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan

demikian, para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (legal

spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini

akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses

pembuatan perundang-undangan (law making process). Sisi lain yang terkait

dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah

keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang

ditanamkan dari, atas, dan oleh penguasa (legal awareness) dengan perasaan

hukum yang bersifat spontan dari rakyat (legal feeling).

Dalam penegakan hukum (law enforcement) menurut Gustav

Radbruch, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian

hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum terkait erat dengan

adanya jaminan perlindungan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-

wenang yang bertujuan untuk ketertibat masyarakat, sementara kemanfaatan

3

adalah untuk menciptakan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya

kepada masyarakat, sedangkan keadilan merupakan kebenaran, tidak

memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap

manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum (equality before the

law).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

A. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama

memutus perkara perceraian ?

B. Bagaimana putusan Hakim Pengadilan Agama memutus Perkara tentang

hak asuh anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

A. Untuk mengetahui apa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus

perkara.

B. Untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridis.

4

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu

hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan gugatan

dan peceraian

2. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan,

khususnya tentang pertimbangan hakim pengadilan agama dalam

perkara perceraian disertai hak asuh anak sebagai upaya keadilan

hukum.

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian

dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan

penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna

bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya

mengenai perkara perceraian disertai hak asuh anak sebagai upaya

keadilan hukum.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena

penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

norma norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini penulis akan

5

menganalisis kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat atau

hukum positif yang tertulis yang berkaitan dengan gugatan perceraian.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai

berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini hendak mengungkap tentang proses pemeriksaan perkara

perceraian di Pengadilan Agama Malang adalah penelitian hukum

metode yang digunakan adalah kajian normatif, yaitu dilakukan

dengan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-

undangan yang mengatur hukum keluarga.

B. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian normatif, disebut juga pendekatan konseptual (conceptual

approach). Pada penelitian jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in

books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam

penelitian ini penulis akan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang

hidup dalam masyarakat atau hukum positif tertulis yang berkaitan

dengan gugatan perceraian.

6

C. Jenis dan Sumber Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data penelitian

kepustakaan sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan

a. Bahan Hukum Primer Adapun bahan hukum primer penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama.

4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman.


Kesejahteraan Anak.


Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan kepustakaan tentang

hak asuh anak karena perceraian, menurut hukum perdata.

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Hukum Indonesia.

2) Ensiklopedia Hukum Indonesia

7

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik

pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder

yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara penelusuran terhadap

dokumen-dokumen sebagai bahan hukum kemudian memberikan

penjelasan atas hasil penelusuran bahan hukum primer, ditelusuri

pula bahan-bahan hukum sekunder dan tersier yang ada.

2. Wawancara untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam

penelitian normatif telah diadakan wawancara secara terbatas untuk

mendapatkan informasi dan data-data akurat dan relevan dengan

tujuan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa data yang digunakan untuk mengkaji perkara

perceraian dan entang hak asuh anak pada Pengadilan Agama Malang,

adalah analisa kualitatif adalah cara analisis data melalui pemilihan

data yang menghasilkan data deskriptif. Apa yang dinyatakan

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang

diteliti dipelajari secara utuh. Analisis dilakukan secara deskriptif

kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, terperinci

dan menyeluruh perkara perceraian pada Pengadilan Agama Malang.

Analisis bahan hukum didasarkan pada prinsip konsistensi logis antara

8

asas-asas hukum yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang

ditulis dalam buku ini, dengan melihat kemungkinan terjadinya

penyimpangan asas. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara

deduktif, yaitu ditarik dari ketentuan yang bersifat umum kemudian

dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus. Dalam penelitian

kualitatif, analisis data meliputi tiga langkah pokok yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, membuang yang tidak perlu, yang akan

memberikan gambaran yang lebih terarah tentang hasil

pengamatan danjuga mempermudah peneliti untuk mencari

kembali data itu apabila diperlukan. Display data merupakan upaya

menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan data atau

bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang dikumpulkan

tidak semuanya valid dan reliabel, karenanya perlu dilakukan

reduksi agar data yang akan dianalisis benar-benar memiliki

validitas dan reliabilitas yang tinggi.

2. Sajian data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data

diperlukan peneliti untuk lebih mudah memahami berbagai hal

yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada

analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya.

9

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mencari makna

terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema,

hubungan, persamaan, dan mempertimbangkan yurisprudensi hal-

hal lain yang sering timbul dan sebagainya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan

mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan dalam mempelajari

seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan

ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Dalam Bab I Pendahuluan mengenai Latar belakang masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode

Penelitian yang digunakan dalam rangka memperoleh data dan bahan yang

diperlukan, dan sebagai penutup diuraikan sistematika penulisan ini.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka mengenai Tinjauan tentang

Perceraian, Proses Pemeriksaan Perkara, Tinjauan Tentang Penyelesaian

Perkara, dan Asas-asas Umum Peradilan Agama.

Dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian

dan Putusan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara tentang hak

asuh anak, Hakim dalam memutuskan perkara ditinjau dari hukum Perdata

di Pengadilan Agama Malang.

10

Dalam Bab IV berisikan Kesimpulan dan Saran yang merupakan

jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan

berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.

113

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

A. Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutus suatu perkara

perceraian dengan alasan-alasan perceraian di luar undang-undang, selalu

diarahkan ke ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu

ketentuan yang ada dalam undang-undang (Pasal 39 UU No.1 tahun 1974

dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975). Alasan

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas

bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari

sebab-sebab lain yang mendahuluinya yaitu perselisihan yang

menyangkut hal-hal sehingga menimbulkan retaknya rumah tangga.

Untuk dapat dikabulkannya perkara perceraian harus dapat dibuktikan

bahwa peristiwa yang merupakan alasan perceraian itu telah

menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan

kembali. Pembuktian dipersidangan melalui saksi-saksi dari pihak

keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan penggugat dan tergugat

ataupun pemohon dan termohon. Dari pemeriksaaan saksi-saksi tersebut

akan diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga

tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam

pertimbangan keputusan.

114

B. Dalam pembahasan terkait penelitian Hakim Pengadilan Agama Malang

dalam perkara perceraian mengoptimalkan pelayanan masyarakat untuk

membantu pengadilan hukum sehingga perkara yang dialami oleh

masyarakat bisa terselesaikan dengan baik dan tetap memperhatikan atau

memegang teguh asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Serta pada Hak

Asuh Anak Hakim Pengadilan Agama Malang memutus perkara dengan

mempertimbangkan segala aspek terutama jaminan kasih sayang orang

tua terhadap anak dan kemampuan mendidik anak tersebut.

4.2 SARAN

A. Masalah apapun dalam rumah tangga hendaknya ini dapat

diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap

perkawinan tersebut.

B. Alasan perceraian walaupun tidak termuat dalam undang-undang

hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan gugatan

perceraian, mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang komplek

sehingga tidak hanya alasan yang tecantum dalam undang-undang

saja yang bisa menyebabkan retaknya rumah tangga. Banyak alasan-

alasan lain yang kalau diarahkan ke alasan perceraian yang termuat

dalam undang-undang kurang sesuai dan selama ini Hakim

Pengadilan Agama khususnya Hakim Pengadilan Agama Malang selalu

mengarahkan alasan perceraian di luar undang-undang ke dalam alasan

yang termuat dalam undang-undang.

115

C. Hakim-hakim dari Pengadilan Agama baik dari tingkat pertama,

banding maupun kasasi serta pakar hukum islam dari berbagai kalangan

hendaknya menggalakkan lebih lanjut tentang hukum acara islam

sehingga umat Islam di Indonesia mempunyai hukum acara Islam yang

telah terkodifikasi.

116

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Disahkan melalui

Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-undang RI. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI

No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-undang

terbaru ini kewenangan Pengadilan Agama ditambah infaq dan ekonomi

syari‟ah Disahkan melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 No. 22 dan tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia

No. 4611

Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Disahkan melalui

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Instruksi Presiden RI. No. 1 Tahun 1991 Pasal 139 ayat (1) dan (2) Tentang

Putusnya Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Buku

A. Rasyid Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 1996).

Djalil Basiq, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006).

HIR

Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan,

Buku II Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung, 1998).

Manan Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,

Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2005).

117

Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty,

1993).

Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung : Binacipta, 1989).

Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta : Balai Pustaka, 2013).

Sulikin Lubis dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia (Jakarta :

Kencana dan Badan Penerbit Fak. Hukum UI, 2005).

Trijono Rachmat, Kamus Hukum Indonesia.

Internet

http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/05/kewenangan-peradilan-agama-di-

indonesia.html (di akses pada tanggal 12 Juni 2020).

http://masalahperceraian.blogspot.com/2009/01/mediasi-di-pengadilan-

agama.html (diakses pada 21 Juni 2020)

http://www.badilag.net/ (diakses pada tanggal 27 Juni 2020)

http://www.pakudus.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=518

:kedudukan-kewenangan-dan-hukum-acara-peradilan-

agama&catid=30:artikel-peradilan-agama&Itemid=25 (diakses pada

tanggal 09 Juni 2020).

https://www.pa-malangkota.go.id/ (diakses pada tanggal 21 Juni 2020).

Jurnal

Zuhriah Erfaniah, PERADILAN AGAMA INDONESIA Sejarah Pemikiran dan

Realita (Malang: Uin-Malang Press, 2009).

Documents

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MEMUTUS …