Jul Seventa Tarigan

Karakteristik PPNPajak NegaraPajak atas konsumsiPPN adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan saat penghasilan dikonsumsiDisposable Income: Yd = Y TxYd = C + SPPh adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan saat penghasilan diterima/diperoleh.

Karakteristik PPNPajak objektiftidak memperhatikan siapa yang melakukan transaksi (subjek pajak),dikenakan sepanjang terdapat objek pajak, yaitu penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak,setiap objek pajak dikenakan pajak secara objektif (sama) tanpa memandang kondisi atau subjektifitas dari setiap objek.

Karakteristik PPNPajak tidak langsungPihak yang membayar PPN belum tentu pihak yang menanggung PPN,PPN dikenakan pada setiap mata rantai transaksi dengan tujuan akhir adalah konsumen sebagai pihak yang menanggung PPN.PabrikanDistributorPedagangKonsumenRp1000Rp1500Rp2000PK: Rp100PM: Rp100PK: Rp150PM: Rp150PK: Rp200

Karakteristik PPNRegresifOrang yang berpenghasilan tinggi menanggung porsi PPN lebih kecil dari orang yang berpenghasilan rendah.Keberadaan PPnBM diperlukan untuk menetralisir efek regresif PPN.Pajak/IncomeIncomePPNIncomePPN+PPnBMPajak/Income

PPh v. PPNApabila negara hanya mengenakan PPh:Tarif PPh menjadi sangat tinggi untuk memperoleh penerimaan negara yang memadaiYang membayar pajak hanyalah orang yang memperoleh penghasilan,PPh yang tinggi menurunkan produktivitas (orang dan modal).Apabila negara hanya mengenakan PPN:Tarif PPN menjadi sangat tinggi untuk memperoleh penerimaan negara yangmemadaiSemua orang terkena PPN, karena semua orang berkonsumsiKelompok ekonomi rendah akan menanggung pajak lebih besar (regresif)

Dasar Hukum Pengenaan PPNUndang-Undang No 8 Th 1983Undang-Undang No 11 Th 1994Undang-Undang No 18 Th 2000Undang-Undang No 42 Th 2009Berlaku sejak1 April 1985Berlaku sejak1 Januari 1995Berlaku sejak1 Januari 2001Berlaku sejak1 April 2010

Mekanisme Pemungutan PPNUmum:

Pemungut PPN:

Pemungut PPN: bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Kas NegaraPembeli BKP/PenerimaJKPPPNBKP/JKPPenjual/PengusahaKena PajakKas NegaraPembeli BKP/Penerima JKP (Pemungut PPN)BKP/JKPPenjual/PengusahaKena PajakPPN MasukanPPN KeluaranPPN KeluaranPPNPPN Masukan

Objek PPN [Pasal 4 ayat (1)]Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;impor BKP;penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;pemanfaatan BKP Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; danekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha [Pasal 4 ayat (1) huruf a]Pengusaha: meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat:barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud;penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; danpenyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Impor BKP [Pasal 4 ayat (1) huruf b]Pajak juga dipungut pada saat impor BKP. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Berbeda dengan penyerahan BKP, siapapun yang memasukkan BKP ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha [Pasal 4 ayat (1) huruf c]Pengusaha: meliputi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan.Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat:a. jasa yang diserahkan merupakan JKP;b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.Termasuk dalam pengertian penyerahan JKP adalah JKP yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

Pemanfaatan BKP Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean [Pasal 4 ayat (1) huruf d]Untuk memberikan perlakuan yang sama dengan impor BKP, atas BKP Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai PPN.

Contoh:Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang PPN.

Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean [Pasal 4 ayat (1) huruf e]Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean dikenai PPN.

Misalnya, PKP C di Surabaya memanfaatkan JKP dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan JKP tersebut terutang PPN.

Ekspor BKP Berwujud oleh PKP [Pasal 4 ayat (1) huruf f]Berbeda dengan pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, pengusaha yang melakukan ekspor BKP Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP.

Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP[Pasal 4 ayat (1) huruf g]Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor BKP Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKPYang dimaksud dengan BKP Tidak Berwujud:1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;

Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP[Pasal 4 ayat (1) huruf g]pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; danpenggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Ekspor JKP oleh PKP [Pasal 4 ayat (1) huruf h]Termasuk dalam pengertian ekspor JKP adalah penyerahan JKP dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

Objek Pajak: PengecualianJenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; danuang, emas batangan, dan surat berharga.[Pasal 4A ayat (2)]

Objek Pajak: PengecualianJenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sbb:jasa pelayanan kesehatan medis;jasa pelayanan sosial;jasa pengiriman surat dengan perangko;jasa keuangan;jasa asuransi; jasa keagamaan;jasa pendidikan;jasa kesenian dan hiburan; jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

Objek Pajak: Pengecualianjasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;jasa tenaga kerja;jasa perhotelan;jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;jasa penyediaan tempat parkir;jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;jasa pengiriman uang dengan wesel pos; danjasa boga atau katering.[Pasal 4A ayat (3)]

Pengusaha Kena Pajak (PKP)-1Pengusaha Kena Pajak:pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai PPN.

Pengusaha:orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)-2Pengusaha yang melakukan:Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean,Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean;ekspor BKP Berwujud/Tidak Berwujud; danekspor JKP.Diwajibkan: melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;memungut pajak yang terutang;menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang; dan melaporkan penghitungan pajak.Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)-3Pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP;Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Penyerahan dan Bukan PenyerahanPengertian penyerahan BKP :penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP;BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang, kecuali PKP melakukan pemusatan tempat terutang PPN;penyerahan BKP secara konsinyasi; danpenyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Penyerahan dan Bukan PenyerahanTidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP :penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang;pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP; danBKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

Saat terutang dan Tempat terutangTerutangnya pajak terjadi pada saat:penyerahan BKP;impor BKP; penyerahan JKP;pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean;ekspor BKP Berwujud; ekspor BKP Tidak Berwujud; atauekspor JKP.Dalam hal pembayaran diterima lebih dahulu, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran.

Faktur Pajak (1)Pengertian:Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Aturan Pelaksanaan:Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

Faktur Pajak (2)Jenis Faktur Pajak:Faktur PajakFaktur Pajak Gabungan

PKP yang melakukan:penyerahan BKP, ekspor BKP, dan penyerahan BKP sesuai Pasal 16D;penyerahan JKP;Ekspor BKP tidak berwujud;Ekspor JKP, wajib membuat Faktur Pajak. [Psl 13 (1) UU PPN]

Faktur Pajak (3)Syarat Faktur Pajak:Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;b. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; d. PPN yang dipungut;e. PPnBM yang dipungut;f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dang. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak (4)PKP tidak dikenai sanksi apabila menerbitkan Faktur Pajak (FP) yang tidak memuat:1. Identitas pembeli; atau2. Identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan untuk FP yang diterbitkan oleh pedagang eceran. (Psl 14 (1) huruf e UU KUP)FP tersebut tidak dikategorikan sebagai FP cacat, namun FP tidak dapat dikreditkan oleh pembelinya.Penggantian atau pembatalan Faktur Pajak tidak dibatasi jangka waktu tertentu, namun mengikuti ketentuan UU KUP terkait pembetulan SPT.

Faktur Pajak (5)Saat pembuatan Faktur Pajak (FP):Saat penyerahan BKP dan/atau JKP,Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan,Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan,Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN,Akhir bulan penyerahan untuk Faktur Pajak gabungan.

PKP yang menerbitkan FP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat FP seharusnya dibuat dianggap tidak menerbitkan FP. PKP yang menerima FP tersebut tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya.Jangka waktu 3 bulan dihitung sejak saat dilakukannya penyerahan.

Nota Retur dan Nota Pembatalan (1)Nota Retur dibuat oleh Pembeli BKP apabila terjadi pengembalian BKP baik sebagian maupun seluruhnya oleh Pembeli BKP.Nota Pembatalan dibuat oleh penerima JKP apabila terjadi pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh penerima JKP.Aturan Pelaksanaan:PMK NOMOR 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan

Matriks Retur BKP

Nota Retur dan Nota Pembatalan (2)

PKP PenjualPembeliMengurangi PK dan PPnBMPKP :- Mengurangi PM dan PPnBM- Mengurangi biaya atau hartaBukan PKP:- Mengurangi biaya atau hartaPengurangan dilakukan dalam masa pajak saat pengembalian BKPPengurangan dilakukan dalam masa pajak saat pengembalian BKP

Matriks Retur JKP

Nota Retur dan Nota Pembatalan (3)

PKP PenjualPembeliMengurangi PK PKP :- Mengurangi PM - Mengurangi biaya atau hartaBukan PKP:- Mengurangi biaya atau hartaPengurangan dilakukan dalam masa pajak saat pembatalan JKPPengurangan dilakukan dalam masa pajak saat pembatalan JKP

Pajak Pertambahan Nilai terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain. DPPHarga JualPenggantianNilaiEksporNilai ImpornilailainDasar Pengenaan Pajak (1)Aturan Pelaksanaan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Dasar Pengenaan Pajak (2)

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPNdan PPnBM. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak (3)

Dasar Pengenaan Pajak (4)

TransaksiDasar Pengenaan PajakUntuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajakHarga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotorUntuk penyerahan media rekaman suara atau gambarperkiraan harga jual rata-rata

Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajakHarga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor

Untuk penyerahan film ceritaperkiraan hasil rata-rata per judul film;

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantaraadalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli

Untuk penyerahan produk hasil tembakauadalah sebesar harga jual eceran;

Dasar Pengenaan Pajak (5)

TransaksiDasar Pengenaan PajakUntuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaanharga pasar wajar

Untuk penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabangharga pokok penjualan atau harga perolehan;

Untuk penyerahan BKP melalui juru lelangharga lelang

Untuk penyerahan jasa pengiriman paket10 % dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagihuntuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Pasal 2 UU PPN(1) Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan BKP atau JKP itu dilakukan.(2)Hubungan istimewa dianggap ada apabila:a.Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih kepada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua Pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; ataub.Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau c.Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.

Hubungan Istimewa dan Kaitannya dengan DPP

Penghitungan PPN terutang: Tarif PPN X Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPN: 10%: umum0%, diterapkan atas:ekspor BKP Berwujud;ekspor BKP Tidak Berwujud; dan ekspor JKP.

Pelaporan:Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Penghitungan dan Pelaporan PPN

Pasal 9 UU PPN:Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.Pengkreditan Pajak Masukan (1)

Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:a. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud;b. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN;c. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut;d. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud;e. PKP yang melakukan ekspor JKP; dan/atauf. PKP dalam tahap belum berproduksi.Apabila dalam suatu Masa Pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.Pengkreditan Pajak Masukan (2)

Apabila dalam suatu Masa Pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak:Apabila bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya: jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.Apabila tidak diketahui dengan pasti besarnya Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010.Pengkreditan Pajak Masukan (3)

Terbatas Pajak Masukan yang berasal dari perolehan dan/atau impor barang modal. (Psl 9 (2a))Dalam hal ternyata PKP gagal berproduksi, maka Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah direstitusi harus dibayar kembali. (Psl 9 (6a) & PMK 81/PMK.03/2010)

Dalam hal terjadi restrukturisasi usaha, maka Pajak Masukan atas BKP yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh PKP yang mengalihkan, dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. (Psl 9 (14))Pengkreditan Pajak Masukan (4)

SELESAI

****