18
PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA SINERGITAS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DISAMPAIKAN OLEH: DIREKTUR KAWASAN PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA Jakarta, 3 Oktober 2018

PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan

PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA

SINERGITAS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

DISAMPAIKAN OLEH:

DIREKTUR KAWASAN PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA

Jakarta, 3 Oktober 2018

Page 2: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan

PRESIDEN

MEMEGANG

KEKUASAAN

PEMERINTAHAN

URUSAN

PEMERINTAHAN

PRESIDEN DIBANTU

OLEH MENTERI

DI DAERAH:

DESENTRALISASI

DEKONSENTRASI

TP

TGJWB AKHIR

OLEH PRESIDEN

PROVINSI KAB/KOTA

BINWAS UMUM

DAN TEKNIS

OLEH GUB SBG

WKL PEM

BINWAS SECARA

NASIONAL

DIKOORDINASIKAN

OLEH MENDAGRI

KEKUASAAN PEMERINTAHAN DALAM KORIDOR

UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BINWAS UMUM

OLEH MENDAGRI

BINWAS TEKNIS

OLEH MENTERI/

KEPALA LPNK

Page 3: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan

URUSAN

PEMERINTAHAN

ABSOLUT

KONKUREN

UMUM

PEMERINTAH

PUSAT

DAERAH

PROVINSI

DAERAH

KAB/KOTA

KEWENANGAN

PEMERINTAH

PUSAT

• DILAKSANAKAN SENDIRI; ATAU

• MELIMPAHKAN WEWENANG KEPADA

INSTANSI VERTIKAL ATAU GWPP

BERDASARKAN ASAS DEKONSENTRASI.

KEWENANGAN

PRESIDEN

SEBAGAI

KEPALA

PEMERINTAHAN

KEWENANGAN

DAERAH

• DILAKSANAKAN SENDIRI OLEH PEMERINTAH

PUSAT;

• MELIMPAHKAN KPD GWPP ATAU KPD

INSTANSI VERTIKAL YANG ADA DI DAERAH

BERDASARKAN ASAS DEKONSENTRASI; ATAU

• DENGAN CARA MENUGASI DAERAH

BERDASARKAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN.

• DILAKSANAKAN SENDIRI OLEH DAERAH

PROVINSI;

• DENGAN CARA MENUGASI DAERAH KAB/KOTA

BERDASARKAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN;

• DENGAN CARA MENUGASI DESA.

• DILAKSANAKAN SENDIRI OLEH DAERAH

KABUPATEN/KOTA;

• DAPAT DITUGASKAN SEBAGIAN

PELAKSANAANNYA KPD DESA

DASAR

PELAKSANAAN

OTONOMI

DAERAH

PEMBAGIAN URUSAN

PEMERINTAHAN

PELAKSANAANNYA DILIMPAHKAN KPD

GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA

Page 4: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan

PENYELENGG. FUNGSI

PEMERINTAHAN

TERTENTU YANG

BERSIFAT STRATEGIS

BAGI KEPENTINGAN

NASIONAL

KAWASAN

KHUSUS

KEPENTINGAN NASIONAL

MELIPUTI ASPEK:

• POLITIK, PERTAHANAN DAN

KEAMANAN;

• EKONOMI;

• SOSIAL BUDAYA;

• LINGKUNGAN HIDUP;

• IPTEK

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

WAJIB PILIHAN

YANSARNON

YANSAR

SPM

POTENSI DAN

KEUNGGULAN DAERAH

1. Kelautan danPerikanan

2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. ESDM6. Perdagangan7. Perindustrian dan8. Transmigrasi

1. Tenaga kerja;2. PP & PA; 3. Pangan;4. Pertanahan;5. Lingkungan hidup;6. Adm. dukcapil;7. PMD;8. Pengendalian

penduduk & KB;9. Perhubungan;10.Kominfo;11.KUKM;12.Penanaman modal;13.Kepemudaan & OR;14.Statistik;15.Persandian;16.Kebudayaan;17.Perpustakaan; dan18.Kearsipan

1. Pendidikan2. Kesehatan3. PU & PR4. Sosial5. Perumahan

Rakyat dankawasanPemukiman

6. Ketertibanumum danPerlindunganMasyarakat

Urusan berbasisekosistem

Kehutanan; ESDM; Kelautan

ProvinsiKab/Kota

dapat BagiHasil

DITETAPKAN OLEH PEM.

PUSAT DGN PERATURAN

PER-UU-AN

a. kawasan perdagangan bebasdan/atau pelabuhan bebas;

b. kawasan hutan lindung;c. kawasan hutan konservasi;d. kawasan taman laut;e. kawasan buru;f. kawasan ekonomi khusus;g. kawasan berikat;h. kawasan angkatan perang;i. kawasan industri;j. kawasan purbakala;k. kawasan cagar alam;l. kawasan cagar budaya;m.kawasan otorita; dann. kawasan untuk kepentingan nasional

lainnya yg diatur dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

PSL 360

UU 23/2014

Penjelasan Pasal 360 poin n,antara lain:a. Kawasan Bandar Udarab. Kawasan Pelabuhan

Page 5: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan

TUJUAN

PEMBENTUKAN

KAWASAN KHUSUS

FUNGSI KHUSUS/

TERTENTU YANG

DISELENGGARAKAN DI

KAWASAN KHUSUS

KEWENANGAN YANG

DIBUTUHKAN UNTUK

MENJALANKAN FUNGSI

KHUSUS/TERTENTU

UNTUK KEPENTINGAN

NASIONAL

- PEREKONOMIAN;

- SOSIAL DAN BUDAYA;

- PELESTARIAN

LINGKUNGAN;

- TRANSPORTASI;

- PENGEMB. IPTEK;

- DLL

KEWENANGAN PUSAT PENGELOLA

KAWASAN KHUSUS

KEWENANGAN DAERAH

PENYELENGG. URUSAN

PEMERINTAHAN YG

MENJADI

KEWENANGAN DAERAH

DI KAWASAN KHUSUS

Page 6: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan

KEWENANGAN

PEMERINTAH

KAB/KOT

KEWENANGAN

PEMERINTAH

PROVINSI

KEWENANGAN

PEMERINTAH PUSAT

KEWENANGAN DI KAWASAN KHUSUS

PER-UU-AN

PEMBENTUKAN

KAWASAN KHUSUS

PASAL 360 AYAT (4)

UU 23/2014

KAWASAN

KHUSUS

Page 7: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan

KEWENANGAN PEMDA

MENGATUR MENGURUS

MENETAPKAN PERATURAN

DAERAH DAN PERATURAN

KEPALA DAERAH

ANTARA LAIN:

MENGATUR DAN MENETAPKAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH SESUAI DENGAN

PERATURAN PER-UU-AN

TENTANG PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH.

MENYEDIAKAN LAYANAN

PUBLIK BERUPA PELAYANAN

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DAN PELAYANAN PENYEDIAAN

BARANG/JASA KEBUTUHAN

PENDUDUK

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

ANTARA LAIN:

PELAYANAN

PERIZINAN DAN

NONPERIZINAN

PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN

PENDUDUK ANTARA LAIN:

a. PELAYANAN PENDIDIKAN;

b. PELAYANAN KESEHATAN;

c. PELAYANAN AIR BERSIH;

d. PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH;

e. PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS UMUM DAN

FASILITAS SOSIAL;

f. PELAYANAN INFRASTRUKTUR;

g. PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN;

h. PELAYANAN TRANSPORTASI;

i. PELAYANAN REKREASI; DAN

j. PELAYANAN LAIN YANG DIAMANATKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Page 8: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan

PEMDAUSUL PEMBENTUKAN

KAWASAN KHUSUS PEMERINTAH PUSAT

USUL PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS

MEMUAT:

a. TUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS;

b. KEWENANGAN PENGELOLA KAWASAN KHUSUS;

c. BATAS KAWASAN KHUSUS YANG DITUNJUKKAN

DENGAN TITIK KOORDINAT PADA PETA; DAN

d. HASIL KAJIAN MENGENAI PEMBENTUKAN

KAWASAN KHUSUS.

PASAL 360 AYAT (5)

UU 23/2014

USUL PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS

JIKA BERAKIBAT PADA PEMBEBANAN

KEPADA DAERAH ATAU PERUBAHAN

KEWENANGAN DAERAH, MAKA USULAN

PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS

HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DPRD

Page 9: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan

PEMERINTAH PUSAT

MEMBERITAHUKAN

RENCANA

PEMBENTUKAN

KAWASAN KHUSUS

PEMERINTAH DAERAH

KEIKUTSERTAAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS

MEMUAT:

a. TUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS;

b. KEWENANGAN PENGELOLA KAWASAN KHUSUS;

c. BATAS KAWASAN KHUSUS YANG DITUNJUKKAN

DENGAN TITIK KOORDINAT PADA PETA; DAN

d. HASIL KAJIAN MENGENAI PEMBENTUKAN

KAWASAN KHUSUS.

PASAL 360 AYAT (3)

UU 23/2014

RENCANA PEMBENTUKAN KAWASAN

KHUSUS JIKA BERAKIBAT PADA

PEMBEBANAN KEPADA DAERAH ATAU

PERUBAHAN KEWENANGAN DAERAH,

MAKA KEPALA DAERAH DAN DPRD

MENYAMPAIKAN PERTIMBANGAN ATAS

RENCANA PEMBENTUKAN KAWASAN

KHUSUS KEPADA PEMERINTAH PUSAT.

Page 10: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

10

Page 11: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan
Page 12: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan
Page 13: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan
Page 14: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan
Page 15: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan
Page 16: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan
Page 17: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan

DAERAH LINGKUNGAN KERJA dan DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

(DLKr) (DLKp)

adalah Wilayah daratan dan perairan padapelabuhan yang digunakan secara langsunguntuk kegiatan pelabuhan

Setiap Pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk

PelabuhanDLKR DLKP

17

PELABUHAN

Ilustrasi

DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN PELABUHAN (DLKR)

DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN (DLKP)

Fasilitas Pokok dan Fasilitas Penunjang

1. DLKr Daratan

2. DLKr Perairan

FUNGSI PENETAPAN BATAS DLKr DAN DLKp

Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud

dilengkapi dengan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG

PELAYARAN

adalah perairan di sekeliling daerah lingkungankerja perairan pelabuhan yang dipergunakanuntuk menjamin keselamatan dan keamananpelayaran

a. Memberikan batas-batas penyelenggaraan pelabuhan laut berdasarkan rencana induk pelabuhan yang telah

ditetapkan.

b. Memberikan jaminan keselamatan pelayaran dan kelancaran serta ketertiban dalam penyelenggaraan

pelabuhan.

c. Memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi pihak penyelenggara pelabuhan laut maupun

pengguna jasa pelabuhan laut serta pihak terkait lainnya

Alur pelayaran dari dan ke pelabuhan

Keperluan keadaan darurat

Penempatan kapal mati

Percobaan berlayar

Kegiatan pemanduan kapal

Fasilitas pembangunan dan pemeliharaan

kapal

Pengembangan pelabuhan jangka panjang

Alur pelayaran

Tempat labuh

Tempat alih muat antar kapal

Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar

dan olah gerak kapal

Kegiatan pemanduan

Kegiatan lain sesuai kebutuhan

Pelabuhan Utama & Pelabuhan

Pengumpul

Menteri PerhubunganPelabuhan Pengumpan Regional

GubernurPelabuhan Pengumpan Lokal

Bupati/Walikota

PENETAPAN BATAS DLKr DAN DLKp

Page 18: PERSPEKTIF KAWASAN KHUSUS DALAM KERANGKA …ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Bahan...perspektif kawasan khusus dalam kerangka sinergitas hubungan pusat dan

C:yulian3\slide rsd-dinkes.ppt