Embed Size (px)
Citation preview
i
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang)
SKRPSI
Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
ITA SAPITRI
NIM. 13160029
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH
PALEMBANG
2017
vi
ABSTRAK
Remisi merupakan pengampunan hukuman yang diberikan kepada
seseorang yang dijatuhi hukuman pidana yang berupa pengurangan masa
hukuman. Remisi diberikan kepada nara pidana dan anak pidana yang melakukan
tindak pidana salah satunya pelaku tindak pidana pembunhan. Sedangkan Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian remisi terhadap
narapidana pembunuhan dan memahami pula bagaimana hukum islam
menanggapi fenomena remisi ini, mengingat tindak pidana pembunuhan ini telah
nyata merampas hak hidup orang lain. Tentu muncul pertanyaan adilkah remisi ini
dilihat dari pihak korban. Kemudian saat ini banyak narapidana yang memperoleh
remisi terutama narapidana yang berada di wilayah hukum kota Palembang. Maka
dari itu penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul: Perspektif Hukum Islam
Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang.
Dalam skripsi ini mencoba mengali dan mengkaji pelaksanaan pemberian
remisi pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Palembang baik ditinjau dari Hukum Positif maupun Hukum Islam. Jenis
penelitian ini adalah yuridis empiris, adapun metode pengumpulan data yang
digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tertier serta teknik analisis data
deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif
terhadap data primer dan data sekunder karena metode yang dipakai dalam
penelitian ini dengan cara penulis melakukan suatu kegiatan untuk menentukan
isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan
permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Penulis lalu menyimpulkan
secara deduktif agar hasi penelitian ini dapat dengan mudah dipahami.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian remisi dan
pertimbangan yang digunakan dalam pemberian remisi bagi narapidana
pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 jo.
Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor
M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-
Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Remisi, yang mana
pelaksanaannya dijadikan dasar SOP bersesuaian dengan aturan di dalam Hukum
Islam yang mengenal remisi dengan istilah Syafa’at. Namun pelaksanaannya
sedikit terkendala karena kondisi LAPAS yang melebihi kapasitas yang ada
sehingga dalam penilaian sulit untuk menentukan siapa yang berhak menerima
remisi.
Kata kunci: Remisi, Tindak Pidana Pembunuhan, Hukum Islam
vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN
Motto Hidup
“TERSENYUM DENGAN 1 HINAAN MAKA 1000 PUJIAN YANG
DIDAPAT”
Dengan penuh rasa syukur dan terima kasihku yang paling dalam ku
persembahkan skripsi ini:
1. Ayahanda Ahmad Satar dan Ibunda Fatimah
2. Adikku Ayu Ningsih.
3. Ayunda Erna Wati.
4. Sahabatku Ayu, Sumiati, Esy, Vitha, Resta, Yuli, Reni, Lusi, Fitri.
5. Teman-teman fakultas syariah angkatan 2013 terkhusus mahasiswa
Jinayah Siyasah.
6. Agama dan Almamaterku
viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai
beberapa pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin
berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543/b/u/1987.
Konsonan
Huruf Arab Nama
Huruf
Latin
Alif tidak dilambangkan ا
Ba b ب
Ta t خ
Sa s ث
Jim j ج
Ha ح
Kha kh خ
Dal d د
Zal ذ
Ra r ز
Zai z ش
Sin s ض
Syin sy ش
Sad s ص
Dad d ض
Tho th ط
Zho zh ظ
‘ ain‘ ع
Gain g غ
fa’ f ف
Qaf q ق
Kaf k ك
Lam l ه
Mim m
Nun n ن
Waw w و
Ha h ي
، Hamzah ء
ya’ y ي
ix
Ta (Tamatbutho) ج
Vokal
Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia sendiri atas vokal
tunggal dan vokal rangkap.
/
Fathah
/ Kasrah
,
Dhommah
Contoh
متة = Kataba
ذ مس P I P II
Vokal Rangkap
Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat
dan huruf, dengan translitersi berupa gabungan huruf.
TandaHuruf Huruf
ي
Fathah dan ya a dan i
و
Fathah dan waw a dan u
kaifa = مف
ala' = عيى
au a حى ه
amana = ا مه
ai atau ay = اي
x
Mad
Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi
berupa huruf atau benda.
Contoh:
Harakat dan huruf Tanda baca Keterangan
ايFathah dan alif
atau ya ā
a garis panjang di
atas
Kasroh dan ya ī i dan garis diatas اي
اوDhommah dan
waw ū u dan garis di atas
قو ظثحىل : qā asu ānaka
صا ز مضيه : shāma ramadhāna
:ز مى : ramā
فها مىا فع : fiha manāfi’u
yaktubūna mā yamkurūna : نتثه ما منس ون
i qāla yūsufu liabīhi : اذ قاه ى ظف الت
T ’m b h
Transliterasi untuk ta marbutha ada dua macam :
1. Ta marbutha hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan
dhommah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutha yang mati aau yang mendapat harakat sukun, maka
transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutha diikuti dengan kata
yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutha itu
ditranslitersikan dengan /h/.
xi
4. Pola penulisan tetap 2 macam:
Contoh :
Raudatul athfāl زوضح االطفو
al-Madīnah al-munawwarah اىمدىح اىمىى زج
Syaddad (Tasydid)
Syaddad atau Tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, yaitu tanda syaddad atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.
زتىا = Robbanā وص ه = Nazzala
Kata Sandang
Diikuti oleh huruf Syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan dengan huruf /i/
diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua
seperti berikut.
Contoh :
Contoh Pola Penulisan
Al-tawwābu At-tawwābu اىتىا ب
Al-syamsu Asy-syamsu اشمط
Diikuti Huruf Qomariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan dengan aturan
aturan diatas dan dengan bunyinya.
Contoh Pola Penulisan
Al-badī’u Al-badī’u اىثدع
Al-qomaru Al-qomaru اىقمس
xii
Catatan : baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis
secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).
Hamzah
Hamzah ditranslitersikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata
hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.
Contoh :
Umirtu = أو مسخ a’ na = تاجرو ن
اشهداء = y- yu a ā’u فأت تها = a’tīb ā
Penulisan Huruf
Pada dasarnya setiap kata, aik fi’i , isim maupun huruf ditu is terpisah. Hanya
kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka
penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut;
Contoh Pola Penulisan
a nna a ā a u a a a - ā īn وإن ىها ىهى خس اىس اش قه
a auf a - a a a a - ī āna فيى فىا اىنو و اىمصاته
xiii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji bagi allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmatnya,
baik berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga ananda dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam
kepada seluruh ummat manusia, sehingga siapa yang berpegang teguh terhadap
risalah Islam yang ia bawa maka akan mendapatkan kebahagiaan abadi dunia dan
akherat.
Alhamdulillah, skripsi yang berjudul tinjauan “Perspektif Hukum Islam
Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.” telah dapat
dirampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah UIN Raden
Fatah palembang.
Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih
kepada semua pihak, terutama kepada:
1. kedua orang tuaku, Ibunda Fatimah dan ayahanda Ahmad Satar yang telah
memberikan berbagai nasehat, mengarahkanku dan memberikanku
semangat, do’a dan pengor anan aik materi maupun mori se ama
penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden fatah
Palembang.
xiv
2. Bapak Prof. DR. H. Romi Said Ali, MA. selaku Dekan serta jajaran
Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Abdul Hadi, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak
memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan
penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Antoni, SH. M. Hum. Selaku pembimbing II yang telah banyak
mengarahkanku, mengajariku dan memberikan petunjuk bagaimana
pembuatan skripsi yang baik dan benar..
5. Bapak Drs. H. Abd. Amri Siregar, M.Ag. selaku penasehat akademik yang
telah banyak memberikan nesehat dan motivasi kepada saya untuk
meningkatkan kualitas akademik saya.
6. Buat seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan buat seluruh kawan-kawan diskusi Ayu, Lusi, Fitri, Sumi, Esy, Reni,,
Yuli, Vitha, dan semua kawan-kwan diskusi yang tak dapat saya sebutkan
satu persatu, terima kasih buat kalian semua.
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Raden fatah Palembang terkhusus mahasiswa
Jinayah Siyasah angkatan 2013.
Tidak ada imbalan yang penulis dapat berikan, selain ucapan terima kasih
dan do’a semoga apa yang di erikan dapat paha a yang er ipat ganda di sisi
xv
Allah SWT. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita
semua. Aamiin.
a a a u’a aikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Pelembang, April 2015
Penulis,
Ita Sapitri
NIM: 13160029
xvi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .......................................................... ii
PENGESAHAN DEKAN ................................................................................... iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .............................................................. iv
PENGESAHAN PEMBIMBING ....................................................................... v
ABSTRAK ........................................................................................................... vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................... vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ........................................................................ viii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... xiii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ xvi
DAFTAR TABEL..............................................................................................xviii
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .............................................................. 9
D. Penelitian Terdahulu ................................................................................. 10
E. Metode Penelitian...................................................................................... 12
F. Sistematika Penulisan................................................................................ 17
BAB II: TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG
REMISI
A. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan............................................ ............. 18
B. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam ............. 22
C. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.26
D. Pengertian Remisi ....................................................................... ............. 42
E. Dasar Hukum Dan Bentuk Remisi .............................................. ............. 45
F. Syarat Dan Prosedur Remisi ....................................................... ............. 48
G. Tujuan Remis Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam ........ ............. 54
BAB III: GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG
A. Letak Geografis dan Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang ............................................... ............. 57
B. Visi, Misi, dan Moto Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Palembang ................................................................................... ............. 59
xvii
C. Tugas Pejabat Struktural Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Palembang ................................................................................... ............. 60
D. Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Palembang ................................................................................... ............. 65
BAB IV: PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
A. Pelaksaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang .... ............. 69
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana
Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Palembang ................................................................................... ............. 85
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................. ............. 93
B. Saran ............................................................................................ ............. 94
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. ............. 95
LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................... ............. 97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................ ............. 98
xviii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Jumlah Narapidan/Tahanan 1 November 2016 dan Remisi Umum
Hari Kemerdekaan 17 Agustus 201 di Wiliayah Hukum Sumatera
Selatan
Tabel 2 Jumlah Narapidan/Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2017
Tabel 3 Jumlah Narapidan/Tahanan Tindak Pidana Umum di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2017
Tabel 4 Jumlah Narapidan/Tahanan Tindak Pidana Khusus di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2017
Tabel 5 Jadwal Kegiatan Narapidan/Tahanan Tahun 2016 di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang
Tabel 6 Jumlah Remisi Narapidana Berdasarkan Jenisnya Tahun 2016 di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik
dalam pembukaan maupun tubuhnya menyebutkan secara tegas dalam Pasal 1
ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.1 Dalam konsep Negara
Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika
kehidupan kenegaraan adalah hukum. Oleh karena itu, maka setiap orang harus
tunduk terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu
perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa
sanksi. Salah satu sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana yang salah satunya
berupa pidana penjara (Pasal 10 KUHP).
Banyak pengertian mengenai arti dari hukum pidana salah satunya adalah
menurut Van Hamel yang mengatakan “ Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar
dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan
ketertiban hukum (rechtsorder), yaitu yang melarang apa yang bertentangan
dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (sanksi) kepada siapa yang
melanggar larangan-larangan tersebut ”.2
Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang
menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana,
serta menentukan sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
Sifat hukum pidana yang istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga
1 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Psl 1 ayat (3). 2 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.
235.
1
2
hukuman (sanksi pidananya). Hukuman pidana bersifat siksaan atau penderitaan
(nestapa) yang dijatuhkan terhadap seseorang karena melakukan tindak
pelanggaran atau kejahatan yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana.
3
Pada hakekatnya tujuan Hukum Pidana ialah mengatur masyarakat
sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat itu terlindungi.
Dengan menjatuhkan sanksi pada terpidana yang perbuatannya membahayakan
kepentingan orang lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban
dan keteraturan dalam masyarakat. Apabila masyarakat tertib dan teratur, maka
segala aktivitas kehidupan masyarakat menjadi tenteram dan aman. Apabila
masyarakat aman dan tenteram, masyarakat dapat bekerja dengan tenang sehingga
tercapainya apa yang menjadi tujuan hukum dan tujuan negara, yaitu menjadikan
masyarakat yang adil dan makmur.4
Sedangkan dalam Hukum Islam jinayah berasal dari kata “jana yajni
jinyah” yang berarti memitik, dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa
adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut
istilah jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat
menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.5
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di
dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana mempunyai macam-macam bentuknya.
Ancaman hukuman yang diberikanpun berbeda antara satu tindak pidana, baik
3 Ibid, hlm. 236.
4 Ibid.
5 Imaning Yusuf, Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam (Palembang: Rafah Press, 2009),
hlm. 1.
3
dari pidana yang paling ringan maupun yang terberat sekalipun. Salah satu
contohnya adalah tindak pidana pembunuhan. Di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) hukuman bagi tindak pidana pembunuhan berbeda antara
pasal satu dengan pasal yang lain, seperti halnya dalam Pasal 338 KUHP
disebutkan bahwa:
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”,6
Tetapi akan berbeda pula hukumannya jika pembunuhan itu didahului
dengan perencanaan seperti dalam Pasal 339 yang diancam dengan hukuman
seumur hidup. Di dalam KUHP pidana itu terdiri dari pidana pokok dan pidana
tambahan seperti yang telah tercantum dalam Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas:
a. Pidana Pokok;
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan
b. Pidana Tambahan;
1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim.7
Sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam ditinjau dari segi berat ringanya
hukuman, jarimah dapat dibagi tiga bagian antara lain Jarimah hudud, Jarimah
qishash , dan Jarimah ta‟zir.8 Pembunuhan termasuk jarimah atau tindak pidana
yang diancam dengan hukuman qishash. Jumhur ulama fikih, termasuk ulama
Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali, membagi tindak pidana pembunuhan
6 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.
7 Ibid, hlm. 6.
8 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah
(Jakarta :
Sinar Grafika, 2006), hlm. 17.
4
tersebut kepada tiga macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi
sengaja, dan pembunuhan tersalah.9
Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman
qishash hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu pembunuhan
sengaja.10
Qishash merupakan jenis hukuman yang diberikan kepada Narapidana
yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Jika Narapidana itu melakukan tindak
pidana yang menyebabkan matinya seseorang, maka ia wajib dijatuhkan hukuman
mati. Narapidana merupakan Terpidana yang menjalani pidana hilang
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan Terpidana adalah
seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.11
Memang dalam sejarah Hukum Pidana di Indonesia, pelaksanaan pidana
mati masih sangat jarang terjadi, dengan alasan kemanusiaan. Sistem penjara yang
sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang secara
berangsur-angsur dipandang sebagai salah satu sistem dan sarana yang tidak
sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial. Adapun tujuan rehabilitasi sosial adalah
agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk
melakukan tindak pidana dan kembali menjadi masyarakat yang bertanggung
jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan.12
9 Imaning Yusuf, “Pembunuhan dalam perspektif Hukum Islam”Nurani [Online], Volume
13 Number 2 (2013), hlm. 3. 10
Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Tanggerang Selatan: Amzah, 2015), hlm.
6. 11
Undang-undang No. 12 Th 1995 12
Ibid.
5
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan
bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem
pemenjaraan menjadi pemasyarakatan. Begitupulah dengan institusinya yang
seemula disebut rumah dan rumah pendidikan negara menjadi lembaga
pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan
pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.13
Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas
pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Tujuan
tersebut diwujudkan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi dengan
tujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga
Binaan Pemasyarakatan diharapkan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri,
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat. Saat seorang Narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan
oleh pengadilan, hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi ruang
bergeraknya karena ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.
Tetapi ada hak-hak Narapidana yang tetap dihormati dan dilindungi dalam
Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu
hak dari Narapidana adalah hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa
Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Hal ini
sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13 Ibid.
6
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa Narapidana
berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999
tentang Remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada
setiap Narapidana bila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani
pidananya.14
Dengan demikian maka Narapidana tidak akan menjalankan
hukuman yang diberikan secara penuh. Pemberian remisi kepada Narapidana
sering sekali terjadi, sebagaimana dapat penulis contohkan sebagai berikut:
1. Sebanyak 280 Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Klas III Palembang mendapatkan remisi pada saat peringatan Hari
Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71.15
(Sumatera Ekspres, 16
Agustus 2016, Hal. 25)
2. 6 Narapidana yang menghuni Rumah Tahanan Klas II B Baturaja
mendapat remisi bebas pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
ke-71. Selain 6 Narapidana yang mendapatkan remisi bebas, sebanyak
195 Narapidana mendapatkan remisi mulai dari 1 bulan hingga 6
bulan. (Sumatera Ekspres, 17 Agustus 2016, Hal. 28)16
3. Sebanyak 409 Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A
Tanjung Raja mendapatkan remisi pada saat peringatan Hari Ulang
14
Keppres RI No.. 174 tahun 1999 Psl. 1. 15
Tajuk, “280 Napi Nikmati Remisi”, dalam Sumatera Ekspres, No. 25, 16 Agustus 2016. 16
Tajuk, “6 Napi Langsung Bebas”, dalam sumatera Ekspres, No. 28, 17 Agustus 2016.
7
Tahun Republik Indonesia ke-71. (Berita Pagi, 18 Agustus 2016, Hal.
3)17
Dari contoh di atas menunjukan bahwa remisi di Indonesia khususnya di
wilayah hukum Sumatera Selatan sering sekali diberikan kepada Narapidana.
Jumlah Narapidana yang memperoleh remisipun relatif besar, padahal dalam
memperoleh remisi, Narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan.
Persyaratan yang harus dipenuhi intinya adalah mematuhi peraturan yang berlaku
di dalam perundang-undangan.
Pemberian remisi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di
dalam beeberapa perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No. 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI No, 174 Tahun 1999
tentang Remisi, dan Perundang-Undangan No. M09 NH.0-01 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Putusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi. Keputusan
Memteri Kehakiman dan HAM RI No. M.04-NH.02-01 Tahun 2000 tentang
Remisi. Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri
kehakiman dan HAM RI No. M.03-PS.01 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Seumur
Hidup Menjadi Penjara Sementara.18
17
Tajuk, “ Ratusan Napi Terima Remisi HUT RI”, dalam Berita Pagi, No. 3, 18 Agustus
2016. 18
Aditya Pramana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada
Koruptor” (Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2012), hlm. 6.
8
Dengan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah
selalu memperhatikan hak Narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah
diatur dalam perundang-undangan. Dalam pemberian remisi ini tidak melihat jenis
tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi hanya pada lamanya masa tahanan yang
akan dijalani dan berperilaku baik selama menjalani hukuman. Seperti pada tindak
pidana pembunuhan sekalipun yang tetap mendapat remisi, padahal tindak pidana
pembunuhan ini telah nyata merampas hak hidup orang lain. Tentu muncul
pertanyaan adilkah remisi ini dilihat dari pihak korban. Untuk dapat melihat
gambaran pemberian remisi tersebut, penulis gambarkan dalam tabel jumlah
Narapidana/Tahanan yang mendapatkan remisi di beberapa kota/kabupaten
wilayah hukum Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Jumlah Narapidana/Tahanan 1 November 2016 Dan Remisi Umum Hari
Kemerdekaan 17 Agustus 2016 di Wilayah Hukum Sumatera Selatan
No Wilayah Jumlah Narapidana Jumlah Remisi
1 Palembang 3928 Orang 1650 Orang
2 Lubuk Linggau 1242 Orang 682 Orang
3 Lahat 381 Orang 327 Orang
4 Tanjung Raja 759 Orang 863 Orang
5 Sekayu 624 Orang 607 Orang
6 Muara Enim 923 Orang 961 Orang
7 Banyuasin 605 Orang 481 Orang
8 Kayu Agung 566 Orang 511 Orang
9 Baturaja 417 Orang 398 Orang
10 Prabumulih 271 Orang 223 Orang
11 Martapura 320 Orang 327 Orang
12 Muaradua 152 Orang 152 Orang
13 Pagar Alam 118 Orang 84 Orang
14 Tebing Tinggi 150 Orang 232 Orang
15 Surulangun Rawas 22 Orang 40 Orang Sumber: data diolah dari Kementerian Hukum Dan Hak Aasi Manusia Kantor Wilayah
Sumatera Selatan Tahun 2016
9
Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa jumlah Narapidana/Tahanan
yang mendapatkan remisi terbanyak adalah wilayah hukum Kota Palembang.
Dengan melihat fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat serta melihat
banyaknya remisi yang diberikan di wilayah hukum kota Palembang. Penulis
tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagimana remisi itu diberikan, mengingat
hanya narapidana yang mempunyai syarat-syarat tertentu saja yang bisa
mendapatkan remisi itu lebih-lebih untuk kasus seperti pembunuhan. Oleh sebab
itu, penulis membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian karya ilmiah (skripsi)
yang berjudul: Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur pemberian remisi kepada Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan pemberian
remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Palembang?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah :
1. Mengetahui prosedur pemberian remisi kepada Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
10
2. Memahami tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan pemberian
remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Palembang.
Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan
memperoleh kegunaan sebagai berikut :
1. Aspek Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah dapat memberikan
ilmu pengetahuan baru mengenai pemberian remisi baik dari sudut
pandang hukum pidana Islam maupun hukum pidana di Indonesia.
2. Aspek Praktis
Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan
dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun
edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis dalam
memehami tinjauan hukum islam terhadap hak narapidana tindak
pidana pembunuhan dalam memperoleh remisi.
D. Penelitian Terdahulu
Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba
mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku dan skripsi-skripsi
dari penulis lain. Ada beberapa penelitian tentang remisi antara lain:
Zaenal Arifin, meneliti tentang remisi pada umumnya sehingga belum ada
klasifikasi secara khusus terutama mengenai tindak pidana yang dilakukan.
11
Dengan kata lain skripsi ini hanya memberikan gambaran umum tentang remisi
baik dilihat dari sudut pandang hukum Islam.19
Aditya Pramana, meneliti tentang pemberian remisi pada koruptor. Skripsi
ini sudah ada klasifikasi secara khusus mengenai pemberian remisi terhadap
narapidana tindak pidana korupsi. Dengan kata lain skripsi ini sudah
memfokuskan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.20
Lasiyo, meneliti tentang pemberian remisi terhadap koruptor dalam sudut
pandang fiqh jinyah. Skripsi ini merupakan karya tulis yang cukup memberikan
gambaran mengenai remisi, terutama yang menyangkut tentang tindak pidana
korupsi.21
Dari berbagai kajian di atas jelas membedakan dengan penelitian yang
penulis buat. Hal ini nampak jelas dari permasalahan yang diangkat. Peneliti
dalam tulisan ini mengangkat pemberian remisi terhadap suatu tindak pidana
pembunuhan. Sehingga penelitian tentang Pemberian Remisi Terhadap
Narapidana Menurut Perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang diharapkan dapat menambah khasanah ilmu dan
wawasan baru terutama di bidang ilmu hukum pada umumnya.
E. Metode Penelitian
1. Bentuk Penelitian
19
Zaenal Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana”
(Sripsi Sarjana: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). 20
Aditya Pramana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada
Koruptor” (Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2012). 21
Lasiyo, “Pemberian Remisi Terhadap Koruptor Dalam Sudut Pandang Fiqh Jinyah”
(Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).
12
Bentuk Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis empiris. Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penelitian yuridis empiris
adalah penelitian dengan melakukan pendekatan dengan melihat suatu kenyataan
hukum di dalam masyarakat.22
2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum
a. Jenis Data
Menurut Zainuddin Ali, di dalam bukunya yang berjudul Metode
Penelitian Hukum menyebutkan bahwa jenis data dalam penelitian
hukum terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jenis
data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer sebagai
data utamanya dan data sekunder sebagai data penunjang.
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,
baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk
dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data
yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dan Narapidana
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokemen
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan
22 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 12.
13
peraturan perundang-undangan.23
Adapun dalam penelitian ini
yang menjadi Data Sekunder adalah Undang-Undang yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti Undang-
Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang
Remisi, buku-buku yang berhubugan dengan masalah yang dibahas
seperti Fiqih Jinayah, Hukum Islam dan buku-buku lain yang
berhubungan dengan penelitian ini.
b. Sumber Bahan Hukum
Menurut Zainuddin Ali, di dalam bukunya yang berjudul Metode
Penelitian Hukum menyebutkan bahwa sumber bahan hukum terbagi
tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier.24
Adapun
sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah
sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier.
1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
Adapun di dalam penelitian ini yang dijadikan seagai Sumber
Bahan Hukum yang mengikat adalah Al-Qur’an, Al-Hadist,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsesia Tahun 1945
dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan
ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitan sehingga dapat
memberikan penjelasan Bahan Hukum Primer. Adapun Bahan
23 Ibid. hlm. 106 24 Ibid.
14
Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 dan penjelasan
terhadap Undang-Undang.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan
Hukum Skunder, seperti kamus, ensiklopedia, website dan lain-
lain. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi Bahan Hukum
Tertier adalah Kamus, Indeks Kumulatif, surat kabar dan lain-
lain.25
3. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan
penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini adalah di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang di Jalan Merdeka Nomor 12, 19
Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131, Indonesia Telepon
0711- 350644. Lokasi itu dipilih karena diindikasikan banyaknya Narapidana di
Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang yang mendapatkan
remisi.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi merupakan salah satu alat untuk mengamati gejala yang
diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan
25 Ibid.
15
pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.26
Adapun pengamatan yang akan penulis lakukan yaitu dengan melihat
perilaku Narapidana, keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan
Wanita Palembang, beserta sikap dan tindakan pejabat di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
b. Wawancara
Metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah metode
kuesioner. Menurut Soerjono Soekanto metode kuesioner adalah
metode wawancara yang dilakukan atas dasar daftar pertanyaan yang
telah disusun sebelumya.27
Penulis dalam penelitian ini akan
melakukan wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang dan Narapidana Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut.
c. Studi Kepustakaan
Data kepustakaan diperoleh untuk melengkapi data dalam penelitian
ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca,
menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang membicarakan
tentang Remisi dan Tindak Pidana Pembunuhan. Hal ini diperlukan
sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti.
5. Populasi Dan Sampel
26 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 70. 27
Soerjono Soekanto, Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris (Jakarta: Ind-Hill
Co, 1990), hlm. 116.
16
Menurut Soerjono Soekanto, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan
objek dengan ciri yang sama.28
Dalam penelitian ini ialah Narapidana beserta
pejabat yang berwenang untuk memberikan remisi kepada Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang sebagai populasinya.
Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.29
Adapun
Sampel dalam penelitian ini, ditarik dengan mengunakan purposive sampling dan
stratific random sampling. Menurut Soerjono Soekanto Purposive sampling
adalah pengambilan sampel dengan ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti
berdasarkan kemauannya.30
Adapun yang menjadi sampelnya adalah 2 orang
Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Palembang dan 2 orang Narapidana Penganiyayaan. Sedangkan stratific random
sampling menurut Soerjono Soekanto digunakan ketika adanya stratifikasi sosial
yang berbeda.31
Adapun yang menjadi sampelnya adalah 1 orang Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, dan 4 orang KASIE Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
6. Teknik Analisis Data
Berdasarkan sifat penelitian ini yang mengunakan metode penelitian
bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan
kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi
dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis
28 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,
2011), hlm. 118-119. 29 Ibid. hlm. 113 30 Rianto Adi, log.cit. 31 Soerjono Soekanto, op.cit. hlm. 113.
17
dengan melihat langsung hukum yang ada di dalam perundang-undangan, apakah
telah sesuai dengan hukum yang diterapkan di dalam masyarakat.32
F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini,
penulis membuat sistematika pembahasann yang terdiri dari bab-bab sebagai
berikut:
Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu,
metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai pidana dan
pemidanaan beserta tujuannya, tindak pidana pembunuhan, pemberian remisi
dengan bentuk beserta dasar hukum dan prosedurnya, baik ditinjau dari hukum
positif maupun hukum Islam.
Bab tiga, berisi tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang
Bab empat, berisi tentang analisi mengenai pemberian remisi terhadap
narapidana tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Palembang
yang berisikan hasil dari penelitian penulis lakukan.
Bab lima, merupakan penuutup yang berisikan kesimpulan dan saran
dalam penulisan skripsi.
32 Zainuddin Ali, op.cit. hlm. 107.
18
BAB II
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TENTANG REMISI
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan
Secara sederhana, pidana dapat diartikan sebagai hukuman berupa nestapa
yang ditimpahkan negara kepada pelaku tindak pidana. Banyak rumusan
pengertian pidana dari para ahli hukum. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah
reaksi atau delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan
negara pada pembuat delik. Dirumuskan pula oleh R. Soesilo, yang menyebut
pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim
dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang Hukum
Pidana.33
Sedangkan menurut Mustafa Abdullah dan Roben Ahmad, pengertian
pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Wirjono
Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana adalah hal yang dipidanakan, yaitu
yang oleh instansi yang berkuasa (vonis hakim) dilimpahkan kepada seorang
oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-
hari dilimpahkan.34
Jadi, dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah
(presumption of ennocence). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatukan harus
berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya
33
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakrta: Sinar Grafika, 200), hlm. 9. 34
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah
(Jakarta :Sinar Grafika, 2006), hlm. 137.
18
19
perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka
harus dibebaskan. Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya
mengacu pada KUHP. Namun untuk Hukum Pidana Khusus, ternyata ada
perluasan atau penambahan bentuk dan jenis pidana tambahan di luar yang
termaktub dalam KUHP. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai
berikut:
c. Pidana Pokok;
6. Pidana Mati
7. Pidana Penjara
8. Pidana Kurungan
9. Pidana Denda
10. Pidana Tutupan
d. Pidana Tambahan;
4. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
5. Perampasan Barang-Barang Tertentu
6. Pengumuman Putusan Hakim35
Sedangkan Pemidanaan sendiri berasal dari kata “pidana” yang sering
diartikan pula dengan hukuman. Pemidanaan dalam arti umum itu merupakan
bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yang berasal dari
zaman Aungklarung, yang singkatnya berbunyi: nullumcrimen, nulla poena, sine
preavia lege (penali). Jadi untuk mengenakan poena atau pidana diperlukan
undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang
menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang crimen atau
delictum-nya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.36
Pemidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Kalau orang
mendengar kata “hukuman”, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang
35
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134. 36
Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teoridan Praktek Peradilan
(jakarta: Ghalia Indosesia, 1984), hlm. 15.
20
diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pemidanaan atau
pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam
masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling
berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau
kebebasanya.37
Dalam pandangan masyarakat orang yang telah dikenakan pidana seolah-
olah mendapat cap, bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat,
yang tidak baik atau orang yang tercela. Oleh karena sangat eratnya hubungan
antara pidana dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat. Maka dapat
dikatakan bahwa dari sekian banyak cabang ilmu hukum, hukum pidanalah yang
paling banyak hubungannya dengan kehidupan orang sehari-hari. Penjatuhan
pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita.38
Apabila
proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan
sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu
saja dinilai sebaiknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan
kewibawaan hukum.
Memang undang-undang mengatur persamaan semua orang di hadapan
hukum (equality before the law), sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundangan lainnya. Dalam
kaitan dengan hal ini, maka setiap orang harus diperlakukan sama di dalam
hukum. Untuk mendapat persamaan hukum yang kaitannya dalam pemidanaan.
Sudah sepatutnya dalam pemidanaan, Hakim menjatuhkan sebuah putusan
37
Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Megenai Efektivitas
Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini (Jakrata: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 13. 38
Bambang Waluyo, op.cit.hlm. 34.
21
pemidanaan yang sesuai dengan syarat-syarat pemidanaan itu sendiri. Adapun
syarat-syarat pemidanaan ialah sebagai berikut:
1. Segi perbuatan dipakai asas legalitas
Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang
pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana. Asas legalitas juga
menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat
dijatuhkan. Prof. Sudarto, SH., mengemukakan sebagai berikut:
“Syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan ialah adanya perbuatan
(manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah
konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya seebagi prinsip
kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat
diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.”39
2. Segi Orang atau Pelaku dipakai asas kesalahan
Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar-benar
bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan. Mengenai
masalah yang menyangkut asas kesalahan, adalah dapat diterangkan bahwa
pemidanaan yang berdasar adanya kesalahan, erat sekali hubungannya dengan
keadilan. Akan dirasakan tidak atau kurang adil, apabila seorang yang tidak
bersalah sama sekali, dijatuhi pidana walau betapa ringannya pidana yang
dijatuhkan.40
Keadilan memang terletak di dalam rasa,sehingga akan dirasakan berbeda-
beda menurut rasa keadilan masing-masing pihak. Oleh karena itu, harus ada
ukuran-ukuran yang seharusnya dapat diterima oleh semua pihak. Ukuran-ukuran
yang dapat menyeimbangkan antara tuntutan-tuntutan keadilan menurut
39
Djoko Prakoso dan Nurwachid, op.cit. hlm. 14. 40
Ibid. hlm. 15.
22
kepentingan terdakwa atau masyarakat. Keadilan berdasarkan keseimbangan yang
demikian itu, kiranya sesuai dengan hakikat dan ideologi Indonesia yaitu
Pancasila. Untuk tercapainya keseimbangan rasa keadilan yang demikian, maka
hakim harus benar-benar cermat di dalam berusaha mencari dan menemukan
kebenaran. Kebenaran yang menyatakan, bahwa memang benar telah terjadinya
suatu kesalahan, sehingga dapat meyakinkan hakim akan adanya kesalahan
seseorang.
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan untuk menjatuhkan pidana
terhadap suatu perbuatan ialah perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan delik
dalam undang-undang. Jika perbuatan seseorang tidak ada dalam rumusan delik
perundang-undangan, maka orang tersebut tidak dapt dijatuhkan pidana. Di
samping itu, juga harus ada keyakinan hakin bahwa perbuatan tersebut betul-betul
dilakukan oleh orang yang bersalah.
B. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
1. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Positif
Tujuan pemidanaan pada hakikatnya, sebagai wujud pemenuhan rasa
keaadilan yang mencerminkan berjalannya sistem peradilan di suatu negara.
Tujuan pemidanaan biasanya dikaitkan dengan teori pemidanaan yang dibagi
dalam tiga golongan besar. Tiga golongan tersebut dapat diuraikan sebgai berikut:
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan
Teori ini mengatakan, bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-
anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Pidana
23
merupakan tuntutan yang mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan, tetapi
sudah merupakan keharusan.
2. Teori Relatif dan Teori Tujuan
Menurut teori relatif, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib
masyarakat. Dengan kata lain teori ini mengatakan bahwa tujuan penjatuhan
pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Oleh sebab itu, tujuan dari
pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran
hukum Sifat prevensi dari pemidanaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus.
Dalam teori prevensi umum seperti yang dikemukakan oleh Von Feuerbach, ialah
jika seseorang terlebih dalu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana
apabila ia melakukan suatu kejahatan. Hal ini berarti bahwa sifat teori prevensi
umum adalah untuk menakuti orang agar tidak melakukan tindak pidana.
Sedangkan prevensi khusus digambarkan Van Hamel ialah sebagai
berikut:
a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir menakutkan supaya si pelaku
tidak melakukan niat yang buruk;
b. Pemidanaan harus membuat suatu anasir yang memperbaiki bagi
terpidana, yang nanti memerlukan suatu reclassering;
c. Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat
yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi;
d. Tujuan satu-satunya dari pemidanaan ialah mempertahankan tata tertib
hukum.41
3. Teori Mengabungkan
Teori ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya
didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.
41
Ibid. hlm. 23.
24
Hal ini diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu
unsurnya tanpa meghilangkan unsur yang ada. Teori mengabungakan ini dibagi
dalam tiga golongan, ialah:
a. Teori mengabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi
membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah
cukup untuk dapat memperthankan tata tertib masyarakat;
b. Teori mengabungkan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib
masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan
yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh
terpidana;
c. Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus
dititikberatkan sama.42
Setelah penguraian beberapa teori pemidanaan seperti tersebut diatas,
maka bagaimanakah tujuan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan sendiri.
Sebagimana diuraikan sebelumnya, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai
ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Dengan mengetahui fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, yaitu
sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan. Penulis menarik kesimpulan bahwa pemidanaan narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum orang
atau sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Lebih penting dari itu,
tujuannya adalah melakukan pembinaan bagi narapidana agar setelah keluar dari
Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali menjadi manusia yang berkelakuan baik.
42
Ibid. hlm. 18-24.
25
2. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Islam
Dalam syariat Islam tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:
a. Pencegahan
Pengertaian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar
ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Disamping mencegah pelaku,
pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar tidak
ikut-ikutan melakukan jarimah. Mereka bisa mengetahui bahwa hukuman yang
dikenakan kepada pelaku, juga akan dikenakan kepada orang lain yang melakukan
perbuatan yang sama
b. Perbaikan dan Pendidikan
Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar
ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat
bagaimana syariat perhatian Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya
pemidanaan ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadara bahwa
ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena
kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat
rida dari Allah SWT.43
Namun, bila tujuan pemidanaan dalam Islam itu dilihat dari ketetapan
hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad saw., baik yang termuat di
dalam Al-Quran maupun yang terdapat di dalam Al-Hadist, yaitu untuk
kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Hal itu dilakukan
dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak
43
Ahmad Wardi Muslich, op.cit. hlm. 138.
26
segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuannya
adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu,
dan masyarakat.
C. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
1. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif
Sebelum penulis membicarakan tentang tindak pidana pembunuhan,
kiranya perlu diuraikan terlebih dahulu tentang tindak pidana itu sendiri. Dalam
peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana.
Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para
ahli hukum. Istilah tindak pidana adalah salah satu istilah dalam bahasa Indonesia
yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah “strafbaar feit” atau “delict”
dalam bahasa Belanda.44
Dalam ilmu hukum pidana di Indonesia dikenal juga beberapa istilah lain
yang dipakai baik dalam buku-buku maupun dalam undang-undang yang
pengertiannya sama dengan strafbaar feit istilah-istilah tersebut antara lain
perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana,
pelanggaran pidana, dan perbuatan pidana. Pada dasarnya istilah strafbaar feit
dijabarkan secara harfiah terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, dan feit. Kata straf
berarti pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh,
sedangkan feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan
44
Djoko Prakoso, tindak Pidana Penerbangan di Indonesia (jakarta: Ghalia Indonesia,
1983), hlm. 37.
27
perbuatan. Jadi, istilah strafbaar feit secara singkat bisa diartikan dengan
perbuatan yang boleh dihukum.45
Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.
Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah penting sekali.
Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah
kejahatan (crime) yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis.
Mengenai pengertian tindak pidana, tidak ada kesatuan pendapat di antara para
sarjana. Untuk itu penulis kemukakan beberapa pendapat dari para pakar hukum.
Simons mengatakan bahwa strafbaar feit atau tindak pidana itu adalah
kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan
berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu
bertanggung jawab.46
Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa strafbaar feit
atau tindak pidana itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-
undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan
kesalahan.47
Menurut Pompe strafbaar feit atau tindak pidana itu sebenarnya adalah
tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang
telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Jadi dari berbagai
pengertian tindak pidana di atas, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud
dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menurut suatu rumusan
45
Misnawati, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Bebas Tidak Murni Dalam
Tindak Pidana Pencuria Yang Dilakukan Oleh Pembantu Rumah Tangga (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 653k/Pld/2011” (Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2014),
hlm. 15. 46
Chairul Huda, dari „tiada pidana tanpa kesalahan‟ menuju kepada „tiada pertanggung
jawaban tanpa kesalahan (jakarta: Kencana, 2013), hlm. 27. 47 Ibid.
28
undang-undang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dapat
dikenakan hukuman pidana.48
Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yakni
dari sudut teoritis, dan sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan
pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu
sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan
menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan
yang ada. Menurut Moeljtno, unsur-unsur tindak pidana adalah:
a. Perbuatan;
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan.49
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum.
Berdasarkan kata mejemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada
perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya, diancam dengan pidana. Hal
ini menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-
benar dipidana. Pengertian diancam merupakan pengertian umum, yang artinya
pada umumnya dijatuhi pidana.
Sedangkan dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP,
dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:
1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
48
Misnawati, op.cit. hlm. 16 49
Djoko Prakoso,op.cit. hlm. 38.
29
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyerupai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur-unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.50
Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan
hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur
objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum
objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang
bersangkutan. Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai
batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Sementara itu, unsur yang
bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaa batin manusia,
yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-
keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.
Dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berasal
dari Kata “bunuh” berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya
membuat supaya mati, hilangnya nyawa seseoramg. Pembunuh artinya orang atau
alat yang membunuh. Sedangkan pembunuhan sendiri berarti perkara membunuh,
50 Misnawati, op.cit. hlm. 20.
30
perbuatan atau hal membunuh.51
Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan
adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.52
Pembunuhan adalah
perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan
tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam
KUHP.
Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur
kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik
sengaja biasa maupun sengaja yang direncanakan. Pembunuhan sengaja biasa
yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja
yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh
direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta
dilaksanakan secara tenang pula.
Dalam KUHP, bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa
orang lain berupa sengaja (dolus) dimuat dalam bab XIX KUHP pasal 338 s/d 350
dan tidak sengaja (culpa) dimuat dalam bab XXI pasal 359 yang dijelaskan dalam
KUHP buku II tentang kejahatan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu
adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai
selesai serta terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan atau unsur-unsur kelalaian
sehingga pidana tersebut dapat dijatuhkan.53
Sanksi pidana bagi pelaku
pembunuhan di atur di dalam KUHP yaitu sebagai berikut:
51
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia (Bandung: P.T.Alumni, 2005), hlm.
129. 52
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134. 53
Ibid.hlm.139.
31
a. Penbunuhan sengaja
1. Pembunuhan pasal 338.
2. Pemunuhan dengan pemberatan pasal 339, dengan hukuman penjara
seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh
tahun.
3. Pembunuhan berencana pasal 340, dengan hukuman mati atau
hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341, dengan hukuman selama-
lamanya tujuh tahun.
5. Pembunuhan bayi berencana pasal 342, dengan hukuman
selamalamanya sembilan tahun.
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan pasal 344, dengan
penjara selama-lamanya dua belas tahun.
7. Membujuk atau mengajak orang agar bunuh diri pasal 345, dengan
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya pasal 346, dengan
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya pasal 347, dengan
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dan kalau
perempuan itu yang mati maka, dijatuhi hukuman penjara
selamalamanya lima belas tahun.
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya
pasal 348, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam
32
bulan. Jika perempuan itu mati , ia dihukum dengan hukuman selama-
lamanya tujuh tahun. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu
pengguguran/ matinya kandungan Pasal 349, maka pidana yang
ditentukan dalam pasal 346,347,348 dapat di tambah dengan sepertiga
dan dapat di cabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana
kejahatan di lakukan.
b. Pembunuhan tidak sengaja
1. pembunuhan karena kesalahan pasal 359, dengan hukuman penjara
selama lamanya lima tahun.54
Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan
tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa
seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur
dalam ketentuan yang ada dalam KUHP, bersifat melawan hukum dan dapat
dikenakan pidana.
2. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam tindak pidana dikenal dengan jarimah. Jarimah
menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang
dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan,
kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah, Imam Al-
Mawardi mengemukan sebagai berikut:
“Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan
hal-hal yang diwajibkan) yang diancam denga hukum had atau ta’zir”55
54
Ibid. hlm. 134-139. 55 Ahmad Wardi Muslich, op.cit. hlm. 9
33
Larangan-larangan syara’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan
yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan.
Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seseorang memukul orang lain
dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun
contoh jarimah berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah
seseorang jika tidak memberi makan anakya yang masi kecil atau suami yang
tidak memberi nafkah yang cukup bagi keluarganya.
Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak
pidana. Kata lai yang sering digunakan sebagai padanan istilah jarimah ialah kata
jinayah. Hanya di kalangan fuqaha istilah jarimah pada umumnya digunakan
untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’
baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya
digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau
anggota badan, seperti membunuh dan melukai.56
Dari definisi-definisi di atas,
dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam Islam disebut juga jarimah, yaitu
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, berkenaan dengan jiwa, harta dan
diancam dengan hukuman had atau ta‟zir.
Unsur-Unsur Tindak Pidana
Dalam hukum Islam, jarimah memiliki unsur umum dan unsur khusus.
Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, unsur yang dimaksud adalah sebagai
berikut:
56
Imaning Yusuf, Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam (Palembang: Rafah Press, 2009),
hlm. 26.
34
1. Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukum bagi
pelakunya;
2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa
perbuatan yang melanggar hukum syara’ (seperti membunuh) maupun
dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh
syara’ (seperti tidak melaksanakn shalat dan menuanaikan zakat);
3. Pelaku jarimah, yaitu orang yang telah mukalaf atau orang yang telah
bisa diminta pertanggung jawabannya secara hukum.57
Sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan
berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Abdul Qadir Audah
mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam
yaitu:
1. Unsur Formal
Unsur formal jarimah yaitu adanya nas (ketentuan) yang melarang
perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Pengertiannya adalah bahwa
suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah yang harus dituntut apabila ada
nas yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.
Dengan kata lain, tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali adanya suatu
nas. Ketentuan ini dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas.
Dalam membicarakan unsur formal ini, terdapat lima masalah pokok sebagai
berikut:
57 Imaning Yusuf, Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam, op.cit, hlm. 26-27.
35
a. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam;
b. Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam;
c. Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam;
d. Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam;
e. Asas pelaku terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.58
2. Unsur Material
Unsur material jarimah yaitu adanya tingkah laku yang membentuk
jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat
(negatif). Pembicaraan tentang unsur material ini mencangkup tiga masalah pokok
yaitu tentang jarimah yang telah selesai, jarimah yang belum selesai atau
percobaan, dan turut melakukan jarimah.59
Adapun hukuman yang diberlakukan pada jarimah yang belum selesai
tidak sama dengan jarimah yang telah selesai atau percobaan. Hal ini karena,
dalam pelaksanaan jarimah terdiri dari tiga fase yaitu fase pemikiran dan
perencanaan, fase persiapan, dan fase pelaksanaan. Pada fase pemikiran atau
perencanaan da fase persiapan, suatu jarimah tidak dianggap sebagai maksiat
yang dijatuhi hukuman. Sedangkan pada fase pelaksanaan, perbuatan pelaku
dianggap sebagai jarimah yang dapat dikenakan hukuman meskipun antara
perbuatan tersebut dengan unsur materialnya masih terdapa beberapa langkah.60
3. Unsur Moral
Unsur ketiga jarimah adalah unsur moral atau pertanggung jawaban.
Unsur moral yaitu pelaku adalah orang yang mukalaf, mukalaf yaitu orang yang
58
Ahmad Wardi Muslich, op.cit. hlm. 29. 59
Ibid. hlm. 59. 60
Ibid. Hlm.61-63.
36
dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
Adapun yang dimaksud dengan pertangung jawaban adalah pembebanan
seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang
dikerjakannya dengan kemaua sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud
dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu
didasarkan kepada tiga hal:
1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri;
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.61
Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung
jawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung
jawabannya. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang
dipaksa, da terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban, karena dasar
pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada.
Sedangkan pembunuhan, Ulama fikih mendefinisikan pembunuhan dengan
perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Menurut Wakban
Zuhaili pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa
seseorang. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah
perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa,
baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.62
Dasar keharaman membunuh, banyak sekali ayat Al-Qur’an dan Sunnah
Rasulullah saw. yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang
61 Ibid. hlm. 74 62
Imaning Yusuf, “Pembunuhan dalam perspektif Hukum Islam”Nurani [Online],
Volume 13 Number 2 (2013), hlm. 1.
37
dihalalkan syarak. Diantara ayat-ayat tersebut adalah: QS. Al-Isra ayat 33, QS. Al-
Isra’ayat 31, QS. Al Maa’idah ayat 32, QS. Al Baqarah ayat 178, QS. Al-
Maa’idah ayat 45 dan HR. Ibnu Majah dari Al-Barra :
.البراء عن ماجو ابن رواه الدنيا زوال هلل عند يعدل المؤمن قتل
Macam-macam Pembunuhan
Jumhur ulama fikih, termasuk ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali,
membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:
1. Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja,
dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang
biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun
tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau
melukai seseorang yang berakibat pada kematian.
2. Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja
dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat
yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar
seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.
3. Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan
dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur
dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau
seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu
meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.63
Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja
1. Yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah SWT darahnya
(membunuhnya) atau yang dalam istilah fikih disebut ma’sum ad-dam
(terpelihara darahnya).
2. Perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang, jika perbuatan
kejahatan yang dilakukannya itu tidak berakibat wafatnya korban, atau
kematiannya bukan karena perbuatan tersebut. Maka perbuatan itu
tidak bisa dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan
63
Ibid. hlm. 3.
38
yang membawa kepada kematian tersebut bisa berupa pemukulan,
pelukaan, penyembelihan, dibenamkan di air, dibakar, digantung,
diberi racun, dan lain sebagainya.
3. Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.
Unsur-unsur Pembunuhan Semi Sengaja
1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian
korban.
Unsur-unsur Pembunuhan Kesalahan
1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan
kematian korban.64
Pembunuhan dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam
hukuman, sebagian hukuman pokok dan dan pengganti. Sanksi hukum atas delik
pembunuhan adalah seagai berikut:
a. Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban
dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu qishash sebagai
hukuman pokok, adalah hukuman pembalasan setimpal dengan
penderitaan korbannya, atau diyat sebagai hukuman pengganti, yaitu
pembunuh harus membayar denda, sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor
64
Ibid. Hlm. 5-6.
39
sapi atau 1.000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai
harganya. Diyat tersebut diserahkan kepada pihak keluarga koraban, bukan
kepada pemerintah; atau pihak keluarga memaafkannya apakah harus
dengan syarat atau tanpa syarat.
b. Terhadap pelaku pembunuhan semi sengaja dan tersalah pihak keluarga
diberikan pilihan, yaitu pelaku membayar diyat sebagai hukuman pokok;
atau membayar kifarah sebagai hukuman pengganti (memerdekakan budak
mukmin, jika tidak mampu, ia (pelaku) diberi hukuman moral yaitu
berpuasa selama dua bulan berturut-turut), atau pihak keluarga
memaafkannya.65
Dalam hal sanksi, yang berupa pencabutan hak waris dan wasiat
merupakan hukuman tambahan. Pembunuhan yang menghalangi hak waris dan
wasiat menurut Jumhur ulama adalah pembunuhan yang melawan hukum serta
tanpa hak baik sengaja, semi sengaja maupun tersalah. Sedangkan menurut ulama
Malikiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang warisan dan wasiat adalah
pembunuhan sengaja dan semi sengaja. Dengan demikian pembunuhan tersalah
tidak menghapuskan hak waris dan wasiat.66
Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Qishas
Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi
sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat
membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh
65
Zainuddin Ali, Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), hlm. 127. 66
Ahmad Wardi Muslich, op.cit. hlm. 157.
40
yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang dapat
menggugurkan hukuman adalah :
1. Meninggalnya pelaku tindak pidana,
2. Hilangnya tempat melakukan qishas,
3. Tobatnya pelaku tindak pidana,
4. Perdamaian,
5. Pengampunan (syafa‟at),
6. Diwarisnya qishas,
7. Kadaluarsa (at-taqadum)67
Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang
paling mendekati dengan Remisi adalah sebab yang ke lima yaitu pengampunan.
Pengampunan tersebut berpengaruh terhadap hukuman, sehingga hukuman pokok,
dapat digantikan dengan hukuman pengganti. Jika hukuman pengganti dimaafkan
juga maka segi hukuman yang berkaitan dengan hak manusia, dia sudah bebas.
Akan tetapi, karena jarimah qishash dan diyat terdapat hak Allah (hak
masyarakat) di samping hak manusia maka dalam hal ini hakim masih dibolehkan
untuk menjatuhkan hukuman ta‟zir sebagai imbangan dari hak Allah tersebut.68
Ta‟zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang
hukumannya belum ditentukan oleh syara’. Dengan kata lain ta‟zir adalah
hukuman yang bersaifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Adapun jenis dari
hukuman ta‟zir bermacam-macam, menurut Zainudin Ali jenis hukuman yang
termasuk ta‟zir antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi,
67
Ibid, hlm. 173. 68
Ibid, hlm. 20.
41
pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang
sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya.69
Adapun pidana penjara dalam hukum
pidana Islam dikenal dengan istilah hukuman kawalan, yang merupakan salah satu
cabang dari hukuman ta’zir. Dalam syariat Islam, ada dua macam hukuman
kawalan , yaitu:
a. Hukuman kawalan terbatas
Hukuman kawalan terbatas ini paling sedikit adalah satu hari, sedangkan
batas tertingginya tidak ada kesepakatan dikalangan para fuqaha. Ulama-ulama
Syafi’iyah menetapkan batas tertingginya adalah satu tahun. Mereka mengiaskan
hukuman ini dengan hukuman pengasingan dalam jarimah zina. Sedangkan
fuqaha yang lai menyerahkan batas tertinggi tersebut kepada penguasa negara
(hakim).
b. Hukuman kawalan tidak terbatas
Hukuman kawalan tidak terbatas ini tidak ditentukan masanya terlebih
dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau melakukan
taubat dan pribadinya menjadi baik. 70
Jadi dari uraian di atas, penulis simpulakan bahwa tindak pidana
pembunuhan menurut hukum positif dan hukum Islam adalah suatu perbuatan
yang menyebabkan hilangnya nyawa seseoarang, yang ketentuannya sudah di atur
baik di dalam KUHP maupun Al-Quran dan Al-Hadist dan pertanggung
jawabannya, disesuaikan dengan jenis tindak pidana pembunuhannya
69
Zainuddin Ali, op.cit. hlm. 129. 70
Ibid,
42
D. Pegertian Remisi
1. Pengertian Remisi Menurut Hukum Positif
Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga
Pemasyarakatan. Hal ini tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan
untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong
kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang
terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan
menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan
dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana
kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, SH.
yang menjabat Menteri Kehakiman Republik Indonesia saat itu.
Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para
pelanggar hukum. Pembinaan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang
bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan
antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangan
selanjutnya sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964. Sistem
pemasyarakatan ini, ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, yang menetapkan, bahwa narapidana berhak :
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti masa media lainnya yang
tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu
lainnya;
43
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas.71
Demikian juga Lembaga Pemasyarakatan melakuan tindakan hukum yang
sesuai dengan ketentuan hukum apapun, haruslah bermuara pada satu produk.
Produk yang diharapkan, yakni bagaimana penjahat setelah keluar dari Lembaga
Pemasyarakatan menjadi baik, dapat diterima di masyarakat. Narapidana tidak
ditolak oleh masyarakat, mempunyai keterampilan hidup yang dibutuhkan,
keseimbangan mental dan fisik pulih. Narapidana dianggap sebagaimana orang
lain yang bukan penjahat dengan dihormati segala hak dan kewajibannya sesuai
dengan harkat dan martabat manusia bebas. Dengan demikian setelah adanya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berlaku bagi narapidana, di situ
diterangkan bahwa salah satu hak bagi para narapidana adalah adanya remisi bagi
narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan.
Pengertian remisi sendiri adalah Hak setiap narapidana yang dilindungi
dan diatur oleh undang– undang, tanpa membedakan narapidana tindak pidana
umum maupun narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi, tindak pidana
pembunuhan, perdagangan orang, terorisme dan lain sebagainya.72
Menurut
Terminologi Hukum Pidana karya Andi Hamzah, remisi mempunyai arti
pengurangan pidana oleh negara bagi narapidana yang berkelakuan baik.73
71 Undang-Undang No. 12 Th 1995 72
Dimas Hario Wibowo,“Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak
Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang” UNNE Law Jaurnal [Online],
Volume 2 Number 1 (2013), Hlm. 14. 73
Andi Hmzah, Terminologi Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 131.
44
Selain itu pengertian Remisi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah
republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara
pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam pasal 1 (satu) ayat 6
(enam) yang berbunyi ;
“Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada nara
pidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan.”
Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 174 Tahun 1994, tidak memberikan pengertian remisi, namun
menjelaskan “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara
sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila bersangkutan baik
selama menjalani pidana.74
Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik
kesimpulan tentang pengertian Remisi, yaitu pengampunan atau pengurangan
masa hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalakan
hukumannya sesuai dengan syaratsyarat yang berlaku.
2. Pengertian Remisi Menurut Hukum Islam
Istilah remisi di dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah pengampunan
(syafa‟at). Pengampunan merupakan salah satu sebab pengurungan (pembatalan)
hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. Pengampunan
merupakan suatu hal yang diutamakan dalam syariat Islam. Pengampuan
merupakan rahmatan lil‟ alami, untuk memberi petunjuk dan pelajaran serta
pendidikan kepada manusia. Hal ini untuk memperbaiki individu serta menjaga
74
Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Psl 1.
45
masyarakat dari hal-hal yang tidak baik.75
Pemberian pengampuan sudah
dilaksanakan sejak zaman Nabi SAW.
Adapun contoh kasus ampunan yang diberikan Nabi SAW. yang
merupakan salah satu contoh Islam mengenal remisi (syafa‟at) yaitu: Dalam
sejarah Islam Nabi SAW. Wahsyi bin Harb – Ia bertanggng jawab atas kematian
Hamzah, paman Muhammad. Setelah pembunuhan itu, ia melarikan diri dari
Mekkah ke Tha’if. Sebelum Muhammad tinggal di Madinah, ia memohon ampun
padanya dan masuk Islam. Ia juga ikut bertempur melawan nabi palsu,
Musailamah pada masa Khalifah Abu Bakar dan memancung Musailamah dengan
senjata yang sama digunakan saat membunuh Hamzah.
Sarah – Budak wanita Ikrimah bin Abu Jahal, Ia sering menghina Nabi
Muhammad SAW. Maka, ia dijatuhi hukuman mati. Namun, ia dibebaskan setelah
ia memohon dan meminta perlindungan pada Rasulullah SAW. Ia kemudian
masuk Islam dan hidup hingga masa Khalifah Umar. Dalam kesempatan lain
Khalifah Umar juga pernah membebaskan seorang pencuri dari hukuman potong
tangan dengan alasan waktu itu tengah terjadi musim pencekik (kelaparan),
sehingga memaksa orang itu untuk melakukan pencurian.76
E. Dasar Hukum dan Bentuk Remisi
1. Dasar Hukum Remisi
Dasar hukum pemberian Remisi sudah mengalami bebrapa kali perubahan,
bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik
75
Ahmad Wardi Muslich, log.cit. 76 Aditya Pramana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada
Koruptor” (Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2012), hlm. 34.
46
Indonesia Nomor. 69 tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi
kemudian dicabut kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor. 174 Tahun 1999. Remisi yang belaku dan pernah berlaku di Indonesia
sejak jaman belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut :
a. Gouvernement besluit tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 bijblad
Nomor 13515 jo. 9 juli 1841 Nomor 12 dan 26 januari 1942 Nomor 22
merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari
kelahiran Sri Ratu Belanda.
b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat
dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan
Presiden RI Nomor 1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan
Peraturan Menteri Kehakiman RI No .G.8/106 tanggal 10 Januari 1947
jo. Keputusan Presiden RI Nomor 120 tahun 1955, tanggal 23 juli
1955 tentang ampunan.
c. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987 jo. Keputusan Menteri
Kehakiman RI Nomor 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan
Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987, Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988
tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang
Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah Dan Keputusan
Menteri Kehakimanri Nomor 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10
maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara
47
Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia N0mor 5 Tahun 1987.
d. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang pengurangan masa
pidana (Remisi).
e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 jo.
Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik
Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999,
Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No.
M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang
Pemberian Remisi Khusus.
2. Bentuk Remisi
Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal bentuk remisi yaitu:
a. Remisi Umum, adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus
b. Remisi Khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar
keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang
bersangkutan, dengan ketentuan jika satu agama mempunyai satu hari
besar keagamaan dalam setahun, maka dipilih hari besar yang paling
dimuliakan yang dianut oleh penganut agama yang bersangkutan,
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan
Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang
48
Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174
Tahun 199, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi
khusus dilaksanakan pada:
1. Setiap Hari Raya idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang
beragama Islam
2. Setiap Hari Raya Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang
beragama Kristen
3. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang
beragama Hindu
4. Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang
beragama Budha
c. Remisi Tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila Narapidana
dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
1. Berbuat jasa kepada Negara
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau
Kemanusiaan
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan.77
F. Syarat dan Prosedur Pemberian Remisi
1. Syarat-Syarat Remisi
Pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana yang diberikan oleh menteri
hukum dan HAM melalui kepala kantor wilayah departemen hukum dan HAM,
77
Keppres RI No. 174 Tahun 1999
49
adalah hak setiap orang yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, rumah
tahanan, atau cabang rumah tahanan. Pemberian remisi bagi narapidana, anak
pidana dalam pelaksanaannya mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi:
1. berkelakuan baik
Adapun yang dimaksud dengan narapidana yang berkelakuan baik adalah
narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindak
disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang
diperhitungkan.78
Dalam berperilaku baik narapidana dilihat dari kesehariannya
dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberikan contoh yang
baik bagi narapidana lainnya, dalam membantu kelancaran tatatertib dalam
LAPAS atau rutan yang bersangkutan.
2. Telah menjalani pidana selama 6 bulan
Bagi narapidana yang sudah menjalani masa pidana enam bulan atau lebih
dan selama itu seorang narapidana harus dapat mempertahankan diri untuk
berkelakuan baik. Maka enam bulan itu dianggap sebagai masa transisi atau
adaptasi bagi narapidana dalam menjalani hukuman. Dalam enam bulan itu
narapidana dapat dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala keseharian
kegiatannya dalam menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan Lembaga
Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Di samping syarat remisi di atas
Narapidana dan Anak Pidana dapat mendapatkan remisi tambahan dengan syarat
sebagai berikut:79
78
Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang
Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 poin 5 79
Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.04-
HN.02.01 TAHUN 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Pasal 1.
50
3. Berbuat jasa bagi negara.
Dalam berbuat jasa bagi negara, jasa yang diberikan dalam bentuk
perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Perbuatan yang
dianggap bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan
yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Antara lain
berbuat jasa bagi negara ialah:
a. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
b. Ikut menanggulangi bencana alam.
c. Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di lembaga
pemasyarakatan, runah tahanan negara atau cabang rumah tahanan negara.
d. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya
4. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
Dalam melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau
kemanusiaan Narapidana dan Anak Pidana melakukan tindakan-tindakan yang
membantu kemajuan negara dan kemanusiaan di antaranya sebagai
berikut:
a. Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara
Republik Indonesia.
b. Turut serta mengamankan lembaga pemasyarakatan atau rutan apabila
terjadi keributan atau huru-hara.
c. Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di
lingkungan lembaga pemasyarkatan, rutan atau wilayah sekitarnya.
51
d. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga
pemasyarakatan atau rutan.
Seseorang yang selama dalam masa tahanan melakukan perbuatan yang
membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rutan mereka
akan mendapatkan hak remisi seperti halnya Narapidana yang diangkat sebagai
pemuka kerja oleh kepala lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara
atau cabang rumah tahanan.
2. Prosedur Remisi
a. Remisi Umum
Besarnya remisi umum adalah:
a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih
80
Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:
a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1);
b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5
(lima) bulan; dan
e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam bulan)
setiap tahun.81
80
Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Psl. 4. 81
Ibid.
52
b. Remisi Khusus
Besarnya remisi khusus adalah:
a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah
menjalani pidana selama 6. (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani
pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.82
Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:
a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam
ayat (1);
b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu)
bulan;
c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1
(satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan
setiap tahun.83
c. Remisi Tambahan
Besarnya remisi tambahan adalah:
a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang
bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa
kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara
atau kemanusiaan; dan
b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang
bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan
perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan sebagai pemuka.84
Remisi tambahan bagi narpidana yang menjadi donor organ tubuh dan
donor darah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor 04 NH.02.01 Tahun 1998 tanggal 14 Mei 1988 tentang Remisi Bagi
Narapidana Yang Menjadi Organ Tubuh dan Donor Darah. Pasal 2 menyebutkan
bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara,
82
Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Psl. 5. 83
Ibid. 84
Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Psl. 6.
53
kurungan maupun pidana penganti denda dapat diusulkan untuk mendapatkan
tambahan remisi apabila menjadi donor organ tubuh dan/atau darah. Sebagai
catatan berdasarkan pasal 12 huruf d Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remis. Pidana kurungan pengganti pidana denda
tidak dapat diberikan remisi tambahan.
Pengusulan tambahan remisi tersebut harus ditandai tanda bukti/ surat
keterangan yang sah yang dikeluarkan dari rumah sakit yang melakukan operasi
donor organ tubuh, atau Palang Merah Indonesia yang melakukan pengambilan
darah..Apabila pengusulan tambahan remisi tidak disertai bukti/surat keterangan,
maka akan ditolak.85
Remisi sebagaimana dimaksud diatas tidak diberikan kepada
narapidana dan anak pidana yang:
a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata
tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang
diperhitungkan pada pemberian remisi;
c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.86
Prosedur pengajuan remisi selanjutnya remisi diajukan kepada Menteri
Hukum dan Perundang-Undangan oleh Lembaga Masyarakat, Kepala Rumah
Tahanan Negara, atau Kepala cabang Rumah Tahanan Negara. Pengajuan Remisi
dilakukan melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-Undangan.
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tentang Remisi
diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana.
85 Keputusan Menteri Kehakima Repub;ik Indonesia Nomor.04.NH.02.01 Tanggal 4 Mei
1998 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Tubuh Dan Darah Pasal 3. 86 Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Psl. 12.
54
Pemberitahuan itu disampaikan pada hari peringatan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Mereka yang diberikan
remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaa Republik Indonesia atau pada hari
besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana. Menteri Hukum
dan Perundang-Undangan mengkonsultasikan hal tersebut dengan Menteri
Agama.87
Metode pencatatan remisi harus didasarkan pada bentuk remisinya da
dicatat dalam daftar sendiri.88
G. Tujuan Remisi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
1. Tujuan Remisi Menurut Hukum Positif
Tujuan dalam memberikan Remisi menurut Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, yaitu :
1. Sebagai motivator dan stimulasiserta dijadikan alat untuk
mengingatkan Narapidana dan Anak pidana untuk berkelakuan
baik selama berada di Lembaga Permasyarakatan.
2. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan subkultural
tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana akibat perampasan
kemerdekaan. Bahwa secara psikologi, pemberian Remisi ini
mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustasi (terutama
bagi Narapidana residivis). Sehingga dapat mereduksi atau
meminimalisasikan gangguan keamanan dan ketertiban di
LP/Rutan, yang berupa pelarian dan kerusuhan lainnya.
87
Keppres RI No. 174 Tahun 1999 88
Keppres RI No. 174 Tahun 1999
55
3. Bahwa Remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar
keagamaan, diharapkan sebagai pemacu warga binaan
pemasyarakatan untuk penyadaran diri sesuai dengan tuntutan
agama dalam kehidupan kesehariannya.
Tujuan pemberian remisi di Indonesia merupakan sebagai motivator untuk
berkelakuan baik,. Melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri
maupun lingkungan sekitar, sehingga edukasi yang ditanamkan di dalam penjara
yang salah satunya adalah berkelakuan baik. Berkelakuan baik yang merupakan
syarat mutlak pemberian remisi dapat terealisasi hingga Narapidana atau Anak
Pidana kembali ke dalam masyarakat.
2. Tujuan Remisi Menurut Hukum Islam
Sedangkan istilah remisi ini, Islam mengenalnya dangan istilah
pengampunan (Syafa‟at). Tujuan dari pemberian Syafa‟at adalah untuk menjaga
kemaslahatan. Maslahat adalah kenyamanan atau kebahagian dan yang
meyerupainya. Dalam hal ini, pemberian remisi menurut Hukum Islam
dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman atau bahagia dan yang
menyerupainya. Dari pihak pelaku, dapat merasa bahagia dengan pengurangan
hukuman tersebut. Sedangkan pihak korban diharapkan mendapatkan rasa tenang
dengan meberikan maaf kepada pelaku. serta untuk menghormati hak asasi atas
penyesalan (pengajuan salah atau taubat) pelaku tindak pidana. Pengampunan
56
juga bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan Syafa‟at
dengan jalan damai sesuai dengan ajuran Rasulullah.89
89
Jamal Al-Banna, Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqh Moderat
(Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 85.
57
BAB III
GAMBARAN UMUM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
PALEMBANG
A. Letak Geografis dan Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang terletak di
jantung ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Letak Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang sangat strategis yaitu di sebelah timur Masjid
Agung SMB II Palembang dan Jembatan Ampera sehingga sangat mudah
dikenali. Lembaga Pemasyarakatan beralamat di Jalan Merdeka Nomor 12, 19 Ilir,
Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131, Indonesia Telepon 0711-
350644.90
Kota Palembang yang sejatinya berada di pulau Sumatera yang budaya
masyarakatnya relatif “keras” berpengaruh pada tingkat kriminalitas yang terjadi
di kota Palembang. Sejalan dengan perkembangan kota Palembang yang semakin
maju yang dibuktikan dengan penataan ruang bangunan gedung kantor dan venue-
venue olahraga yang dipusatkan di daerah Jakabaring. Dengan demikian,
berdampak pada perilaku dan budaya masyarakat yang ada di kota Palembang
sehingga tingkat kriminal yang terjadi sekarang ini cenderung menurun.
Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang
merupakan gedung peninggalan pada jaman penjajahan Belanda yang didirikan
90Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang
57
58
58
pada tahun 1917 yang sebelumnya merupakan gedung Rumah Tahanan Kelas I
Palembang. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Palembang memiliki
kapasitas hunian awal sebanyak 560. Alih fungsi bangunan dari Gedung Rumah
Tahanan Kelas I Palembang menjadi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA
Palembang sejak tanggal 16 Mei 2011 dengan surat keputusan Kepala Kantor
Wilayah Sumatera Selatan Nomor:W5.Ew5.PL.04.01-473, dan sekarang diubah
kembali menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang
yaitupada tanggal 18 Agustus 2016. Adapun Total luas bangunan yaitu 5.062 M2,
dengan 623 M2
untuk Bangunan Kantor dan 4.439 M2
untuk Kamar Hunian. Adapun
rinciannya yaitu:
1. Ruang Perkantoran terdiri dari Ruang Tata Usaha, Umum, Kepegawaian
dan Keuangan, Pertemuan, Kepala LAPAS, Administrasi, Kamtib,
Keamanan, Portatib Kegiatan Kerja, Bimker Dan Lolahasker, Besukan,
Warung Informasi, KPLP, P2U, Binadik, Register, Bimaswat, Komandan
dan Dapur.
2. Blok Hunian untuk Narapidana dan Tahanan sebanyak 4 blok yaitu
Marwah, Syafa, Ah-Rahmah, dan Musdalifah.
3. Ruang Ibadah, Ruang Pertemuan, Koperasi, Bimker, Perpustakaan,
Wartel, Poliklinik dan Gudang.
59
B. Visi, Misi, Moto, dan Tujuan serta Tri Darma Petugas Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang
Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang
Menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuana Kelas IIA Palembang yang
terdepan dalam pelayanan, professional, religious, bersih dan produktif.
Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang
1. Melaksanakan pelayanan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga
binaan pemasyarakatan.
2. Melaksanakan registrasi, klasifikasi dan sistem keamanan sesuai
ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan perawatan bagi warga binaan pemasyarakatan.
4. Melaksanakan bengkel kerja produktif.
Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang memiliki motto
BERIAS yang merupakan singkatan dari Bersih Rapi Inovatif Aman Sejahtera.
Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang
1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang
baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak tahanan dalam rangka proses
penyidikan, penuturan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
60
Tri Darma Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan
Palembang
1. Kami petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum pembina dan
pembimbing pelanggar hukum serta pengayoman masyarakat.
2. Kami petugas Pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak
adil dalam melaksanakan tugas.
3. Kami petugas pemasyarakatan bertekad menjadi tauladan dalam
mewujudkan sistem pemasyarakatan
C. Tugas Pejabat Struktural Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Palembang
Adapun struktur organisasi LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang
Sumber: Jurnal Lapas Perempuana Kelas IIA Palembang Tanggal 12 Oktober
2016
61
Keterangan uraian tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Palembang yaitu:
1. Memimpin Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan, kegiatan kerja
administrasi, keuangan dan tata tertib, tugas keamanan serta pengolahan
tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, termasuk
pengawasan dalam rangka tujuan pemasyarakatan Narapidana/Anak
Didik sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menetapkan rencana kerja dan program kerja Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang.
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemda dan Instansi
terkait.
5. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam laporan
hasil pemeriksaan.
6. Mengikuti rapat kerja.
7. Membina ketatausahaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang.
8. Menilai dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat
bawahan.
9. Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang.
10. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang.
62
11. Mengkoordinasikan pengolahan anggaran rutin Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang.
12. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai.
13. Mengkoordinasikan pengendalian administrasi kepegawaian Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
14. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah
15. Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
16. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi perlengkapan.
Tugas Kasubbag TU antara lain:
1. Menyusun rencana kerja tahunan bagian tata usaha.
2. Mengamati dan menilai pelaksanaan pekerjaan kaur umum, kaur
kepegawaian dan staf.
3. Melakukan pembimbing terhadap pekerjaan kaur dan staf.
4. Melaksanaan ketata usahaan bagian tata usaha.
5. Menyusun dan membuat konsep surat.
6. Memeriksa draft dan menandatangani konsep surat yang diajukan
bawahan.
7. Meneliti laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan urusan
kepegawaian, keuangan dan umum.
8. Mengkoordinasikan pendistribusian dan pengelolaan arus surat masuk
dengan sistem kartu kendali dan buku agenda untuk memperlancar
penerimaan informasi.
63
9. Mengkoordinir pengetikan dan pengiriman surat keluar.
10. Meneliti penyusunan DUK.
11. Mengontrol proses kenaikan pangkat.
12. Mengkoordinir proses pelantikan kenaikan pangkat golongan dan
penyesuaian ijazah.
13. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kenaikan gaji berkala.
14. Mengkoordinir proses pelaksanaan pengadaan pakaian dinas.
15. Mengkoordinir proses pelaksanaan perawatan gedung, telepon, listrik,
dan air.
16. Mengkoordinir dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan
anggaran rutin maupun proyek sesuai dengan bukti pengeluaran.
17. Melaksanakan perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Palembang.
18. Melaksanakan kontrol malam.
19. Melaksanakan piket hari libur.
Tugas Kaur Umum
1. Menyusun rencana kerja urusan umum.
2. Melakukan pendistribusian, pengelolaan atas surat masuk dengan sistem
kartu kendali.
3. Meneliti konsep pertanggung jawaban penggunaan biaya pengiriman
surat dinas.
4. Meneliti dan mengkoreksi konsep surat.
5. Menyusun arsip dan dokumen.
64
6. Menyiapkan bahan tanggapan rastaf sebagai bahan petunjuk penyelesaian
masalah.
7. Mengatur kegiatan, pelayanan, peminjaman, penyimpanan dan
pemeliharaan surat-surat dan dokumen kantor.
8. Mengajukan tagihan pemeliharaan perlengkapan kantor, gedung kantor,
rumah dinas dan biaya langganan telepon.
9. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas agar siap untuk digunakan.
10. Mengatur biaya kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban
peggunaan kendaraan dinas.
11. Melakukan pemeliharaan perlengkapan kantor, gedung dan rumah dinas
sesuai anggaran.
12. Melakukan pemeliharaan pesawat telepon, listrik, air dan kebersihan
ruangan.
13. Menyiapkan dan menyusun laporan berkala umum.
14. Mengajukan penghapusan atau penjualan perlengkapan kantor dan
kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.
16. Melaksanakan pembinaan pegawai urusan umum.
17. Melaksanakan kontrol malam.
Tugas Kaur KEPEG dan KEU
1. Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian dan keuangan.
2. Memeriksa laporan urusan kepegawaian dan keuangan.
3. Menyiapkan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural.
65
4. Memeriksa surat pertanggung jawaban belanja.
5. Memeriksa pembuatan daftar gaji/lembur/rapel pegawai.
6. Memeriksa usulan kenaikan pangkat pegawai.
7. Memeriksa usulan kenaikan gaji berkala dan tunjangan pegawai.
8. Memeriksa berkas usulan pembuatan Karis. Karsu, Taspen, Karpeg, dan
Izin Belajar Pegawai.
9. Memeriksa Impasing, KP4, DP3 pegawai.
10. Melaksanakan pencairan dana berdasarkan SPM yang diterima.
11. Memeriksa surat izin cuti pegawai dan penangguhan cuti pegawai.
12. Memeriksa pembuatan daftar urut kepangkatan.
13. Memeriksa pemberian penghargaan dan tanda kehormatan pegawai.
14. Memeriksa rekap absen pegawai.
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang dibantu oleh para pegawai dan staf yaitu
diantaranya Kasibinadik, Kasi Kegiatan Kerja, Kasi Administrasi Kamtib, Kepala
KPLP, Kasubsi Registrasi, Kasubsi Bimker dan Lolahasker, Kasubsi Keamanan,
Kasubsi Sarana Kerja, Kasubsi Portatib, dan pihak-pihak yang diberi kewenangan
yang lainya.
D. Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang
Kapasitas : 305 Orang
Isi : 418 Orang + 1 Bayi
Hari/ Tanggal : Senin/02 Januari 2017
66
NARAPIDANA TAHANAN
BI 337 AI 1
BIIa 17 AII 41
BIIb - AIII 20
BIIs 2 AIV -
AV -
JUMLAH 356 JUMLAH 62
Sumber: Data Diolah Dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Palembang Tahun 2017
PIDANA UMUM
PEMBUNUHAN 13 PENIPUAN 10
PERJUDIAN 1 PERAMPOKAN 0
PENCURIAN 11 PENGEROYOKAN 1
PENGANIYAYAAN 11 KDRT 5
PENGGELAPAN 26 LANTAS 1
SENJATA API 1 SENJATA TAJAM 0
UU NO. 36/09 1
Sumber: Data Diolah Dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Palembang Tahun 2017
Sumber: Data Diolah Dari Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2017
E. Dasar Hukum dan Tugas Pokok serta Fungsi Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Palembang
PIDANA KHUSUS
NARKOBA 275
TRAFFICKING 9
KORUPSI 7
67
a. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Palembang
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Negara Nomor
3208).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8. Standart Minimum Rules (SMR).
9. Petunjuk Pelaksanaan Nomor E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang
Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
12. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Perawatan
Tahanan.
68
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
14. Permen Kum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PK.04.10
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan
bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
b. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Palembang
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang merupakan salah
satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Tugas
Pokoknya adalah melaksanakan Pemasyarakata Narapidana dan Anak Didik.
c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang
1. Melakukan pembinaan dan perawatan Narapidana dan Anak Didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasi kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana/Anak Didik
Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib dalam lapas.
69
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan Di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA palembang
Untuk dapat membahas permasalahan pada bab IV ini, ada baiknya penulis
kemukakan apa yang menjadi tujuan dari pemberian remisi sebagaimana yang telah
penulis bahas dalam bab terdahulu. Tujuan remisi di Indonesia merupakan sebagai
motivasi untuk berkelakuan baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk
diri sendiri maupun lingkungan sekitar, sehingga edukasi yang ditanamkan di dalam
LAPAS yang salah satunya adalah berkelakuan baik. Hal ini sesuai dengan
Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang
Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 poin 5.
Dengan demikan pemberian remisi itu merupakan salah satu usaha untuk
melakukan pembinaan bagi narapidana agar setelah keluar dari LAPAS dapat
menjadi manusia yang berkelakuan baik. Pemberian remisi itu dimungkinkan
diberikan kepada setiap narapidana tanpa terkecuali, mengingat pemberian remisi ini
tidak melihat siapa orangnya, apa yang telah ia lakukan, hemat penulis sepanjang ia
memenuhi syarat untuk menerima remisi yang salah satunya berkelakuan baik, maka
ia berhak untuk menerima remisi. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang
pada hakikatnya merupakan wujud pemunuhan rasa keadilan yang mencerminkan
berjalannya sistem peradilan di suatu negara. Adapun wujud pemenuhan rasa
keadilan, ini dapat terlihat di dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur
mengenai persamaan semua orang di hadapan hukum (equality before the law),
69
70
sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman..
Adapun yang menjadi dasar pemidanaan menurut teori relatif, maka dasar
pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Dalam hal ini penulis menarik
kesimpulan bahwa teori ini menghendaki agar pemidanaan itu dapat menjadi benteng
agar tidak ada lagi suatu kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya
persamaan semua orang di depan hukum maka dengan itu pula setiap narapidana
berhak menerima remisi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.
Dengan demikian sesuai dengan peraturan perundang-undangan,dasar hukum
pelaksanaan pemberian remisi yang diterapkan oleh Lembaga Pemasayarakat
Perempuan Kelas IIA Palembang yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan
Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri
Hukum Dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
Dengan demikian apabila Mengacu pada dasar hukum pemberian remisi yaitu
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Lembaga
Pemasyarakat Perempuan Kelas IIA Palembang memberikan remisi kepada
narapidana. Adapun tujuan dari pemberian remisi ini adalah agar narapidana dapat
71
berkelakuan baik dengan mengikuti serangkaian kegiatan dan pembinaan yang
diberlakukan oleh Lembaga Pemasayarakat Kelas IIA Palembang, sebagaimana yang
dikemukakan responden inisial CW dan RS sebagai KASUBSI BIMASWAT
(Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan), bahwa seorang
narapidana wajib ikut serta dalam serangkaian yang diberlakukan di Lembaga
Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang. Adapun jadwal kegiatan yang
dimaksud adalah sebagai berikut:
Tabel V
Jadwal kegiatan narapidana/tahanan Tahun 2016 di LAPAS Perempuan Kelas
IIA Palembang
N0 Uraian
Kegiatan
Waktu pelaksanaan kegiatan
senin Selasa Rabu kamis Jumat sabtu Minggu
1 Kerja bakti - - - - - - 07:00-
12:00
2 Senam
kesegaran
07:00-
08:00
07:00-
08:00
07:00-
08:00
07:00-
08:00
07:00-
08:00
07:00-
08:00
-
3 Poliklinik 08;30
09:00
08;30
09:00
08;30
09:00
08;30
09:00
08;30
09:00
08;30
09:00
-
4 Perpustakaan 09:00-
09:30
09:00-
09:30
09:00-
09:30
09:00-
09:30
09:00-
09:30
09:00-
09:30
-
5 Warung
informasi
09:00-
09:30
09:00-
09:30
09:00-
09:30
09:00-
09:30
09:00-
09:30
09:00-
09:30
-
6 Bimbingan
kerja
09:30-
12:00
09:30-
12:00
09:30-
12:00
09:30-
12:00
09:30-
12:00
09:30-
12:00
-
7 Pendidikan
bahasa Inggris
10:00-
12:00
- - - 10:00-
12:00
- -
8 Pendidikan
buta huruf/baca
tulis
- - - 09:00-
11:00
- - -
9 Pendidikan
agama islam
- 10:00-
12:00
10:00-
12:00
- - 10:00-
12:00
-
Sumber:Data Diolah Dari Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA
Palembang Tahun 2016
Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk membina narapidana di
LAPAS. Pembinaana ini bertujuan agar para narapidana dapat hidup dengan teratur.
Mempunyai pola hidup yang sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam
72
masyarakat. Dengan pola hidup yang teratur ini diharapkan para narapidana setelah
keluar dari LAPAS, mereka sudah terbiasa dengan hidup yang sesuai dengan aturan
yang ada di dalam masyarakat. Hal-hal ini ditanamkan kepada narapidana agar
mereka dapat melupakan sisi negative dari perbuatan mereka yang menyebabkan
mereka masuk ke dalam LAPAS. Hal-hal negative yang biasa mereka lakukan dapat
digantikan dengan pola hidup baru yang diterapkan di LAPAS.
Kegiatan-kegiatan yang yang ada di Lembaga Pemasayarakat Perempuan
Kelas IIA Palembang tersebut diringi dengan melakukan pemibinaan. Adapun
program pembinaan yang diberlakukan Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas
IIA Palembang adalah sebagai berikut:
1. Pembinaan mental rohani bekerja sama dengan kantor kementerian
agama kota palembang, yayasan majelis ta’lim wattazdkir ratibul haddad
wal at-Thas, majelis tilawatil qur’an dan komunitas layanan konseling
agape gereja protestan injil nusantara, majelis jemaat gereja protestan
indonesia barat immanuel. Hal ini dimaksudkn agar mental para
narapidana dapat terbina, sehingga diri mereka dapat berkelakukan sesuai
dengan tuntutan agama mereka masing-masing. Hal ini pada akhirnya,
menyebabkan mereka dapat diterima kembali di dalam masyarakat.
2. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan melalui: penyuluhan
hukum mengikutsertakan WBP, mengikuti Apel bersama setiap tanggal
17 dan upacara hari besar nasional. Hal ini dimaksudkan agar
menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri narapidana. Rasa
nasionalisme dalam diri narapidana dapat mencegah bentuk
73
pengkhianatan terhadap negara, misalnya narapidana saat keluar dari
LAPAS tidak ikut bergabung menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia).
3. Pembinaan kemasyarakatan sosial untuk menunjang sistem
pemasyarakatan yaiu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan
dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu dan
anggota masyarakat maka dalam melaksanakan progran tersebut kepada
para WBP diberikan cuti menjelang bebas (CMB), cuti bersyarak (CB),
pelepasan bersyarat (PB). Hal ini dimaksudkan agar setelah narapidana
kembali ke dalam masyarakat mereka dapat bersosialisasi di dalam
masyarakat sebagai pribadi baik yang mengikuti aturan dan norma-norma
yang ada di dalam masyarakat.
4. Pembinaan kemandirian latihan keterampilan yaitu menjahit, salon, dan
merangkai bunga (mute). Hal ini dimaksudakan agar setiap narapidana
setelah keluar dari LAPAS dapat bersikap mandiri tidak bergantung
dengan orang lain. Dalam hal ini narapidana yang sudah mandiri dapat
bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.
5. Pembinaan olahraga dilaksanakan setiap hari yaitu senam pagi dan
khususnya hari selasa, kamis, sabtu,dilakukan olahraga bola Volly,
Badminton, Tenis Meja. Hal ini dimaksudkan agar narapidana terbiasa
hidup sehat, dengan hidup sehat diharapkan pola piker merekapun bisa
lebih baik lagi.
Adapun program pembinaan tersebut dimaksudkan agar tumbuh rasa sadar
di dalam diri setiap narapidana. Melalui pembinaan ini terbangun pribadi yang lebih
74
baik. Pribadi yang sesuai aturan yang berlaku, baik dari sudut pandang masyarakat,
negara, maupun agama, sehingga sejalan dengan tujuan didirikannya LAPAS.
Kegiatan-kegiatan maupun pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh
LAPAS, agar tujuan dalam pemberian remisi dapat terealisasi. Kegiatan-kegiatan
maupun program ini menjadi tolak ukur bagi LAPAS dalam menentukan siapa yang
berhak untuk menerima remisi.
Kegiatan-kegiatan dan program pembinaan tersebut dijadikan sebagai tolak
ukur dalam pemberian remisi, hal ini senada dengan syarat dalam pemberian remisi.
Adapun syarat-syarat yang diatur di dalam perundang-undangan untuk menerima
remisi adalah sebagai berikut:
5. berkelakuan baik
Adapun yang dimaksud dengan narapidana yang berkelakuan baik adalah
narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindak
disiplin. Hal ini dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang
diperhitungkan.91
Dalam berperilaku baik narapidana dilihat dari kesehariannya
dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberikan contoh yang baik
bagi narapidana lainnya, dalam membantu kelancaran tata tertib dalam LAPAS atau
RUTAN yang bersangkutan.
6. Telah menjalani pidana selama 6 bulan
Bagi narapidana yang sudah menjalani masa pidana enam bulan atau lebih
dan selama itu seorang narapidana harus dapat mempertahankan diri untuk
berkelakuan baik. Maka enam bulan itu dianggap sebagai masa transisi atau adaptasi
91
Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang
Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 poin 5
75
bagi narapidana dalam menjalani hukuman. Dalam enam bulan itu narapidana dapat
dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala keseharian kegiatannya dalam
menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan Lembaga Pemasyarakatan atau
Rumah Tahanan.Di samping syarat remisi di atas Narapidana dan Anak Pidana dapat
mendapatkan remisi tambahan dengan syarat sebagai berikut:92
7. Berbuat jasa bagi negara.
Dalam berbuat jasa bagi negara, jasa yang diberikan dalam bentuk perjuangan
untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Perbuatan yang dianggap
bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukanperbuatan yang membantu
kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.Antara lain berbuat jasa bagi negara
ialah:
e. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan;
f. Ikut menanggulangi bencana alam;
g. Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di lembaga
pemasyarakatan, rumah tahanan negara atau cabang rumah tahanan negara;
h. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya
8. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
Dalam melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan
Narapidana dan Anak Pidana melakukan tindakan-tindakan yang membantu
kemajuan negara dan kemanusiaan
92
Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.04-
HN.02.01 TAHUN 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Pasal 1.
76
Sedangkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasayarakat
Perempuan Kelas IIA Palembang yang merupakan hasil wawancara penulis kepada
RP yang merupakan kepala Sub Seksi Registrasi. Beliau mengatakan bahwa syarat
untuk memperoleh remisi adalah sebagai berikut:
1. Berkelakuan baik
Adapun yang dimaksud dengan berkelakuan baik adalah narapidana yang
mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindak disiplin yang dicatat
dalam buku letter F selama kurun waktu 6 bulan. Adapun tindak disiplin yang dicatat
dalam buku letter F adalah berupa pelanggaran disiplin di Lembaga Pemasayarakat
Perempuan Kelas IIA Palembang. Pelanggaran disiplin ini dibagi menjadi 3, yaitu
pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan
tidak akan dicatat di buku letter F, hanya diberi hukuman berupa tutupan sunyi yaitu
ditempatkan disuatu ruang kosong seorang diri selama dua minggu. Sedangkan
pelanggaran sedang dan berat yang akan dicatat di buku letter F.
Dalam berkelakuan baik narapidana dilihat dari kesahariannya dengan sesama
narapidana, dalam beribadah, dalam memberikan contoh yang baik bagi narapidana
lainnya. Membantu kelancaran tata tertib dalam LAPAS seperti yang dilakukan oleh
narapidana Yeyen dan Ani. Mereka berdua membantu Ibu Citra dalam membuat
daftar absen kegiatan sehari-hari para narapidana. Serta ikut serta dalam semua
kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA
Palembang.
2. Telah menjalani pidana selama 6 bulan
77
Bagi narapidana yang sudah menjalani masa pidana enam bulan atau lebih
dan selama itu seorang narapidana harus dapat mempertahankan diri untuk
berkelakuan baik. Maka enam bulan itu dianggap sebagai masa transisi atau adaptasi
bagi narapidana dalam menjalani hukuman. Dalam enam bulan itu narapidana dapat
dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala keseharian kegiatannya dalam
menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan Lembaga Pemasayarakat Perempuan
Kelas IIA Palembang. Jika dalam kurun waktu 6 bulan narapidana tersebut tercatat di
buku letter F maka Ia tidak akan diajukan dalam sidang TPP (Tim Pengamat
Pengawasan) yang dilaksanakan oleh tim BIMASWAT.
3. Telah ada Eksekusi dari Kejaksaan.
Eksekusi dilakukan oleh kejaksaan dengan mengirimkan surat perintah
menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan.
Surat perintah ini merupakan salah satu syarat dalam menerima remisi. Jika eksekusi
ini belum diberikan kepala Lembaga Pemasyarakatan maka pemberian remisi tidak
dapat dilakukan.
Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa antara aturan ditertulis di dalam
perundang-undangan maupun syarat-syarat yang diterapkan oleh Lembaga
Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang sudah sesuai. Kesesuaian itu
tampak dari adanya pertentangan antara aturan di peundang-undangan maupun Di
dalam LAPAS, sehingga syarat-syarat dalam pemberian remisi sudah memenuhi
standar aturan yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan Direktorat Jendral Hukum
dan HAM
78
Apabila narapidana telah memenuhi syarat-syarat untuk menerima remisi,
maka ada beberapa tahapan atau prosedur dalam penerimaan remisi ini. Adapun
prosedur yang harus dilalui oleh narapidana dalam menerima remisi yang diatur
dalam peundang-undangan adalah sebagai berikut:
Prosedur pengajuan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-
Undangan oleh Lembaga Masyarakat, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala
cabang Rumah Tahanan Negara. Pengajuan Remisi dilakukan melalui Kepala Kantor
Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Keputusan Menteri Hukum dan
Perundang-Undangan tentang Remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak
Pidana.
Pemberitahuan itu disampaikan pada hari peringatan Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Mereka yang diberikan remisi
pada peringatan Proklamasi Kemerdekaa Republik Indonesia atau pada hari besar
keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana. Menteri Hukum dan
Perundang-Undangan mengkonsultasikan hal tersebut dengan Menteri Agama.93
Metode pencatatan remisi harus didasarkan pada bentuk remisinya dan dicatat dalam
daftar sendiri.94
Sedangkan Tahapan atau prosedur remisi yang dilaksanakan oleh Lembaga
Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang adalah sebagai berikut:
1. Sidang TTP (Tim Pengamat Pengawasan)
Sidang ini dilaksanakan oleh tim BIMASWAT (Bimbingan Kemasyarakatan
dan Perawatan) Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang. Sidang
93
Keppres RI No. 174 Tahun 1999 94
Keppres RI No. 174 Tahun 1999
79
ini dipimpin oleh Kepala Sub Seksi BIMASWAT. Narapidana yang akan mengikuti
sidang TPP ialah mereka yang tidak tercatat di buku letter F dan telah menjalani
pidana selama enam bulan atau lebih serta sudah di eksekusi oleh kejaksaan. Tim ini
akan memutuskan nama-nama narapidana yang akan diusulkan untuk meneriman
remisi.
2. Penyerahan kepada KALAPAS
Daftar nama narapidana yang memperoleh remisi, yang diperoleh dari sidang
TPP diserahkan kepada Kepala LAPAS. Kepala LAPAS bersama dengan tim
Register memeriksa kelengkapan berkas narapidana tersebut.
3. Penyerahan kepada KANWIL
Setelah semua kelengkapan berkas telah terpenuhi. Daftar nama narapidana
yang memperoleh remisi diserahkan kepada KANWIL Sumatera Selatan untuk
diproses lebih lanjut.
4. Penyerarahan kepada Kementerian Hukum dan HAM
5. Upacara pemberian remisi
Setelah penetapan nama narapidana yang memperoleh remisi, LAPAS akan
mengadakan upacara untuk memberikan selamat kepada narapidana yang
memperoleh remisi.
Dari penjelasan di atas penulis simpulkan bahwa prosedur dalam perundang-
undangan maupun yang diterapkan oleh Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas
IIA Palembang sudah bersesuain. Aturan di LAPAS dibuat dengan mengikuti
standar diperundang-undanagn dan menyesuaikan kondisi di LAPAS, sehingga
80
prosedur yang dilalui oleh narapidana tidak sulit dan tidak pula bertentangan dengan
perundang-undangan.
Dari syarat maupun prosedur dalam pemberian remisi yang ditetapkan
Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang, penulis mengambil
kesimpulan bahwa ketentuan untuk menerima remisi ini dapat dikatakan mudah. Hal
ini tampak dari observasi pengamat sendiri mengenai keadaan lingkungan Lembaga
Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang yang kondusif. Hal ini berdampak
dengan perilaku narapidana yang sebagian besar dapat berkelakuan baik. Senada
dengan apa yang diungkapkan penulis. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis
terhadap beberapa narapidana di Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA
Palembang. Mereka menyebutkan bahwa kondisi lingkungan di Lembaga
Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang sudah cukup baik.
Oleh karena prosedur maupun syarat-syarat dalam menerima remisi tergolong
mudah, banyak narapidana yang menerima remisi lebih dari sekali dalam setahun.
Hal ini memungkinkan dikarenakan macam remisi yang adapun beragam. Ada remisi
umum, remisi, khusus, serta remisi tambahan. Untuk dapat melihat gambaran
pemberian remisi tersebut, penulis gambarkan dalam tabel jumlah narapidana yang
mendapatkan remisi sesuai dengan jenis remisi yang didapatkan di Lembaga
Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang adalah sebagai berikut:
Tabel VI
Jumlah Remisi Narapidana Berdasarkan Jenisnya Tahun 2016 di Lembaga
Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang
No Macam Remisi Pembagiannya Jumlah Narapidana yang
memperoleh remisi
1 Remisi Umum Remisi 17 Agustus 159 Orang
2 Remisi Khusus 1. Remisi Natal 4 Orang
81
2. Remisi Idul Fitri 159 Orang
3. Remisi Nyepi 0
4. Remisi Waisak 1 Orang
5. Remisi Imlek 0
6. Remisi Anak 1 Orang
7. Remisi Sakit Belum Ada SK-nya
3 Remisi
Tambahan
Remisi Dasawarsa 1 Orang
Sumber:Data Diolah Dari Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA
Palembang Tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa jumlah narapidana yang
menerima remisi umum dan remisi khusus (remisi Idul Fitri) jumlahnya sama. Hal
ini dapat diindikasikan, bahwa yang menerima remisi umum maupun khusus adalah
narapidana yang sama. Menurut penjelasan oleh staf registrasi bahwa seoarang
narapidana dapat menerima remisi beberapa kali dalam setahun selama Ia memenuhi
ketentuan dalam menerima remisi. Beliau juga mengatakan, biasanya pengajuan usul
pemberian remisi itu, baik remisi umum, remisi khusus, maupun remisi tambahan
dilakukan serentak oleh petugas di Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA
Palembang.
Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa dalam menerima remisi tidak ada
syarat maupun prosedur khusus. Antara narpidana yang satu dan yang lain itu
dianggap sama. Hal ini sesuai dengan asas Hukum Pidana yaitu persamaan semua
orang di hadapan hukum (equality before the law) dan itu juga berlaku bagi seorang
narapidana pembunuhan. Maka dari itu seorang narapidana pembunuhanpun berhak
untuk menerima remisi jika Ia telah memenuhi syarat-syarat dalam menerima remisi.
82
Dalam kasus pembunuhan ini, seorang narapidana pembunuhan bahkan
mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan remisi. Kesempatan ini
mereka dapatkan, karena penjatuhan vonis pidana yang mereka dapatkanpun lebih
besar. Dengan kata lain dengan lebih lamanya mereka berada di LAPAS, maka
semakin besar pulalah kesempatan mereka untuk memndapatkan remisi. Hal itu
semua diungkapkan pula oleh 4 orang narapidana yang ditentukan penulis melalui
purposive sampling yaitu 2 orang narapidana pembunuhan dan 2 orang lagi adalah
narapidana penganiayaan.
Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ke empat narapidana
ini adalah:
1. Ida adalah narapidana kasus pembunuhan yang berusia 55 tahun. Ia
membunuh suaminya karena tidak tahan dengan perilaku suaminya yang
suka melakukan penganiyaan terhadap dirinya. Ida mengatakan bahwa ia
dijatuhkan pidana 8 tahun. Ida telah menjalani pidana selama 2 tahun dan
ia telah memperoleh remisi sebanyak 3 kali. Remisi pertama yaitu remisi
17 Agustus ia yang memperoleh remisi selama 3 bulan. Selanjutnya ia
memperoleh remisi khusus yaitu remisi hari raya Idul Fitri ia memperoleh
remisi selama 1 bulan. Terakhir ia memperoleh remisi dasawarsa yaitu
selama 3 bulan. Jadi jika ditotalkan ia mendapatkan remisi selama 7
bulan.
2. Martini adalah narapidana kasus pembunuhan yang berusia 19 tahun. Ia
membunuh tetangganya, hal ini dapat terjadi karena martini merasa
tersinggung dengan omongan yang diucapkan oleh tetangganya itu. Ia
83
dijatuhkan pidana selama 6 tahun. Martini telah menjalani masa pidana
selama 1 tahun 8 bulan. Martini mendapatkan remisi 17 Agustus selama 1
bulan dan ini untuk pertama kalinya ia mendapatkan remisi.
3. Ria susanti adalah narapidana kasus penganiayaan yang berusia 21 tahun.
Ia menganiaya adik kandungnya, karena tidak suka dengan tindakan
adiknya yang suka mengambil uangnya tanpa meminta terlebih dahulu. Ia
dijatuhkan pidana selama 1 tahun 2 bulan. Ria telah menjanani pidana
selama 5 bulan. Ia belum pernah memperoleh remisi. Menurut keterangan
yang ia berikan bahwa ia akan memperoleh remisi setelah ia menjalani
masa tahanan selama 6 bulan. Menurut perkiraannya ia akan memperoleh
remisi khusus yaitu remisi hari Natal.
4. Tuti adalah narapidana kasus penganiyaan yang berusia 22 tahun. Ia
adalah seorang pembantu ruumah tangga. Ia menganiaya majikan yang
seorang anak polisi, karena ia tidak suka dengan perlakuan anak
majikannya itu. Hal in terjadi karena anak majikannya itu, menuduhnya
mencuri. Ia dijatuhkan pidana selama 1 tahu 7 bulan dan telah menjalani
masa pidana selama 9 bulan. Ia telah memperoleh remisi yaitu remisi 17
Agustus selama 1 bulan.
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap keempat narapidana
tersebut. Mereka sepakat mengatakan bahwa seorang narapidana pembunuhanpun
berhak mendapatkan remisi karena menurut mereka hal ini sudah menjadi haknya
narapidana. Seorang narapidana pembunuhanpun berhak untuk mendapatkan remisi
karena mereka juga mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan diri.
84
Perbaikan diri yang mereka dapat lakukan di dalam LAPAS yaitu dengan
berkelakuan baik dan mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan di LAPAS
Perempuan Kelas IIA palembang. Sebagaimana hal-hal tersebut yang merupakan
syarat mutlak dalam memperoleh hak remisi.
Dengan demikian dari hasil observasi dan wanwancara yang penulis lakukan
di Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang. Penulis dapat
menyimpulkan bahwa seorang narapidana pembunuhan juga berhak mendapatkan
remisi. Hal ini sudah sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
174 Tahun 1999 dan yang dterapkan pula oleh LAPAS Perempuan Kelas IIA
Palembang dengan catatan mereka memenuhi syarat dalam memperoleh remisi yaitu:
1. berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku
baik yang diatur di dalam perundang-undagan maupun yang diterapkan di
dalam LAPAS serta ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan
LAPAS.
2. Telah menjalani pidana selama 6 bulan terhitung sejak masa tahanan
sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999
Pasal 14. Dalam waktu 6 bulan ini seorang narapidana harus
mempertahankan diri untuk berkelakuan baik.
3. Berbuat jasa bagi negara atau kemanusiaan, jasa yang diberikan dalam
bentuk perjuangan untuk kelangsungan hidup negara dan melakukan
perbuatan yang bermafaat bagi manusia. Adapun contohnya adalah
dengan menghasilkan karya, menanggulangi bencana alam, menjaga
keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS.
85
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Terhadap
Narapidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas
IIA palembang
Sebagaimana dengan pembahasan pertama, untuk dapat membahas
bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Terhadap Narapidana
Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA palembang. Ada
baiknya penulis kemukakan syarat-syarat untuk memperoleh remisi yang diterapkan
LAPAS yaitu sebagai berikut:
1. berkelakuan baik
2. Telah menjalani pidana selama 6 bulan
3. Telah ada Eksekusi dari Kejaksaan
Dari penjelasan di atas, bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan akan
mendapatkan pengurangan masa hukuman, dengan syarat mereka telah memenuhi
kriteria-kriteria dari pada syarat-syarat yang ditentukan oleh Keputusan Presiden dan
Keputusan Menteri. Adapun syarat-syarat yang diperuntukkan bagi pelaku
pembunuhan agar mereka dapat merasakan pengurangan masa tahanan adalah,
berkelakuan baik, masa tahanan sudah mencapai 6 bulan, telah ada eksekusi dari
kejakasaan.
Dengan syarat itu mereka akan mendapatkan remisi, sebagaimana yang sudah
ada Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri. Sebagaimana dalam Islam sendiri
al-Qur’an telah menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama
dan mereka mau menyadari perbuatannya, dalam artian mereka mau kembali ke jalan
86
Allah dan Allah akan menerima taubat mereka selagi mereka mau mengakui
kesalahan mereka.
Surah asy-Syura ayat 40 menjelaskan tentang seharusnya setiap perbuatan
harus ada balasannya akan tetapi untuk memaafkan dan memberikan kesempatan
seseorang untuk merubah dirinya itulah yang lebih baik karena Allah membenci
orang-orang yang selalu melakukan kedzaliman. Dan seharusnya balasan suatu
kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengan kejahatan itu. Akan tetapi Pemberian
remisi yang dikemukakan oleh menteri kehakiman dan menteri hukum sebagai
anjuran kepada seseorang yang melakukan kejahatan diberikan kesempatan,
melakukan perbuatan yang biasa merubah dirinya sendiri, agar setelah mereka keluar
dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat. Allah sendiri
menerima taubat seseorang yang ingin kembali ke jalan Allah, sebagimana telah
diterangkan dalam surah Al-Furqan ayat 70 yaitu sebagai berikut:
حسىت وما ن هللا سفى ساسحيما ءال مه وءا مه وعمو عمال صيحا فاء هءك يثذ ه هللا سءا وحم
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang yang menyesali perbuatannya,
bertekad untuk tidak mengulanginya serta bermohon ampun kepada Allah, tidak
mengulagi perbuatan yang pernah ia lakukan, kalau semua itu telah mereka penuhi
niscaya Allah akan mengampuni mereka sehingga mereka terbebaskan ancaman
siksa bahkan akan diganti oleh Allah dosa-dosa mereka dengan kebajikan. Dan
diteruskan ayat seterusnya yakni ayat 71yaitu:
و مه وا ب عمو صيحا فاء و, يتى ب ءىي هللا مىتا يا
Bahwasannya Allah akan memberikan keanugerahannya taufiq dan hidayah,
sehingga dari saat ke saat niat dan tekatnya untuk mendekat kepada Allah semakin
87
kukuh dan amalnya akan semakin baik dan bertambah. Di samping itu juga dalam
surat al-Ma'idah dijelaskan, meskipun seseorang pernah melakukan perbuatan pidana
atau kejahatan terhadap orang lain dan mereka mau menjalankan pidananya
sebagaiman mestinya pidana yang mereka terima dan mereka mau memperbaiki diri,
maka Allah menerima taubatnya karena Allah maha Pemurah lagi maha Penyayang
Q.S al-Ma'idah ayat 39 sebagai berikut:
فمه تا ب مه تعذ ظيم, وءصيح فاءن هللا يتى تعيي, ءن هللا غفى ساسحيم
Diteruskan dengan Q.S an-Nisa' ayat 17, di situ juga menerangkan bahwasanya
ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama berkat
kebodohannya, dalam artian karena sangat marah, panik, emosi, dorongan hawa
nafsu, dan sebagainya, meskipun seperti itu kalau mereka mau menyadari dan
melakukan hal yang terbaik setelah melakukan itu Allah pasti akan memutuskan hal
yang terbaik pula bagi mereka karena Allah Maha Bijaksana.
ءوما ا وتى ت عيي هللا ىيز يه تعيى ن اىسىء وخهي ثم يتى تى ن مه قش ية فاء وهءك يتى ب هللا عييحم ا وما ن هللا
عييما
Dari semua keterangan di atas telah dijelaskan bahwasannya setiap kita
melakukan tindakan, entah itu tindakan terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain
sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu kemanfaatan dari perbuatan itu. Semisal,
ketika menentukan putusan hukuman terhadap orang yang bersalah, kita harus
memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk merubah segala perbuatan
mereka yang meresahkan masyarakat, seperti dorongan untuk meninggalkan
perbuatannya atau kalau toh mereka terkena hukuman pidana, maka bagi penegak
hukum harus memberikan mereka kesempatan untuk melakukan kebaikan seperti
88
misalnya lembaga pemasyarakatan yang telah menaungi para narapidana untuk
merubah kehidupannya agar setelah mereka keluar dari lembaga tersebut mereka
dapat diterima oleh masyarakat, meskipun orang itu pernah melakukan pebuatan
pidana.
Sanksi pidana dilahirkan sebagai salah satu upaya untuk tercapainya tujuan
dari hukum tersebut yaitu kemaslahatan yang menyeluruh bagi masyarakat. Pidana
atau sanksi baik di hukum positif dan hukum Islam diterapkan meskipun dalam
prakteknya tidak disenangi oleh yang tertimpa pidana tersebut. Melihat kondisi
seperti ini maka pidana tersebut harus mempunyai nilai yang baik dan ideal antara
lain:
1. Harus mampu mencegah seseorang melakukan maksiat atau mempunyai
fungsi prefentif dan mampu menjerakan setelah perbuatan.
2. Memberikan hukuman kepada seseorang bukan berarti membalas
dendam melainkan demi kemaslahatan.
3. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang tidak terjatuh
kepada kejahatan.
4. Hukuman digambarkan sebagai sugesti agar orang tidak melakukan
kejahatan.
Dari adanya hukuman di atas, menurut hukum pidana Islam, hukuman
tersebut sangatlah ideal bagi pelaku yang melakukan tindak pidana karena sudah
sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Akan tetapi dalam Islam juga mengenal
konsep pemaafan dalam mengganti pidana terhadap seseorang yang telah melakukan
kejahatan. Menurut Abdul Qadir Audah pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya
89
hukuman, baik pemaafan itu diberikan si korban atau walinya, atau Ulil Amri akan
tetapi pemaafan itu bukan sebab umum gugurnya hukuman, melainkan sebagai sebab
khusus gugurnya hukuman pada setiap jarimah selain jarimah hudud.
Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad memaafkan adalah memaafkan
qisas atau diyat tanpa imbalan apa-apa. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Abu
Hanifah pemaafan terhadap diyat itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku atau
terhukum. Jadi menurut kedua ulama’ terakhir ini pemaafan adalah pemaafan qisas
tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan diyat itu, bukan pemaafan, melainkan
perdamaian. Orang yang berhak memaafkan qisasadalah orang yang berhak
menuntutnya.
Penjelasan tersebut memberikan, bahwa pemaafan adalah salah satu hapusnya
hukuman qisas, dan yang berhak memaafkan adalah ahli waris. Sedang Ulil Amri
atau hakim dapat memaafkan kalau itu ada kemaslahatannya. Adapun sebagai
dasarnya Q.S al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:
ياء يها اىذ يه ءامىىا متة عيينم اىقصا ص في اىقتيي اىحش وىعخذ تا ىعثذ واالء وثي تا االءوثي, ومه عفي ى,
ذد ر ىل في مىاءخي شيءىفاتثا ىمعشوف وءيءاءىي تا ء حمه ر ىل تخفيف مه, ستنم وسحمح, فمىاعتذ ي تع
,عزابءىيم
Dari dalil di atas bahwa qisas adalah suatu alternatif, yaitu bahwa seseorang
yang melakukan pembunuhan dapat dimaafkan dengan ganti rugi (diyat), atausama
sekali tanpa diyat. Artinya pembunuh dimaafkan secara mutlak. Namun demikian
Ulil Amri (penguasa) dapat memberi hukuman. Apabila si Ahli waris memaafkan
dengan cuma-cuma tanpa diyat, atau si ahli waris itu anak kecil atau gila, maka
hakim berhak memberikan hukumannya tergantung kepada kemaslahatan umum.
90
Sayyid Sabiq menambahkan, dalam kitabnya, Fiqh Sunnah, alternatif
memberikan ampunan atau hukum qisas penentuannya diberikan kepada wali si
terbunuh. Mereka adalah ahli waris si terbunuh, bilamana mereka menghendaki
boleh menuntut hukuman qisas atau memberi ampunan, seandainya ada dari salah
satu di antara mereka memaafkan maka gugurlah qisas itu, sebab ia adalah
merupakan salah satu dari ahli waris yang tidak terpisah dari anggota lainnya.
Pemaafan ini merupakan konsep yang paling baik. Jika dipandang dari
nilaiihsan terhadap sesama manusia konsep ini sangatlah ideal, jika kondisi
masyarakat tersebut sudah sangat berbudaya hukum dan taat hukum. Para ulama’
sepakat bahwa pemaafan lebih utama dari pada menuntutnya. Sebagai dasar
pemikiran bahwa Allah pun menganggap pemaafan lebih mulia dari pada penjatuhan
sanksi dalam surat al-Maidah ayat 45 sebagai berikut:
فمىتصذ قات, فهىومفا سجى
Disamping itu, ada satu h}adis| yang diriwayatkan oleh Anas Ibn
Malikberkata bahwa setiap ada perkara qisas yang dilaporkan kepada Rasulullah
beliau selalu memerintahkan orang-orang yang akan melakukan qisas tersebut untuk
memaafkan.Dan dalam surat asy-Syura ayat 40 juga menjelaskan. Dan seharusnya
balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengan kejahatan itu. Maka
barang siapa memaafkan, yakni sedikitpun tidak menuntut haknya, atau mengurangi
tuntutannya sehingga tidak terjadi pembalasan yang serupa itu, lalu menjalin
hubungan yang harmonis dan berbuat baik terhadap orang yang pernah
menganiayanya secara pribadi, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-
91
orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah sangat
membenci orang-orang yang selalu berbuat kezaliman dimuka bumi.
Dalam keterangan pada ayat diatas sebagai anjuran untuk kita agar selalu
memaafkan dan berbuat baik itu, tujuannya adalah agar tidak terjadi pelampauan
batas atau penempatan sesuatu bukan pada tempatnya, karena perbuatan yang
sedemikian itu sangat dibenci oleh Allah. Sebenarnya kalau kita sadar pemaafan
tersebut akan lebih menyentuh psikologis kepada pelaku kejahatan dari pada
penjatuhan sanksi. Dengan pemaafan tersebut pelaku akan berpikir betapa mulianya
kasih Allah yang memberikan melalui si korban atas keluarganya, meskipun akan
melihat betapa agungnya perbuatan tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan, pemberian remisi di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA palembang telah sesuai dengan apa
yang diamanahkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Hal ini sesuai dengan unsur
pemaafan, yang mana permerintah seolah-olah telah memberikan maaf kepada
pelaku terhadap kasus pidana yang dilakukannya dalam hal ini adalah kasus
pembunuhan. Pemaafan ini diberikan karena pelaku telah melakukan perbuatan baik
yang memenuhi unsur-unsur seseorang untuk dimaafkan atas kesalahan yang
dilakukannya. Hal ini telah sesuai dengan aturan di dalam Al-Quran dan Al-Hadist.
Unsur pemaafan ini tujuan akhirnya adalah untuk kemaslahatan bersama,
yang mana pemerintah berupaya untuk meningkatkan keamanan dan ketentraman
masyarakat. Melalui pemberian remisi, setiap orang sekalipun ia seoarang narapidana
pembunuhan akan merasakan keamanan dan ketentraman. Dengan demikian rasa
92
keadilan dapat dirasakan oleh setiap orang melalui pemberian kesempatan berbuat
baik kembali. Maka dari itu narapidana dapat kembali ke jalan Allah SWT.
93
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari urian pokok masalah di atas maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Adapun prosedur pemberian remisi yang diberlakukan oleh Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang adalah sebagai berikut:
a. Sidang TTP (Tim Pengamat Pengawasan) yaitu sidang yang
dilaksanakan untuk memutuskan nama-nama narapidana yang akan
diusulkan untuk memperoleh remisi.
b. Penyerahan daftar nama narapidana yang memperoleh remisi kepada
Kepala LAPAS
c. Penyerahan daftar nama narapidana yang memperoleh remisi kepada
KANWIL
d. Penyerarahan daftar nama narapidana yang memperoleh remisi kepada
Kementerian Hukum dan HAM
e. Upacara pemberian remisi yaitu upacara yang sengaja dilaksanakan
sebagai wujud peresmian narapidana dalam memperoleh remisi.
2. Ditinjau dari Hukum Islam, pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA palembang telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di
dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Hal ini sesuai dengan unsur pemaafan, yang
ada di dalam Islam yang tujuannya akhirya adalah untuk kemaslahatan
bersama, agar narapidana kembali ke jalan Allah SWT.
93
94
B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:
1. Pemerintah diharapkan memperbaiki fasilitas LAPAS. Dalam hal ini,
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebaiknya memperhatikan
kembali kondisi LAPAS khususnya fasilitas LAPAS Perempuan Kelas IIA
Palembang. Misalnya dengan menambah jumlah kamar, memerluas ruang
ibadah, dan memperluas ruang belajar.
2. Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebaiknya menambah jumlah
petugas LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang. Mengingat jumlah
narapidana yang ada di dalam LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang telah
melebihi kapasitas yang ada sehingga jumlah petugas ada yang dirasa tidak
cukup untuk mengurus segala susuatu yang ada di lapas.
3. Sebagaimana yang kita ketahui Al-Quraan dan Al-Hadist merupakan sumber
hukum yang kebenaraanya tidak diragukan lagi. Oleh karena itu dalam
Pemberian remisi kepada narapidana sebaiknya mengadaopsi pada Hukum
Islam yang sesuai dengan Al-Quraan dan Al-Hadist, sehingga maksud dan
tujuan pemberian remisi tersebut yaitu membuat Narapidana dan Anak Pidana
bertobat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi tercapai dan diterima di
masyarakat.
95
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Al-Karim
Al-Banna, Jamal. Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqh Moderat
(Jakarta: Erlangga, 2008)
Adi, Rianto. Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010)
Ali, Zainuddin. Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:
Sinar Grafika, 2015)
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
Arifin, Zaenal . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada
Narapidana ” (Sripsi Sarjana: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
Hadikusuma, Hilman. Bahasa Hukum Indonesia (Bandung: P.T.Alumni, 2005)
Hamzah , Andi. KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
Hamzah, Andi. Terminologi Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
Huda, Chairul. dari „tiada pidana tanpa kesalahan‟ menuju kepada „tiada
pertanggung jawaban tanpa kesalahan (jakarta: Kencana, 2013)
Irfan, Nurul dan Masyrofah. Fiqh Jinayah, (Tangerang Selatan:Amzah, 2012)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999
Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:
M.04-HN.02.01 TAHUN 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana
Dan Anak Pidana
Keputusan Menteri Kehakima Repub;ik Indonesia Nomor.04.NH.02.01 Tanggal 4
Mei 1998 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor
Tubuh Dan Darah
Lasiyo, “Pemberian Remisi Terhadap Koruptor Dalam Sudut Pandang Fiqh Jinyah”
(Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011)
Misnawati, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Bebas Tidak Murni Dalam
Tindak Pidana Pencuria Yang Dilakukan Oleh Pembantu Rumah Tangga
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 653k/Pld/2011” (Skripsi Sarjana
UIN Raden Fatah Palembang, 2014)
95
96
Muslich, Ahmad Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah.
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
Prakoso, Djoko. Masalah Pemberian Pidana Dalam Teoridan Praktek Peradilan
(jakarta: Ghalia Indosesia, 1984)
Prakoso, Djoko dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Megenai
Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini (Jakrata: Ghalia Indonesia,
1985)
Prakoso, Djoko. tindak Pidana Penerbangan di Indonesia (jakarta: Ghalia Indonesia,
1983)
Pramana, Aditya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada
Koruptor” (Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2012)
Soekanto, Soerjono. Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris (Jakarta: Ind-
Hill Co, 1990)
Sugiarto,Umar Said. Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,
2011)
Surat Interuksi Kepala Dektorat Permasyarakatan No. J.H.G8/506 Tanggal 17 Juni
1964
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
Wibowo, Dimas Hario Wibowo,“Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap
Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I
Semarang” UNNE Law Jaurnal [Online], Volume 2 Number 1 (2013)
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan (Jakrta: Sinar Grafika, 2000)
Yusuf, Imaning. Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam (Palembang: Rafah Press, 2009)
Yusuf , Imaning. “Pembunuhan dalam perspektif Hukum Islam” Nurani [Online],
Volume 13 Number 2 (2013)
97
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Biodata Pribadi
Nama : Ita Sapitri
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Febuari 1994
Alamat : Jl. Harapan 1 RT.026 RW.06 N0.131 Kelurahan
Silaberanti Palembang
Warga Negara : Indonesia
Nama Orang Tua
Ayah : Satar
Ibu : Fatimah
Riwayat Pendidikan
1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 96 Palembang 2006
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 15 Palembang 2009
3. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (SMA) NEGERI 15 Palembang 2012
