Permendiknas No 13 Tahun 2012

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG

PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan

ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian, maka Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu

di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan


3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2797);

www.bphn.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang

Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai

Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 24); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang

Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4332);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

www.bphn.go.id


Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan



Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan

Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 34);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan


17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I

Kementerian Negara;

www.bphn.go.id

20. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 Tanggal 16

Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksana Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;

21. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun mengenai

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Presiden 59/P Tahun 2011;

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009

tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Rektor/Ketua/Direktur/ Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

(1) Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan

kegiatan administrasi kepegawaian.

(2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi

kepegawaian dengan ketentuan: a. pejabat yang menerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian

atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan

b. pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya.

Pasal 2

(1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk

melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian. (2) Delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pelimpahan sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan:

a. pejabat yang menerima delegasi wewenang menandatangani keputusan kepegawaian atas nama sendiri; dan

www.bphn.go.id

b. pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat memberikan

wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk pemberian kuasa, tetapi tidak dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk

delegasi wewenang.

Pasal 3

Spesimen tandatangan dan paraf pejabat yang diberi kuasa dan delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1),

ditetapkan oleh pemimpin unit kerja masing-masing.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat

Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 412

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional, TTD.

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP196108281987031003

www.bphn.go.id

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN

PEMBERIAN KUASA

1. Sekretaris Jenderal a. Kemdikbudb.c.d.

e.

f.

g.1.2.3. III/c ke bawah4.

5.a

NOMOR 13 TAHUN 2012

Pembentukan panitia seleksi pengadaan CPNS

Kepala Biro Sekretaris Lembaga atau jabatan lain yang setingkat di

DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANG

Menetapkan Keputusan :Pengendalian terhadap Perencanaan Pengadaan PNS

Melaksanakan pelantikan pejabat eselon IV dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Unit Utama apabila pejabat yang berwenang berhalangan tetap atau belum diangkat pejabat eselon I yang definitif

Pengangkatan menjadi CPNS

Menandatangani pengumuman kelulusan seleksi CPNS

PEJABAT YANG BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN

Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan :

Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS

Melaksanakan pelantikan pejabat eselon III, IV dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan

Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun

Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS

NO

TENTANG

a.

b.

c.

d.

e.f.

g.

6. IV/e ke bawah7.8. IV/b ke bawah9. IV/e ke bawah

a)b)c)d)e)

f)g)h)i)j)

k)

l)

Kepala Balai

Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas

Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri

Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu

Penugasan PNS sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang menduduki jabatan eselon III

Perbantuan atau dipekerjakan

Pemberhentian dari Jabatan Negeri

Peninjauan masa kerja

Kepala Biro, Sekretaris Lembaga atau jabatan lain yang setingkat di lingkungan Universitas/Institut

dalam/antar unit kerja

Penugasan PNS yang pindah dari instansi lain

Penarikan kembali dari perbantuan

Bagi PNS dalam hal :

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat, dan jabatan lain yang setingkat di lingkungan Unit Utama dan pusat-pusat di Kementerian

Kenaikan pangkat

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan lain yang setingkat dengan itu di lingkungan Unit Utama apabila pejabat yang berwenang berhalangan tetap atau belum diangkat pejabat eselon I yang definitif

Kepala Bagian atau jabatan yang setingkat di lingkungan Sekolah Tinggi/Politeknik/Kopertis

Alih tugas/alih fungsi

Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali dari cuti diluartanggungan negara

Pengangkatan kembali

Pemberhentian dari Jabatan Organik

Pengaktifan/mempekerjakan kembali

Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan jabatan lain yang setingkat pada Sekretariat Jenderal dan Pusat-Pusat di Kementerian

m)n)o) Pemberian tunjangan tugas belajar

disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas

Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajarPemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman

1www.bphn.go.id

DI LINGKUNGAN BAGI PNS GOL/RUANGPEJABAT YANG

BERWENANG JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKANNO

p)q) IV/e ke bawahr)

10. 1) eselon II, III 2) Fungsional tertentu / umum IV/d ke bawah

11a) IV/b ke bawahb)c)

12. III/c ke bawah13.

a)1) IV/a s.d IV/e

2)

3) III/d ke bawah

4)

5) IV/e ke bawah

b)1) IV/a s.d IV/e

Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan

Karena tidak cakap jasmani dan atau rohaniKarena hilang

Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS

Pemberian tunjangan cacatPenetapan status kepegawaian

Pemberhentian dengan hormat :Atas permintaan sendiri

Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri

Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :PNS yang :

Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya

Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya

Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional

Istri PNS yang :

2)

3) III/d ke bawah

c) IV/e ke bawah

d)

e)14.

h.1.

a) IV/e ke bawahb)c)

2. IV/e ke bawaha)b)

c)d)

3. 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala di lingkungan Sekretariat Jenderal

Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi eselon I, Kepala Biro, Kepala Pusat di Kementerian, dan fungsional tertentu untuk Jenjang Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal, Rektor, Koordinator dan Sekretaris Pelaksana pada Kopertis, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik Negeri

Persetujuan pindah instansi

Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda

Atas gugatan perceraian

Karena hilang

Surat keterangan :

lainnyaMenerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya

Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan ikatan dinas setelah selesai tugas belajar

Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami

Surat pernyataan :

Penyesuaian gaji pokok di lingkungan Sekretariat JenderalMenandatangani :

Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri

Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan

PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala DaerahPNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah

PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu

5.6. IV/e ke bawah

p g j g g

Surat usul mutasi kepegawaian dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang :

Surat usul mutasi kepegawaian kepada Presiden

2www.bphn.go.id



a)b)c)d)e) Kenaikan pangkat pengabdianf) Kenaikan pangkat anumertag)h)i)

j)

k)l)m)

2. Kepala Biro a.Kepegawaian b.

c.d.

1. III/c ke bawah2.

3. IV/c ke bawah4.5. IV/b ke bawah6. IV/c ke bawah

a.b.c.

Perbantuan atau mempekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan

Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNSMenandatangani pengumuman penerimaan CPNS

Menetapkan keputusan :Menandatangani pengumuman kelulusan seleksi CPNS

Kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer

Pindah instansi


Pengangkatan kembali


Perbantuan atau mempekerjakan

Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Pengaktifan kembaliPengangkatan kembali

Kenaikan pangkat

Kenaikan pangkat pilihan atau reguler

Penetapan status kepegawaian Pemberian tunjangan cacat



Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti diluartanggungan negara


Penugasan PNS sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri


d.e.

f.g.h.i.j.

k.

l.

m.n.o.p.q.

7. 1) eselon III, IV 2) fungsional tertentu / umum IV/b ke bawah

8.a) IV/a ke bawahb)c) IV/a ke bawah

9. III/c ke bawah10.

a)1) IV/a s.d IV/c

2)


Pemberhentian dengan hormat :

Penetapan status kepegawaian Pemberian tunjangan cacat

Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar

Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerjaAlih tugas/alih fungsi

Pengaktifan kembali


Atas permintaan sendiriKarena tidak cakap jasmani dan atau rohaniKarena hilang


Pemberhentian dari Jabatan Negeri

Pemberian tunjangan tugas belajar

Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tungguPemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti diluartanggungan negara

Peninjauan masa kerjaPemberhentian dari Jabatan Organik


Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial

Pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman

3) III/d ke bawahDuduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya

3www.bphn.go.id



4)

5) IV/b ke bawah

b)1) IV/a s.d. IV/c

2)

3) III/d ke bawah

c) IV/c ke bawah

d)

e)e.

1. IV/c ke bawaha)b)

2. IV/c ke bawaha)b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah

dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda

Atas gugatan perceraianSurat Keterangan :

Persetujuan pindah instansi



Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional

Karena hilang

Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnyaMenerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya

Menandatangani :Surat pernyataan :

Isteri PNS yang :


c)d)

3.4.

a) IV/c ke bawahb)c)d)e)f)g)h)i)j)

k)l) III/c ke bawah

m)

n) IV/c ke bawaho)p) IV/e ke bawah

3. Kepala Bagian pada a.Biro Kepegawaian 1. III/c ke bawah

2.

3. III/d ke bawaha)


Penetapan status kepegawaian


Permintaan kartu isteri /suami/kartu PNS elektronik




Kenaikan pangkat anumerta

Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar


Kenaikan pangkat pengabdian



Pemberian tunjangan cacat

Pemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti diluartanggungan negara


Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Surat usul mutasi kepegawaian dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang :

Pindah instansi



pengaktifan kembaliPengangkatan kembali

Menetapkan keputusan :


b)c) Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/

antar unit kerja


4www.bphn.go.id



d)e)f)g)h)i)j)

k)

l)m)

n)o)p)q)

r)a)b)c)

s)t)

b.

a) IV/a ke bawahb)c)d)e)

Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu

Pemberian tunjangan tugas belajarPemberian tunjangan cacat

Karena tidak cakap jasmani dan/atau rohaniKarena hilang

Pemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali setelah cuti di luar tanggungan negaraPemberhentian dengan hormat :

Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar







Pemberian tunjangan belajar

Pengaktifan kembali

Penarikan kembali dari perbantuanPengangkatan kembali

Kenaikan pangkat pengabdianKenaikan pangkat anumerta

Atas permintaan sendiri


Menandatangani surat usul mutasi kepegawaian dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang :

Pindah instansi

pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman


e)f)g)h)i)

j) III/c ke bawahk)

l) IV/a ke bawahm)

4 Kepala Subbagian pada BiroKepegawaian a. III/c ke bawah

b.

c.d.e.f.g.

h.

5 Kepala Biro a. Sekretariat Umum 1. III/c ke bawah Jenderal

2. IV/c ke bawah3. IV/b ke bawah

4. IV/b ke bawaha)

1) IV/a s.d IV/c


Kenaikan pangkat pengabdian






Kenaikan pangkat anumerta


Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti diluartanggungan negara

Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan


Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :


Kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militerPeninjauan masa kerja


Pengangkatan CPNS menjadi PNS Menetapkan keputusan :

Pemberian perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali setelah cuti diluartanggungan negara

Menandatangani surat usul dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang :

PNS yang :

Permintaan kartu isteri/kartu suami PNS/kartu PNS elektronik


Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi PNS yang tidak memiliki jabatan

sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya

5www.bphn.go.id



2)

3) III/d ke bawah

4)

b)1)

2)

3) III/d ke bawah

c) IV/c ke bawah

d)

e)5. 1) eselon IV

2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah

6. IV/e ke bawahb.

Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya

Isteri PNS yang : Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya

Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan

Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatanPenyesuaian gaji pokok



Menandatangani :

Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan

Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial

1.a)

b) IV/c ke bawahc)

2.a) IV/c ke bawahb)

c)d)

e)

3.4. IV/e ke bawah

6. Inspektur Jenderal a. Inspektorat Jenderal

b.

c.1. III/c ke bawah2.

3. IV/e ke bawah4.

a)1) IV/a s d IV/e

Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda

Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan

Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar

Surat keterangan :Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS



Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala

Melaksanakan pelantikan pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan

Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit



Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang setingkat dengan itu

Surat pernyataan :

Duduk sebagai pengurus penasehat atau pelindung dalam badan

Atas gugatan perceraian bagi PNS

Pelaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah


PNS yang :Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :

1) IV/a s.d. IV/e2)

Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi

6www.bphn.go.id



3) III/d ke bawah

4)

b)1) IV/a s.d IV/e

2)3) III/d ke bawah

c) IV/c ke bawah

d)

e)5.6. 1) eselon III, IV 7. IV/e ke bawah

c.1. IV/e ke bawah

a)b)c)

Penyesuaian gaji pokok


Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiriPNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu

PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah

Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS

PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Menandatangani :

Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih Surat pernyataan :

Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS


Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan

Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan

Isteri PNS yang :Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya

c)2.

a) IV/e ke bawahb)

c)d)

e)

3. IV/c ke bawah4. IV/e ke bawah

7. Sekretaris Inspektorat Jenderal

a.

b.1. III/c ke bawah2. IV/c ke bawah

3.4. IV/c ke bawah

a)1) IV/a s.d IV/c

2)

3) III/d ke bawah

4)

b)1) IV/a s.d IV/c



Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan

Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau



Isteri PNS yang :

Surat keterangan :


PNS yang :Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan


Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah


Atas gugatan perceraian Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/dudaPemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami


Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum


mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya

7www.bphn.go.id



2)

3) III/d ke bawah

c) IV/b ke bawahd)

e)5. 1) eselon IV

2) fungsional tertentu / umum IV/a

6. IV/e ke bawah

b.1.

a)

b) IV/c ke bawahc)


c)d)


PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan


Menandatangani :

Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang

Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil

Surat keterangan :

Surat pernyataan :



Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda

Atas gugatan perceraian bagi PNS


Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya

Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah



e)

3.4. IV/e ke bawah

8. Direktur Jenderal a. Direktorat Jenderal

b.

c.1. III/c ke bawah2. IV/c ke bawah3.

4. IV/e ke bawah

5.a)

1) IV/a s.d. IV/e

2)

3) III/d ke bawah

4)

b)1) IV/a s.d. IV/e



dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan

Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan lain yang setingkat dengan itu



Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil



PNS yang :


Isteri PNS yang :





mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya

8www.bphn.go.id



2)

3) III/d ke bawah

c) IV/c ke bawah

d)

e)6. 1) eselon III, IV

2) fungsional tertentu / umum IV/b

7. IV/e ke bawah

c.1.

a)

b) IV/e ke bawahc)

2.a) IV/e ke bawahb)d)e)

3. IV/c ke bawah




Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah

Surat keterangan :

Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah

Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Kepala Pusat dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan Jenjang Utama ke bawahMelaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajarMelaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS






Surat pernyataan :


Menandatangani :

Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang

4. IV/e ke bawah

9. Sekretaris Direktorat Jenderal

a.

b.1. III/c ke bawah2. IV/b ke bawah3.

4. 1) eselon IV 2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah

5.a)

1) IV/a s.d. IV/c

2)

3) III/d ke bawah

4)

b)1) IV/a s.d. IV/c

2)

3) III/d ke bawahMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus

melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah

Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerjaPemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan


Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan

Istri PNS yang :





Pengangkatan CPNS menjadi PNS


PNS yang :Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :

atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan

9www.bphn.go.id



c) IV/b ke bawah

d)

e)6 IV/e ke bawah

c.1.

a)

b) IV/c ke bawahc)


c)d)

e)

3. IV/b ke bawah4. IV/e ke bawahSurat pemberitahuan kenaikan gaji berkala




Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, Kepala Lembaga, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan


Menandatangani :

Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda

Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar

Surat pernyataan :

Atas gugatan perceraianSurat keterangan :


Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya



10. Kepala Badan a Badan

b


3. IV/e ke bawah4.

a)1) IV/a s.d. IV/e

2)

3) III/d ke bawah

4)

b)1) IV/a s.d. IV/e

2)

3) III/d ke bawah

c) IV/c ke bawah



PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan di i b i C l K l D h/W kil K l D h

Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit


Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnyaMenerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan


Isteri PNS yang :

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang setingkat dengan itu





d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah

diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

10www.bphn.go.id



e)5.6. 1) eselon III, IV

2) fungsional tertentu / umum IV/b ke bawah

7. IV/e ke bawah

d.1.

a)

b) IV/e ke bawahc)

2.a) IV/e ke bawahb)

c)d)

e)


Atas gugatan perceraian Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda



Surat Pernyataan :


Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNSSurat keterangan :







Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Badan, Kepala Pusat, dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah

penyesuaian gaji pokok

Menandatangani :

11. Sekretaris Badan a.

b.1. III/c ke bawah2. IV/c ke bawah

3.a)

1) IV/a s.d. IV/c

2)

3) III/d ke bawah

4)

b)1) IV/a s.d. IV/c

2)

3) III/d ke bawah

c) IV/b ke bawah

d)

Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum







PNS yang :Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya



Isteri PNS yang :

Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya



e)4.

PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri

11www.bphn.go.id




6. IV/e ke bawahb.

1.a)

b) IV/c ke bawahc)

2a) IV/c ke bawahb)

c)d)

e)

3. IV/b ke bawah4. IV/e ke bawah

12. Kepala Bagian a.Hukum dan 1. III/a ke bawahKepegawaian 2.

b

Menandatangani surat pernyataan :



Atas gugatan perceraianSurat keterangan :




M d t i t k t t l h l k k t b l j d tid k

Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Balai, Kepala Kantor dan Kepala Subbagian, dan bagi jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah

Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami







b.

13. Rektor Universitas/Institut

a. Universitas/ Institut

b. III/c ke bawah


3.

4. IV/e ke bawah

5.a)

1) IV/a s.d. IV/e

2)

3) III/d ke bawah

4)

b)1) IV/a s.d. IV/e

2)


Isteri PNS yang :


PNS yang :

Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon II ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan



Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah Menetapkan keputusan :

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan perguruan tinggi



Menandatangani surat keterangan telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan

Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnyaMenerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan jabatan lain yang setingkat dengan itu

milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya

12www.bphn.go.id



3) III/d ke bawah

c) IV/e ke bawah

d)

e)6.7. 1) eselon II, III

2) fungsional tertentu / umum IV/d ke bawah

8. IV/e ke bawahd.

1.a)

b) IV/e ke bawahc)


c)d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah

dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah


Penyesuaian gaji berkala

Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat eselon II, dan pejabat fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah

Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/dudaPemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami



Atas gugatan perceraian Surat keterangan :


Menandatangani :

memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan



Surat pernyataan :

e)

3. 4. IV/e ke bawah

14. Pembantu Rektor/sebutan lain

a.

yang setingkat yang menangani bidang administrasi

b.

c.1. III/c ke bawah2. IV/c ke bawah

3.a)

1) IV/a s.d.IV/c

2)

3) III/d ke bawah

4)

b)1) IV/a s.d. IV/c

2)


Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon II ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah apabila pemimpin perguruan tinggi berhalangan tetap atau belum diangkat yang definitif

yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar

PNS yang :Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya


surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala

Menetapkan keputusan :Pengangkatan CPNS menjadi PNS



Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan

Isteri PNS yang :


Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnyaMenerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya

3) III/d ke bawahMemiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan

suaminya

13www.bphn.go.id



c) IV/c ke bawah

d)

e)4.5. 1) eselon III, IV


6. IV/e ke bawahd.

1.a)

b) IV/c ke bawahc)


c)d)

e)


Menandatangani :Penyesuaian gaji berkala



Surat keterangan :

Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, pejabat eselon III dan eselon IV, dan pejabat fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah




Surat pernyataan :






e)

3. 4. IV/e ke bawah

15. Kepala Biro/Sebutan a.lain yang setingkat 1. III/b ke bawahyang menangani bidang

2. IV/a ke bawah

kepegawaian 3.a)

1) IV/a dan IV/b

2)

3) III/d ke bawah

4)

b)1) IV/a dan IV/b

2)

3) III/d ke bawah

c) IV/a ke bawah

d)








PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota


Isteri PNS yang :


Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnyaMemiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya



e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu

dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah

14www.bphn.go.id





b.1.

a)

b) IV/a ke bawahc)

2.a) Atas gugatan perceraian IV/a ke bawahb)

c)d)

e)


16 Kepala Bagian a




Surat keterangan :







Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi eselon III dan eselon IV, dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Muda ke bawah


Surat pernyataan : Menandatangani :



16. Kepala Bagian a.yang menangani 1. III/a ke bawahbidang kepegawaian 2.

b.

17. Ketua Sekolah Tinggi a. Sekolah Tinggi

b.


3.

4. IV/e ke bawah

5.a)

1) IV/a s.d. IV/e

2)

3) III/d ke bawah

4)

b)1) IV/a s.d. IV/e

Isteri PNS yang : Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya




Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajarMenandatangani surat pernyataan :

Menetapkan keputusan :Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan perguruan tinggi



Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang setingkat dengan itu


Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi dan pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan



2)lainnyaMenerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya

15www.bphn.go.id



3) III/d ke bawah

c) IV/e ke bawah

d)

e)6.7. 1) eselon III,IV


8. IV/e ke bawah

c.1.

a)

b) IV/e ke bawahc)


c)d)



Surat keterangan :Atas gugatan perceraian

Surat pernyataan :Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi eselon III dan eselon IV, dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah




Menandatangani :





Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil


e)

3. IV/e ke bawah4.

18 Pembantu Ketua/Sebutan Lain yang setingkat yang

a.

menangani administrasi umum

b.

c.1. III/c ke bawah2. IV/c ke bawah

3.a)

1) IV/a s.d. IV/c

2)

3) III/d ke bawah

4)

b)1) IV/a s.d. IV/c

2)


Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon III ke bawah, dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan apabila pemimpin perguruan tinggi berhalangan tetap atau belum diangkat yang definitif

Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan




Isteri PNS yang :



Surat pemberitahuan kenaikan gaji pokok

Pemindahan untuk kepentingan dinas/atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum



dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajarTelah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan


2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya

16www.bphn.go.id



3) III/d ke bawah

c) IV/c ke bawah

d)

e)4.5. 1) eselon IV


6. IV/e ke bawahd.

1.a)

b) IV/c ke bawahc)


c)d)



Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah






Surat keterangan :


Surat pernyataan :




Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan pejabat eselon IV dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah

Menandatangani :

e)

3.4. IV/e ke bawah

19. Kepala Bagian yang a.menangani urusan kepegawaian

1. III/a ke bawah

2.b.

20. Direktur Politeknik a. Direktorat Politeknik

b.


3.

4. IV/e ke bawah

5.a)

1) IV/a s.d. IV/e

2)

3) III/d k b h



Menandatangani surat pernyataan:

yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar

Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi dan pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan

Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS Melaksanakan surat keterangan telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan







Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan perguruan tinggi



PNS yang :

Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan


D d k b i h t t li d d l b d 3) III/d ke bawahDuduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya

17www.bphn.go.id



4)

b)1) IV/a s.d. IV/e

2)

3) III/d ke bawah

c) IV/c ke bawah

d)

e)6. IV/e ke bawah7. 1) eselon III, IV


8. IV/e ke bawahd.

1.a)


Isteri PNS yang :

Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatanPenyesuaian gaji pokok



Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon III, eselon IV, dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah



Memiliki perusahaan memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan



b) IV/e ke bawahc)

2. IV/e ke bawaha)b)

c)d)

e)

3.4.

21. Pembantu Direktur /atau sebutan lain

a.

yang setingkat yang menangani administrasi umum

b.

c.1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS III/b ke bawah2. IV/c ke bawah

3.a)

1) IV/a s.d. IV/c

2)

3) III/d ke bawah



Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan apabila pemimpin perguruan tinggi berhalangan tetap atau belum diangkat yang definitif


Surat keterangan :



Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan










bawah


3) III/d ke bawahDuduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya

18www.bphn.go.id



4) III/d ke bawah

b)1) IV/a s.d. IV/c

2)

3) III/d ke bawah

c) IV/b ke bawah

d)

e)4. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri IV/c ke bawah5. 1) eselon IV


6. IV/e ke bawahd.

1.a)

b) IV/c ke bawah

isteri PNS yang :




Surat pernyataan :


Menandatangani :

Memiliki perusahaan memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan


Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan pejabat eselon IV dan bagi jabatan fungsional tertentu dengan jabatan jenjang Madya ke bawah





c) IV/c ke bawah2. IV/b ke bawah

a)b)

c)d)

e)


22. Kepala Bagian a.yang menangani 1. III/a ke bawahurusan kepegawaian 2.

b.

23. Koordinator Kopertis a. Kopertis

b.


3. IV/e ke bawah

4.a)







Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi dan pejabat eselon II ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan


Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umumPemberian atau penolakan permintaan izin bagi :







Surat keterangan :Atas gugatan perceraian



PNS yang :1) IV/a s.d. IV/eDuduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan

sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya

19www.bphn.go.id



2)

3) III/d ke bawah

4)

b)1) IV/a s.d. IV/e

2)

3) III/d ke bawah

c) IV/e ke bawah

d)

e) IV/e ke bawah5.6. 1) eselon III, IV





PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri




Isteri PNS yang :



ke bawah7. IV/e ke bawah

d.1.

a)

b) IV/e ke bawahc)


c)d)

e)

3.4. IV/e ke bawah

24. Sekretaris Pelaksana Kopertis

a.

b.1. III/b ke bawah2. IV/c ke bawah

3.a)

1) IV/a s.d. IV/c


Menandatangani :







menduduki jabatan



Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama

Documents

Permendiknas No 13 Tahun 2012