PERMEN PU No.40 PRMT M 2007 Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

Daftar Isi

Daftar isi ..............................................................................................................................1

Prakata ................................................................................................................................ ii

Pendahuluan ...................................................................................................................... iii

1 Ruang Lingkup .................................................................................................................1

2 Acuan Normatif ................................................................................................................1

3 Istilah dan Definisi ...........................................................................................................1

4 Ketentuan..........................................................................................................................4

5 Peran Masyarakat ...........................................................................................................26

6 Tata Cara Pelaksanaan....................................................................................................27

Lampiran A........................................................................................................................29

Lampiran B........................................................................................................................30

Lampiran C........................................................................................................................31

Bibliografi ......................................................................................................................... 32

Prakata

Penyusunan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai dipersiapkan oleh

Panitia Teknis Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil melalui Gugus Kerja

Bidang Penataan Ruang Pemukiman pada Sub Panitia Teknik Standarisasi Bidang

Permukiman. Pedoman ini diprakarsai oleh Direktorat Penataan Ruang Nasional,

Direktorat Jendral Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.

Penulisan ini mengikuti Pedoman Badan Standarisasi Nasional (BSN) No. 8 Tahun

2000 dan pembahasannya telah melibatkan narasumber, pakar dari Perguruan Tinggi,

Asosiasi Profesi, Direktorat Teknis di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum,

Departemen/Instansi terkait lainnya serta Pemerintah Daerah.

Pedoman ini akan melengkapi ketentuan, acuan dan pedoman yang telah ada untuk

meningkatkan kualitas penataan ruang di kawasan reklamasi pantai, sehingga

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan penataan ruang di kawasan

reklamasi pantai yang sesuai dengan RTRW-nya masing-masing.

Pendahuluan

Kawasan kota di tepi pantai cenderung mengalami perubahan yang cukup pesat

sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan lahan

untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan, wisata

bahari, maupun sarana dan prasarana, sehingga perlu dilakukan perluasan melalui

reklamasi pantai.

Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai

melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Kawasan rekalamsi

pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai, dimana

pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonomi, dan fisik sangat

dipengaruhi oleh badan air laut. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota-kota

di tepi pantai akan berimbas pada daerah sekitarnya termasuk kawasan reklamasi

pantai sebagai perluasan kota tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan persoalan

kompleks sehingga diperlukan pengaturan terhadap kawasan reklamasi pantai

dimaksud. Dalam rangka menata pembangunan kawasa reklamasi pantai diperlukan

suatu pedoman teknis yang operasional bagi pemerintah, masyarakat dan swasta

dalam penyelenggaraan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai.

Pedoman Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ini disusun dalam rangka

melengkapi norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) bidang penataan ruang

yang sudah ada. Pedoman ini menjelaskan lebih lanjut Pedoman Penyusunan Rencana

Tata Ruang Kawasan Perkotaan khususnya kawasan-kawasan yang berada di tepi

pantai. Pedoman ini digunakan pada ketiga tahapan penataan ruang baik perencanaan

tata ruang, pemanfaatan ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Pedoman ini mencakup antara lain ketentuan tentang pesyaratan, pernecanaan tat

ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat, dan

tata cara pelaksanaan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai.

Pedoman ini diharapkan bermanfaat bagi:

a) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota : sebagai acuan dalam penyelenggaraan

penataan ruang di daerah;

b) Stakeholder lain : sebagai acuan dalam menentukan lokasi dan bsaran kegiatan

pemanfaatan ruang termasuk investasi.

Penataan ruang kawasan reklamasi pantai

1 Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup antara lain ketentuan tentang pesyaratan, pernecanaan tat

ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat, dan

tata cara pelaksanaan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai.

Pedoman ini diperuntukkan bagi penyusunan penataan ruang kawasan reklamasi

pantai di perkotaan, baik yang akan maupun yang sudah direklamasi. Deliniasi ruang

kawasan reklamasi pantai ditunjukkan pada lampiran A, sedangkan definisi potongan

pantai ditunjukkan pada Lampiran B.

2 Acuan Normatif

SNI 03-6981-2004, Tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak

bersusun di daerah perkotaan.

Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah R.I. No. 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan

Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan

Ruang.

Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam

Pedoman Bidang Penataan Ruang, Lampiran V : Pedoman Penyusunan Rencana Tata

Ruang Kawasan Perkotaan.

Keputusan Menteri PU No. 269/KPTS/M/2006 tentang Pedoman Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan dan Pedoman Pemanfaatan Tepi Pantai di

Kawasan Perkotaan.

3 Istilah dan Definisi

3.1

abrasi

pengikisan pantai oleh hantaman gelmbang laut yang menyebabkan berkurangnya

areal daratan

3.2

backshore

bagian pantai yang berada di lokasi paling tinggi, di atas rerata muka air

3.3

dune

bukit pasir yang berada di sepanjang garis pantai yang dapat berfungsi sbagai proteksi

natural terhadap pengaruh angin dan abrasi

3.4

elemen-elemen pantai

potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, contoh : pasir,

hutan, flora dan fauna air, mangrove, tebing/bibir pantai, kontur, keteduhan, mtahari,

langit dan panorama

3.5

garis pantai

batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang

tertinggi

3.6

garis sempadan bangunan (GSB)

batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluar

bangunan terhadap batas tepi rencana jalan, batas rencana sungai, batas tepi rencana

pantai, rencana saluran infrastruktur, batas jaringan listrik tegangan tinggi, batas tepi

rel KA, garis sempadan mata air, garis sempadan aproad landing, garis sempadan

telekomunikasi

3.7

garis sempadan pantai (GSP)

jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan

budidaya atau untuk didirikan bangunan. GSP diukur dari titik pasang tertinggi

3.8

garis sempadan sungai (GSS)

jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan

budidaya atau untuk didirikan bangunan. GSS diukur dari garis bibir sungai

3.9

kawasan budidaya

kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar

kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya

buatan

3.10

kawasan lindung

kawsan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan

hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan

3.11

kawasan perkotaan

kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan

jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

3.12

kawasan reklamasi pantai

kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk

pengembangan kawasan baru

3.13

kawasan tepi pantai

kawasan dari suatu perkotaan dimana daratan dan air bertemu, dan meliputi kegiatan

atau bangunan yang secara fisik, sosial, ekonomi budaya dipengaruhi oleh

karakteristik badan air laut

3.14

kawasan yang akan direklamasi

kawasan pantai yang mempunyai potensi untuk direklamasi dan berdasarkan studi

kelayakan, kebijakan kota, masterplan atau perencanaan, terpilih untuk direklamasi

menjadi kawasan baru

3.15

kemudahan publik

aksesibilitas dan kemudahan dalam menikmati fasilitas publik berupa panorama,

ruang terbuka publik (laut, pantai dan hijau)

3.16

koefisien dasar bangunan (KDB)

luas lantai dasar dibagi luas lahan kawasan

3.17

koefisien lantai bangunan (KLB)

luas bangunan kotor dibagi luas lahan kawasan

3.18

koefisien dasar hijau (KDH)

pengaturan penyediaan ruang terbuka baik ruang terbuka publik dan hijau di kawasan

reklamasi

3.19

offshore

bagian pantai yang terletak di luar daerah gelombang pecah (breaker zone)

3.20

pasang surut

gelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi anatara laut, matahari, dan bulan

3.21

panorama pantai

potensi elemen-elemen natural pantai berupa pemandangan yang dapat

dipresentasikan kembali melalui kretivitas proses penggalian, perancangan dan

pengemasan potensi alam/pantai/laut menjadi variabel-variabel yang berpengaruh

dalam proses rencana tata ruang kawasan secara signifikan

3.22

pemanfaatan ruang

rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang

menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang

3.23

penataan ruang

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang

3.24

pengendalian pemanfaatan ruang

pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan

penertiban

3.25

perencanaan tata ruang

proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.26

reklamasi pantai

kegiatan perluasan daerah pesisir pantai dengan cara menambahkan material ke

daerah yang akan diperluas ataupun dengan membuat dinding laut kemudian

mengeringkan daerah yang akan diperluas sehingga terbentuk daerah pesisir pantai

baru

3.27

rencana tata ruang

hasil perencanaan tata ruang

3.28

ruang

wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu

kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan

kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya

3.29

ruang terbuka milik privat

ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik perorangan atau pengembang

3.30

ruang terbuka milik publik

ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik publik baik berupa taman, lapangan

olahraga atau ruang terbuka lainnya yang dapat dikases dan dimanfaatkan oleh publik

tanpa batasan ruang, waktu dan biaya

3.31

sempadan pantai

kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian fungsi pantai

3.32

tata ruang

wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak

4 Ketentuan

4.1 Ketentuan umum

4.1.1 Persyaratan kawasan reklamasi pantai

Reklamasi pantai dapat dilakukan dengan memperhatikan kriteria berikut:

a) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya yang telah ada di sisi

daratan.

b) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan

membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan

kebutuhna yang ada.

c) Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung

atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa.

d) Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah

dengan daerah/negara lain.

Penataan ruang kawasan reklamasi pantai dapat dilakukan bila suatu daerah sudah

memenuhi hal-hal berikut:

a) Memilki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan

reklamasi pantai atau dokumen perencanaan lain ayng sudah ada;

b) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan

direklamasi maupun yang masih dalam proses dan sudah direklamasi;

c) Sudah ada studi kelayakan tentang penegmbangan kawasan reklamasi pantai atau

kajian/kelayakan properti (studi investasi);

d) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.

Penataan ruang kawasan reklamasi pantai secara umum mencakup kawasan lindung

dan kawasan budidaya, namun dominansi pemanfaatan ruangnya diperuntukkan untuk

kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi kawasan di sekitar sempadan sungai

dan sempadan pantai, kawasan ruang terbuka (publik dan hijau) serta kawasan lainnya

yang dialokasikan untuk perlindungan kawasan di bawahnya. Kawasan budidaya

meliputi kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan perdagangan dan jasa,

kawasan industri, kawasn pariwisata, kawasan pelabuhan laut/penyeberangan,

kawasan bandar udara, kawasan campuran dan kawasan pendidikan. Faktor utama

yang harus dipertimbangkan dalam pemanfaatan ruang kawasan budidaya adalah

kawasan tersebut telah ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/Kota sebagai kawasan

budidaya.

4.1.2 Tipologi kawasan reklamasi pantai

Kawasan reklamasi pantai secara umum dapat dibagi dalam beberapa tipologi sebagai

berikut:

a) Tipologi Reklamasi Pantai Berdasarkan Fungsi

Kawasan reklamasi pantai berdasarkan fungsi dikelompokkan atas:

1) Kawasan perumahan dan pemukiman

2) Kawasan perdagangan dan jasa

3) Kawasan industri

4) Kawsan pariwisata

5) Kawsan ruang terbuka (publik, RTH lindung, RTH binaan, ruang terbuka

tata air/biru)

6) Kawsan pelabuhan laut/penyeberangan

7) Kawasan bandar udara

8) Kawasan mixed-use

9) Kawasan pendidikan

b) Tipologi Kawasan Reklamasi Pantai Berdasarkan Luas

Kawasan reklamasi pantai berdasarkan luas dikelompkkan menjadi:

1) Reklamasi besar

Kawasan reklamasi dengan luasan lebih dari 500 Ha.

2) Reklamasi sedang

Kawasan reklamasi dengan luasan 100 Ha sampai dengan 500 Ha.

3) Reklamasi kecil

Kawasan reklamasi dengan luasan dibawah 100 Ha.

c) Tipologi Kawasan Reklamasi Berdasarkan Bentuk Fisik

1) Menyambung dengan daratan

Kawasan reklamasi ini berupa kawasan daratan lama yang berhubungan

langsung dengan daratan baru. Penerapan tipologi ini sebaiknya tidak

dilakukan pada kawasan dengan karakteristik khusus seperti:

a) Kawsan permukiman nelayan

b) Kawasan hutan mangrove

c) Kawasan hutan pantai

d) Kawasan perikanan tangkap

e) Kawasan terumbu karang, padang lamun, biota laut yang dilindungi

f) Kawasan larangan (rawan bencana)

g) Kawasan taman laut

2) terpisah dengan daratan

Kawasan reklamasi ini sebaiknya diterapkan pada kawasan-kawasan yang

memilki karakteristik khusus seperti yang telah disebutkan diatas. Tipologi

ini memisahkan/enklave daratan lama yang berupa kawasan

lindung/kawasan khusus dengan kawasan daratan baru dengan tujuan:

a) Menjaga keseimbangan tata air yang ada

b) Menjaga kelestarian kawasan lindung (mangrove, pantai, hutan pantai)

c) Mencegah terjadinya dampak/konflik sosial

d) Menjaga dan menjauhkan kerusakan kawasan potensial (biota laut,

perikanan, minyak)

e) Menghindari kawasan rawan bencana

3) Gabungan 2 bentuk fisik (terpisah dan menyambung dengan daratan)

Tipologi reklamasi yang merupakan gabungan dua tipologi reklamasi yaitu

gabungan dari tipologi c.1 dan c.2.

Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan bentuk fisik ditunjukkan pada

Lampiran C.

4.1.3 Pola sosial, budaya dan ekonomi kawasan

Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan pola sosial, ekonomi dan

budaya di kawasan reklamasi, hal ini ditandai dengan:

a) Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya

dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum di reklamasi.

Perubahan terjadi harus menyesuaikan:

1) Peralihan fungsi kawasan dan pola pemanfaatan ruang kawasan.

2) Selanjutnya, perubahan di atas berimplikasi pada perubahan “ketersediaan

jenis lapangan kerja baru” dan “bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru’

yang ditawarkan.

b) Pola sosial, budaya, wisata dan ekonomi yang diakumulasikan dalam “cultural,

social, tourism and economic path and nodes” kawasan memanfaatkan ruang

perairan/pantai.

4.1.4 Pola pergerakan, aksesibilitas dan transportasi

Perencanaan pola pergerakan, aksesibilitas dan transportasi kawasan reklamasi pantai

adalah sebagai berikut:

a) Pola pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan harus terintegrasi terhadap kerangka

utama/coastal road yang melintasi pantai/perairan agar publik dapat menikmati

panorama dan kenyamanan pantai.

b) Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus menyediakan kanal-kanal dan atau

ruang perairan lain untuk aksesibilitas dan integrasi antara pusat kawasan dan sub-

sub wilayah kota.

c) Harus mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem kota dari prasarana dan

sarana di perairan, darat dan udara.

d) Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harus memiliki variasi

integrasi dan variasi transportasi berdasarkan konsep “ride and park system” di

beberapa tematik kawasan.

e) Perencanaan manajemen sistem transportasi dan kelengkapan sarana penunjang

transportasi.

4.1.5 Panorama dan kemudahan akses

Perencanaan panorama dan kemudahan akses kawasan reklamasi pantai adalah

sebagai berikut:

a) Memanfaatkan potensi elemen-elemen pantai untuk dipresentasikan kembali

melalui kreativitas proses penggalian, perancangan dan pengemasan potensi

alam/laut/pantai/perairan yang signifikan agar tercipta kemudahan dan

kenyamanan publik.

b) Elemen-elemen pantai

1) Berupa potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi,

misalnya pasir, hutan, flora dan fauna air, mangrove, tebing/bibir pantai,

kontur, peneduh, langit, dan pemandangan/panorama.

2) Perwujudan kenyamanan pada elemen pantai melalui penciptaan:

(a) suasana hening

(b) panorama pantai yang signifikan

(c) desa yang alamiah

(d) kejernihan, riak dan gelombang air pantai

(e) bukit dan lembah hijau yang dramatis

(f) rerimbunan hutan pantai

(g) bersihnya pasir

(h) birunya langit

(i) keteduhan di sekitar pantai

4.1.6 Kemudahan publik dan ruang publik

Untuk menjamin terwujudnya kemudahan publik di kawasan reklamasi pantai,

perencanaan tata ruang kawasan ini harus memperhatikan:

a) Tata letak bangunan yang figuratif dan garis ketinggian bangunan yang berhirarki

untuk menjaga kemudahan publik dalam menikmati panorama ruang pantai.

b) Keberadaan ruang publik yang dapat diakses, dimanfaatkan dan dinikmati secara

mudah dan bebas oleh publik tanpa batasan ruang, waktu dan biaya.

Kemudahan publik dan ruang publik pada kawasan reklamasi pantai ditunjukkan di

Gambar 1.

Gambar 1: Kemudahan publik dan ruang publik

4.2 Ketentuan teknis

4.2.1 Perencanaan tata ruang kawasan

Penyusunan rencana tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi penetapan struktur

ruang kawasan, pola pemanfaatan ruang kawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana

dan sarana, serta fasilitas umum dan sosial.

4.2.1.1 Struktur ruang kawasan

Perencanaan struktur ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan

memperhatikan:

a) Sumbu-sumbu tata ruang kawasan yang memanfaatkan elemen pantai/perairan

sebagai garis poros/as kawasan secara visual maupun konseptual.

b) Struktur ruang kawasan yang melewati di daerah paling tepi dari sekitar batas

bibir pantai dengan daratan harus dipertahankan menjadi wilayah publik yang

dapat dinikmati oleh masyarakat umum dengan mudah dimana wilayah Garis

Sempadan Pantai (GSP) dapat dimanfaatkan seperlunya untuk ruang-ruang

terbuka.

c) Pola struktur ruang kawasan yang melewati ruang perairan/pantai dibuat

sealamiah mungkin (linier lurus atau linier lengkung) dengan mempertahankan

morfologi dan elemen-elemen ruang pantai yang ada.

4.2.1.2 Pola pemanfaatan ruang kawasan

Pola pemanfaatan ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan memperhatikan :

a) Keseimbangan antara rencana pemanfaatan lahan untuk fungsi budidaya dan lahan

untuk fungsi lindung dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang

mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

b) Keseimbangan komposisi lahan pemanfaatan ruang antara ruang di daratan

dengan perairan/tata biru/pantai.

c) Peruntukan kawasan reklamasi pantai harus dimanfaatkan secara efektif,

menghargai signifikasi ruang perairan, ada kesinergisan pola pemanfaatan ruang

kawasan budidaya dengan lingkungan alami di sekitarnya.

d) Pola pemanfaatan ruang di sepanjang garis pantai yang merupakan wilayah Garis

Sempadan Pantai (GSP) harus diarahkan menjadi ruang publik (jalan tepian pantai

atau ruang terbuka) yang dapat diakses dan dinikmati publik.

e) Pola pemanfaatan ruang kawasan diarahkan untuk mengakumulasi beberapa fungsi

kawasan yang menghargai, menyatu dan memanfaatkan potensi pantai.

4.2.1.3 Pengelolaan lingkungan

Pengelolan lingkungan dalam penataan ruang kawasan reklamasi harus

mempertimbangkan aspek lingkungan terutama dalam hal penggunaan energi, sumber

daya alam, pembukaan lahan, penanganan limbah. Hal ini bertujuan untuk

meminimalkan dampak terhadap lingkungan.

4.2.1.4 Prasarana dan sarana

Jaringan dan sistem infrastruktur/prasarana sarana dasar (PSD) dirancang mengikuti

pola struktur ruang kawasan reklamasi. Rencana Induk Sistem (RIS) kawasan

reklamasi pantai tersebut harus terintegrasi dengan sistem kota.

a) Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan transportasi

Prasarana dan sarana jalan dan transportasi meliputi jaringan jalan dan jembatan,

terminal, dan pelabuhan/dermaga yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas

kawasan. Termasuk dalam perencanaan tersebut adalah penyediaan sarana

angkutan umum untuk penumpang dan barang. Cara pengaturan jalan dan

transportasi yang harus diperhatikan :

1) Kebutuhan transportasi dan pola pergerakan lalu lintas.

2) Jenis moda dan intensitas yang diperlukan.

3) Tingkat pelayanan dan fasilitas pelengkap yang dibutuhkan.

b) Penyediaan sistem drainase kawasan meliputi : saluran air hujan, saluran

kolektor, bangunan pengendali banjir, polder dan stasiun pompa.

c) Penyediaan jaringan prasarana pengairan (jaringan air bersih, pemadam kebakaran,

air kotor dan air baku untuk keperluan kawasan).

d) Penyediaan jaringan prasarana energi untuk menunjang kebutuhan tenaga listrik

kawasan.

e) Penyediaan jaringan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kemudahan

Aktivitas kawasan.

f) Penyediaan jaringan persampahan.

4.2.1.5 Fasilitas umum dan sosial

Fasilitas umum dan sosial di kawasan reklamasi pantai meliputi pendidikan,

kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan,

rekreasi, kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta fasilitas penunjang

kegiatan umum dan sosial lainnya.

Besaran / standar penyediaan fasilitas umum dan sosial tersebut mengacu pada SNI

OS-6981-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak

bersusun di daerah perkotaan.

4.2.2 Pemanfaatan ruang kawasan

Kriteria pemanfaatan ruang pada kawasan pantai yang sudah direklamasi berdasarkan:

a) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung atau mengacu pada

pedoman pemanfaatan yang sudah ditetapkan di daerah masing-masing

b) Berdasarkan daya dukung lahan, fungsi utama kawasan, aspek nilai lahan, daya

dukung infrastruktur dan kemampuan pendanaannya

c) Perencanaan tersendiri/khusus yang disetujui dan atau disahkan oleh pemerintah

kota setempat

4.2.2.1 Pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung

4.2.2.1.1 Jenis pemanfaatan ruang

Secara umum jenis fungsi lindung yang dapat dikembangkan pada kawasan reklamasi

pantai meliputi:

a) Ruang terbuka publik

b) Ruang terbuka hijau lindung

c) Ruang terbuka hijau binaan

d) Ruang terbuka tata air

Ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi pada masing-masing jenis

pemanfaatan ruang adalah sesuai tercantum pada Tabel 1.

4.2.2.1.2 Intensitas bangunan

Ketentuan intensitas massa bangunan yang meliputi KDB, KLB, ketinggian

bangunan, GSB, KDH dan GSS/GSP untuk masing-masing jenis pemanfaatan

ruang yang diatur adalah sebagaimana tertera pada Tabel 2.

4.2.2.2 Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya

4.2.2.2.1 Jenis pemanfaatan ruang

Untuk pemanfaatan ruang dengan fungsi budidaya yang dapat dikembangkan pada

kawasan reklamasi pantai meliputi:

a) Perumahan dan permukiman

b) Perdagangan dan jasa

c) Industri

d) Pariwisata

e) Pendidikan

f) Pelabuhan laut/penyeberangan

g) Bandar udara

h) Kawasan Campuran

Ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi pada masing-masing jenis

pemanfaatan ruang adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

4.2.2.2.2 Intensitas bangunan

Ketentuan intensitas massa bangunan yang meliputi KDB, KLB, ketinggian

bangunan, GSB, KDH dan GSS/GSP untuk masing-masing jenis pemanfaatan ruang

yang diatur adalah sebagaimana tertera pada Tabel 4.

Tabel 1 Persyaratan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di kawasan

reklamasi pantai Persyaratan

Pemanfaatan

Ruang

Jenis

Pemanfaatan

Proporsi/alokasi

lahan

Prasarana & sarana

yang dibutuhkan Aksesibilitas & transportasi

a) Zona Ruang

Terbuka Publik

a) Ruang terbuka =

60% - 70%

b) Fasum dan

fasos/pendukung =

10%

Site development

(infrastruktur,

taman/lansekap,

ruang terbuka

biru/waterscape,

jalan & parkir umum)

= 20% - 30%

d) Ruang terbuka

publik dapat

disediakan

pemerintah (public

domain) maupun

swasta/pengembang

(private domain

dengan prosentase

pemanfaatan ruang =

20%- 30%dari

kawasan perencanaan

a) Prasarana : jaringan

jalan, air bersih,

drainase, sanitasi,

pemadam kebakaran

b) Utilitas : jaringan

listrik, telephone dan

gas Sarana : pusat

informasi, kesehatan,

peribadatan, keamanan

lingkungan, perabot

jalan (street furniture)

dan penandaan

a) Didukung dengan akses ke pusat

pelayanan ke pusat perumahan dan

permukiman, perdagangan dan jasa, niaga

(pasar rakyat/arf& craft shop), daerah

tujuan wisata, mixed-use area, keamanan

kawasan dan pelayanan kesehatan

b) Pengaturan transportasi:

(a) Didukung penyediaan

kelengkap-an prasarana transportasi

dan kela-yakan sistem transportasi

darat dan perairan.

(b) Penyediaan kelengkapan

trans¬portasi air skala lingkungan

untuk ka-nal, sungai, creeks dan atau

lagoon yang memadai, seperti

dermaga ling-kungan/kolektif,

pelantar, boat, kano, Jetty.

(c) Penyediaan kelengkapan trans-

portasi jalan yang memadai terminal,

halte, pedestrian

c) Harus menyediakan ruang dan

mengatur parkir dengan sistem:

(a) Kantong parkir

(b) On street parking

(c) Inner court yard parking

(d) Back yard parking

b) Zona Ruang

Terbuka Hijau

Lindung

Ruang terbuka =

100%

c) Zona Ruang

Terbuka Hijau

Binaan

a) Jalan arteri

sekunder/primer :

(1) Median jalan =

1-3 meter

(2) Jalan

trotoar/bahu jalan =

1-2 meter

b) Jalan kolektor

sekunder/primer:

(1) Median jalan =

1-2 meter

(2) Trotoar/bahu

jalan = 0,5-1 meter

d) Zona Ruang

Terbuka Tata Air

Ruang terbuka =

100%

Tabel 2 Intensitas bangunan pada kawasan lindung di kawasan rekiamasi

pantai Intensitas

bangunan

Jenis

Pemanfaatan

KDB KLB Ketinggian

Bangunan GSB

KDH&B

(Pengaturan

Ruang

Terbuka)

GSS / GSP

a) Zona

Ruang

Terbuka

Publik

KDB

pendu-

kung ruang

terbuka

publik

= 0-10%

KLB pendu-

kung ruang

terbuka

publik

= 1

Pendukung

ruang

terbuka

Publik = 1

It

a) GSB depan

sangunan tiap

unit bangunan

= 1/2 ROW

jalan

umum di depan

Dangunan

(b) GSB

samping

bangunan

Pendukung

ruang terbuka

publik =

minimal 5 M

(c) GSB

belakang

bangunan tiap

unit bangunan

perdagangan

dan jasa =

(a) di darat =

90-100%

(b) di laut =

100%

(a) GSS = 1/2

lebar

badan sungai,

dimanfaatkan

untuk

alan inspeksi

atau

alur hijau.

(b) GSP = 30-50

M dari titik

pasang

tertinggi, atau

GSP

= 0 (penanganan

rekayasa teknis /

engineering

harus

profesional).

c) GSP yang

besar

minimal 5 M bisa

dimanfaatkan

untuk ruang

publik,

wisata pantai

dan

atau green belt

area.

b) Zona

Ruang

Terbuka

Hijau

Lindung

0% 0 0

c) Zona

Ruang

Terbuka

Hijau Binaan

0% 0 0

d) Zona

Ruang

Terbuka Tata

Air

0% 0 0

Tabel 3 Persyaratan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya di kawasan

reklamasi pantai Kriteria

pemanfaatan

Jenis

Pemanfaatan

Proporsi /

alokasi lahan

Prasarana &

sarana yang

dibutuhkan

Aksesibilitas &

transportasi View & amenitas

a) Kawasan

perumahan

dan

permukiman

1) perumahan dan

permukiman =

50% - 60%

2) fasum dan

fasos = 10%

3) site

development

(infrastruktur,

ruang terbuka

hijau/taman/lanse

kap, ruang

terbuka publik,

ruang terbuka

biru/waterscape,

jalan & parkir

umum) = 30% -

40%

1) Prasarana :

jaringan jalan, air

bersih, drainase,

sanitasi,

pemadam

kebakaran.

2) Utilitas :

jaringan listrik,

jaringan informasi

dan gas.

3) Sarana : pasar

rakyat,

pendidikan,

kesehatan,

peribadatan,

pemerintahan,

jasa, niaga dan

keamanan.

1) Pengaturan akses ke

pusat pelayanan niaga,

jasa informasi, kegiatan

budidaya (produksi) serta

lokasi tujuan industri

wisata alam (bila ada)

beserta prasarana dan

sarananya.

2) Pengaturan

transportasi :


prasarana transportasi di

wilayah perairan dan

daratan.

(b) Penyediaan

kelengkapan transportasi

air skala lingkungan

untuk kanal, sungai,

creeks dan atau lagoon

yang memadai.

(c) Penyediaan


jalan yang memadai.

Didukung view dan

amenitas yang menarik

melaui perencanaan :

1) Kawasan tepi

air/pantai : dimana

konfigurasi sebagian

bangunan diorientasikan

ke ruang perairan

sehingga sebagian

lingkungan permukiman

dan perumahan secara

eksklusif memiliki view

dan amenitas pantai

sekaligus menjadi

bagian

wajah depan dari

lingkungan perumahan

pantai / sea front

housing

(area).

2) Waterscape

3) Landscape

4) Pelestarian potensi

lingkungan pantai.

b) Kawasan

perdagangan

dan jasa

1) perdagangan

dan jasa = 60% -

70%

2) fasum dan

fasos = 10%

3) site

development

(infrastruktur,

ruang terbuka

1) Prasarana :

jaringan jalan, air

bersih, drainase,

sanitasi,

pemadam

kebakaran

2) Utilitas :

jaringan listrik,

telepon dan gas

1) Didukung dengan

akses ke pusat

pelayanan niaga, jasa

informasi, dan kegiatan

budidaya (produksi),


wisata alam (bila ada)

beserta prasarana dan

sarananya serta kawasan

Didukung view dan


dengan melaui

perencanaan :

1) Kawasan tepi

air/pantai : dimana



ke ruang perairan

hijau/taman/lanse

kap, ruang

terbuka publik,

ruang terbuka

biru/waterecape,

jalan & parkir

umum) = 20% -

30%

3) Sarana : pasar

rakyat, pertokoan,

mall, supermarket/

swalayan,

kesehatan,

peribadatan,

keamanan, bank

perumahan dan

permukiman.

2) Pengaturan

transportasi :




daratan.

(b) Penyediaan





yang memadai seperti

dermaga

lingkungan/kolektif,

pelantar, boat, kano,

jetty.

(c) Penyediaan


jalan yang memadai

seperti terminal, halte,

pedestrian.

3) Harus menyediakan

ruang dan mengatur

parkir dengan sistem :

(a) Kantong parkir


(c) Parking structure

(d) Inner court yard

parking

(e) Back yard parking


dan mengatur loading-

unloading area.

sehingga sebagian

kawasan perdagangan

dan jasa secara

eksklusif

memiliki view dan

amenitas pantai

sekaligus menjadi

bagian

wajah depan dari

lingkungan

perdagangan'

dan jasa.

2) Waterscape

3) Landscape/Garden

Citty


lingkungan pantai.

c) Kawasan

industri

1) industri = 50%

-

60%

2) fasum dan

fasos = 10%

1 ) Prasarana :

jaringan jalan, air

bersih, drainase,

sanitasi,

pemadam

1) Didukung dengan

akses ke pusat

pelayanan niaga dan

pelayanan pelabuhan.

2) Pengaturan

Didukung amenitas

yang

nyaman untuk

meningkatkan kinerja

dan

3) site

development

(infrastruktur,

ruang terbuka

hijau/taman/lanse

kap, ruang

terbuka publik,

ruang terbuka

biru/ waterscape,

jalan & parkir

umum) = 20% -

30%

kebakaran

2) Utilitas :

jaringan listrik,

telepon, informasi

dan gas

3) Sarana :

kesehatan,

peribadatan,

niaga, keamanan.

tempat bongkar

muat,

pergudangan,

terminal peti

kemas.

transportasi :




daratan.

(b) Penyediaan






dermaga



jetty.

(c) Penyediaan


jalan yang memadai


pedestrian.


ruang dan mengatur

sistem loading-unloading.


dan mengatur parkir

dengan sistem :

(a) Kantong parkir

(b) Inner court yard

parking

(c) Back yard parking

menjaga kualitas

lingkungan melaui

perencanaan:

1) Waterscape

2) Landscape/Green

Belt/Buffer Zone untuk

mereduksi polusi

industri

terhadap lingkungan

sekitar


lingkungan pantai

d) Kawasan

pariwisata

1) Bangunan

penunjang

pariwisata = 50%

- 60%

2) Fasum dan

fasos = 10%

3) Site

development

(infrastruktur,

ruang terbuka

1) Prasarana :

jaringan jalan, air

bersih, drainase,

sanitasi,

pemadam

kebakaran

2) Utilitas :

jaringan listrik,

telepon dan gas

3) Sarana : pasar

1) Didukung dengan

akses ke pusat

pelayanan ke pusat

pelayanan niaga (pasar

rakyat/art & craft shop),

daerah tujuan wisata,

jasa dan pusat informasi

wisata, kegiatan

budidaya (produksi),


hijau/taman/lanse

kap, ruang

terbuka publik.

ruang terbuka

biru/waterscape,

jalan & parkir

umum) = 30% -

40%

rakyat

tradisional/seni/art

& craft shop,

kesehatan,

peribadatan,

keamanan, niaga,

jasa informasi,

kegiatan budidaya

(produksi),

keamanan dan

pelayanan

kesehatan,

museum.

wisata alam (bila ada),

mixed-use area,

keamanan kawasan dan

pelayanan kesehatan.

2) Pengaturan

transportasi :


kelengkapan prasarana

transportasi dan

kelayakan sistem

transportasi darat,

perairan dan udara.

(b) Penyediaan






dermaga



jetty.

(c) Penyediaan


jalan yang memadai


pedestrian.


ruang dan mengatur


(a) Kantong parkir


e) Kawasan

pendidikan

1) Pendidikan =

60% - 70%2)

Fasum dan fasos

= 10%3) Site

development

(infrastruktur,

ruang terbuka

hijau/taman/lanse

1) Prasarana :

jaringan jalan, air

bersih, drainase,

sanitasi,

pemadam

kebakaran2)

Utilitas : jaringan

listrik, telepon dan

1) Didukung dengan

akses ke pusat kawasan

perumahan dan

permukiman, pelayanan

niaga, perdangan dan

jasa serta pusat

kebudayaan. 2)

Pengaturan transportasi

Didukung view dan


dengan melaui

perencanaan:1)

Kawasan

tepi air/pantai : dimana



kap, ruang

terbuka publik,

ruang terbuka

biru/wa/erscape,

jalan & parkir

umum) = 20% -

30%

gas3) Sarana :

ruang terbuka

(taman, plaza dan

olah raga),

perpustakaan,

pertokoan,

kesehatan,

peribadatan,

keamanan;

fasilitas umum

dan fasilitas sosial

:(a) Didukung

penyediaan prasarana

transportasi di wilayah

perairan dan daratan.(b)

Penyediaan kelengkapan

transportasi air skala

iingkungan untuk kanal,

sungai, creeks dan atau

lagoon yang memadai

seperti dermaga



jetty.(c) Penyediaan


jalan yang memadai


pedestrian.3) Harus

menyediakan ruang dan

mengatur parkir dengan

sistem:(a) Kantong

parkir(b) On street

parking(c) Inner court

yard parking(d) Back

yard parking

ke ruang perairan

sehingga sebagian

kawasan pendidikan

secara eksklusif

memiliki

view dan amenitas

pantai

sekaligus menjadi

bagian

wajah depan dan

Iingkungan

perdagangan

dan jasa.2)

WaterscapeS)

Landscape/Garden

C/W/4) Pelestarian

potensi Iingkungan

pantai

f) Kawasan

pelabuhan

laut/penyebe-

rangan

1) Bangunan

penunjang

kawasan

pelabuhan udara

= maksimal 40%.

2) Site

development

(dermaga,

pelantar,

infrastruktur,

ruang terbuka

hijau/taman/lanse

kap, ruang

terbuka publik,

ruang terbuka

biru/waterscape,

1) Prasarana :

jaringan jalan, air

bersih, drainase,

sanitasi,

pemadam

kebakaran

2) Utilitas :

jaringan listrik,

telepon dan gas

3) Sarana :

tempat bongkar

muat, gudang,

terminal

penumpang,

terminal barang

dan peti kemas,

1) Didukung dengan

akses menuju pusat

pelayanan distribusi

barang dan penumpang.

2) Pengaturan

transportasi :

(a) Penyediaan


air skala

lokal/nasional/internasion

al untuk laut, pantai,

kanal, sungai, creeks dan

atau lagoon yang

memadai seperti

dermaga, pelantar, kapal,

boat, kano, pontoon,

Didukung amenitas

yang

nyaman untuk


pelayanan jasa

transportasi dan

menjaga

kualitas Iingkungan

melaui perencanaan :

1) dimana konfigurasi

sebagian bangunan

diorientasikan ke ruang

perairan sehingga

sebagian kawasan

pdabuhan/penyeberanga

n secara eksklusif

jalan & parkir

umum) = minimal

60%.

3) Penataan

diupayakan

berdekatan

dengan kawasan

industri dan pusat

distribusi barang

secara efisien.

kesehatan,

karantina, bea

cukai,

peribadatan,

keamanan dan

jasa informasi

kapal tarik, ferry dan

kelotok boat, kano.

(b) Penyediaan


jalan yang memadai


pedestrian.


ruang dan mengatur

parkir dengan sistem:

(a) Kantong parkir


parking


memiliki view dan

amenitas pantai

sekaligus menjadi

bagian wajah depan dari

Iingkungan

pelabuhan/penyeberang-

an.


Iingkungan pantai.

g) Kawasan

bandar udara

1) Bangunan

penunjang

kawasan bandar

udara = maksimal

40%.

2) Site

development

(landasan pacu,

infrastruktur,

ruang terbuka

hijau/taman/lanse

kap, ruang

terbuka publik,

ruang terbuka

biru/waterscape

(bila di tepi

pantai), jalan &

parkir umum) =

minimal 60%.

3) Pemanfaatan

sebagian ruang

kawasan bandar

udara diarahkan

untuk lahan

penunjang seperti

kawasan cargo,

1) Prasarana :

jaringan jalan, air

bersih, drainase,

sanitasi,

pemadam

kebakaran

2) Utilitas :

jaringan listrik,

telepon dan gas

3) Sarana :

kesehatan,

peribadatan,

keamanan,

tempat bongkar

muat, karantina,

bea cukai, jasa

telekomunikasi

dan informasi

1) Didukung dengan

akses menuju pusat

pelayanan distribusi

barang dan penumpang.

2) Pengaturan

transportasi :

(a) Penyediaan


udara yang didukung

oleh kedudukan bandar

udara mempunyai

jangkauan pelayanan

tidak saja dalam lingkup

propinsi itu sendiri, tetapi

juga mencapai wilayah

nasional bahkan

internasional.

(b) Bandar udara

mempunyai kemampuan

operasional tinggi yang

didukung dengan

panjang landasan pacu

(run way) sepanjang

lebih dari 1 .800 meter

yang dapat didarati

pesawat berbadan besar.

Didukung amenitasyang

nyaman untuk


pelayanan jasa

transportasi dan

menjaga

kualitas lingkungan

melalui perencanaan :

1) Dimana konfigurasi

sebagian bangunan

diorientasikan ke ruang

perairan sehingga

sebagian kawasan

bandar udara secara

eksklusif memiliki view

dan amenitas pantai

(bila di tepi pantai)

sekaligus menjadi

bagian

wajah depan dari

lingkungan bandar

udara


lingkungan pantai (bila

di

pergudangan,

perhotelan dan

perkantoran yang

menunjang fungsi

bandar udara.

4) Pengembangan

diupayakan

berdekatan

dengan kawasan

industri dan pusat

distribusi barang.

(c) Didukung fasilitas

penunjang bandara

udara seperti : gudang,

perkantoran, cargo,

penanda transportasi,

moda.

(d) Didukung penyediaan


jalan yang memadai.


ruang dan mengatur


(a) Kantong parkir


parking


sekitar tepi pantai).

h) Kawasan

mixed-use

1) mixed-use =

60% - 70%

2) fasum dan

fasos = 10%

3) site

development

(infrastruktur,

ruang terbuka

hijau/taman/lanse

kap, ruang

terbuka publik,

ruang terbuka

biru/waferscape,

jalan & parkir

umum) = 20% -

30%

1) Prasarana :

jaringan jalan, air

bersih, drainase,

sanitasi,

pemadam

kebakaran,

2) Utilitas :

jaringan lislrik,

telepon dan gas,

3) Sarana : pasar

rakyat, kesehatan,

peribadatan,

keamanan,

fasilitas umum

dan fasilitas

sosial.

1) Didukung dengan

akses ke pusat

pelayanan niaga,

perdangan dan jasa,

kegiatan budidaya

(produksi), lokasi tujuan

industri wisata alam (bila

ada) beserta prasarana

dan sarananya, kawasan

perumahan dan

permukiman serta

pelabuhan udara dan

laut/penyeberangan.

2) Pengaturan

transportasi :




daratan.

(b) Penyediaan





Didukung view dan

amenitasyang menarik

dengan melaui

perencanaan :

1) Kawasan tepi

air/pantai : dimana



ke ruang perairan

sehingga sebagian

kawasan mixed-use

secara eksklusif

memiliki

view dan amenitas

pantai

sekaligus menjadi

bagian

wajah depan dari

lingkungan

perdagangan

dan jasa.

2) Waterscape

3) Landscape/Garden

Citty


dermaga


pelantar, boat, kano.

(c) Penyediaan


jalan yang memadai


pedestrian.


ruang dan mengatur


(a) Kantong parkir


(c) Parking structure

(d) Inner court yard

parking

(e) Back yard parking


dan mengatur loading-

unloading area.


lingkungan pantai

Tabel 4 Intensitas bangunan pada kawasan budidaya di kawasan reklamasi

pantai Intensitas

bangunan

Jenis

Pemanfaatan

KDB KLB Ketinggian

Bangunan GSB

KDH&B

(Pengatu

ran

Ruang

Terbuka)

GSS / GSP

a) Kawasan

perumahan

dan

permukiman

40 - 60 % (a) KLB

permukiman

darat & laut

= maks 2

(b) KLB

apartemen/

town house

= min 3

(a)

Permukiman

darat & laut

= 2 - 3 It

(b) Aparte-

men/ town

house = min

3 It

(a) GSB depan

bangunan tiap

unit bangunan

= 1/2

ROWjalan

umum di depan

bangunan

(b) GSB

samping

bangunan tiap

40 - 60 % (a) GSS = 1/2 lebar

badan sungai,

dimanfaatkan

untuk jalan

inspeksi atau jalur

hijau.

(b) GSP = 30-50

M dari titik pasang

tertinggi, atau

GSP = 0

unit bangunan

deret, kopel &

rumah tunggal

=

minimal 2 M,

sedangkan

apartemen/town

house =

minimal

1/10tinggi

bangunan

(c) GSB

belakang

bangunan tiap

unit bangunan

deret, kopel &

rumah tunggal

=

minimal 2 M,

sedangkan

apartemen/town

house =

minimal

1/10tinggi

bangunan.

(penanganan

rekayasa teknis /

engineering harus

profesional). (c)

GSP yang besar

bisa dimanfaatkan

untuk green belt

area dan atau

coastal road area.

b) Kawasan

perdagangan

dan jasa

(a) di darat

= 80 %

(b) di laut

=

40 - 50 %

(a) di darat =

min 3

(b) di laut =

maks 2

(a) di darat

=

min 3 It

(b) di laut =

maks 2 It

(a) GSB depan

bangunan tiap

unit bangunan

= '/2 ROWjalan

umum di depan

bangunan atau

= 0 (pemilik

bangunan diberi

kompensasi

pembangunan

diijinkan

dengan

KLB

maksimum

dan diharuskan

(a) di

darat

= 0-20 %

(b) di laut

=

50 - 60 %

(a) GSS = 1/2 lebar

badan sungai,

dimanfaatkan

untuk jalan

inspeksi atau jalur

hijau.

(b) GSP = 30-50

M dari titik pasang

tertinggi, atau

GSP = 0

(penanganan

rekayasa teknis /

engineering harus

profesional). (c)

GSP yang besar

membangun

semi basement

untuk parkir).

(b) GSB

samping

bangunan tiap

unit bangunan

perdagangan

dan jasa =

minimal 4 M

(untuk menjaga

jarak dan

memberi ruang

gerak

penyelamatan

diri apabila

terjadi

kebakaran).

(c) GSB

belakang

bangunan tiap

unit bangunan

perdagangan

dan jasa =

minimal = 0

atau minimal

1/10 tinggi

bangunan.

bisa dimanfaatkan

untuk green belt

area dan atau

coastal road area.

c) Kawasan

industri

40 - 60 % di darat =

maks 3

di darat = 1

It

(a) GSB depan

bangunan tiap

unit bangunan

= 1/2

ROWjalan

umum di depan

bangunan

dimanfaatkan

untuk zona

green belt untuk

mereduksi

polusi

40 - 60 % (a) GSS = 1/2 lebar

badan sungai,

dimanfaatkan

untuk jalan

inspeksi atau jalur

hijau.

(b) GSP = 30-50

M dari titik pasang

tertinggi, atau

GSP = 0

(penanganan

rekayasa teknis /

(b) GSB

samping

bangunan

minimal 1 kali

tinggi bangunan

(c) GSB

belakang

bangunan

minimal 1 kali

tinggi bangunan

engineering harus

profesional). (c)

GSP yang besar

bisa dimanfaatkan

untuk buffer zone

area antara

daerah industri

dengan

lingkungan sekitar

dan atau green

belt area.

d) Kawasan

pariwisata

darat &

laut =

maks 40

%

(a) di darat

&

laut = maks

2

(b) hotel =

min 3

(a) di darat

&

laut = 2 - 3

It

(b) hotel =

min 3 It

(a) GSB depan

bangunan tiap

unit bangunan

= 1/2

ROWjalan

umum di depan

bangunan,

dimanfaatkan

untuk taman.

(b) GSB

samping

bangunan tiap

unit bangunan

resort =

minimal

5 M, sedangkan

hotel = minimal

1/10 tinggi

bangunan.

(c) GSB

belakang

bangunan tiap

unit resort =

minimal 5 M,

sedangkan hotel

= minimal 1/10

tinggi

bangunan.

min 60 % (a) GSS = 1/2 lebar

badan sungai,

dimanfaatkan

untuk jalan

inspeksi atau jalur

hijau.

(b) GSP = 30-50

M dari titik pasang

tertinggi, atau

GSP = 0

(penanganan

rekayasa teknis /

engineering harus

profesional). (c)

GSP yang besar

bisa dimanfaatkan

untuk ruang

wisata pantai dan

atau green belt

area.

e) Kawasan di darat & di darat & (a) di darat (a) GSB depan 40 - 60 % (a) GSS = 1/2 lebar

pendidikan laut = 40

- 60 %

laut = min 3 & laut =

min

3 It

(b)

bangunan

pendukung

(fasos &

fasum) =

min

1 It

bangunan tiap

unit bangunan

= 1/2

ROWjalan

umum di depan

bangunan

(b) GSB

samping

minimal 8 M

(c) GSB

belakang

bangunan

minimal 8 M

badan sungai,

dimanfaatkan

untuk jalan

inspeksi atau jalur

hijau.

(b) GSP = 30 - 50

M dari titik pasang

tertinggi, atau

GSP = 0

(penanganan

rekayasa teknis /

engineering harus

profesional). (c)

GSP yang besar

bisa dimanfaatkan

untuk green belt

area dan atau

coastal road area.

f) Kawasan

pelabuhan

laut/penyeb

e-rangan

maks 40% maks 3

kecuali

tower

mercu suar

min 3 It (a) GSB depan

bangunan tiap

unit bangunan

= 1/2

ROWjalan

umum di depan

bangunan,

dimanfaatkan

untuk

taman/parkir.

(b) GSB

samping

bangunan tiap

unit bangunan

= minimal 1/10

tinggi

bangunan.

(c) GSB

belakang

bangunan tiap

unit bangunan

minimal 1/10


badan sungai,

dimanfaatkan

untuk jalan

inspeksi atau jalur

hijau.

(b) GSP = 50 -

1 00 M dari titik

pasang tertinggi,

atau GSP = 0

(penanganan

rekayasa teknis /

engineering harus

profesional). (c)

GSP yang besar

bisa dimanfaatkan

untuk ruang

loading-unloading

barang dan

penumpang dan

atau parkir.

tinggi

bangunan.

g) Kawasan

bandar

udara

maks 40

%

maks 3

kecuali

tower

mercu suar

maks 3 It (a) GSB depan

bangunan tiap

unit bangunan

= 1/2 ROW

jalan

umum di depan

bangunan,

dimanfaatkan

untuk

taman/parkir.

(b) GSB

samping

bangunan tiap

unit bangunan

= minimal 1/10

tinggi

bangunan.

(c) GSB

belakang

bangunan tiap

unit bangunan

minimal 1/10

tinggi

bangunan.


badan sungai,

dimanfaatkan

untuk jalan

inspeksi atau jalur

hijau.

(b) GSP = 50 -

1 00 M dari titik

pasang tertinggi,

atau GSP = 0

(penanganan

rekayasa teknis /

engineering harus

profesional). (c)

GSP yang besar

bisa dimanfaatkan

untuk landasan

pacu (run way).

h) Kawasan

mixed-use

(a) di

darat =

80-100

%

(b) di laut

= 40-50

%

(a) di darat

= min 3

(b) di laut =

maks 2

(a) di darat

= min 3 It

(b) di laut =

maks 2 It

(a) GSB depan

bangunan tiap

unit bangunan =

1/2ROWjalan

umum di depan

bangunan atau

= 0 (pemilik

bangunan diberi

kompensasi

pembangunan

diijinkan

dengan

KLB

maksimum

(a) di

darat

= 0-20 %

(b) di laut

=

50 - 60 %

(a) GSS = 1/2 lebar

badan sungai,

dimanfaatkan

untuk jalan

inspeksi atau jalur

hijau.

(b) GSP = 30-50

M dari titik pasang

tertinggi, atau

GSP = 0

(penanganan

rekayasa teknis /

engineering harus

profesional).

dan diharuskan

membangun

semi basement

untuk parkir).

(b) GSB

samping

bangunan tiap

unit bangunan

perdagangan

dan jasa =

minimal 4 M

(untuk menjaga

jarak dan

member! ruang

gerak

penyelamatan

diri apabila

terjadi

kebakaran).

(c) GSB

belakang

bangunan tiap

unit bangunan

perdagangan

dan jasa =

minimal = 0

atau minimal

1/10tinggi

bangunan.

(c) GSP yang

besar bisa

dimanfaatkan

untuk green belt

area dan atau

coastal road area.

4.2.3 Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari kegiatan penataan ruang

yang dipersiapkan sejak awal proses perencanaan tata ruang. Konsep pengendalian

dimulai sebelum rencana tata ruang diimplementasikan dengan memasukkan indikator

pencapaian hasil, sebagai dasar-dasar kriteria yang diperlukan, pada saat rencana

dilaksanakan dan sesudah implementasi. Pengendalian pemanfaatan ruang

diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan

ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan reklamasi pantai

mengacu kepada Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan

(Keputusan Menteri PU No. 269/KPTS/M/2006).

4.2.3.1 Pengawasan pemanfaatan ruang

Kegiatan pengawasan dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib pengaturan,

pembinaan dan pembangunan kawasan reklamasi. Penyelenggaraan pengawasan

dilakukan dalam bentuk :

a) Pelaporan, berupa pemberian informasi secara obyektif mengenai kegiatan

pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana

tata ruang.

b) Pemantauan, berupa pengamatan, pengawasan dan pemeriksaan dengan

cermat perubahan kualitas ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana

tata ruang.

Evaluasi, berupa penilaian kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai

tujuan rencana tata ruang. Evaluasi mempunyai kedudukan penting sebagai masukan

pada peninjauan kembali rencana tata ruang, sehingga rencana tata ruang harus selalu

disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

4.2.3.1.1 Pengawasan pada kawasan lindung

Pengawasan pada kawasan lindung dengan mempertimbangkan kewenangan

pengelolaan kawasan dan upaya pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan

lindung sebagai berikut:

a) Sempadan Pantai

1) Kewenangan Pengelolaan :

(a) Pemerintah menetapkan pedoman konservasi dan pengawasan sumber

daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan.

(b) Pemerintah menetapkan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-

pulau kecil.

(c) Propinsi menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi,

sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas

Kabupaten / Kota hingga kawasan pesisir pantai.

(d) Propinsi mengatur pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan

sumberdaya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.

2) Penetapan Kawasan :

(a) Penetapan lebar sempadan pantai dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan

memperhatikan karakteristik dan kondisi pantai (termasuk tipe

gelombang),serta mengacu pada standar dan pedoman pengelolaan pesisir

pantai yang ditetapkan oleh Propinsi dan Pemerintah.

(b) Penetapan kawasan sempadan pantai (lebar sempadan) yang dilindungi

dituangkan dalam Perda Kabupaten/Kota.

3) Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan :

(a) Kabupaten/ Kota menetapkan rencana pemanfaatan kawasan sempadan

pantai dengan tetap mempertahankan fungsi perlindungan pantai dan

dilengkapi dengan larangan pemanfaatan kawasan sempadan pantai,

persyaratan teknis ekologis budidaya yang diijinkan, dan tatacara pelibatan

masyarakat dan swasta.

(b) Rencana pemanfaatan pantai disosialisasikan kepada masyarakat setempat

dan pelaku pembangunan terkait.

(c) Kabupaten/Kota melibatkan secara aktif masyarakat setempat dalam

pengendalian pemanfaatan berupa: pemantauan, pengawasan dan

penertiban kawasan sempadan pantai.

b) Sempadan Sungai

1) Kewenangan Pengelolaan :

(a) Pemerintah menetapkan pedoman konservasi dan pengendalian

sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.

(b) Propinsi menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi,

sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas

Kabupaten/Kota.

(c) Propinsi menetapkan standar pengelolaan sumberdaya air permukaan

lintas Kabupaten/Kota dan mengatur tentang pengamanan dan pelestarian

sumberdaya air lintas Kabupaten/Kota.

2) Penetapan Kawasan :

Penetapan garis sempadan sungai dilakukan ruas per ruas disesuaikan dengan

kondisi dan karakteristik kawasan oleh Kabupaten/Kota dengan

memperhatikan standar pengelolaan air permukaan dan pedoman konservasi

air yang ditetapkan oleh Propinsi dan Pemerintah, serta dituangkan dalam

Perda Kabupaten/Kota.

3) Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan :

(a) Kabupaten/Kota menetapkan rencana pemanfaatan kawasan sempadan

sungai dengan tetap mempertahankan fungsi sungai dan dilengkapi dengan

larangan pemanfaatan (kegiatan budidaya) pada kawasan sempadan

sungai, persyaratan teknis ekologis budidaya yang diijinkan, dan tatacara

pelibatan masyarakat dan swasta.

(b) Rencana pemanfaatan kawasan sempadan sungai disosialisasikan kepada

masyarakat yang bermukim di kiri kanan sungai dan pelaku pembangunan

terkait.

(c) Kabupaten/Kota melibatkan secara aktif masyarakat setempat dalam

pengendalian pemanfaatan berupa: pemantauan, pengawasan dan

penertiban kawasan sempadan sungai.

4.2.3.1.2 Pengawasan pada kawasan budidaya

Pengawasan pada kawasan budidaya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Perumahan dan Permukiman Reklamasi Pantai, termasuk prasarana

pendukungnya (pendidikan, kesehatan, sosial/budaya):

1) Melakukan pengolahan bahan buangan domestik sebelum dilepas ke perairan

pantai dan pembuatan kanal-kanal drainase yang mermuara ke laut lepas.

2) Melakukan pemeliharaan garis tepi pantai dan sungai, dan tidak menghentikan

secara total angkutan sedimen sepanjang pantai.

b) Perdagangan, Industri dan Perkantoran

1) Membatasi pencemaran oleh bahan buangan cair, padat, dan gas melalui

pengembangan pengolahan bahan buangan sebelum dilepas dan pembuatan

kanal-kanal drainase ke laut lepas.

2) Membatasi penggunaan air tanah untuk kegiatan industri, yang akan

mengakibatkan intrusi air laut bawah tanah melalui pengaturan pemakian air

tanah yang disesuaikan dengan kapasitas ketersediaan air tanah dan waktu

yang dibutuhkan untuk pengisian kembali.

c) Prasarana Transportasi

1) Meminimasi dan menghidari pencemaran bahan buangan kapal (penyedotan

berkala bahan pencemar).

2) Melakukan upaya mengatasi pendangkalan kolam pelabuhan oleh lumpur atau

pasir (pengerukan berkala endapan lumpur dan pasir).

d) Budidaya Air Payau

1) Melakukan penanganan bahan buangan tambak sebelum dilepas ke perairan

pantai dan peletakan lokasi mulut kanal drainase (outlet) yang berjauhan

dengan mulut kanal suplesi (inlet) dan bermuara ke laut lepas.

2) Melakukan pengawasan dan pembatasan penggunaan pakan, pupuk, dan obat-

obatan kimia yang direkomendasikan untuk operasional budaya tambak.

3) Melakukan pemeliharaan garis tepi pantai dan sungai dengan cara membentuk

jalur hijau melalui penanaman bakau dan pemantauan laju sedimentasi.

e) Pariwisata/Rekreasi:

1) Melakukan pemberlakuan lebar garis sempadan pantai dan sungai berdasarkan

Keputusan Presiden Rl No. 32 th. 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung, Perda atau hukum pengusahaan atau sistem pemilikan pantai.

2) Melakukan pengaturan pemakaian air tanah yang disesuaikan dengan

kapasitas ketersediaan air tanah dan waktu yang dibutuhkan untuk pengisian

kembali.

f) Budidaya Biota Laut (Marinkultur)

Menjaga kualitas air diperairan pantai melalui pembatasan penggunaan pakan,

pupuk dan bahan kimia yang direkomendasikan dalam operasional budidaya laut.

4.2.3.1.3 Pengawasan pembatasan pemanfaatan dan konservasi

Pembatasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya pada masing-masing tipologi

kawasan lindung mengacu pada pengawasan yang terdapat di Pedoman Pemanfaatan

Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan (Keputusan Menteri PU No.

269/KPTS/M/2006).

4.2.3.2 Penertiban pemanfaatan ruang

Tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana

tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi yang berupa sanksi pidana

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pengenaan denda

yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah

masing-masing. Penertiban terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang di kawasan

budidaya meliputi:

a) Penegakan prosedur perijinan pemanfaatan ruang untuk menjamin ruang yang

akan dibangun sesuai dengan rencana peruntukan ruang, ketentuan teknis dan

kegiatan yang telah direncanakan.

b) Pemberian ijin mendirikan bangunan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang, perijinan, pengawasan dan penertiban

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling mengkait. Perijinan merupakan

langkah awal sebagai dasar dalam kegiatan pengawasan dan penertiban. Suatu ijin

diberikan kepada pemohon dengan dasar rencana tata ruang. Berdasarkan perijinan

kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan

sampai dengan pengenaan sanksi atau dengan insentif dan disinsentif.

Beberapa bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan

antara lain : Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR), Surat Ijin Penambangan Daerah (SPID),

Ijin Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan (1MB), dan Ijin Undang-Undang

Gangguan/HO.

Kegiatan penertiban meliputi tatacara dan prosedur penertiban terhadap pelanggaran-

pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang tidak

sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses penertiban :

a) Peringatan

b) Sanksi

c) Pencabutan ijin dan proses hukum

5 Peran masyarakat

Pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan reklamasi pantai

mengacu kepada PP No. 69 Tahun 1996 tentang tentang Pelaksanaan Hak dan

Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan

Ruang.

Peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan reklamasi pantai adalah sebagai

berikut:

1) Berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan perencanaan dalam survei,

perencanaan dan desain

2) Berpartisipasi dalam pembangunan menyediakan lahan, tenaga dan biaya.

3) Berpartisipasi dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan , dimana masyarakat

berperan untuk:

(a) Dalam sistem Operasiona! masyarakat berperan untuk mentaati regulasi rencana

tata ruang serta berperan dalam menyediakan/melengkapi/ mengembangkan sarana,

prasarana dan utilitas.

(b) Dalam sistem Pemeliharaan masyarakat berperan untuk merawat sarana, prasarana

dan utilitas serta berperan dalam mengendalikan aplikasi regulasi rencana tata ruang.

6 Tata cara pelaksanaan

Tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi tahap-

tahap sebagai berikut:

a) Persiapan

1) Penyusunan kerangka acuan kerja

2) Pembentukan tim pelaksana

3) Penyiapan kelengkapan administrasi

4) Penyiapan pengadaan jasa konsultansi

5) Penyusunan program kerja dan tim ahli apabila dilakukan secara swakelola

6) Perumusan substansi, penyiapan checklist data dan kuesioner, penyiapan

metoda pendekatan dan peralatan yang diperlukan

7) Perkiraan biaya penyusunan rencana tata ruang

Selain itu, dilakukan pemberitaan penyusunan rencana tata ruang ini kepada

masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik) dan/atau forum

pertemuan.

b) Pengumpulan Data

Pengumpulan data/peta dilakukan dengan survei primer (observasi lapangan,

wawancara, penyebaran kuesioner) dan survei sekunder kepada instansi-instansi

terkait untuk memperoleh :

1) Data/peta kebijakan pembangunan

2) Data/peta sosial ekonomi

3) Data/peta sumberdaya manusia

4) Data/peta sumberdaya buatan

5) Data/peta sumberdaya alam

6) Data/peta penggunaan lahan

7) Data pembiayaan pembangunan

8) Data kelembagaan penyelenggara dan pengelola kawasan

c) Analisis

Aspek-aspek analisis meliputi:

1) Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kawasan

2) Analisis regional

3) Analisis ekonomi dan nilai jual kawasan

4) Analisis sumberdaya manusia

5) Analsis sumberdaya buatan

6) Analisis sumberdaya alam

7) Analisis sistem permukiman

8) Analisis penggunaan lahan

9) Analisis pembiayaan pembangunan

10) Analisis kelembagaan

d) Konsepsi Rencana

Setelah tujuan perencanaan dirumuskan, dilakukan penyusunan konsep rencana

tata ruang kawasan reklamasi pantai yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat

ketelitian minimal skala 1:10.000, mencakup:

1) Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

2) Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

3) Rencana Pengelolaan Kawasan Perumahan & Permukiman, Perdagangan &

Jasa, Industri, Pariwisata, Pendidikan, Pelabuhan Laut/Penyeberangan, Bandar

Udara dan Kawasan Campuran

4) Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan,

dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

5) Rencana Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Ruang Udara,

Penatagunaan RTH, dan Penatagunaan Sumber Daya Lainnya.

6) Rencana Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Kawasan

e) Diskusi Terbuka

Diskusi terbuka dengan semua stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat,

DPRD, Perguruan tinggi, dan sebagainya) untuk membahas draft rencana tata

ruang yang dapat dilakukan melalui:

1) Media massa

2) Diskusi dan seminar

3) Pameran

4) Pengumpulan opini masyarakat

f) Pengesahan

Proses pengesahan rencana tata ruang kawasan reklamasi pantai sebagai produk

yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Lampiran A

(Informatif)

Deliniasi ruang kawasan reklamasi pantai

Gambar A.1 Potongan kawasan den jenis pantai yang direklamasi

Lampiran B

(Informatif)

Definisi potongan pantai

Lampiran C

(Informatif)

Preseden tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan kondisi fisik

Keterangan:

Gambar 1 Reklamasi Menyambung Daratan

Gambar 2 Reklamasi Terpisah dari Daratan

Gambar 3 Reklamasi yang Menggunakan Gabungan ke-2 nya1

_______________________

1 RDTRK Coastal Road Pantai Balikpapan, 2003, PT Wiswakharman

Bibliografi

SNI 03-2846-1992, Tatacara perencanaan kepadatan bangunan lingkungan rumah

susun hunian.

SNI 03-2855-1992, Spesifikasi satuan rumah susun modular.

SNI 03-3241-1994, Tatacara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah. SNI

03-3242-1994, Tatacara pengelolaan sampah di permukiman.

SNI 03-1733-2004, Perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

Undang-Undang R.I No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria.

Undang-Undang R.I No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-Undang R.I No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang R.I No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang R.I No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Presiden R.I No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah R.I No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional.

Peraturan Pemerintah R.I No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah R.I No. 82 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran.

Keputusan Presiden R.I No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

Keputusan Presiden R.I No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Keputusan Presiden R.I No. 83 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keppres No. 123

Tahun 2001, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Pelabuhan Laut.

Keputusan Menteri Kimpraswil No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis

Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.

Departemen Pekerjaan Umum & MVROM Belanda, "Penataan Kawasan Perkotaan

Tepi Air di Indonesia", Jakarta, November 1998.

Departemen Pekerjaan Umum, "Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang

Kawasan Perkotaan", 2002.

Departemen Pekerjaan Umum, "Petunjuk Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Kota

Tepi Air", 2002.

Departemen Pekerjaan Umum, "Pedoman Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (Zoning

Regulation) Kawasan Perkotaan", 2003.

Departemen Pekerjaan Umum, "Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Kawasan

Budidaya", 2003.

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, "Penyusunan Konsep

Tata Ruang Kawasan Pantai".

Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, "Buku Petunjuk

Irigasi", 1986.

Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, "Standar Perencanaan

Irigasi, KP - 01 s/d KP - 06", 1986.

Keputusan Presiden R.I No. 52 Tahun 1995, Reklamasi dan Pembangunan di

Kawasan Pantura Jakarta.

PT. Wiswakharman , "Usulan teknis penyusunan Pedoman Penataan Ruang

Kawasan Reklamasi Pantai", Juli 2005.

Charles G. Ramsey and Harold R. Sleeper, The American Institute of Architects;

Architectural Graphic Standards, John Wiley & Son, Inc. NY, 1970.

Documents

PERMEN PU No.40 PRMT M 2007 Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai