MAKALAHPERMASALAHAN TRANSPORTASI PERKOTAAN TERKAIT JARINGAN
JALAN
OLEHBAYU ALFIAN60800110019
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTASAINS DAN
TEKNOLOGIUNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR2013BAB
IPENDAHULUANA. Latar BelakangPertumbuhan ekonomi yang pesat di kota
kota besar di Indonesia yang telah diikuti pula oleh pertumbuhan
jumlah kendaraan yang tinggi, memerlukan penanganan prasarana
jaringan jalan dan sistem transportasi yang memadai, guna
menanggulangi atau mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas yang
ditimbulkan. Secara umum, disamping kapasitas jalan utama dan
tranportasi umum di beberapa kota besar tidak dapat menampung arus
lalu lintas yang ada, kemacetan lalu lintas disebabkan pula
bercampur baurnya berbagai jenis kendaraan lambat dan cepat serta
lalu lintas regional dan lokal pada sistem jaringan jalan primer.
Permasalahan tersebut seringkali disebut sebagai efek pengembangan
jalur pita (ribbon development effect) yaitu sebagai konsekwensi
interaksi antara lalu lintas yang dibangkitkan oleh penggunaan
lahan sepanjang jalan dengan lalu lintas pada jalan tersebut. Hal
ini memberikan ilustrasi permasalahan yang muncul akibat interaksi
antara transportasi jalan dengan guna lahannya.Permasalahan
pengembangan pita terjadi akibat jika, bercampur baurnya guna lahan
seperti bengkel, supermarket, hotel , terminal bis dalam kota dan
perumahan serta pertokoan berada pada jaringan jalan primer
perkotaan . Pola tata guna lahan seperti ini akan mengurangi
mobilitas transportasi sehingga menurunkan peran fungsi jalan .
Untuk itu dalam sistem tata ruang, penetapan guna lahan sebagai
penghasil aktivitas perlu sesuai dengan hirarki jaringan jalan.B.
Rumusan Masalah1. Fungsi Tata Ruang dan Guna Lahan Sepanjang
Jalan2. Masalah Manfaat Jalan3. Masalah Hirarki Jalan4. Contoh
Kasus Tentang Pengembangan Jaringan Jalan Arteri dan Lingkar
BAB IIPERMASALAHAN TRANSPORTASI PERKOTAAN TERKAIT JARINGAN
JALANA. Tata Ruang dan Guna lahan Sepanjang Jalan Mengingat bahwa
terdapat interaksi antara tata guna lahan disepanjang jalan dengan
kelas jalan, maka jenis guna lahan sebenarnya harus sesuai dengan
tata ruang dan fungsi jalan yang mendukungnya. Namun dijumpai
banyaknya penggunaan dan pembangunan lahan yang tidak sesuai dengan
tata ruang dan tidak mendukung fungsi jaringan jalan di sekitarnya.
Sebagai gambaran di daerah pusat perkotaan, banyak dijumpai
pergudangan pergudangan yang melayani jasa regional. Keadaan ini
merugikan khususnya bagi angkutan truk regional mengingat bahwa
bercampur baurnya dengan lalu lintas lokal mengakibatkan kemacetan
lalu lintas yang selanjutnya membuat biaya angkutan meningkat
(Lihat diagram 1). Disisi lain, bercampur baurnya angkutan berat
truk dengan lalu lintas lokal berpengaruh kepada tingkat kecelakaan
lalu lintas.Kasus lain yang banyak dijumpai adalah lokasi terminal
regional dan pusat perdagangan grosir di sepanjang jalan kolektor
sekunder. Selain itu sering pula dijumpai pembangunan pusat - pusat
pertokoan berada di sepanjang jalan arteri primer. Banyaknya lalu
lintas lokal dan pejalan kaki yang berbelanja dan menyeberang jalan
telah mengaburkan fungsi jalan arteri primer sehingga kecepatan
yang direncanakan sekitar 60 km/jam tidak dapat dicapai dan bahkan
kecepatan lalu lintas dapat dibawah 20 km/jam.Kasus lain yang
dijumpai adalah bercampurnya daerah perumahan dan daerah
perindustrian. Keadaan tersebut tidak menguntungkan bagi permukiman
penduduk, akibat pengaruh lingkungan seperti kebisingan, polusi
udara serta keselamatan lalu lintas. Keadaan tersebut juga
menyulitkan dalam desain struktur jalan yang sesuai dengan tujuan
efisiensi seharusnya berbeda antara daerah permukiman dan daerah
industri.B. Masalah Manfaat JalanPermasalahan ini meliputi hal hal
seperti pemakaian bahu jalan sebagai tempat berjualan serta
pembangunan pot pot kembang ditepi jalan. Peraturan Pemerintah
nomor 26 tahun 1985 menyebutkan bahwa bagian bagian jalan meliputi
Daerah Manfaat Jalan , Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan
Jalan. Batas luar Dawasja tidak kurang dari 20 meter dari as jalan
untuk jalan arteri primer maupun jalan arteri sekunder dan tidak
kurang dari 7 meter diukur dari as jalan untuk jalan kolektor
sekunder dan 15 meter untuk jalan kolektor primer. Untuk jalan
lokal sekunder, jarak dari as jalan tidak kurang dari 4 meter dan
untuk lokal primer tidak kurang dari 10 meter. Di luar batasan
batasan ini pendirian bangunan baru dapat diizinkan. Pemanfaatan
jalan diarahkan untuk mempertahankan atau mengembalikan fungsi
jalan sesuai dengan peruntukkannya. Bahu jalan disamping berfungsi
mengamankan konstruksi perkerasan jalan juga tempat berhenti
sementara kendaraan agar tidak mengganggu lalu lintas. Pemakaian
bahu jalan akan menurunkan kapasitas jalan yang memberikan
konstribusi kepada kemacetan lalu lintas. Jarak pandang mengemudi
yang terganggu oleh pembangunan di derah pengawasan jalan akan
mengurangi tingkat keselamatan lalu lintas dan menyebabkan pula
kemacetan lalu lintas sehingga perlu ditertibkanC. Masalah Hirarki
jalanUsaha usaha pengembangan prasarana jalan bertujuan untuk
mencapai kesatuan wilayah pengembangan Tingkat Nasional (SWPTN).
Dalam pencapaian SWPTN tersebut disepakati berlakunya kebijakan
pembangunan menuju keseimbangan antar satuan wilayah pengembangan
(SWP), dimana kota yang terikat dalam hirarki tertentu mempunyai
kedudukan tertentu yang dicerminkan oleh jenjang kota tersebut.Pada
sistem ini, jalan mempunyai hirarki sesuai dengan jenjang kota yang
dihubungkan seperti jalan yang menghubungkan kota jenjang ke satu
dengan kota jenjang kedua adalah jalan arteri primer. Sedangkan
jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang
ketiga adalah jalan kolektor primer dan seterusnya. Selanjutnya
sistem primer menerus dalam memasuki kota. Di dalam kota jalan
primer menghubungkan kawasan primer dan dapat berakhir pada kawasan
primer tersebut. Sistem primer ini selanjutnya saling melengkapi
dengan sistem tata ruang yang menghubungkan kawasan kawasan primer,
sekunder kesatu, sekunder kedua sampai ke perumahan.Namun pada saat
ini pemantapan atau penerapan klasifikasi fungsi jalan pada kota
yang berkembang sulit dibandingkan dengan daerah baru. Karenanya
prasarana jalan yang tidak terstruktur ini tidak dapat memberikan
kualitas pelayanan yang baik terhadap kebutuhan perjalanan
transportasi yang ada. Tanpa hirarki jalan, berbaurnya berbagai
moda tranportasi dari perjalanan jauh dan pendek serta desain
struktur yang tidak sesuai akan menurunkan tingkat pelayanan,
meningkatkan kecelakaan dan menurunnya kondisi lingkungan hidup.
Selanjutnya terkait dengan sistem tranportasi umum, sistem jaringan
kereta api perkotaan di Indonesia belum berkembang. Hal ini
menyebabkan hirarki jalan dan jaringan kereta api belum dapat
dipadukan untuk melayani keseluruhan kebutuhan perjalanan.D.
Pengembangan Jaringan Jalan Arteri dan Lingkar MakassarKonsep
Pengembangan jaringan jalan di Kota Makassar diformulasikan
berdasarkan 4 aspek yaitu :1. Tata guna lahan dimasa datang2.
Pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan pegerakan yang berasal dari
industri, pelabuhan, terminal barang serta pengembangan perkotaan3.
Jaringan jalan yang ada4. Fungsi jalanPola guna lahan
diklasifikasikan sebagai pengembangan permukiman, pengembangan
industri yang terkait dengan pelabuhan dan terminal barang serta
pengembangan perkotaan. Penggunaan lahan tersebut akan menimbulkan
pergerakan lalu lintas yang dalam hal ini harus diperhatikan dalam
aspek dan kriteria perencanaan pengembangan jaringan jalan. sebagai
berikut :Didalam memenuhi pergerakan lalu lintas dari pengembangan
permukiman, aspek perencanaan yang diperhatikan adalah fungsi jalan
arteri sebagai pembentuk kawasan. Dalam hal ini, jaringan jalan
arteri membentuk kawasan permukiman dan mengelompokkannya kedalam
permukiman padat, kurang padat dan permukiman tidak padat. Selain
itu jaringan jalan juga harus membentuk lingkungan yang baik.
Didalam memenuhi pergerakan lalu lintas dari pengembangan industri,
aspek yang diperhatikan adalah lalu lintas langsung diarahkan ke
jalan arteri, menghindari lalu lintas yang berbaur dengan lalu
lintas lokal, menghindari perlintasan atau melalui kawasan
permukiman serta menghubungkan dengan pelabuhan dan terminal
barang. Didalam pengembangan pelabuhan dan terminal barang, aspek
yang diperhatikan adalah menghindari lintasan di daerah perkotaan,
diarahkan langsung ke jalan arteri, menghindari terbaurnya lalu
lintas lokal serta menciptakan lalu lintas yang aman dan lancar
serta lingkungan yang baik Didalam pengembangan perkotaan, aspek
yang diperhatikan adalah menghubungkan pusat kota dengan daerah
pinggiran perkotaan secara langsung. Selain itu didalam
pengembangan jaringan jalan sendiri aspek yang diperhatikan adalah
memaksimalkan penggunaan jaringan jalan yang ada, menetapkan dan
menerapkan fungsi jalan serta memperhatikan faktor keselamatan.
Berdasarkan pengembangan kawasan kawasan permukiman,, kawasan
industri, kawasan pelabuhan dan kawasn perkotaaan (Sub urban0 pola
pergerkan dapat diidentifikasi dan diakomodasi dalam jaringan jalan
radial dan jaringan lingkar kota Makassar. Secara keseluruhan pola
guna lahan dapat didijelaskan didalam diagram pola guna lahan pada
gambar 4 serta diagram arah struktur jaringan jalan pada gambar 5.
Dengan penerapan fungsi jalan serta adanya keseimbangan atau
pengendalian tata guna lahan sepanjang jalan arteri dan jalan
lingkar, Jaringan jalan arteri dan lingkar akan berfungsi efisien
dan akan bermanfaat untuk :a. Mendistribusikan lalu lintas barang
dari dan ke Pelabuhan Makassar tanpa melintasi daerah perkotaanb.
Mendistribusikan lalu lintas dari dan ke jalan radial tanpa
melintasi daerah permukiman.c. Mendistribusikan lalu lintas barang
dari dan ke Kawasan Industri tanpa melalui kawasan permukiman.d.
Mengalihkan sebagian beban lalu lintas dari jalan lama.e.
mempertahankan kegiatan perkotaan dan ruang terbuka perkotaan
BAB IVPENUTUPMakalah ini telah memberikan sistem tata ruang kota
dalam kaitannya dengan sistim tranportasi termasuk jaringan jalan.
Diuraikan bahwa jaringan jalan terstruktur sesuai dengan
hirarkinya, daerah pengawasan jalan harus terbebas dari pembangunan
peruntukan. Selanjutnya, jenis tata guna lahan disepanjang jalan
perlu pula sesuai dengan fungsi jalan.Berbagai kasus ketidak
sesuaian tata guna lahan dengan fungsi jalan telah mengakibatkan
ketidak efisiennya pemakaian jaringan jalan seperti meningkatnya
kemacetan lalu lintas serta dampak negatif lingkungan lainnya.
Untuk itu, upaya diperlukan untuk menyesuaikannya yang perlu pula
diikuti dengan penegakan hukum. Ruas ruas jalan yang telah
ditetapkan sesuai dengan fungsinya tersebut dapat merupakan
pegangan dalam koordinasinya dengan manajemen sistem transportasi
dan tata guna lahan, sehingga arahan sistem tata ruang yang efisien
dapat diwujudkan.
