Permasalahan Kawasan Pesisir di Kabupaten Aceh Tamiang

Pendahuluan

Kawasan pesisir adalah daerah batas pertemuan antara lautan dan daratan. Batas darat

dan laut kawasan pesisir ditentukan berdasarkan tingkat saling mempengaruhi antara

keduanya. Batas ke arah darat mencakup daerah yang masih dipengaruhi oleh pasang surut,

intrusi air laut, gelombang dan angin laut. Sedangkan batas ke arah laut mencakup daerah

yang maíz dipengaruhi oleh sedimentasi aliran sungai dan pencemaran. Oleh karena itu, satu

kawasan pesisir dengan kawasan pesisir lainnya memiliki jarak batas yang berbeda dan

kondisi area yang berbeda. Tetapi secara administratif, batas darat kawasan pesisir adalah 2

km, 20 km, dan seterusnya (jarak arbitrer) dan batas lautnya adalah 4 mil, 12 mil dari garis

pantai ke arah laut.

Secara umum, fisik kawasan pesisir terbentuk dari daratan kering (dry land), pantai

(beach), garis pantai (shoreline), dan lautan. Dari unsur-unsur yang membentuk kawasan

pesisir di atas, maka dapat ditemukan pula unsur-unsur ekologis secara umum yang berada di

kawasan pesisir yaitu antara lain, hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, pantai

berpasir, formasi prescaprae, formasi baringtonia, estuaria, laguna, dan delta. Unsur-unsur

yang terdapat di kawasan pesisir tersebut memiliki potensi yang dapat diolah manusia untuk

kesejahteraanya, antara lain sebagai tambak, sawah pasang surut, pariwisata, industri,

agroindustri dan permukiman.

Kegiatan-kegiatan manusia di kawasan pesisir tidak hanya dapat membawa

kesejahteraan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Beberapa dampak negatif yang

dapat terjadi akibat kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pencemaran dari limbah cair

permukiman, industri, pertanian, perikanan. Overfishing/overexploitated juga dapat terjadi di

kawasan pesisir yang dilakukan oleh nelayan setempat. Pembangunan kawasan permukiman

dengan mereklamasi kawasan pesisir secara berlebihan. Dampak negatif paling besar yang

berpotensi terjadi adalah degradasi habitat pesisir. Kepunahan yang dialami habitat di

kawasan pesisir ini juga disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang

mengelola kawasan pesisir.

Kawasan pesisir bukan hanya kawasan yang terdiri dari unsur-unsur fisik alami, tetapi

juga terdapat berbagai aktivitas manusia (sosial, ekonomi, politik) beserta dampak-dampak

positif maupun negatif yang ditimbulkan. Berdalih memenuhi kebutuhan ekonomi, seringkali

kita, manusia lupa akan dampak-dampak negatif yang timbul terhadap kawasan pesisir akibat

kegiatan-kegiatan mereka sendiri. Bahkan sampai mengakibatkan terjadinya kerusakan

ekosistem pesisir. Semua unsur-unsur di atas saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila

salah satu unsur mengalami ketidakseimbangan maka unsur yang lain juga akan mengalami

hal yang sama. Salah satu kawasan pesisir di Indonesia yang sedang dilanda permasalahan

akibat kegiatan manusia terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Pembahasan

Salah satu permasalahan kawasan pesisir di Kabupaten Aceh Tamiang adalah kerusakan

ekosistem hutan mangrove. Kerusakan ini lebih diakibatkan oleh eksploitasi yang dilakukan

sejumlah oknum setempat. Bahkan pemerintah setempat turut bertanggung jawab terhadap

kerusakan hutan mangrove dengan lemahnya komitmen untuk mengambil penanganan

terpadu. Sebuah LSM, Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA) berpendapat bahwa

kerusakan tersebut akan berdampak buruk terhadap kurang lebih 65 ribu jiwa penduduk

pesisir Aceh Tamiang.

Kerusakan hutan mangrove Kabupaten Aceh Tamiang merupakan permasalahan ekologis

yang terjadi di kawasan pesisirnya. Masih terdapat beberapa permasalahan yang juga terjadi

di bidang ekonomi, hukum, politik, budaya di kawasan pesisir tersebut. Permasalahan

ekonomi yang terjadi seperti taraf ekonomi masyarakat ekonomi yang masih rendah,

kurangnya pembinaan dan pengawasan bantuan sehingga lebih terkesan project oriented,

tidak adanya Balai Latihan Kerja, kurangnya penyuluhan perikanan, tidak adanya ketetapan

nilai/harga sumber daya alam pesisir, dan sebagainya. Di bidang hukum, issue yang sedang

berkembang adalah tidak jelasnya perizinan dan kriteria pemanfaatan sumber daya alam

pesisir, tapal batas kawasan yang mulai kabur, jual beli lahan negara, tumpang tindih

penggunaan lahan ataupun alih fungsi lahan, penegakan hukum agraria yang lemah, konflik

antar peraturan, keterlibatan oknum aparat penegak hukum serta upaya penegakan hukum

yang terkesan tidak berjalan. Di bidang politik, permasalahan yang muncul adalah kapasitas

legislator yang masih tergolong minim, masyarakat yang cenderung terkotak-kotak, tingginya

ego-sektoral, kurang sinkronnya kebijakan pemerintah provisnsi dengan pemerintahan

kabupaten, kebijakan pemerintah belum memihak kepada masyarakat bawah, konflik antara

pemodal dan masyarakat, kurangnya kerjasama antara instansi/lembaga/dinas/terkait, serta

intervensi pengusaha/pemodal besar yang sangat menonjol. Di bidang budaya, hal yang

menjadi permasalahan antara lain, hilangnya kearifan lokal pada tataran praktis di lapangan,

ketimpangan paradigma antara pengelolaan lingkungan dan pemenuhan ekonomi akibat

meningkatnya pola hidup konsumtif yang berujung pada praktik mata pencaharian yang tidak

berwawasan lingkungan, dan tidak berfungsinya lembaga budaya dan adat.

Kabupaten Aceh Tamiang terletak di provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan

provinsi paling barat dari Negara Indonesia. Provinsi D.I Aceh ini berbatasan dengan Selat

Malaka dan Samudra Hindia di bagian utara dan timur. Provinsi ini juga merupakan salah

satu provinsi terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Melihat kondisi

Indonesia beberapa tahun terakhir ini memang kurang memeberi perhatian terhadap daerah-

daerah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Salah satu contoh konkret

adalah kasus sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kondisi ini juga dapat dijadikan

variabel dalam merumuskan permasalahan kawasan pesisir yang terjadi di Kabupaten Aceh

Tamiang, Aceh. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang

bukanlah inti masalah, melainkan gejala yang ditimbulkan oleh masalah inti.

Kerusakan ekosistem hutan mangrove akibat eksploitasi masyarakat disebabkan oleh

rendahnya kualitas mutu sumber daya manusia setempat dalam mengelola lingkungannya.

Rendahnya kualitas mutu tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

Kabupaten Aceh Tamiang. Minimnya prasarana dan sarana pendidikan turut berperan besar

dalam rendahnya kualitas mutu pendidikan di sana.

Permasalahan ekonomi yang terjadi pun juga disebabkan minimnya prasarana dan sarana

pendidikan serta prasarana dan sarana ekonomi itu sendiri. Sarana ekonomi yang tidak

memadai, kurangnya akses informasi dapat menghambat berlangsungnya dan

berkembangnya aktivitas ekonomi setempat. Pihak yang mendapatkan informasi lengkap

akan dengan mudah mengatur berjalannya aktivitas pasar yang ada. Hal ini mengakibatkan

bahwa regulasi ekonomi tidak berjalan dengan seharusnya. Menurut mahzab ekonomi

keynesian, ketiadaan regulasi yang diciptakan oleh negara pasti menyebabkan terjadinya

eksploitasi terhadap sumber daya produktif masyarakat tertentu, dalam hal ini adalah sumber

daya alam pesisir.

Meskipun telah banyak peraturan hukum yang mengatur kawasan pesisir, permasalahan

mengenai bidang hukum yang ada di kawasan pesisir Aceh Tamiang pun masih banyak.

Salah satu permasalahan hukum yang patut dicermati adalah keterlibatan oknum aparat

penegak hukum serta penegakan hukum yang terkesan tidak berjalan. Pertama, tegaknya

suatu peraturan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan itu sendiri, tetapi juga harus

didukung dengan aparat hukum yang kompeten dalam proses penegakkannya. Hal kedua

yang perlu dicermati adalah sikap masyarakat sendiri yang harus memiliki kesadaran hukum.

Apabila salah satu atau kedua hal di atas tidak ada, maka penegakan hukum akan sangat sulit.

Di kawasan pesisir Aceh Tamiang ini, aparat hukum yang kompeten dan masyarakat yang

sadar hukum tidak banyak dijumpai. Permasalahan hukum ini juga nantinya berujung pada

rendahnya kualitas sumber daya manusia kawasan pesisir Aceh Tamiang. Pun juga

permasalahan politiknya, apabila sumber daya manusianya memilki kualitas yang bagus,

maka permasalahan-permasalahan di atas dapat diatasi dengan segera dan tidak berlarut-larut.

Permasalahan terakhir yang dihadapi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang hingga

berdampak pada kelangsungan ekosistem pesisirnya adalah masalah budaya. Permasalahan-

permasalahan budaya di atas banyak disebabkan oleh pengaruh globalisasi. Globalisasi tidak

hanya mencakup dalam hal teknologi dan komunikasi, tetapi mencakup seluruh bidang

kehidupan, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Tidak semua pengaruh globalisasi

berdampak negatif, tetapi juga banyak yang berdampak positif jika mampu memilah mana

yang baik dan mana yang buruk. Dalam proses pemilahan ini pun dibutuhkan juga ilmu

pengetahuan terkait.

Kesimpulan

Daftar Pustaka

Yustika, Ahmad Erani. 2009. Ekonomi Politik: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris. Pustaka

Pelajar. Yogyakarta