PERLINDUNGAN PRAKTIK KEPERAWATAN DALAM …

PERLINDUNGAN PRAKTIK KEPERAWATAN DALAM MEWUJUDKAN

KEPASTIAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN

PASIEN

Gilang Dwi Diantama1

Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Abstrak :

Dalam undang-undang yang dimaksud Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada

individu, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sedangkan Perawat

adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri

yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Di Indonesia

sekitar 60% tenaga kesehatan merupakan perawat. Banyaknya jumlah perawat di Indonesia ini turut

mempengaruhi layanan kesehatan masyarakat, dan ini diperhatikan dalam undang-undang. Perawat

sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan selain itu perawat perlu mempraktikan ilmunya

secara otonom sehingga ada kejelasan atas kewenangan dan batas tangung jawab dalam melakukan

pelayanan kesehatan, undang-undang keperawatan yang telah disahkan oleh pemerintah dapat

memberi kepastian dan jaminan hukum bagi tenaga kesehatan khususnya perawat dalam

melaksanakan pelayanan keperawatan, selain juga dapat menjadi kepastian dan jaminan hukum bagi

pasien (masyarakat) yang akan memanfaatkan pelayanan keperawatan. Dengan adanya undang-

undang ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, dan mutu pelayanan keperawatan, serta

dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang merujuk kepada Standar Praktik

Keperawatan. Pelaksanaan Standar Praktik Keperawatan yang dilaksanakan dan dipatuhi seperti yang

diatur dalam Undang-undang Keperawatan memberikan kepastian hukum bagi perawat maupun

pasien dalam mendapatkan pelayanan keperawatan yang prima sehingga dapat terjadi peningkatan

derajat kesehatan.

Kata Kunci : Keperawatan, Kepastian Hukum, Peningkatan derajat Kesehatan

Abstract :

In the legislation referred to nursing is an orphanage activity to individuals, groups, or

communities, both in a sick and healthy state. While the nurse is a person who has graduated higher

education nursing, both in and outside the country recognized by the Government in accordance with

the provisions of the legislation. In Indonesia about 60% of health workers are nurses. The number of

Indonesian nurses also affects public health services, and this is noted in the law. Nurses strongly

affect the quality of health services other than that nurses need to practice their knowledge

autonomously so that there is clarity on the authority and boundaries of responsibility in conducting

health services, the law of nursing that has been Authorized by the Government can provide assurance

and legal guarantees for health workers, especially nurses in the performance of nursing services, but

also can be a certainty and a guarantee of the law for patients (people) who will utilize Nursing

Service. With this legislation expected to improve accessibility, and quality of nursing services, and

can increase the degree of public health that refers to the standard of nursing practice. Implementation

of the standards of nursing practice implemented and complied as stipulated in the Nursing law

provides legal certainty for nurses and patients in obtaining excellent nursing services so that it can

occur Increased degrees of health.

Keywords: Nursing, legal certainty, improving the degree of health

1 Alamat Korespondensi : [email protected]

A. Pendahuluan

Kesehatan sebagai hak asasi ma

nusia yang diakui secara

konstitusional dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 seba gai hak warga

negara dan tanggung ja wab negara.

Pelayanan kesehatan meru pakan hal

yang penting yang harus di jaga dan

ditingkatkan kualitasnya sesu ai

standar pelayanan yang berlaku agar

masyarakat dapat merasakan kualitas

layanan dan hak-haknya dapat terpenu

hi.

Dalam Undang-undang Nomor

36 tahun 2009 tentang Kesehatan me

nyebutkan; “Untuk mewujudkan dera

jat kesehatan yang setinggi-tingginya,

diselenggarakan upaya kesehatan yang

terpadu dan menyeluruh dalam bentuk

upaya kesehatan perseorangan dan upa

ya kesehatan masyarakat. Upaya kese

hatan tersebut diselenggarakan dalam

bentuk kegiatan dengan pendekatan

promotif, preventif, kuratif, dan rehabi

litatif yang dilaksanakan secara terpa

du, menyeluruh, dan berkesinambung

an”.2 Perundang-undangan yang me

ngatur sistem pelayanan kesehatan di

Indonesia adalah dasar operasional

atau landasan bagi pemerintah dalam

memberikan pelayanan keseahatan

kepada masyarakat. Profesi keperawa

tan merupakan aspek penting dalam

pembangunan kesehatan. Profesi Pera

wat merupakan salah satu tenaga kese

hatan yang diatur dalam Peraturan Pe

merintah Nomor 32 Tahun 1996 ten

tang Tenaga Kesehatan dan diperjelas

pula dengan tercitnya Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kepera

watan.

2 Penjelasan Undang-Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan

Dalam lingkup pelayanan

keseha tan, profesi perawat merupakan

tenaga kesehatan terbesar yang dalam

melaksa nakan pelayanan keperawatan

selalu berhadapan langsung dengan

pasien dan tenaga kesehatan / profesi

lainnya. Sudah semestinya yang

menjadi perha tian ialah di dalam

menjalankan tugas nya cukup sering

profesi perawat ber singgungan

dengan masalah hukum, se perti

gugatan malpraktek sebagai aki bat

dari kesalahan dan kelalaian yang

dilakukannya, ataupun bila harapan pa

sien terhadap perawat tidak sesuai de

ngan kenyataan. Terlebih lagi tenaga

keperawatan bukanlah sekedar profesi

yang pasif di belakang meja.

Menurut Sri Praptiningsih per

awat dalam profesinya sebagai salah

satu tenaga kesehatan menjalankan

tiga (3) fungsi pelayanan yaitu:3

“1. Fungsi independen atau fungsi

mandiri, adalah those activities that

are considered to be within nursing’s

scope of diagnosis and treatment

(tindakan-tindakan yang menjadi kewe

nangan/lingkup keperawatan yang

meli puti diagnosis dan tindakan

kepera watan). Dalam fungsi ini

tindakan keperawatan tidak

membutuhkan ad vise atau permintaan

dari dokter dan profesi lainnya.

2. Fungsi interdependen, adalah

carried out in conjuction with other

health team members, (tindakan yang

bersifat kolaboratif dengan tenaga

kesehatan lain), berupa pemberian

pelayanan keperawatan yang diberikan

bersama tenaga kesehatan lain. Kewe

nangan yang dimiliki dalam menja

3 Sri Praptiningsih. Kedudukan

Hukum Perawat dalam Upaya Pela

yanan Kesehatan di Rumah Sakit. PT.

Rajagrafindo Persada , Jakarta, 2006,

hlm 126.

Perlindungan Praktik Keperawatan Dalam Mewujudkan Kepastian

Hukum Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Pasien,

Gilang Dwi Diantama 57

lankan fungsi ini disebut sebagai

kewenangan delegasi karena diperoleh

dengan adanya pendelegasian tugas

dari anggota tim kesehatan lainnya.

3. Fungsi dependen yang berdasarkan

advis dan/atau permintaan profesi lain

berupa tindakan perawat untuk

membantu profesi lain melaksanakan

tindakan – tindakan tertentu.4 “

Undang-undang No. 38 tahun

2014 tentang Keperawatan pada pasal

28 - 35 yang mengatur standar Praktik

Profesi Keperawatan. Diatur bahwa

wewenang perawat adalah melakukan

asuhan keperawatan, upaya promotif

(peningkatan kesehatan), preventif

(pen cegahan penyakit), rehabilitative

(pe mulihan) dan pemberdayaan

masyara kat dan pelaksanaan tindakan

kepera watan.

Berdasarkan ketentuan tersebut

dalam memberikan pelayanan serta

penyelenggaraan praktik keperawatan

diatur dalam Undang-undang Nomor.

38 tahun 2014 tentang Keperawatan

pada pasal 28-35 tentang Praktik

Profesi Keperawatan. Serta dalam UU

No. 38 tahun 2014 tentang Kepera

watan pada pasal 19-25 tentang Izin

Praktik Keperawatan.

Pasien adalah orang yang

memili ki kelemahan fisik atau

mentalnya menyerahkan pengawasan

dan perawa tannya, menerima dan

mengikuti pe ngobatan yang

ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau

para medis yang di obati dirumah

sakit.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Un

dang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

tentang Rumah Sakit, menyatakan:

“Pasien adalah setiap orang yang

mela kukan konsultasi masalah

kesehatan nya untuk memperoleh

pelayanan kese hatan yang diperlukan,

baik secara lang sung maupun tidak

langsung di Rumah Sakit”.5

Perawat dalam melaksanakan

pela yanan kesehatan berperan sebagai

penyelenggara Praktik Keperawatan,

pemberi Asuhan Keperawatan, penyu

luh dan konselor bagi Klien (dalam

hal ini Pasien), pengelola Pelayanan

Kepe rawatan, dan peneliti

Keperawatan. Pe layanan

Keperawatan yang diberikan oleh

Perawat didasarkan pada penge tahuan

dan kompetensi di bidang ilmu

keperawatan yang dikembangkan sesu

ai dengan kebutuhan Klien, perkem

bangan ilmu pengetahuan, dan

tuntutan globalisasi. Pelayanan

kesehatan terse but termasuk

Pelayanan Keperawatan yang

dilakukan secara bertanggung jawab,

akuntabel, bermutu, dan aman oleh

Perawat yang telah mendapatkan

registrasi dan izin praktik. Praktik

keperawatan sebagai wujud nyata dari

Pelayanan Keperawatan dilaksanakan

secara mandiri dengan berdasarkan pe

limpahan wewenang, penugasan

dalam keadaan keterbatasan tertentu,

penu gasan dalam keadaan darurat,

ataupun kolaborasi.6

B. Pembahasan

1. Perlindungan Praktik

Keperawa tan dalam

mewujudkan Kepasti an

Hukum Untuk Meningkat kan

Derajat Kesehatan Pasien

Secara yuridis Undang-undang

Keperawatan dtujukan untuk hak asasi

manusia akan butuhan kesehatan yang

5Lihat pada Pasal 1 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

tentang Rumah Sakit. 6Penjelasan Umum Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang

Kepera watan, hlm 4.

58 MAKSIGAMA :Volume 12 Nomor 1 periode Mei 2018 Hal. 56-67

diakui secara konstitusional dalam

UUD Negara Republik Indonesia Ta

hun 1945 sebagai hak warga negara

dan tanggung jawab negara. Hak asasi

bidang kesehatan ini harus

diwujudkan melalui pembangunan di

bidang kese hatan dalam hal fasilitas,

sumberdaya manusia hingga produk

hokum yang di keluarkan pemerintah

diarahkan untuk meningkatkan

kesejahteraan perorang an, keluarga,

masyarakat, dan semua profesi dalam

lingkup kesehatan. Dia tur pula

peraturan hukum yang secara khusus

Undang-undang Nomor 38 Ta hun

2014 tentang Keperawatan, Un dang-

undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor

HK. 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang

Izin dan Penyelenggaraan Prak tik

Perawat jo Permenkes Nomor 17 ta

hun 2013 tentang Perubahan atas, Un

dang-undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan, Undang-undang

Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah

Sakit untuk pelayanan keperawatan da

lam pelaksanaan standar praktik

kepera watan.

Penyelenggaraan pelayanan kese

hatan diwujudkan melalui pemberian

layanan kesehatan yang didukung oleh

sumber daya kesehatan, baik tenaga

profesi kesehatan maupun tenaga non-

kesehatan. Perawat dalam melaksana

kan pelayanan kesehatan berperan

seba gai pelaksana atau penyelenggara

Prak tik Keperawatan, pemberi

ASKEP (Asuhan Keperawatan),

penyuluh dan konselor bagi pasien,

Pelayanan Kepe rawatan yang

diberikan oleh Perawat didasarkan

pada keilmuan dan kom petensi di

bidang keperawatan yang

dikembangkan sesuai dengan kebutu

han Klien, perkembangan ilmu

pengeta huan, dan Pelayanan

kesehatan terse but termasuk

Pelayanan Keperawatan yang

dilakukan secara bertanggung ja wab,

bermutu, dan aman oleh Perawat yang

telah mendapatkan STR (Surat Tanda

Registrasi) dan SIP (Surat Izin

Praktik). Praktik keperawatan sebagai

wujud nyata dari layanan Asuhan

Keperawatan dilaksanakan secara man

diri dan juga dapat dilakukan berdasar

kan pelimpahan wewenang,

penugasan dalam keadaan darurat,

ataupun kola borasi antar lintas profesi

dalam ling kup kesehatan. Untuk

menjamin pelin dungan terhadap

pasien atau masya rakat sebagai

penerima Pelayanan Asu han

Keperawatan dan untuk menjamin

pelindungan terhadap Perawat sebagai

pelaksana dalam pemberian layanan

asuhan keperawatan, diperlukan regu

lasi sebagai paying hokum mengenai

keperawatan secara komprehensif

yang diatur dalam undang-undang.

Selain sebagai kebutuhan

perlindungan dan kepastian hukum

bagi perawat, pera turan ini juga

ditujukan sebagai peme nuhan

kebutuhan Perawat dalam ling kup

dunia, sehingga sistem keperawa tan

Indonesia dapat dikenal oleh Negara

luar dan kondisi ini sekaligus dapat

mengangkat citra dan harkat martabat

bangsa Indonesia di bidang kesehatan.

Berdasarkan itu, maka dibentuk

undang-undang tentang keperawatan

untuk memberikan kepastian hukum

dan pelindungan hukum serta untuk

menata dan melengkapi berbagai pe

rangkat hukum yang mengatur penye

lenggaraan Praktik Keperawatan yng

bermutu, dan aman sesuai dengan per

kembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Pada Undang-Undang ini

dibahas juga pengaturan mengenai je

nis perawat, pendidikan tinggi kepera

watan,STR, SIP, SIPP (izin praktik),

sampai dengan registrasi ulang, hak




dan kewajiban bagi perawat dan klien,

kelembagaan terkait dengan perawat

PPNI (organisasi profesi, kolegium,

dan konsil), pengembangan, Pembina

an, dan pengawasan bagi anggota

perawat, serta sanksi-sanksi jika

melanggar.

Dalam penegakan hukum ada ti

ga unsur yang harus selalu diperha

tikan yaitu unsur keadilan, unsur

kepas tian hukum dan unsur

kemanfaatan. Jika dalam menegakan

hukum hanya diperhatikan kepastian

hukum saja ma ka unsur lain harus

dikorbankan. Demi kian pula kalau

diperhatikan unsur kea dilan maka

unsur kepastian hukum dan

kemanfaatan hukum juga harus dikor

bankan dan begitu selanjutnya. Itulah

yang disebut dengan antimony yaitu

sesuatu yang bertentangan namun

tidak dapat diperhatikan satu sama

lainnya. Dalam menegakan hukum

harus ada kompromi antara ketiga

unsur tersebut. Meski dalam

prakteknya tidak selalu mudah

menjalankan kompromi secara

seimbang antara ketiga unsur

tersebut.7

Menurut Gustav Radbruch

tujuan hukum yaitu keadilan,

kepastian dan kemanfaatan. Keadilan

harus mempu nyai posisi pertama dan

paling utama dari pada kepastian dan

kemanfaatan. Mochtar

Kusumaatmadja menyatakan bahwa

untuk mencapai ketertiban diusa

hakan adanya kepastian hukum dalam

pergaulan manusia di masyarakat, kare

na tidak mungkin manusia dapat meng

embangkan bakat secara optimal tanpa

7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal

Hukum, hlm 161. Penerbit Universitas

Atmajaya Yogyakarta: Yogyakarta

adanya kepastian hukum dan keterti

ban.8

Pengertian kepastian hukum me

nurut Sudikno9: Kepastian hukum

adalah sebuah jaminan bahwa hukum

tersebut harus dijalankan dengan cara

yang baik. Kepastian hukum meru

pakan tujuan utama dari hukum itu

sendiri. Kepastian hukum adalah suatu

jaminan bahwa suatu hukum harus

dijalankan dengan baik dan tepat.

Kepastian merupakan tujuan utama

dari hukum. Jika tidak ada kepastian

hukum maka hukum akan kehilangan

jati diri serta makna dari hokum

tersebut . Jika hukum tidak memiliki

jati diri maka hukum tidak lagi

digunakan sebagai pedoman perilaku

seseoang.

Berdasarkan penjelasan diatas,

jika dihubungkan dengan analisis Per

lindungan Bagi Praktik Keperawatan

dalam rangka Mewujudkan Kepastian

Hukum maka dengan terbit nya Un

dang-undang No. 38 Tahun 2014

tentang Keperawatan, hal tersebut

harus dijadikan landasan dasar bagi

profesi Keperawatan dalam memberi

kan asuhan keperawatan yang bermutu

dengan upaya melaksanakan seusai

Standar Praktik Keperawatan dan keil

muannya kepada pasien yang telah

diatur berdasarkan kompetensi pera

wat, sehingga dapat terwujud

kepastian hukum didalam pelayanan

keperawa tan, dan dapat meningkatkan

derajat kesehatan

Secara yuridis, undang-undang

keperawatan adalah adanya amanat

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28

ayat (1), serta UU No. 36 tahun 2009

pasal 63 ayat (1), (2), (3), dan (4).

8Mochtar Kusumaatmadja, Pengan

tar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Perta

ma, Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu

Hukum, hlm 3. 9 Op Cit, Sudikno, hlm. 165.


“Keperawatan adalah sebuah entitas

yang telah diakui secara yuridis,

dalam hal penyembuhan, pemulihan,

dan pengendalian, berdasarkan ilmu

kepera watan. Hal ini kemudian

pengaturan lebih lanjut secara profesi

di atur dalam undang-undang

Keperawatan.

Selain itu, secara kuantitas, bah

wa sekitar 60% tenaga kesehatan meru

pakan perawat. Banyaknya jumlah

pera wat di Indonesia ini sangat

mempeng aruhi pelayanan kesehatan

pada masya rakat, dan ini sangat

diperhatikan da lam undang-undang.

Dalam landasan filosofis, bahwa

pelayanan keperawatan merupakan ba

gian integral dari pelayanan kesehatan

masyarakat. Dengan demikian,

perawat sangat mempengaruhi kualitas

pelaya nan kesehatan.

Secara teknis pula ditambahkan

bahwa perawat perlu mengamalkan

keilmuannya secara otonom dan

mandi ri sehingga ada kejelasan atas

kewe nangan dan batas tangung jawab

dalam pelayanan kesehatan, untuk

output pela yanan yang optimal dalam

melayani masyarakat. .

Dalam mewujudkan kepastian

hu kum yang mengandung arti, yakni

ada nya kejelasan, tidak menimbulkan

taf sir yang berbeda, dan dapat dilaksa

nakan. Hukum harus berlaku tegas

didalam masyarakat, mengandung ke

terbukaan sehingga siapapun dapat

memahami makna atas suatu peraturan

tersebut. Hukum yang satu dengan

yang lain tidak boleh tumpang tindih

sehingga menjadi sumber keraguan.

Kepastian hukum menjadi perangkat

hukum suatu negara yang mampu men

jamin hak dan kewajiban setiap manu

sianya sesuai dengan budaya yang

ada.

2. Penerapan Hukum dalam pelak

sanaan standar praktik kepera

watan korelasinya dengan prin

sip kepastian hukum Penegakan hukum merupakan

usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

konsep hukum yang diharapakan

rakyat menjadi kenyataan. Penegakan

hukum merupakan suatu proses yang

melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan

penegakan hukum pidana menjadi 3

bagian yaitu:10

1) Total enforcement, yakni ruang

lingkup penegakan hukum pidana

sebagaimana yang dirumuskan

oleh hukum pidana substantif (sub

tantive law of crime). Penegakan

hukum pidana secara total ini

tidak mungkin dilakukan sebab

para pe negak hukum dibatasi

secara ketat oleh hukum acara

pidana yang antara lain mencakup

aturanaturan penangkapan,

penahanan, pengge ledahan,

penyitaan dan pemeriksa an

pendahuluan. Disamping itu

mungkin terjadi hukum pidana

substantif sendiri memberikan

bata san-batasan. Misalnya

dibutuhkan aduan terlebih dahulu

sebagai sya rat penuntutan pada

delik-delik aduan (klacht

delicten). Ruang lingkup yang

dibatasi ini disebut sebagai area

of no enforcement.

2) Full enforcement, setelah ruang

lingkup penegakan hukum pidana

yang bersifat total tersebut diku

rangi area of no enforcement

dalam penegakan hukum ini para

penegak hukum diharapkan pene

gakan hukum secara maksimal.

10

Ibid, hlm. 39.




3) Actual enforcement, menurut Jo

seph Goldstein full enforcement

ini dianggap not a realistic expec

tation, sebab adanya keterbatasan

keterbatasan dalam bentuk waktu,

personil, alat-alat investigasi,

dana dan sebagainya, yang

kesemuanya mengakibatkan

keharusan dilaku kannya

discretion dan sisanya ini lah

yang disebut dengan actual

enforcement sebagai suatu proses

yang bersifat sistemik, maka pene

gakan hukum pidana menampak

kan diri sebagai penerapan hukum

pidana (criminal law application)

yang melibatkan pelbagai sub sis

tem struktural berupa aparat kepo

lisian, kejaksaan, pengadilan dan

pemasyarakatan. Termasuk dida

lamnya tentu saja lembaga pena

sehat hukum. Dalam hal ini pene

rapan hukum haruslah dipandang

dari 3 dimensi:

a. Penerapan hukum dipandang

sebagai sistem normatif (nor

mative system) yaitu penera

pan keseluruhan aturan

hukum yang menggambarkan

nilai-ni lai sosial yang

didukung oleh sanksi pidana.

b. Penerapan hukum dipandang

sebagai sistem administratif

(administrative system) yang

mencakup interaksi antara ber

bagai aparatur penegak

hukum yang merupakan sub

sistem peradilan diatas.

c. Penerapan hukum pidana me

rupakan sistem sosial (social

system), dalam arti bahwa

dalam mendefinisikan tindak

pidana harus pula diperhi

tungkan pelbagai perspektif

pemikiran yang ada dalam

lapisan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan

suatu usaha untuk mewujudkan ide-

ide keadilan, kepastian hukum dan

keman faatan sosial menjadi

kenyataan. Jadi penegakan hukum

pada hakikatnya ada lah proses

perwujudan ide-ide. Penega kan

hukum adalah proses dilakukannya

upaya tegaknya atau berfungsinya nor

ma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman pelaku dalam lalu lintas atau

hubungan-hubungan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernega

ra.11

Sementara itu, Lawrence M.

Friedman melihat bahwa keberhasilan

penegakan hukum selalu menyaratkan

berfungsinya semua komponen system

hukum. Sistem hukum dalam pandang

an Friedman terdiri dari tiga kompo

nen, yakni komponen struktur hukum

(legal structure), komponen substansi

hukum (legal substance) dan kompo

nen budaya hukum (legal culture).

Struktur hukum (legal structure) meru

pakan batang tubuh, kerangka, bentuk

abadi dari suatu sistem. Substansi hu

kum (legal substance) aturan-aturan

dan norma-norma actual yang diper

gunakan oleh lembaga-lembaga,

Kenya taan, bentuk perilaku dari para

pelaku yang diamati di dalam sistem.

Adapun kultur atau budaya hukum

(legal cul ture) merupakan gagasan-

gagasan, si kap-sikap, keyakinan-

keyakinan, hara pan-harapan dan

pendapat tentang hu kum.

Karakter hukum positif dalam

wujudnya sebagai peraturan peraturan

perundang-undangan, di samping

diten tukan oleh suasana atau

konfigurasi politik momentum

11

Soerjono Soekanto, Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan

Hukum

Cetakan Kelim, 2004, Jakarta : Raja

Grafindo Persada,hlm 4


pembuatannya, juga berkaitan erat

dengan komitmen moral serta

profesional dari para anggota legislatif

itu sendiri. Oleh karena semangat

hokum (spirit of law) yang dibangun

berkaitan erat dengan visi pembentuk

undang-undang, maka da lam konteks

membangun hukum yang demokratis,

tinjauan tentang peran pem bentuk

undang-undang penting dila kukan.

1) Ketentuan dalam KUHPidana:

Dalam beberapa kasus ada

kecenderungan pasien yang mera

sa dirugikan membawa kasusnya

ke kepolisian. Artinya dia mela

porkan baik terhadap rumah sakit

maupun tenaga kesehatan ke kepo

lisian dengan pasal tertentu tergan

tung dari kasusnya. Pasal pidana

tersebut diantaranya Pasal 340,

344, 345, 359, 360, dan 361

KUHP mengatur tentang perbua

tan maupun tindakan yang dapat

melukai hingga menghilangkan

nyawa seseorang.

2) Dalam KUHPerdata

Rumah sakit dan tenaga

kese hatan termasuk perawat

didalam nya dalam memberikan

pelayanan kesehatan terhadap

pasien di sam ping mempunyai

resiko atas tuntu tan secara pidana

maka aspek hu kum lainnya yang

harus diperha tikan dengan

seksama adalah tuntu tan secara

perdata. Tuntutan ini atau gugatan

secara perdata ini diajukan oleh

pihak yang merasa dirugikan.

Sebagaimana lazim hubung

an hukum antara satu pihak de

ngan pihak lainnya menurut keten

tuan KUHPerdata adalah lahir ka

rena suatu persetujuan atau karena

undang-undang. Kalau antara pera

wat dengan pasien dalam pelaya

nan kesehatan tersebut dilakukan

atas dasar adanya suatu

perjanjian, termasuk pilihan

penyelesaian bila ada sengketa

diantara mereka. Bila ada salah

satu pihak yang diang gap

melanggar perjanjian, melaku kan

tapi tidak sesuai dengan kese

pakatan, melakukan apa yang dila

rang atau sama sekali tidak mela

kukan. Maka pihak yang merasa

dirugikan tersebut dapat melayang

kan gugatan di Pengadilan yang

telah disepakati dalam perjanjian

tersebut.

Namun dalam hal-hal yang

khusus terutama bila pasien dalam

keadaan gawat darurat maka

person in charge yang muncul

dan membantu menangani adalah

tena ga kesehatan terutama

perawat. Penanganan tersebut

tidak menga kibatkan tuntutan

bila pasien kem bali normal.

Namun bila penang anan terhadap

pasien tersebut me ngakibatkan

kondisi yang semakin parah

bahkan meninggal dunia, bila

tidak mendapat penjelasan yang

baik dan diterima baik oleh pihak

pasien maupun keluarganya dan

tidak ada perjanjian atau in form

consent sebelumnya maka hal ini

akan membawa tuntutan secara

perdata. Dengan kata lain walau

tidak ada perjanjian sebe lumnya

tapi karena ada salah satu pihak

yang marasa dilanggar hak nya.

Dan pelanggaran tersebut di

anggap merugikan maka dia biasa

nya akan melakukan gugatan seca

ra perdata didasarkan pada Pasal

1365 atau 1366 KUHPerdata. Disi

ni munculnya hubungan hukum

yaitu perjanjian yang lahir karena

undang-undang sebagaimana

yang dimaksud Pasal 1233 KUH

Perdata.




Pada Pasal 1365 KUHPer

data menentukan bahwa tiap per

buatan melawan hukum yang me

ngakibatkan kerugian pada orang

lain mewajibkan orang yang mela

kukan perbuatan tersebut untuk

mengganti kerugian.12

Oleh

karena itu Mariam Darus

Badrulzaman dalam Rancangan

Undang-undang (RUU) Perikatan

berusaha memate rialisasikannya

dengan rumusan lengkap dalam

undang-undangn tersebut, sebagai

berikut:13

(1) Suatu perbuatan mela

wan hukum yang mengaki

batkan kerugian kepada

orang lain, mewajibkan

orang yang karena

kesalahan atau kelalaiannya

menerbit kan kerugian itu

mengganti kerugian

tersebut.

(2) Melanggar hukum

adalah tiap perbuatan yang

melang gar hak orang lain

atau ber tentangan dengan

kepatutan yang harus

diindahkan da lam

pergaulan kemasyaraka tan

terhadap pribadi atau harta

benda orang lain.

(3) Seorang yang sengaja

tidak melakukan sesuatu per

buatan yang wajib

dilakukan nya, disamakan

dengan se seorang yang

12

R. Subekti dan Tjitrosudibio,

Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Jakarta: PT. Pradnya Paramitra, 2003,

hlm 263. 13

St. Remy Sjahdeini dkk., Naskah

Akademis Dalam Peraturan Perundang-

undangan tentang PErbuatan Melawan

Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan

Hukum Nasional. Departemen

Kehakiman RI, 1993/1994 hlm 18.

melakukan se suatu

perbuatan yang terla rang

karenanya melanggar

hukum.

Dalam Pasal 32 pada Undang-

undang No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan diatur ketentuan yang harus

dipatuhi dimana setiap orang termasuk

tenaga kesehatan rumah sakit dilarang

mengabaikan atau menelantarkan

orang lain yang memerlukan perto

longan kesehatan, padahal orang ter

sebut mampu memberikan

pertolongan kesehatan. Dan adanya

larangan bagi setiap orang yang

dengan sengaja un tuk melakukan

perbuatan yang dapat menimbulkan

bahaya bagi kesehatan orang lain atau

dengan sengaja menu larkan suatu

penyakit yang ada pada dirinya atau

yang ada pada orang lain yang

membahayakan jiwa orang tersebut.

Dengan adanya ketentuan ter sebut

maka pihak Rumah Sakit mau pun

tenaga kesehatan yang berwenang

menangani pasien tersebut harus hati-

hati dengan adanya ketentuan tersebut.

Pertanggungjawaban Perawat bi

la dilihat dari ketentuan dalam KUH

Perdata maka dapat dikategorikan da

lam 4 prinsip sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban langsung

dan mandiri (Personal liability)

berda sarkan Pasal 1365 BW dan

Pasal 1366 BW. Berdasarkan

Ketentuan pasal tersebut maka

seorang pera wat yang melakukan

kesalahan dalam melaksanakan

fungsi inde pendennya yang

mengakibatkan kerugian pada

pasien maka ia wa jib memikul

tanggung jawabnya secara

mandiri.

b. Pertanggungjawaban dengan asas

zaakwarneming berdasarkan pasal

1354 BW.


c. Pertanggungjawaban dengan asas

respondent superior atau

vicarious liability atau lets the

master answer maupun khusus di

ruang bedah dengan asas the

captain of the ship melalui pasal

1367 BW. Bila dikaitkan dengan

pelaksanaan fungsi perawat maka

kesalahan yang terjadi dalam

menjalanjan fungsi independen

perawat akan melahirkan bentuk

pertanggungja waban diatas.

Sebagai bagian dari tim maupun

orang yang bekerja dibawah

perintah rumahsakit, pera wat

akan bersama-sama bertang gung

jawab akan kerugian yang

menimpa pasien.

d. Dalam hal ini konsep pertanggung

jawaban terjadi seketika bagi

seseo rang perawat yang berada

dalam kondisi tertentu harus

melakukan pertolongan darurat

dimana tidak ada orang lain yang

berkompeten akan hal itu.

Gugatan berdasarkan wanpres

tasi seorang perawat akan dimintai per

tanggungjawaban apabila terpenuhi un

sur-unsur wanprestasi yaitu:

a. Tidak mengerjakan kewajiban

nya sama sekali; dalam konteks

ini apabila seseorang perawat ti

dak mengerjakan semua tugas

dan wewenang yang melekat

pada dirinya.

b. Mengerjakan kewajiban tetapi

ter lambat; dalam hal ini apabila

ke wajiban sesuai fungsi tersbut

dila kukan terlambat yang

mengaki batkan kerugian pada

pasien. Contoh kasus seorang

perawat yang tidak membuang

kantong urine pasien dengan

kateter seca ra rutin setiap hari.

Melainkan 2 hari sekali dengan

ditunggu sam pai penuh.

Tindakan tersbut me

ngakibatkan pasien mengalami

infeksi saluran urine dari kuman

yang berasal dari urine yang

tidak dibuang yang telah kontak

dengan lingkungan luar pasien.

c. Mengerjakan kewajiban tetapi

tidak sesuai dengan yang seha

rusnya; suatu tugas yang dilaku

kan asal-asalan. Contoh seorang

perawat yang mengurangi aliran

infus pasien dimalam hari hanya

karena tidak mau terganggu isti

rahatnya.

d. Mengerjakan yang seharusnya

tidak boleh dilakukan; dalam hal

ini apabila seorang perawat mela

kukan tindakan medis yang

tidak mendapat delegasi dari

dokter, seperti menyuntik pasien

tanpa perintah, melakukan infus

tapi belum terlatih.

Dengan adanya Undang-undang

bagi profesi perawat dapat menghin

dari fenomena yang berpotensi tidak

menjamin kepastian hokum, jika

terjadi tidak adanya kepastian hokum

dalam profesi perawat dapat mengaki

batkan perlindungan hukum tidak ter

jamin, dan pada akhirnya penyelengga

raan kesehatan yang dilaksanakan oleh

perawat menjadi tidak efektif, hal itu

dapat mengakibatkan penurunan ting

kat kesehatan pada masyarakat.

C. Penutup

1. Bagi perawat telah dibentuk dan

diterbitkannya Undang-undang

Nomor. 38 Tahun 2014 tentang

Keperawatan Adapun tujuan

pera turan tersebut disamping

sebagai perlindungan hokum

bagi profesi Perawat, juga

memberikan tujuan yangbaik

untuk memberikan per

lindungan bagi pasien dalam

rangka memberikan dan menda




patkan pelayanan asuhan yang

bermutu dan berkelanjutan guna

memenuhi kebutuhan dasar

manu sia

2. Perawat harus dapat

menjalankan praktik asuhan

keperawatan de ngan lebih

tanggung jawab agar terpenuhi

hak dan kewajiban pa sien yang

akan berdampak juga bagi

perawat untuk terpenuhi hak dan

kewajiban perawat dalam

mengelola pasien dalam pelaya

nan keperawatan di seluruh tem

pat pelayanan kesehatan.

3. Jika terjadi permasalahan yang

dapat menimbulkan terjadinya

sengketa dapat diselesaikan baik

secara perdata, pidana maupun

administratif yang sesuai dengan

prosedur hukum yang ada de

ngan terlebih dahulu dilakukan

musyawarah. diselesaikan bersa

ma.

4. Organisasi Profesi Keperawatan

Harus Selalu Proaktif Dalam

Membela Kepentingan Anggota

Untuk Mendapatkan Kepastian

Hukum Dalam Pelaksanaan Pro

fesi Keperawatan.

Daftar Pustaka

Buku

Depkes RI. 2004. Perawat Kesehatan

Masyarakat. Departemen

Keseha tan Republik Indonesia.

Hans Kelsen. 2013. Teori Umum Ten

tang Hukum dan Negara. Ceta

kan Ke VIII. Bandung.

Penerbit Nusa Media.

Harmien Hadiati Koeswadji. 2003. Hu

kum dan Masalah Medik.

Bagian Pertama. Surabaya.

Airlangga University Press.

Ismani, Mila. 2001. Etika Keperawa

tan. 2001. Jakarta. Widya Medi

ka.

Komalawati. Veronica. 2002. Peranan

Informed Consent Dalam Tran

saksi Terapeutik. Bandung. PT.

Citra Aditya Bakti.

Kozier, B. Fundamental Of Nursing

Concept and Procedures. 2004.

California. Wesley Publ. Comp.

Kusnanto. 2003. Profesi dan Praktik

Keperawatan Profesional. Jakar

ta: EGC.

L. J. Van Apeldoorn. 1996. Pengantar

Ilmu Hukum. Jakarta. Pradnya

Paramita.

Lawrence M, Friedman. 1977. Law

and Society An Introduction.

New Jersey. Prentice Hall Inc.

Lawrence M. Friedman. 1984. Ameri

can Law: An invalueable guide

to the many faces of the law, and

how it affects our daily lives.

New York. W.W. Norton &

Company.

Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-

Praktik Hukum Pidana. Jakarta.

Sinar Grafika.

Lili Rasyidi. 1998. Filsafat Hukum.

Bandung. Remadja Karya.

Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief

Sidharta. 2000. Pengantar Ilmu

Hukum, Suatu Pengenalan Perta

ma Rua.

Mubarak, Wahit Iqbal. 2005. Pengan

tar Keperawatan Komunitas.

Jakarta. CV Sagung seto.

Perry, Potter. 2005. Fundamental Ke

perawatan (buku I. edisi 7).

2005. Jakarta. Salemba Medika.

Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman

Intisari Ilmu Hukum. Bandung.

Penerbit Citra Aditya Bakti.

Ridwan HR. 2008. Hukum Adminis

trasi Negara. Jakarta. RajaGra

findo Persada.

Robert, Priharjo. 2008. Konsep dan

Prespektif Praktik Keperawatan

Profesional. Jakarta: EGC.


Ronny Hanitijo, Soemitro. Metode pe

nelitian Hukum dan Jurumetri.

Jakarta. Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. 2004.

Penelitian Hukum Normatif

"Suatu Tinjauan Singkat", Jakar

ta. PT Raja Grafindo Persada.

Sri Praptiningsih. 2006. Kedudukan

Hukum Perawat dalam Upaya

Pelayanan Kesehatan di Rumah

Sakit. Jakarta. PT. Rajagrafindo

Persada.

Stanhope, Lancaster. 2000. Commu

nity and Public Health Nursing.

(5th ed). St Louis United States:

Mosby Inc.

Sudikno Mertokusumo. Kemanfaatan

Hukum.

Suhrawardi K. Lunis. Etika Profesi

Hukum, Cetakan Kedua. Jakarta.

Sinar Grafika.

Susanti Adi Nugroho. 2009. Mediasi

Sebagai alternative penyelesai

an Sengketa. Jakarta. Telaga

Ilmu Indonesia.

Suwignyo, G. 2007. Manajemen Kiner

ja Pelayanan Rumah Sakit. Ja

karta. Sagung Seto.

Theo Huijbers. Filsafat Hukum dalam

lintasan sejarah, cet VIII. Yogya

karta. Kanisius.

Triwibowo, C. 2010. Hukum Kepera

watan: Panduan Hukum dan

Etika bagi Perawat. Yogya

karta: Pustaka Book Pulisher.

W. Friedmann. 1990. Teori dan

Filsafat Hukum. Jakarta. PT.

Rajawali Press.

Wila Chandra. 2001. Hukum Kedok

teran. Bandung. PT. Mandar

Maju.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 amande

men ketiga

Undang-undang Nomor 38 tahun 2014

tentang Keperawatan


tentang Pembentukan Peraturan

Perundangan-undangan


tentang Kesehatan


tentang Rumah Sakit


Tentang Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor HK.02.02/

MENKES/148/I/2010 tentang

Izin Dan Penyelenggaraan Prak

tik Perawat




Documents

PERLINDUNGAN PRAKTIK KEPERAWATAN DALAM …