perlindungan pemilik merek terhadap nama domain

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kajian hukum mengenai pemilik merek terhadap penggunaan nama domain secara tanpa hak berdasarkan uu ite

Citation preview

  • USULAN PENELITIAN

    KAJIAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN PEMILIK MEREK TERDAFTAR AKIBAT PENGGUNAAN NAMA DOMAIN SECARA TANPA HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

    OlehGemi Indah SulistyawatiNIS : 41038100121017Tim Pembimbing

    Dr. Hj. Imas Rosidawati WR, SH.,MHKetua Tim Pembimbing

    Dr. Ir. Edy Santoso, MITH.,MHAnggota Tim Pembimbing

    PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA BANDUNG2014

    1

  • A. LATAR BELAKANG1.Masih adanya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa nama domain itu merupakan merek di dunia maya/internet.2.Perbedaan prinsip diantara keduanya yaitu :1)-Merek (UU Merek) : adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. -Nama Domain (UU ITE) : adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.Dengan demikian, terlihat bahwa nama domain hanyalah sekedar penunjuk lokasi tertentu dalam internetdan tidak selalu digunakan dalam kegiatan barang atau jasa seperti merek.2) Pendaftaran merek dilakukan melalui pendaftaran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM RI (Dirjen HKI). Sedang untuk mendapatkan nama domain, seseorang dapat membelinya melalui pengelola nama domain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memiliki otoritas sebagai pengelola nama domain. Dengan demikian terlihat bahwa rezim pendaftaran merek dan nama domain berbeda.3) Pendaftaran merek dan nama domain sama-sama menganut prinsip pendaftar (first file), yaitu pihak yang melakukan pendaftaran pertama kali akan dianggap sebagai pemiliknya. Namun,pendaftaran nama domain tidak membutuhkan serangkain pemeriksaan seperti halnya pendaftaran merek. Dirjen HKI melakukan serangkain pemeriksaan terhadap pendaftaran merek untuk memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang didaftarkan sebelumnya, atau memastikan pendaftran merek dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2

  • 4) Pendaftaran merek punya kemungkinan ditolak apabila merek yang didaftarkan tidak sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang didaftarkan sebelumnya, atau memastikan pendaftran merek dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedang untuk nama domain, sepanjang blm ada orang yg mendaftarkan nama domain yang sama, setiap orang dapat memperoleh nama domain yang diinginkannya.*Perbedaan Prinsip diatas, dapat dipahami apabila pemilik merek tidak dapat secara otomatis memiliki nama domain yang sama dengan mereknya. Inilah yang kemudian menimbulkan perselisihan dalam prakteknya.

    3.Banyaknya sengketa nama domain yang berdasarkan hak merek, co : kasus McDonalds, Mustika Ratu,4.Tidak selamanyya pendaftaran merek melindungi suatu nama dari pihak lain terhadap suatu nama domain, selama pemilik merek tidak mendaftarkan hal tersebut.3

  • D. KEGUNAAN PENELITIAN

    1.SECARA TEORITIS, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam pengembangan di bidang ilmu hukum perdata pada umumnya dan pada khususnya dalam perkembangan bidang hukum bisnis.

    SECARA PRAKTIS, Diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat digunakan sebagai bahan informasi atau masukan bagi pihak-pihak yang terkait guna melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengantisipasi permasalahan perlindungan merek terhadap penyalahgunaan nama domain. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengaturan nama domain atas kepemilikan merek yang telah terdaftar dan segala akibat hukumnya. Sebagai bahan masukan dalam rangka pembentukan hukum baru bagi pihak terkait dan bagi masyarakat pada umumnya.4

  • 5

  • 6