PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA KARTU …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41345/1/PANGKI... · lembaga seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA KARTU ATM PADA BANK

MANDIRI BERDASARKAN PBI NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN (Studi Kasus Putusan no 266 K/Pdt.SUS-

BPSK/2014)

Skripsi

Oleh:

Pangki Ladipa

NIM: 1113048000042

KONSENTRASI HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

JAKARTA

1438 H / 2017 M

iv

ABSTRAK

Pangki Ladipa. NIM 1113048000042. PERLINDUNGAN HUKUM

KONSUMEN PENGGUNA KARTU ATM PADA BANK MANDIRI

BERDASARKAN PBI NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN (Studi Kasus Putusan no 266

K/Pdt.SUS-BPSK/2014). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis,

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

1438H/2017M. Isi: ix + 72 halaman + 20 halaman lampiran + 3 halaman daftar

pustaka.

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah minimnya Tanggung Jawab Bank

kepada Konsumen pengguna kartu ATM dalam Putusan No 266 K/Pdt.SUS-

BPSK/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hukum kepada

konsumen Bank yang berlandaskan pada PBI No 16/1/PBI/2014 tentang

Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat normatif-empiris. normatif-

empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang seberapa

efektif suatu peraturan perundang-undangan berlaku.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Hakim Agung dalam putusan no 266

K/Pdt.SUS-BPSK/2014 telah salah menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha

untuk tidak mengganti kerugian yang dialami konsumen, karena tidak terdapat satu

alat buktipun yang menyatakan konsumen melakukan kesalahan, melainkan kerugian

timbul akibat dari lemahnya sistem pengawasan dan tanggung jawab dari pengurus

dan pegawai pelaku usaha dalam menangani Pengaduan yang dilaporkan konsumen.

Sesuai dengan pasal 10 PBI No 16/1/PBI/2014 tentang perlindungan konsumen jasa

sistem pembayaran menyatakan bahwa “Penyelenggara wajib bertanggung jawab

kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan

pegawai Penyelenggar.”dan Pasal 19 menyatakan “Penyelenggara wajib

menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen.”

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung jawab Bank, dan Kartu

ATM

Pembimbing : Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H.

Daftar Pustaka : Tahun 1997 s.d Tahun 2016.

v

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-

Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN

PENGGUNA KARTU ATM PADA BANK MANDIRI BERDASARKAN PBI

NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA

SISTEM PEMBAYARAN (Studi Kasus Putusan no 266 K/Pdt.SUS-BPSK/2014)"

dapat diselesaikan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi

saat proses penyusunan skripsi ini.

Hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan

hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Saepudin Jahar, M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat,S.H., M.H., ketua Program Studi Ilmu Hukum dan

Drs. Abu Thamrin, S.H., M.Hum., sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

vi

3. Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H. Dosen pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Beserta Segenap Dosen Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya Dosen Program

Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat

bermanfaat untuk peneliti.

4. Edi Hermansyah (Papa), Khaidarlis lidya ( Mama), Hayana (Tante), Dawan Khai

(Kakak) yang dengan sangat sabar mendidik peneliti dari mulai lahir, sekarang,

hingga seterusnya tanpa kenal lelah serta memberikan dukungan materiil,

immateriil beserta doa kepada peneliti. Kemudian Debby Aulia dan Kembaranku

Pungki Ladipa yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi.

Semoga Peneliti Sukses secepatnya dan Allah SWT Selalu memberkati langkah

kaki kita.

5. Sahabat-sahabat yang peneliti sayangi, “UNO” (Fachrizal, Topan R, Rekky

Prasetyo, Irfan Saputra, Wardah Humaira, Andhitta A, Tika Arizkya, Kurnia Dwi

Sulistyorini, Puti Shakina) dan “Audit Bahagia” (Daryanto Wibowo, Ahmad

Syahroni, M. Hanafi, Jafar Shiddiq, Reyza Ramadhan, Rahmat Ivan, Fachri

Hafizd, Shabir M, dan yang lainnya) yang selalu menemani dan mewarnai hari-

hari peneliti selama di kampus Thanks untuk 8 semester yang singkat ini guys.

Semoga silaturahmi kita tidak akan terputus hingga tua nanti.

6. Saudara-Saudariku Putri Nurul, Ifan Putra, Alm. Kanidio, Mery Oktaviani, Nessa

Maharany M. Iwan, Reynaldi A. dan yang lainnya. Terima kasih atas

vii

dukungannya dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis. Semoga pertemanan

kita tak akan lekang oleh jarak dan waktu.

7. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2013, Junior dan Senior UIN Jakarta

khususnya Diana Yurika, Bela Awaliyah dan Berlyyana. Trimakasih telah

memberikan dorongan semangat dalam kelancaran Skripsi Peneliti.

8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Adiktif 2016, khususnya Muhammad

Ilham yang sangat berkontribusi dalam penyelesaian buku laporan KKN,

Sehingga Peneliti dapat melaksanakan ujian komprehensif tepat waktu.

9. Semua Pihak terkait yang tidak d apat peneliti sebutkan satu persatu. Tidak ada

yang Peneliti bisa berikan untuk membalas jasa-jasa kalian kecuali doa dan

ucapan terima kasih. Akhir Kata, Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Trima kasih.

Jakarta, 19 Juni 2017

Pangki Ladipa

viii

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI ................................................................................................. I

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ...................................................... II

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA ................................................................ II

LEMBAR PENYATAAN .................................................................................... III

ABSTRAK ............................................................................................................ IV

KATA PENGANTAR .......................................................................................... V

DAFTAR ISI ..................................................................................................... VIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1

B. Identifikasi Masalah ........................................................................ 6

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................... 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................ 8

E. Kajian Terdahulu............................................................................. 10

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual ................................................... 11

G. Metode Penelitian ........................................................................... 14

H. Sistematika Penulisan ...................................................................... 20

BAB II HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

A. Pengertian Perlindungan Konsumen ............................................... 22

B. Asas dan Tujuan ............................................................................ 24

C. Hak dan Kewajiban Konsumen ...................................................... 25

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .................................................. 27

E. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha ................................... 28

F. Penyelesaian Sengketa ................................................................... 34

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA BANK MANDIRI

GROUP DI KOTA MEDAN

A. Bank Mandiri di Indonesia dalam melayani Konsumen .................. 37

ix

B. Kegiatan- Kegiatan Bank Secara Umum ........................................ 39

C. Kegiatan Bank terhadap Konsumen pada Bank Mandiri ................. 43

D. Analisa Data Konsumen Bank Mandiri .......................................... 45

E. PBI (Peraturan Bank Indonesia) dalam melindungi Konsumen secara

Universal ....................................................................................... 46

BAB IV PENYELESAIAN KASUS SENGKETA KONSUMEN PADA BANK

MANDIRI (Studi Kasus Putusan no 266 K/Pdt.SUS-BPSK/2014)

A. Posisi Kasus Perlidungan Konsumen .............................................. 50

B. Isi Putusan Mahkamah Agung ........................................................ 59

C. Analisis Putusan Hakim ................................................................. 61

D. Dampak Pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 266 K/pdt.Sus-BPSK/2014 ....................................... 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................... 70

B. Saran.............................................................................................. 72

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 73

LAMPIRAN ......................................................................................................... 76

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Sebagai Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit

atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat

banyak. Bank menurut UU Nomor 10 tahun 1998 merupakan lembaga

keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta

maupun perorangan penyimpan dana-dananya, melalui kegiatan perkreditan

dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta

melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor

perkembangan1.

Sistem perbankan pun harus sehat, kuat dan efisien guna menciptakan

kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi

nasional.2 Dalam era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi maju

dengan pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan, dimana

perbankan diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan

teknologi tersebut untuk melayani nasabahnya dengan baik.

Lembaga Perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung pada

kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari

1 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung : CV Mandar Maju, 2008)h.7

2 Sri Susilo dan Tim, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta : Salemba Empat,

2000)h. 4

2

masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan

usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan jika dunia perbankan

harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan

memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama

terhadap kepentingan dari Bank yang bersangkutan.3Virtual bank dapat

menawarkan kepada nasabahnya kemampuan untuk penyimpanan deposito dan

tagihan dana pada ATM atau bentuk lainnya yang dimiliki.4

Globalisasi sistem keuangan telah diikuti oleh kecendrungan yang

paralel dengan internasionalisasi perbankan yang mengarah kepada konsolidasi

globalisasi dari industri keuangan secara keseluruhan5. Maka dari itu aspek

yang menarik saat ini menyangkut pada sistem pembayaran didunia perbankan.

Sistem pembayaran merupakan instrumen sistem dan peraturan dimana

sebuah lembaga mempertemukan pihak yang membayar dan menerima

pembayaran. Dalam tataran ini lembaga perbankan yang mempunyai fungsi

intermediari yaitu sebagai salah satu lembaga yang dapat mempertemukan

pihak yang membayar dan menerima pembayaran dalam sistem permbayaran

tersebut.hal ini tidak lepas dari peran lembaga perbankan dari sudut pandang

yuridis, sebagai pihak yang secara langsung memfasilitasi transfer dana antar

pihak. Saat ini sistem pembayaran mengalami perluasan. tidak hanya dalam

lingkup nasional namun sistem tersebut telah melawati batas-batas negara.

3 Hermansyah , Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2011)h. 144 4 Riswandi Budi Agus, Aspek Hukum Internet Banking, (Jakarta : PT. Raja Gravindo

Persada,2005) h.19-21 5 Jordi Canal, Universal Banking Internasional Comparasons and Theorical

Perspectives,(Oxford: Clarendon Press, 1997)

3

Bank dalam melayani konsumen menyediakan sebuah produk yang

diantaranya adalah tabungan. Untuk mempermudah transaksi perbankan seperti

penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan (listrik, telepon, kartu kredit,

lain-lain). Pada hakekatnya setiap tabungan dilengkapi dengan kartu ATM.

Kartu ATM merupakan kartu khusus yang disediakan oleh Bank kepada

pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi, yang otomatis akan

mengurangi dana yang tersedia pada rekening. kartu ATM juga berguna

sebagai alat bantu untuk melakukan transaksi dan memperoleh informasi

perbankan secara elektronis. Jenis transaksi yang disediakan yakni penarikan

tunai, setoran tunai, transfer dana, pembiayaan, dan pembelanjaan.6

Beberapa pemegang ATM mengeluh, mekanisme penyelesaian

complaint pemegang ATM. Konsumen tidak merasa menarik tunai melalui

ATM, tetapi didapati saldo rekening konsumen berkurang. Konsumen hanya

bisa terdiam saat mengetahui bukti print out rekening melalui customer

service..

Kemudian persoalan berikutnya adalah soal mekanisme penyelesaian

sengketa kartu ATM yang tertelan . yang mana hal tersebut menyebabkan dana

yang ada dalam rekening konsumen perbankan hilang tanpa sepengetahuan

pemilik kartu. Memang bank selalu bisa membuktikan dengan menunjukan

print-out transaksi pengembalian dan beralih bahwa kehilangan dana

disebabkan oleh konsumen yang tidak menjaga rahasia PIN ATM , namun

pada dasarnya konsumen memang tidak memberitahukan PIN ATM kepada

6 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, cet 10 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012), hal

106

4

siapapun. Pelaku Usaha tidak dapat membuktikan Pelaku yang telah

melakukan pembajakan ATM/ Pengambilan ATM yang tertelan tersebut.

meski sudah memasang kamera disetiap boks ATM yang rawan terjadi kasus.

Hal ini juga dikarenakan faktor keamanan pada lokasi ATM yang

mengkhawatirkan

Dapat disimpulkan, ternyata dalam praktek kepentingan konsumen

belum mendapat perlindungan yang memadai. Ini bisa dilihat dari iklan ATM

yang kurang informatif, perjanjian aplikasi permohonan ATM yang sepihak,

minimnya pemberian informasi kepada konsumen, maupun mekanisme

penyelesaian complaint konsumen ATM yang belum memuaskan serta

pengawasan dari pelaku usaha sehingga masih terdapat kerugian kehilangan

dana kepada konsumen Bank. Permasalahan di atas, kepentingan bank selaku

penerbit ATM jauh lebih dominan dibandingkan kepentingan konsumen.7

Maka, Alasan Pemilihan judul oleh Peneliti adalah dikarenakan dari

sekian banyak kasus pengaduan dari konsumen. Permasalahan yang paling

banyak mengundang simpatik adalah permasalahan konsumen perbankan.

Berdasarkan data YLKI(Yayasan lembaga Konsumen) Indonesia tahun 2015

saja dari 1030 pengaduan 17,.09% pengaduan dari konsumen perbankan

(terbanyak). Keluhan yang dialami oleh konsumen perbankan pun tidak jauh

dari kerugian yang dialami konsumen Perbankan menggunakan kartu. Hak-hak

konsumen pun secara faktual belum dilaksanakan secara utuh berdasarkan

mandat UUPK sebaliknya Konsumen kerap mendapatkan perlakuan hukum

7 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi konsumen di Indonesia,

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), hal 2.

5

yang timpang ketika berhadapan dengan pelaku usaha maupun pembuat

kebijakan. Kemudian Jumlah konsumen yang berani mengajukan keberatan

masih sangat rendah. yang mana, terkendala pada akses pengajuan keberatan

dan minimnya tindak lanjut dari pelaku usaha.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sendiri mendapat perhatian dari pemerintah dengan didirikannya lembaga-

lembaga seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

(LPKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)8. Tidak hanya itu terdapat juga

lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk

menghindari pelanggaran terhadap pihak konsumen. Lembaga- lembaga

tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Antara lain untuk

memberikan perlindungan kepada konsumen entah itu dalam menyelesaikan

sengketa antar pihak, memperoleh pengaduan dan keluhan dari konsumen dan

bertindak mengawasi pihak-pihak keuangan apabila terjadi pelanggaran pada

perlindungan konsumen. Spesifikasinya yang sering terjadi pelanggaran yakni

Konsumen jasa sistem pembayaran.

Menurut PBI NOMOR 16/1/PBI/2014 tentang perlindungan konsumen

jasa sistem pembayaraan. Konsumen jasa sistem pembayaran sendiri dalam

kegiatan jasa sistem pembayaran meliputi :

a. Penerbitan instrumen pemndahan dana dan/atau penarikan dana

b. Kegiatan transfer dana

8 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,

2013) h. 133

6

c. Kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu

d. Kegiatan uang elektronik

e. Kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang rupiah

f. Penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam

ketentuan Bank Indonesia9

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, untuk membahas

mengenai perlindungan hukum terhadap Konsumen Perbankan khususnya

pengguna kartu ATM. Bagaimana peran Bank dan kegiatan transaksi yang

sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara nasabah dengan pihak

bank. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA KARTU ATM

PADA BANK MANDIRI BERDASARKAN PBI NOMOR 16/1/PBI/2014

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM

PEMBAYARAN (Studi Kasus Putusan no 266 K/Pdt.SUS-BPSK/2014)

B. Identifikasi Masalah

Perlindungan Nasabah merupakan suatu prioritas yang seharusnya

dijamin oleh pelaku usaha. Hal ini pada dasarnya merupakan suatu pondasi

agar nasabah memiliki unsur kepercayaan kepada pihak Perbankan. Tanggung

jawab produk (Product Liability) adalah istilah yang dialih bahasakan dari

Product Liability, berbeda dengan ajaran pertanggungjawaban hukum pada

umumnya dimana tangung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu

9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa

Sistem Pembayaran.

7

(produk cacat atau merugikan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak

produsen yang disebut dengan strict liability. Sehingga di dalam mengeluarkan

suatu produk bahwa harus ada sikap penuh kehati-hatian dari para pelaku usaha

dalam menjaga kualitas produk atau mesin ATM, maupun kehati-hatian

didalam melakukan transaksi di mesin ATM. Rendahnya tingkat kesadaran dan

tanggung jawab dari pihak bank akan berakibat fatal sekaligus menghadapi

resiko bagi pihak Bank.

Mengingat sangat marak pengaduan dari nasabah terkait hilangnya

dana dalam rekening nasabah akibat kartu ATM tertelan lantas bagaimana

bentuk tanggung jawab Bank terhadap kerugian konsumen yang tidak

diakibatkan oleh konsumen sendiri? Pada dasarnya terdapat beberapa lembaga

seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM),

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Perlindungan

Konsumen Nasional (BPKN), lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

Bank Indonesia (BI). Namun, realitanya masih sangat banyak pengaduan dari

pihak nasabah mengenai kehilangan dana rekening Kartu ATM dan kartu

lainnya.

Salah satu landasan hukum yang peneliti untuk menangani

problematika tersebut adalah PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang perlindungan

konsumen jasa sistem pembayaran yang sejatinya melindungi hak konsumen

khususnya konsumen Jasa sistem pembayaran. Peneliti juga tertarik untuk

mengkaji hubungan hukum antara pihak nasabah, perbankan, pihak lain yang

ikut terlibat dalam kerugian yang dialami oleh konsumen

8

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah yang diidentifikasikan, maka

dari itu ruang lingkup masalah ini difokuskan pada Perlindungan hukum

konsumen perbankan khusus pada Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

menggunakan kartu ATM.

2. Rumusan Masalah

a. Apakah PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen

Jasa Sistem Pembayaran telah melindungi hak konsumen khususnya

konsumen Pengguna kartu ATM?

b. Bagaimana Urgensi Lembaga-lembaga yang terkait dalam melindungi

Hak konsumen pengguna kartu ATM?

c. Apakah Putusan nomor 266 K/Pdt.SUS-BPSK/2014 sudah sesuai dalam

melindungi hak-hak Konsumen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara Umum tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengkaji lebih

dalam terhadap bentuk tanggung jawab kehilangan dana konsumen Bank

yang bukan diakibatkan oleh konsumen sendiri. Sedangkan secara khusus

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

9

a. Untuk menelaah bentuk tanggung jawab Bank terhadap kehilangan dana

akibat kartu ATM yang tertelan. agar dapat lebih maksimal dalam

melindungi hak konsumen secara Universal.

b. Untuk mengetahui Urgensi Lembaga-lembaga yang terkait dalam

melindungi hak konsumen khususnya konsumen pengguna kartu.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian Perihal Perlindungan Perlindungan hukum konsumen

pengguna kartu pada BANK MANDIRI berdasarkan PBI NOMOR

16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

(Studi Kasus Putusan no 266 K/Pdt.SUS-BPSK/2014) ini, diharapkan dapat

memberikan nilai guna bagi penelitian baik dalam segi praktis maupun segi

teoritis, Sebagai berikut :

a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penalaran

hukum perkembangan ilmu pengetahuan terhadap perlindungan

konsumen Bank dalam spesifikasinya yakni konsumen Bank yang

kegiatannya menggunakan kartu.

b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan

perihal Perlindungan konsumen ditinjau dari PBI NOMOR

16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem

Pembayaran.

10

E. Kajian Terdahulu

1. Skripsi disusun oleh Ajeng Kumalasari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta 2014. Berjudul

“Perlindungan Hukum Data Nasabah dalam internet Banking (Tinjauan UU

NO 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Penelitian ini lebih

menjelaskan perlindungan Data pribadi nasabah dalam internet banking

berdasarkan pandangan Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaan skripsi tersebut

dengan skripsi yang diangkat oleh peneliti adalah terkait tentang bagaimana

bentuk tanggung jawab Bank terhadap kerugian kehilangan dana Konsumen

pada Kartu ATM yang tertelan. Kemudian peneliti mengacu perlindungan

hukum konsumen berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

NO16/1/PBI/ 2014.

2. Skripsi disusun oleh Arief Hannany, Prodi Ilmu Hukuim, konsentrasi

Hukum bisnis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Hidayatullah Jakarta 2013. Berjudul “Perlindungan Konsumen Perbankan

oleh Otoritas Jasa Keuangan (studi komparatif perlindungan konsumen

perbankan oleh Bank Indonesia) Penelitian tersebut lebih menjelaskan

tentang Bagaimana kacamata dari Otoritas Jasa keuangan dalam melindungi

konsumen perbankan secara universal. terkait tugas bank indonesia dalam

memberikan kredit atau pembiayaan bagi bank yang mengalami kesulitan

pendanaan jangka pendek. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang

akan diangkat oleh peneliti adalah spesifikasi perlindungan konsumen yang

diteliti. Yang mana peneliti menfokuskan melindungi konsumen perbankan

11

pada penggunaan kartu. Kemudian landasan hukum yang diangkat oleh

peneliti agar meminimalisir terjadinya kerugian konsumen yakni

berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO 16/1/PBI/ 2014

tentang Perlindungan Konsumen jasa sistem permbayaran.

3. Buku yang bertemakan “Kartu kredit dilematis antara kontrak dan

perjanjian”. Pengarang Dr. Jonhannes Ibrahim, SH., MH. Buku referensi ini

mengklarifikasikan secara Universal tentang Korelasi berbagai pihak dalam

kejahatan Kartu kredit. Antara lain perihal mekanisme ,Prosedur penagihan

Kartu Kredit Nasabah, Hukum perjanjian penerbitan Kartu kredit nasabah,

Bentuk perjanjian berbagai pihak dalam penerbitsn Kartu Kredit, serta studi

kasus Kejahatan Kartu kredit dan mekanisme penerapannya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Sebenarnya sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen

diundangkan, hak dan Kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara

tidak langsung telah diatur dan tersebar didalam berbagai peraturan yang

dapat dikelompokkan kedalam empat bagian besar, yakni perindustrian,

perdagangan kesehatan dan lingkungan hidup.10

Asas-asas yang dianut

dalam Perlindungan Konsumen antara lain : Asas Manfaat, Asas

10 Janur Sibadalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2006)h. 10

12

Keadilan, Asas Keseimbangan, Asas Keamanan dan keselamatan

konsumen, Asas kepastian hukum.

b. Teori dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut teori Satjipto Rahardjo yakni teori progresif

menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik

orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan

yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah satu persoalan

krusial dalam hubungan-hubungan hukum sosial adalah

keterbelenggunya manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik

politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam konteks terbelenggunya

dimaksud, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang

emansipatoris atau membebaskan.11

c. Doktrin

Dalam Perlindungan Konsumen terdapat doktrin yang dikenal

dengan strict product liability, yakni tanggung jawab produk yang

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ini dapat

dilihat dalam pasal 22 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen yang menyebutkan“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur

kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19

ayat (4), pasal 20, dan pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab

pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan.

11 Bernard L tanya, dkk , Teori hukum, cet iv (Yogyakarta: Genta publishing, 2013) hal

190

13

2. Kerangka Konseptual

a. UUD 1945

UUD NKRI tahun 1945 BAB XIV pasal 33 ayat 4 tentang

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial menyatakan

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

b. UU

1) UU Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen

2) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

c. PP

1) PP Nomor 58 tahun 2001 Pasal 2,pasal 3,pasal 4 pasal5,dan pasal 6

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan

Konsumen.

d. Yurispendensi

Salah satu Yurispendensi yang diangkat oleh peneliti adalah

Putusan .Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor

77/PEN/BPSK,MDN/2012, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

117/Pdt.G/2013/PN.Mdan, dan Putusan Kasasi Nomor 266 K/Pdt.Sus-

BPSK/2014

e. Peraturan

14

PBI NOMOR 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen

Jasa Sistem Pembayaran.

G. Metode penelitian

1. Tipe penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah Normatif-Empiris. Metode ini pada dasarnya ialah penggabungan

antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari

berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode ini juga mengenai

implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya disetiap peristiwa

hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.12

2. Pendekatan masalah

Dalam studi hukum, pendekatan yang dilakukan adalah

a. Pendekatan perundang undangan (statute approach). Pendekatan

Perundang-Undangan digunakan untuk menelaah Perihal Hukum antara

lain :

1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan

Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

2) Undang - Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

3) Undang - Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan

4) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

12 Bambang Waluyo, Penelitian hukum dan Praktek, Cet. IV, (Jakarta : Sinar Grafika,

2008) , h.9

15

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang

berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi yang mana telah

memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap antara

lain :

1) Hengki Budiono (Penggugat), seorang pengusaha yang bergerak

dibidang produksi vulkanisasi Ban Di Madiun menggugat Bank CIMB

Niaga, Tbk (Tergugat 1), dan PT. Telkomsel (Tergugat dengan

Register Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Ma. Dimana dalam menjalankan

usahanya, PENGGUGAT menggunakan jasa TERGUGAT 1 dan

TERGUGAT 2 untuk memperlancar transaksi keuangan

PENGGUGAT dengan para relasi PENGGUGAT. Permasalahannya

adalah Bahwa tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT mulai tanggal

23 Juli 2015 sampai tanggal 27 Juli 2015 dana milik PENGGUGAT di

No Rekening 454-01-00570-12-7 CIMB NIAGA Madiun dan Nomor

Rekening; 545-01-07609-18-9 CIMB NIAGA Madiun dibobol maling

dengan modus ditransfer ke rekening orang lain, ada yang ke rekening

PENGUGGAT sendiri dan digunakan untuk pembelian pulsa hand

Phone dengan jumlah keseluruhan uang PENGGUGAT yang hilang

sebesar Rp.754.991.000, (tujuh ratus lima puluh empat juta, Sembilan

ratus Sembilan satu ribu rupiah). setelah tanggal 27 Juli 2015 saat

itupun nomor seluler PENGGUGAT tiba-tiba off beberapa hari,

akhirnya PENGGUGAT mendatangi GRAPARI TELKOMSEL kota

16

Madiun, dan setelah bisa diaktifkan lagi, ternyata banyak sms masuk

ke nomor PENGGUGAT dengan isi pemberitahuan transaksi

keuangan No rekening Bank CIMB milik PENGGUGAT. Hal ini

sangat berhubungan dengan TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2

yang dalam pengaktifkan layanan Phone Banking melibatkan kedua

pihak tersebut. Padahal, PENGGUGAT belum mengaktifkan layanan

Phone Banking. Gugatan Hengki Budiono dinyatakan tidak diterima

dengan Putusan :

a) Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut Tergugat I Konvensi/

Penggugat Rekonvensi;

b) Menyatakan Pengadilan Negeri Madiun tidak berwenang secara

absolut mengadili perkara perdata dikabulkan pada 2014.

Pengadilan Negeri Solo Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Mad baik dalam

konvensi maupun rekonvensi;

c) Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam

belas ribu rupiah).13

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan Komparatif digunakan untuk membandingkan

peraturan hukum ataupun putusan pengadilan disuatu negara dengan

peraturan hukum dinegara lain namun mengenai hal yang sama. Antara

lain :

13 Putusan Mahkahmah Agung Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Mad, ”, diakses pada tanggal 8

Maret 2017 dari

http://www.putusan.mahkahmahagung.go.id/putusan/d6d3f7829aa1dea8dc7dbe5ea0fe3ace

http://www.putusan.mahkahmahagung.go.id/putusan/d6d3f7829aa1dea8dc7dbe5ea0fe3ace

17

1) Di Negara-negara di Eropa dan Amerika juga telah lama memilki

peraturan tentang perlindungan konsumen. Organisasi tingkat Dunia

diantaranya PBB pun tidak kurang perhatianya terhadap masalah

perlindungan konsumen hal ini dibuktikan dengan dikeluarkanya

Resolusi PBB No.39/248 Tahun 1985, dimana dalam resolusi ini

kepentingan konsumen sangat diperhatikan dan dilindungi ;

a) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan

dan keamananya.

b) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi.

c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk

memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang

tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi.

d) Pendidikan Konsumen.

e) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.

f) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Sedangkan di Indonesia sendiri banyak lembaga yang

mengatur tentang perlindungan konsumen walaupun menurut

Saya belum bekerja secara Efektif. Peraturan tentang

perlindungan Nasabah sendiri antara lain : PBI NOMOR 16/ 1

/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem

Pembayaran.14

d. Pendekatan Historis

14 Prasxo.Wordpress, “Hak Konsumen”, diakses pada tanggal 8 Maret 2017 dari

https://www.google.co.id/ampls/prasxo.wordpress.com/2011/04/29/hak-konsumen/amp/


18

Pendekatan Historis digunakan untuk memahami filosofi aturan

hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan

perkembangan filosofi yang melandasi aturan tersebut. Antara lain :

1) PBI NOMOR: 7/6/PBI/2005 tentang Transparasi Informasi Produk

Bank dan Pengunaan Data Pribadi Nasabah. Yang mana mengatur

tentang data nasabah secara spesifik dan PBI NOMOR 16/ 1

/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

mengkaji tentang Perlindungan Nasabah khususnya Nasabah

menggunakan Kartu secara Universal.15

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan meliputi data primer dan

data sekunder. Data primer merupakan Data yang di peroleh langsung oleh

peneliti dengan metode pengumpulan data, instrumen peneliti dengan

observasi dilapangan dan wawancara serta pengamatan.

Sedangkan Data Sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor

16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem

Pembayaran, Putusan Kasasi Kasus no 266 K/Pdt.SUS-

BPSK/2014),Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan lainnya yang

berhubungan dengan Perlindungan Konsumen Bank.

15 Peraturan Bank Indonesia, diakses pada tanggal 8 Maret 2017 dari

www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/documents/19

c3058e1c414c399f39f7e1932ac31opbi7605.pdf

http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/documents/19%20c3058e1c414c399f39f7e1932ac31opbi7605.pdf

http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/documents/19%20c3058e1c414c399f39f7e1932ac31opbi7605.pdf

19

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer16

, yaitu hasil karya di kalangan hukum

yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti berupa

Buku, Pendapat para Sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.

c. Bahan non hukum yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan

hukum sekunder, yaitu kamus resmi dan website resmi dari internet.

4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum Primer dan sekunder maupun bahan hukum lain

dikumpulkan berdasarkan inti dari permasalahan dan berdasarkan sumber

data yang rumusannya dikaji secara komperensif.

5. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Bahan hukum seperti aturan perundang undangan,penelitian studi

kepustakaan, dan artikel-artikel lainnya dihubungkan sedemikian rupa

sehingga penyajian penulisan lebih sistematis guna menjawab permasalahan

yang akan dirumuskan. Jadi Data yang telah diperoleh berupa putusan

BPSK, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. disajikan dalam bentuk

pembahasan dengan uraian kalimat. Setelah data tersebut disajikan,

selanjutnya peniliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu

suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai

hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan

16 Amiruddin dan Zainal, Pengantar metode penelitian Hukum, Cet. VIII, h.32

20

uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan. Hasil dari

analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang

menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan yang bersifat umum

menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus.yang mana dari kesimpulan

dapat diajukan beberapa saran terhadap permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing masing

terdiri dari sub bab guna memperjelas cakupan permasalahan yang menjadi

objek penelitian. Urutan masing – masing bab dijabarkan sebagai berikut :

1. BAB I merupakan Bab pendahulu yang mana memuat : Latar Belakang

Permasalahan, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah,

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian,

Sistematika Penulisan.

2. BAB II merupakan Bab mengenai Tinjauan Umum yang berisikan tentang

perlindungan konsumen, Pengertian pihak-pihak dalam kegiatan Perbankan,

dan Peraturan mengenai Perlindungan Konsumen Perbankan.

3. BAB III merupakan Bab yang mengklarifikan data penelitian, berupa

deskripsi data berkenaan dengan objek terkait dengan konsumen serta

mekanisme penerapannya.

4. BAB IV merupakan Bab yang membahas tentang Studi kasus Putusan

Mahkamah Agung yang mencakup tentang Kronologi, Isi Putusan,analisis

dan dampak dari Penyelesaian kasus.

21

5. BAB V merupakan Bab penutup yang mana dapat diambil kesimpulan

beserta saran dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini akan menjawab

penyelesaian dari inti permasalahan yang telah di bahas pada bab-bab

sebelumnya.

22

BAB II

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dalam pengertian tersebut, Subjek yang disebut sebagai pemakai adalah

orang. Istilah orang sebenarnya menimbulkan keraguan. apakah orang secara

individul yang lazim disebut natuurlijke person atau termasuk juga badan

hukum.1

Perlindungan konsumen merupakan suatu problematika yang sering

terjadi dalam masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya

kedudukan konsumen adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen

terhadap hak-haknya. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan

kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan

martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau

jasa baginya, dan menumbuhkan sikap jujur serta bertanggung jawab oleh

pelaku usaha.

Perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010) h. 30

23

(UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberi perlindungan kepada konsumen.

Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian (Konsumen dan pelaku

usaha) diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab tertentu

Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan Perlindungan hukum bagi kedua

belah pihak. Yang mana bagi konsumen sangat dibutuhkan dalam persaingan

dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam

posisi tawar yang lemah2

Perlindungan Konsumen mencakup dua aspek utama antara lain :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang

dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau

melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini mencakup bidang yang

cukup luas mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, produk

distribusi, desain produk, hingga mengenai ganti rugi yang diterima oleh

konsumen bila terjadi kerugian karena mengkomsumsi produk yang tida

sesuai.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat

yang tidak adil. Hal ini berkaitan erat dengan prilaku produsen dalam

2 Subekti. Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2010) h. 17

24

memproduksi dan mengedarkan produknya, mulai dari kegiatan promosi

dan periklanan, standar kontrak, harga, hingga layanan purnajual.3

B. Asas dan Tujuan

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK No 8 Tahun 1999 yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya

dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha

secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan

kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil

dan spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang

dikonsumsi dan digunakan.

3Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, (Bogor: Galia

Indonesia, 2008,) h. 9

25

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk

melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi;

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha;

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.4

C. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen adalah :

4 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis (Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2013,) h.228

26

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan

lainnya.

Kewajiban konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang /atau jasa;

27

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.5

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha adalah :6

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang

beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen;

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan

lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan;

5 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, h.229 6 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

28

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa

yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

E. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang:7

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan

dan ketentuan peraturan perundangundangan;

7 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

29

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang

tersebut;

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang

dan/atau jasa tersebut

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan,

gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu

penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana

pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha

serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus

dipasang/ dibuat;

30

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan

yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau

bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar

atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang

rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan

informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2)

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib

menariknya dari peredaran.

5. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu

barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolaholah:

a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga,

harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu,

karakteristik tertentu, sejarah atau guna tetentu;

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki

sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciriciri

kerja atau aksesori tertentu;

d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai

sponsor, persetujuan atau afiliasi;

31

e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu cara langsung atau tidak

langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain; menggunakan kata-kata

yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko

atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;

i. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

j. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk

diperdagangkan.

k. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang

melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa

tersebut.

6. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau

membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

i. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

ii. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

iii. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang

dan/atau jasa;

iv. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

v. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

32

7. Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau

lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;

a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah telah memenuhi

standar mutu tertentu;Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut

seolaholah tidak mengandung cacat tersembunyi;

b. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan

maksud untuk menjual barang lain;

c. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang

Tcukup dengan maksud menjual barang yang lain;

d. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah

cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;

e. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan

obral.

8. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan

suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan

jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk

melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan,

dipromosikan, atau diiklankan.

9. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan

suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa

barang dan/atau jasa lain secara Cuma-cuma dengan maksud tidak

memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

33

10. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan

obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa

pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa

barang dan/atau jasa lain.

11. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan

untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian,

dilarang untuk:

a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang

dijanjikan;

b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

12. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang

melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan

gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

13. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan

dilarang untuk:

a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian

sesuai dengan yang dijanjikan;

b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

34

F. Penyelesaian Sengketa

Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau

menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak

memenuhi kewajibannya. Sengketa Konsumen dapat bersumber dari 2 (dua)

hal, yaitu: 8

1. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang.

2. Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian. Dalam ketentuan

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diketahui

bahwa untuk menyelesaikan sengeketa konsumen terdapat 2 (dua) pilihan,

yaitu:

Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen

dan pelaku usaha.

a. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Selanjutnya dalam Pasal 45 Ayat (2) dijelaskan bahwa, “Penyelesaian

sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar

pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap

konsumen yang dirugikan dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui

jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

8 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, h. 127.

35

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal

dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditempuh dengan berbagai

cara, diantaranya :9

a. Arbitrase

b. Mediasi

c. Konsiliasi

d. Mini Ttrial 10

e. Summary Jury Trial 11

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa

arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa, karena yang

termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya mediasi, negosiasi,

konsiliasi, konsultasi dan peniliaian ahli.

Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Undang-

Undang Perlindungan Konsumen hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam

cara, yaitu arbitrase, konsiliasi, dan mediasi yang merupakan bentuk atau

cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen. 12

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

9 Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 199 h. 186-169. 10 Mini trial adalah suatu bentuk Aletrnative Dispute Resolution (ADR) yang baru dan

sangat populer dalam masyarakat bisnis Amerika. Bentuk ini dianggap sebagai pilihan yang paling

efektif dan efisien menyelesaikan sengketa. Riska Andi Fitriono, Budi Setyanto, dan Rehnalemken

Ginting, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, (Surakarta: Yustisia,

2016), h. 92. 11 Summary Jury Trial adalah sidang yang melibatkan juri sebagai pengambil keputusan

dan kemudian keputusan ini disahkan oleh hakim. 12 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 237-238.

36

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

menyebutkan bahwa ”Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan

mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan

memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 di atas.” Penunjukan Pasal 45

dalam hal ini, lebih banyak tertuju pada ketentuan tersebut dalam Ayat (4),

yakni:

“Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila

upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para

pihak yang bersengketa.”

37

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA BANK MANDIRI

GROUP DI KOTA MEDAN

A. Bank MANDIRI di Indonesia dalam melayani Konsumen

1. Profil Bank Mandiri

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari

program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah

Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank Bumi

Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank

Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-

masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam

pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank

Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan

kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

2. Visi dan misi Bank Mandiri :

Visi :

a. Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu

progresif

Misi:

a. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar

b. Mengembangkan sumber daya manusia professional

c. Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder

38

d. Melaksanakan manajemen terbuka

e. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan

Bank Mandiri berkomitmen membangun hubungan jangka panjang

yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun

perseorangan. Bank Mandiri melayani seluruh nasabah dengan standar

layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif.

Bank Mandiri ingin dikenal karena kinerja, sumber daya manusia dan

kerjasama tim yang terbaik.

Dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi

pelanggan, kami mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan

jangka panjang Indonesia dan selalu menghasilkan timbal balik yang tinggi

secara konsisten bagi pemegang saham.

Budaya TIPCE:

a. Trust

Membangun keyakinan dan sangka baik diantara stakeholders

dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan.

b. Iintegrity

Setiap saat berpikir, berkata dan berperilaku terpuji, menjaga

martabat serta menjunjung tinggi kode etik profesi.

c. Professionalism

Berkomitmen untuk bekerja tuntas dan akurat atas dasar

kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab.

d. Customer Focus

39

Senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang

saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan.

e. Excellence

Mengembangkan dan melakukan perbaikan di segala bidang

untuk mendapatkan nilai tambah optimal dan hasil yang terbaik secara

terus-menerus.1

B. Kegiatan – Kegiatan Bank Secara Umum

Secara umum kegiatan penghimpunan dana dibagi kedalam tiga jenis :

1. Simpanan Giro

a. Pengertian Giro

Menurut UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Simpanan

Giro adalah Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya

atau dengan cara pemindahbukuan. Penarikan uang di rekening giro dapat

menggunakan sarana penarikan yaitu cek dan bilyet giro.

b. Pengertian cek

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank

yang memelihara rek giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah

uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegang

cek tersebut. Jenis- Jenis cek diataranya adalah Cek atas nama, Cek atas

rujuk, Cek silang, Cek mundur. Cek kosong.

1 Bank Mandiri, tentang kami, diakses pada 18 Juni 2017 di

http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about_our.asp


40

c. Pengertian Bilyet Giro

Bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank

yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk

memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan

kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening

pada bank yang sama atau bank lainnya.2

2. Simpanan Tabungan

a. Pengertian simpanan tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor

10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan

dengan itu.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat

tertentu yang disepakati maksudnya adalah menarik uang yang disimpan

direkening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda,

tergantung dari bank yang mengeluarkannya.

Alat-alat yang sering digunakan dalam penarikan adalah sebagai berikut:

1) Buku tabungan

Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi

penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan – pembebanan yang

mungkin terjadi pada tanggal tertentu.

2 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, cet 10 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012), hal

76-83

41

2) Slip Penarikan

Slip Penarikan merupakan formulir untuik menarik uang dari buku

` tabungan.

3) Kuitansi

Kuitansi merupakan formulir penarikan dan jugha merupakan buki

penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan

slip penarikan.

4) Kartu yang terbuat dari plastik

Adapun jenis-jenis bank card yang ada saat ini adalah:

a) Changer card adalah kartu yang digunakan sebagai alat

pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dengan sistem

pembayaran dilakukan oleh pemegang kartu untuk melunasi semua

tagihan sekaligus pada saat jatuh tempo.

b) Credit card adalah adalah kartu yang digunakan sebagai alat

pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dengan sistem

pembayaran dilakukan oleh pemegang kartu untuk melunasi

tagihan baik secara sekaligus maupun angsuran dengan minimal

pembayaran tertentu pada jatuh tempo.

c) Debet card adalah pembayaran atas penagihan nasabah melalui

pendebetan atas rekening yang ada di Bank dimana pada saat

melakukan transaksi

d) Smart card adalah kartu yang berfungsi sebagai rekening terpadu,

kartu ini dapat dihubungkan dengan rekening pribadi dan dapat

42

menyimpan dan memperbarui data dalam microchip sehingga

pemegang kartu dapat mengetahui keadaan semua rekeningnya.

e) Private label card adalah kartu yang bukan diterbitkan oleh bank,

melainkan oleh suatu badan usaha seperti supeermarket,hotel dan

perusahaan lainnya.3

3. Simpanan Deposito

a. Pengertian Simpanan Deposito

Pengertian Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun

1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah

jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan,

maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut

berakhir dan sering disebut dengan tanggal jatuh tempo.

b. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut

jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai

dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka juga

dapat dilakukan baik tunai maupun non tunai (pemindahbukuan).

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan

jangka waktu 2,3,6,12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk

3Johannes Ibrahim, Kartu Kredit,( Bandung: PT. Refika aditama,2004), h.14-15

43

dalam bentuk sertifikat.artinya dalam sertifikat deposito tidak tertulis

nama seseorang dan badan hukum. Disamping itu sertifikat deposito

dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat

deposito dapat dilakukan dimuka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai

maupun non tunai.

d. Deposit On Call

Merupakan depositop yang berjangka waktu minimal 7 hari dan

paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya

dalam jumlah besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang

bersangkutan ). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan

deposit.on call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3

hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit.4

C. Kegiatan Bank terhadap Konsumen pada Bank Mandiri

Secara umum Kegiatan-Kegiatan yang disediakan Bank Mandiri

terhadap konsumen secara umum hampir sama. Kegiatan Bank terhadap

konsumen juga terdapat Simpanan Giro, Simpanan Tabungan dan Simpanan

Deposito.

1. Layanan yang diberikan Pelaku usaha/ Bank terhadap konsumen antara

lain:

a. Setoran awal sebesar Rp. 500.000,- konsumen telah memililki rekening

mandiri tabungan.

4 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, h.102- 108

44

b. Pembukuan rekening penyetoran maupun penarikan dana tabungan dapat

dilakukan diseluruh cabang Bank Mandiri.

c. Mandiri debit berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit yang dapat

digunakan untuk berbelanja dan pembayaran lainnya di merchant-

merchant yang berlogo visa baik didalam maupun luar negeri

d. Dapat digunakan dijutaan ATM berlogo PLUS/Visa/Visa electron baik di

Indonesia maupun diluar negeri dan di ATM yanmg berlogo ATM

BERSAMA serta ATM berlogo LINK, termasuk di mandiri ATM

seluruh Indonesia.

2. Fasilitas :

a. Layanan Autodebet, layanan autodebet membantu konsumen dalam

melakukan permbayaran berbagai tagihan rutin bulanan, seperti air,

listrik, telephone, handphone, kartu kredit serta tagihan lainnya secara

otomatis setiap bulannya sehingga konsumen terhindar dari penunggakan

tagihan

b. Layanan Automatic Fund Transfer (AFT) membantu dalam melakukan

transfer dana rutin secara otomatis kepada keluarga atau atau mitra bisnis

sehingga konsumen tidak perlu khawatir kewajiban konsumen akan

terlupakan.

Syarat Pembukaan reekening Mandiri :

1) Setoran awal minimal 500.000,-

2) Kartu Identitas

3)Warga Negara Indonesia : Kartu Tanda Penduduk/KTP

45

4)Warga Negara Asing: paspor dan KIMS/KITAS/KITAP

5)Dikenakan Biaya administrasi bulanan

*CATATAN

a. KTP DKI jakarta dapat digunakan untuk membuka rekening diseluruh

cabang Bank mandiri yang beroperasi di Wilayah DKI Jakarta.

b. KTP Non DKI Jakarta hanya dapat digunakan untuk membuka rekening

di Bank Mandiri yang beroperasi di wilayah Pemda Penerbit KTP.

Apabila digunakan untuk membuka rekening tabungan diluar wilayah

KTP setempat maka wajib dilampiri dengan :

1) Surat keterangan domisili

2) Surat Keterangan kerja5

D. Analisa Data Konsumen Bank Mandiri

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan sepanjang

2016 telah menerima 781 aduan langsung konsumen dan 1038 aduan melalui

telepon. Dari jumlah tersebut 56% didominasi oleh tiga sektor utama yakni

Perbankan,Perumahan dan belanja online.

Dari data YLKI selama 2016 untuk aduan perbankan ada 160 pengaduan

dengan jenis-jenis yang berbeda mulai dari gagal bayar,pembobolan, layanan,

bunga, sertifikat, sistem transaksi, informasi, penyalahgunaan data, biaya dan

penipuan.

5 Bank Mandiri, tentang kami, diakses pada 18 Juni 2017 di

http://www.bankmandiri.co.id/article/875447371254.asp

http://www.bankmandiri.co.id/article/875447371254.asp

46

Dari data tersebut Bank Madiri mendapat aduan terbanyak terkait

masalah pelayanan konsumen di jasa perbankan diikuti oelh Bank BRI,Bank

mega, BTN dan CIMB Niaga.

Berdasarkan Data YLKI pada 2016 untuk produk perbankan yang dikeluhan

konsumen diantaranya :6

E. PBI (Peraturan Bank Indonesia) dalam melindungi konsumen secara

Universal

Beberapa PBI (Perturan Bank Indonesia) dalam melindungi konsumen

Perbankan di Indonesia antara lain :

Pasal 8

(1) Dalam membuat perjanjian dengan Konsumen, Penyelenggara

dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen

dan/atau perjanjian yang bersifat:

6 Neraca, diakses pada 18 Juni 2017 di http://www.neraca.co.id/article/80229/keluhan-

layanan-perbankan-mendominasi-di-2016

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Kredit 38% Kartu Kredit

Kredit Pemilikan

Rumah (KPR)

Tabungan ATM Deposito dan Giro

Jenis Keluhan

Jenis Keluhan

http://www.neraca.co.id/article/80229/keluhan-layanan-perbankan-mendominasi-di-2016


47

a. Menyatakan pelepasan/pengalihan tanggung jawab Penyelenggara

kepada Konsumen.

b. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya pemanfaatan jasa Sistem

Pembayaran yang digunakan oleh Konsumen.

c. Memberi hak kepada Penyelenggara untuk mengurangi manfaat jasa

Sistem Pembayaran yang digunakan atau mengurangi harta kekayaan

Konsumen yang menjadi objek jual beli menggunakan jasa Sistem

Pembayaran; dan/atau

d. Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan Penyelenggara yang

berupa aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan dan/atau

pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara

dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa Sistem Pembayaran dari

Penyelenggara.

(2) Penyelenggara dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang

pengungkapannya sulit dimengerti oleh Konsumen.

Pasal 10

Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian

yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara.

Pasal 11

(1) Penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai manfaat, risiko, dan

konsekuensi bagi Konsumen atas penggunaan jasa Sistem Pembayaran.

48

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau

tertulis sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai jasa

Sistem Pembayaran.

(3) Informasi yang diberikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) wajib:

a. Menggunakan frasa dan bahasa yang mudah dimengerti; dan

b. Menggunakan tulisan yang mudah dibaca dalam hal informasi diberikan

secara tertulis.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh

Penyelenggara kepada Konsumen secara akurat, terkini, jelas, tidak

menyesatkan, jujur, dan etis.

Pasal 12

(1) Penyelenggara wajib menyediakan sarana yang memudahkan Konsumen

untuk memperoleh informasi.

(2) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara

penyampaian informasi mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai jasa Sistem Pembayaran.

Pasal 13

Penyelenggara wajib mengelola dan menatausahakan dokumen Konsumen

yang memuat data dan/atau informasi yang akurat, terkini, dan jelas.

Pasal 18

(1) Penyelenggara wajib memiliki unit kerja atau fungsi yang menangani

dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen.

49

(2) Kewenangan unit kerja atau fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib diatur dalam mekanisme penanganan pengaduan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

Penyelenggara wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang

disampaikan oleh Konsumen.

Pasal 20

(1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia

sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada Penyelenggara dan

telah ditindaklanjuti oleh Penyelenggara, namun tidak terdapat

kesepakatan antara Konsumen dengan Penyelenggara;

b. Permasalahan yang diadukan merupakan masalah perdata yang tidak

sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase

atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh

lembaga mediasi; dan

c. Konsumen mengalami potensi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh

Penyelenggara dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh Bank

Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengaduan,

besarnya nilai potensi kerugian finansial yang dapat disampaikan

pengaduannya kepada Bank Indonesia, dan tindak lanjut penyelesaian

pengaduan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

50

BAB IV

PENYELESAIAN KASUS SENGKETA KONSUMEN PADA BANK

MANDIRI (Studi Kasus Putusan no 266 K/Pdt.SUS-BPSK/2014)

A. Posisi Kasus Perlindungan Konsumen

Dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 266 K/Pdt.SUS-BPSK/2014

yaitu Evie Yulisnawaty Harahap melawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,

melibatkan dua Pihak, Para Pihak yang dimaksud adalah1

Pemohon Kasasi :

EVIE YULISNAWATY HARAHAP, bertempat tinggal di Jalan

Stella IV Nomor 27, Tanjung Sari, Medan, sebagai Pemohon Kasasi dahulu

Termohon Keberatan/Konsumen.

Termohon Kasasi :

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Taman

Setiabudi, Jalan Cactus Raya Blok K Nomor 36 G, Kota Medan, dalam hal ini

memberi kuasa kepada Eka Setiawan, S.H., karyawan pada PT.Bank Mandiri

(Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013, sebagai

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha;

Evie Yulisnawaty Harahap adalah Salah satu Konsumen Bank

Mandiri yang mengajukan permohonan pembukaan rekening Tabungan Bisnis

kepada Bank Mandiri Pada tanggal 3 Januari 2012 melalui Cabang Medan

1 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 266 K/Pdt.sus-Bpsk/2014(

tanggal 3 juli 2017) h. 1

51

Taman Setiabudi dengan mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening dana

non perorangan atas nama CV Sahara Travel.

Perjanjian tersebut mengatur tentang Syarat dan Ketentuan

Penggunaan Mandiri Debet (kartu ATM Mandiri), Ketentuan dan syarat khusus

Rekening Mandiri Tabungan, Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening.

Ketentuan tersebut juga mengatur tentang tanggung jawab Bank dan konsumen

apabila terjadi penyalahgunaan Kartu atau Pin ATM.

Pada tanggal 15 Oktober 2012, konsumen datang ke kantor Bank

Mandiri di Cabang Medan Setiabudi dengan menyampaikan pengaduan adanya

mutasi dana dalam rekening Tabungan Bisnis atas nama CV. Sahara Travel

sebesar Rp78.000.000,00 yang ditarik secara tunai dan sebagian lagi ditransfer/

dipindahbukukan ke rekening lain yaitu rekening di Bank BRI dan rekening di

Bank Mandiri.

Setelah dilakukan pencetakan rekening koran ditemukan transaksi-

transaksi pada rekening Termohon dengan jumlah total sebesar

Rp76.800.000,00 yang tidak dilakukan Termohon. Transaksi tersebut adalah

sebagai berikut:

Pada tanggal 13 Oktober 2012,

Waktu transaksi Lokasi ATM Jenis Transaksi

07:59:09

SPBU Flamboyan Tarik Tunai

Rp1.250.000,00

07:59:34


Rp1.250.000,00

52

08:00:02


Rp1.250.000,00

08:00:56 SPBU Flamboyan Tarik Tunai

Rp1.250.000,00

08:01:32

SPBU

Flamboyan

Tarik Tunai

Rp1.250.000,00

08:01:57


Rp1.250.000,00

08:02:20 SPBU Flamboyan Tarik Tunai

Rp1.250.000,00

08:04:19 SPBU Flamboyan Transfer ke Rekening BRI a/n

Muhadi Wiyono

Rp10.000.000,00

08:09:05 SPBU Flamboyan Transfer ke Rekening Bank

Mandiri a/n Jahiras

Parlindungan

Rp10.000.0000,00

08:38:31 SPBU Setia budi Transfer ke Rekening Bank

Mandiri a/n Yopie Rinaldi

Ritonga sebesar

Rp20.000.000,00.

09:28:32 SPBU Petronas

Setia Budi

Transfer ke Rekening Mandiri

s/n Yopie Rinaldi Ritonga

sebesar

Rp10.000.000,00.

53

09:29:22 SPBU Petronas

Setia Budi

Transfer ke Rekening Mandiri

a/n Yopie Rinaldi Ritonga

sebesar

Rp10.000.000,00

Pada tanggal 14 Oktober 2012 :

Waktu Transaksi Lokasi ATM Jenis Transaksi

04:43:38

Medan Eric

Travel

Tarik tunai Rp2.500.000,00

04:44:04 Medan Eric

Travel


04:44:36 Medan Eric

Travel


04:45:11 Medan Eric

Travel


05:02:34 - Menerima transfer masuk

dari Rekening Mandiri a/n

Yopie Rinaldi sebesar

Rp10.000.000,00

05:03:01 Iskandar Muda

– 2

Tarik tunai sebesar

Rp2.000.000,00

05:04:41 Iskandar Muda

– 2

Transfer ke rekening BRI

Nomor Rek.

383201026060531 a.n. Loinar

Maria Oktavia

54

sebesar Rp8.000.000,00

Peristiwa kehilangan dana ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 2012

pukul 07.28 WIB Konsumen melakukan transaksi penarikan tunai melalui

mesin ATM Mandiri yang berlokasi di SPBU Sekata sebesar Rp1.000.000,00.

Uang tunai berhasil ditarik akan tetapi kartu ATM Konsumen tidak dapat

keluar dari mesin ATM.

Kemudian Konsumen menelpon nomor call centre yang menurut

Konsumen merupakan nomor call centre Bank Mandiri yaitu nomor 061-

68738765 Karena nomor tersebut tertera di monitor ATM Mandiri. Setelah

tersambung di nomor 061-68738765 terjadi pembicaraan antara Konsumen

dengan petugas call centre fiktif (nomor tertera di monitor), sehingga menurut

Bank diduga kuat dalam pembicaraan tersebut Konsumen secara sadar atau

tidak sadar telah menyampaikan kode PIN kepada lawan bicara yang

diteleponnya. 2

Kemudian Berdasarkan keterangan Bank dalam Putusan Pengadilan

Negeri Medan Nomor 117/Pdt.G/2013/PN.Mdan. Konsumen dipandu oleh

nomor 061-6873 8765 agar dapat mengelurkan kartu ATM dan diminta untuk

menekan tombol *5299* dan memasukkan nomor record terakhir lalu menekan

# yang mana tidak berhasil. Namun sebenarnya alasan Bank tersebut

merupakan alasan yang tidak bermanfaat karena nomor tersebut tidak terdapat

fakta dapat membocorkan pin ATM .Karena bagaimanapun yang mengetahui


tanggal 3 juli 2017) h. 3-4

55

sistematika dalam melakukan pengulangan atau perubahan PIN ATM hanya

pihak Bank.

Selanjutnya Konsumen meminta tanggung jawab Pihak Bank dalam

Pengembalian uang miliknya tersebut sebesar Rp76.800.000,00 Pihak Bank

menolak permohonan penggantian a quo karena berdasarkan penelitian yang

dilakukan melalui sistem dan melalui hasil cetakan rekening koran, transaksi

tersebut merupakan transaksi yang normal, sah dan sukses.

Konsumen merasa tidak puas dan mempertanyakan tanggung jawab

Bank. Akhirnya mengadu kepada BPSK Kota Medan dengan tuntutan agar

Pihak Bank mengganti uang Konsumen. Kemudian Arbitrase BPSK Kota

Medan yang memeriksa pengaduan Konsumen telah menjatuhkan Putusan

Nomor 77/PEN/BPSKMdn/ 2012 pada tanggal 14 Februari 2013 yang

menyatakan: 3

1. Menerima pengaduan Konsumen;

2. Menghukum Pelaku Usaha untuk menggantikan dana Konsumen sebesar

Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah;

Dengan pertimbangan BPSK Kota Medan sebagai berikut :

a. Pertimbangan BPSK Kota Medan butir 7:

BPSK Kota Medan memberikan kesimpulan yang menyatakan ”...

transaksi mana dilakukan dengan cara tunai dan transfer yang dilakukan

oleh orang pada gambar bukti PU-6 pada tanggal 13 Oktober 2012

sampai berjumlah Rp68.750.000,00 dalam tempo 2 dua jam dari jam 07



56

s/d jam 09, kemudain esoknya lagi waktu dini hari ditarik sebesar

Rp28.000.000,00 jelas transaksi tersebut bukan Transaksi normal

kemudian berdasarkan aliran dana dari bukti PU-5 tersebut pelaku juga

mengambil uang nasabah lainnya sehingga bila ditotal seluruhnya

mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

b. Pertimbangan BPSK Kota Medan butir 10

“Menimbang, fakta persidangan tidak ada bukti konsumen ada

memberikan nomor PIN-nya saat kartu ATM-nya tertelan tersebut

kepada pihak lain atau pelaku, karena nomor PIN adalah sangat personal

dan konsumen tidak akan ingin dananya hilang untuk memberikan nomor

PIN-nya, untuk itu Majelis melihat bahwa Pelaku Usaha dalam tingkat

pengamanannya terhadap pengawasan PIN Konsumen tidak cukup

tinggi. Dan bagaimana Standar Operasi Prosedur pengamanan yang ada

di Bank Mandiri sehingga pihak lain termasuk internal Bank sendiri

dapat melakukannya dengan demikian jawaban Pelaku Usaha tidak

terbukti konsumen lalai dalam memberikan PIN-nya kepada pihak lain.”

c. Pertimbangan hukum BPSK Kota Medan butir 11 dan butir 12.

Butir 11 menyatakan ”Menimbang seyogianya Pelaku Usaha tetap

melakukan pengawasan sedemikian rupa menjaga terhadap pihak yang

tidak bertanggung jawab terhadap mesin ATM, karena pengakuan Pelaku

Usaha juga mengatakan bahwa ATM di lokasi SPBU Sekata telah

dibongkar oleh orang yang tidak dikenal yang diketahui oleh Pelaku

57

Usaha pada hari Seninnya yaitu tanggal 15 Oktober 2012 dan kuncinya

juga sudah rusak”;

Butir 12 menyatakan: ”Menimbang pengakuan Pelaku Usaha

bahwa mesin ATM tempat kartu ATM Konsumen tertelan dibongkar

orang, untuk itu kerugian Konsumen adalah tanggung jawab Pelaku

Usaha dan setidak-tidaknya Pelaku Usaha harus mencari orang yang

tertera pada CCTV-nya melalui pihak yang berwajib tanpa melepaskan

tanggung jawabnya”;

d. Pertimbangan BPSK Kota Medan butir 13 menyatakan:

“Menimbang, Majelis telah membantu Pelaku Usaha untuk

memanggil saksi ahli dari Bank Indonesia berdasarkan surat BPSK

Nomor: 969/ BPSK-Mdn/1/2013 tanggal 28 Januari 2013 namun saksi

ahli ditunggu pada saatnya yaitu tanggal 17 Februari 2013 tidak datang

hadir ke persidangan dan Pelaku Usaha juga tidak berusaha

menghadirkan saksi ahlinya sehingga Majelis memeriksa sengketa ini

berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

jelas Pelaku Usaha tidak berdaya membuktikan kesalahan Konsumen”;

e. Pertimbangan BPSK Kota Medan butir 14 menyatakan:

”Menimbang Konsumen telah mengadukan perkara a quo ke pihak

yang berwajib namun BPSK tidak perlu menunggu pengaduan kepolisian

Konsumen seyogianya Pelaku Usaha mengadukan hal ini kepada pihak

berwajib atas hilangnya uang nasabah”;

f. Pertimbangan BPSK Kota Medan Butir 16 menyatakan:

58

”Menimbang Pelaku Usaha memuat informasi keliru atau tidak

tepat terhadap informasi nomor 061-68738765 Call Centre yang dipasang

di mesin ATM dan Pelaku Usaha wajib menjaga keamanan mesin ATM

secara periodik, namun pengawasan yang dilakukan Pelaku Usaha

terhadap mesin ATM belum menjamin keamanan dana konsumen,

sehingga kerugian konsumen menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha atas

kelalaian Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya berdasarkan Pasal

19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”;

Berdasarkan putusan diatas dikarenakan tidak terdapat kesepakatan

antara kedua belah pihak. Bank Mandiri melalui kuasa hukumnya Eka

Setiawan, S.H, Mengajukan gugatan pembatalan ganti rugi ke Pengadilan

Negeri Medan.

Pada tanggal 8 Juli 2013 Pengadilan Negeri Kota Medan yakni

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2013/PN.Mdn., mengelurkan petitum dalam

gugatannya sebagai berikut :4

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahgian;

2. Menyatakan putusan Arbitrase BPSK Kota Medan tanggal 14 Pebruari 2013

Nomor 77/PEN/BPSK-MDN/2012 batal dan tidak berkekuatan hukum;

3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp.171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



59

B. Isi Putusan Mahkamah Agung

Pada tanggal 27 Agustus 2014 Hakim Mahkahmah agung

menimbang bahwa berdasarkan bukti adanya transaksi pada tanggal 13 dan 14

oktober 2012. berdasarkan bukti tersebut hal yang telah dikatakan oleh

konsumen menjadi terbantahkan, karena transaksi terlaksana sempurna dan

normal karena kartu ATM dan PIN sesuai, padahal PIN sifatnya rahasia dan

sangat professional.

Bahwa ada pihak lain yang mengetahui, sadar atau tidak Konsumen

telah memberitahukan PIN nya kepada pihak lain; Bahwa pengamanan PIN

telah diberitahu berdasarkan ketentuan kepada nasabah (bukti PU-1/P-2, PU-

3/P-4) dan dikatakan bahwa Bank dengan cara apapun tidak bertanggungjawab

atas penyalahgunaan PIN tersebut;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan

penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan

yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

60

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Tahun 2009;

Dengan Pertimbangan judex facti dalam mengeluarkan putusan kasasi,

Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

mengeluarkan Petitum sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan:

EVIE YULISNAWATY HARAHAP tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar

biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima

ratus ribu rupiah);

Namun yang patut dipertanyakan disini adalah kedudukan hukum,

bukti, dan landasan hukum yang digunakan oleh mahkamah agung. Beberapa

landasan Hukum yang seharusnya menjadi pertimbangan Hakim dalam

perkara ini antara lain PBI nomor 16/1/PBI/14 khususnya pasal 10 dan pasal

19,UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen Pasal 28 telah

menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan

konsumen dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19,

pasal 22 dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha.

Kemudian Mahkamah agung juga tidak mempertimbangkan sistem penjagaan

yang mana tanpa adanya petugas (Satpam), nomor tidak resmi pada monitor

ATM, Pembongkaran ATM, bukti CCTV dan saksi ahli (Bank Indonesia dan

lainnya)dalam gugatan ini.

61

C. Analisis Putusan Hakim

Putusan-Putusan Perkara Perbankan khususnya mengenai Konsumen

Pengguna Kartu ATM dapat dijadikan gambaran dalam memutuskan Perkara

antara Nasabah dan Bank. Dalam hal ini adalah mengenai Pertimbangan

Hakim dalam memutuskan Pembatalan ganti rugi yang dialami konsumen. Hal

ini sangat Penting mengingat Hilangnya dana yang dialami konsumen

dikarenakan Kartu ATM tertelan adalah bukan kesalahan dari pihak Konsumen

melainkan Pihak Penyedia ATM yakni Bank yang lemah dalam sistem

keamanan.

Lemahnya sistem keamanan dan kenyamanan yang disediakan pelaku

usaha antara lain dengan adanya nomor telepon lain yang ada pada monitor

tempat konsumen melakukan Penarikan ATM.,Adanya Pembongkaran ATM

ditempat yang sama dua hari setelah konsumen melakukan Penarikan, tidak

terdapatnya Saksi ahli dalam yakni Bank Indonesia maupun saksi ahli lain dan

tidak tersedianya S atpam atau Kepolisian dalam Penjagaan ATM tempat

nasabah melakukan Penarikan .

Untuk memutuskan Perkara Kerugian Konsumen Pengguna Kartu ATM,

Hakim harus mempertimbangkan Yurisprudensi yang dapat membantu hakim

dalam memutuskan perkara yang belum jelas. Yurisprudensi adalah keputusan

hakim-hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur

didalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk

menyelesaikan suatu perkara yang sama. Hal ini guna tercapainya suatu

keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum.

62

Pada kasus ini Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Perkara

antara Bank dan Konsumen yaitu Judex jurix keliru dalam menerapkan hukum

yaitu dengan pertimbangan tentang:

1. Teori hukum

Pertama, berlandaskan dengan Teori Progresif Satjipto Rahardjo

yang mana menempatkan suatu kepentingan dan kebutuhan

rakyat/masyarakat masyarakat sebagai titik orientasinya. Maka ia harus

memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan yang timbul dalam

masyarakat. Bahwa hukum itu selalu berubah-ubah maju sesuai dengan

berjalannya waktu. Dalam hal ini Hak-Hak Konsumen dalam menghadapi

persoalan-persoalan yang timbul seharusnya lebih diperhatikan sehingga

terciptanya keadilan dan Kepastian hukum.

Kedua, Berlandaskan pada teori hukum Social Engineering Prof.

Roscue Pound yakni Perubahan hukum dapat memengaruhi perubahan

sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai

sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (social

engineering)5. Dalam hal ini dengan diterapkannya beberapa landasan

hukum antara lain UU Perlindungan Konsumen (UU nomor 8 tahun 1999) ,

PBI NOMOR 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen jasa sistem

pembayaran, diharapkan dapat memberikan perubahan sosial terhadap

masyarakat sehingga menjanjikan suatu kenyamanan bagi kehidupan

5 Munir, Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, cet ii (Jakarta: Kencana, 2013) hal 245

63

masyarakat. Namun realitanya Peraturan yang melindungi Konsumen yang

spesifikasinya Konsumen Perbankan masih memprihantikan.

Ketiga, Berlandaskan pada teori hukum Utilitarianisme Jeremi

Bentham yakni hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan

kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya orang.6 Dalam hal ini

hukum tersebut harus memberikan perlindungan bagi setiap individu

(konsumen) maupun Pelaku usaha (Bank) sehingga terciptanya

keseimbangan hukum. yang mana tidak terdapat pihak yang lebih

diuntungkan ataupun dirugikan.

Dalam Perkara ini Konsumen tidak mendapatkan hak- hak yang

semestinya dalam landasan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang

perlindungan Konsumen pasal 4 khususnya hak atas kenyamanan dan

kemanan,hak atas informasi yang benar dan hak untuk mendapat

kompensasi ganti rugi apabila apabila barang dan jasa tidak sesuai dengan

perjanjian.. Kemudian pasal Pasal 28 yaitu pembuktian terhadap ada

tidaknya unsur kesalahan konsumen dalam gugatan ganti rugi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22 dan pasal 23 merupakan

beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Adanya Itikad tidak baik

Dalam hal ini Hakim Mahkamnah Agung tidak memperhatikan

adanya itikad tidak baik pelaku usaha dalam menghilangkan alat bukti.

6 Business–law.binus.ac.id diakses pada tanggal 3 juli 2017 dari http://business-

law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarialisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-

indonesia/

http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarialisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/



64

Yakni saat membuktikan nomor Call Center salah yang dilihat atau diklik

pada layar monitor pada mesin ATM yakni nomor 061-6873 8765, yang

mana saat Majelis BPSK mengadakan sidang lapangan, Mesin ATM

tersebut sudah berbeda dan datanya tidak up date lagi. Maka jelas

membuktikan mesin ATM tersebut telah dibongkar dengan demikian

diganti.

Kemudian Mengenai Prinsip Tanggung jawab dalam mencari data

penerima trasfer yang diperoleh dari rekening koran Tabungan Bisnis

tanggal 13 Oktober 2012 pada waktu 07:59:09 – 14 Oktober 2012 pada

waktu 05:04:41 terdapat transaksi sebesar Rp76.800.000,00, dengan Nama

Penerima,lokasi, Jumlah Transfer dan Jumlah Penarikan.

Sedangkan berlandaskan dengan pasal 10 PBI No 16/1/PBI/2014

tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran menyatakan bahwa

“Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian

yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara”dan

Pasal 19 menyatakan “Penyelenggara wajib menindaklanjuti dan

menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen.”

3. Tanpa Alat bukti

Alat bukti yang diakui secara enumeratif adalah dalam pasal 1866 dan pasal

164 HIR, yang terdiri dari :

a.Bukti tulisan

b.Bukti dengan saksi

c.Persangkaan

65

d.Pengakuan

e. Sumpah7

f. Pemeriksaan setempat

g. Keterangan Ahli8

Dalam hal ini Hakim Agung dalam memutus perkara ini tanapa

adanya alat bukti. Hakim hanya berlandaskan pada Pernyataan pelaku usaha

/Bank yang menyatakan patut diduga konsumen telah menyebarkan Pin

ATM dikarenakan adanya menelepon kepada Call Center yang salah. Yang

mana diakibatkan kelalaian pengurus yang menempelkan nomor pada layar

monitor ATM. Namun pada faktanya konsumen tidak membocorkan PIN

ATM tersebut.

Kemudian menurut pernyataan Bank bahwa konsumen telah diminta

untuk menekan *5299* dan memasukkan nomor record terakhir lalu

menekan # yang mana tidak berhasil. Alasan yang diberikan Bank tersebut

juga merupakan alasan yang tidak bermanfaat karena nomor tersebut tidak

terdapat fakta dapat membocorkan pin ATM .Karena bagaimanapun yang

mengetahui perihal sistematika dalam melakukan Pengulangan dan

Pembocoran PIN ATM hanyalah pihak Bank.

Saksi Ahli khususnya pihak BI (Bank Indonesia) yang diminta

konsumen untuk menjadi saksi ahli di persidangkan pun tidak dihadirkan

dengan alasan berdasarkan alat-alat bukti Termohon Kasasi/Bank sudah

terjawab dan terbukti perkara ini bagaimana raibnya uang konsumen/

7 Yahya, Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 556 8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Universitas

Atma Jaya, 2010) h. 272

66

nasabah yang disimpan pada Pelaku Usaha, untuk itu beralasan perkara a

quo adalah wewenang BPSK karena adanya pembuktian terbalik.

D. Implikasi Putusan Mahkamah Agung terhadap Lembaga Perbankan dan

Konsumen

Sengketa ganti rugi antara Bank dan Konsumen pengguna kartu ATM

diselesaikan di Mahkamah Agung dengan putusan nomor 266 K/pdt.Sus-

BPSK/2014 dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini perkara

antara Perbankan dan konsumen menyatakan bahwa menolak permohonan

kasasi yang diajukan oleh konsumen dan menghukum pemohon kasasi

/konsumen untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000,00.Dengan kata

lain hukuman yang dijatuhkan masih yang terdapat pada putusan Pengadilan

Negeri Medan nomor 117/Pdt.G/2013/PN.Mdan yakni membatalkan putusan

arbitrase BPSK Kota Medan yang menyatakan pelaku usaha dihukum untuk

mengganti kerugian konsumen.

Namun Peneliti tidak sepakat dengan Pertimbangan Hakim Mahkamah

Agung yang menyatakan bahwa terdapat pihak lain yang mengetahui, sadar

atau tidak konsumen telah memberitahukan PIN ATM nya kepada pihak lain.

Bahwa pengamanan pin telah diberitahu berdasakan ketentuan kepada nasabah

saat pembuatan rekening. Dengan klausul perjanjian pembukaan rekening

sebagai berikut:

“Ketentuan-ketentuan tersebut telah disampaikan dan dijelaskan oleh

Pemohon kepada Termohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan

67

memahami segala konsekuensi penggunaan Tabungan Bisnis Mandiri dan

ATM Mandiri termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang menjadi

tanggung jawab Termohon sebagai pemegang rekening. Hal tersebut perlu

disampaikan oleh Pemohon karena segala akibat penyalahgunaan Kartu dan

Personal Identification Number (PIN) ATM Termohon menjadi tanggung

jawab Termohon dan bukan tanggung jawab Pemohon”

Dapat disimpulkan bahwa Bank harus bertanggung jawab pada kerugian

yang dialami konsumen. Karna faktanya tidak terdapat bukti bahwa

Konsumen telah melakukan penyalahgunaan kartu dan Pin ATM kepada pihak

lain.. Kemudian peristiwa Kartu ATM tertelan dan pembongkaran juga bukan

kesalahan dari konsumen.

Disisi lain Penulis juga sepakat dengan Putusan Arbitrase BPSK yang

menghukum pelaku usaha untuk mengganti dana konsumen sebanyak

Rp.76.800.000,00 Pada tanggal 14 Februari 2013. Putusan tersebut

berlandaskan pada fakta persidangan antara lain :

a. Tidak ada bukti konsumen ada memberikan nomor PIN-nya saat kartu

ATM-nya tertelan tersebut kepada pihak lain atau pelaku.

b. Kedua pengakuan Pelaku Usaha bahwa mesin ATM tempat kartu ATM

Konsumen tertelan dibongkar orang, untuk itu kerugian Konsumen adalah

tanggung jawab Pelaku Usaha dan setidak-tidaknya Pelaku Usaha harus

mencari orang yang tertera pada CCTV-nya melalui pihak yang berwajib

tanpa melepaskan tanggung jawabnya.

68

c. Ketiga, Pelaku Usaha juga tidak berusaha menghadirkan saksi ahlinya

sehingga Majelis memeriksa sengketa ini berdasarkan UU Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, jelas Pelaku Usaha tidak berdaya

membuktikan kesalahan Konsumen. Dan

d. keempat Pelaku Usaha memuat informasi keliru atau tidak tepat terhadap

informasi nomor 061-68738765 Call Centre yang dipasang di mesin ATM

dan Pelaku Usaha wajib menjaga keamanan mesin ATM secara periodik,

namun pengawasan yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap mesin ATM

belum menjamin keamanan dana konsumen, sehingga kerugian konsumen

menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha atas kelalaian Pelaku Usaha dalam

menjalankan usahanya berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen”;

Adanya putusan Mahkamah Agung nomor 266K/Pdt.sus-BPSK-

2014 memberikan dampak bagi konsumen agar lebih berhati-hati lagi jika

terjadi peristiwa Kartu ATM tertelan pada mesin ATM. Karena jika terjadi

kehilangan dana dalam rekening konsumen pihak Bank tidak akan

bertanggung jawab walaupun tidak terdapat alat bukti penyalahgunaan

kartu/Pin ATM. Konsumen juga diminta untuk lebih memperhatikan nomor

call center resmi dari pihajk pelaku usaha walaupun terdapat nomor lain

yang terdapat dimonitor mesin ATM.

Selain itu bagi pihak Bank dituntut untuk lebih memperhatikan

sistem keamanan di setiap lokasi ATM khususnya Lokasi tempat konsumen

melakukan penarikan dana. Dikhawatirkan dengan maraknya kasus

69

kehilangan dana pada kartu ATM ini mengurangi tingkat kepercayaan

masyarakat kepada pihak Bank khususnya Bank Mandiri. Karena

Bagaimanapun kepuasan Nasabah adalah prioritas Bank. Diharapkan Bank

juga lebih melindungi kepentingan nasabah terutama yang terdapat dalam

pasal 19 dan pasal 28 UU nomor 8 tahun 1999 yaitu mengenai pembuktian

mengenai tidak adanya unsur kesalahan konsumen.

Islam juga mengatur mengenai substansial yang demikian dalam

surah Al-anfaal ayat 58 yang berbunyi :

م على سواء إن الله لا يحبالخائنين وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليه

Artinya “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu

golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara

yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

berkhianat.”

1

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan

sebagai berikut :

1. PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan konsumen jasa sistem

Pembayaran telah melindungi Hak- Hak konsumen Pengguna Kartu ATM.

Terutama pasal 10 yang menyatakan Pasal 10 “Penyelenggara wajib

bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat

kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara” dan Pasal 19 yang

menyatakan Pasal 19 “Penyelenggara wajib menindaklanjuti dan

menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen.”

2. Dalam melindungi Hak-Hak konsumen Pengguna Kartu ATM terdapat

beberapa lembaga terkait antara lain : BPKN(Badan Perlindungan

Konsumen Nasional, LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Bank

Indonesia, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Bank

Indonesia, OJK(Otoritas Jasa Keuangan) dan lainnya. Terkait dengan

Perkara ini, lembaga yang sangat berperan penting adalah lembaga BPSK.

Dengan adanya lembaga BPSK, konsumen dapat mengajukan suatu perkara

yang mana memperhatikan konsumen dalam posisi yang lemah namun tetap

mengacu pada asas Keadilan. Dalam realitanya pada kasus ini BPSK

2

memutuskan suatu perkara dengan Petitum yang menyatakan bahwa

“Menerima pengaduan Konsumen” dan “Menghukum Pelaku usaha untuk

menggantikan dana konsumen sebesar Rp76.000.000,00 (Tujuh puluh enam

juta delapan ratus ribu rupiah)”

3. Putusan nomor 266 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 sangat tidak sesuai dalam

melindungi Hak-Hak konsumen. Yang mana dalam Perkara sengketa yakni

Kartu ATM tertelan ini terdapat 3 putusan. Pertama Putusan BPSK, putusan

PN dan putusan Mahkamah Agung. Pertimbangan Hakim Mahkamah

Agung tersebut seyogyanya lebih memperhatikan bentuk Tanggung Jawab

pelaku usaha dalam melakukan pengawasan sedemikian rupa terhadap pihak

yang tidak bertanggung jawab terhadap mesin ATM, karena pengakuan

pelaku usaha mengatakan bahwa ATM di lokasi SPBU sekata telah

dibongkar oleh orang yang tidak diketahui oleh pelaku usaha pada hari

seninnya atau dua hari setelah peristiwa ini terjadi tepatnya tanggal 15

oktober 2012 dan kuncinya juga rusak. untuk itu kerugian konsumen adalah

tanggung jawab pelaku usaha yang harus mencari orang yang tertera pada

CCTVnya melalui pihak yang berwajib tanpa melepaskan

tanggungjawabnya. Fakta dalam persidangan tidak ada bukti konsumen

memberikan nomor PIN nya saat kartu ATM nya tertelan tersebut kepada

pihak lain, karena nomor PIN adalah sangat personal. Tingkat

pengamanannya terhadap pengawasan PIN konsumen pada Bank mandiri

pun tidak cukup tinggi. Sehingga terdapat celah bagi pihak lain untuk

melakukan pemindahbukuan dana.

3

a. Saran

1. Diperlukan adanya pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen

Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tertelan dimesin ATM

oleh pihak Bank sebagai pelaku usaha.

2. Diperlukan adanya Pergantian/Penambahan Klausula yang jelas antara

Pihak Bank dan Nasabah, sehingga tidak bersifat Multitafsir.

3. Diperlukan adanya Pembuktian pertimbangan hukum Hakim yang

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) nya tertelan di mesin ATM pada putusan

Mahkamah Agung No 266 K/Pdt.SUS-BPSK/2014

4

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agus, Budi Riswandi. Aspek Hukum Internet Banking. Jakarta: PT. Raja

Gravindo Persada, 2005.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. Pengantar metode penelitian Hukum. Cet.VII.

Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Barkatullah, Abdul Hakim. Hak-Hak konsumen. Bandung: Nusa media, 2010.

Canal, Jordi. Universal Banking Internasional Comparasons and Theorical

Perspectives. Oxford: Clarendon Press, 1997.

Djaslim, Saladin. Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank. Bandung: Linda

Karya, 1994.

Fitriono,Riska Andi dkk. Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan

Mediasi Penal. Surakarta: Yustisia, 2016.

Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2013.

Fuady, Munir. Teori-Teori Besar Dalam Hukum. Cet ii. Jakarta: Kencana, 2013.

Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harahap, Yahya. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan

Penyelesaian Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011.

5

Ibrahim, Johannes. Kartu Kredit. Bandung: PT. Refika aditama, 2004.

Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan. Cet 10. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2012.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta:

Universitas Atma Jaya, 2010.

Miru, Ahmadi, dkk. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2004.

Miru, Ahmadi. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi konsumen di Indonesia.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2006.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2010.

Susilo, Sri, dkk. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat,

2000.

Sutedi, Adrian. Tanggung Jawab Produk Dalam perlingan konsumen. Bogor:

Galia Indonesia, 2008.

Sembiring, Sentosa. Hukum Perbankan. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Tanya, Bernard, dkk. Teori hukum. C et IV. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Waluyo, Bambang. Penelitian hukum dan Praktek. Cet. IV. Jakarta: Sinar

Grafika, 2008.

6

Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2013.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen

Jasa Sistem Pembayaran.

Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 266 K/Pdt.Sus-

BPSK/2014

Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Mad.

Internet

Law, Business. dari http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarialisme-

dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/

Mandiri, Bank. tentang kami, diakses pada 18 Juni 2017 di


Neraca, diakses pada 18 Juni 2017 di

http://www.neraca.co.id/article/80229/keluhan-layanan-perbankan-

mendominasi-di-2016

Prasxo.Wordpress, “Hak Konsumen”, diakses pada tanggal 8 Maret 2017 dari

https://www.google.co.id/ampls/prasxo.wordpress.com/2011/04/29/ha

k-konsumen/amp/








Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNomor 266 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutuskan

sebagai berikut dalam perkara antara:

EVIE YULISNAWATY HARAHAP, bertempat tinggal di Jalan Stella

IV Nomor 27, Tanjung Sari, Medan, sebagai Pemohon Kasasi dahulu

Termohon Keberatan/Konsumen;

m e l a w a n

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Taman

Setiabudi, Jalan Cactus Raya Blok K Nomor 36 G, Kota Medan, dalam

hal ini memberi kuasa kepada Eka Setiawan, S.H., karyawan pada PT.

Bank Mandiri (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25

Februari 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/

Pelaku Usaha;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon

Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 77/PEN/BPSK-MDN/2012

tanggal 14 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

• Menerima pengaduan Konsumen;

• Penghukum Pelaku Usaha untuk menggantikan dana Konsumen sebesar

Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan

Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a Pada tanggal 3 Januari 2012, Termohon telah mengajukan permohonan

pembukaan rekening Tabungan Bisnis kepada Pemohon melalui Cabang Medan

Taman Setiabudi dengan mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening dana

non perorangan atas nama CV Sahara Travel;

b Permohonan Termohon tersebut di atas dapat dipenuhi oleh Pemohon dengan

membuka Rekening Tabungan Bisnis atas nama CV. Sahara Travel nomor

rekening 105 – 00 – 1076534 – 9;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


c Pada saat pembukaan rekening Tabungan Bisnis tersebut, Termohon telah

mendapatkan Kartu ATM Mandiri Instan Nomor 461699460054927 yang

digunakan untuk bertransaksi melalui mesin ATM Pemohon/Pelaku Usaha atau

mesin ATM dari bank lain yang bekerjasama dengan Pemohon/Pelaku Usaha.

Disamping itu Termohon/Konsumen juga memperoleh buku Tabungan Bisnis

Mandiri dengan nomor seri AA 0848535;

d Sebagai pemegang rekening Tabungan Bisnis Mandiri yang memperoleh Kartu

ATM Mandiri, Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon ketentuan-

ketentuan penting dan krusial yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh

Termohon sebagaimana yang tertuang dalam:

1 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Mandiri Debet (kartu ATM

Mandiri);

2 Ketentuan dan syarat khusus Rekening Mandiri Tabungan;

3 Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening;

e Ketentuan-ketentuan tersebut telah disampaikan dan dijelaskan oleh Pemohon

kepada Termohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan memahami

segala konsekuensi penggunaan Tabungan Bisnis Mandiri dan ATM Mandiri

termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab

Termohon sebagai pemegang rekening. Hal tersebut perlu disampaikan oleh

Pemohon karena segala akibat penyalahgunaan Kartu dan Personal Identification

Number (PIN) ATM Termohon menjadi tanggung jawab Termohon dan bukan

tanggung jawab Pemohon;

f Demi keamanan dan a dalam rekening, Pemohon/Pelaku Usaha selalu

mengingatkan Termohon/Konsumen pemegang kartu ATM untuk menjaga

dengan baik kartu ATM dan PIN ATM-nya supaya tidak diketahui pihak

manapun, termasuk pihak Bank/karyawan Bank, karena dua alat/infrastruktur

tersebut adalah sarana utama dan merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan untuk mengakses dana dalam rekening Konsumen melalui mesin

ATM. Dengan pemahaman bahwa jikapun ada pihak ketiga yang tidak

bertanggung jawab menemukan kartu ATM, namun yang bersangkutan tidak

mempunyai informasi mengenai nomor PIN nasabah sebagaimana ter-record di

dalam data chip pada kartu ATM, maka pihak ketiga tersebut tidak akan pernah

mampu dan tidak dapat melakukan transaksi pada rekening nasabah yang kartu

ATM-nya telah diketemukannya tersebut. Demikian pula sebaliknya jika

terdapat pihak ketiga mengetahui nomor PIN nasabah tetapi pihak ketiga tidak

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 266 K/Pdt.Sus-BPSK/2014


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


akan pernah mampu untuk mengakses/melakukan transaksi dalam rekening

nasabah tersebut. Sistem dan mekanisme ini berlaku secara umum dan universal

dalam dunia perbankan manapun;

g Bahwa dengan demikian maka Pemohon telah melaksanakan kewajiban yang

diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, yaitu:

1 Memberi pengamanan yang memadai terhadap dana Konsumen in casu

Termohon yang ada dalam rekening Tabungan Bisnis dengan meminta

Konsumen untuk membuat PIN ATM yang hanya diketahui oleh

Konsumen dan tidak diketahui oleh pihak lain termasuk Pemohon/Pelaku

Usaha dan karyawan/petugas Pemohon/Pelaku Usaha;

2 Memberikan edukasi, penjelasan dan senantiasa mengingatkan kepada

seluruh nasabah termasuk Termohon/Konsumen untuk tetap menjaga PIN

dan kartu ATM dengan baik dan jangan sampai PIN dan kartu ATM

tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab;

1 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, Termohon datang ke kantor Pemohon di

Cabang Medan Setiabudi dengan menyampaikan pengaduan adanya mutasi dana

dalam rekening Tabungan Bisnis atas nama CV. Sahara Travel sebesar

Rp78.000.000,00 yang ditarik secara tunai dan sebagian lagi ditransfer/

dipindahbukukan ke rekening lain yaitu rekening di Bank BRI dan rekening di

Bank Mandiri yang menurut pengakuan tidak dilakukan oleh Termohon;

2 Atas pengaduan Termohon tersebut, Pemohon telah melakukan langkah-langkah

untuk membantu Termohon, antara lain melakukan pemblokiran rekening

Termohon dan mencetak rekening koran Tabungan Bisnis Termohon untuk

mengetahui transaksi-transaksi yang diadukan oleh Termohon. Berdasarkan

cetakan rekening koran dapat diketemukan transaksi-transaksi pada rekening

Termohon dengan jumlah total sebesar Rp76.800.000,00 yang tidak diakui

dilakukan Termohon. Transkasi tersebut adalah sebagai berikut:

a Pada tanggal 13 Oktober 2012, di rekening nasabah terdapat transaksi

sebagai berikut:

Waktu Transaksi Lokasi ATM

Jenis Transaksi

07:59:09 SPBU Flamboyan Tarik Tunai Rp1.250.000,00




Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia







08:04:19 SPBU Flamboyan Transfer ke Rekening BRI a/n Muhadi Wiyono Rp10.000.000,00

08:09:05 SPBU Flamboyan Transfer ke Rekening Bank Mandiri a/n Jahiras Parlindungan Rp10.000.0000,00

08:38:31 SPBU Setiabudi Transfer ke Rekening Bank Mandiri a/n Yopie Rinaldi Ritonga sebesar Rp20.000.000,00.

09:28:32 SPBU Petronas Setiabudi

Transfer ke Rekening Mandiri s/n Yopie Rinaldi Ritonga sebesar Rp10.000.000,00.

09:29:22 SPBU Petronas Setiabudi

Transfer ke Rekening Mandiri s/n Yopie Rinaldi Ritonga sebesar Rp10.000.000,00.

b Pada tanggal 14 Oktober 2012 di rekening nasabah terdapat transaksi sebagai

berikut:

Waktu Transaksi Lokasi ATM

Jenis Transaksi

04:43:38 Medan Eric Travel Tarik tunai Rp2.500.000,0004:44:04 Medan Eric Travel Tarik tunai Rp2.500.000,0004:44:36 Medan Eric Travel Tarik tunai Rp2.000.000,0004:45:11 Medan Eric Travel Tarik tunai Rp1.000.000,0005:02:34 - Menerima transfer masuk

dari Rekening Mandiri a/n Yopie Rinaldi sebesar Rp10.000.000,00

05:03:01 Iskandar Muda – 2 Tarik tunai sebesar Rp2.000.000,00

05:04:41 Iskandar Muda – 2 Transfer ke rekening BRI



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Nomor Rek. 383201026060531 a.n. Loinar Maria Oktavia sebesar Rp8.000.000,00

c Bahwa sesuai record/rekam jejak transaksi yang terdata pada Pemohon,

transaksi-transaksi tersebut dilakukan melalui mesin ATM dengan

menggunakan Kartu ATM dan PIN milik dan seharusnya hanya diketahui

oleh Termohon sehingga dikatagorikan sebagai transaksi yang sah dan

sukses;

d Disamping langkah-langkah tersebut di atas, Pemohon juga menggali

keterangan dari Termohon atas transaksi-transaksi yang dilakukan Termohon

sebelum tanggal 13 dan 14 Oktober 2012 dan diperoleh pengakuan

Termohon sebagai berikut:

• Pada tanggal 13 Oktober 2012 pukul 07.28 WIB Termohon melakukan

transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM Mandiri yang berlokasi di

SPBU Sekata sebesar Rp1.000.000,00. Uang tunai berhasil ditarik akan tetapi

kartu ATM Termohon tidak dapat keluar dari mesin ATM. Kemudian

(menurut Termohon) pada monitor mesin ATM tampil pesan ”ATM Anda

Tertelan Silahkan Hubungi Bank Mandiri Terdekat ”;

• Kemudian Termohon menelpon nomor call centre yang menurut Termohon

merupakan nomor call centre Bank Mandiri yaitu nomor 061-68738765 dan

bukan menelpon nomor 14000 atau (021) 5299-7777 yang merupakan

nomor call centre resmi Bank Mandiri;

• Setelah tersambung di nomor 061-68738765 terjadi pembicaraan antara

Termohon dengan petugas call centre fiktif (karena bukan petugas call centre

Termohon), sehingga diduga kuat dalam pembicaraan tersebut Termohon

secara sadar atau tidak sadar telah menyampaikan kode PIN kepada lawan

bicara yang diteleponnya;

3 Bahwa mendasarkan pada fakta hukum dimana terhadap rekening Termohon

telah dilakukan transaksi dengan menggunakan kartu ATM dan PIN milik

Termohon, maka sangat beralasan dan berdasar fakta bahwa Termohon tidak

memahami atau setidak-tidaknya tidak menyadari atau lalai untuk menghubungi

nomor telepon call centre Pemohon yang resmi;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


4 Selanjutnya Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengembalikan uang

miliknya tersebut sebesar Rp76.800.000,00 Pemohon menolak permohonan

penggantian a quo karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon

melalui sistem dan melalui hasil cetakan rekening koran, transaksi tersebut

merupakan transaksi yang normal, sah dan sukses karena diakses dengan

menggunakan kartu ATM dan PIN yang cocok/match. Karena merasa tidak puas,

Termohon kemudian mengadu kepada BPSK Kota Medan dengan tuntutan agar

Pemohon mengganti uang Termohon;

5 Arbitrase BPSK Kota Medan yang memeriksa pengaduan Termohon telah

menjatuhkan Putusan pada tanggal 14 Februari 2013 Nomor 77/PEN/BPSK-

Mdn/2012 yang menyatakan:

• Menerima pengaduan Konsumen;

• Menghukum Pelaku Usaha untuk menggantikan dana Konsumen sebesar

Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah;

6 Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan putusan Arbitrase BPSK Kota Medan

a quo karena dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yang

keliru dan tidak cermat serta tidak didasarkan pada pemahaman yang baik

mengenai transaksi perbankan melalui mesin ATM. Adapun alasan-alasan

keberatan Pemohon dapat disampaikan sebagai berikut:

a Terhadap pertimbangan BPSK Kota Medan butir 7:

Dalam pertimbangan butir 7, BPSK Kota Medan memberikan kesimpulan yang

menyatakan ”... transaksi mana dilakukan dengan cara tunai dan transfer yang

dilakukan oleh orang pada gambar bukti PU-6 pada tanggal 13 Oktober 2012

sampai berjumlah Rp68.750.000,00 dalam tempo 2 dua jam dari jam 07 s/d jam

09, kemudain esoknya lagi waktu dini hari ditarik sebesar Rp28.000.000,00 jelas

transaksi tersebut bukan Transaksi normal kemudian berdasarkan aliran dana dari

bukti PU-5 tersebut pelaku juga mengambil uang nasabah lainnya sehingga bila

ditotal seluruhnya mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

Bahwa pertimbangan dan kesimpulan BPSK Kota Medan adalah tidak berdasar

hukum, prematur dan gegabah karena tidak menjelaskan landasan maupun

referensi atau pun preseden apa yang mengakibatkan BPSK Kota Medan

menyimpulkan bahwa transaksi tersebut bukan transaksi normal karena fakta

hukumnya transaksi tersebut menggunakan kartu dan PIN yang benar;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Terhadap pertimbangan BPSK Kota Medan butir 10 yang menyatakan:

”Menimbang, fakta persidangan tidak ada bukti konsumen ada memberikan

nomor PIN-nya saat kartu ATM-nya tertelan tersebut kepada pihak lain atau

pelaku, karena nomor PIN adalah sangat personal dan konsumen tidak akan ingin

dananya hilang untuk memberikan nomor PIN-nya, untuk itu Majelis melihat

bahwa Pelaku Usaha dalam tingkat pengamanannya terhadap pengawasan PIN

Konsumen tidak cukup tinggi. Dan bagaimana Standar Operasi Prosedur

pengamanan yang ada di Bank Mandiri sehingga pihak lain termasuk internal

Bank sendiri dapat melakukannya dengan demikian jawaban Pelaku Usaha tidak

terbukti konsumen lalai dalam memberikan PIN-nya kepada pihak lain.”

Pertimbangan hukum BPSK Kota Medan tersebut keliru, absurd dan sangat

tidak cermat. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1 Bahwa Majelis BPSK Kota Medan dalam memeriksa pengaduan

Termohon tidak mempertimbangkan pengakuan Termohon yang telah

menghubungi call center fiktif di nomor 061-68738765 padahal call

centre Bank Mandiri yang resmi adalah di nomor 14000 atau (021)

5299-7777. Termohon beralasan bahwa nomor 14000 selalu sibuk

sehingga Termohon tidak sabar dan melihat stiker yang tertempel di

mesin ATM yang mencantumkan nomor call centre fiktif dan nomor

itulah yang ditelepon;

2 Bahwa setelah tersambung pada nomor call centre fiktif tersebut, ternyata

Termohon telah dipandu oleh ”petugas call centre” (fiktif) dengan dalih

untuk mengeluarkan kartu ATM nya yang ”tertelan”. Dalam pembicaraan

tersebut patut diduga bahwa Termohon telah menyampaikan kode PIN-

nya kepada ”petugas call centre” fiktif dan ternyata kartu ATM

Termohon tetap tidak dapat diambil dari slot mesin ATM. Bahwa isi

pembicaraan antara Termohon dan petugas ”call centre” fiktif tentu saja

hanya mereka berdua yang mengetahui sehingga sangat besar

kemungkinannya Termohon secara sadar atau tidak sadar telah

memberikan kode PINnya kepada pihak lain, karena faktanya rekening

Termohon berhasil diakses dengan kartu ATM dan PIN yang sesuai/

match. Dengan demikian ada 2 (dua) hal penting yang lepas dari

penguasaan Termohon yaitu kartu ATM Termohon yang tidak dapat

diambil Termohon dari slot mesin ATM dan kode PIN-nya yang telah

diketahui pihak lain berdasarkan informasi yang disampaikan oleh



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Termohon sebagai satu-satunya pihak yang mengetahui nomor PIN

miliknya. Padahal 2 (dua) hal tersebut adalah sarana utama untuk

mengakses rekening Termohon;

3 Seandainyapun kartu ATM Termohon adalah benar tertelan atau jatuh ke

pihak lain, dana dalam rekening Termohon masih tetap aman sepanjang

nomor PIN-nya tidak jatuh ke pihak lain yang juga menguasai kartu ATM

Termohon;

b Terhadap pertimbangan hukum BPSK Kota Medan butir 11 dan butir 12.

Pertimbangan BPSK Kota Medan butir 11 menyatakan :

”Menimbang seyogianya Pelaku Usaha tetap melakukan pengawasan sedemikian

rupa menjaga terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap mesin

ATM, karena pengakuan Pelaku Usaha juga mengatakan bahwa ATM di lokasi

SPBU Sekata telah dibongkar oleh orang yang tidak dikenal yang diketahui oleh

Pelaku Usaha pada hari Seninnya yaitu tanggal 15 Oktober 2012 dan kuncinya

juga sudah rusak”;

Pertimbangan hukum BPSK Kota Medan butir 12 menyatakan :

”Menimbang pengakuan Pelaku Usaha bahwa mesin ATM tempat kartu ATM

Konsumen tertelan dibongkar orang, untuk itu kerugian Konsumen adalah

tanggung jawab Pelaku Usaha dan setidak-tidaknya Pelaku Usaha harus mencari

orang yang tertera pada CCTV-nya melalui pihak yang berwajib tanpa

melepaskan tanggung jawabnya”;

1 Bahwa Pemohon menolak pertimbangan BPSK Kota Medan tersebut

karena menunjukkan bahwa BPSK Kota Medan tidak memiliki

pemahaman yang benar dan utuh mengenai mekanisme transaksi melalui

mesin ATM, risiko-risiko dan hak dan kewajiban bagi nasabah pemegang

kartu ATM. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Untuk melakukan transaksi melalui ATM diperlukan 2 (dua) sarana

utama yaitu kartu ATM dan PIN yang keduanya ada dalam penguasaan

Termohon. Khusus untuk PIN, kombinasinya hanya diketahui oleh

Termohon dan tercatat di dalam data chip pada kartu ATM yang sesuai

milik Termohon;

2 Bahwa seandainyapun mesin ATM Pemohon dirusak dan kartu-kartu

ATM yang didalamnya diambil oleh pihak yang tidak bertanggung

jawab, rekening-rekening dalam kartu ATM tersebut tidaklah dapat

diakses kecuali pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut telah



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


memperoleh/mengetahui kode PIN nasabah yang seharusnya hanya boleh

dimiliki/diketahui oleh Termohon sesuai syarat dan ketentuan yang telah

pula dipahami dan disetujui oleh Termohon;

3 Hal tersebut di atas sejalan dengan fakta hukum yang muncul di

persidangan yang menimpa nasabah Pemohon yang lain yaitu atas nama

Yopie Rinaldi Ritonga dan atas nama Jahiras Parlindungan dengan modus

operandi yang sama dan mereka mengakui telah memberikan kode PIN

nya kepada lawan bicara yang berasal dari call centre fiktif. Dengan

demikian mesin ATM yang dibongkar oleh pihak yang tidak bertanggung

jawab bukanlah menjadi alasan utama sebagai penyebab kerugian

Termohon;

4 Bahwa mengenai keamanan mesin ATM tentu saja menjadi concern

Pemohon dan berbagai upaya pengamanan yang dimungkinkan dan

reasonable telah dilakukan oleh Pemohon, termasuk namun tidak terbatas

dengan senantiasa memberikan remainder/pesan peringatan yang

ditampilkan secara berulang-ulang pada layar monitor mesin ATM agar

nasabah termasuk Termohon selalu menjaga kartu ATM dan

merahasiakan nomor PIN-nya dari pihak manapun.

5 Demikian pula halnya telah dilakukan upaya pengamanan tambahan

dengan pemasangan kamera CCTV pada lokasi. Meskipun demikian

seberapa besarpun upaya yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Pelaku

Usaha namun apabila nasabah in casu Termohon tidak bertindak secara

hati-hati, baik karena kelalaian ataupun kealpaan maupun dapat pula

karena faktor kesengajaannya sendiri maka berbagai upaya pengamanan

maksimal dan sistemis yang telah dilakukan oleh Pemohon/Pelaku Usaha

tersebut tetap akan mubazir/sia-sia atau tidak berdaya guna secara

optimal.

6 Mengenai stiker yang tertempel pada mesin ATM yang mencantumkan

nomor call centre fiktif Pemohon yang kemudian dihubungi oleh

Termohon, hal tersebut juga tidak akan berdampak kerugian apapun

apabila Termohon berhati-hati karena nomor call center asli ada tertulis

pada setiap kartu ATM, selalu muncul di layar monitor mesin ATM dan

juga di tempat-tempat lain yang mudah diketahui oleh khalayak nasabah

antara lain: tertera di buku tabungan, brosur-brosur, mass media dan lain-

lain.



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


c Pertimbangan BPSK Kota Medan butir 13 menyatakan:

”Menimbang, Majelis telah membantu Pelaku Usaha untuk memanggil saksi ahli

dari Bank Indonesia berdasarkan surat BPSK Nomor: 969/ BPSK-Mdn/1/2013

tanggal 28 Januari 2013 namun saksi ahli ditunggu pada saatnya yaitu tanggal 17

Februari 2013 tidak datang hadir ke persidangan dan Pelaku Usaha juga tidak

berusaha menghadirkan saksi ahlinya sehingga Majelis memeriksa sengketa ini

berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jelas

Pelaku Usaha tidak berdaya membuktikan kesalahan Konsumen”;

Bahwa Pemohon menolak pertimbangan hukum Majelis BPSK a quo karena

pertimbangan hukum tersebut sangat tidak berdasar hukum dan tidak adil, hal

tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1 Bahwa dalam memeriksa pengaduan Termohon, BPSK Kota Medan

telah mengabaikan rangkaian peristiwa pada tanggal 13 Oktober 2012

sebelum Termohon meninggalkan mesin ATM, yaitu:

• Adanya peristiwa kartu ATM Termohon yang menurut pengakuan

Termohon tidak dapat keluar dari mesin ATM setelah melakukan

penarikan uang tunai dari mesin ATM pada tanggal 13 Oktober 2012

pukul 07.28 WIB;

• Adanya pengakuan Termohon bahwa Termohon telah menghubungi

nomor telepon call centre yang ternyata adalah bukan call centre

resmi milik Pemohon/Bank Mandiri dan terjadi pembicaraan antara

Termohon dan orang yang mengaku sebagai petugas call centre

Pemohon/Bank Mandiri yang orang/petugas call centre fiktif tersebut

berdalih memandu Termohon agar dapat mengambil kartu ATM-nya

yang tertahan di mesin ATM setelah melakukan penarikan tunai

dengan meminta Termohon menekan *5299* lalu memasukan 4 digit

nomor record terakhir lalu menekan tanda #;

• Patut diduga bahwa Termohon secara sadar atau tanpa sadar telah

memberikan kombinasi PIN-nya kepada lawan bicara dari orang yang

patut diduga adalah call centre fiktif karena dari rangkaian peristiwa

berikutnya yaitu pada tanggal 13 Oktober 2012 pukul 07.59 hingga

tanggal 14 Oktober 2012 pukul 05.04 terjadi transaksi penarikan tunai

dan pemindahbukuan/transfer dari rekening Termohon ke rekening

pihak lain;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2 Rangkaian peristiwa tersebut sudah cukup membuktikan adanya

kelalaian Termohon yaitu dimulai dengan menghubungi nomor call

centre yang bukan merupakan call centre resmi Pemohon/Bank Mandiri,

berbicara dan mengikuti petunjuk petugas call centre fiktif yang secara

sadar atau tidak sadar telah menyampaikan kode PIN-nya (vide

kronologis pengaduan yang disampaikan Termohon pada frasa yang

menyatakan ”... lalu memasukkan 4 digit nomor record terakhir ” (kode

PIN untuk kartu ATM selalu terdiri dari kombinasi angka yang terdiri

dari 4 digit);

3 Bahwa dengan demikian ketidakhadiran saksi dari Bank Indonesia tidak

dapat dijadikan pertimbangan bahwa Pemohon tidak mampu

membuktikan kelalaian Termohon selaku Konsumen karena dengan

pengakuan Termohon telah menelpon nomor call centre fiktif dan

rangkaian peristiwa berupa penarikan tunai dan pemindahbukuan dana

dalam rekening Termohon sudah membuktikan dan memberi petunjuk

bahwa Termohon telah diperdaya untuk membocorkan kode PIN-nya

kepada pihak ketiga yang kemudian melakukan beberapa transaksi pada

rekening Termohon sehingga kerugian yang demikian sepenuhnya

menjadi tanggung jawab Termohon. Hal tersebut di atas masih diperkuat

dengan fakta pada saat pemeriksaan di tempat yang dihadiri oleh BPSK

Kota Medan dan para pihak untuk melakukan simulasi yaitu menerapkan

petunjuk petugas call centre fiktif yang disampaikan kepada Termohon,

ternyata angka-angka yang diminta bukan mengarah pada menu untuk

mengeluarkan kartu ATM yang tertelan karena menu tersebut memang

tidak tersedia di mesin ATM. Padahal yang harus dilakukan oleh

Termohon apabila menghadapi kesulitan transaksi melalui ATM adalah

dengan menghubungi call centre resmi Bank Mandiri di nomor 14000

atau di (021) 5299-7777 atau datang ke cabang terdekat;

4 Dengan demikian terbukti bahwa Termohon tidak mentaati petunjuk

yang diberikan oleh Pemohon sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 UU

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kerugian yang

dialami Termohon sepenuhnya menjadi tanggung jawab Termohon;

d Pertimbangan BPSK Kota Medan butir 14 menyatakan:

”Menimbang Konsumen telah mengadukan perkara a quo ke pihak yang

berwajib namun BPSK tidak perlu menunggu pengaduan kepolisian Konsumen,



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


seyogianya Pelaku Usaha mengadukan hal ini kepada pihak berwajib atas

hilangnya uang nasabah”;

Bahwa Pemohon menolak pertimbangan BPSK Kota Medan a quo karena

pertimbangan tersebut tidak berdasar hukum, hal tersebut dengan didasarkan

pada pertimbangan sebagai berikut:

1 Bahwa tindakan pelaporan kepada pihak berwajib atas suatu dugaan

tindak pidana dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan in casu adalah

Termohon sebagai korban. Dengan demikian tindakan Termohon

melaporkan kepada pihak berwajib adalah sudah tepat dan benar sehingga

pertimbangan BPSK Kota Medan yang menyatakan seharusnya pelaporan

dilakukan oleh Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

2 Bahwa pertimbangan tersebut secara nyata membuktikan telah adanya

subjektifitas tanpa dasar yang kuat dari BPSK untuk secara semena-mena

membela kepentingan konsumen in casu Termohon. Kendatipun

Pemohon bukan sebagai pihak Pelapor, akan tetapi untuk membuat terang

dan supaya proses pemeriksaan dapat berjalan lancar maka Pemohon

telah membantu tindak lanjut pelaporan tersebut dengan memberikan

data-data yang diperlukan pihak berwajib antara lain: rekaman CCTV,

data penelusuran mutasi rekening Termohon, pemberian keterangan

sebagai saksi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mendukung serta

berkomitmen untuk bekerjasama dengan aparat pihak berwajib dan

Termohon sebagai nasabah untuk membantu mengungkapkan kebenaran

yang sebenar-benarnya;

e Pertimbangan BPSK Kota Medan Butir 16 menyatakan:

”Menimbang Pelaku Usaha memuat informasi keliru atau tidak tepat terhadap

informasi nomor 061-68738765 Call Centre yang dipasang di mesin ATM dan

Pelaku Usaha wajib menjaga keamanan mesin ATM secara periodik, namun

pengawasan yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap mesin ATM belum

menjamin keamanan dana konsumen, sehingga kerugian konsumen menjadi

tanggung jawab Pelaku Usaha atas kelalaian Pelaku Usaha dalam menjalankan

usahanya berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen”;

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas pertimbangan hukum BPSK Kota

Medan karena pertimbangan tersebut keliru, absurd dan ceroboh serta

mengabaikan fakta-fakta yang terjadi, baik fakta mengenai pengakuan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Termohon, fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan fakta-fakta yang muncul

pada saat pemeriksaan setempat. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan

sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon tidak pernah mencantumkan nomor telepon

061-68738765 di mesin ATM Pemohon sebagai nomor call centre,

karena nomor call centre resmi milik Pemohon adalah di nomor 14000

atau (021) 5229-7777. Nomor tersebut tertera di setiap kartu ATM

nasabah (termasuk kartu ATM Termohon) tertulis ”Mandiri Call 14000

atau (021) 5299-7777 ” dan tercantum pula secara berulang-ulang pada

layar monitor di mesin ATM. Seandainya Termohon hati-hati dan cermat,

bila ada permasalahan dalam bertransaksi melalui mesin ATM tentu

nomor telepon yang harus dihubungi adalah di nomor 14000 atau nomor

(021) 5299-7777 sebagai nomor call centre resmi Pemohon;

2 Bahwa seandainya ada nomor lain selain nomor 14000 atau (021)

5299-7777 maka semestinya diabaikan karena kepada nasabah Pemohon

telah disosialisasikan dengan baik dan secara terus menerus bahwa nomor

yang dapat dihubungi sewaktu-waktu selama 24 jam adalah call centre di

nomor 14000 atau (021) 5299-7777;

3 Bahwa pengawasan secara sistemik dan periodik juga telah dilakukan

oleh Pemohon akan tetapi pengamanan yang paling utama ada pada PIN

yang dikuasai dan hanya diketahui oleh nasabah yang harus dijaga

dengan baik dan tidak diketahui oleh pihak lain termasuk petugas Bank

atau keluarga/orang dekat nasabah;

4 Hal tersebut juga sejalan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/

Pdt.Sus/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang menyatakan bahwa:

“Bahwa terhadap uang pada rekening tabungan Termohon Kasasi dapat

ditarik secara tunai dan ditransfer hanya dapat terjadi dengan menggunakan

kartu ATM dan PIN atas nama Termohon Kasasi”;

Disamping itu sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 769 K/

Pdt.Sus/2011 tanggal 27 Februari 2012 yang menyatakan bahwa:

• Bahwa meneliti fakta yang terungkap di persidangan, ternyata kerugianyang

dialami Termohon adalah karena kesalahan Termohon sendiri, yang telah

memberitahukan nomor PIN dari ATM Pemohon, kepada istri Pemohon dan istri

Pemohon telah memberitahukan nomor PIN dari ATM Termohon tersebut

kepada orang yang baru dikenal, sedangkan Termohon selaku Nasabah



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mengetahui bahwa kartu ATM dan nomor PIN dari ATM tersebut harus

dirahasiakan dan penarikan yang terjadi pada rekening Termohon adalah

penarikan yang dilakukan dengan mempergunakan kartu ATM dan nomor PIN

dari Termohon sendiri, jadi bukan karena kesalahan atau lemahnya sistem

pengamanan dari Pemohon;

• Bahwa Termohon Kasasi telah melanggar syarat/ketentuan penggunaan kartu

ATM dimana pemegang kartu ATM wajib merahasiakan nomor PIN, karenanya

akibat atas pelanggaran ketentuan tersebut adalah resiko dari Termohon Kasasi;

7 Bahwa Pemohon menolak pertimbangan BPSK Kota Medan butir 17 s/d 20

karena tidak berdasar hukum dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana

telah terangkum dalam butir 6 di atas.

8 Bahwa Pemohon tidak menanggapi pertimbangan BPSK Kota Medan butir 1 s/d

6, 8 dan 9, karena hanya merupakan ulasan tentang pengaduan Termohon dan

bukti-bukti yang disampaikan Pemohon yang secara garis besar telah terangkum

dalam butir 6 di atas;

9 Bahwa tidaklah berlebihan kiranya disampaikan, kemungkinan dimana BPSK

Kota Medan telah memutuskan pengaduan Termohon/Konsumen tersebut di

bawah tekanan massa (pendemo) yang hadir pada saat sidang putusan dan

menyuarakan pembelaan-pembelaan terhadap Termohon, sehinga keputusannya

tidak didasarkan lagi pada objektifitas dan fakta-fakta hukum yang ada;

10 Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah Pemohon

sampaikan bahwa:

a Sebagai Bank, Pemohon telah memberikan layanan dan pengamanan yang

memadai bagi seluruh nasabah in casu Termohon dan karenanya telah sesuai

dengan ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen;

b Gugatan sengketa konsumen yang diajukan oleh Termohon telah didasari iktikad

tidak baik dengan mengemukakan dalil-dalil yang berubah-ubah, tidak konsisten

dan mengada-ada sehingga gugatan yang demikian patut untuk ditolak;

c BPSK Kota Medan dalam memeriksa sengketa konsumen yang diajukan oleh

Termohon telah bertindak tidak cermat dan berat sebelah sehingga telah

mengabaikan kebenaran dan keadilan serta oleh karenanya putusan tersebut tidak

dapat dipertahankan dan patut dibatalkan. Disamping itu putusan BPSK Kota

Medan akan menjadi preseden buruk bagi produk kartu ATM karena setiap

pemegang kartu ATM akan leluasa tidak mengakui transaksinya dan meminta



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


penggantian dari Bank, hal mana sangat membahayakan sistem perbankan secara

nasional;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon

kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

• Menerima permohonan Keberatan Pemohon;

• Menyatakan putusan Arbitrase BPSK Kota Medan tanggal 14 Februari 2013


• Menolak gugatan Termohon seluruhnya;

• Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah

memberikan putusan Nomor 117/Pdt.G/2013/PN.Mdn., tanggal 8 Juli 2013 yang

amarnya sebagai berikut:

• Mengabulkan permohonan Pemohon sebahgian;

• Menyatakan putusan Arbitrase BPSK Kota Medan tanggal 14 Pebruari 2013


• Menolak gugatan selain dan selebihnya;

• Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp.171.000,00 (seratus

tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan

dengan hadirnya Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 8 Juli 2013, terhadap putusan

tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli

2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt/Kasasi/2013/

PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut

diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

pada tanggal 1 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada

tanggal 22 Oktober 2013, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4

November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu

permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1 Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dalam

mempertimbangkan perkara ini yaitu: tentang pertimbangan pasal 6 ayat (5) Perma

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Putusan BPSK yaitu

menentukan dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana

dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang

bersangkutan;

2 Bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak menerapkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang

perlindungan Konsumen Pasal 28 yaitu pembuktian terhadap ada tidaknya unsur

kesalahan konsumen dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19,

pasal 22 dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha, dengan

demikian BPSK telah benar dalam putusannya yang diajukan Penggugat/Pemohon

keberatan atau Termohon Kasasi dalam perkara ini yaitu pelaku usaha tidak dapat

membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan PIN kepada pihak ketiga atas

raifnya uang konsumen atau Pemohon Kasasi sebesar Rp76.800.000,00 ( tujuh puluh

enam juta delapan ratus ribu rupiah);

3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan

keberatan putusan BPSK hanya melihat dari adanya transaksi pada buku rekening milik

Pemohon Kasasi yang diajukannya sebagai alat bukti dalam perkara a quo yang

ditransfer kepada pihak ke III dan diambil tunai oleh orang lain yang seolah-olah

pentransferan serta pengambilan tunai tersebut adalah akibat kelalaian konsumen atau

Pemohon Kasasi yang memberikan nomor PIN nya saat kartu ATM Pemohon Kasasi

tertelan di Mesin ATM milik Pelaku Usaha/Termohon Kasasi sehingga menyatakan

pentransferan dan pengambilan tunai tersebut sah;

4 Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan menimbang bahwa PIN

Pemohon Kasasi telah diberikannya kepada pihak lain karena adanya menelepon kepada

Call Center yang salah sehingga sadar atau tidak sadar PIN akan terucapkan adalah

alasan yang menurut persepsi atau opini Hakim sendiri dengan mengindikasikan adanya

transaksi normal sebesar Rp68.750.000,00 dalam tempo 2 (dua) jam dan esok harinya

sebesar Rp28.000.000 (dapat dilihat bukti-bukti Pelaku Usaha/Termohon Kasasi) adalah

sah dan normal padahal secara kasat mata tidak normal karena uang yang beredar

terhadap transaksi tersebut adalah lebih kurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) sementara uang Pemohon Kasasi hanya Rp76.800.000,00 hal ini membuktikan

adanya pembobolan mesin ATM milik Pelaku Usaha atau Termohon Kasasi dan untuk

itu seharusnya raifnya uang konsumen di mesian ATM Pelaku Usaha adalah tanggung

jawab Termohon Kasasi;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5 Bahwa seandainya benar Pemohon Kasasi menelepon pada Call Center yang salah tidak

pada nomor Call Center 14000 yang telah dianjurkan, karena nomor Call Center

tersebut dilihat atau diklik pada layar monitor pada mesin ATM dimaksud, dan

konsumen tidak menghubungi nomor-nomor yang ada terpasang atau yang lengket di

mesin ATM tersebut, dengan demikian setelah Majelis BPSK sidang lapangan Mesin

ATM tersebut sudah berbeda dan datanya tidak up date lagi. Maka jelas membuktikan

mesin ATM tersebut telah dibongkar dengan demikian diganti;

6 Bahwa Putusan BPSK telah benar menyatakan bahwa pelaku usaha atau Pemohon

Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi ada memberikan PIN kepada

pihak lain karena secara sadar dan berpikir dengan baik Pemohon Kasasi tidak ingin

dana atau uangnya hilang dan BPSK menimbang pelaku usaha dalam tingkat

pengamanannya terhadap pengawasan PIN nasabah tidak cukup tinggi dan bagaimana

standar operasi prosedur pengamanan yang ada di Bank Mandiri sehingga pihak lain

termasuk internal Bank Mandiri dapat melakukannya, untuk itu pertimbangan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri menyatakan transaksi melalui ATM baik itu penarikan tunai,

transfer ataupun yang lainnya hanya dapat terlaksana apabila ada kombinasi kartu ATM

dan PIN yang sesuai;

7 Bahwa pada jaman era globalisasi dan tehnologi tinggi pelaku usaha lebih meningkatkan

pengamanannya dimana uang di mesin ATM dapat saja raib padahal nomor PIN tidak

pernah diberitahukan kepada siapapun dengan menggunakan Debit Card Skimming alat

tersebut bekerja untuk merekam data, informasi dan pinhole spy camera yang dipasang

di mesin ATM untuk merekam PIN Nasabah, untuk itu Majelis BPSK memohon pada

Pelaku Usaha untuk menghadirkan saksi ahli bagaimana uang nasabah raif bila PIN

tidak diberitahukan kepada siapapun dan Sekretariat BPSK telah menyurati Bank

Indonesia untuk hadir sebagai saksi ahli untuk menjelaskan hal ini sehingga pada

kesimpulannya karena Pelaku Usaha atau Termohon Kasasi tidak menghadirkan saksi

ahli akhirnya pengaduan konsumen dikabulkan;

8 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membatalkan

Putusan BPSK Nomor 77/PEN/BPSK-Mdn/2012 tanggal 14 Februari 2013 tanpa ada

saksi ahli adalah tidak dapat diterima;

9 Bahwa selanjutnya Majelis tidak mempertimbangkan bahwa tingkat pengamanan dari

Pelaku Usaha/Termohon Kasasi tidak optimal dimana konsumen atau nasabah setiap

bulan dipotong dari rekeningnya untuk biaya administasi dan pengambilan uang melalui

ATM namun tingkat keamanannya murahan dimana di setiap mesin ATM yang

diletakkan tidak dijaga oleh Satpam atau Kepolisian sehingga dalam perkara ini

Pemohon Kasasi adalah jadi korban, dimana Termohon Kasasi mengakui sendiri pada

hari Seninnya setelah kartu ATM Pemohon Kasasi tertelan yaitu pada hari Sabtu mesin

ATM tersebut telah dibongkar membuktikan kurangnya pengamanan jelas Kartu ATM



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


milik Pemohon Kasasi diambil dari mesin tersebut dengan membobolnya kemudian

digunakan ke mesin ATM yang lain;

10 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tidak beralasan Hakim Pengadilan Negeri Medan

membatalkan Putusan BPSK Medan dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi tidak ada

mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi karena berdasarkan alat-alat bukti Termohon

Kasasi sudah terjawab dan terbukti perkara ini bagaimana raibnya uang konsumen/

nasabah yang disimpan pada Pelaku Usaha, untuk itu beralasan perkara a quo adalah

wewenang BPSK karena adanya pembuktian terbalik;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung

berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti

secara saksama memori kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dan kontra memori kasasi

tanggal November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini

Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai

berikut:

• Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan kartu ATMnya tertelan mesin ATM

Mandiri SPBU Sekata Jalan Ngumban Surbakti, Medan pada tanggal 13 Oktober

2012, dan sudah melaporkan kejadian tersebut ke call center Bank Mandiri,

namun tidak dapat membuktikan keterangannya;

• Bahwa berdasarkan pembuktian diketahui bahwa Pemohon Kasasi baru

melaporkan kejadian tersebut ke kantor Termohon Kasasi melalui cabang Medan

Taman Setia Budi Medan pada tanggal 15 Oktober 2012, yang segera

ditindaklanjuti dengan pemblokiran kartu mandiri debit atas nama Pemohon

Kasasi, sehingga hanya dapat melakukan pengamanan terhadap penyalahgunaan

kartu kredit tersebut sejak adanya pelaporan, dan tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban atas kelalaian Pemohon Kasasi;

• Bahwa dengan demikian Judex Facti telah tepat memberikan putusan sehingga

permohonan kasasi ini harus ditolak;

• Bahwa berdasarkan bukti P-7/PU-5, hal yang dikatakan oleh Termohon

Keberatan menjadi terbantahkan, karena dari bukti tersebut, transaksi terlaksana

sempurna dan normal karena kartu ATM dan PIN sesuai, padahal PIN sifatnya

rahasia dan sangat professional;

• Bahwa ada pihak lain yang mengetahui, sadar atau tidak Termohon Kasasi telah

memberitahukan PIN nya kepada pihak lain;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa pengamanan PIN telah diberitahu berdasarkan ketentuan kepada nasabah

(bukti PU-1/P-2, PU-3/P-4) dan dikatakan bahwa Bank dengan cara apapun tidak

bertanggungjawab atas penyalahgunaan PIN tersebut;

• Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan

penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.G/2013/PN.Mdan., tanggal 8 Juli

2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh

karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Evie Yulisnawaty

Harahap, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon

Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan: EVIE

YULISNAWATY HARAHAP tersebut;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya

perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh H. Djafni

Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, H.Mahdi Soroinda, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah,

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan

dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti

tanpa dihadiri oleh para pihak. .

Anggota-Anggota: Ketua,

ttd./ H.Mahdi Soroinda, S.H., M.Hum. ttd./ H. Djafni Djamal, S.H.,

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya: ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.1. Meterai : Rp 6.000,002. Redaksi : Rp 5.000,003. Administrasi Kasasi : Rp489.000,00 + Jumlah : Rp500.000,00

UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.

a.n PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH. NIP: 19591207 198512 2 002



Documents

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA KARTU …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41345/1/PANGKI... · lembaga seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat