Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya

5/11/2018 Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/perlawanan-eksekusi-hak-tanggungan-adhi-karya 1/43

a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukan

merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 1212 K / Pdt / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara:

1. PT. HERO SUPERMARKET (TBK), bertempat tinggal di

Gedung Hero Lt. 3 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 177 A

Kav. 64 Jakarta Selatan, 12870, dalam hal ini memberi

kuasa kepada : JANDRI SIADARI,SH., LL.M., ANDI

MAGDALENA SIADARI, SH., MH., ISKANDAR SIREGAR,

SH., PEBER E.W. SILALAHI, SH., RADITYA E.

BUDIMAN, SH., LL.M., RAFAEL ADRIAN, SH., Advokad,

berkantor di Gedung Mandala Manggala Wanabakti Blok

IV, Lantai 7, Room 718, Jl. Jenderal Gatot Subroto,

Senayan, Jakarta, 10270,

Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Terlawan/Terbanding;

2. PT. LUMBUNG MUSTIKA PERKARA, bertempat tinggal

di Jalan Pantai Indah Utara 2 Blok JB.C Ruko Mediterania

Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, dalam hal ini memberi

kuasa kepada: BUDIYANTO, SH., MH. SANTOSO, SH,

Advokad, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas

Blok I / 11, Jl. Let. Jenderal Suprapto, Cempaka Putih,

Jakarta Pusat,

Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Turut

Terlawan/Terbanding;

M e l a w a n:

PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK, bertempat tinggal di

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta Selatan,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding;

dan

1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

TANGGERANG;

Hal. 1 dari 43 Hal. Put. No. 1212K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


2. NOTARIS HASAN SANUSI

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut

Tergugat/Turut Terlawan Eksekusi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pelawan telah menggugat

sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat/Terlawan di muka persidangan

Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. Penggugat/Pelawan adalah pihak yang berhak dan berkepentingan

menurut hukum.

1. Bahwa Penggugat/Pelawan Eksekusi dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan

telah melakukan kerjasama pembangunan Proyek Merdeka Square Cimone

Tangerang sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan

Paket Pekerjaan Proyek Merdeka Square Cimone Tangerang Nomor

001/SPPPK/LMP-AK/III/2005 tertanggal 28 Maret 2005, beserta Akta

Perubahannya (addendum) yang dibuat dibawah tangan. (Bukti P-1.1, P-1.2

dan P-1.3);

2. Bahwa Penggugat/Pelawan Eksekusi dalam hal ini telah menerima

pekerjaan dari Turut Tergugat III/Turut Terlawan Eksekusi III untuk

melaksanakan Paker Pekerjaan Proyek Merdeka Square termasuk di

dalamnya untuk melakukan Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pondasi,

Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Arsitek,

Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mekanikal dan Elektrikal,

Pekerjaan Eksternal Work (Hardscape, Softscape, / Paper);

3. Selaku penerima pekerjaan, Penggugat/Pelawan Eksekusi berkewajiban

untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan, serta

memperbaiki cacat/kerusakan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi

yang dijelaskan di dalam lampiran Perjanjian Pelaksaan Paket Pekerjaan

Proyek Merdeka Square Cimone Tangerang Nomor 001/SPPPK/LMP-

AK/III/2005;

4. Bahwa sehubungan dengan kewajiban pembayaran atas tahapan pekerjaan

yang telah disepakati di dalam pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Paket

Pekerjaan Proyek Merdeka Square Cimone Tangerang Nomor

001/SPPPK/LMP-AK/III/2005 beserta perubahannya, Penggugat/Pelawan

Eksekusi kemudian mengirimkan Permohonan Pembayaran Uang Muka

Nomor 411-2/059 tertanggal 27 Mei 2005 yakni untuk tagihan sebesar Rp.

2

2

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


19.333.038.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga

puluh delapan ribu rupiah), (Bukti P-2);

5. Bahwa selanjutnya Penggugat/Pelawan Eksekusi mengirimkan surat Nomor

411-2/060 tertanggal 1 Juli 2005 perihal Permohonan Pembayaran

Sertipikat No. 02 (dua) dengan bobot kumulatif sebesar 6,3361 % dengan

total tagihan sebesar Rp. 4.593.600.000,- (empat milyar lima ratus Sembilan

puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). (Bukti P-3);

6. Bahwa kemudian Penggugat kembali mengirimkan surat Nomor : 411-2/062

tertanggal 16 Agustus 2005 perihal Permohonan Pembayaran Sertipikat No.

03 (tiga) dengan bobot kumulatif sebesar 11,0512% dengan total tagihan

sebesar Rp. 3.418.939.000,- (tiga milyar empat ratus delapan belas ribu tiga

ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), (Bukti P-4);

7. Bahwa meski pembayaran untuk penagihan pertama sampai dengan

penagihan ketiga belum dibayarkan oleh TURUT TERGUGA T III/TURUT

TERLAWAN EKSEKUSI III, PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI dengan

ITIKAD BAlK tetap melanjutkan pembangunan Proyek Merdeka Square

Cimone Tangerang sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian

Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek Merdeka Square Cimone Tangerang

Nomor 001/SPPPK/LMP-AK/III/2005. Selanjutnya PENGGUGAT/PELAWAN

EKSEKUSI kembali mengirimkan surat nomor 411-2/063 tertanggal 31

Agustus 2005 perihal Permohonan Pembayaran Sertipikat No. 04 (empat)

dengan bobot kumulatif sebesar 19,1801 % dengan total tagihan sebesar

Rp. 5.893.358.900 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga

ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus). (Bukti P-5);

8. Bahwa hingga memasuki bulan September tahun 2005, TURUT TERGUGA

T III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III belum satupun melakukan

pembayaran atas kewajiban pembayaran sebagaimana tertuang di dalam

Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek Merdeka Square

Cimone Tangerang Nomor 001/SPPPK/LMP-AK/III/2005 beserta akta

perubahannya. Berdasarkan hal tersebut, kemudian PENGGUGAT /

PELAWAN EKSEKUSI mengirimkan surat nomor 411-2/070 tertanggal 12

September 2005 perihal Realisasi Pembayaran Tagihan dan Klaim Bunga

dengan total tagihan sebesar Rp. 33.238.379.900 (tiga puluh tiga milyar dua

ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan

ratus rupiah). (Bukti P-6);

9. Bahwa Pada tanggal yang sama (12 September 2005), PENGGUGAT /

PELAWAN EKSEKUSI mengirimkan surat nomor 411-2/095 perihal

Permohonan Pembayaran Sertipikat No 1 (satu) VO dengan bobot kumulatif


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


sebesar 100% dengan total tagihan sebesar Rp. 2.306.984.900. (dua milyar

tiga ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan


10.Bahwa meskipun belum ada realisasi pembayaran atas tagihan-tagihan

tersebut PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI tetap melakukan pekerjaan,

hingga kemudian PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI kembali

mengirimkan surat nomor 411-2/093 tertanggal 27 September 2005 perihal

Permohonan Pembayaran Sertipikat No. 05 (lima) dengan bobot kumulatif

sebesar 25,0129 % dengan total tagihan sebesar Rp. 4.228.714.600 (empat

milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu enam


11.Bahwa dikarenakan belum adanya kejelasan pembayaran dari TURUT

TERGUGAT IlI/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III atas pengerjaan proyek,

PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI mengirimkan kembali surat nomor

411-2/092 tertanggal 25 Oktober 2005 yang mengenai Realisasi

Pembayaran Tagihan dengan total tagihan sebesar Rp. 32.756.523.140

(tiga puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh

tiga seratus empat puluh rupiah) dengan satu kondisi TURUT TERGUGAT

III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III diharuskan membayar tagihan

sebelum libur hari raya (minimal 50% dari total tagihan). (Bukti P-9);

12.Bahwa sambil menunggu realisasi atas pembayaran tersebut,

PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI terus melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan yang diperjanjikan dan untuk kesekian kalinya mengirimkan

surat tagihan pembayaran surat nomor 411-2/117 tertanggal 1 Nopember

2005 yang mengenai Permohonan Pembayaran Sertipikat No 6 (enam)

dengan bobot kumulatif sebesar 30,9123 % dengan total tagihan sebesar

Rp. 4.276.998.000 (empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan

ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). (Bukti P-10 );

13.Bahwa selanjutnya PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI kembali

mengirimkan surat nomor 411-2/118 tertanggal 28 Nopember 2005

mengenai Permohonan Pembayaran Sertipikat No 7 (tujuh) dengan bobot

kumulatif sebesar 32,7995 % dengan total tagihan sebesar Rp.

1.368.198.700 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus

sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). (Bukti P-11);

14.Bahwa pada tanggal 31 Desember 2005, PENGGUGAT/PELAWAN

EKSEKUSI dan TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUS III

bersepakat untuk duduk bersama dan meminta kejelasan mengenai klaim

pembayaran yang hingga akhir tahun 2005 belum dilakukan. Selanjutnya

4

4

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


dibuatlah Berita Acara Persetujuan Klaim Bunga Nomor 411-02/0122 atas

Keterlambatan Pembayaran Tagihan yang pada pokoknya TURUT

TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III berkewajiban untuk

membayarkan klaim bunga sebesar Rp. 2.023.634.006 (dua milyar dua

puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam rupiah). (Bukti P-12);

15.Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Pebruari 2006,

PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI mengirimkan Surat Nomor 411-2/030

perihal Permohonan Pembayaran Klaim Bunga sebesar Rp. 2.023.634.006,-

(dua milyar dua puluh tiga juta en am ratus tiga puluh empat ribu enam

rupiah). (Bukti P-13);

16.Bahwa dalam penagihan tertanggal 17 Pebruari 2006 tersebut, TURUT

TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III belum juga

merealisasikan pembayaran atas sertipikat pembayaran proyek. Selanjutnya

pada tanggal 8 Mei 2006, melalui Surat Nomor 411-2/083 mengenai

Realisasi Pembayaran Tagihan dan Klaim Bunga, maka seluruh kewajiban

TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUS III sampai dengan

bulan Mei 2006 adalah sebesar Rp. 53.645.072.714.58 (lima puluh milyar

enam ratus empat puluh lima juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat

belas rupiah lima puluh delapan sen). (Bukti P-14);

17.Bahwa setelah PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI mengirimkan surat

tertanggal 8 Mei 2006, TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN

EKSEKUSI III menanggapi melalui surat tertanggal 17 Mei 2006 yang pada

pokoknya meminta penundaan kewajiban pembayaran hingga awal Juni

2006. (Bukti P-15);

18.Bahwa dengan tetap beritikad baik, PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI

menunggu hingga awal Juni 2006. Namun hingga awal Juni, TURUT

TERGUGA T III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III juga tidak memberikan

kepastian mengenai kewajiban pembayaran sebagaimana tertuang di dalam

Surat Penagihan tertanggal 8 Mei 2006. Melalui Surat Nomor 411-2/083

perihal Realisasi Pembayaran Tagihan dan Klaim Bunga,

PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI kembali mengirimkan surat kepada

TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUS III pada tanggal 8

Juni 2006 agar kewajiban pembayaran TURUT TERGUGAT III/TURUT

TERLAWAN EKSEKUSI III dapat dipenuhi oleh pada bulan 2006. (Bukti P-

16);

19.Bahwa sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Proyek Merdeka Square Cimone Tangerang Nomor 001/SPPPK/LMP-

AK/III/2005 tertanggal 28 Maret 2005 beserta Akta Perubahannya


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


(adendum) yang dibuat dibawah tangan, TURUT TERGUGAT III/TURUT

TERLAWAN EKSEKUSI III belum melaksanakan kewajiban pembayaran

kepada PENGGUGAT/PELAWAN Sehingga oleh karenanya

PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI memiliki HAK PENUH untuk tidak

menyerahkan bangunan proyek kepada TURUT TERGUGAT III/TURUT

TERLAWAN EKSEKUS III hingga TURUT TERGUGAT III/TURUT

TERLAWAN EKSEKUSI III melaksanakan pelunasan kewajiban

pembayaran;

Pasal 1616

“Orang-orang yang memegang suatu barang kepunvaan orana lain untuk

mengerjakan sesuatu pada barang itu. Berhak menahan barang itu sampai

upah dan biaya untuk itu dilunasi. “Kecuali jika pihak yang memborongkan

telah memberikan jaminan secukupnya untuk pembayaran biaya dan upah-

upah tersebut”.

20.Bahwa berdasarkan Pasal 1616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI adalah PIHAK YANG BERKUASA

atas bangunan yang telah didirikan diatas tanah yang terletak di Cimone

yang kemudian dikenal sebagai Merdeka Square;

21.Bahwa PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI Sebagai PIHAK YANG

BERKUASA PENUH berhak untuk menguasai bangunan termasuk hak

kebendaan yang melekat di dalamnya dan BERHAK UNTUK

MEMPERTAHANKAN dan atau MENIKMATI hasil dari bangunan atau

barang yang telah dikuasai. ITIKAD BAlK harus dianggap selalu melekat

pada PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI selaku PIHAK YANG

BERKUASA atas bangunan dan dianggap selalu ada hingga

PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI memindahkan penguasaan atas

bangunan kepada pihak lain menurut hukum. Hal mana diatur secara tegas

di dalam Pasal 529, 533 dan 542 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Pasal 529

“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang

menguasai suatu kebendaan, Baik dengan diri sendiri maupun dengan

perantaraan pihak lain. Dan yang mempertahankan atau menikmatinva

selaku orang yang memiliki kebendaan itu”

Pasal 533

“Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang

kedudukan,….”

Pasal 542

6

6

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


“Tiap-tiap pemegang keduduakn berkuasa atas sesuatu kebendaan,

dianggap mempertahankan kedudukannya, selama kebendaan itu tak

beralih ke tanga orang lain……”

22.Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekejaan Proyek

Merdeka Square Cimone Tanqerang Nomor 001 / SPPPK / LMP- AK/ III /

2005 tertanggal 28 Maret 2005 beserta Akta Perubahannya (addendum)

yang dibuat dibawah tangan PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI adalah

PIHAK YANG BERKUASA atas bangunan dan TIDAK PERNAH

MEMINDAHKAN Hak Kebendaan yang melekat pada bangunan tersebut

kepada pihak lain. Sehingga oleh karenanva PENGGUGAT / PELAWAN

EKSEKUSI adalah SATU-SATUNYA PIHAK YANG BERHAK UNTUK

MEMILIKI BANGUNAN vana terletak di atas tanah di Cimone Tangerang

yang dikenal dengan Merdeka Square;

23.Bahwa secara hukum tidak dimungkinkan bilamana terdapat pihak lain yang

TANPA SEPENGETAHUAN PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI

memindahkan hak kebendaan yang dimiliki PENGGUGAT/PELAWAN

EKSEKUSI. Selaku PIHAK YANG BERKUASA, berdasarkan Pasal 529

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PENGGUGAT/PELAWAN

EKSEKUSI dianggap sebagai atau selaku PEMILIK atas Hak kebendaan

dimaksud. Hak Milik atas suatu benda dapat diperoleh secara limitatif, salah

satunya adalah PENYERAHAN (levering). Sepanjang belum ada suatu

PENYERAHAN dari Hak Milik atas suatu Hak Kebendaan maka hak atas

penguasaan barang TIDAK DAPAT BERALIH;

Pasal 584

“ Hak milik atas sesutu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain

melainkan dengan pemilikan. Karena perletakan, denqan daluarsa, karena

pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut suratl wasiat, dan

karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata

untuk pemindahan hak milik, yany dilakukan oleh orang yany berhak untuk

berbuat bebas terhadap kebendaan itu”

24.Bahwa berdasarkan apa yang telah PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI

uraikan mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 23 (dua puluh tiga)

diatas telah menerangkan SECARA SAH dan MEYAKINKAN bahwa

PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI adalah SATU-SATUNYA PIHAK

YANG BERKUASA menurut hukum dan berhak sepenuhnya bertindak

selaku PEMILIK;

25.Bahwa perlu PENGGUGAT / PELAWAN EKSEKUSI sampaikan,

berdasarkan catatan keuangan dari total seluruh kewajiban TURUT


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III yakni sebesar Rp.

53.645.072.714.58 (lima puluh tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta

tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah lima puluh delapan sen),

TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III baru melakukan

pembayaran sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah)

dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembayaran pada tanggal 01 Juli 2005 yakni sebesar Rp.

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tahun 2005;

b. Pembayaran pada tanggal 24 Agustus 200S yakni Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

c. Pembayaran pada tanggal 13 November 2005 yakni sebesar yakni

sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

d. Pembayaran pada tanggal 16 November 2005 yakni sebesar Rp.

16 Agustus Rp. 200.000.000 (dua ratus juta);

e. Pembayaran pada tanggal 28 Desember 2005 yakni sebesar Rp.

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 100.000.000 (seratus

juta rupiah);

26.Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2007, TURUT TERGUGAT

III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III kembali untuk berjanji melakukan

pembayaran atas pengikatan di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket

Pekerjaan Proyek Merdeka Square Cimone Tangerang Nomor

001/SPPPK/LMP-AK/III/2005 tertanggal 28 Maret 2005 beserta Akta

Perubahannya (adendum). Kali ini dengan membuat akta pengakuan

hutang yang dibuat di hadapan Marthin Aliunir, Notaris di Jakarta dengan

Akta Nomor 54/2007 tertanggal 16 Mei 2007. Pada pokoknya, TURUT

TERGUGAT IIl/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III telah mengakui adanya

hutang kepada PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI sebesar Rp.

52.500.000.000 (lima puluh dua mityar lima ratus juta rupiah) dan akan

dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak dibuatnya akta

pengakuan hutang ini. (Bukti P.17). Hingga gugatan perlawanan ini

disampaikan sebagian besar dari hutang di atas belum dibayarkan oleh

TURUT TERGUGAT IlI/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III;

27.Bahwa berdasarkan uraian angka 1 satu sampai dengan angka 26 (dua

puluh enam menjelaskan bahwa PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI

adalah pihak yang berkepentingan atas Pelaksanaan Sita Eksekusi

sebagaimana tertuang di dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan

Negeri Tangerang Nomor 60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG sebagai tindak

lanjut dari Permohonan Eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor

8

8

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


103/S&P/IX/07 tertanggal 03 September 2007. Sehingga oleh karenanya.

secara nyata dan meyakinkan bahwa PEGGUGAT/PELAWAN adalah pihak

yang berkepentingan untuk melakukan perlawanan atas penetapan

Pengadilan Negeri nomor: "60/PEN.EKS.APHT 2007/PN.TNG tertanggal 27

Agustus 2007;

B. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 24/2006

tertanggal 13 Juli 2006 tanpa persetujuan Penggugat/Pelawan

28.Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT/PELAWAN

EKSEKUSI mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 27 (dua puluh tujuh)

Bagian A Gugatan Perlawanan ini dianggap terulang kembali dan atau

tertulis pada bagian B ini kecuali ditentukan lain untuk menerangkan dan

menegaskan bahwa PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI adalah pihak

yang memiliki itikad baik dan berkuasa penuh atas bangunan sehingga oleh

karenanya menurut hukum PENGGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI adalah

pihak yang berkepentingan;

29.Bahwa PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI tidak pernah memindahkan

kepemilikan atas hak kebendaan atas proyek sebagaimana tertuang di

dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek Merdeka

Square Cimone Tangerang Nomor 001/SPPPK/LMP-AK/III/2005 tertanggal

28 Maret 2005 beserta Akta Perubahannya (adendum) yang dibuat dibawah

tangan, sehingga oleh karenanya PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI

telah dilanggar HAK dan KEPENTINGAN HUKUMNYA bilamana terdapat

pihak lain yang secara sengaja TANPA SEPENGETAHUAN dari

PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI mencoba memindahkan hak secara

melawan hukum tanpa adanya izin dan atau persetujuan dari

PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI.

30.Bahwa TURUT TERGUGAT III / TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III dan

TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI telah menandatangani Akta

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 124/2006 tertanggal 13 Juli

2006, yang pada pokoknya TURUT TERGUGAT IIl/TURUT TERLAWAN

EKSEKUSI III telah membebankan hak tanggungan atas Sertipikat Hak

Guna Usaha Nomor: 131/Cimone Jaya luas 14.888 M², Surat Ukur Tanggal

21 Juni 2006 No 49/Cimone Jaya/2006. Sertipikat tanah tersebut tertanggal

06 Juli 2006 yang tercatat atas nama TURUT TERGUGAT III/TURUT

TERLAWAN EKSEKUSI III;

31.Bahwa Pembebanan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Nomor:

131/Cimone Jaya luas 14.888 M², Surat Ukur Tanggal 21 Juni 2006 Nomor

49/Cimone Jaya/2006, sertipikat tanah tertanggal 06 Juli 2006 yang tercatat


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


atas nama TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III

selanjutnya oleh TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III

dan TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI tersebut secara melawan hukum

telah secara nyata dan sengaja meniadakan hak dan kepentingan hukum

dari PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI selaku pihak yang berkuasa

penuh atas bangunan;

32.Bahwa suatu pembebanan hak tanggungan atas suatu objek hak

tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika

diperjanjikan lain di dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan;

Pasal 2 (1) Undanq-Undanq Nomor 4 tahun 1996

“Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika

diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana

dimaksud di dalam ayat (2)”

33.Bahwa pembebanan hak tanggungan atas suatu objek hak tanggungan di

dalamnya dapat atau tidak termasuk benda-benda lain yang merupakan

satu kesatuan dengan tanah baik yang ada maupun akan ada;

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan denqan

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yanq merupakan satu

kesatuan dengan tanah itu…..”

Pasal4 (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996

“Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut

bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang

merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan

milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas

dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan”;

34.Bahwa di dalam Surat Penetapan Nomor : 60 / PEN.EKS / APHT / 2007 /

PN.TNG yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 11

September 2007 (Bukti P-18) secara terang dan nyata bahwa TURUT

TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III dijelaskan dalam

pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang halaman 3 (tiga) bahwa

TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III telah secara

nyata dan sengaja membebankan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak

Guna Usaha Nomor: 131/Cimone Jaya luas 14.888 M², Surat Ukur Tanggal

21 Juni 2006 Nomor 49/Cimone Jaya/2006, sertipikat tanggal 06 Juli 2006

10

10

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


tanpa adanya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Halaman 3

berikut semua bangunan dan turut-turutannva serta konstruksi-

konstruksinya dan benda-benda yang baik sekarang maupun kemudian hari

didirikan, ditanam, dilekatkan atau ditempatkan diatas tanah tersebut,

berikut semua pabrik, mesin-mesin, peralatan, perkakas, perlengkapan dan

benda-benda lain yang baik sekarang maupun kemudian hari akan didirikan,

dibangun, ditanam, dilekatkan atau ditempatkan di atas tanah-tanah dan

bangunan-bangunan tersebut serta seluruh penyempurnaan dan

penambahan yang baik sekarang maupun kemudian hari akan dibuat atau

dilekatkan pada setiap bangunan atau konstruksinya atau perlengkapan

tersebut tanpa pengecualian yang menurut sifatnya dan undang-undang

yang berlaku merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut ;

35.Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari dari dibuatnya Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yakni untuk

memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang

dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 (5)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah

memberikan landasan hukum dalam suatu pembebanan hak tanggungan

dalam hal suatu bangunan, tanaman, dan hasil karya yang dijadikan

sebagai objek hak tanggungan tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah

maka pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya

dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak

Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa

untuk itu olehnva dengan suatu akta otentik :

Pasal 4 (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

“Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak

Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan

penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang

bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya

dengan akta otentik”


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


36.Bahwa selanjutnya perlu Penggugat/Pelawan Ekseskusi tegaskan kembali,

Penggugat/Pelawan Eksekusi selaku pihak yang berkuasa penuh tidak

pernah memindahkan hak dan kepentingannya menurut hukum yang

berlaku atas bangunan yang terletak diatas tanah di Cimone (Sertipikat Hak

Guna Usaha Nomor : 131/Cimone Jaya Luas 14.888 M² atas nama Turut

Tergugat III/Turut Terlawan III), baik secara langsung maupun tidak

langsung kepada pihak manapun, dan atau memberikan hak atau kuasa

untuk membebankan bangunan yang menurut hukum merupakan milik

daripada Penggugat/Pelawan Eksekusi tidak terkecuali kepada Turut

Tergugat III/Turut Terlawan III dan Tergugat/Terlawan;

37.Bahwa Pasal 4 (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 telah memberikan

jaminan perlindungan hukum kepada Penggugat/Pelawan Eksekusi selaku

pihak yang berkuasa penuh atas bangunan yang tanah di Cimone (sertipikat

Hak Guna Usaha Nomor : 131/Cimone Jaya luas 14.888 M²) dan harus

dianggap beritikad baik (vide Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata). Bangunan yang tidak pernah dipindahkan kepemilikannya telah

dimasukkan ke dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan oleh Turut

Tergugat III / Turut Terlawan III dan Tergugat / Terlawan tanpa adanya

suatu penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang

bersangkutan oleh Pemiliknya atau diberi kuasa untuk itu dengan suatu akta

otentik;

38.Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

menerangkan bahwa hak tanggungan dapat diberikan oleh orang atau

badan hukum yang mempunyai wewenang untuk membebankan suatu

objek hak tanggungan. Hal kewenangan itu harus ada pada Pemberi Hak

Tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan;

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

a. Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan

hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan

hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

b. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek

Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada

pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak tanggungan

dilakukan.

39.Bahwa dengan tidak adanya suatu penyerahan atas bangunan yang terletak

di atas tanah di Cimone Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 131/Cimone

Java luas 14.888 M² atas nama TURUT TERGUGAT IlI/TURUT

TERLAWAN EKSEKUSI III oleh PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI

12

12

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


selaku pihak yang berkuasa penuh, baik secara langsung maupun tidak

langsung kepada pihak manapun, dan atau memberikan hak atau kuasa

untuk membebankan bangunan yang menurut hukum merupakan milik

daripada PENGGUGA T/PELAWAN EKSEKUSI tidak terkecuali TURUT

TERGUGAT IlI/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III dan TERGUGAT /

TERLAWAN EKSEKUSI maka tindakan pembebanan hak tanggunaan

sebagaimana tertuang di dalam Akta Hak Tanggungan secara nyata dan

melawan hukum telah meniadakan hak dan kepentingan hukum dari

PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI dan cacat hukum atau bertentanaan

dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah;

40.Bahwa sudah seharusnva TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN

EKESKUSI III sebagai salah satu pihak yang memberikan hak tanggungan

meminta persetujuan tertulis yang dibuat dalam akta otentik (vide Pasal 4

(5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dengan tidak

adanya persetujuan tertulis PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI sebagai

kelengkapan atas pembuatan Akta Pemberian hak Tanggungan maka

TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III dan

TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI telah terbukti secara sah dan

meyakinkan tidak melakukan atau bertentangan dengan HAK dan

KEPENTINGAN HUKUM dari PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI

sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 (5) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda

Yang Berkaitan Dengan Tanah;

41.Bahwa TURUT TERGUGAT IlI/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III tidak

memenuhi syarat sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 (2) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yakni dengan satu

kondisi pada saat penandatanganan atau pembuatan Akta Pemberian Hak

Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal 13 Juli 2006. TURUT TERGUGAT

IlI/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III belum atau bukan sebagai pemilik

atas Bangunan yang terletak di atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna

Usaha Nomor: 131/Cimone Jaya luas 14.888 M². Surat Ukur Tanggal 21

Juni 2006 Nomor 49/Cimene Jaya/2006, sertipikat tanggal 06 Juli 2006;

42.Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 13 (1) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Yang Berkaitan Dengan Tanah, Akta Pemberian Hak Tanggungan yang

dibuat oleh TURUT TERGUGAT IIl/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III dan

TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dengan disaksikan oleh TURUT

TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II wajib didaftarkan di

kantor TURUT TERGUGAT I/TURUT TERLAWAN EKSEKUS II selambat-

Iambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya Akta Pemberian Hak

Tanggungan. Selanjutnya Kantor TURUT TERGUGAT I/TURUT

TERLAWAN EKSEKUSI I menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor

3009 Tanggal 24 Juli 2006 yang dijahit menjadi satu dengan Akta

Pemberian Hak Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal13 Juli 2006;

43.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mulai angka 25 (dua puluh lima)

sampai dengan angka 38 (tiga puluh delapan), Turut Tergugat III/Turut

Terlawan eksekusi III dan Tergugat/Terlawan eksekusi secara sah dan

meyakinkan telah melawan Hak dan Kepentingan hukum dari

Penggugat/Pelawan Eksekusi sebagaimana tertuang di dalam ketentuan

mengenai pemberian hak tanggungan sebagaimana tertuang di dalam

Pasal 4 (5) dan Pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah;

44.Bahwa TURUT TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI I dan

TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II dalam hal ini

telah melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya namun demikian

demi terjaminnva suatu perlindungan hukum sebagaimana tertuang di

dalam pertimbanaan hukum dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang

Berkaitan Dengan Tanah, maka TURUT TERGUGAT/TURUT TERLAWAN

EKSEKUSII dan TURUT TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II

dan mencegah kuraga pihak di dalam hukum acara sehingga oleh

karenanya PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI memasukkan TURUT

TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN EKSEKUS II dan TURUT TERGUGAT

III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II sebagai pihak yang berperkara di

dalam Gugatan Perlawanan atas Penetapan Sita Eksekusi;

45.Bahwa berdasarkan uraian angka 28 (dua puluh delapan) sampai dengan

angka 45 (empat puluh lima) secara nyata dan meyakinkan bahwa

TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI, TURUT TERGUGAT I/TURUT

TERLAWAN EKSEKUSI I, TURUT TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN

EKSEKUSI II dan TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI

III Telah meniadakan Hak dan kepentingan umum dari

14

14

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI sebagaimana tertuang di dalam

Penetapan Eksekusi Nomor 60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG sebagai

tindak lanjut dari Permohonan Eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor

103/S&P/IX/07 tertanggal 03 September 2007;

46.Bahwa sebagai akibat dari tindakan hukum Tergugat/Terlawan Eksekusi

dan Turut Tergugat III/Turut Terlawan Eksekusi III sebagaimana diuraikan

diatas, Penggugat/pelawan Eksekusi secara nyata telah dilanggar Hak dan

kepentingan Hukumnya yang menyebabkan kerugian material yang dapat

ditaksir senilai (sepadan) dengan Jumlah kewajiban Turut Tergugat III/Turut

Terlawan Eksekusi III kepada Tergugat /Terlawan Eksekusi yang

dibebankan sebagai jaminan hutang sebagaimana tertuang di dalam Akta

Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 124/2006 yakni sebesar Rp.

20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang seharusnya menjadi

jaminan pembayaran atas hutang konstruksi Turut Tergugat III/Turut

Terlawan eksekusi III kepada Penggugat/Pelawan Eksekusi yang sampai

hari ini baru dibayarkan sebagian oleh Turut Tergugat III/Turut Terlawan

Eksekusi III.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Tangerang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan

atas:

PERMOHONAN SITA JAMINAN

47.Bahwa sehubungan dengan adanya pemeriksaan perkara Gugatan

Perlawanan Eksekusi, PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI mohon kepada

Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan

sita jaminan (conservatoir beslaag) atas segala aset dibebankan di dalam

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal 13 Juli 2006

dan Sertipikat Nomor 3009 tanggal 24 Juli 2006 sebelum adanya putusan

hukum yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut untuk menghindari

pengalihan aset oleh TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI atau oleh

TURUT TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III. Mohon kiranya

Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengabulkan permohonan sita jaminan ini

dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, bantahan,

banding maupun kasasi (Vit voerbaar bij voorraad);

48.Bahwa sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis, PENGGUGAT /

PELAWAN EKSEKUSI telah mengajukan Permohonan Penundaan Lelang

Eksekusi atas Objek Hak Tanggungan sebagaimana tertuang di dalam Akta

Pemberian Hak Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal 13 Juli 2006

melalui surat tertanggal 13 September 2007. (Bukti P.19);


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya

memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

49.Bahwa oleh karena PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI adalah pihak

yang berkepentingan dan satu-satunya pihak yang berkuasa atas Bangunan

sebagaimana tertuang di dalam uraian 1 (satu) sampai dengan 25 (dua

puluh lima), menurut hukum dan berhak sepenuhnya bertindak selaku

pemilik hingga kemudian secara nyata dipindahkan kepemilikan atas hak

kebendaan yang dimiliki menurut hukum sedangkan pada saat ini sedang

melakukan upaya hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang maka

demi kepastian hukum di kemudian hari, cukup beralasan apabila

PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI mohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Tangerang Yang Terhormat untuk dapat menjatuhkan putusan

provisi berupa:

a. Menghukum TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dan TURUT

TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III untuk tidak

melakukan tindakan hukum apapun meski saat ini

TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI selaku pemegang hak

tanggungan termasuk namun tidak terbatas pada tindakan

eksekusi dan lelang;

b. Menghukum TURUT TERGUGAT I/TURUT TERLAWAN

EKSEKUSI I dan TURUT TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN

EKSEKUSI II untuk tidak mengeluarkan produk hukum apapun

yang ada hubungannya dengan adanya Akta Pemberian Hak

Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal 13 Juli 2006 dana atau

Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3009/2006 tertanggal 24 Juli

2006;

sampai putusan terhadap perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang

tetap.

50.Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT/PELAWAN ini sangatlah

beralasan dan memiliki dasar hukum yang kuat, maka bersama ini

PENGGUGAT/PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Tangerang Yang Terhormat untuk dapat:

1. Menghukum TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dan TURUT

TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III secara

tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap harinya kepada

PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI apabila

16

16

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dan TURUT TERGUGAT

III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III, TURUT TERGUGAT

I/TURUT TERLAWAN EKSEKUSII dan TURUT TERGUGAT

II/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II telah lalai dan atau secara

sengaja tidak melaksanakan isi putusan provisi, terhitung

semenjak putusan provisi dibacakan hingga dilaksanakannya isi

putusan provisi tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT/PELAWAN

EKSEKUSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Yang

Terhormat untuk dapat berkenan memeriksa perkara ini dan berkenan pula

untuk memutuskan:

Dalam Provisi

1. Menghukum TERGUGAT / TERLAWAN EKSEKUSI dan TURUT

TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III untuk tidak

melakukan tindakan hukum apapun terhadap seluruh aset yang

dibebankan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 124/2006

tertanggal 13 Juli 2006 dan Sertipikat Nomor 3009 tanggal 24 Juli 2006

termasuk namun tidak terbatas pada tindakan eksekusi dan lelang

sampai adanya putusan terhadap perkara ini memperoleh kekuatan

hukum yang tetap

2. Menghukum TURUT TERGUGAT I/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI I

dan TURUT TERGUGAT II/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI II untuk

tidak mengeluarkan produk hukum apapun yang ada hubungannya

dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal13

Juli 2006 dan atau Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3009/2006

tertanggal 24 Juli 2006 sampai adanya putusan terhadap perkara ini

memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

3. Menghukum TERGUGAT / TERLAWAN EKSEKUSI dan TURUT

TERGUGAT III / TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III secara tanggung

renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,-

(seratus juta Rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT/PELAWAN

EKSEKUSI bilamana terjadi kelalaian yakni tidak melaksanakan isi

putusan provisi, terhitung semenjak putusan provisi dibacakan hingga

dilaksanakannya isi putusan provisi tersebut, yang dilakukan oleh

TERGUGAT/TERLAWAN dan TURUT TERGUGAT III/TURUT

TERLAWAN EKSEKUSI III;

Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR:


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI Untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan hukumnya bahwa PENGGUGAT / PELAWAN

EKSEKUSI sebagai pihak yang berkuasa penuh dan berhak untuk

menguasai bangunan termasuk hak kebendaan lainnya yang terletak

di atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor :

131/Cimone Jaya luas 14.888 M², Surat Ukur Tanggal 21 Juni 2006

Nomor 49/Cimone Jaya/2006, sertipikat tanggal 06 Juli 2006 dan

berhak untuk mempertahankan dan atau menikmati hasil dari

bangunan atau barang yang telah dikuasai;

3. Menyatakan hukumnya bahwa PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI

sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam melakukan

Gugatan Perlawanan atas Penetapan Eksekusi ini;

4. Menyatakan hukumnya bahwa PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI

sebagai pihak yang memiliki itikad baik selama mengikatkan diri di

dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek

Merdeka Square Cimone Tangerang Nomor : 001/SPPPK/LMP-

AK/III/2005 tertanggal 28 Maret 2005 beserta Akta Perubahannya

(adendum);

5. Menyatakan hukumnya bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag)

atas segala aset dibebankan di dalam Akta Pemberian Hak

Tanggungan Nomor 124/2006 tertanggal 13 Juli 2006 dan Sertipikat

Hak Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 3009 tanggal 24 Juli 2006

sah dan berharga serta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun

ada bantahan, perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij

voorraad );

6. Menyatakan hukumnya bahwa Surat Penetapan Nomor 60 /

PEN.EKS.APHT / 2007 / PN.TNG sebagai tindak lanjut dari Surat

Permohonan Sita Eksekusi atas Sertipikat Hak Tanggungan Nomor

103/S&P/IX/07 tertanggal 03 September 2007 yang disampaikan oleh

TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dan atau kuasanya dicabut,

dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berlaku beserta

seluruh akibat hukum yang timbul dari Surat Penetapan Nomor

60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG serta mengembalikan keadaan

hukum seperti semula seperti sebelum diterbitkannya Penetapan

Nomor 60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG karena CACAT HUKUM;

7. Menyatakan hukumnya bahwa tindakan hukum

TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI berupa penjaminan aset mliik

18

18

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


PENGGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI ke dalam Akta Pembebanan

Hak Tanggungan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum

sehingga oleh karenanya Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor

124/2006 beserta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3009 tanggal 24

Juli 2006 dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berlaku

beserta seluruh akibat hukumnya karena cacat hukum;

8. Menghukum TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dan TURUT

TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III membayar ganti

kerugian sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah)

secara tanggung renteng pada saat putusan ini ditetapkan sebagai

akibat dari pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor

124/2006 beserta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3009 tanggal 24

Juli 2006 oleh TERGUGAT/PELAWAN EKSEKUSI dan TURUT

TERGUGAT III/TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III;

9. Menghukum TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI dan PARA TURUT

TERGUGAT / TURUT TERLAWAN EKSEKUSI di dalam Gugatan

Perlawanan ini untuk mematuhi isi putusan perkara ini;

10.Menghukum TERGUGAT/TERLAWAN EKSEKUSI membayar biaya

perkara ini

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain,

PENGGUGAT / PELAWAN EKSEKUSI mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan

eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Terlawan Eksekusi

Dalam Eksepsi:

I. Penggugat/Pelawan Eksekusi sebagai pihak ketiga tidak mempunyai

kualitas mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara ini (Eksepsi

diskualivikatoir).

1. Bahwa Penggugat/Pelawan Eksekusi selanjutnya disebut "PELA WAN"

tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perlawanan dalam

perkara ini, karena Pelawan bukan pemilik dari tanah maupun bangunan

yang menjadi objek eksekusi Hak Tanggungan sesuai dengan penetapan

Eksekusi No. 60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG, yaitu tanah dan

bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 131/Cimone Jaya, tanggal

21 Juni 2006;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pemilik dari tanah dan bangunan

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 131/Cimone Jaya tersebut adalah

Turut Terlawan Eksekusi III sesuai dengan surat bukti kepemilikan tanah

berupa SHGB No. 131/Cimone Jaya yang bukti kepemilikan tanah

berupa SHGB No. 131/Cimone Jaya yang tercatat atas nama Turut

Terlawan Eksekusi III yang dijaminkan kepada Terlawan Eksekusi.

Sedangkan kedudukan pelawan hanya sebagai pihak yang mempunyai

piutang kepada Turut Terlawan III atas tidak dibayarnya jasa

pemborongan yang dilakukan oleh Pelawan dalam mengerjakan

pembangunan proyek Merdeka Square Cimone sebagaimana didalilkan

Pelawan pada posita Pelawan pada posita butir 1 s/d butir 18, dan oleh

Turut Terlawan III piutang ini telah diakui dengan membuat dan

menandatangi Akta Pengakuan Hutang No. 54/2007, tanggal 16 Mei

2007 Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR dinyatakan bahwa :

“Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantah

itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakunya sebagai miliknya,

maka hal itu segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan

itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya

terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan

negeri itu";

Ketentuan hukum tersebut dengan jelas mensyaratkan bahwa perlawanan

yang diajukan oleh pihak ketiga (derden verzet ) terhadap pelaksanaan

eksekusi harus didasarkan kepada adanya alas hak kepemilikan atas objek

eksekusi;

Sejalan dengan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR, kaidah hukum 24 Mei

1996, dimuat di dalam Buku Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah

Agung Tentang Hukum Utang Piutang oleh Ali Budiarto, S. H.:

"Derden verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh pemilik tanah”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 3045 K/Pdt/1991, tanggal 30 Mei 1996,

dimuat di dalam buku Himpunan kaidah hukum putusan perkara Mahkamah

Agung RI Tahun 1969 – 2004.;

“Oleh karena pelawan bukan merupakan pemilik dari tanah maupun

bangunan yang menjadi objek eksekusi dalam Penetapan No.

60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG seperti yang dijelaskan di atas, maka

dapat disimpulkan, secara hukum Pelawan Eksekusi tidak mempunyai

kualitas dalam mengajukan upaya hukum gugatan / perlawanan dalam

perkara ini”

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis

20

20

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Hakim agar berkenan menolak gugatan perlawanan Pelawan atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima

II. Gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel)

3. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan eksekusi dalam

perkara ini pada dasarnya tidak jelas/kabur (obscuur libel), karena dalil-

dalil posita gugatan perlawanan rancu, tidak konsisten dan saling

kontradiksi;

4. Bahwa didalam posita butir 20 dan 22 halaman 5 dan 6, Pelawan

mendalilkan dan menyatakan sebagai pihak yang berkuasa dan pemilik

atas bangunan yang berdiri di atas tanah SHGB No. 131/Cimone Jaya,

sedangkan pada butir 25 dan 26 halaman 7 dan 8, Pelawan mendalilkan

dan menyatakan sebagai pihak Kreditur yang berpiutang kepada Turut

Terlawan III dengan dasar alasan bahwa Turut Terlawan III belum

membayar jasa pemborongan yang dilakukannya dan Turut Terlawan IIItelah mengakui berhutang kepada Penggugat/Pelawan dan telah

menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 54/2007, tanggal 16 Mei

2007;

5. Bahwa dengan demikian Pelawan mendasarkan gugatan perlawanannya

atas dasar dua alas hak yang berbeda, yaitu sebagai pihak yang

berkuasa dan pemilik bangunan objek eksekusi pada satu sisi, dan pada

sisi lain sebagai kreditur yang mempunyai piutang terhadap Turut

Terlawan III. Perumusan gugatan perlawanan tersebut jelas rancu,

kontradiksi dan tidak sinkron, karena tidak logis serta tidak patut dan

tidak adil apabila Penggugat Pelawan secara bersamaan mengklaim

sebagai pemilik dari bangunan dan sekaligus sebagai kreditur yang

mempunyai piutang terhadap Turut Terlawan III;

6. Bahwa selanjutnya, pada bagian Persona standi in judicio dari gugatan

perlawanan Pelawan, PT. Lumbung Mustika Perkasa ditempatkan

sebagai pihak Turut Terlawan III yang berdasarkan dalil gugatan

perlawanan Pelawan, bertujuan untuk mencegah kurangnya pihak dalam

hukum acara sesuai dalil posita butir 44, yang di dalam praktek peradilan

lazimnya Turut Terlawan hanya dihukum sekedar untuk tunduk dan taat

terhadap isi putusan. Akan tetapi pada petitum gugatan perlawanan

Pelawan pada butir 8 (delapan), PT. Lumbung Mustika Perkasa sebagai

Turut Terlawan III dituntut secara tanggung-renteng membayar ganti rugi

sebesar 20.000.000.000.- (dua puluh milyar Rupiah);

Fakta ini jelas menunjukkan inkonsistensi gugatan perlawanan Pelawan,

karena jika PT. Lumbung Mustika Perkasa hanya ditarik untuk sekedar


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


memenuhi formalitas nukum acara, maka tidak konsisten apabila pada

petitum gugatan perlawanan PT. Lumbung Mustika Perkasa dituntut

membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp.

20.000.000.000,- (dua puluh miliyar Rupiah), karena hal tersebut

mengakibatkan posita gugatan dengan petitum tidak sinkron dan tidak

saling mendukung. Hal terse but jelas telah mengakibatkan gugatan

Penggugat Pelawan menjadi kabur / tidak jelas;

7. Kemudian, perumusan petitum perlawanan Pelawan juga tidak jelas dan

tidak sempurna, karena pada petitum angka 7 dinyatakan bahwa

tindakan hukum Terlawan Eksekusi berupa penjaminan asset milik

Pelawan lee dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan adalah

merupakan perbuatan yang melawan hukum. Padahal yang

menjaminkan tanah dan bangunan SHGB No. 131/Cimone Jaya adalah

Turut Terlawan III, sedangkan Terlawan adalah penerima jaminan,

sementara yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum

hanya Terlawan, sedangkan Turut Terlawan III tidak dikualifikasi dan

tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Perumusan

petitum yang demikian, jelas tidak konsekuen dan tidak konsisten,

sehingga tidak sempurna karena kabur dan tidak jelas;

8. Bahwa selain itu, upaya hukum yang ditempuh Pelawan dalam perkara

ini juga rancu dan bersifat ragu-ragu serta tidak pasti, karena pada satu

sisi Penggugat Pelawan mendalilkan bertindak sebagai Pelawan pihak

ketiga (derden verzet) sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan

Pasal 195 ayat 6 HIR, sementara pada sisi lain mendalilkan bertindak

sebagai Penggugat dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1365

KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, karena pada posita

butir 39 jo petitum butir 7 dan 8, Pelawan mendalilkan adanya perbuatan

melawan hukum dan menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp.

20.000.000.000.- (dua puluh milyar Rupiah);

Padahal kedua sarana upaya hukum tersebut mempunyai karakteristik yang

berbeda dan tidak bisa dikumulasikan dalam satu gugatan. Ketentuan Pasal

195 ayat 6 HIR merupakan sarana upaya hukum khusus untuk

menyelesaikan perselisihan tentang pelaksanaan putusan yang diajukan

pihak ketiga (derden verzet) yang pemeriksaan perkaranya telah selesai

diputus oleh Pengadilan, sedangkan gugatan yang didasarkan kepada

Perbuatan merupakan sarana upaya hukum biasa dalam melakukan

penuntutan hak yang pemeriksaan perkaranya belum selesai diputus

pengadilan dan tidak menyangkut pelaksanaan putusan;

22

22

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


“Oleh karena Pelawan telah menggabungkan (kumulasi) sekaligus dua

sarana upaya hukum dalam mengajukan tuntutannya yang objek

pengaturannya berbeda, maka gugatan perlawanan Pelawan menjadi

rancu, ragu-ragu dan tidak pasti, sehingga dalam konteks ini pun juga

telah mengakibatkan gugatan perlawanan menjadi kabur/tidak jelas’

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka secara

keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa gugatan perlawanan yang diajukan

Pelawan tidak jelas/kabur dan tidak sempurna (obscuur libel ). Oleh karena

itu, gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima

(Niet Onvankelijke verklard );

III. Gugatan Perlawanan Pelawan salah alamat atau salah mengenai subjek

gugatan (Error in Persona);

9. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara

ini pada dasarnya telah salah alamat atau salah mengenai subjek

gugatan (Error in persona), karena Pelawan telah menarik dan

menempatkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai

pihak Turut Tergugat I/Turut Terlawan Eksekusi I dalam perkara ini,

sedangkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang tidak

mempunyai kaitan hukum dengan pokok permasalahan perkara ini.

Sesuai dengan dalil posita gugatan perlawanan Pelawan pada halaman

13 butir 42, alasan ditariknya Kantor Badan Pertanahan Kabupaten

Tangerang dalam perkara ini adalah dalam kaitan dengan penerbitan

Sertifikat Hak Tanggungan No. 3009 Tanggal 24 Juli 2006;

Berikut ini kutipan bunyi dalil posita gugatan perlawanan Pelawan :

“Selanjutnya Kantor Turut Tergugat II Turut Terlawan Eksekusi I

menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3009 Tanggal 24 Juli 2006

yang dijahit menjadi satu dengan Akta Pembenan Hak Tanggungan Nomor

124/2006 Tertanggal 13 Juli 2006”

Padahal berdasarkan fakta hukum, Sertifikat Hak Tanggungan No 3009

Tanggal 24 Juli 2006 bukan produk dari Kantor Badan Pertanahan

Kabupaten Tangerang, akan tetapi adalah produk dari Kantor Pertanahan

Kota Madya Tangerang. Sehingga seharusnya yang ditarik sebagai pihak

Turut Tergugat I/Turut Terlawan Eksekusi I adalah Kantor Pertanahan Kota

Madya Tangerang;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka secara

keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa gugatan perlawanan yang diajukan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Pelawan tidak jelas/kabur dan tidak sempurna (Obscuur Libel). Oleh karena

itu, gugatan perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

onvankelijke verklard);

Eksepsi Turut Tergugat III/Turut Terlawan Eksekusi

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III/Turut Terlawan Eksekusi III;

2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Penggugat/Pelawan dapat diterima

(Niet Ontvankelijke verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah

mengambil putusan, yaitu putusan No. 409/PDT.PLW/2007/PN.Tng., tanggal 31

Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi

- Menola eksepsi Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut

Terlawan III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

- Menolak perlawanan pelawan;

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

684.000,- (Enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan

Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan

oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 84/PDT/2008/PT.Btn.

tanggal 02 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Juli

2008 Nomor : 409/PDT.PLW/2007/PN.TNG yang dimohonkan banding

tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I:

Dalam Provisi:

Menghukum Terbanding semula Terlawan dan Turut Terbanding III Semula

Turut Terlawan III, untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap

seluruh asset yang dibebankan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan,

Nomor : 124/2006, tertanggal 13 Juli 2006, dan Sertifikat Hak Tanggungan

24

24

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Peringkat I Nomor : 3009/2006 tanggal 24 Juli 2006, termasuk / tidak

terbatas pada tindakan eksekusi, lelang atau tindakan hukum lain yang

diperkenankan Undang-undang; sampai adanya putusan terhadap perkara

ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Terbanding Semula Terlawan, Turut Terbanding I Semula

Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, dan Turut

Terbanding III semula Turut Terlawan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan tuntutan Pembanding Semula Pelawan untuk sebagian;

2. Menyatakan hukumnya bahwa Pembanding semula Pelawan sebagai

pihak yang berkuasa penuh dan berhak untuk menguasai bangunan

termasuk hak kebendaan lainnya yang terletak di atas tanah dengan

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 131/Cimone Jaya, luas 14.888

M², Surat Ukur tanggal 21 Juni 2006 Nomor 49/Cimone Jaya/2006,

Sertifikat tanggal 06 Juli 2006 dan berhak untuk mempertahankan dan

atau menikmati hasil dari bangunan atau barang yang telah dikuasai;

3. Menyatakan hukumnya bahwa Pembanding Semula Pelawan sebagai

pihak yang berhak dan berkepentingan dalam melakukan tuntutan

perlawanan atas penetapan Eksekusi ini;

4. Menyatakan hukumnya bahwa Pembanding Semula Pelawan sebagai

pihak yang memiliki itikad baik selama mengikatkan diri di dalam Surat

Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek Merdeka Square

Cimone Tangerang, Nomor : 001/SPPK/LMP-AK/III/2005, tertanggal 28

Maret 2005 beserta Akta Perubahannya (addendum);

5. Menyatakan hukumnya bahwa Surat Penetapan Nomor :

60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG, sebagai tindak lanjut dari Surat

Permohonan Sita Eksekusi Nomor : 103/S&P/IX/07, tertanggal 03

September 2007, atas Sertipikat Hak Tanggungan No. 3009/2006 tanggal

24 Juli 2006, tidak berlkau dan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta

seluruh akibat hukum yang timbul dari Surat Penetapan Nomor :

60/PEN.EKS.APHT/2007/PN.TNG.;

6. Menyatakan hukumnya bahwa tindakan hukum Turut Terbanding III

semula Turut Terlawan III, berupa penjaminan asset milik Pembanding

semula Pelawan ke dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah

suatu perbuatan yang melawan hukum sehingga oleh karenanya Akta

Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 124/2006 tanggal 13 Juli 2006,

beserta Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor : 3009/2006


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


tanggal 24 Juli 2006, dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai

kekutan hukum beserta seluruh akibat hukumnya;

7. Menghukum Terbanding Semula Terlawan dan Para Turut Terbanding

Semula Para Turut Terlawan di dalam gugatan perlawanan ini untuk

mematuhi isi putusan perkara ini;

8. Menghukum Terbanding Semula Terlawan untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

banding ditetapkan sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);

9. Menolak tuntutan perlawanan Pembanding Semula Pelawan selain dan

selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Terlawan/Terbanding dan Turut Terlawan/Terbanding pada tanggal 07 Januari

2009 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Terbanding dan Turut

Terlawan/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 15 Januari 2009) diajukan permohonan kasasi secara

lisan/tertulis pada tanggal 20 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte

permohonan kasasi No. 409/Akta.Pdt.Plw/2007/PN.Tng. yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 Pebruari 2009;

bahwa setelah itu oleh Turut Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 11

Pebruari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan/Terbanding

dan Turut Terlawan/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Maret 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan Cara yang ditentukan dalam undang-undang,

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Terlawan/Terbanding dan Turut Terlawan/Terbanding dalam memori kasasinya

tersebut pada pokoknya ialah:

I. Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah salah dan/atau tidak

menerapkan hukum pembuktian, terkait dengan status kepemilikan

bangunan dan juga telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum

tentang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak dengan keras dan tegas

pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten pada

halaman 6 dan 7 yang berbunyi sebagai berikut :

26

26

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


"Menimbang bahwa, tanpa sepengetahuan PT. Adhi Karya, PT. Lumbung

Mustika Perkasa telah mengagunkan tanah berikut bangunannya tersebut

kepada PT. Hero Supermarket, Tbk. sehingga PT. Lumbung Mustika

Perkasa telah mengagunkan bangunan yang bukan haknya tetapi masih

hak PT. Adhi Karya, yang dituangkan dalam APHT No. 124/2006 tanggal

13 Juli 2006, dan ditindaklanjuti dengan Sertifikat Hak Tanggungan

Peringkat I No. 3009/2006, tanggal 24 Juli 2006".

"Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemberian Hak Tanggungan No.

124/2006 tanggal 13 Juli 2006, telah mengabaikan hak dan kepentingan

hukum PT. Adhi Karya, sehingga pemberian Hak Tanggungan itu tidak sah

dan cacat yuridis ".

2. Bahwa dengan pertimbangan hukumnya tersebut, Judex Factie Pengadilan

Tinggi Banten pada intinya menyatakan dan menyimpulkan bahwa Turut

Termohon Kasasi (PT. Lumbung Mustika Perkasa) telah mengagunkan

bangunan yang bukan haknya sehingga pemberian Hak Tanggungan No.

124/2006 tanggal 13 Juli 2006, yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi

kepada Pemohon Kasasi atas tanah dan bangunan di atasnya tidak sah dan

cacat yuridis.

Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten tersebut jelas

merupakan manifestasi dari tindakan kesalahan penerapan hukum

pembuktian dan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan.

3. Bahwa berdasarkan alat bukti hukum yang sah di persidangan, yaitu

Keputusan Wali Kota Tangerang No. 644.I/Kep-4038/KPMP/IMB/2005,

tertanggal 28 April 2006 (bukti T/Tlw - 6), Turut Termohon Kasasi III telah

terbukti sebagai pemegang Izin Mendirikan Bangunan atas bangunan yang

berada di atas tanah SHGB No. 131/Cimone, dan tanah SHGB No.

131/Cimone juga adalah mernpakan milik dari Turut Termohon Kasasi III

(PT. Lumbung Mustika Perkasa) karena tercatat atas nama pemilik Turut

Termohon Kasasi III sebagai pemilik.

4. Bahwa status kepemilikan bangunan di Indonesia pada prinsipnya adalah

dibuktikan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan oleh

Pemerintah kepada pihak yang Akan membangun bangunan ataupun

gedung.

Azas atau prinsip kepemilikan bangunan adalah:

"Siapa yang mendirikan bangunan dialah pemilik bangunan"

"Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB, IMB

adalah bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik gedung dapat mendirikan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


gedung sesuai dengan fungsinya"

Ketentuan hukum ini ternyata tidak diterapkan oleh Judex Factie Pengadilan

Tinggi Banten sebagaimana mestinya. Berdasarkan alat bukti hukum yang

sah vide bukti T/Tlw - 6, PT. Lumbung Mustika Perkasa telah terbukti secara

hukum sebagai pemilik dari bangunan yang berdiri di atas tanah SHGB No.

1311Cimone Jaya, akan tetapi Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten tidak

menerapkan alat bukti hukum T/Tlw - 6 tersebut sebagai dasar untuk

menyatakan dan mensahkan Turut Termohon Kasasi III sebagai pemilik

bangunan dan juga tidak menyatakan Turut Termohon Kasasi sebagai pihak

yang berhak atas bangunan.

Justru sebaliknya, tanpa didasari alat bukti hukum yang sah dan benar,

Judex Factie Pengadilan tinggi Banten secara keliru menyatakan bahwa PT.

Adhi Karya sebagai pihak yang berhak dan berkuasa penuh atas bangunan

yang berdiri di atas tanah SHGB No. 131/Cimone Jaya, padahal tidak

terdapat alat bukti hukum yang sah dalam persidangan yang dapat

membuktikan hak dan kepemilikan PT. Adhi Karya atas bangunan tersebut.

Dengan demikian maka telah terbukti bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi

Banten telah salah atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana

mestinya.

5. Bahwa selanjutnya, mengenai pertimbangan hukum Judex Factie yang

menyatakan pemberian Hak Tanggungan No. 124/2006 tidak sah dan cacat

hukum, maka kami dapat mengemukakan argumentasi hukum yang

menunjukkan bahwa pemberian hak tanggungan No. 12412006 adalah tidak

cacat, sebagai berikut:

a. Berdasarkan alat bukti hukum yang sah, yaitu Akta Pengakuan

Hutang Dan Jaminan No. 08, tanggal 12 Juli 2006, Notaris

Umar Saili, S.H., (bukti T/Tlw 1), telah terbukti secara hukum

bahwa Turut Termohon Kasasi III (PT. Lumbung Mustika

Perkasa) mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi (PT.

Hero Supermarket). Guna menjamin kepastian pembayaran

kembali atas hutang Turut Termohon Kasasi III kepada

Pemohon Kasasi, maka Turut Termohon Kasasi III telah

memberikan jaminan asset kepada PT. Hero supermarket, Tbk.

berupa tanah berikut bangunan yang berdiri dan/atau akan

didirikan di atas tanah tersebut di kemudian hari sebagaimana

dinyatakan dalam tanda bukti kepemilikan berupa SHGB No.

131/Cimone Jaya yang tercatat atas nama PT. Lumbung

Mustika Perkasa (Bukti T/Tlw - 5).

28

28

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


b. PT. Lumbung Mustika Perkasa sebagai pemberi jaminan

adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan SHGB No.

131/Cimone, sesuai bukti T/Tlw - 5 dan oleh karenanya

berwenang secara hukum melakukan tindakan pemberian

jaminan dan pemberian hak tanggungan atas miliknya tersebut;

c. Pemberian Jaminan tersebut telah disepakati dan telah diikat

dengan perjanjian pemberian Hak Tanggungan yang kemudian

dituangkan ke dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.

124/2006, tanggal 13 Juli 2006;

d. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan di hadapan Pejabat

yang berwenang, yaitu Hasannusi, S.H., Notaris/PPAT di

Tangerang sesuai bukti T /Tlw - 3;

e. Bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut telah disepakati

dilakukan terhadap tanah berikut bangunan yang berdiri di

atasnya dan/atau akan dibuat dan didirikan di kemudian hari;

f. Pemberian Hak Tanggungan No. 124/2006, tanggal 13 Juli

2006 (bukti T/Tlw - 3) ini telah didaftarkan di Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kodya Tangerang, yang selanjutnya telah

menerbitkan Sertifikat Hak Tangungan No. 3009/2006, tanggal

24 Juli 2006 (Bukti T /Tlw - 5).

6. Bahwa ketentuan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak

Tanggungan, Bab I Bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1)

menyatakan:

"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah, yang selanjutnya disebut dengan Hak Tanggungan, adalah hak

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan

satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap

kreditor-kreditor lain. "

Ayat (1):

"Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum

yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap

objek hak tanggungan yang bersangkutan"

Ayat (2):

"Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak

tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ada pada


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan;"

Pasal (9): "Pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan

hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang; "

Pasal 13 ayat (1):

"Pendaftaran hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah hak

tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang

menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada

sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan."

7. Bahwa berdasarkan bukti hukum vide bukti T/Tlw - 5 (SHGB No.

131/Cimone Jaya) jo. bukti T/Tlw - 6 (Izin Mendirikan Bangunan yang

tercatat atas nama PT. Lumbung Mustika Perkasa), Turut Termohon Kasasi

III (PT. Lumbung Mustika Perkasa) telah terbukti sebagai pemilik sah satu-

satunya dari tanah SHGB No. 131/Cimone Jaya maupun bangunan yang

berdiri di atasnya. Oleh karena itu, Turut Termohon Kasasi III (PT. Lumbung

Mustika Perkasa) mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk melakukan

tindakan hukum atas tanah dan bangunan miliknya tersebut, termasuk

tindakan menjaminkan dan memberikan hak tanggungan kepada Pemohon

Kasasi (PT. Hero Supermarket, Tbk.) sebagaimana Akta Pemberian Hak

Tanggungan No. 124/2006.

8. Bahwa sebagai pemilik yang sah dan sebagai pihak yang mempunyai

kewenangan penuh atas tanah miliknya, maka dengan demikian

berdasarkan hukum, tidak ada kewajiban bagi Turut Termohon Kasasi III

(PT. Lumbung Mustika Perkasa) untuk meminta izin atau meminta

persetujuan kepada pihak manapun, dalam hal ini meminta izin atau

persetujuan dari Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya) untuk menjaminkan dan

memberikan hak tanggungan atas bangunan tersebut kepada Pemohon

Kasasi (PT. Hero Supermarket, Tbk.), karena PT. Adhi Karya bukanlah

pemilik bangunan.

Kedudukan PT. Adhi Karya hanya sebagai pihak yang mempunyai piutang

(tagihan) terhadap Turut Termohon Kasasi III (PT. Lumbung Mustika

Perkasa) terkait jasa pemborongan pembangunan gedung yang sebelumnya

tidak dipenuhi Turut Termohon Kasasi III (PT. Lumbung Mustika Perkasa).

Namun demikian, hutang piutang antara PT. Lumbung Mustika Perkasa dan

PT. Adhi Karya (persero), Tbk. telah diselesaikan dengan ditandatanganinya

Akta Pengakuan Hutang oleh PT. Lumbung Mustika Perkasa yang kemudian

ditindaklanjuti dengan kesepakatan untuk mengkonversi piutang tersebut

30

30

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


menjadi penyertaan saham PT. Adhi Karya pada PT. Lumbung Mustika

Perkasa.

9. Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dengan

menyatakan bahwa Pemberian Hak Tanggungan No. 124/2006 tertanggal 13

Juli 2006 tidak sah dan cacat, padahal pemberian hak tanggungan tersebut

telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan- ketentuan di dalam Undang-

Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu sebagai berikut:

• Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) mengatur tentang

pengertian-pengertian pemberian hak tanggungan yang dapat meliputi

tanah dan bangunan yang berdiri serta yang akan didirikan di

kemudian hari di atasnya;

• Bab III Pasal (1) dan Pasal (2) mengatur tentang pemberi dan

pemegang hak tanggungan;

•

Bab IV Pasal 10 ayat (2) mengatur tentang tata cara pemberian danpendaftaran hak tanggungan;

Maka dengan jelas telah terbukti bahwa proses dan prosedur pemberian Hak

Tanggungan yang dilakukan atas tanah dan bangunan SHGB No.

131/Cimone Jaya, oleh dan di antara Pemohon Kasasi (PT. Hero

Supermarket, Tbk.) Dengan Turut Termohon Kasasi III (PT. Lumbung

Mustika Perkasa) telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan hukum atau

perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten harus

ditolak dan dianulir karena tidak mempunyai dasar hukum untuk

dipertahankan;

II. Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah melanggar dan/atau tidak

melaksanakan ketentuan hukum Pasal195 ayat 6 HIR sebagaimana

mestinya.

1. Bahwa ketentuan hukum acara perdata Pasal 195 ayat 6 HIR

menyatakan:

2. "Jika hal menjalankan putusan itu dibantah dan juga jika yangmembantah itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya

sebagai miliknya, maka hal itu segala perselisihan tentang upaya paksa

yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada Pengadilan Negeri, yang

dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta

diputuskan juga oleh Pengadilan Negeri itu ";

3. Bahwa sebagaimana diketahui, ketentuan hukum Pasal 195 ayat 6 HIR

di atas adalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap

pelaksanaan suatu putusan hukum. Namun ketentuan hukum ini secara

tegas mensyaratkan secara limitative kualitas dari pihak Pelawan yang

diperkenankan menempuh upaya hukum ini, yaitu hanya terbatas

dengan kualitas sebagai pihak pemilik barang yang Akan dieksekusi.

Artinya, secara a contrario pihak ketiga yang bukan pemilik objek

eksekusi, tidak dapat atau tidak diperkenankan menggunakan lembaga

upaya hukum perlawanan (derden verzet ) ini

4. Bahwa syarat kualitas kepemilikan dalam pengajuan upaya hukum

perlawanan pihak ketiga (derden verzet ) ini, juga telah dianut dan

diterapkan secara konsisten dalam praktek peradilan di Indonesia, hal ini

dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI, antara lain:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3445.K/Pdt/1994, tanggal 24 Mei

1996, dimuat di dalam Buku Kompilasi Abstrak Hukum Putusan

Mahkamah Agung Tentang Utang Piutang yang dihimpun oleh Ali

Budiarto, S.H.

Kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Pelawan untuk pihak ketiga secara yuridis hanya dapat dijalankan

atas dasar Hak Milik"

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3045.K/Pdt/199I, tanggal 30 Mei

1996, dimuat di dalam buku Himpunan Kaidah Hukum Putusan

Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 1969 - 2004.

Kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

"Derden verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh pemilik

tanah"

5. Bahwa terkait dengan upaya perlawanan pihak ketiga (derden verzet )

yang diajukan oleh Pelawan (Termohon Kasasi) dalam perkara ini, yaitu

perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan No.

60/PEN.EKS/2007/PN.TNG. yang Dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri

Tangerang, berdasarkan alat bukti hukum yang sah berupa Akta

Pengakuan Hutang (vide bukti P - 17) Jo. Perjanjian Penempatan Saham

(bukti T.T.III -7), telah terbukti bahwa kualitas Pelawan (PT. Adhi Karya)

bukanlah sebagai pemilik dari objek eksekusi, akan tetapi hanya sebagai

pihak yang berpiutang (kreditur).

Berdasarkan alat bukti hukum yang sah (bukti T/Tlw - 5 Jo. bukti T.T. 3 1

dan T.T.3 - 2), telah terbukti bahwa pemilik yang sah atas objek eksekusi

32

32

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


adalah Turut Termohon Eksekusi III/Semula Turut Terlawan III (PT.

Lumbung Mustika Perkasa).

6. Bahwa dalam konteks kedudukan dan kualitas sebagai Pelawan

(Termohon Kasasi) yang hanya sebagai pihak yang berpiutang, dengan

merujuk pada ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR serta kaidah hukum

jurisprudensi yang telah diterapkan secara konsisten dalam praktek

peradilan Indonesia tersebut, maka Judex Factie Pengadilan Tinggi

Banten di dalam pertimbangan hukum dan putusannya, harus

menyatakan bahwa Pelawan/Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya) tidak

dapat dan tidak berhak mengajukan upaya hukum perlawanan ( derden

verzet ), akan tetapi melalui gugatan perdata sebagai upaya hukum

biasa.

Dengan demikian jelas bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten

telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan/atau tidak

melaksanakan/tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 195 ayat 6 HIR

maupun ketentuan atau kaidah hukum Yurisprudensi sebagaimana

mestinya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex Factie

Pengadilan Tinggi Banten tersebut, sangat tidak patut dan tidak layak

untuk dipertahankan, sehingga harus dianulir dan dibatalkan;

III. Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten tidak menerapkan ketentuan

hukum hutang piutang jo. Pasal 1238 KUHPerdata sebagaimana

mestinya dalam perkara ini.

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah memberikan

pertimbangan hukum pada halaman 6, alinea ketiga dan keempat

sebagai berikut:

Alinea ketiga:

"Menimbang, bahwa setelah pekerjaan hampir selesai, ternyata PT.

Lumbung Mustika Perkasa tidak membayar tagihan dari PT. Adhi Karya

sesuai dengan perjanjian melainkan hanya membayar sebesar Rp.

2.3000.000.000.- (dua milyar tiga ratus juta Rupiah), sedangkan

selebihnya dibuat Akta Pengakuan Hutang tanggal 16 Mei 2007,

sebesar Rp. 52.500.000.000.- (lima puluh dua milyar lima ratusjuta

Rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris Marthin Aliunir, S.H., Notaris di

Jakarta dengan Akta No. 54/2007 tertanggal16 Mei 2007";

Alinea keempat:

"Menimbang, bahwa dalam akta tersebut dinyatakan bahwa hutang PT.

Lumbung Mustilm Perkasa sebesar Rp. 52.500.000.000.- (lima puluh


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


dua milyar lima ratus juta Rupiah) akan dibayar paling lambat 30 hari

sejak dibuatnya akta tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum ada

pembayaran apapun dari PT. Lumbung Mustilm Perkasa kepada PT.

Adhi Karya"

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka telah jelas

terbukti bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah

mempertimbangkan, bahwa konteks hubungan hukum antara

Termohon Kasasi/Pelawan (PT. Adhi Karya) dengan Turut Termohon

Kasasi III (PT. Lumbung Mustika Perkasa) adalah hubungan hutang

piutang yang bersumber dari produk kesepakatan penyelesaian hak

dan kewajiban terkait perjanjian jasa konstruksi yang tidak dipenuhi

oleh PT. Lumbung Mustika Perkasa yang diformulasikan ke dalam

perjanjian yang dituangkan ke dalam Akta Pengakuan Hutang No.

54/2007 tanggal 16 Mei 2007.

Dengan disepakati dan diformulasikannya hubungan hukum barn

antara Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya) dengan Turut Termohon

Kasasi III (PT. Lumbung Mustika Perkasa), yaitu hubungan hukum

hutang piutang yang dituangkan ke dalam Akta Pengakuan Hutang No.

5412007, tanggal 16 Mei 2008, maka kedudukan Termohon Kasasi

secara hukum menjadi pihak yang berpiutang dan Turut Termohon

Kasasi III menjadi pihak yang berutang.

Dari fakta hukum tersebut, maka sudah seharusnya hubungan hukum

pengakuan hutang tersebut tunduk kepada ketentuan hukum hutang

piutang, termasuk dalam hal prosedur dan mekanisme hukum

penuntutan pemenuhannya;

3. Bahwa sesuai dengan bukti hukum yang sah (vide bukti P - 17), yang

juga telah dipertimbangkan Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten,

maka Turut Termohon Kasasi III (PT. Lumbung Mustika Perkasa) telah

terbukti ingkar janji (wanprestasi) terhadap pelaksanan Akta Pengakuan

Hutang No. 54/2007 tertanggal 16 Mei 2007, hal mana juga telah dinilai

dan dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Factie di

dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea keempat

tersebut.

4. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) vide Pasal 1238

KUHPerdata yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi III (PT.

Lumbung Mustika Perkasa) terhadap Termohon Kasasi (PT. Adhi

Karya), maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, upaya

hukum yang dapat ditempuh oleh Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya)

34

34

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya, adalah melalui pengajuan

gugatan perdata sebagai upaya hukum biasa dengan mendasarkan

kepada ketentuan hukum Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur

mengenai masalah tindakan wanprestasi dan bukan upaya hukum

perlawanan.

Upaya hukum perlawanan adalah upaya hukum luar biasa sebagai

sarana hukum bagi pihak ketiga pemilik objek eksekusi dalam

mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya terkait pelaksanaan

eksekusi putusan Pengadilan.

5. Bahwa upaya hukum gugatan ingkar janji (wanprestasi) pada dasarnya

telah disadari dan telah ditempuh dengan baik dan benar oleh

Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya), sesuai dengan bukti gugatan

perdata ingkar janji (wanprestasi) terhadap Turut Termohon Kasasi III

(PT. Lumbung Mustika Perkasa) yang telah didaftarkan di Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No.

1382/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel., tertanggal 27 Oktober 2008.

Berikut di bawah ini kami tampilkan kutipan petitum gugatan yang

berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I (PT. Lumbung Mustika Perkasa) telah ingkar

janji untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV merupakan

penjamin (personal guarantor) atas hutang Tegugat I kepada

Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng

membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat yang timbul dari

Akta Pengakuan No. 54 tanggal 16 Mei 2007, yang jumlah hutang

adalah sebesar Rp. 52.500.000.000,- (lima puluh milyar lima ratus

juta Rupiah) secara tunai;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan

sebesar 6 (enam) % setiap bulan dari jumlah Rp. 52.500.000.000.-

(lima puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah), terhitung sejak bulan

Juni 2007 sampai dilaksanakannya putusan ini;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding atau kasasi;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

6. Bahwa dari bunyi petitum gugatan yang diajukan oleh Termohon


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Kasasi (PT. Adhi Karya) terhadap PT. Lumbung Mustika Perkasa,

tampak dengan jelas bahwa pada dasarnya Termohon Kasasi (PT.

Adhi Karya) telah mengakui dan menegaskan status dan kedudukan

hukumnya terhadap PT. Lubung Mustika Perkasa, yaitu sebagai

pihak yang berpiutang. Karena PT. Lumbung Mustika Perkasa telah

ingkar janji dalam membayar hutangnya, maka Termohon Kasasi

(PT. Adhi Karya) mengajukan gugatan perdata sebagai upaya

hukum biasa terhadap PT. Lumbung Mustika Perkasa di Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan.

Pengajuan gugatan ini, juga sekaligus telah rnenegaskan kedudukan

Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya) bukan sebagai pemilik gedung

dan oleh karena itu sarna sekali tidak rnemiliki hak serta tidak

mempunyai kedudukan berkuasa atas gedung yang berdiri di atas

tanah SHGB No. 131/Cimone Jaya.

7. Bahwa ketentuan hukum Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur

tentang masalah tindakan ingkar janji (wanprestasi) sebagai hukum

posistif yang berlaku, telah terbukti tidak diterapkan oleh Judex

Factie Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana mestinya.

Dalam konteks hubungan hukum hutang piutang yang telah dibuat dan

disepakati secara sah oleh dan di antara Termohon Kasasi (PT. Adhi

Karya) dengan PT. Lumbung Mustika Perkasa (vide Pasal 1320 Jo.

Pasal 1338 KUHPerdata), berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.

54/2007 tertanggal 16 Mei 2007, yang kemudian bermuara pada

terjadinya peristiwa ingkar janji yang dilakukan PT. Lumbung Mustika

Perkasa, berupa tidak membayar hutangnya kepada PT. Adhi Karya,

Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten seharusnya

mempertimbangkan dan menyatakan bahwa prosedur dan

mekanisme hukum penuntutan hak PT. Adhi Karya hanya dapat

dilakukan melalui gugatan perdata sebagai upaya hukum biasa dan

menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima atau ditolak,

karena akan melanggar dan/atau bertentangan dengan ketentuan

Hukum Acara Pasal 195 ayat 6 HIR.

8. Bahwa secara menyimpang dan tanpa dasar hukum yang tepat,

Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah mempertimbangkan

dan menyatakan bahwa Termohon Kasasi (PT. Adhi Karya) berhak

dan mempunyai kedudukan berkuasa atas gedung yang berdiri di

atas tanah SHGB No. 13l/Cimone Jaya dan pada bagian diktum

putusannya pada halaman 11 dan 12, menyatakan menerima dan

36

36

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


mengabulkan perlawanan pelawan.

Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya pertimbangan hukum

pada bagian petitum poin 6 yang menyatakan bahwa tindakan PT.

Lumbung Mustika Perkasa menjaminkan tanah dan bangunan SHGB

No. 13l/Cimone Jaya sebagai tindakan melawan hukum, padahal

mekanisme penuntutan perbuatan melawan hukum yang diatur di

dalam ketentuan hukum Pasal 1365 KUHPerdata, berbeda dengan

mekanisme penuntutan perlawan yang diatur di dalam Pasal 195 ayat 6

HIR, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan pertimbangan hukum

Judex Factie menjadi rancu dan tidak konsisten.

Oleh karena pertimbangan hukum putusan Judex Factie Pengadilan

Tinggi Banten tidak didasari motivasi benar, maka putusan tersebut

harus dianulir serta dibatalkan;

IV. Judex Factie tidak melaksanakan tata Cara mengadili yang benar,

karena memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum yang tidak

logis dan tidak rasional.

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan

hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 7 aline

ke1ima, yang berbunyi sebagai berikut:

"... maka dibuatkanlah Akta Perjanjian Penempatan Saham No. 05

tanggal 07 Agustus 2007, dihadapan Notaris Marthin Aliunir, S.H.,

Notaris / PPAT di Jakarta, hal mana semakin menunjukkan bahwa

jika PT. Lumbung Mustika Perkasa beriktikad baik maka sebagai

sesama pemegang saham, maka ia harus meminta persetujuan PT.

Adhi Karya, tetapi pemberian APHT telah jauh-jauh hari yaitu tanggal

13 Juli 2006 tanpa sepengetahuan PT. Adhi Karya, sehingga

menimbulkan perkara ini ".

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten

pada dasarnya membenarkan eksistensi keabsahan Perjanjian

Penempatan Saham (vide bukti T.T.III -7), sesuai dengan

pertimbangan hukum yang menyatakan:

"... Maka dibuatkanlah Akta Perjanjian Penempatan Saham No. 05

tanggal 07 Agustus 2007"

Pengesahan eksistensi Perjanjian Penempatan Saham tersebut telah

diikuti Judex Factie Pengadilan tinggi Banten dengan poin

pertimbangan hukum berikutnya, yang pada intinya menyatakan PT.

Lumbung Mustika seharusnya sebagai sesama pemegang saham


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


meminta persetujuan dari PT. Adhi Karya dalam memberikan hak

tanggungan atas bangunan di atas tanah SHGB No. 131/Cimone

Jaya.

3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut menjadi tidak

logis dan tidak rasional, apabila dikaitkan dengan tanggal pemberian

hak tanggungan dengan tanggal perjanjian penempatan saham.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan bukti hukum vide bukti T/Tlw -

3, pemberian hak tanggungan atas tanah dan bangunan SHGB No.

131/Cimone Jaya dilakukan pada tanggal 13 Juli 2006, sedangkan

berdasarkan bukti T.T.III - 7 perjanjian penempatan saham antara

PT. Lumbung Mustika Perkasa baru dilakukan pada tanggal 7

Agustus 2007.

Artinya, ketika pemberian hak tanggungan No. 124/2006 dibuat dan

dilakukan oleh dan di antara PT. Lumbung Mustika Perkasa dengan

PT. Hero Supermarket, PT. Adhi Karya belum menjadi pemegang

saham pada PT. Lumbung, karena seperti dijelaskan di atas,

perjanjian penempatan saham baru dilakukan pada tanggal 7

Agustus 2007. Oleh karena itu sangatIah tidak beralasan apabila PT.

Lumbung Mustika Perkasa meminta persetujuan dari pihak lain yang

tidak ada kaitan dengan perusahaannya.

Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten sangat

tidak rasional karena menyatakan:

• PT. Lumbung Mustika Perkasa harus meminta persetujuan PT.

Adhi Karya selaku sesama pemegang saham;

• Pemberian hak tanggungan dilakukan tanpa sepengetahuan PT.

Adhi Karya;

Oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex Factie tersebut hams

dianulir dan dibatalkan, karena tidak didasarkan pada pertimbangan

hukum yang benar;

V. Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten telah salah dan/atau tidak

menerapkan hukum sebagaimana mestinya terkait perjanjian

penempatan saham antara PT. Lumbung Mustika Perkasa dengan PT.

Adhi Karya.


hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten halaman 8 alinea

38

38

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


pertama yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21, ternyata bahwa Akta

Perjanjian Penempatan Saham No. 05 tanggal 07 Agustus 2007,

telah dibatalkan oleh Pembanding Semula Pelawan, dengan surat

tertanggal 31 Agustus 2007, dengan demikian bangunan yang

berada diatas tanah sertifikat H. G.B. No. 131/Cimone Jaya

tertanggal 06 Juli 2006, kembali menjadi hak sepenuhnya dari PT.

Adhi Karya, yang hingga saat ini belum terjadi serah terima bangunan

dari PT. Adhi Karya kepada PT. Lumbung Mustika Perkasa, sehingga

PT. Adhi Karya memiliki hak dan kepentingan sepenuhnya atas

bangunan Merdeka Square Cimone Tangerang dan akan mengalami

kerugian apabila eksekusi lelang dilaksanakan. "

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten

di atas adalah tidak benar, keliru dan bertentangan dengan hukum

dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata

menyatakan:

Ayat (1):

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Ayat (2):

"Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"

2. sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata di atas,

telah jelas diatur bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat

ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan atau persetujuan kedua

belah pihak.

Bukti P - 21 pada dasarnya adalah merupakan surat pemberitahuan

pembatalan perjanjian penempatan saham yang dilakukan oleh PT.

Adhi Karya secara sepihak, tanpa persetujuan PT. Lumbung Mustika

Perkasa, dan tidak terdapat bukti hukum yang sah di persidangan

yang membuktikan bahwa adanya kesepakatan antara PT. Lumbung

Mustika Perkasa dengan PT. Adhi Karya dalam melakukan

pembatalan perjanjian penempatan saham No. 05 tanggal 7 Agustus

2007.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 2

KUHPerdata, maka bukti P - 21 berupa surat pemberitahuan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


pembatalan perjanjian penempatan saham tersebut adalah tidak sah

dan tidak berlaku, karena bersifat sepihak.

Dengan demikian perjanjian penempatan saham No. 05, tanggal 7

Agustus 2007, vide bukti T. T .III - 7 secara yuridis tetap sah dan

belaku serta mengikat kedua belah pihak.

3. Bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ini tidak

diterapkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana

mestinya terhadap eksistensi perjanjian penempatan saham yang

telah dibuat dan disepakati oleh PT. Lumbung Mustika Perkasa

dengan PT. Adhi Karya. Judex Factie Pengadilan Tinggi Banten

secara keliru dan tanpa dasar hukum yang benar, menyatakan bahwa

Perjanjian Penempatan Saham No. 05, tanggal 7 Agustus 2007 telah

batal, padahal pertimbangan ini bertentangan dengan Pasal 1338

ayat (2) KUHPerdata.

Oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie tersebut harus

dianulir dan dibatalkan;

VI. Judex Factie salah dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana

mestinya terkait Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek

Merdeka Square Cimone Tangerang No. 00l/SPPK/LMP-AK/III/2005,

tanggal 28 Maret 2005 antara PT. Lumbung Mustika Perkasa dengan

PT. Adhi Karya (Persero), Tbk.


hukum Judex Factie pada halaman 6 alinea ke-tiga yang berbunyi

sebagai berikut:

"pada dasarnya segala peralatan dan bahan pembangunan proyek

tersebut ditanggung oleh PT. Adhi Karya, karena PT. Lumbung

Mustika Perkasa hanya semata-mata menyediakan tanahnya saja,

sehingga seluruh bahan dan peralatan yang belum dibayar masih

menjadi hak PT. Adhi Karya."

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie di atas adalah jelas salah

dan keliru, karena tidak memperhatikan secara seksama

keseluruhan bunyi klausula perjanjian bukti P-l.

Pasal 10 poin 14 Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek

Merdeka Square Cimone Tangerang No. 001/SPPK/LMP-AK/Ill/2005,

tanggal 28 Maret 2005 (bukti P-I), menyatakan sebagai berikut:

"Semua bahan dan peralatan permanen harus dianggap sebagai

40

40

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


milik Pihak Pertama (PT. Lumbung Mustika Perkasa) jika telah

dikirim ke lokasi pekerjaan atau jika pembayaran atas bahan dan

peralatan tersebut oleh Pihak Pertama. "

Dari bunyi ketentuan perjanjian bukti P-I tersebut dapat disimpulkan

dengan jelas bahwa PT. Lumbung Mustika Perkasa adalah

merupakan pemilik dari segala bahan-bahan maupun bangunan

yang telah dirikan di atas tanah SHGB No. 131/Cimone Jaya, karena

klausula Perjanjian Pasal 10 poin 14 (Bukti P-I) menyatakan dengan

tegas sebagai berikut :

"...Semua bahan dan peralatan permanen yang telah dikirim ke

lokasi pekerjaan dianggap milik PT. Lumbung Mustika Perkasa".

Dengan demikian, jelas bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian,

PT. Adhi Karya bukan pemilik dari bahan-bahan bangunan maupun

bangunan yang telah didirikan di atas tanah SHGB No. 131/cimone

Tangerang, karenanya secara hukum PT. Adhi Karya juga tidak

berhak menguasai dan mempertahankannya.

3. Terkait dengan fakta belum dibayarkannya sebagian hasil prestasi

kerja PT. Adhi Karya selaku pemborong (kontraktor) oleh PT.

Lumbung Mustika Perkasa, maka hal tersebut menjadi hutang PT.

Lumbung Mustika Perkasa kepada PT. Adhi Karya, karena hal ini

disepakati dan telah diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 2 huruf c

Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Proyek Merdeka Square

Cimone Tangerang No. 00l/SPPK/LMP-AK/III/2005, tanggal 28 Maret

2005 yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila prestasi yang dicapai belum terbayar sepenuhnya melalui

Cara pembayaran sesuai Pasal 9 ayat 2.a ini maka Akan dibukukan

sebagai hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua."

Dari bunyi ketentuan Pasal 9 ayat 2 huruf c ini dapat ditafsirkan,

bahwa hak PT. Adhi Karya dalam kaitan pembangunan proyek

Merdeka Square Cimone Tangerang hanya berupa hak atas

pembayaran-pembayaran hasil prestasi kerja, dan pembayaran-

pembayaran hasil prestasi kerja yang tertunggak akan menjadi

hutang PT. Lumbung Mustika kepada PT. Adhi Karya.

4. Bahwa pejanjian bukti P-1 adalah merupakan perjanjian yang telah

dibuat secara sah oleh dan antara PT. Adhi Karya dengan PT.

Lumbung Mustika Perkasa sesuai Pasal 1320 KUHPerdata,


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


sehingga perjanjian bukti P-I mengikat sebagai Undang-Undang bagi

kedua belah pihak. Dengan mengacu pada klausula perjanjian Pasal

10 poin 14 tersebut Judex Factie seharusnya menyatakan bahwa PT.

Adhi Karya tidak berhak atas bahan-bahan bangunan maupun

bangunan yang sudah didirikan, karena sesuai klausula perjanjian,

telah dinyatakan bahwa bahan-bahan dan/atau bangunan yang telah

didirikan tersebut adalah dianggap menjadi milik PT. Lumbung

Mustika Perkasa.

Akan tetapi ternyata klausula perjanjian pada bukti P-1 tersebut telah

tidak diterapkan oleh Judex Factie dalam perkara ini sebagaimana

mestinya. Judex Factie secara keliru telah mempertimbangkan dan

menyatakan bahan-bahan bangunan dan peralatan masih menjadi

milik PT. Adhi Karya sehingga PT. Adhi Karya berhak dan

berkepentingan terhadap bangunan.

Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan hukum Judex Factie

adalah merupakan kesalahan penerapan hukum. Oleh karena itu,

pertimbangan hukum tersebut haruslah dianulir dan dibatalkan,

karena tidak berlandaskan hukum yang benar.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat:

Mengenai alasan permohonan kasasi ke-1 s/d ke-6

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti

(Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam

menerapkan hukum, l lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian

yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak

berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata

bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

42

42

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42



a

k a m a h

A g u n g

R e p

u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

ik I n d o

n e


dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi: PT. HERO SUPERMARKET (TBK) dan PT. LUMBUNG

MUSTIKA PERKARA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan

Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 3 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: PT. HERO

SUPERMARKET (TBK) dan PT. LUMBUNG MUSTIKA PERKARA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 oleh DRS.H. AHMAD KAMIL, SH.,

M.HUM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

KetuaMajelis, DRS.H. HAMDAN, SH.,MH dan WIDAYATNO

SASTROHARDJONO, SH., MSC., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAUZAN,

SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,

Biaya-biaya Kasasi : Panitera Pengganti,1. M e t e r a i …………. Rp. 6.000.-2. R e d a k s i ………… Rp. 1.000.-3. Administrasi kasasi ... Rp. 493.000.-

Jumlah Rp.500.000.-==================


Disclaimer



Email : [email protected] Halaman 43

Documents

Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Adhi Karya