PERBANKAN SYARIAH

“ PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA”

OLEH :

GALUH MUHAMAD IQBAL SAS

09/280230/EK/17289

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

YOGYAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel islam,

karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan

fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank

simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963.

Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep

serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar

berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk

partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Masih di negara yang

sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank

komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada

agama maupun syariat islam. Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun

1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam,

walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk

menyediakan dana proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa

finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit

menyatakan diri berdasar pada syariah islam. Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an,

sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai

Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977)

serta Bahrain Islamic Bank (1979). Dia Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun

1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings

Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah

haji. Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun

1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan

dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini

sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa

sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada

periode 1999-2002 dapat bangkit menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di

Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan

UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di

Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah.

Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya

merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero), Bank Rakyat Indonesia

(Persero)dan Bank swasta nasional: Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tbk).

1.2 Rumusan masalah

1. Apa prinsip-prinsip Ekonomi Syariah?

2. Apa manfaat Ekonomi Syariah?

3. Bagaimana perkembangan Perbankan Syariah masa lalu?

4. Bagaimana perkembangan Perbankan Syariah tahun 2009?

5. Apa tantangan Perbankan Syariah di tahun 2010?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Ekonomi Syariah.

3. Mengetahui Perkembangan Perbankan Syariah masa lalu.

4. Mengetahui Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2009.

5. Mengetahui tantangan Perbankan Syariah di tahun 2010.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang

kokoh tersebut ialah Ekonomi Syariah, maka tiang penyangganya adalah :

a. Siap menerima resiko

Prinsip–prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam

bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait

dengan pekerjaan itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis

pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa

risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “ dimana ada manfaat, di situ ada risiko”(Al

Kharaj bid dhaman).

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem Ekonomi Syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak

boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak

memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu,

pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan

pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang

yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki oleh seseorang

seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli (selling and buying) secara kontinu.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun

lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli

atau oligopoly. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari Fastabiqul

Khairat. Depreciation, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga

terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini hanya satu yaitu ALLAH SWT. Karena

itu, Money is a just a means of exchange. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang

bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga tetapi uang tidak. Jadi uang

hanyalah sebagai alat tukar dan nilainya harus dijaga agar tetap stabil.

d. Pelarangan Interes Riba

Para ulama mengatakan bahwa bunga bank konvensional adalah riba, yang didukung oleh

ayat al-quran surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya adalah “ wahai orang-orang yang

beriman, bertaqwalah kamu sekalian kepada ALLAH dan tinggalkanlah apa-apa yang

tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman”. Selain

itu rassullah Nabi Muhammad berkata melalui hadisnya “ Jauhilah tujuh perkara yang bisa

membinasakan kamu yaitu menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknati ALLAH. Tujuh

perkara itu ialah mensyirikan ALLAH yaitu menyekutukannya, melakukan perbuatan sihir,

membunuh manusia yang diharamkan ALLAH melainkan dengan hak, memakan harta anak

yatim memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan memitnah perempuan-

perempuan”.

e. Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh.

Jika suatu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang

muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya untuk

menolong orang miskin itu dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah. Semua

kekayaan yang kita miliki adalah milik Allah, jadi apapun harta yang telah diberikan pada

manusia, merupakan amanah dari Allah. Siapapun orang yang menggunakan hartanya dijalan

Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-

muzzammil ayat 20 yang artinya adalah “apapun yang kamu berikan untuk diri kamu

kebaikan, akan kamu dapatkan di sisi Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih

besar”.

2.2 Manfaat Ekonomi syariah

Apabila mengamalkan Ekonomi Syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat

Islam itu sendiri berupa :

a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang khafah, sehingga Islamnya tidak lagi parsial.

Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional

yang mengandung unsur riba, berarti keislamannya belum khafah, sebab ajaran ekonomi

syariah di abaikannya.

b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah,

reksadana syariah, pegadaian syariah atau Baitul Maal wat Tamwil, mendapatkan

keuntungan di dunia dan di akhirat. Keuntungan dunia berupa keuntungan bagi hasil dan

keuntungan akhirat adalah terbebasnya dari unsur riba yang di haramkan.

c. Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan

syariat Allah SWT.

d. Mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah dan lembaga syariah lainnya, berarti

mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat islam itu sendiri.

e. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi

nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat islam

itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keungan syariah itu dapat digunakan

oleh umat islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin.

f. Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan “amar ma’ruf nahi mungkar”,

sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau

proyek –proyek halal. Bank syariah tidak mau membiayai usaha-usaha haram, seperti

pabrik minuman keras, usaha perjudian, usaha narkoba, dan semua usaha yang bernuansa

munkar.

2.3 Perkembangan Perbankan Syariah masa lalu

Dampak yang telah dirasakan oleh Indonesia dari sistem Riba ini yaitu kondisi krisis

ekonomi pada tahun 1997, dimana hutang negara meningkat dari beban bunga yang semakin

meningkat dari waktu ke waktu, sehingga bukannya hutang negara cepat terlunas, malah

sebaliknya semakin membengkak. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan solusi atas

permasalahan-permasalahan yang timbul akibat penggunaan instrument bunga dalam perbankan.

Dalam Fiqh muamalah, permasalahan di atas dapat dicegah dan diatasi dengan adanya Bank-

Bank berbasis sistem ekonomi Islam atau dikenal dengan ekonomi syariah yang tidak mengenal

sistem bunga atau riba. Sebuah sistem yang berorientasi pada dunia dan akhirat, yaitu system

perbankan syariah. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia diawali oleh terbentuknya PT.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia.

Konsep Ekonomi Syariah diyakini menjadi ”sistem imun” yang efektif bagi bank Muamalat

Indonesia sehingga tidak terpengaruh oleh gejolak krisis ekonomi dan ternyata menarik minat

pihak perbankan konvensional untuk mendirikan Bank yang menggunakan sistem syariah. Pada

tahun 1999, perkembangan syariah berkembang luas dan menjadi tren tahun 2004.

2.4 Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2009

Perkembangan syariah Indonesia di tahun 2009 bisa dibilang ‘kita tidak kemana-kemana’ yang

berarti tidak adanya kemajuan dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari pangsa pasar

perbankan syariah nasional masih saja beringsut-ingsut di angka 2,40 % saat yang lain telah

melesat jauh diatas angka 10%, seperti halnya malaysia, timur tengah, eropa, afrika utara, dan

amerika. Berdasarkan dari data Bank Indonesia tentang Pangsa Perbankan Syariah Terhadap

Total bank bahwa kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah sebagai upaya

pencapain target market share perbankan syariah 5% dari perbankan nasional tahun 2008 dengan

tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dari

perkembangan perbankan syariah yang telah dihadapi, masih perlu adanya peningkatan dalam

mengahadapi tantangan di tahun 2010.

2.5 Tantangan Perbankan Syariah di tahun 2010

Banyaknya kekurangan dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2009, maka banyak pula

tantangan yang harus dihadapi untuk menjadikan perrbankan syariah menjadi lebih baik di tahun

2010. Adapun beberapa tantangan untuk perbankan syariah , yaitu:

a. Regulasi perbakan syariah yang kurang komprehensif, sinkronisasi masalah

perpajakan, aturan pembiayaan berbagi hasil, dan sinergi perbankan syariah melalui

linked program yang masih kurang baik.

b. Potensi pasar perbankan syariah kurang dikembangkannya orientasi syariah,

pelayanan dan profesionalisme, tata kelola, ciri khas syariah dan anggaran sosialisasi

akan produk-produk perbankan syariah.

c. Sumber daya insani, yaitu sumber daya manusia kompeten dan profesional, carier path,

Islamic Banking Culture dan prinsip syariah (transparan, keadilan, dan kesetaraan),

disiplin pasar serta GCG (sidiq, tabligh, amanah dan fatonah) yang kurang terarah.

d. Paradigma bisnis perbankan syariah, dimana kurangnya menjadikan perbankan

syariah bersifat universal untuk semua umat namun tetap berprinsip syariah.

e. Syariah Compliance, yaitu kurangnya pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga

peluang terjadinya pelanggaran syariah masih ada. Selain itu tawaran-tawaran produk dan

layanan yang kurang kreatif dan inovatif.

f. Office Chanelling, yaitu kurang optimalisasi fungsi office chanelling melalui pelayanan

pembiayaan yang dapat dilaksanakan oleh staf pembiayaan dari UUS.

g. Sosialisasi perbankan syariah masih kurang di masyarakat. Sehingga masyarakat belum

memiliki pengetahuan serta pemahaman yang baik mengenai perbankan syariah dan

ekonomi Indonesia, maka masyarakat masih ragu terhadap kinerja perbankan syariah.

Sehingga, market share bank syariah masih di bawah bank konvensional.

Tetapi dengan mempersiapkan langkah-langkah dan solusi untuk menghadapi tantangan yang

akan terjadi, diharapkan perbankan syariah akan menjadi lebih berkembang dan lebih baik,

pangsa pasar perbankan syariah semakin meluas serta mampu untuk menuju persaingan

perbankan internasional. Kita harus yakin tahun 2010 membuka peluang besar bagi peningkatan

volume usaha dan kinerja perbankan syariah. Pasalnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia

setahun ke depan diyakini masih relatif tinggi, seiring dengan credit rating yang mengalami

peningkatan. Belum lagi pendirian bank-bank syariah baru, beberapa di antaranya mulai

beroperasi di akhir tahun 2009 lalu, yang dipastikan akan melebarkan ceruk pasar. Gencarnya

program edukasi dan diseminasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia (BI), perbankan syariah

maupun pihak-pihak terkait lainnya makin menciptakan situasi yang kondusif bagi industri padat

modal ini. Bahkan, faktor regulasi yang selama ini menjadi hambatan utama telah teratasi. Pada

tanggal 16 September 2009 lalu, DPR mengesahkan UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), yang antara lain mengatur perpajakan yang lebih kondusif bagi

perbankan syariah.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Industri perbankan syariah 2010 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih baik

dibandingkan 2009. Hal ini merujuk pada hasil analisis terhadap kondisi fundamental

makroekonomi dalam situasi perekonomian dunia yang cenderung pulih, serta dinamika internal

industri perbankan syariah. BI telah menyusun beberapa skenario pertumbuhan perbankan

syariah, yakni skenario pesimis, moderat dan optimis. Perkembangan perbankan syariah 2009

menunjukkan pertumbuhan volume usaha cukup tinggi, yaitu 26,55%, masih relatif tinggi

dibandingkan perbankan konvensional yang sebesar 12,53%. Pencapaian target aset 2010

diharapkan sebesar Rp 97 triliun, dengan angka pertumbuhan industri sebesar 43%. Skenario

proyeksi tersebut menggunakan asumsi ketersediaan faktor-faktor pendukung industri perbankan

syariah. Faktor-faktor tersebut antara lain mencakup pertumbuhan secara un-organic akibat

penambahan pemain barudalam industri; baik bank umum, Unit Usaha Syariah (UUS) maupun

BPR Syariah. Konversi bank umum konvensional yang diakuisisi oleh bank menjadi Bank

Umum Syariah dan diikuti dengan spin off UUS menjadi trend pertumbuhan tahun ini. Pada

tahun 2009, jumlah bank umum syariah yang beroperasi bertambah dengan adanya konversi

usaha 3 bank, yaitu Bank Jasa Artha, Bank Persyarikatan dan Bank Harfa yang masing-masing

diakuisisi oleh BRI, Bukopin dan Panin menjadi Bank Umum Syariah. Pertumbuhan secara un-

organic tersebut juga didukung dengan pertumbuhan organic melalui pertumbuhan volume

usaha yang didukung oleh peningkatan jumlah jaringan kantor bank syariah. Per awal November

2009 silam, masyarakat dapat menikmati layanan jasa perbankan syariah melalui 1.101 kantor

bank syariah yang dioperasikan oleh 6 Bank Umum Syariah dan 25 UUS dan 138 BPR Syariah.

Pulihnya perekonomian global dan domestik menjadi faktor pendorong lainnya. Kinerja ekonomi

nasional 2010 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Pertumbuhan konsumsi

swasta yang masih kuat, kinerja ekspor yang membaik dan adanya stimulus fiskal turut

berpengaruh. Jangan diabaikan pula peran vital regulasi. Penetapan UU No. 42 tahun 2009

tentang Amandemen UU PPN dan PPnBM yang efektif berlaku mulai 1 April 2010, yang

melengkapi UU Perbankan Syariah setahun sebelumnya. Peraturan perundang-undangan pajak

yang lama mengandung ketidakpastian dan menjadi arena perseteruan sengit antara pelaku bank

syariah dan otoritas pajak. Acapkali bank syariah dalam posisi yang sulit dan dipaksa

menanggung biaya dari tagihan pajak kurang bayar karena pembiayaan murabahah (jual beli)

dipandang layaknya transaksi jual beli usaha dagang pada umumnya yang harus dikutip PPN,

bukan pembiayaan perbankan. Dalam ketentuan PPN yang lama, manakala terjadi PPN kurang

bayar maka bank harus membayar PPN 10% ditambah denda 48%, dan denda 2% dari dasar

pengenaan PPN. Namun dengan tax neutrality mulai April, setiap pembiayaan di perbankan

syariah sudah diperlakukan sama dengan bank konvensional dalam hal pengenaan pajaknya.

Dalam hal nasabah bertransaksi dengan bank syariah, maka nasabah juga akan mendapatkan

barang modal yang diperlukan langsung dari bank, pajak atas pembiayaan berbasis jual beli

(murabahah) yang tujuannya untuk membeli barang modal pun – yang sebelumnya dibayar dua

kali – cukup dibayar satu kali. Di bawah naungan payung hukum baru ini, industri perbankan

syariah seharusnya dapat lebih leluasa untuk melakukan akselerasi kinerja.

Faktor yang juga berpengaruh ke depannya yakni, insentif kebijakan dan regulasi pada sisi

moneter dan fiskal dari BI dan instansi terkait kepada industri perbankan syariah agar bisa

berkembang lebih optimal. Misalnya saja, pengelolaan dana haji oleh bank syariah, BPD Syariah

holding atau konversi bank. Tantangan penting dalam pengembangan industri keuangan syariah

dalam jangka pendek ini adalah sumber daya manusia (SDM), baik kuantitas maupun kualitas, di

tingkat pelaku/praktisi maupun institusi penunjang termasuk pengawas bank. Bentuk kerjasama

dengan institusi pendidikan dapat dilakukan, misalnya berupa pelatihan

ekonomi/keuangan/perbankan syariah bagi para dosen, rekomendasi kurikulum dan penyediaan

literatur seperti buku teks ekonomi/keuangan/perbankan syariah. Sementara itu, kecukupan

modal menjadi faktor tak terbantahkan. Prospek masuknya pelaku baru diperkirakan akan pula

mendorong bank-bank syariah untuk menambah kapasitas usahanya melalui penambahan modal

seiring dengan upaya perluasan jaringan kantor. Peningkatan modal diharapkan dapat

mendorong perbankan syariah untuk menjaga kecukupan CAR-nya mengingat perluasan

jaringan kantor, yang diharapkan akan berkorelasi positif pada peningkatan dana pihak ketiga,

membuat perbankan syariah tetap memliki financial buffer yang tinggi. Upaya penguatan

permodalan ini secara internal dapat dilakukan melalui devident policy, di samping penambahan

modal baru oleh pemilik atau investor baru. Ke depannya, amat dibutuhkan peningkatan efisiensi

untuk menjaga daya saing dan kinerja industri perbankan syariah. Hal ini antara lain bisa

dilakukan melalui financial deepening dengan memperkaya variasi produk dan jasa yang

ditawarkan. Tentu saja dengan tetap mengedepankan aspek kesesuaian prinsip syariah. Efisiensi

dapat pula ditingkatkan lewat pembiayaan secara cross sector dengan subsistem keuangan

syariah lainnya, misalnya kolaborasi dengan sistem zakat. Intinya, kreativitas diperlukan

meskipun dengan kehati-hatian. Penuntasan segenap pekerjaan rumah itulah yang bisa membawa

perbankan syariah untuk bermetamorfosis secara utuh menjadi “lebih dari sekadar bank”.

3.2 Saran

a. Mendorong perbaikan regulasi perbakan syariah yang lebih komprehensif, sinkronisasi

masalah perpajakan, mendorong aturan pembiayaan berbagi hasil, dan mendorong sinergi

perbankan syariah melalui linked program

b. Potensi pasar perbankan syariah perlu lebih dikembangkan, dengan meningkatkan

orientasi syariah, pelayanan dan profesionalisme, tata kelola, ciri khas syariah dan

peningkatan anggaran sosialisasi akan produk-produk perbankan syariah.

c. Sumber daya insani, yaitu perlu adanya peningkatan dalam sumber daya manusia yang

lebih kompeten dan profesional; mengembangkan carier path yang terarah; menerapkan

Islamic Banking Culture dan prinsip syariah (transparan, keadilan, dan kesetaraan),

disiplin pasar serta GCG (sidiq, tabligh, amanah dan fatonah)

d. Paradigma bisnis perbankan syariah, dimana menjadikan perbankan syariah bersifat

universal untuk semua umat namun tetap berprinsip syariah; tidak lagi mengangkat isu

riba, tatapi isu yang bersifat profesionalosme dan pelayanan.; persaingan sehat antar bank

syariah maupun bank konvensional dimana dijadikan sebagai mitra bisnis; dan

menciptakan sistem perbankan yang rasional, bukan emosional.

e. Syariah Compliance, yaitu meningkatkan pengetahuan syariah bagi karyawan sehingga

peluang terjadinya pelanggaran syariah berkurang. Selain itu menciptakan tawaran-

tawaran produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aspek

syariah.

f. Office Chanelling, yaitu dengan cara optimalisasi fungsi office chanelling melalui

pelayanan pembiayaan yang dapat dilaksanakan oleh staf pembiayaan dari UUS atau staf

dari bank umum induk yang telah mendapatkan pendidikan syariah.

g. Memaksimalkan sosialisasi perbankan syariah di masyarakat. Dengan masyarakat

sudah memiliki pengetahuan serta pemahaman yang baik mengenai perbankan syariah

dan ekonomi Indonesia, maka masyarakat tidak perlu ragu terhadap kinerja perbankan

syariah. Sehingga, market share bank syariah akan lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin.2008. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta : Sinar Grafika.

http: //www.wikipedia.com, Ekonomi Syariah.24 April 2010.

Noer, Deliar. 1995. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad Abdul Mannan. 1993. Teori dan Praktek Ekonom Islam. Jakarta: Dana Bhakti

Wakaf.