40
PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK Dan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIKDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi

Negara di Indonesia

Oleh :

PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PALEMBANG2010-02-28

Page 2: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI dan isu-isu kontemporer Administrasi negara

di Indonesia

A. PendahuluanAdministrasi Publik memainkan peranan yang penting datam

penyel.enggaraan Pemerintahan. Baik buruknya penyetenggaraan pemerintahan

dan pelayanan Publik sangat ditentukan oleh kuatitas Administrasi Publik yang

diiniliki oleh suatu negara. Dalam konteks Negara Kesatuan RePublik Indonesia,

keberadaan Administrasi Publik merupakan instrumen penting untuk mewujudkan

tujuan-tujuan negara yang termaktub dalam UUD 1945 antara lain untuk memajukan

kesejahteraaan urnum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam teori dan praktek, Administrasi Publik telah mengalami perubahan

yang sangat signifikan. Perkembangan itu dimulal pada masa sebelum lahirnya

konsep Negara Bangsa hingga lahirnya ilmu modern dan Administrasi Publik yang

hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergeseran paradigma, mulai dari

model klasik yang berkembang daam kurun waktu 1855/1887 hingga akhir 1980an;

New Public Management (NPM) yang berkembang dälam kurun waktu akhir 1980an

hingga pertengahan 1990an; sampai kepada Good Governance yang berkembang

sejak pertengahan 1990an hingga saat ini.

Pergeseran paradigma Administrasi Publik tersebut, telah membawa

implikasi terhadap penyelenggaraan peran Administrasi Publik khususnya terkait

dengan pendekatan yang digunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan strategi;

pengelolaan organisasi secara internal; serta interaksi antara Administrasi Publik

dengan politisi, masyarakat dan aktor Lainnya. Implikasi yang demikian tentu saja

pada akhirnya akan sangat menentukan corak dan ragam dalam penyelengaraan

Pemerintahan dan sebuah Negara, termasuk Indonesia. Corak dan ragam tersebut

akan sangat ditentukan oleh kondisi lokal yang ada di Negara tersebut, dalam artian

sejauhmana Administrasi Publik di Negara tersebut telah menyesuaikan diri dengan PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

1

Page 3: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

perkembangan paradigma yang ada; serta sejauhmana penyesuaian tersebut

dilakukan dengan memperhatikan konteks lokal dan permasalahan yang ada di

Negara tersebut.

Perkembangan ilmu Administrasi Publik ditandai dengan bergesernya

paradigma dalam Administrasi Publik. Kita mengetahui paling tidak ada tiga

paradigma yang telah dan akan sedang berlangsung dalam Administrasi Publik;

yaltu (1) Classic Public Adininistrastion, (2) New Public Management, dan (3) Good

Governance and the new public services. Perubahan paradigma dalam Ilmu

Administrasi Publik tersebut menuntut perubahan kurikulum dan materi pengajaran

pada pendidikan tinggi.

1. Paradigma Administrasi Publik 1 .1. Administrasi Publik Model Kiasik (Classici Old Public Administration)

a. Konsep yang digunakan Dalam pandangan klasik, Administrasi Publik seringkali dilihat sebagai

seperangkat Institusi Negara, proses, prosedur, sistem dan struktur organisasi, serta

praktek dan periilaku untuk mengelola urusan-urusan Publik dalam rangka melayani

kepentingan Publik (Econoinic and Social Council UN, 2004). Sebagai organisasi

birokrasi, Administrasi Publik menurut ESC-UN (2004) bekerja melalui seperangkat

aturan dengan legitimasi, delegasi, kewenangan rasional legal, keahlian, tidak berat

sebelah, terus menerus, cepat dan akurat:, dapat diprediksi, memiliki standar,

integnitas dan profesionalisme dalam rangka memuaskan kepentingan masyarakat

umum. Dengan demikian, Administrasi Publik sebagai sebuah instrumen Negara

diharapkan untuk menyediakan basis fundamental bagi perkembangan manusia dan

rasa aman, termasuk di dalamnya kebebasan individu, perlindungan akan kehidupan

dan kepemilikan, keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, stabilitas, dan

resolusi konflik secara damai baik dalam mengalokasikan atau mendistribusikan

surnberdaya maupun dalam hal-hal lalnnya (Econoinic and Social Council UN, PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

2

Page 4: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

2004). Dengan kata lain, Administrasi Negara yang efektif harus ada untuk

menjamin keberlanjutan aturan hukum (Econoinic and SociaL CounciL UN, 2004).

Sehigga dapat dikatakan bahwa Administrasi Publik model klasik ini

cenderung menggunakan pendekatan yang legalistik.

Studi Administrasi Publik pada awalnya tentu saja tidak melupakan kontribusi

Woodrow Wilson (1887) dalam “A Study of Administration”. Wilson secara tegas

berkeinginan mengatakan bahwa harus terdapat pemisahan antara politik dan

Administrasi. Politik “who should maka Law and what the law should be”. Sedangkan

Administrasi “ how Law should be administered”. Kajian yang sama dilakukan oleh

Frank J. Goodnow (1900) dalam “Politic and Administration: A Study in Government,

yang memandang agar Administrasi bebas dan pengaruh politik, meskipun

Administrasi membantu dalam eksekusi kebijakan/Keputusan politik.

Paradigma Administrasi Publik model klasik juga dapat dilihat melalui model

“old chesnuts” dari Peters (1996 dan 2001), dimana Administrasi Publik berdasarkan

pada Pegawai Negeri yang politis dan terinstitusionalisasi; organisasi yang hirarkhis

dan berdasarkan peraturan; penugasan yang permanen dan stabil; banyaknya

pengaturan internal; serta menghasilkan keluaran yang seragam (lihat dalam Oluwu,

2002 dan Frederickson, 2004). Dalam hal ini kharakter Old Public Administration

dicirikan oleh kegiatan pemèrintah yang terfokus pada pemberian pelayanan kepada

masyarakat yang dilakukan oleh administrator Publik yang akuntabel dan

bertanggungjawab secara demokratis kepada elected officiaL. Nilai dasar utama

yang diperjuangkan dalam Old Public Administration adalah efisiensi dan

rasionalitas sebagai sebuah sistem tertutup. Fungsi administrator Publik

didefinisikan sebagai planning, organizing, staffing,

directig, coordinating dan budgeting.

b. Kritik terhadap model kiasik

PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

3

Page 5: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

Kritik yang ditujukan terhadap Administrasi Publik model klasik tersebut juga

dikaitkan dengan karakteristik dan Administrasi Publik yang dianggap inter Qua, red tape, lamban, tidak sensltif terhadap kebutuhari masyarakat, penggunaan

sumberdaya Publik yang sia-sia akibat hanya berfokus pada proses dan prosedur

dibandingkan kepada hasil, sehingga pada akhirnya menyebabkan munculnya

pandangan negatif dan masyarakat yang menganggap Administrasi Publik sebagai

beban besar para pembayar pajak (Econoinic and SociaL Council UN, 2004).

Kritik terhadap Administrasi Publik model kiasik juga dapat dilihat dalam

kaitannya dengan keberadaan konsep “Birokrasi Ideal” dan Weber. Terdapat

setidaknya 2 (dua) titik kritis terhadap Birokrasi Weberian tersebut (Prasojo, 2003), yakni: pertama, dalam hubungan antara masyarakat dan negara, implementasi

birokrasi ditandai dengan meningkatnya intensitas perundang-undangan dan juga

kompleksitas peraturan; kedua, struktur birokrasi dalam hubungannya dengan

masyarakat seringkali dikritisi sebagai` penyebab menjamurnya meja-meja

pelayanan sekaligus menjadi penyebab jauhnya birokrasi dan rakyat. Peningkatan

intensitas dianggap memiliki resiko dimana pada akhirnya akan menyebabkan

intervensi negara yang akan menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat dan

pada akhirnya menyebabkan biaya penyelenggaraan birokrasi menjadi sangat

mahal (Prasojo, 2003). Kritik lainnya adatah bahwa Administrasi Publik sebagai

sistem yang tertutup dengan pendekatan hirakis yang top down dan ukuran kinerja

yang hanya berbasis pada efisiensi bukan responsiveness. Itu sebabnya birokrasi

menjadi lamban dan kurang responsif dengan perubahan dan kebutuhan

masyarakat. Kritik-kritik sebagaimana tersebut di atas kemudian menyebabkan

dukungan bagi adanya pembaharuan dalam Administrasi Publik.

2. Gelombang Pertama Pembaharuan: 2.1. Progressive Era Public Administration (PPA)

Dalam perkembangan paradigma Administrasi Publik, di negara-negara

industri maju, pembaharuan terhadap Administrasi Publik [ama metiputi du.a PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

4

Page 6: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

gelombang reformasi yang radikat. Gelombang pertama datam Administrasi Publik

disebut dengan Progressive Era Public Administration (PPA) (Wallis, DoUery, McLaughlin, 2007). Gelombang pertama perbaharuan ini berupaya meningkatkan

profesionalisme pelayanan publik melalui jaminan seleksi dan promosi dalam

birokrasi yang berbasis merit dan bukan patronase, berdasarkan kepada hukum dan

peraturan bukan pada diskresi yang tidak terbatas, pelaksanaan pelayanan publik

yang berbasis impersonalitas, prosedur modernisasi dalam sebuah transformasi

yang sangat cepat dan mengambil tempat di produksi ekonomi negara-negara

industri maju (Hood, 1994).

2.2. New public Management (NPM)

a. Konsep yang digunakanDari banyak kasus yang ada, NPM dianggap telah banyak berbuat untuk

menggoyang organisasi publik yang tidur dan melayani dirinya sendiri melalui

penggunaan ide-ide dari sektor privat (Oluwu, 2002). NPM menyediakan banyak

pilihan untuk mencoba mencapai biaya yang efektif dalam penyampaian barang

publik seperti adanya organisasi yang terpisah untuk kebijakan dan implementasi,

kontrak kinerja, pasar internal, sub kontrak dan metode lainnya (Oluwu, 2002). NPM

memiliki fokus yang kuat terhadap organisasi internalnya (Oluwu, 2002). Dalam

bahasa penulis, NPM berusaha untuk memperbaiki kinerja organisasi sektor publik

dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor privat dan melalui

mekanisme pasar. Pada dasarnya hal yang baru dalam NPM (what is new public

management) adalah mereformasi paradigma administrasi publik lama yang

berbasis traditional ruled based, authority driven process dengan pendekatan baru

yang berbasis market-based dan compettition driven based.

Terdapat sejumlah prinsip dasar dari NPM berdasarkan pendapat dari

sejumlah ahli sebagaimana uraian berikut (Hoods 1991 dan Owens 1998 dalam

PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

5

Page 7: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

Oluwu, 2002; serta Borins and Warrington 1996 dalam Samaratunge and

Bennington, 2002).

* Penanganan oleh manajemen profesonaL.

* Keberadaan standar dan ukuran kinerja.

* Penekanan pada pengawasan keluaran dan manajenien wirausaha.

* Kompetisi dalam pelayanan Publik.

* Penekanan pada gaya sektor privat dalam praktek manajemen.

* Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan penghematan.

* Penekanan terhadap peran dan manajer Publik dalam menyediakan pelayanan

yang berkualitas tinggi

* Mengadvokasi otonoini manajerial dengan mengurangi pengawasan peran

lembaga pusat

* Tuntutan, pengukuran dan penghargaan terhadap kinerja individu dan

organinasi.

* Menyadari pentingnya penyediaan sumberdaya manusia dan teknologi yang

dibutuhkan manajer dalam memenuhi target kinerjanya.

* Menjaga penerimaan terhadap kompetisi dan wawasan yang terbuka menenai

bagaimana tujuan Publik harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah.

Beberapa prinsip yang dikembangkan oteh para ahli Administrasi Publik

tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mencapai ` dalam banyak hal, Publik

seringkati tidak ditibatkan untuk berpartisipasi dalam menentukan, meencanakan,

mengawasi dan mengevaluasi tindakan-tindakan yang diambiL untuk dapat

menjarnin bahwa Publik tetap menjadi pusat dan tindakan-tindakan pemeritah. Lebih

jauh, Drechsler (2005) mengingatkan bahwa rnenganggap masyarakat hanya

sebagai konsumen semata menyebabkan masyarakat dijauhkan dan haknya untuk

berpartisipasi.

Kritik Lain dikemukakan oleh Janet Denhardt dan Robert Denhardt datam

bukunya “The New Public Services”. Menurut Denhardt dan Denhardt warga PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

6

Page 8: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

seharusnya melayani warga masyarakat bukan pelanggan (service citizen, not

customers), mengutamakan kepentingan Publik bukan private (seek the pubtic

interest), lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan (value citizenship

over entrepreneurship, melayani daripada mengendatikan (serve rather than steer),

dan menghargai orang bukan semata-mata karena produktivitasnya (value people,

not just productivity).

C.3. Kritik terhadap NPMPelaksanaan NPM bukanlah tanpa kritik. Terdapat sejumlah hal yang

dianggap sebagai kelemahan dari NPM, seperti yang dinyatakan oleh Oluwu (2002).

Menurut OLuwu, ketika Administrasi Pubtik berusaha memaharni pesan yang

ditawarkan oleh pendekatan pasar maka permasalahan yang muncul ada1ah terkait

dengan pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara manajemen sektor publik

dengan sektor privat dalam mengimplementasikan NPM. Setain itu, terdapat

sejumlah pertanyaan lain yang mengemuka mengenai validitas empirik dan NPM

dalam hal klaimnya terhadap manajemen sektor privat yang dianggap ideal untuk

sektor publik. Terdapat sejumlah pertentangan antara klaim datam NPM terhadap

kondisi yang ada di sektor publik. Model usahawan seringkali dapat mengurangi

esensi dan nilai-nilai demokratis seperti keaditan, peradilan, keterwakitan dan

partisipasi. Hal ini menurut ESC UN (2004) dakibatkan oleh adanya perbedaan

besar antara kekuatan pasar dengan kepentingari publik, dan kekuatan pasar ini

tidak selalu dapat memenuhi apa yang menjadi kepentingan publik. Bahkan dalam

banyak hal, publik seringkali tidak dilibatkan untuk berpartisipasi dalam menentukan,

merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi tindakan-tindakan yang diambil untuk

dapat menjamin bahwa publik tetap menjadi pusat dan tindakan-tindakan pemeritah.

Lebih jauh, Drechster (2005) mengingatkan bahwa rnenganggap masyarakat hanya

sebagai konsumen semata menyebabkan masyarakat dijauhkan dan haknya untuk

berpartisipasi.

PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

7

Page 9: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

Kritik lain dikemukakan oleh Janet Denhardt dan Robert Denhardt dalam

bukunya “The New Public Services”. Menurut Denhardt dan Denhardt warga

seharusnya metayani warga masyarakat bukan pelanggan (service citizen, not

customers), mengutamakan kepentingan publik bukan private (seek the public

interest), lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan (value citizenship

over entrepreneurship, melayani daripada mengendatikan (serve rather than steer),

dan menghargai orang bukan semata-mata karena produktivitasnya (value people,

not just productivity).

3. The New Governance: Membangun Jejaring antara Pemerintah dengan Aktor Iainnya

Pengertian dan good governance dapat dilihat dan pemahaman yang dimiliki

baik oleh IMF maupun World Bank yang melihat Good Governance sebagai sebuah

cara untuk memperkuat “kerangka kerja institusional dan pemerintah” (Bappenas,

2002). Hal ini menurut mereka berarti bagaimana memperkuat aturan hukum dan

prediktibilitas serta imparsialitas dan penegakannya (Bappenas, 2002). ini juga

berarti mencabut akar dan korupsi dan aktivitas-aktivitas rent seeking, yang dapat

dilakukan melal.ui transparansi din aliran informasi serta menjamin bahwa informasi

mengenal kebijakan dan kinerja dan institusi pemerintah dikumpulkan dan diberikan

kepada masyarakat secara memadai sehingga masyarakat dapat memonitor dan

mengawasi manajemen dan dana yang berasal. dan masyarakat (Bappenas, 2002).

Pengertian ml sejatan dengan endapat Bovaird and Loffler (2003) yang rnengatakán

bahwa good governance mengusung sejumlah isu seerti: ketenlibtan stokeholder; cransparansi; agenda kesetaraan (gender, etnik, usia, agama, dan Lainnya); etika

dan perilaku jujur; akuntabititas; serta keberlanjutan.

Paradigma The New Governance menitikberatkan pada nilai-nilai yang

menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapain tujuan nasional dan keadilan

sosial. Paradigma the new Governance lahir untuk memberikan keseimbangan PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

8

Page 10: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

antara kuatnya semangat pnivat di dalam Publik sektor dengan peran masyarakat

dalam pembangunan dan pelayanan Publik. Karya terakhir yang memperkuat

paradigma the new governance adalah The New Public Sevices Serving rather than

steering (Denhardt and Denhardt, 2002). Denhardt dan Denhardt mengajukan kritik

yang keras terhadap paradigma The New Pubtic Management yang dianggapnya

[ebih mengedepankan pasar dalarn pengetotaan sektor Publik.

B. ISU-ISU ADMINISTRASI PUBLIK KONTEMPORERBerdasarkan pembahasan terhadap paradigma yang berkembang dalam

Administrasi Publik, maka terdapat sejumlah isu yang dapat dijelaskan sesual

dengan perkembangan kekinian (Zeitgeist). Isu-isu ini penting untuk segera

direspons oleh para akademisi dan praktisi administrasi Publik dalam pendidikan

tinggi administrasi Publik.

1. Reformasi AdministrasiDi kebanyakan negara-negara berkembang yang sudah mengalami transformasi

ke negara maju, reformasi administrasi negara merupakan langkah awal dan

prioritas dalam pembangunan. Administrasi negara menjadi sektor

pembangunan (administrative Development) sekaligus menjadi instrumen

penting pembangunan (Development Ac’ininistration). Reformasi administrasi

negara di negara-negara tersebut pada umumnya dilakukan melalui dua strategi

yaitu; (1) merevitalisasi kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan yang menjadi

motor penggerak reformasi Administrasi, dan (2) menata kembali sistem

administrasi negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia (PNS)

serta retasi antara negara dan masyarakat.

Isu reformasi administrasi ini sejalan dengan upaya untuk melakukan

modernisasi administrasi pemerintahan. Belajar dan pengataman beberapa

negara, maka kunci dari keberhasilan pembangunan bangsa adalah bagaimana

merevitalisasi administrasi negara. Sebagai contoh milsalnyaa Korea Selatan PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

9

Page 11: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

yang telah melakukan reposisi dan revitalisasi peran administrasi negara sejak

tahun 1980-an. Beberapa reformasi yang dilakukan pada saat itu adalah melalui

civil servant ethics act pada tahun 1981, civil servant property registration, civil servant gifts control, civil servant consciuosness reform movement, dan social purification movement (Hwang, 2004) Pada masa pemerintahan Rho Tae Woo

tahun 1988, reformasi administrasi negara diperkuat melalui deregutasi dan

simplifikasi prosedur, restrukturisasi pemerintah pusat dan penguatan peran

komisi reformasi administrasi. Semua usaha Korea Setatan untuk merevitatisasi

administrasi negara tidaklah sia-sia, karena hasilnya adalah efisiensi dan

terciptanya Administrasi negara yang profesional, bersih dan berwibawa,

Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan

efonnasi birokrasi adal.ah: (1) Modernisasi Manajemen Kepegawaian, (2)

Restrukturisasi, downsizing dan iightsizing, perubahan manajemen dan

organsasi (3) Rekayasa Proses Administrasi Pemerintahan, (3) Anggaran

berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, (4) serta hubungan-

hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat datam pembangunn dan

pemerintahan.

Dalam konteks praktek pemerintahan di Indonesia, isu reformasi birokrasi ini

menjadi sangat retevan utamanya datam mempercepat krisis multidimensi yang

belum selesai. Sistem Birokrasi di Indonesia yang menjadi pilar pelayanan Publik

menghadapi masalah yang sangat fundamental. Pertama, sebagai fakta sejarah

bangsa sistem administrasi yang sekarang diterapkan. adalah peninggalan

pemerintah kotonial. yang juga memiliki dasar-dasar hukum dan kepentingan

kolonial. Struktur, norma, nilai dan regulasi yang ada masih berorientasi pada

pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan Hak Sipil. warga

negara (lihot Thoha: 2003). Tidak mengherankan jika struktur dan proses yang

dibangun merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku

masyarakat, bukan sebaliknya untuk mengatur pemerintah dalam tugas

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi utama administrasi negara PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

10

Page 12: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

dengan paham kolonial tersebut adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan

mengontrol perilaku individu.

Ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan perubahan struktur, norma, nilai

dan regulasi yang berorientasi kolonial tersebut telah menyebabkan gagalnya

upaya untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kualitas dan kinerja

birokrasi dalam memberikan pelayanan Publik masih jauh dan harapan. Masih

belum tercipta budaya pelayanan Publik yang berorientasi kepada kebutuhan

pelanggan (service delivery culture). Sebaiknya, yang terbentuk adalah obsesi

para birokrat dan politisi untuk menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan

hasrat dan kekuasaan (power culture). Dalam kultur yang demikian, korups,

kolusi dan nepotisme menjadi hal yang umum, sehingga kualitas pelayanan dan

pemerintahan. seringkali terabaikan.

Dalam kaitan dengan reformasi birokrasi di Indonesia, maka isu-isu yang terkait

dengan dengan reformasi birokrasi dalam kerangka tecritik dan perbandingan

dengan negara lain harus menjadi baian yang tidak terpisahkan kurikulum.

Ketiadaan komitmen dan paradigma tentang peran, kedudukan dan fungsi

administrasi negara dalam pembangunan negara telah menjadi penyebab

reformasi birokrasi di Indonesia tidak memiliki visi, kehilangan ruh dan berjalan

sangat sporadis. Sampai sekarang tidak terlihat bentuk atau grand design yang

diinginkan dalam rangka reformasi birokrasi, tidak adanya kemauan potitik dan

pemerintah. Semua bentuk reformasi yang dijalankan di negara lain diadopsi

tanpa satu tujuan yang terkait dan terintegrasi.

Ketidakpahaman ini telah menyebabkan tidak saja gagalnya program

pembangunan, tetapi juga marjinalisasi peningkatan kapasitas administrasi

negara sebagai agen pembangunan.

2. Desentralisasi Isu lain yang berkembang secara teoritik dan praktek dalam administrasi Publik

adalah desentralisasi. Perkembangan isu desentralisasi ini terkait dengan PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

11

Page 13: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

bantuan-bantuan negara asing dan lembaga-lembaga donor untuk memperkuat

proses demokratisasi. Sejatinya isu ini berkembang sudah .sejak lama

bersamaan dengan mengalirnya dana bantuan donor ke negara-negara

berkembangan. Meskipun demikian, pada saat ini isu tersebut semakin kuat dan

dirasakan perlu dalam konteks Indonesia. Terlebih bahwa hubungan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sesuatu yang dinamis dan tidak

berada dalam ruang yang vacum.

Pasang surut hubungan antara Pusat dan Daerah, sejatinya selalu

mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (lihat Mackie, 1980:671). Bahkan sejak kita merdeka, berbagai gerakan separatis yang muncul

di daerah seperti PRRI dan Pernesta juga sangat terkait dengan aspek vertical

distribution of power. Pergolakan tersebut merupakan reaksi terhadap kekuatan

sentripetal yang berlebihan dalam penyelenggaraan negara (Hoessein, 1995:12). Pasca jatuhnya Soeharto tahun 1998, hubungan antara Pusat dan Daerah

memiliki ancaman sekaligus harapan. Menjadi ancaman karena berbagai

tuntutan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa semakin besar. Gerakan

sentrifugal masih sangat dirasakan, bahkan dalam MOU Helsinki yang

menghasilkan UU Pemerintahan Aceh (Prasojo, 2005:22). Efek domino

gerakan sentrifugal ini menurut saya tidak berhenti, melainkan akan terus

berlanjut sampai ditemukannya titik keseimbangan baru antara pusat dan

daerah. Pada sisi lainnya, pasca kejatuhan Soeharto juga memberikan harapan

pada kemungkinan terjadinya perubahan huhungan kekuasaan antara Pusat dan

Daerah. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999, yang tetah

direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua UU

ini secara radikal telah merubah corak hubungan antara Pusat dan Daerah di

Indonesia. Dalam perspektif politik, UU No. 22 tahun 1999 dapat dikatakan

berhasil. meredam gerakan sentrifugal yang terjadi di daerah.

Desentratisasi yang merupakan refleksi hubungan antara pusat dan daerah terus

akan bergulir dalam proses demokratisasi. Administrasi Publik berperan penting PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

12

Page 14: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

untuk ikut menentukan konstruksi hubungan pusat dan daerah di Indonesia, juga

ikut membangun kapasitas pemerintahan daerah. Karena isu ini bukan isu

sesaat tetapi isu yang terus dan akan berlanjut dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Dalam isu ini terkandung substansi yang sangat luas terutama untuk

mencipatkan pemerintahan yang efisien dan efektif, juga untuk meriingkatkan

proses demokrasi di tingkat lokal.

Hasil penelitian di lapangan terhadap 14 kabupaten dan kota juga propinsi yang

dilakukan penulis menunjukkan banyaknya ketidaksetaraan politik (political equality) antar berbagai stakeholdes dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada dasarnya ketidaksetaraan tersebut meliputi relasi antara kepala daerah dan

DPRD, ketidaksetaraan relasi antara pemerintah daerah dan masyarakat,

ketidaksetaraan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, antara KPUD,

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pilkada.. Berbagai

bentuk ketidaksetaraan tersebut telah menyebabkan sulitnya peningkatan

partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembuatan kebijakan dan

keputusan politik serta kontrol atas pengunaan resources di daerah.

Ketidaksetaraan ini menyebabkan efek berantai berupa sulitnya pencapaian local responsiveness dan local acountability dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kaitan ini administrasi Publik harus mengisi kapasitas pemerintahan

daerah untuk membangun dan menjalankan pemerintahan.

3. Kualitas Petayanan Publik

Isu yang cukup penting dan menghiasi literatur dalam administrasi Publik adalah

peningkatan kualitas pelayanan Publik. Meskipun ini terkait ini dengan reformasi

birokrasi, tetapi dalam pandangan penulis isu ini memiliki dimensi software yang

harus mendapatkan perhatian tersendiri dalam kajian administrasi Publik.

Perkembangan paradigma New Public Management telah memasukkan unsur-

unsur dan metode sektor swasta dalam sektor Publik. Hal ini misalnya dapat

dilihat dalam berbagai literatur yang terkait dengan judul-judul. buku dan seminar PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

13

Page 15: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

“Performance Management in Public Services, Building Partnership for Public

Service, E-government, Public Private Partnership, the New Public Services,

Reeinventing Government, Improved Public Service” dan berbagai judul lainnya.

Berbagai hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan kualitas

pelayanan Publik adalah bagaimana membangun semangat dan jiwa

entrepreneurship dalam pemerintahan dan serta perubahan peran negara dalam

pelayanan Publik. Improvisasi pelayanan Publik ini dilakukan antara lain melalui

rasionalisasi proses dan profesionalisasi kinerja PNS. Metode yang

dipergunakan antara lain melalui Kontrak Kinerja, Privatisasi, Kemitraan Publik

dan swasta, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan

Publik. Berbagai strategi pelayanan Publik telah menjadi alternatif antara lain

dengan apa yang disebut Market Oriented Enabling Authority, Communitas

Enhler Authority, Residual Enabler Authority clan atau metode (ama TraditionaL

Bureacucratic Control Authority.

Dalam konteks kebijakan internasional, Indonesia tetah meratifikasi

Covenant Ecosob sebagai jaininan legal dalam pemberian pelayanan Publik

kepada masyarakat. Disamping itu, saat ini Kementrian Pendayagunaan

Aparatur Negara juga sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

Pelayanan Publik yang sebentar lagi akan dibahas di DPR.

Meskipun demikian, praktek New Public Management yang berupaya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan Publik tidaklah tanpa kritik. Denhardt and

Denhardt, Juga Georger Frederickson mengingatkan hilangnya kharakter

keseteraan dalam pelayanan Publik. Dimana masyarakat yang berstatus sosial

ekonomi rendah seringkali secara mudah terabaikan. Dalam kaitan ini perlu juga

kalangan akademisi public administration memberikan formula yang lebih

konstektual denqan kondisi Indonesia.

PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

14

Page 16: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

4. Good Governance Sesuai dengan perkembangan paradigma Good Governance dalam

Administrasi Publik maka, isu Governance menjadi kunci pembahasan daam

administrasi Publik. Hal ini terkait dengan upaya untuk menciptakan akses

partisipasi masyarakat dalam pelayanan Publik dan penyelenggaraan

pemerintahan. Penguatan partisipasi ini bertujuan untuk meningkatkan efek lain

berupa akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, pelayanan dan

pembangunan.

Dalam konteks ini Governance diartikan sebagai suatu hubungan yang interakti.

dan berbasis pertukaran informasi antara berbagai pemangku kepentingan

dalam pemerintahan. Pemerintah bukanlah satu-satunya pemangku kepentingan

pemerintahan, melainkan juga harus melibatkan masyarakat dan kelompok-

kelompok kepentingan lainnya. Penguatan partisipasi dilakukan melalui antara

lain apa yang disebut dengar Citizen’s Charter dan Complain Mechanism.

Melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan Publik pemerintah

harus memiliki kinerja dan orientasi pemenuhan hak-hal. sipil masyarakat. Dan

melalui mekanisme pengaduan, masyarakat dapat menyampaikan keberatan-

keberatan dan masukan terhadap kinerja pemerintah. Dalam hal ini Kementrian

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tengah mempersiapkan Rancangan

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan penguatan

terhadap kedudukan pemerintah.

5. Globalisasi dan Iniltenium Development Goals dan ECOSOB isu lain yang merupakan faktor eksternal adalah menguatnya globalisasi dan

regionalisasi. Hal ini antara lain menyebabkan berkurangnya peran dan otoritas

negara dalam pembuatan kebijakan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang. dibuat

oleh pemerintah harus memperhatikan covenant, prinsip-prinsip dan

kesepakatan internasional lainnya yang telah diratifikasi. Termasuk dalam hal ini

adalah misalnya perjanjian perdagangan internasional, WTO, perjanjian PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

15

Page 17: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

internasional tentang pemberantasan korupsi, dan covenant ECOSOB.

Perkembangan lainnya adalah pencanangan millenium Development Goals yang

harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam MDGs ini pemerintah harus memberikan

penguatan kepada masyarakat untuk lepas dari kemiskinan struktural yang

terjadi. Dengan demikian isi ini juga akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan

yang akan dibuat oleh pemerintah.

6. Kebijakan Publik Yang juga menjadi isu dalam administrasi publik adalah terkait dengan proses

penyusunan kebijakan Publik yang harus semakin baik dan kondusif bagi

pelayanan, pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini terkait dengan

proses penyusunan kebijakan yang semakin partisipatif dengan berbagai

pendekatan. Masyarakat sebagai penerima kebijakan harus menjadi aktor yang

aktif dalam kebijakan publik. Pada sisi lainnya, isu ini juga terkait dengan proses

potitik yang terjadi di Parlemen dalam kaitanya dengan Pemerintahan.

Perubahan sistem parlementer ke sistem presidensial di Indonesia memberikan

tantangan tersendiri dalam kebijakan Publik. Hal ini karena sistem birokrasi yang

masih terkooptasi dengan politik, proses political merit system yang belum

terbangun, dan sistem multi party. Respon administrasi Publik terhadap

perubahan sistem politik dalam kebijakan Publik harus semakin rasional dan

profesional.

Untuk memperkuat proses pembuatan kebijakan Publik perlu kirang

dikembangkan metode/toots yang aplikatif. Misalnya pemanfaatan software-

software kebijakan Publik yang dapat merasionalisasi secara kuntitatif.

Penguasaan metode decision support system (seperti AHP dan System

Dynainic) harus dikuasai dalam oleh para pembuat kebijakan. Termasuk adalah

penguasaan metode system thinking dan system dynainic untuk memperkuat

proses pembuatan keputusan. Perkembangan baru seperti knowledge

management harus menjadi kurikulum dalam administrasi Publik. PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

16

Page 18: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

7. Hukum Administrasi Negara Isu lainnya yang relevan dengan kajian administrasi Publik adalah Hukum

Administrasi Negara. Kedua bidang ilmu ini sejatinya memiliki hubungan yang

sangat dekat sebagaimana telah menjadi tradisi dalam administrasi publik di

negara-negara Eropa Kontinental. Sulitnya melakukan reformasi dalam

administrasi Publik disebabkan juga oleh lemahnya integrasi antara Administrasi

Publik dengan Hukum Administrasi Negara.

Padahal perubahan Administrsi Publik juga membutuhkan perubahan perangkat

keras Hukum Administrasi Negara. Para ilmuwan administrasi Publik generasi

kedua dan ketiga di Indonesia kurang memahami konteks hukum administrasi

negara. Hal ini berbeda dengan ilmuwan administrasi Publik generasi pertama

seperti Prof. Prajudi Atmosudirdjo. Oleh karena itu, sudah saatnya memikirkan

kembali perubahan kurikulum administrasi Publik yang berorientasi juga pada

kajian Hukum Administrasi Negara dalam kaitannya dengan studi administrasi

Publik.

C. NEGARA, PEMERINTAH DA ADMINISTRASI NEGARA

Administrasi Publik di Indonesia mengalami persoalan krusial karena sulitnya

memisahkan antara negara (Stoat), pemerintah (Regierung) dan Administrasi Publik (Verwaltung). Di Indonesia ketiganya seakan-akan bersatu sehingga sulit

rnembedakan secara benar penggunaan dan fungsi negara, pemerintah dan

administrasi. Kajian pemisahan unsur-unsur negara ini kurang mendapatkan

perhatian sehingga seringkali pekerjaan administrasi Publik dengan mudah

diintervensi oleh pemerintah.

Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus kepala

administrasi. Tetapi fungsi ini harus dapat dipisahkan dengan baik, karena negara

adalah bukan hanya pémerintah. Demikian pula pemerintah yang dipilih secara

demokratis dan administrasi Publik yang diangkat dan bekerja berdasarkan Undang-PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

17

Page 19: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

undang harus terdapat pembagian fungsi dan peran yang tegas. Tentu saja dalam

pengertian yang luas ruang linkup kajian administrasi Publik dapat meliputi negara,

pemerintah dan administrasi Publik. Tetapi dalam kehidupan praktek administrasi

Publik perlu dipikirkan upaya untuk mempertegas garis batas antara negara,

pemerintah dan administrasi Publik. Beban berat administrasi Publik untuk

melaksanakan keputusan-keputusan politik seringkali disebabkan oleh tidak

tegasnya garis antara negara, pemerintah dan masyarakat.

D. PENUTUP Ilmu administrasi Publik telah mengalami perkembangan yang terus-

menerus. Peruhahan tersebut terjadi baik pada lokus dan fokus. Apakah pendidikan

tinggi di Indonesia telah merespon perubaan tersebut dataran kurikulum dan metode

pembelajaran. Apakah administrasi Publik telah berkontribusi dalam penyelesaian

masalah-masalah adminsitrasi Publik dan juga masalah-masalah negara dan

bangsa yang tengah terjadi. Dalam pandangan penulis, kontribusi ilmu administrasi

Publik masih belum optimal dalam menyelesaikan masalah bangsa dan negara ini.

Hal ini dapat terjadi karena dua hal (1) Kurikulum dan metode pembelajaran Ilmu

administrasi Publik yang belum responsif terhadap perubahan lingkungan, (2)

pengembangan diri dan jaringan yang belum optimal dan kalangan ilmuwan, alumni

dan praktisi administrasi Publik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAPPENAS, 2002, Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat, Jakarta: Sekretariat Pengembangan Public Good Governance BAPPENAS

___________—, 2005, Penerapan Tata Kepemerintahan yang Balk: Good Public Governance in Brief, Jakarta: Sekretariat Pengembangan Keijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Balk BAPPENAS

Bovaird, Tony and Elke Loffler (Eds.), 2003, Public Management and Governance, New York: Routledge

PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

18

Page 20: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

Denhardt, Robert B, 2002, The New Public Service. Serving, not Steering, M.E. Sharpe, New York.

Drechsler, Wolfgang, 2005, “The Rise and Deinise of the New Public Management”, post-autistic econoinics review, Issue No. 33, Available Online: http: / /www. paecon. net! PAEReview/issue33/ Drechsler33.htm [6 November 2006]

Dwiyanto, Agus, dkk, 2003, Reformasi Tata Pemeriritahari don Otorioini Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Econoinic and Social Council United Nations, 2004, “Revitalizing public administration as a strategic action for sustainable human development: an overview”, Report of the Secretariat, Available Online: http://unpani - un.orintradoc/groups/public/documents/un/ypn01 51 05.pdf [6 November 2006]

Ewalt, Jop Ann G, 2001, “Theories of Governance and New Public Management: Links to Understanding Welfare Policy Implementation”, paper prepared for presentation at the Annual Conference of the American Society for Public Administration, Available Online: http://unpan1 .un.org/intradoc/groups/pubtic/documents/ASPA/ UN 00563.pdf [6 November 2006]

Fredcrickson, H. George, 2004, “Whatever Happened to Public Administration Governance, Governance Everywhere”, Working Paper, QU/GOV/ 3/2004, Institute of Governance Public Policy and Social Research, Queen’s University, Available Online: http://www.governance.gub.ac.uk/bp200pdf [6 November 2006]

Hood, C., 1994, Explaining Econoinic Policy Reversals, Buckingham, Open University Press.

Notan, Brndan C (Editor), 2001, Public Sector Reform: An International PerspEctive, Hampshire: Palgrave MacInillan

Oliver, Dawn arid Gavin Drewry, 1996, Public Service Reforms: Issues of Accountability and Public Law, London: Pinter

PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

19

Page 21: PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI - Pasca … · Web viewDan Isu-Isu Kontemporer Administrasi Negara di Indonesia Oleh : PROF. DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI PROGRAM

Oluwu, Dele, 2002, “Introduction New Public Management: An African Reform Paradigm?”, Africa Development, Vol. XXVII, No. 3 Et 4, Availabt Online: http://www. codesria. org/Links / Publications/ ad304/oLowipf [6 November 2006]

Pollitt, Christopher and Geert Bouckaert, 2000, Public Management Reform: A Comparative Analysis, Oxford: Oxford University Press

Prasojo, Eko, 2003, “Agenda Politik dan Pemerintahan di Indonesia: Desentratisasi Pobtik, Reformasi Birokrasi dan Good Governance”, Bisnis & Birokrasi, Vol. XI, No.1, Januari

Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan dan Azwar Hasan, 2004, Ref ormasi Birokrasi dalom Praktek: Kasus di Kabupaten Jembrana, Depok: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota

Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum and Teguh Kurniawan, 2006, Desentralisasi a Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural, Depok: Departemen Itmu Administrasi FISIP UI

Samaratunge, Ramanie and Lynne Bennington, 2002, “New Public Management: Challenge for Sri Lanka”, Asian Journal of Public Administration, Vol. 24, No, 1, June, Available Online:http:// unpani.un.org/ intradoc/groupsfpJbLic/ documents/ ApCITy/UNPAN/020779.pdf [6 November 2006]

Shafritz, Jay M and Albert C Hyde (Eds.), 1997, Classics of Public Administration, Fourth Edition, Fort Worth: Hartcourt Brace College PubLishers. Wallis, Joe L., Dollery, Brian, Mcloughlin, Linda, 2007, Reform and Leadership in the Public Sector, Edward Elgar Publishing, Massachussets.

PENGEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIADR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

20