Top of FormBottom of FormPerkembangan Hukum Islam di
Indonesia
Lorentius H. S.11010114140464Fakultas HukumUNIVERSITAS
DIPONEGOROSEMARANG
Kata Pengantar
Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,yang
telah memberikan rahmat kepada kita semua. Islam merupakan agama
mayoritas masyarakat Indonesia.Tentu suatu agama memuat
peraturan-peraturan tertentu atau juga disebut hukum.Di
Indonesia,hukum islam menjadi salah satu sumber bagi pembangunan
hukum Nasioal. Oleh karena itu dalam makalah ini saya mencoba untuk
mengemukakan mengenai sejarah perkembangan hukum islam di Indonesia
dari zaman kerajaan Islam hingga zaman reformasi.Saya mengucapkan
terima kasih atas kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan
makalah ini,karena hanya miik Tuhan lah kesempurnaan itu. Semoga
makalahh ini dapat menambah wawasan kita semua.
Semarang,12 April 2015
Lorentius H. S.
BAB I PENDAHULUAN
A.Latar BelakangIslam masuk Indonesia diikuti masuknya
kerajaan-karajaan islam. Sejak agama Islam mulai dianut oleh
penduduk Indonesia, maka dengan itu hukum islam pun mulai berlaku
dalam tata kehidupan bermasyarakat, kaidah hukum diajarkan sebaagai
pedoman kehidupan setelah terlebih dahulu mengalami
institusionalisasi dari proses interaksi sosial inilah hukum islam
mulai mangakar menjadi sistem hukum islam dalam
masyarakat.Penyebaran islam di Indonesia yang berlansung secara
bertahap menyebabkan pemberlakuan hukum islam pun mengalami
penahapan. Selain itu Masyarakat pada umunya sudah memiliki aturan
atau adat istiadat sendiri, sehingga ketika islam datang terjadi
akulturasi antara hukum islam dan hukum adat. Perkembangan hukum
islam juga dipengaruhi oleh kebijakan pemarintah yang sedang
berkuasa.Dalam makalah ini akan dibahas mengenai perkembangan hukum
islam dari masa kerajaan islam hingga masa reformasi (sekarang
ini). Dan juga akan dibahas faktor faktor yang mendukung dan
menghambat hukum islam di Indonesia.
B.Rumusan MasalahDari Latar belakang diatas, dapat ditarik
rumusan masalah:1. Bagaimana sejarah masuknya Islam dan
perkembangan hukum islam di Indonesia ?2. Bagaimana kedudukan hukum
Islam dalam sistem hukum nasional? 3. Apakah peran hukum Islam
dalam pembinaan hukum nasional?
C.Tujuan1. Mengetahui sejarah masuknya islam di Indonesia dan
perkembangan hukum islam di Indonesia2. Mengetahui Faktor-faktor
yang mempengaruhi perkembangan hukum islam di Indonesia.
BAB II PEMBAHASAN
1. SEJARAH ISLAM MASUK KE INDONESIAPada abad 7 masehi, Islam
sudah sampai ke Nusantara. Para Dai yang datang ke Indonesia
berasal dari jazirah Arab yang sudah beradaptasi dengan bangsa
India yakni bangsa Gujarat dan ada juga yang telah beradaptasi
dengan bangsa Cina, Islam masuk dari berbagai arah salah satunya
yakni dari jalur sutera (jalur perdagangan), dakwah sehingga islam
mulai merambah di pesisir-pesisir Nusantara. Proses masuk dan
berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut Ahmad Mansur
Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah, terdapat
3 teori yaitu:- Teori Gujarat,- Teori Makkah dan- Teori
Persia.Ketiga teori tersebut di atas memberikan jawaban tentang
permasalah waktu masuknya Islam ke Indonesia, asal negara dan
tentang pelaku penyebar atau pembawa agama Islam ke Nusantara.
Untuk mengetahui lebih jauh dari teori-teori tersebut, simak uraian
materi berikut ini:
1. Teori GujaratTeori berpendapat bahwa agama Islam masuk ke
Indonesia pada abad 13 dan pembawanya berasal dari Gujarat
(Cambay), India. Dasar dari teori ini adalah:a. Kurangnya fakta
yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di
Indonesia.b. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama
melalui jalur Indonesia Cambay Timur Tengah Eropa.c. Adanya batu
nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Al Saleh tahun 1297 yang
bercorak khas Gujarat. Pendukung teori Gujarat adalah Snouck
Hurgronye, WF Stutterheim dan Bernard H.M. Vlekke. Para ahli yang
mendukung teori Gujarat, lebih memusatkan perhatiannya pada saat
timbulnya kekuasaan politik Islam yaitu adanya kerajaan Samudra
Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marcopolo dari
Venesia (Italia) yang pernah singgah di Perlak ( Perureula) tahun
1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang
memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan
ajaran Islam.
2. Teori MakkahTeori ini merupakan teori baru yang muncul
sebagai sanggahan terhadap teori lamayaitu teori Gujarat. Teori
Makkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7
dan pembawanya berasal dari Arab (Mesir). Dasar teori ini adalah:1.
Pada abad ke 7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah
terdapat perkampungan Islam (Arab); dengan pertimbangan bahwa
pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad
ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina.2. Kerajaan Samudra
Pasai menganut aliran mazhab Syafii, dimana pengaruh mazhab Syafii
terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekkah. Sedangkan
Gujarat/India adalah penganut mazhab Hanafi.3. Raja-raja Samudra
Pasai menggunakan gelar Al malik, yaitu gelar tersebut berasal dari
Mesir.Pendukung teori Makkah ini adalah Hamka, Van Leur dan T.W.
Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13
sudah berdiri kekuasaan politik Islam, jadi masuknya ke Indonesia
terjadi jauh sebelumnya yaitu abad ke 7 dan yang berperan besar
terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri.3. Teori
PersiaTeori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad 13
dan pembawanya berasal dari Persia (Iran). Dasar teori ini adalah
kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia
seperti:1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya
Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad, yang sangat di junjung oleh
orang Syiah / Islam Iran. Di Sumatra Barat peringatan tersebut
disebut dengan upacara Tabuik/Tabut. Sedangkan di pulau Jawa
ditandai dengan pembuatan bubur Syuro.2. Kesamaan ajaran Sufi yang
dianut Syaikh Siti Jennar dengan sufi dari Iran yaitu Al Hallaj.3.
Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab
untuk tandatanda bunyi Harakat.4. Ditemukannya makam Maulana Malik
Ibrahim tahun 1419 di Gresik.5. Adanya perkampungan Leren/Leran di
Giri daerah Gresik. Leren adalah nama salah satu Pendukung teori
ini yaitu Umar Amir Husen dan P.A. Hussein Jayadiningrat.Ketiga
teori tersebut, pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan
kelemahannya. Maka itu berdasarkan teori tersebut dapatlah
disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada
abad ke 7 dan mengalami perkembangannya pada abad 13. Sebagai
pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa
Persia dan Gujarat (India).
2. PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONEIAA.Hukum Islam Pada Masa
Kerajaan Islam di NusantaraHukum Islam di Indonesia sebenarnya
telah lama hidup di antara masyarakat Islam itu sendiri, hal ini
tentunya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam.
Jika dilihat sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah
membudaya kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lahirlah
kerajaan-kerajaan yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang
dianut mereka, misalkan Hindu, Budha dan disusul dengan kerajaan
Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiar agama Islam.Akar
sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli
sejarah telah dimulai pada abad pertama hijriah, atau sekitar abad
ketujuh dan kedelapan Masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam
kawasan nusantara, di kawasan utara pulau Sumatra lah yang
dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim.
Dan secara perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk
masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembanganya
komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti dengan berdirirnya
kerajaan Islam pertama sekitar abad ketiga belas yang dikenal
dengan Samudera Pasai, terletak di wilayah aceh utara.Dengan
berdirinya kerajaan Pasai itu, maka pengaruh Islam semakin menyebar
dengan berdirirnya kerajaan lainnya seperti kesultanan Malaka yang
tidak jauh dari Aceh. Selain itu ada beberapa yang ada di jawa
antara lain kesulatanan demak, mataram, dan cirebon. Kemudian di
daerah sulawesi dan maluku yang ada kerajaan gowa dan kesultanan
ternate serta tidore.Hukum islam pada masa ini merupakan sebuah
fase penting dalam sejarah hukum islam di Indonesia. Dengan adanya
kerajaan-kerajaan islam menggantikan kerajaan Hindu-Budha berarti
untuk pertama kalinya hukum islam telah ada di Indonesia sebagai
hukum positif. Hal ini terbukti dengan fakta-fakta dengan adanya
literatur-literatur fiqih yang ditulis oleh para ulama nusantara
pada abad 16 dan 17 an. Zaman para penguasa ketika itu memposisikan
hukum islam sebagi hukum Negara.Hukum Islam di berlakukan oleh
raja-raja di Indonesia dengan cara mengangkat ulama-ulama untuk
menyelesaikan sengketa. Bentuk peradilannya berbeda-beda tergantung
dengan bentuk peradilan adat. Karena palaksanaan peradilan yang
bercorak Islam dilakukan dengan cara mencampurkan (mengawinkan)
dengan bentuk peradilan Adat di Indonesia pada kerajaan-kerajaan di
jawa pada pelaksanaannya ahli hokum Islam memliki tempat yang
terhomat yang kemudian di kenal dengan sebutan penghulu di mana
tugasnya disamping sebagai ulama juga menyelesaikan perkara-perkara
perdata, perkawinan, dan kekeluargaan, proses penyelesaian
(peradilan) di selesaikan di manjid.Secara yuridis raja-raja di
Indonesia memberlakukan hukum Islam akan tetapi tidak dalam konteks
peraturan atau perundang-undangan kerajaan. Hukum islam di
berlakukan dalam kontek ijtihad ulama, permasalahan-permaslahan
yang terjadi terkadang tidak bias di selesaikan oleh
perundanga-undangan kerajaan maka terkadang di tanyakan kepada
Ulama. Saat itulah ulama melakukan ijtihad atau menyandarkan
pendapatnya kepada kitab-kitab fiqh. Dengan pola ini mazhab imam 4
syafiiI, Hanafi, Maliki, dan Hambali berkembang di Indonesia hingga
saat ini.Sistem hokum islam terus berjalan bersamaan dengan system
hokum adat di Indonesia hingga masuknya kolonialisasi yang
dilakukan oleh Negara-negar barat di Indonesia.Semula pedagang dari
Portugis, Kemudian Spayol, di susul oleh Belanda, dan Inggris.Pada
masa Kerajaan/kesultanan Islam di Nusantarahukum Islam dipraktekkan
oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan
sempurna(syumul), mencakup masalah muamalah, ahwal al-syakhsiyyah
(perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan, dan tentu saja
dalam masalah ibadah.Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri
yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam nusantar. Tidaklah
berlebihan jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan
belanda, hukum islam menjadi hukum yang positif di nusantara.Islam
menjadi pilihan bagi masyarakat karena secara teologis ajarannya
memberikan keyajinan dan kedamaian bagi penganutnya. Masyarakat
pada periode ini dengan rela dan patuh, tunduk dan mengikuti
ajaran-ajaran islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun keadaan
itu kemudian menjadi terganggu dengan datangnya kolonialisme barat
yang membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, politik bahkan
sampai misi kristenis
B. Masa Kolonial ( Abad XVIII-pertengahan abad XX )Fase ini
berlamgsung sejak Belanda secara de facto menancapkan
kolonialosmenya di Indonesia. Pada awal kedatangan bangsa Eropa,
yaitu abad 17, mereka berkepentingan mengembangkan usaha
perdagangan. Dari niat berdagang lambat laun muncul keinginan untuk
menguasai wilayah yang kaya akan rempah-rempah.Bangsa asing yang
pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, Belanda, Inggris dan
Jepang. Dari keempatnya, Belanda yang paling lama dan memberikan
pengaruh yang cukup besar dalam berbagai sistem kehidupan
masyarakat, termasuk dalam hukum islam.Sejarah perkembangan hukum
islam pada masa kolonial terbagi dalam dua periode, yaitu periode
in complexu dan periode receptie. Pereiode pertama terjadi pada
abad ke-17 higgga akhir abad 18, yaitu pada saat awal pemerintahan
Belanda. Periode ini disebut juga dengan pemberlakuan hukum Islam
sepenuhnya bagi orang Islam. Misalnya hukum keluarga Islam,
terutama yang menyangkut perkawinan dan kewarisan diaplikasikan
sepenuhnya.Bahkan pada tanggal 25 Mei 1670 Belanda memberikan
pengakuan atas kedudukan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku.
Melalui VOC, dikeluarkanlah Resolute de Indieshe Regeering yang
berisi pemberlakuan hukum waris dan perkawinan Islam pada
pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi ini dikenal dengan
nama Compendium Freijer, yang merupakan legislasi hukum Islam
pertama di Indonesia.Legislasi lainnya adalah pepakem Cirebon yang
dibuat atas usul residen Cirebon, Mr.P.C.Hosselaar. Aturan ini
merupakan kompilasi kitab hukum Jawa Kuno. Aturan ini dipakai
sebagai pedoman dalam memutuskan perkara perdata dan pidana di
wilayah Kesultanan Cirebon. Pepakem ini kemudian diadopsi oleh
Sultan Bone dan Goa untuk dijadikan undang-udang.Kebijakan adopsi
terhadap hukum Islam berlangsung hingga masa pemerintahan Gubernur
Jendral Daendels (1808-1811).hal ini tidak lepas dari peran ahli
hukum Belanda, khususnya yang menulis tenang Islam di Indonesia.
Diantaranya adalah J.E.W. van Nes, A. Meurenge,dan Lodewijk Willem
Christian van den Berg yang merupakan ahli hukum yang paling
baerjasa dalam hal ini dengan teorinya yang bernama receptio in
complexu. Dian juga mengkonsepkan Statsblaad 1882 No.152 yang
berisi ketentuan bahwa yang berlaku bagi rakyat jajahan yang
beragama Islam adalah hukum Islam. Peraturan lain yang menguatkan
berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi umat Islam adalah Reglement
of het Beleid der Regering ven Nederlandsch Indie ( RR ) yang
menegaskan bahwa bagi hakim Indonesia hendaklah memberlakukan hukum
agama dan kebiasaan penduduk Indonesia.Periode kedua ditandai
dengan munculnya kebijakan yang bersifat intervensionis terhadap
hukum Islam dan hukum adat. Masa inilah terjadi represi dan
eliminasi terhadap pemberlakuan hukum Islam. Periode ini di mulai
ketika terjadi transfer kekuasaan dari VOC kepada pemerintah
kerajaan Belanda. Pemerintah kerajaan belanda melakukan represi
terhadap hukum Islam dengan cara mengonfrontasikannya dengan hukum
adat. Kebijakan-kebijakan hukum pemerintah Belanda ditujukan untuk
meminimalisir dan mengeliminir peran hukum Islam. Pada masa ini
muncul peraturan-peratutan yang mensubordinasikan hukun Islam di
bawah Hukum adat.Upaya pertama Belanda untuk mengurangi fungsi dan
peran system hukum Islam adalah dengan memperlemah institusi
peradilannya. Pada tahun 1824 fungsi penghulu sebagai penasehat
hukum dihapus. Pada tanggal 24 Januari 1882 Belanda mengeluarkan
Stbl 1882 No.152 tentang berdirinya peradilan agama di Jawa dan
Madura. Pengadilan ini dipimpin oleh seorang penghulu dan dibantu
oleh para ulama. Berdirinya lembaga ini menjukkan adanya pengakuan
yuridis pemerintah Belanda terhadap keberadaan hukum Islam.Akibat
dari pelembagaaan peradilan Islam adalah, bahwa setiap keputusan
harus diratifikasikan kepada pengadilan umum sebelm
diimplementasikan. Hal ini jelas merugikan penghulu, karena pada
kenyataannya nasehat-nasehat dari penghulu sering dikesampingkan.
Akibatnya terjadi ketegangan antara umat Islam dengan pemerintah
kolonial. Menyadari situasi ini pada tahun 1889 dibentuk Kantor
Urusan Pribumi yang diharapkan mampu meningkatkan saling pengertian
antarapenjajah dengan masyarakat jajahan.Direktur pertama dari
kantor ini adalah Dr. Christian Snouck Hurgronje ( 1867-1936 ).
Tugas dari lembaga ini adalah memberikan advis kepada pemerintah
Belanda dalam merumuskan kebijakan terhadap umat Islam. Berdasarkan
penelitiannya Snouck menemukan metode yang menjadi dasar kebijakan
pemerintah yaitu toleransi dalam kehidupan agama dan kehati-hatian
dalam menghadapi perluasan control politik islam. Menurut Snouck,
hukum Islam baru berlaku bila diterima atau dikehendaki oleh hukum
adat. Upaya mengontrol operasionalisasi hukum Islam juga dilakukan
Belanda. Pada tahun 1929 muncul undang-undang perkawinan yang
menempatkan penghulu sebagai pejabat pemerintah yang berada di
bawah kontrol bupati. Keadaan ini memudahkan Belanda untukmenguasai
dan mengintervensi pelaksanaan hukum Islam.Pada tahun 1931 keluar
Stbl No.53 tahun 1931 yang berisi 3 hal, yaitu: (1) priesterred
akan dihapuskan dan diganti dengan pengadilan penghulu, (2)
penghulu berstatus sebagai abdi pemerintah dan mendapatkan gaji
tetap, (3) pengadilan banding akan dibentuk untuk mereview
keputusan-keputusan dari pengadilan penghulu. Namun peraturan ini
tidak pernah dilakanakan karena Belanda mengalami kesulitan
keuangan. Untuk mengobati kekecewaan uma Islam pada tahun 1937
dikeluarkan Stbl No.610 tentang pembenukan Hof voor Islamietische
Zaken atau Mahkamah Tinggi untuk menerima perkara banding. Melalui
Stlb. No. 116 tahun 1937,pemerintah memindahkan penyelesaib masalah
kewarisan dari peradilan Islam ke peradilan umum, dimana perkara
tersebut diselesaikand dengan hukm adat. Alasannya hukm Islam belum
sepenuhnya diterima oleh hukum adat. Di sini terjadi perebutan
supremasi hukum antara hukum adat yang diunggulkan Belanda dengan
hukum Islam.Reaksi pihak Islam terhadap campur tangan Belanda dalam
masalah hukum Islam banyak ditulis dalam buku dan surat kabar.
Jelas bahwa polotik hukum yang menjauhkan umat Islam dari
ketentuan-ketentuan agamanya adalah taktik Belanda untuk meneguhkan
kekusaannya di Indonesia. Apapun dilakukan Belanda untuk menguatkan
posisi hukum adar dan melemahkan hukum Islam di Indinesia.Pada masa
Jepang tidak ada perubahan substantive terhadap peradilan hukum
Islam dan hkum Isla. Jepang hanya mengubah nama lembaga peradilan
Islam dari priesterrad menjadi Sooryoo Hooin dan Pengadilan Banding
dari Hof voor Islamietsche menjadi Kaikyoo Kootoo Hooin. Di Jawa
dan Madura, lembaga ini menjalankan tugas menangani kasus-kasus
perkawinan, dan kadang member nasehat dalam bidang kewarisan.
C. Masa Kemerdekaan(1945 1998) ( Orde Lama dan Orde Baru
)Berakhirnya kolonialisme di Indonesia sekaligus juga mengakhiri
fase represi dan eliminasi terhadap pemberlakuan hukum islam.
Kedudukan hukum islam pada masa kemerdekaan mengalami kemajuan yang
berarti. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim,
tetapi bukan hal yang mudah untuk memberlakukan hukum islam di
Indonesia. Pelan tapi pasti, terjadi formatisasi terhadap hukum
islam, sebagai konsekuensi dipilihnya Pancasila sebagai Ideologi
negara.Pada fase hukum islam mengalami dua periode, yaitu periode
persuasive-source dan authoritative-source. Periode persuasive
adalah periode penerimaan hukum islam sebagai persuasive, yaitu
sumber yang terhadapnya orang harus yakin dan menerimanya. Semua
hasil sidang BPUPKI adalah sumber persuasive bagi
groundwetinterpretatie UUD 1945, sehingga Piagam Jakarta juga
merupakan persuasive-source UUD 1945. Meskipun dalam UUD 1945 tidak
dimuat tujuh kata piagam Jakarta, namun hukum islam berlaku bagi
bangsa Indonesia yang beragama islam berdasarkan pasal 29 ayat (1)
dan (2). Periode kedua, authoritative-source dimulai ketika piagam
Jakarta ditempatkan dalam dekrit presiden RI tahun 1959. Dalam
konsiderans dekrit presiden disebutkan bahwa kami berkeyakinan
bahwa piagam Jakarta bertanggal 22 juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan
adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi
tersebut. Dengan demikian dasar hukum piagam Jakarta dan UUD 1945
ditetapkan dalam satu peraturan perundangan, yaitu Dekrit Presiden.
Menurut hukum tata negara Indonesia, keduanya memiliki kedudukan
hukum yang sama.Ketentuan di atas kemudian diwujudkan dalam politik
hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960.
Ketetapan itu berbunyi bahwa penyempurnaan hukum perkawinan dan
hukum waris hendaknya juga memperhatikan faktor-faktor agama. Namun
hingga tahun 1968, batas waktu berlakunya ketetapan MPRS No.
11/MPRS/1960 tidak satupun muncul undang-undang dalam bidang hukum
perkawinan dan kewarisan.Memasuki orde baru, pembangunan nasional
dalam bidang terus diupayakan, termasuk dalam bidang hukum. Dalam
rumusan Garis Garis Besar Haluan Negara, yang merupakan haluan
pembangunan nasional, menghendaki terciptanya hukum baru Indonesia.
Hukum tersebut harus sesuai dengan cita-cita hukum pancasila dan
UUD 1945 serta mengabdi kepada kepentingan nasional. Hukum baru
Indonesia harus memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menampung dan
memasukkan hukum agama (termasuk hukum islam) sebagai unsur
utamanya. Inilah dasar yuridis bagi upaya formatisasi hukum islam
dalam hukum nasional.Formatisasi hukum islam dilakukan dengan upaya
mentransformasikan hukum islam ke dalam aturan perundangan. Dalam
peraturan perundang-undangan kedudukan hukum islam semakin jelas.
Dari sinilah kemudian muncul legislasi hukum islam yang bersifat
nasional, yaitu UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan UU No.28/1977
tentang Perwakafan Tanah Milik. Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974
menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum agama masing-masing. Dengan ketentuan ini berarti terjadi
perubahan hukum dari yang rasial etnis (masa kolonial) kepada hukum
yang berdasar keyakinan agama.Institusi peradilan islam juga
menenpati posisi yang kuat berdasarkan UU No.14/1970 tentang
kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 10 ayat (1) ditetapkan bahwa
kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan
peradilan tata usaha negara. Jenis peradilan tersebut meliputi
peradilan tingkat pertama dan tingkat pembanding. Dengan demikian
peradilan agama merupakan peradilan negara, yaitu peradilan resmi
yang dibentuk oleh pemerintah dan berlaku khusus untuk umat
islam.Keberadaan Peradilan Agama semakin jelas dengan ditetapkannya
UU No.7/1989 tentang kekuasaan Peradilan Agama. Kompetensi
Peradilan Agama memiliki dua ukuran, yaitu asas personalitas dan
bidang hukum perkara tertentu. Dalam Bab II Pasal 49-53 kewenangan
peradilan agama meliputi bidang-bidang hukum perdata antara lain:
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. Dari
bidang-bidang tersebut dapat dikatakan bahwa jurisdiksi Peradilan
Agama adalah biadang hukum keluarga (ahwal
al-syakhsiyah).Berdasarkan kompetensinya, maka diperlukan hokum
materil sebagai pedoman bagi para hakim peradilan Agama dalam
menjalankan tugasnya. Dalam menangani perkara, hakim peradilan
Agama menggunakan kitab fikih klasik sebagai dasar putusannya.
Kitab fikih yang digunakan antara satu peradilan agama dengan
peradilan agama yang lain tidak sama. Hal ini mengakibatkan adanya
putusan yang berbeda dalam masalah yang sama.Berdasarkan
pertimbangan di atas, dikeluarkanlah keputusan bersama Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985
No.07/KMA/1985 dan No.25/1985 tentang penunjukan pelaksanaan
pengembangan hukum Islam. Proyek ini dikenal dengan Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan melalui empat jalur,
yaitu jalur fikih, wawancara, jurisprudensi dan studi komparatif ke
negara-negara yang penduduknya mayoritas islam. Hal ini dimaksudkan
untuk mengkaji kitab-kitab fikih yang digunakan sebagai dasar
putusan hakim dan menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat
Indonesia menuju hukum nasional. Format KHI terbagi kedalam tiga
buku. Buku satu berisi tentang hukum perkawinan, buku dua tentang
hukum kewarisan dan buku tiga tentang hukum perwakafan.Pemberlakuan
hukum islam semakin menguat dan melebar ke berbagai bidang. Dalam
hal obat dan makanan diwajibkan memiliki sertifikat halal yang
dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Produk Obat dan Makanan (LPPOM)
Majelis Ulama Indonesia. Disamping itu, muncul perundang-undangan
yang mendukung terlaksananya hukum islam, seperti UU.No.17/1999
tentang Penyelenggaraan Haji dan UU.No38/1999 tentang Pengelolaan
Zakat.Berdasarkan deskripsi diatas, formatisasi hukum agama Islam
dalam hukum nasional dapat berupa hukum umum yang berlaku nasional
atau menjadi hukum khusus yang berlaku bagi umat islam saja. Hukum
islam yang berlaku nasional tercermin dalam UU No.1/1974 tentang
perkawinan, PP No.28/1977 Tentang Perwakafan, dan UU No.7/1992
Tentang Perbankan, di mana di dalamnya diakui keberadaan Bank
Islam. Formatisasi yang berupa hukum khusus terlihat dalam inpres
No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, UU No.17/1999 tentang
Penyelenggaraan Haji, dan UU No.38/1999 tentang Pengelolaan
Zakat.D. Masa Reformasi (1998 - sekarang)
Ketika masa reformasi menggantikan orde baru (tahun 1998),
keinginan mempositifkan hukum islam sangat kuat. Perkembangan hukum
islam pada masa ini mengalami kemajuan. Secara riil hukum islam
mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Wilayah cakupannya
menjadi sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum privat atau
perdata tetapi masuk dalam ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi
oleh munculnya undang-undang tentang Otonomi Daerah. Undang-undang
otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah UU No.22/1999
tentang pemerintah daerah, yang kemudian diamandemen melalui UU
No.31/2004 tentang otonomi daerah. Menurut ketentuan Undang-undang
ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya
sendiri termasuk dalam bidang hukum.Akibatnya bagi perkembangan
hukum islam adalah banyak daerah menerapkan hukum islam. Secara
garis besar, pemberlakuan hukum islam di berbagai wilayah Indonesia
dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penegakan sepenuhnya dan
penegakan sebagian. Penegakan hukum islam sepenuhnya dapat dilihat
dari provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Penegakan model ini bersifat
menyeluruh karena bukan hanya menetapkan materi hukumnya, tetapi
juga menstruktur lembaga penegak hukumnya. Daerah lain yang sedang
mempersiapkan adalah Sulawesi selatan (Makassar) yang sudah
membentuk Komite Persiapan Penegak Syariat Islam (KPPSI), dan
kabupaten Garut yang membentuk Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan
Penerapan Syariat Islam (LP3SyI).Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
merupakan daerah terdepan dalam pelaksanaan hukum islam di
Indonesia. Dasar hukumnya adalah UU No.44 tahun 1999 tentang
Keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Keistimewaan
tersebut meliputi empat hal, diantaranya ialah:a. Penerapan syariat
islam diseluruh aspek kehidupan beragama,b. Penggunaan kurikulum
pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum
umum.c. Pemasukan unsur adat dalam sistem pemerintah desa, dand.
Pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.Tindak
lanjut dari Undang-undang di atas adalah ditetapkannya UU No.18
tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam. Fenomena
pelaksanaan hukum islam juga merambah daerah-daerah lain di
Indonesia, meskipun polanya berbeda dengan Aceh. Berdasarkan
prinsip otonomi daerah, maka munculah perda-perda bernuansa syariat
Islam di wilayah tingkat I maupun tingkat II. Daerah-daerah
tersebut antara lain: provinsi Sumatera barat, kota Solok, Padang
pariaman, Bengkulu, Riau, Pangkal Pinang, Banten, Tanggerang,
Cianjur, Gresik, Jember, Banjarmasin, Gorontalo, Bulukumba, dan
masih banyak lagi.Materi perda syariaat Islam tidak bersifat
menyeluruh, tetapi hanya menyangkut masalah-masalah luar saja. Jika
dikelompokkan berdasarkan aturan yang tercantum dalam perda-perda
syariat, maka isinya mencakup masalah: kesusilaan, pengelolaan
Zakat, Infaq dan Sadaqah, Penggunaan busana muslimah, pelarangan
peredaran dan penjualan minuman keras, pelarangan pelacuran, dan
sebagainya.
BAB III PENUTUP
1. KesimpulanDari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa
perkembangan hukum Islam di Indonesia pada dasarnya ditentukan oleh
dua hal, yaitu keinginan umat Islam sendiri dan kebijakan
pemerintah yang berkuasa. Ketika kedua hal tersebut bergayut, maka
pemberlakuan hukum Islam menjadi mudah. Namun sebaliknya jika kedua
hal tersebut bertentangan orientasinya, maka pemerintah menjadi
pihak yang menentukan kedudukan hukum Islam. Kondisin inilah yang
mewarnai sejarah hukum Islam di Indonesia sejak masa awal hingga
masa kontemporer sekarang. Seberapa besar keinginan umat Islam dan
seberapa kuat bargaining powernya menjadi faktor yang menentukan
eksistensi hukum Islam.
2. Daftar Pustaka
http://mohamsholihulwafi.blogspot.com/2013/01/Perkembangan-hukum-islam-Indonesia-versi-makalah.html
http://www.academia.edu/8865186/sejarah_perkembangan_hukum_islam_di_indonesia_1_
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/123456789/1212 3
