KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL

TAHUN 2017

Jakarta, 20 April 2016

Disampaikan Oleh Wakil Menteri Keuangan Pada

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017

POKOK BAHASAN

3. KEBIJAKAN DAN POSTUR PAGU INDIKATIF 2017

1. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN TERKINI

2

2. TANTANGAN APBN DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL

KE DEPAN

4. LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT

3

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN TERKINI

11

4

• Perekonomian AS menunjukkan perbaikan.

• Pertumbuhan PDB AS pada Q4 2015 direvisi menjadi 1% qoq dari rilis sebelumnya0.7 % qoq.

• Data perekonomian Eropa menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi yang lebih baik, tercermin dari berlanjutnya peningkatan hasil survei terhadap aktivitas manufaktur dan jasa

• Pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh utang (debt financed growth) meningkatkan kekhawatiran terjadinya Bubble perekonomian.

• Meskipun ada sinyal perbaikan, perekonomian Jepang masih tertahan.

• Bank of Japan (BoJ) menerapkan kebijakan suku bunga negatif untuk mengatasideflasi.

• Tiga Faktor Risiko yang perlu diwaspadai:

• Perlambatan Perekonomian TiongkokTiongkok menurunkan target pertumbuhannya menjadi 6.5%-7% untuk 2016.

• Kecenderungan harga komoditas yang masih melemah.

• Kenaikan suku bunga The FedMenurut rapat FOMC, kemungkinan kenaikan sukubunga baru akan dinaikkan pada bulan Juni 2016, dilakukan denganmemperhatikan outlook dan risiko ekonomi global.

Perkembangan Perekonomian Global

5

• Konsumsi Pemerintah mengalami peningkatan signifikan

seiring dengan penyerapan belanja yang meningkat

• PMTB tumbuh cukup tinggi didukung oleh telah

berjalannya program pembangunan infrastruktur

• Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sedikit lebih rendah

dibandingkan tahun 2014 karena aktivitas ekonomi yang

relatif menurun

• Sektor eksternal masih menunjukkan pelemahan

• Harga komoditas mengalami penurunan sehingga

mempengaruhi ekspor

• Rendahnya pertumbuhan impor didorong oleh

penurunan impor non-migas

5,6 5,6 5,55,6

5,15,0

4,9 5,0

4,7 4,7 4,7

5,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2013 2014 2015

YoY (%) Tahunan (%)5,6

5,0

4,8

Pertumbuhan PDB Indonesia 2015 mencapai 4,8%

Q2 Titik Balik Pertumbuhan

KomponenPengeluaran (YoY)

2013 2014 2015 2015

Yearly Yearly Q1 Q2 Q3 Q4 Yearly Kont. (%)

Kons. RT 5.4 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 56

Kons. LNPRT 8.2 12.4 (8.3) (7.9) 6.4 8.3 (0.6) 1

Kons. Pemerintah 6.9 1.9 2.2 2.3 6.6 7.3 5.4 10

PMTB 5.3 4.1 4.4 3.6 4.6 6.9 5.1 13

Ekspor 4.2 1.0 (0.9) (0.1) (0.7) (6.4) (2.0) 21

Impor 1.9 2.2 (2.3) (6.8) (6.1) (8.1) (5.8) (21)

PDB 5.6 5.0 4.7 4.7 4.7 5.0 4.8

Investment 34.6%

Household55.2%

Government8.5%

Non Profit1.1%

Kontribusi Terhadap PDB Tahun 2015

Source: BPS

Note: Investment includes statistical discrepancy

6

6

24,5 23,1 23,0

24,9 24,7

27,326,7

0,71,1

1,8

2,2 2,32,53

2,2

0%

1%

2%

3%

20%

21%

22%

23%

24%

25%

26%

27%

28%

2010 2011 2012 2013 2014 2015Preliminary

2016Budget

Government Debt to GDP Fiscal surplus / (Deficit) (% of GDP)

Tren Pertumbuhan Positif Investasi Langsung

Defisit APBN yang Sehat dan Terjaga

Source: BPS

Tingkat Inflasi yang Terkendali

(IDR tn)

Kondisi Fundamental Ekonomi Makro Nasional Cukup Kuat

4,453,52,76

9,59

0,03,06,09,0

12,015,018,021,0

Jan-14Apr-14Jul-14Oct-14Jan-15Apr-15Jul-15Oct-15Jan-16

yoy (%)

Maret 2016 : CPI 4.45%,

Core 3.50%, Adm Price 2.76%; Vol. Food 9.59%

0

50

100

150

200

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

20152014201320122011

PMAPMDN

(20)

(10)

0

10

20

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q32010 2011 2012 2013 2014 2015

Capital & Financial Account (LHS)Overall Balance (LHS) Current Account (LHS)

Neraca Transaksi berjalan membaik

7

Sebagian besar Nilai Tukar terapresiasi kepada USD pada awal 2016Per 7 April 2016, Sumber: Bloomberg

Nilai tukar Rupiah dan Pasar Saham bergerak positif

-3,9%

-0,5%

0,5%

0,8%

1,3%

1,9%

2,0%

2,3%

4,3%

4,6%

4,8%

6,0%

6,9%

8,8%

10,0%

-06% -04% -02% 00% 02% 04% 06% 08% 10% 12%

Mexico

India

China

Vietnam

South Africa

Turkey

South Korea

Thailand

Indonesia

Singapore

EU

Russia

Brazil

Malaysia

Japan

-17,3%

-15,0%

-7,5%

-6,3%

-5,5%

-2,4%

-1,7%

0,6%

0,7%

1,9%

4,0%

5,3%

6,0%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

Japan

China

Hongkong

Australia

India

Singapore

U.K

South Korea

U.S

Malaysia

Philippines

Thailand

Indonesia

Pada tahun 2016, Pasar Saham Indonesia mengalami pemulihan karena sentimen positif terhadap ekonomi IndonesiaYTD 7 April 2016, Sumber: Bloomberg

IHSG per7 April 20164.867

8

Kondisi kesehatan Pasar Obligasi terus terjaga

Yield Curve SUN Denominasi RupiahSumber: Bloomberg

Posisi Kepemilikan Asing SUN Denominasi Rupiah*Posisi 6 April 2016; Sumber: DJPPR, Bloomberg

• Masih tingginya minat pasar kepada SBN Indonesia. (Bid to Cover Ratio hasil lelang SUN 29 Maret 2016: 1,6)

• Yield pada SBN Denominasi Rupiah pun lebih rendah dibandingkan dengan posisi tutup tahun 2015.

• Hal ini mengindikasikan bahwa adanya sentimen positif dari investor terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Rp. Tn

Aliran modal masuk

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y 15Y 20Y 30Y

31-Dec-15

1-Sep-15

7-Mar-16

13%19%

31%38% 39%

77%

12%

82%

14%

43%

21%

10%

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ost. Kepem. Asing % Kepem. Asing

137,70

97,1753,43

42,60

-22,59

5,44

180,30

74,58 58,87

30/12/2014 30/12/2015 06/04/2016

Bond Stock Total

9

Uraian2014 2015 2016 2017

Realisasi Realisasi APBNRealisasi(Maret)

Pagu Indikatif

Pertumbuhan Ekonomi5,0 4,8 5,3 - 5,5 - 5,9

%, yoy

Inflasi %, yoy 8,4 3,35 4,7 4,45 4,0±1

%, ytd 0,62Nilai Tukar eop 12.440

11.878

13.79513.900

13.27613.700 – 14.200

Rupiah per US$, rata rata Ytd13.392 13.527

Suku Bunga SPN 3 Bulanan 5,8 5,97 5,5 5,9 5,5 – 6,5(% rata rata)

ICP97 49,2 50 30.2 35 - 45

(USD per barel)

LiftingMinyak Bumi

793,5 777,6 830 785,2* 740 - 750(ribu barel per hari)

Gas 1.224 1.195 1.155 1234,6* 1.050 – 1.150(ribu barel setara minyak/hari)

* Realisasi Periode Desember 2015 - Februari 2016

Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro

10

TANTANGAN APBN DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL KE DEPAN

12

11

TANTANGAN FISKAL KE DEPANMendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutandan semakin berkeadilan

OptimalisasiPenerimaan

KualitasBelanja

KesinambunganPembiayaan

Reformasi Penganggaran

JANGKA PANJANG

Menjaga Daya BeliMasyarakat

Meningkatkan IklimInvestasi yang Kondusif

Stimulus Fiskal

JANGKA PENDEK

REFORMASI STRUKTURAL

KETIDAKPASTIAN PEREKONOMIAN

GLOBAL

TANTANGAN PEREKONOMIAN KE DEPAN :

12

ARAH KEBIJAKAN FISKALJANGKA MENENGAH 2017—2020

• Rasio utang pemerintah dijaga pada batas aman pada kisaran 27—28% PDB;

• Optimalisasi potensi pendanaan utang darisumber dalam negeri.

• Memilih sumber utang yang lebih sesuaidengan kebutuhan, dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali.

• Melanjutkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dan program sejuta rumah.

Pembiayaan Anggaran

Defisit Anggaran

• Defisit Anggaran dikendalikan menujuke 1,5% PDB.

• Keseimbangan primer menuju positifdalam jangka menengah.

• Melanjutkan kebijakan fiskal ekspansidengan tetap menjaga keberlanjutanfiskal.

• Defisit Anggaran dikendalikan pada kisaran 2,3-2,6% PDB.

• kebijakan fiskal ekspansi dalam rangka memberikan stimulus bagi perekonomian

Jangka Menengah2018—2020

2017

• Mendukung pembangunaninfrastruktur PMN dan BLULembaga Manajemen Aset Negara

• Mendukung program sejutarumah BLU PPDPP

• Menyediakan pembiayaan untuk BPJS melalui PMN

13

ARAH KEBIJAKAN FISKALJANGKA MENENGAH 2017—2020

• Alokasi belanja negara pada kisaran13,8—15,4% PDB.

• Mendukung pendanaan penyelenggaraanpemerintahan dan program-program prioritas nasional (infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hankam, dll).

• Mempertahankan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.

• Mengarahkan DAK untuk mendorongpertumbuhan ekonomi dan pembangunandaerah yang sejalan dengan prioritasnasional.

BelanjaNegara

PendapatanNegara

• Tax ratio (definisi luas) diarahkan semakin meningkat;

•Kebijakan perpajakan untuk mengendalikan konsumsi dan barang yang bersifat eksternalitas negatif.

•menyempurnakan administrasi pengelolaan PNBP agar lebih optimal danberbasis IT

• Tax ratio (definisi luas) diarahkan untuk optimal;

• Memperluas Tax base;• Meningkatkan kepatuhan WP melalui

law enforcement• Optimalisasi sumber PNBP lainnya

(SDA Nonmigas dan Laba BUMN).

Jangka Menengah2018-2020

2017

1. Mendukung pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terutama di daerah perbatasan.

2. Melanjutkan efisiensi belanja operasional, penajaman belanja non operasional, serta modal non infrastruktur di K/L.

3. Pengalokasian subsidi yang tepat sasaran.4. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

kenaikannya lebih besar dari kenaikan Belanja K/L.

5. Pengalokasian DAK untuk mendorongpertumbuhan ekonomi daerah.

6. Meningkatkan alokasi Dana Desa mencapai10% dari dan di luar Transfer ke Daerah.

14

KEBIJAKAN DAN POSTUR PAGU INDIKATIF 2017

13

15

ARAHAN PRESIDEN

Prioritas dalam 5 tahun kedepan : deregulasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur

Salah satu reform yang ditekankan adalah reformasi anggaran Rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang

telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat Prinsip money follow function, money follow organization harus mulai

ditinggalkan, menjadi money follow programme

Kementerian dalam menyusun rencana anggaran menghilangkan kata-kata yang tidak jelas, yang absurd

Lebih memperbesar belanja modal dan melakukan efisiensi pada belanja barang

Seluruh Kementerian/Lembaga memberikan perhatian pada Papua, NTT, kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya

16

Mengoptimalkan penerapankebijakan pajak sebelumnya.

Meningkatkan kepatuhan WP melalui law enforcement (pemeriksaan dan penyidikan)

Ekstensifikasi dan intensifikasiperpajakan.

Pokok-Pokok Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2017

Penerimaan Perpajakan dalam Pagu Indikatif 2017 diperkirakan meningkat dari outlook realisasi 2016, dengan tax ratio mencapai 11-12% ...

Perkembangan Penerimaan Perpajakan 2010—2016& Proyeksi 2017

0

500

1.000

1.500

2.000

APBN ProyeksiRAPBNP

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Res. Envelope2017

Pajak Non Migas Kepabeanan & Cukai PPh Migas

(triliun rupiah)

17

Pokok-Pokok Kebijakan PNBP 2017

Mengoptimalkan penerimaan SDA migas menahan turunnya lifting.

Mengoptimalkan penerimaanSDA Non Migas pengawasan SDA pertambangan, kehutanan dan perikanan.

Meningkatkan PNBP K/L optimalisasi IT, penyempurnaan UU, PP, dan KMK terkait PNBP.

PNBP Lainnya dalam Pagu Indikatif 2017 akan meningkat, namun penerimaan migas tertekan oleh turunnya harga minyak dunia dan tingkat produksi ...

Perkembangan PNBP 2010—2016& Proyeksi 2017

79

112 113 106

97

50 50

35 40

0

20

40

60

80

100

120

0

100

200

300

400

APBN ProyeksiRAPBNP

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Res. Envelope2017

Pendapatan SDA Bag. Pemerintah atas Laba BUMN PNBP Lainnya Penerimaan BLU Harga minyak (US$/barel)

(triliun rupiah) (USD/barel)(triliun rupiah) (USD/barel)

18

Melanjutkan Reformasi Subsidi Energi dan realokasi ke anggaran yang lebih produktif ...

(Triliun Rupiah)

104,494,6

116,9

223,0

94,6

140,0

255,6

306,5 310,0

341,8

137,8

102,1

78,5

123,0

142,2154,2

208,3

225,2

266,9

310,9

345,3

375,4

408,5419,2

30,8

47,257,6

67,576,3

86,0

114,2

145,5155,9

177,9

290,3

311,9

10,018,7 23,2 26,6 29,3 33,0

41,0 46,6 52,767,5

74,3

104,8

20,7

46,9

,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 APBNP2015

APBN2016

Subsidi Energi Anggaran Pendidikan Anggaran Infrastruktur Anggaran Kesehatan Dana Desa

- Pemenuhan 20% anggaran pendidikan dan 5% anggaran kesehatan

- Peningkatan anggaran infrastruktur- Subdidi yang lebih tepat sasaran

Arah Kebijakan Belanja Negara 2017

19

Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat 2017

Belanja K/L Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah a.l gaji ke-13. Melanjutkan efisiensi dan penajaman belanja non operasional (a.l. pengendalian

belanja perjalanan dinas, moratorium gedung). Melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk

memperbaiki kualitas pembangunan (kereta api, bandara, jalan, jembatan), kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.

Mendukung pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan/energi.

Mendukung penegakan hukum (penanganan perkara) serta stabilitas pertahanan dan keamanan (alutsista dan pencegahan terorisme), politik dan demokrasi.

Belanja Non K/L Efisiensi pembayaran bunga utang a.l. melalui pemilihan komposisi instrumen

utang yang optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai.

Menyediakan cadangan belanja (a.l. risiko fiskal, cadangan ketahanan energi dancadangan BBM Pemerintah).

Belanja hibah kepada pemda terutama untuk pembangunan infrastruktur (daripinjaman/hibah LN, dan pendapatan negara).

Mendukung kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur.

20

Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat 2010—2016 & Proyeksi Kapasitas Fiskal 2017

10,9

26,7

14,4 12,5 5,8

(2,5)

12,9

(1,6)

-120,0

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016APBN

2016ProyeksiRAPBNP

2017Proyeksi

PaguIndikatif

%Triliun Rupiah

Belanja K/L Belanja Non-K/L Pertumbuhan BPP

1,8-5,8

Pagu Indikatif Belanja K/L akan meningkat dari proyeksi RAPBNP 2016 ...

21

Pokok-Pokok Kebijakan Subsidi Tahun 2017

• Melanjutkan pemberian subsidiyang lebih tepat sasaran untuk BBM dan LPG Tabung 3 kg.

• Memperbaiki mekanisme penyaluran dan akurasi data penerima subsidi listrik yang lebih tepat sasaran.

• Melanjutkan pemberian subsidiuntuk pelanggan rumah tanggamiskin dan rentan dengan daya 900 VA .

• Mengembangkan energi baru dan terbarukan

• Meningkatkan ketepatanpenyaluran subsidi pangan(raskin) kepada Rumah TanggaSasaran (RTS) melalui perbaikanmekanisme penyaluran danpeningkatan akurasi datapenerima;

• Melaksanakan secara bertahapmekanisme subsidi pupuk melaluisubsidi langsung kepada petani;

• Melanjutkan dukungan bagipelaksanaan Program Satu JutaRumah bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR).

Kebijakan Subsidi Non- Energi

KebijakanSubsidi Energi

22

Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah & Dana Desa 2017

Transfer ke Daerah Dana Desa• Meningkatkan alokasi DAK melalui

pengalihan dana dekonsentrasi dan tugaspembantuan di K/L yang telah menjadikewenangan daerah.

• Memperkuat sistem pengalokasian DAKfisik berdasarkan kebutuhan daerah(proposal based).

• Meningkatkan kualitas penganggaran danpenyaluran DBH dan penguatan DAUsebagai instrumen equalization grant.

• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dana otsus Provinsi Papua, Papua Barat, danProvinsi Aceh, serta Dana KeistimewaanDIY.

• Meningkatkan alokasi DID untuk memberikan penghargaan kepada daerahyang memiliki kinerja baik.

• Meningkatkan alokasi Dana Desa2017 sehingga secara bertahapmencapai 10 persen dari dan diluar transfer ke daerah.

• Mendorong peningkatan kualitasfiskal daerah.

23

Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017... Meningkat lebih tinggi dari Belanja K/L

332,9

417,6

489,4

582,9

577,2

724,7

748,6

773,5790,2

344,7

411,3

480,6

513,3

573,7

623

758,1

750,3780,9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Perbandingan Belanja K/L dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2010 - 2017

(dalam triliun rupiah)

Belanja K/L Transfer ke Daerah dan Dana Desa

2010-2015: Realisasi2016 : Proyeksi RAPBNP

Perkembangan Dana Transfer Ke Daerah 2010-2016 & Proyeksi 2017

19,3%16,9%

6,8%

11,8%

8,6%

23,6%21,7%

1,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2010LKPP

2011LKPP

2012LKPP

2013LKPP

2014LKPP

2015Real 31 Des

2016APBN

2016ProyeksiRAPBNP

2017Pagu

IndikatifTransfer ke Daerah Dana Desa Pertumbuhan

753,5 - 770,2 770,3 - 800,9

738,6 - 758,6 748,1 – 768,1

24

Pokok-Pokok Kebijakan Pembiayaan Anggaran 2017

Mengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas yang aman.

Mendukung pendanaan dalam rangka penyediaan tanah bagi pembangunan infrastruktur BLU Lembaga Manajemen Aset Negara.

Menampung kebutuhan untuk BLU PPDPP(FLPP) dalam rangka program sejutarumah.

Menyediakan pembiayaan untuk cadanganBPJS.

Mendukung peningkatan kapasitas DanaPengembangan Pendidikan Nasionalterutama untuk meningkatkan aksesterhadap pendidikan tinggi.

Memprioritaskan skema KerjasamaPemerintah Swasta (KPS) untuk mendukungpembangunan infrastruktur.

Perkembangan Pembiayaan Anggaran 2010-2016 & Proyeksi 2017

0,73

1,14

1,86

2,33

2,15 2,15

0,73

1,14

1,86

2,33

2,15

2,53 2,60

2,30

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

(100,0)

(50,0)

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015Realisasi

Sementara

2016APBN

2016ProyeksiRAPBNP

2017Pagu Indikatif

PersenTriliun Rp

NonutangUtang% Defisit Anggaran thd PDB (RHS) 2,60

25

LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT14

26

LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Pagu Indikatif Tahun 2017 akan segera ditetapkan, dan menjadibahan dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antaraKementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan K/L.

2. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM& PPKF) 2017 akan disampaikan kepada DPR RI selambatnya 20Mei 2016, guna dilakukan pembahasan dalam PembicaraanPendahuluan.

3. Dalam Pembicaraan Pendahuluan & Pembahasan KEM & PPKF2017, K/L diharapkan mempersiapkan dengan baik, khususnya saatmelakukan pembahasan rencana kerja K/L bersama Komisi mitrakerjanya.

4. Rencana Kerja K/L harus sejalan dengan arahan Presiden, sertadengan memperhatikan prioritas pembangunan dan tugas masing-masing K/L untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2017.

5. Dalam hal terdapat usulan tambahan anggaran K/L, seyogyanyadilakukan satu pintu melalui Pemerintah (c.q. KementerianKeuangan dan Bappenas)

27

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERTEMUAN TIGA PIHAK

1. Melanjutkan kebijakan efisiensi belanja operasional, perjalanandinas, rapat/konsinyering, dan belanja kurang produktif lainnya(termasuk pengadaan kendaraan dinas dan pembangunan gedungkantor).

2. Melakukan penataan dan penyempurnaan informasi kinerja(output, outcome dan indikator kinerja) dalam Renja K/L dan RKA-K/L.

3. Melakukan penataan nomenklatur (mata anggaran) sejalan denganpenyempurnaan informasi kinerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH