15
"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998." Perkawinan Anak dan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Perkawinan Anak dan Kekerasan terhadap Perempuan di …kajiangender.pps.ui.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/Hari-2-sesi-1... · Perkawinan Anak dan Kekerasan terhadap Perempuan

  • Upload
    hadiep

  • View
    243

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

Perkawinan Anak dan

Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Komisi Nasional

Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

Komnas Perempuan

Respon negara terhadap tuntutan masyarakat anti kekerasan terhadap tanggungjawab negara atas kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 98

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

Komnas Perempuan adalah lembaga HAM

nasional (mekanisme nasional untuk penegakan

HAM perempuan Indonesia)

Didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor

181 Tahun 1998 dan telah diperbaharui menjadi

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

Ditujukan untuk mengembangkan kondisi yang

kondusif bagi penghapusan segala bentuk

kekerasan terhadap perempuan dan penegakan

HAM perempuan di Indonesia, serta meningkatkan

upaya pencegahan dan penanggulangannya.

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

Mandat

1. Menyebarluaskan pemahaman atas

segala bentuk kekerasan terhadap

perempuan Indonesia dan upaya-upaya

pencegahan dan penghapusannya;

2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian

terhadap berbagai peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi

perlindungan hak-hak asasi perempuan;

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

3. Melaksanakan pemantauan dan

pendokumentasian kekerasan terhadap

perempuan dan pelanggaran HAM

perempuan;

4. Memberi saran dan pertimbangan kepada

pemerintah, lembaga legislatif, dan

yudikatif, serta organisasi-organisasi

masyarakat;

5. Mengembangkan kerja sama regional

dan internasional untuk penegakan dan

pemajuan hak-hak asasi perempuan.

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)

”Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin akan berakibat kesengsaraan/penderitaan perempuan secara phisik, psikologis dan seksual termasuk ancaman, paksaan dan pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”

(Pasal 1 Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)

6

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

Kekerasan terhadap Perempuan

Privat Publik Negara

Fisik

Psikis

Seksual

ekonomi

Aksi

Aparat

Kebijakan

Pembiaran Langsung

7

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

Perkawinan Anak = Kekerasan terhadap Anak Perempuan

Domestik

Publik Negara

8 Az.File.16/11/2013

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

• Perkawinan anak dapat disamakan dengan

perkawinan paksa karena dilakukan tanpa

persetujuan anak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan: “Perkawinan

hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai”);

• Tidak dapat dianggap Persetujuan jika diberikan

dalam keadaan tidak bebas dan sadar akan

konsekwensinya (anak tidak dalam keadaan bebas untuk

mengungkapkan persetujuan atau ketidaksetujuan karena berada dalam

relasi yang tidak setara dengan orang tua/orang dewasa dan belum

memiliki pengetahuan tentang kosekwensi perkawinan).

• Anak di bawah 18 tahun berada di bawah

kekuasaan orang tua (UU Perkawinan dan UU Perlindungan

Anak)

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

”saya sangat sedih ketika Ibu tidak memperdulikan saya. Saya menerima

ketika ayah bilang saya anak tak berguna dan mau menendang saya…Saya bilang

ke Ibu dan Ayah, biarlah saya nikah dengannya [pelaku], walau hanya

semalam saja dan besoknya dicerai, saya rela, biar keluarga tidak malu. Saya ingin Ibu dan Ayah seperti dulu lagi, tidak

melihat saya sebagai anak yang tak berguna”

(anak perempuan korban kekerasan dalam pacaran,

2006)

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

Ragam Penyebab Perkawinan Anak

Konstruksi Gender

yang Diskriminatif

Peraturan Perundang-undangan

Mempertahankan Nama Baik

Keluarga/Kampung

Kemiskinan

Menghindari Stigma

Mempertahankan Status Sosial

Untuk Keamanan Diri/Keluarga (dalam situasi

konflik)

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

Gender Pembedaan

Relasi Timpang

• Sub-ordinasi

• Marginalisasi

• Beban berlipat

ganda

Diskriminasi

Kekerasan

12

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

Dampak Perkawinan Anak

Terputusnya relasi sosial dengan teman sebaya

Kehilangan kesempatan bersekolah

KDRT

(fisik, psikis, marital rape, penelantaran)

Pembatasan ruang gerak

Kehilangan hak atas mahar

Kerusakan organ

reproduksi

Kemiskinan

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

Memperbaiki Kebijakan

Merubah Paradigma Masyarakat tentang Perkawinan Anak

Pendidikan Kesehatan

Reproduksi sejak dini

Meningkatkan Kapasitas Aparatur

Negara

Upaya Pencegahan

Perkawinan Anak

"Lembaga independen yang merupakan

mekanisme nasional untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan yang didirikan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998

pada tanggal 15 Oktober 1998."

Alamat: Jl. Latuharhari 4b, Menteng, Jakarta Pusat 10310 (Telp). 021-3903963 (Faks). 021-3903922

email : [email protected] website : www.komnasperempuan.or.id Facebook : Komnas Perempuan – Group Twitter : @KomnasPerempuan

Komnas Perempuan