MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH
SIDANG PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 18 ayat (1) dan Pasal
34 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 PEMOHON Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dkk.
ACARA Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait (KPPU, Dewan Pers, KPI,
Trans Corp, EMTK, Surya Citra Media, dan Media Group) (IV) Kamis,
19 Januari 2012, Pukul 14:00-14:52 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah
Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 1) 2)
3) 4) 5) 6) 7) SUSUNAN PERSIDANGAN Harjono Achmad Sodiki Hamdan
Zoelva Anwar Usman Muhammad Alim M. Akil Mochtar Maria Farida
Indrati (Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
(Anggota)
Eddy Purwanto Ery Satria Pamungkas Wiwik Budi Wasito
Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti 1
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1) 2) 3) 4) 5) Wahyu Diatmika
(Aliansi Jurnalis Independen) Leli Qomarulaeli (Perkumpulan
Jurnalis Komunitas Jakarta) Hendrayana (Lembaga Bantuan Hukum Pers)
Christiana Chelsia (Yayasan Dua Puluh Delapan) Masduki (Pemantau
Regulasi dan Regulator Media Jogjakarta)
B. Kuasa Pihak Terkait: 1) 2) 3) 4) 5) Yanuar P. Wasesa (Visi
Media) Lindu Purnomo (Visi Media) Imran Putra Sidin (ATVSI) A.H.
Wakil Kamal (ATVSI) Iqbal .T. Pasaribu (ATVSI)
C. Prinsipal Pihak Terkait: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Yuda
Riksawan (KPI) A. Junaidi (KPPU) Wina Armada Sukardi (Dewan Pers)
Zainal Rahman (Trans Corp) Warnidi (Trans Corp) Erman Saragih
(Metro TV) Ika Pasaribu (SCM) Jongge Manalu (SCM) Suryo Pratomo
(Media Televisi Indonesia)
D. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1) Yusril Ihza mahendra 2) Widodo
E. Pemerintah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Mualimin Abdi Budi Priyono
D.Susilo Hartono Sutarman Agnes Widayanti Herry Amir Soleh Indra
Maulana 2
SIDANG DIBUKA PUKUL 14:00 WIB 1. KETUA: HARJONO Baik, selamat
siang para yang hadir sekalian. Siang ini, pemeriksaan Perkara
Nomor 78/PUU-IX/2011, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
KETUK PALU 3X Dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan siapa yang
hadir. 2. PEMOHON: WAHYU DIATMIKA Selamat siang Majelis Hakim Yang
Mulia, nama saya Wahyu Diatmika dari Aliansi Jurnalis Independen.
3. PEMOHON: LELI QOMARULAELI Selamat siang Yang Mulia, nama saya
Leli Qomarulaeli dari Perkumpulan Jurnalis Komunitas Jakarta. 4.
PEMOHON: HENDRAYANA Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya
Hendrayana dari Lembaga Bantuan Hukum Pers. 5. PEMOHON: CHRISTIANA
CHELSIA Selamat siang Majelis Hakim Yang Mulia, salam sejahtera
untuk kita semua. Saya Cristiana Chelsia dari Yayasan Dua Puluh
Delapan. Terima kasih. 6. PEMOHON: MASDUKI Terima kasih, Yang
Mulia. Saya Masduki dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media
Jogjakarta. 7. KETUA: HARJONO Ya, jadi berlima ini Pemohon semua ya
untuk satu perkara. Baik, kita mohon perkenalan dari Pemerintah
atau DPR kalau ada. Sebentar dulu silakan.
3
8.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah
hadir, saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
9.
KETUA: HARJONO He em.
10.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Di sebelah kiri saya Pak Budi Priyono,
Staf Ahli Kementerian Menteri Kominfo bidang hukum. Kemudian di
sebelahnya lagi ada D.Susilo Hartono Kepala Biro Hukum dari
Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kemudian di sebelahnya lagi
ada Pak Sutarman, sama dari Kominfo, yang sebelahnya lagi ada Ibu
Agnes Widayanti Direktur Penyiaran dari Kementerian Kominfo.
Kemudian dibelakang ada Pak Herry, ada Amir Soleh, dan Indra
Maulana dari Kementerian Kominfo dan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Yang Mulia. Terima kasih.
11.
KETUA: HARJONO Ya. DPR tidak hadir ini? Terima kasih? Pihak
Terkait ini siapa saja yang hadir? Silakan. Dari sisi sini
dulu.
12.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (MNC): YUSRIL IHZA MAHENDRA Terima
kasih, Yang Mulia. Saya Yusril Ihza Mahendra dan Saudara Widodo,
kuasa hukum dari PT MNC Tbk. Terima kasih.
13.
KETUA: HARJONO Lanjut.
14.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (VIVA MEDIA ASIA): YANUAR Yang Mulia,
Yanuar dan Lindu Purnomo dari Viva Media Asia. Terima kasih, Yang
Mulia.
15.
PIHAK TERKAIT (SCMA): IKA PASIRIBU Yang Mulia, Ika Pasaribu dari
SCMA.
4
16.
KETUA: HARJONO Berikutnya?
17.
PIHAK TERKAIT (SCMA): JONGGE MANALU Saya Jongge Manalu dari
SCMA.
18.
KETUA: HARJONO Silakan, terus.
19.
PIHAK TEERKAIT (METRO TV): ERMAN SARAGIH Saya Erman Saragih dari
Metro TV.
20.
KETUA: HARJONO Metro TV. Berikutnya?
21.
PIHAK TERKAIT PRATOMO
(MEDIA
TELEVISI
INDONESIA):
SURYO
Yang Mulia, saya Suryo Pratomo dari Media Televisi Indonesia.
22. KETUA: HARJONO Media Televisi Indonesia. Baik, berikutnya? 23.
PIHAK TERKAIT (TRANS CORP): ZAINAL RAHMAN Yang Mulia, saya Zainal
Rahman dan beserta rekan saya Saudara Warnidi dari Trans Corp. 24.
KETUA: HARJONO Yang di depan, silakan. 25. PIHAK TERKAIT (DEWAN
PERS): WINA ARMADA Yang Mulia, saya Wina Armada Sukardi dari Dewan
Pers Pihak Terkait.
5
26.
PIHAK TERKAIT (ATVSI): IRMAN PUTRA SIDIN Yang Mulia, saya Irman
Putra Sidin. Di samping saya ada Iqbal Tawakal Pasaribu dan A.H.
Wakil Kamal. Kami kuasa hukum dari LPS-LPS yang tergabung dalam
ATVSI.
27.
KETUA: HARJONO ATVSI.
28.
PIHAK TERKAIT (ATVSI): IRMAN PUTRA SIDIN Asosiasi Televisi
Swasta Indonesia, Yang Mulia.
29.
KETUA: HARJONO Ya, terima kasih. Silakan.
30.
PIHAK TERKAIT (KPI): YUDA RIKSAWAN Yang Mulia, saya Yuda
Riksawan Komisi Penyiaran Indonesia.
31.
KETUA: HARJONO KPI. Belakang yang berikutnya?
32.
PIHAK TERKAIT (KPPU): A. JUNAIDI Selamat siang Yang Mulia, A.
Junaidi dari KPPU.
33.
KETUA: HARJONO KPPU, ya. Terakhir?
34.
PIHAK TERKAIT (LSPP): IGNASIUS HARIYANTO Yang Mulia, saya
Ignasius Hariyanto dari LSPP.
35.
KETUA: HARJONO LSPP. Saya cek lagi, Dewan Pers hadir ya? Ya.
Baik, jadi sidang kita ini agaknya panjang ini ya ... sangat
panjang. Oleh karena itu, Pemohon juga cukup banyak, dan yang
terbanyak adalah Terkait ... Pihak Terkait. Di samping itu juga
nanti, ahli dari Pemohon juga daftarnya sudah kita 6
terima. Ada nama-nama yang ada pada daftar yang sudah diserahkan
itu ada tujuh nama, ya tujuh nama. Dan yang Terkait juga sudah
tadi, beberapa memperkenalkan diri. Oleh karena itu, kita harus
atur manajemen waktu persidangan ini. Dan tiga yang kita hadirkan,
terutama yang sebetulnya ada kita maksudkan untuk diminta
keterangannya, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Dewan
Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Sedangkan tadi yang lain,
seperti dari Trans Corp, (suara tidak terdengar jelas), SCM, dan
lain sebagainya saya kira sangat berkepentingan di dalam proses
persidangan ini. Oleh karena itu, untuk kali ini dengan
pertimbangan-pertimbangan yang juga manajemen persidangan, maka
kita putuskan dulu untuk kita dengar tiga pihak, yaitu Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran
Indonesia. Sedangkan pihak-pihak yang sudah menyampaikan secara
tertulis, itu tentu sudah kita terima beberapa dan kita
pertimbangkan. Namun demikian, saya kira itu pun meskipun beberapa
pihak sudah menyampaikan secara tertulis, tidak berarti bahwa
kemudian tidak berkepentingan pada persidangan ini. Oleh karena
itu, kita akan periksa nanti kita akan dengarkan setelah yang tiga
ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Dewan Pers, dan Komisi
Penyiaran. Jadi itu ya manajemen kita tentang waktu yang akan kita
manfaatkan di dalam proses persidangan. Baik, kalau begitu saya
undang Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk bisa memberikan
tanggapan ataupun pendapatnya dalam kasus permohonan ini, silakan.
36. KPPU: AHMAD JUNAIDI Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan
yang diberikan. Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi, merujuk pada panggilan sidang Mahkamah
Konstitusi tanggal 19 Desember tahun 2011 sehubungan dengan
pengajuan permohonan Judicial review terhadap Pasal 18 ayat (1) dan
Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran, selanjutnya disebut sebagai UndangUndang Penyiaran,
terhadap Pasal 28 huruf d dan f, serta Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan ini kami Komisi Pengawas
Persaingan Usaha memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan dan untuk
menilai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Persaingan Usaha. 2.
Pasal 35 juncto Pasal 36 Undang-Undang Persaingan Usaha memberi dua
tugas dan wewenang utama bagi KPPU, yaitu:
7
1. Melaksanakan penegakkan hukum melalui proses penyelidikan,
pemeriksaan, dan pengambilan putusan berupa sanksi dalam hal
terdapat pelanggaran undang-undang. 2. Menyampaikan saran dan
pertimbangan kebijakan persaingan kepada pemerintah. 3. Dalam
melaksanakan tugas penegakan hukum terkait industri penyiaraan KPPU
telah mengeluarkan putusan dan pendapat komisi sebagai berikut: 1.
Putusan Nomor 3/KPPU-laporan/2008 tentang Dugaan Pelanggaran
Terhadap Pasal 16 dan Pasal 19 huruf a dan huruf c UndangUndang
Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan hak siar Barclay premier league
(Liga Inggris) musim tahun 2007 sampai tahun 2010, yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena Mahkamah
Agung melalui putusan Nomor 225K/Perdatasus/2009 tertanggal 28 Mei
2009 telah menguatkan putusan KPPU tersebut. 2. Putusan Komisi
Nomor A11911 tanggal 24 November tahun 2011 terkait dengan
pengambilalihan saham perusahaan PT Indosiar Karya Mandiri (IDKM)
oleh PT Elang Mahkota Teknologi (Emtek) yang pada intinya
menyatakan bahwa meskipun pengambilalihan atau akuisisi telah
memenuhi syarat minimal pemberitahuan atau notifi notifikasi yaitu
akumulasi aset sebesar Rp4 triliun Rp4,102 triliun atau melebihi
batas minimal aset gabungan yaitu sebesar Rp2,5 triliun dan
akumulasi omset sebesar Rp5,276 triliun Rp5 triliun Rp276 miliar,
di mana batas minimal omset gabungan sebesar Rp5 triliun, serta
memenuhi threshold konsentrasi gabungan untuk melakukan penilaian
akuisisi yaitu di atas 1.800 Hirschman-Herfindahl Index (HHI). KPPU
berpendapat atas kondisi ini bahwa tidak ada dugaan praktik
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan
pengambilalihan saham PT Indosiar Karya Mandiri Tbk oleh PT Elang
Mahkota Teknologi Tbk dalam pasar jasa penayangan program melalui
televisi free to air yang diukur berdasarkan pendapatan iklan
karena pengambilalihan pelaku usaha dalam Pasal (suara tidak
terdengar jelas) memiliki justifikasi. Yaitu pertama, tidak
menimbulkan hambatan persaingan. Yang kedua, meningkatkan
efisiensi, dan yang ketiga, adalah kecilnya potensi perilaku
kolektif. Penilaian menjadi yang dilakukan oleh KPPU berdasarkan
ketentuan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto
PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan
usaha dan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk selanjutnya
disebut sebagai PP Nomor 57 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi
8
Nomor 10 Tahun 2011 untuk selanjutnya disebut sebagai Perkom
Nomor 10 Tahun 2011. Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi Yang
Terhormat, berkaitan dengan penjelasan ini, izinkan kami
mengemukakan beberapa hal yaitu berdasarkan pertama, pasal-pasal
substansi Undang-Undang Persaingan Usaha yang meliputi bab tentang
perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan
penyalahgunaan posisi dominan yang diantaranya mengatur tentang
Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan, Pasal 26 tentang
Jabatan Rangkap, Pasal 27 tentang Pemilikan Silang Pemilikan Saham
Silang, Pasal 28 dan Pasal 29 tentang Penggabungan, Peleburan, dan
Pengambilalihan Pelak Pengambilalihan Saham. Dan berdasarkan kedua
penerapan hukum oleh KPPU terkait dengan usaha industri penyiaran
sebagaimana ternyata dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap atau pendapat komisi sebagaimana diuraikan diawal,
menegaskan bahwa KPPU dan Undang-Undang Persaingan Usaha tidak
melarang monopoli dan penguasaan pasar dominan pelaku usaha dalam
suatu pasar bersangkutan atau relevan market tertentu (In Casu) di
industri penyiaran terkait dengan isu hukum yang sedang kita
sidangkan pada kesempatan ini. Melainkan KPU melarang
penyalanhgunaan posisi dominan suatu pelaku usaha yang dapat
mengakibatkan kejadian praktik monopoli atau persaingan usaha tidak
sehat. KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara akan menguji isu
hukum pada apakah posisi monopoli atau dominan pelaku usaha dalam
pasal bersangkutan tertentu telah disalahgunakan untuk menghambat
pesaing, merugikan konsumen, atau menghilangkan efisiensi usaha?
Dalam konteks merger atau akuisisi sebagai contoh, KPPU berdasarkan
Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Persaingan, juncto PP 57 Tahun
2010, tidak melarang konsentrasi pasal bersangkutan tertentu dan
tidak sekedar memeriksa apakah terdapat konsentr konsentrasi pasal
dominan dalam suatu pasal tertentu, melainkan juga melihat pada
apakah pada pasal bersangkutan a quo telah terjadi hambatan pasal
masuk? Potensi perilaku anti persaingan? Apakah terdapat efisiensi?
Atau ada alasan kepailitan? Kenapa akuisisi atau merger itu
dilaksanakan. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami
hormati. Apabila kita perhatikan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
atau Undang-Undang Penyiaran (In Casu) Pasal 18 yang mengatur
pemusatan izin kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta
pada satu orang atau satu badan hukum, baik di wilayah siaran
maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi. Dan Pasal 34 ayat (4)
yang menentukan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dilarang
dipindahtangankan kepada pihak lain. Pada dasarnya adalah
pasal-pasal tentang pe larangan tentang pemusatan larangan atau
pembatasan tentang pemusatan kepemilikkan atau monopoli dan
larangan pengambilalihan lisensi dalam industri 9
penyiaran yang terkait dengan jaminan implementasi konsep
diversity of content dan diversity of ownership. Hal-hal yang
apabila dikaitkan dan Undang-Undang Persaingan usaha tidaklah
menjadi isu hukum yang akan diperiksa, baik dalam proses penanganan
perkara maupun dalam analisis terhadap notifikasi merger. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagaimana telah dikemukakan
pada awal penjelasan, KPPU hanya bertugas dan berwenang menguji
aspek persaingan dari suatu monopoli atau konsentrasi pasal yang
terbentuk dan tidak pada permasalahan atau melarang pemusatan
kepemilikkan, lisensi, penyiaran, dan/atau konten siaran lembaga
penyiaran sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34
ayat (4) Undang-Undang Penyiaran yang diujikan pada sidang yang
terhormat ini. Demikian penjelasan kami, atas kesempatan yang
diberikan kami sampaikan terima kasih. 37. KETUA: HARJONO Baik,
terima kasih kepada Saudara yang mewakili Komisi Pengawas
Persaingan Usaha sudah menyampaikan pendapat hukumnya pada kasus
permohonan yang disampaikan pada Mahkamah Konstitusi. Berikutnya
kita akan dengar dari Dewan Pers. 38. DEWAN PERS: WINA ARMADA
SUKARDI Majelis Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Sesuai dengan
permintaan Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Pers sebagai Pihak
Terkait. Izinkanlah kami dari Dewan Pers memberikan keterangan atau
pendapat sebagai berikut. Kami mulai dengan pengertian Pers. Sesuai
dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers, yang selanjutnya di sini kami akan singkat saja Undang-Undang
Pers. Pers adalah lembaga sosial dan komunikasi massa yang
melaksanakan kegiatan jurnalistik menggunakan media cetak, media
elektronik, dan segala saluran yang tersedia. Pengertian ini
menunjukkan bahwa pers juga mencakup dunia elek jurnalistik
elektronik di televisi. Begitu juga mengenai pengertian perusahaan
pers, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pers menun menunjukkan bahwa
perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan
usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik,
kantor berita, dan seterusnya. Pengertian ini juga berarti bahwa
lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan informasi, terma terda
termasuk di dalam kategori perusahaan pers.
10
Selanjutnya, Undang-Undang Pers sendiri juga memakai
istilahistilah penyiaran yang menunjukkan bahwa pers juga meliputi
kegiatan jurnalistik elektronik, termasuk di dalamnya televisi.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang
selanjutnya kami singkat Undang-Undang Penyiaran sendiri mengakui
bahwa lembaga penyia di dalam lembaga penyiaran terdapat kegiatan
jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang
Penyiaran yang menyebut, Wartawan penyiaran dalam melaksanakan
kegiatan jurnalistik media elektronik, tunduk kepada kode etik
jurnalistik dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan ini,
Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Peranan pers sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor Pasal 6 Undang-Undang Pers adalah
sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk
mengetahui. Yang ke dua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi,
mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta
kami garis bawahi, Menghormati ke-Bhinekaan. Kemudian,
mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,
akurat, dan benar. Melakukan saran kritik terhadap kepentingan
umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sesuai dengan
Pasal 15 fungsi dari Dewan Pers antara lain adalah menjaga dan
mengembangkan kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi kode etik
jurnalistik, serta memfasilitasi pembuatan, memfasilitasi
organisasi-organisasi pers dal dalam membuat peraturanperaturan di
bidang pers. Dari uraian itu, kami ingin menegaskan bahwa Dewan
Pers sangat berkepentingan dan terkait dengan masalah pengelolaan
kemerdekaan pers di lembaga-lembaga penyiaran termasuk lembaga
penyiaran televisi. Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormat
kami muliakan. Baik di dalam Undang-Undang Pers maupun di dalam
Undang-Undang Penyiaran ada dua inti kemerdekaan pers. Yang
pertama, kemerdekaan pers adalah milik rakyat, milik public, dan
oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
kepentingan rakyat. Pers karena itu harus mengabdi kepada rakyat,
mengabdi kepada publik, pro publico. Pers yang tidak membawa
kepentingan rakyat atau tidak menyalurkan aspirasi publik adalah
pers yang gagal menjalankan fungsinya. Kedua, harus ada kebi
kebinekaan dan keragaman baik di dalam penyajian berita maupun di
dalam kepemilikan perusahaan pers. Dalam Undang-Undang Pers,
kebinekaan ini telah terlihat dari penegasan, dari salah satu peran
pers bahwa harus menghormati kebinekaan. Selain itu, Undang-Undang
Pers juga menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk
mendirikan perusahaan pers sehingga dengan demikian dimungkinkan
terjadinya kesek keragaman atau kebi kebinekaan isi dan penyajian.
11
Hal ini masih dipertegas bahwa terhadap pers nasional tidak
dikenakan penyensoran, pemberedelan, ataupun pelarangan siaran.
Dalam Undang-Undang Penyiaran, keme kebinekaan dapat dilihat dari
dua hal. Pertama-tama yang secara tegas diatur dalam berbagai pasal
dan penjelasan Undang-Undang Penyiaran. Misalnya, dalam penjelasan
pasal penjelasan umum poin 7 Undang-Undang Penyiaran antara lain
disebutkan bahwa pengembangan penyiaran diarahkan kepada
terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap,
dan merefleksikan kepentingan masyarakat yang beraneka ragam. Yang
kedua, untuk menjaga kebinekaan di dalam Undang-Undang Penyiaran,
Undang-Undang Penyiaran sejak awal sudah mengelompokkan atau
membagi-bagi jen jasa penyiaran ke dalam lembaga-lembaga yang
berbeda. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran,
Jasa penyiaran diselenggarakan oleh empat lembaga penyiaran yang
berbeda-beda. 1. lembaga penyiaran publik. 2. Lembaga penyiaran
swasta. 3. Lembaga penyiaran komunitas. 4. Lembaga penyiaran
berlangganan. Adanya keempat lembaga penyiaran ini, sejak awal
sudah dirancang untuk membentuk grand design Undang-Undang
Penyiaran yang memiliki kebinekaan. Sehingga tidak dimonopoli atau
oleh suatu jenis lembaga penyiaran tertentu. Dengan demikian,
adanya keempat je jenis lembaga penyiaran ini akan tetap mampu
menjaga demokrasi di bidang penyiaran. Lembaga penyiaran publik di
Indonesia adalah TVRI, untuk televisi, dan RRI untuk radio. Lembaga
penyiaran publik yang didirikan oleh negara bersifat independent,
netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan pelayanan
dan untuk kepentingan masyarakat. Di Jepang, LPP ini dikenal dengan
NHK, dan di Inggris dengan BBC. LPP ini yang harus sepenuhnya
membawa kepentingan publik terlepas dari unsur kepentingan
komersial karena sudah sepenuhnya dibiayai oleh negara. Di Jepang
misalnya, NHK, dan di Inggris BBC sebagai lembaga penyiaran publik
mampu menggaet penonton terbanyak di negaranya masing-masing
melebihi set lembaga penyiaran swasta. Ini menunjukkan lembaga
penyiaran publik jika dikelola dengan benar bukan saja mampu
membawa kepentingan publik di lembaga penyiaran tetapi lebih dari
itu juga, mampu menggaet jumlah penonton yang jauh lebih banyak
dari lembaga penyiaran swasta. Sedangkan lembaga penyiaran swasta
di Indonesia dengan jelas di dalam Undang-Undang Siaran disebut
sebagai lembaga penyiaran yang bersifat komersial dan ini berarti
tujuan lembaga penyiaran swasta memang sejak awal didesain untuk
mencari keuntungan yang sebesar12
besarnya. Oleh sebab itulah untuk kalangan penyiaran swasta
untuk lembaga penyiaran swasta ini, modal asing boleh masuk walau
melalui pasar modal walaupun dibatasi hanya 20%. Meman dengan
demikian menurut hemat Dewan Pers, kurang pada tempatnya jika
menuntut lembaga penyiaran swasta untuk tidak sepenuhnya komersial
walaupun lembaga penyiaran swasta ini tetap harus berada dalam
koridor hukum. Koridor hukum yang dimaksud antara lain, walaupun
bersifat komersi komersial tetap harus menaati berbagai peraturan
di bidang usaha, di bidang penyiaran, seperti tidak boleh melakukan
monopoli kep dan kepemilikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 18
Undang-Undang Penyiaran itu sendiri. Untuk komunitas tertentu,
Undang-Undang Penyiaran sudah pula menyediakan lembaga penyiaran
komunitas dengan daya pancar yang rendah dan wilayah yang terbatas.
Lembaga penyiaran ini juga tidak bersifat komersial tetapi
peruntukkannya untuk kepentingan ko komunitas tertentu. Dan
terakhir, kalangan tertentu yang memiliki ekonomi mungkin sedikit
lebih, masih pula tersedia lembaga penyiaran berlangganan. Dengan
pembagian ini sudah jelas, penyiaran Undang-Undang Penyiaran
menyediakan kebinekaan buat rakyat atau masyarakat. Dalam hal ini
masyarakat boleh memilih mau menonton lembaga penyiaran televisi
yang mana saja yang mereka sesuai, yang mereka sukai. Jadi, desain
Undang-Undang Penyiaran sendiri memang sudah dikonstruksikan untuk
menciptakan kebinekaan itu sendiri. Majelis Mahkamah Konstitusi
Yang Mulia, berdasarkan uraian itu Dewan Pers menilai bahwa
ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran yang menegaskan
bahwa ke pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran
swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di wilayah
siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi sudah sesuai
dengan kemerdekaan pers. Begitu juga ketentuan Pasal 34 ayat (4)
bahwa penyiaran bahwa izin penyiaran dilarang dipindahtangankan
kepida kepada pihak lain, baik dilihat dari sudut
perundang-undangan maupun dilihat dari filosofinya juga sudah tepat
dan tidak bertentangan dengan kemerdekaan pers. Namun demikian,
kami ingin mengutip pendapat Hakim Agung di Amerika, Brown-White
dalam kasus Red Lion Broadcasting yang menuntut mereka boleh
menyiarkan apa saja versus FCC. FCC ini adalah KPI-nya Amerika yang
ingin membatasi lembaga penyiaran. Sang Hakim mengatakan, Lisensi
adalah benar izin penyiaran, namun lisensi bukanlah hak
konstitusional untuk memonopoli frekuensi suatu siaran tertentu.
Dalam kasus konkret, bagaimana menafsirkan Pasal 18 ayat (1) yang
menyebut cukup jelas dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran
yang menerangkan bahwa yang dimaksud izin penyelenggaraan penyiaran
dipindahkan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan 13
penyiaran yang diberikan kepada badan hukum, dijual, atau
dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.
Setidaknya dewan pers menemukan atau menacatat ada tujuh cara yang
dapat dilakukan untuk menafsirkan Pasal 1 ayat penjelasan Pasal 18
ayat (1) dan penjelasan Pasal 34 aya ayat (4) Undang-Undang
Penyiaran sebagai berikut. 1) Pemilik perusahaan lembaga penyiaran
swasta dilihat dari siapakah badan hukum pemilik perseroan terbatas
tersebut. Dalam hal ini setiap PT dinilai merupakan identitas yang
berbeda dengan PT lainnya. Dari sudut pandang ini, selama PT-nya
berbeda, maka kepemilikannya juga harus dinilai berbeda. Jika saham
suatu PT terdapat pemegang saham yang juga berbentuk PT, maka yang
harus dilihat sebagai pemegang sahamnya adalah masing-masing PT
yang bersangkutan. 2) Kepemilikan perusahaan lembaga penyiaran
dilihat siapa orang yang memiliki saham dalam sebuah PT. Dari sudut
pandang ini, walaupun PT-nya berbeda, tetapi apabila pemegang
sahamnya sama, maka pemiliknya harus dipandang dimiliki oleh
pemegang saham yang sama, kendati PT-nya juga berlainan. 3) Apabila
kepemilikan ada pada suatu grup, maka kepemilikan harus dilihat
siapakah gabungan dari pemegang saham-saham yang dimiliki oleh
masing-masing PT tersebut, dengan kata lain pemilik akhir merupakan
pe pemilik akhir perusahaan penyelenggara siaran harus dipandang
sebagai pemegang saham di PT-PT tersebut. 4) Pembatasan juga dapat
dilihat dari pembatasan potensi jumlah penonton. Di Amerika pernah
diterapkan ketentuan yang mengatur sebuah lembaga penyiaran tidak
boleh memiliki lebih dari 35% dari total jumlah dise penonton di
wilayah siarnya. Dalam hal ini baru dianggap sebagai monopoli jika
jumlah jangkauan lembaga penyiaran swasta sudah melebihi 35%,
tetapi belakangan doktrin ini sud di Amerika sudah ditinggalkan. 5)
Ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan kewenangan
yang diberikan oleh Undang-Undang Penyiaran kepada Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) yang antara lain termaktub di dalam Pasal 3 Pasal 8
ayat (3) huruf c yang menyebut KPI mempunyai tugas dan kewajiban
ikut membangun persaingan yang sehat atarlembaga penyiaran dan
industri yang terkait. 6) Ditentukan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Monopoli yang dalam hal ini
dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga
yang diberikan kewenangan untuk menentukan ada-tidaknya monopoli,
sebagaimana telah kita dengar tadi keterangan dari KPPU. 7) Sebuah
badan hukum atau lembaga penyiaran sudah menjadi perusahaan terbuka
jika sebuah lembaga penyiaran sudah menjadi
14
perusahaan terbuka, maka diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Majelis Mahkamah Konstitusi yang
kami muliakan, walaupun Dewan Pers berkepentingan dengan
penyelenggaraan kemerdekaan pers dalam lembaga penyiaran, tetapi
kami ingin menegaskan, bukanlah menjadi ranah kewenangan Dewan Pers
untuk memberikan penafsiran mana dari tujuh pilihan untuk kedua
penafsiran atau penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4)
Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999
tidak memberikan kewenangan kepada kami, Dewan Pers untuk
menafsirkan bagaimana suatu penjelasan dalam Undang-Undang
Penyiaran yang tidak bertentangan dengan diameteral dengan
kemerdekaan pers. Dengan demikian Dewan Pers hanya berwenang
menafsirkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan
kemerdekaan pers. Demikian penjelasan kami dari Dewan Pers, terima
kasih Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, assalamualaikum. 39.
KETUA: HARJONO Terima kasih, dari Dewan Pers yang sudah
menyampaikan pendapatnya. Kemudian kita dengarkan dari Komisi
Penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia belum menyampaikan
tertulis ya? tapi sudah dibawa? Ya, nanti setelah itu diserahkan
kepada Mahkamah. Silakan, sudah. 40. KPI: YUDA RIKSAWAN Yang Mulia,
Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia. Perkenankan kami mewakili Komisi Penyiaran Indonesia
menyampaikan pendapat tentang permohonan pengujian atau penafsiran
Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal
28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Majelis yang kami muliakan, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau selanjutnya disebut
dengan Undang-Undang Penyiaran disusun berdasarkan semangat
reformasi pada masa transisi demokrasi dengan suasana kebatinan
hendak mengakhiri hegamoni kekuasaan otoritarisme pemerintah.
Demokratisasi penyiaran yang terkandung dalam konsulat subtantif
Undang-Undang Penyiaran tidak hanya berarti menegasikan peran dari
kekuasaan pemerintah tetapi juga mendelegasikan kewenangan urusan
dan pengaturan tentang penyiaran kepada publik melahirkan
selanjutnya
15
kelembagaan Negara yang bersifat independent sebagai
representasi dan mewadahi aspirasi publik yang bernama Komisi
Penyiaran Indonesia. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran
menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia mengatur hal-hal
mengenai penyiaran, frasa hal-hal mengenai penyiaran seyogyanya
kita maknai sebagai penge sebagai hal mengatur segala hal mengenai
penyiaran yang selanjutnya diatribusi dalam batasan fungsi
kewenangan, tugas, dan kewajibannya. KPI sebagai wujud peran serta
masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan
masyarakat akan penyiaran dan dalam menjalankan fungsinya
sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran KPI mempunyai
berbagai kewenangan diantaranya menetapkan standar program siaran,
mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan
standar program siaran, serta juga memberikan sanksi terhadap
pelanggaran peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar
program siaran, dan melakukan kordinasi dengan pemerintah, lembaga
penyiaran, dan masyarakat. Tugas dan kewajiban berdasarkan Pasal 8
ayat (3) Undang-Undang Penyiaran KPI bertugas dan berkewajiban
antara lain menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang
layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Dan yang paling
pokok dalam persidangan hari ini bahwa KPI bertugas dan
berkewajiban untuk ikut membangun iklim persaingan yang sehat
antara lembaga penyiaran dan industri terkait. Dalam konteks
mengatur hal-hal tentang penyiaran ini, KPI sesungguhnya diberikan
mandat untuk bersama pemerintah menyusun peraturan-peraturan
pelaksana Undang-Undang Penyiaran yang dituangkan dalam bentuk
peraturan pemerintah. Keterlibatan KPI dalam penyusunan peraturan
pelaksana undang-undang tersebut meliputi pengaturan tentang
lembaga penyiaran publik, pengaturan jumlah cakupan wilayah siaran
lokal, regional, dan nasional termasuk di dalamnya pengaturan
tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran
serta pembatasan kepemilikan silang. Ketua Majelis dan Anggota
Mahkamah Konstitusi Yang Kami Muliakan, mandat Undang-Undang
Penyiaran yang merupakan implementasi spirit pendelegasian wewenang
dan demokratisasi penyiaran yang menjadi landasan filosofis
Undang-Undang Penyiaran itu pada akhirnya mohon maaf kalau harus
kami katakan ternegasikan oleh adanya putusan dari Mahkamah
Konstitusi atas Perkara No.005/PUUI/2003 tanggal 28 Juli 2004.
Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 62 Undang-Undang
Penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan ternyata tidak hanya sebatas mencabut
kalimat KPI bersama pemerintah juga memberi implikasi menyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga 16
akhirnya peraturan pemerintah itu hanya menjadi ranah atau
kewenangan dari pemerintah semata di dalam penyusunannya. Satu
contoh yang ingin say ... kami berikan kepada kesempatan
persidangan hari ini bahwa pemerintah telah membuat Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Swasta,
peraturan ini memiliki keterkaitan erat dengan permohonan
penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) a quo oleh Para
Pemohon, peraturan ini kemudian merumuskan secara sepihak tentang
peran, fungsi dan kewenangan KPI yang menurut peraturan tersebut
hanya mengurusi persoalan isi siaran. Isi siaran dalam konteks ini
hal semua hal baik dalam hal proses perizinan melalui produk
rekomendasi kelayakan demikan pula dan terutama dalam hal
pengawasan isi siaran serta penjatuhan sanksi administratif.
Majelis Yang Kami Muliakan. Implikasinya adalah telah terjadi
anomali hukum sejak terjadinya atau terbitnya peraturan pemerintah
tersebut dan telah membentuk paradigma bahwa KPI adalah lembaga
negara yang hanya mengurus isi siaran. Suatu hal yang sangat
bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran, baik secara filosofis
dan normatif substantif. Anomali hukum ini telah menjadi paradigma
dan juga semakin dijustifikasi dengan penolakan Mahkamah Agung
Republik Indonesia terhadap legal standing KPI dalam upaya KPI
melakukan judicial review terhdap berbagai peraturanperaturan
pemerintah yang dibuat sebagai peraturan pelaksana UndangUndang
Penyiaran. Majelis yang kami muliakan. Hal ini kami sampaikan untuk
memberikan landasan argumentatif kepada Majelis bahwa implikasi
putusan Mahkamah Konstitusi dan paradigma hukum penyiaran yang
telah terbentuk telah menempatkan KPI secara de facto tidak
memiliki legal capacity atau kapasitas hukum dalam hal pengaturan
pembatasan kepemilikan dan pengusaan lembaga penyiaran serta
pembatasan kepemilikan silang. Akan tetapi, walaupun kami tidak
memiliki kewenangan membentuk peraturan pelaksana, putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap perkara yang saya sebutkan tadi 005 tanggal 28
Juli 2004, sama sekali tidak menganulir kedudukan KPI sebagai
lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
Tafsir hukum atas keputusan ini menyatakan bahwa secara de jure,
Mahkamah Konstitusi pun menegaskan bahwa KPI mengatur hal-hal
mengenai penyiaran termasuk memiliki tugas dan kewajiban untuk ikut
membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan
industri terkait sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf c Undang-Undang
Penyiaran. Atas dasar itulah, maka KPI telah mengeluarkan pendapat
hukum atau legal opinion terkait adanya gugatan pubik terhadap
dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang
Penyiaran yang mengatur tentang pemusatan kepemilikan yang sedang
disidangkan hari 17
ini. Gugatan ini setelah kami menganalisisnya, didasari oleh
fakta hukum sosiologis telah terjadi pemusatan dan penguasaan oleh
perseorangan dan holding company atau badan hukum serta rencana
aksi koorporasi, akuisisi oleh salah satu lembaga penyiaran.
Urgensitas KPI menyampaikan pendapat hukum tersebut selain sebagai
tanggung jawab untuk mewadai aspirasi masyarakat, juga untuk
menjamin terciptanya diversity of ownership dan diversity of
content sesuai falsafah Undang-Undang Penyiaran. KPI sangat
meyadari bahwa bilamana terjadi pemusatan kepemilikan atau
penguasaan lembaga penyiaran kepada orang atau badan hukum
tertentu, maka tentu akan banyak timbul kerugian bagi masyarakat
yang dapat terjadi. Diantaranya, penguasan spektrum frekuensi
sebagai sumber daya alam yang sangat terbatas dapat menimbulkan
persaingan usaha yang tidak sehat, serta menutup peluang investor
lain yang terhalang akibat jenuhnya atau bahkan habisnya kanal
spektrum frekuensi yang tersedia. Pemusatan kepemilikan dan
penguasaan juga akan berdampak pada penggiringan opini publik
terhadap kepentingan dan tujuan pemilik lembaga penyiaran. KPI
telah menemukan berbagai fakta hukum yang menggambarkan secara
nyata penggunaan spektrum frekuensi yang merupakan rana publik itu
untuk kepentingan pemilik. Selain itu, KPI juga tengah berhadapan
saat ini dengan permasalahan, pemanfaatan lembaga penyiaran yang
digunakan untuk tujuan-tujuan politik praktis. Sehingga urgensitas
penyelesaian masalah penafsiran ini memang menjadi pilar solutif
untuk persoalan yang akan datang. Majelis Hakim Konstitusi Yang
Mulia. Berkaitan dengan tentang pokok perkara penafsiran Pasal 18
bahwa permohonan untuk dilakukan penafsiran terhadap Pasal 18 ayat
1 dan Pasal 34 ayat (4) UndangUndang Penyiaran, menurut pendapat
KPI, itu merupakan upaya yang terpaksa ditempuh publik akibat
secara sosiologis dirasakan dan ditemukan adanya perbedaan
interprestasi hukum. Demikian pula halnya KPI memiliki penafsiran
yang kemungkinan memilik perbedaan dengan pihak lainnya. Oleh
karena salah satu tugas dan kewajiban KPI adalah ikut membangun
iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri
terkait, serta adanya penguatan kedudukan KPI oleh keputusan
Mahkamah Konsitu Konstitusi sebagai lembaga independen yang
mengatur hal-hal mengenai penyiaran, maka perkenankan kami Komisi
Penyiaran Indonesia menyampaikan pendapat tentang penafsiran Pasal
18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) sebagai berikut. Pasal 1 ayat (8)
Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Pemyiaran mengatur pemusatan
kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang
atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di
beberpaa wilayah siaran dibatasi. 18
Tehadap Pasal 18 tersebut perintah Undang-Undang Penyiaran
menunjukkan khusususnya pada Pasal 18 ayat (4) sehingga kita harus
melihat secara keutuhan pasal 18 itu. Memang mengatur bahwa Pasal
18 ayat (4) berbunyi, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan
kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta disusun oleh
KPI bersama pemerintah. Itu redaksi asli setelah putusan Mahkamah
Konstitusi, disusun oleh pemerintah. Oleh karena KPI yang taat pada
hukum mengikuti normatifikasi pembatasan tersebut berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang lembaga penyiaran
swasta khusunya pada Pasal 32 ayat (1) yang berbuyi, Pemusatan
kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta, jasa pesia
penyiaran televisi oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di
satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran di seluruh
Indonesia dibatasi sebagai berikut. a. Satu badan hukum paling
banyak memiliki dua izin penyelenggaraan penyiaran, jasa penyiaran
televisi yang berlokasi di dua provinsi yang berbeda atau bahasa
sederhana satu penyiaran untuk satu provinsi. Pada prinsipnya
pembatasan yang dilakukan oleh peraturan pemerintah a quo dapat
diterima dan menjadi dasar hukum KPI dalam hal mengatur hal-hal
mengenai penyiaran terutama persoalan pembatasan kepemilikan dan
penguasaan lembaga penyiaran, akan tetapi pembatasan tersebut
ternyata justru menjadi sumber konflik penafsiran dalam rangka
penegakan hukumnya atau low inforcementnya. Akar masalah yang kami
temukan adalah terjadi perbedaan penafsiran frasa satu orang dan
badan hukum. Ada pihak yang mengartikan bahwa satu orang dan badan
hukum tersebut terbatas pada orang atau badan hukum yang menjadi iz
menjadi pemegang izin penyelengara penyiaran atau IPP atau dalam
hal ini dalam undangundang disebut sebagai lembaga penyiaran
swasta. Kami, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki pandangan berbeda
terhadap pengertian terbatas itu. Menurut KPI, frasa satu orang
atau satu badan hukum harus diartikan secara yuridis dogmatik.
Meliputi, termasuk hak setiap orang atau setiap badan hukum baik
badan hukum yang secara khusus tunduk pada Undang-Undang Penyiaran,
yaitu badan hukum pemegang IPP dalam hal ini lembaga penyiaran
swasta tadi maupun badan hukum umum di luar kegiatan usaha
penyiaran apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki
lembaga penyiaran swasta yang oleh karenanya tunduk di bawah
Undang-Undang Penyiaran. Secara konkritisasi frasa satu orang atau
satu badan hukum itu dapat meliputi; 1. Orang perseorangan 2. Badan
secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun nonbadan hukum
19
3. Badan hukum pemegang IPP yakni lembaga penyiaran swasta 4.
Badan hukum anak perusahaan lembaga penyiaran swasta atau, 5. Badan
hukum yang memiliki anak perusahaan lembaga penyiaran swasta atau
yang kita kenal dengan holding company Dasar pertimbangan yang kami
gunakan dalam memberikan penafsiran ini adalah sebagai berikut.
Fakta hukum menunjukan bahwa terdapat satu orang atau lebih secara
perseorangan itu dapat menjadi pemegang saham, baik itu mayoritas
maupun minoritas saham pada berbagai badan hukum lembaga penyiaran
swasta yang memiliki izin penyelenggara penyiaran. Fakta hukum lain
menunjukan bahwa terdapat badan hukum yang tujuan dan dasar
pendiriannya tidak dimaksudkan sebagai penyelenggara lembaga
penyiaran yang menjadi pemegang saham di beberapa badan hukum
lembaga penyiaran swasta yang memiliki izin penyelenggara
penyiaran. Majelis Yang Mulia, harus mengetahui bahwa badan hukum
untuk mendirikan lembaga penyiaran swasta bersifat khusus dan
tertutup hanya untuk maksud menyelenggarakan lembaga penyiaran.
Tidak dapat digabung dengan bidang usaha lain dan tidak
diperkenankan membuka cabang. Satu orang atau perseorangan tidak
dimungkinkan menjadi pemegang izin penyelenggara penyiaran sebagai
lembaga penyiaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
Undang-Undang Penyiaran yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran
swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk
badan hukum indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan
jasa penyiaran radio atau televisi. Dengan adanya frasa satu orang
ini maka itu kemudian membantah tafsiran yang menyatakan bahwa
hanya badan hukum lembaga penyiaran swasta yang dikenai ketentuan
larangan pemusatan kepemilikan dan penguasaan sebagaiman ditetapkan
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang penyiaran. Majelis yang kami
muliakan, konsekuensi yuridis selanjutnya dari tafsir ini jika
badan jika hanya badan hukum LPS atau lembaga penyiaran swasta yang
memehuni atau diwajibkan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) itu,
maka berarti ketentuan larangan atau pembatasan kepemusatan
kepemilikan dan penguasaan LPS sama sekali tidak ada artinya. Badan
hukum non-LPS, badan hukum lain yang buk bukan pemegang IPP. Dengan
demikian terbuka peluangnya untuk melakukan pemusatan kepemilikan
dan penguasaan LPS. Kondisi membuka peluang satu pihak tertentu
melakukan melakukan pemusatan dan penguasaan adalah sangat
bertentangan dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah yang
dicita-citakan oleh Undang-Undang Penyiaran. Selanjutnya untuk
penafsiran Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran sebagaimana
diatur bahwa izin penyelenggara penyiaran dilarang dipindahtangan
kepada pihak lain, Komisi Penyiaran menyimak 20
bahwa penjelasan Pasal 34 memberi keterangan bahwa yang dimaksud
dengan izin penyelenggara penyiaran dipindahtangankan kepada pihak
lain. Misalnya, izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan
kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan pada badan
hukum lain, atau persoalan perseorangan lain. Berdasarkan
penjelasan tersebut di atas, maka seharusnya frasa dipindahtan
dipindahtangankan menurut Komisi Penyiaran Indonesia diartikan
sebagai proses pemindahtanganan dengan cara apapun di mana
kepemilikan atau penguasaan izin penyelenggara penyiaran menjadi
berpindahtangan. Antara lain misalnya, diberikan, dijual, atau
diperalihkan melalui sewa, gadai, dan lain-lain. Sedangkan frasa
pihak lain kembali harus diartikan sesuai acuan sebagaimana yang
dijelaskan Pasal 18 ayat (1), yaitu satu orang atau satu badan
hukum yang harus diartikan sebagai satu orang atau satu badan hukum
baik sebagai badan hukum pemegang IPP atau lembaga penyiaran swasta
maupun badan hukum lain yang mana telah kami sampaikan sebelumnya
bisa berupa perorangan, badan umum, atau badan hukum anak
perusahaan, serta badan hukum yang memiliki anak perusahaan lembaga
penyiaran swasta. Majelis yang kami muliakan, pada akhirnya KPI
(Komisi Penyiaran Indonesia) berpendapat bahwa jikalau argumentasi
dan rumusan yang kami sampaikan itu kemudian hendak dijadikan satu
dalam satu redaksi, maka KPI berpendapat pengertian Undang-Undang
Penyiaran tentang Pasal 18 ayat (1) dapat dinyatakan sebagai
berikut. Pemusatan kepemilikan dan lembaga penyiaran swasta oleh
satu orang atau satu badan hukum meliputi orang perorangan badan
secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun nonbadan hukum,
badan hukum pemegang IPP yakni lembaga penyiaran swasta, badan
hukum anak perusahaan lembaga penyiaran swasta, atau badan hukum
yang memiliki anak perusahaan lembaga penyiaran swasta holding
company, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah
siaran dibatasi dengan memiliki atau menguasai satu IPP dalam satu
wilayah siaran atau satu provinsi. KPI berpendapat, pengertian yang
sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran tentang isi Pasal 34 ayat
(4), jika kemudian dirumuskan secara penuh, maka izin
penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan, dalam arti
diberikan, dijual, atau dialihkan dalam bentuk lain, misalnya sewa,
gadai, dan lain-lain kepada pihak lain, meliputi orang perorangan
badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun nonbadan
hukum, badan hukum pemegang IPP yakni lembaga penyiaran swasta,
badan hukum anak perusahaan lembaga penyiaran swasta, atau badan
hukum yang memiliki anak perusahaan lembaga penyiaran swasta.
Majelis Hakim yang kami muliakan, mengingat urgensitas penafsiran
Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka kami Komisi Penyiaran
Indonesia berharap Majelis Konstitusi dapat menetapkan putusan yang
tidak hanya adil, tetapi juga bermanfaat bagi pengaturan
penyelenggaraan sistem penyiaran Indonesia. Demikian penjelasan
yang bisa kami terima kami berikan, mudah-mudahan dapat diterima.
Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. 41. KETUA:
HARJONO Baik, terima kasih pada komisi penyiaran yang telah
menyampaikan pendapatnya. Kita sudah mendengar tiga pihak
masing-masing tadi dan waktunya ternyata sampai pada pukul 15.00
WIB, Saudara. Sebetulnya pada meja Hakim, sudah ada satu pendapat
tertulis yang disampaikan oleh Trans Corp. Cuma begini, apakah
menurut saya, tidak lebih baik saya belum membaca sepenuhnya, kalau
kemudian apa yang disampaikan Trans Corp nanti, setelah
mendengarkan dari ketiga pendapat ini, artinya ada perbaikan,
penyempurnaan, ya kan? Karena kita sebetulnya yang kita dengar
adalah bagaimana polemik personalan ini kemudian ditanggapi secara
utuh. Oleh karena itu, kalau Trans Corp misalnya menerima ini ya,
dianggap saja ini sebagai suatu yang awal nanti akan diperbaiki dan
nanti seluruhnya yang belum menyampaikan pendapatnya ini bisa
berfokus pada tiga yang sudah menyampaikan tadi. Bagaimana
kira-kira? Setuju, ya? Setuju. Kalau setuju, berarti satu ini tidak
usah dibacakan sekarang tapi nanti diperbaiki dengan
mempertimbangkan pendapat yang tiga lainnya lagi dan saya kira
tidak usah dibuka tanya-jawab dulu karena ini sebetulnya sudah
polanya sudah kita lihat, nanti saja masing-masing memberi catatan,
kemudian bisa ditanggapi atas pendapat-pendapat itu. Setuju dengan
sistem yang demikian? Oke. Kalau setuju, saya kira kita akhiri saja
dan kita buka persidangan berikutnya untuk kasus ini, untuk perkara
ini yaitu pada hari Kamis, 2 Februari 2012, pukul 14.00 WIB. Jadi,
Kamis, 2 Februari 2012, pukul 14.00 WIB, kita akan dengar Pihak
Terkait, Trans Corp dan yang lain tadi, tentunya setelah ada
pengayaan dari tiga pendapat yang sudah disampaikan di sini. Dan
pengumuman ini dianggap sebagai undangan, tidak usah diundang
pihakpihak yang Pemohon, Terkait, juga Pemerintah bahwa kita akan
bersidang hari Kamis, 2 Februari 2012, pukul 14.00 WIB.
Dengan demikian, persidangan saya nyatakan ditutup. KETUK PALU
3X 22
SIDANG DITUTUP PUKUL 14:52 WIB
Jakarta, 19 Januari 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,
t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 1985021001
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman
suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga
memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara
aslinya.
23
