Perkara Nomor 78-Puu-ix-2011 Tgl 19 Januari 2012_3

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Perkara Nomor 78-Puu-ix-2011 Tgl 19 Januari 2012_3

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 78/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait (KPPU, Dewan Pers, KPI, Trans Corp, EMTK, Surya Citra Media, dan Media Group) (IV) Kamis, 19 Januari 2012, Pukul 14:00-14:52 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) SUSUNAN PERSIDANGAN Harjono Achmad Sodiki Hamdan Zoelva Anwar Usman Muhammad Alim M. Akil Mochtar Maria Farida Indrati (Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)

Eddy Purwanto Ery Satria Pamungkas Wiwik Budi Wasito

Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti 1

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1) 2) 3) 4) 5) Wahyu Diatmika (Aliansi Jurnalis Independen) Leli Qomarulaeli (Perkumpulan Jurnalis Komunitas Jakarta) Hendrayana (Lembaga Bantuan Hukum Pers) Christiana Chelsia (Yayasan Dua Puluh Delapan) Masduki (Pemantau Regulasi dan Regulator Media Jogjakarta)

B. Kuasa Pihak Terkait: 1) 2) 3) 4) 5) Yanuar P. Wasesa (Visi Media) Lindu Purnomo (Visi Media) Imran Putra Sidin (ATVSI) A.H. Wakil Kamal (ATVSI) Iqbal .T. Pasaribu (ATVSI)

C. Prinsipal Pihak Terkait: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Yuda Riksawan (KPI) A. Junaidi (KPPU) Wina Armada Sukardi (Dewan Pers) Zainal Rahman (Trans Corp) Warnidi (Trans Corp) Erman Saragih (Metro TV) Ika Pasaribu (SCM) Jongge Manalu (SCM) Suryo Pratomo (Media Televisi Indonesia)

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1) Yusril Ihza mahendra 2) Widodo E. Pemerintah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Mualimin Abdi Budi Priyono D.Susilo Hartono Sutarman Agnes Widayanti Herry Amir Soleh Indra Maulana 2

SIDANG DIBUKA PUKUL 14:00 WIB 1. KETUA: HARJONO Baik, selamat siang para yang hadir sekalian. Siang ini, pemeriksaan Perkara Nomor 78/PUU-IX/2011, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan siapa yang hadir. 2. PEMOHON: WAHYU DIATMIKA Selamat siang Majelis Hakim Yang Mulia, nama saya Wahyu Diatmika dari Aliansi Jurnalis Independen. 3. PEMOHON: LELI QOMARULAELI Selamat siang Yang Mulia, nama saya Leli Qomarulaeli dari Perkumpulan Jurnalis Komunitas Jakarta. 4. PEMOHON: HENDRAYANA Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Hendrayana dari Lembaga Bantuan Hukum Pers. 5. PEMOHON: CHRISTIANA CHELSIA Selamat siang Majelis Hakim Yang Mulia, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cristiana Chelsia dari Yayasan Dua Puluh Delapan. Terima kasih. 6. PEMOHON: MASDUKI Terima kasih, Yang Mulia. Saya Masduki dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media Jogjakarta. 7. KETUA: HARJONO Ya, jadi berlima ini Pemohon semua ya untuk satu perkara. Baik, kita mohon perkenalan dari Pemerintah atau DPR kalau ada. Sebentar dulu silakan.

3

8.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9.

KETUA: HARJONO He em.

10.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Di sebelah kiri saya Pak Budi Priyono, Staf Ahli Kementerian Menteri Kominfo bidang hukum. Kemudian di sebelahnya lagi ada D.Susilo Hartono Kepala Biro Hukum dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Sutarman, sama dari Kominfo, yang sebelahnya lagi ada Ibu Agnes Widayanti Direktur Penyiaran dari Kementerian Kominfo. Kemudian dibelakang ada Pak Herry, ada Amir Soleh, dan Indra Maulana dari Kementerian Kominfo dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yang Mulia. Terima kasih.

11.

KETUA: HARJONO Ya. DPR tidak hadir ini? Terima kasih? Pihak Terkait ini siapa saja yang hadir? Silakan. Dari sisi sini dulu.

12.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (MNC): YUSRIL IHZA MAHENDRA Terima kasih, Yang Mulia. Saya Yusril Ihza Mahendra dan Saudara Widodo, kuasa hukum dari PT MNC Tbk. Terima kasih.

13.

KETUA: HARJONO Lanjut.

14.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (VIVA MEDIA ASIA): YANUAR Yang Mulia, Yanuar dan Lindu Purnomo dari Viva Media Asia. Terima kasih, Yang Mulia.

15.

PIHAK TERKAIT (SCMA): IKA PASIRIBU Yang Mulia, Ika Pasaribu dari SCMA.

4

16.

KETUA: HARJONO Berikutnya?

17.

PIHAK TERKAIT (SCMA): JONGGE MANALU Saya Jongge Manalu dari SCMA.

18.

KETUA: HARJONO Silakan, terus.

19.

PIHAK TEERKAIT (METRO TV): ERMAN SARAGIH Saya Erman Saragih dari Metro TV.

20.

KETUA: HARJONO Metro TV. Berikutnya?

21.

PIHAK TERKAIT PRATOMO

(MEDIA

TELEVISI

INDONESIA):

SURYO

Yang Mulia, saya Suryo Pratomo dari Media Televisi Indonesia. 22. KETUA: HARJONO Media Televisi Indonesia. Baik, berikutnya? 23. PIHAK TERKAIT (TRANS CORP): ZAINAL RAHMAN Yang Mulia, saya Zainal Rahman dan beserta rekan saya Saudara Warnidi dari Trans Corp. 24. KETUA: HARJONO Yang di depan, silakan. 25. PIHAK TERKAIT (DEWAN PERS): WINA ARMADA Yang Mulia, saya Wina Armada Sukardi dari Dewan Pers Pihak Terkait.

5

26.

PIHAK TERKAIT (ATVSI): IRMAN PUTRA SIDIN Yang Mulia, saya Irman Putra Sidin. Di samping saya ada Iqbal Tawakal Pasaribu dan A.H. Wakil Kamal. Kami kuasa hukum dari LPS-LPS yang tergabung dalam ATVSI.

27.

KETUA: HARJONO ATVSI.

28.

PIHAK TERKAIT (ATVSI): IRMAN PUTRA SIDIN Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Yang Mulia.

29.

KETUA: HARJONO Ya, terima kasih. Silakan.

30.

PIHAK TERKAIT (KPI): YUDA RIKSAWAN Yang Mulia, saya Yuda Riksawan Komisi Penyiaran Indonesia.

31.

KETUA: HARJONO KPI. Belakang yang berikutnya?

32.

PIHAK TERKAIT (KPPU): A. JUNAIDI Selamat siang Yang Mulia, A. Junaidi dari KPPU.

33.

KETUA: HARJONO KPPU, ya. Terakhir?

34.

PIHAK TERKAIT (LSPP): IGNASIUS HARIYANTO Yang Mulia, saya Ignasius Hariyanto dari LSPP.

35.

KETUA: HARJONO LSPP. Saya cek lagi, Dewan Pers hadir ya? Ya. Baik, jadi sidang kita ini agaknya panjang ini ya ... sangat panjang. Oleh karena itu, Pemohon juga cukup banyak, dan yang terbanyak adalah Terkait ... Pihak Terkait. Di samping itu juga nanti, ahli dari Pemohon juga daftarnya sudah kita 6

terima. Ada nama-nama yang ada pada daftar yang sudah diserahkan itu ada tujuh nama, ya tujuh nama. Dan yang Terkait juga sudah tadi, beberapa memperkenalkan diri. Oleh karena itu, kita harus atur manajemen waktu persidangan ini. Dan tiga yang kita hadirkan, terutama yang sebetulnya ada kita maksudkan untuk diminta keterangannya, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Sedangkan tadi yang lain, seperti dari Trans Corp, (suara tidak terdengar jelas), SCM, dan lain sebagainya saya kira sangat berkepentingan di dalam proses persidangan ini. Oleh karena itu, untuk kali ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang juga manajemen persidangan, maka kita putuskan dulu untuk kita dengar tiga pihak, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Sedangkan pihak-pihak yang sudah menyampaikan secara tertulis, itu tentu sudah kita terima beberapa dan kita pertimbangkan. Namun demikian, saya kira itu pun meskipun beberapa pihak sudah menyampaikan secara tertulis, tidak berarti bahwa kemudian tidak berkepentingan pada persidangan ini. Oleh karena itu, kita akan periksa nanti kita akan dengarkan setelah yang tiga ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran. Jadi itu ya manajemen kita tentang waktu yang akan kita manfaatkan di dalam proses persidangan. Baik, kalau begitu saya undang Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk bisa memberikan tanggapan ataupun pendapatnya dalam kasus permohonan ini, silakan. 36. KPPU: AHMAD JUNAIDI Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, merujuk pada panggilan sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember tahun 2011 sehubungan dengan pengajuan permohonan Judicial review terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, selanjutnya disebut sebagai UndangUndang Penyiaran, terhadap Pasal 28 huruf d dan f, serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan ini kami Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan dan untuk menilai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Persaingan Usaha. 2. Pasal 35 juncto Pasal 36 Undang-Undang Persaingan Usaha memberi dua tugas dan wewenang utama bagi KPPU, yaitu:

7

1. Melaksanakan penegakkan hukum melalui proses penyelidikan, pemeriksaan, dan pengambilan putusan berupa sanksi dalam hal terdapat pelanggaran undang-undang. 2. Menyampaikan saran dan pertimbangan kebijakan persaingan kepada pemerintah. 3. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terkait industri penyiaraan KPPU telah mengeluarkan putusan dan pendapat komisi sebagai berikut: 1. Putusan Nomor 3/KPPU-laporan/2008 tentang Dugaan Pelanggaran Terhadap Pasal 16 dan Pasal 19 huruf a dan huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan hak siar Barclay premier league (Liga Inggris) musim tahun 2007 sampai tahun 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 225K/Perdatasus/2009 tertanggal 28 Mei 2009 telah menguatkan putusan KPPU tersebut. 2. Putusan Komisi Nomor A11911 tanggal 24 November tahun 2011 terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan PT Indosiar Karya Mandiri (IDKM) oleh PT Elang Mahkota Teknologi (Emtek) yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun pengambilalihan atau akuisisi telah memenuhi syarat minimal pemberitahuan atau notifi notifikasi yaitu akumulasi aset sebesar Rp4 triliun Rp4,102 triliun atau melebihi batas minimal aset gabungan yaitu sebesar Rp2,5 triliun dan akumulasi omset sebesar Rp5,276 triliun Rp5 triliun Rp276 miliar, di mana batas minimal omset gabungan sebesar Rp5 triliun, serta memenuhi threshold konsentrasi gabungan untuk melakukan penilaian akuisisi yaitu di atas 1.800 Hirschman-Herfindahl Index (HHI). KPPU berpendapat atas kondisi ini bahwa tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Indosiar Karya Mandiri Tbk oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dalam pasar jasa penayangan program melalui televisi free to air yang diukur berdasarkan pendapatan iklan karena pengambilalihan pelaku usaha dalam Pasal (suara tidak terdengar jelas) memiliki justifikasi. Yaitu pertama, tidak menimbulkan hambatan persaingan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga, adalah kecilnya potensi perilaku kolektif. Penilaian menjadi yang dilakukan oleh KPPU berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 57 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi

8

Nomor 10 Tahun 2011 untuk selanjutnya disebut sebagai Perkom Nomor 10 Tahun 2011. Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, berkaitan dengan penjelasan ini, izinkan kami mengemukakan beberapa hal yaitu berdasarkan pertama, pasal-pasal substansi Undang-Undang Persaingan Usaha yang meliputi bab tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan yang diantaranya mengatur tentang Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan, Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap, Pasal 27 tentang Pemilikan Silang Pemilikan Saham Silang, Pasal 28 dan Pasal 29 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Pelak Pengambilalihan Saham. Dan berdasarkan kedua penerapan hukum oleh KPPU terkait dengan usaha industri penyiaran sebagaimana ternyata dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pendapat komisi sebagaimana diuraikan diawal, menegaskan bahwa KPPU dan Undang-Undang Persaingan Usaha tidak melarang monopoli dan penguasaan pasar dominan pelaku usaha dalam suatu pasar bersangkutan atau relevan market tertentu (In Casu) di industri penyiaran terkait dengan isu hukum yang sedang kita sidangkan pada kesempatan ini. Melainkan KPU melarang penyalanhgunaan posisi dominan suatu pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kejadian praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara akan menguji isu hukum pada apakah posisi monopoli atau dominan pelaku usaha dalam pasal bersangkutan tertentu telah disalahgunakan untuk menghambat pesaing, merugikan konsumen, atau menghilangkan efisiensi usaha? Dalam konteks merger atau akuisisi sebagai contoh, KPPU berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Persaingan, juncto PP 57 Tahun 2010, tidak melarang konsentrasi pasal bersangkutan tertentu dan tidak sekedar memeriksa apakah terdapat konsentr konsentrasi pasal dominan dalam suatu pasal tertentu, melainkan juga melihat pada apakah pada pasal bersangkutan a quo telah terjadi hambatan pasal masuk? Potensi perilaku anti persaingan? Apakah terdapat efisiensi? Atau ada alasan kepailitan? Kenapa akuisisi atau merger itu dilaksanakan. Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Apabila kita perhatikan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 atau Undang-Undang Penyiaran (In Casu) Pasal 18 yang mengatur pemusatan izin kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta pada satu orang atau satu badan hukum, baik di wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi. Dan Pasal 34 ayat (4) yang menentukan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. Pada dasarnya adalah pasal-pasal tentang pe larangan tentang pemusatan larangan atau pembatasan tentang pemusatan kepemilikkan atau monopoli dan larangan pengambilalihan lisensi dalam industri 9

penyiaran yang terkait dengan jaminan implementasi konsep diversity of content dan diversity of ownership. Hal-hal yang apabila dikaitkan dan Undang-Undang Persaingan usaha tidaklah menjadi isu hukum yang akan diperiksa, baik dalam proses penanganan perkara maupun dalam analisis terhadap notifikasi merger. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada awal penjelasan, KPPU hanya bertugas dan berwenang menguji aspek persaingan dari suatu monopoli atau konsentrasi pasal yang terbentuk dan tidak pada permasalahan atau melarang pemusatan kepemilikkan, lisensi, penyiaran, dan/atau konten siaran lembaga penyiaran sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran yang diujikan pada sidang yang terhormat ini. Demikian penjelasan kami, atas kesempatan yang diberikan kami sampaikan terima kasih. 37. KETUA: HARJONO Baik, terima kasih kepada Saudara yang mewakili Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah menyampaikan pendapat hukumnya pada kasus permohonan yang disampaikan pada Mahkamah Konstitusi. Berikutnya kita akan dengar dari Dewan Pers. 38. DEWAN PERS: WINA ARMADA SUKARDI Majelis Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Sesuai dengan permintaan Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Pers sebagai Pihak Terkait. Izinkanlah kami dari Dewan Pers memberikan keterangan atau pendapat sebagai berikut. Kami mulai dengan pengertian Pers. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang selanjutnya di sini kami akan singkat saja Undang-Undang Pers. Pers adalah lembaga sosial dan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala saluran yang tersedia. Pengertian ini menunjukkan bahwa pers juga mencakup dunia elek jurnalistik elektronik di televisi. Begitu juga mengenai pengertian perusahaan pers, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pers menun menunjukkan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, kantor berita, dan seterusnya. Pengertian ini juga berarti bahwa lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan informasi, terma terda termasuk di dalam kategori perusahaan pers.

10

Selanjutnya, Undang-Undang Pers sendiri juga memakai istilahistilah penyiaran yang menunjukkan bahwa pers juga meliputi kegiatan jurnalistik elektronik, termasuk di dalamnya televisi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang selanjutnya kami singkat Undang-Undang Penyiaran sendiri mengakui bahwa lembaga penyia di dalam lembaga penyiaran terdapat kegiatan jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Penyiaran yang menyebut, Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik, tunduk kepada kode etik jurnalistik dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan ini, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Peranan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Pasal 6 Undang-Undang Pers adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang ke dua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta kami garis bawahi, Menghormati ke-Bhinekaan. Kemudian, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Melakukan saran kritik terhadap kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sesuai dengan Pasal 15 fungsi dari Dewan Pers antara lain adalah menjaga dan mengembangkan kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi kode etik jurnalistik, serta memfasilitasi pembuatan, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dal dalam membuat peraturanperaturan di bidang pers. Dari uraian itu, kami ingin menegaskan bahwa Dewan Pers sangat berkepentingan dan terkait dengan masalah pengelolaan kemerdekaan pers di lembaga-lembaga penyiaran termasuk lembaga penyiaran televisi. Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormat kami muliakan. Baik di dalam Undang-Undang Pers maupun di dalam Undang-Undang Penyiaran ada dua inti kemerdekaan pers. Yang pertama, kemerdekaan pers adalah milik rakyat, milik public, dan oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pers karena itu harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada publik, pro publico. Pers yang tidak membawa kepentingan rakyat atau tidak menyalurkan aspirasi publik adalah pers yang gagal menjalankan fungsinya. Kedua, harus ada kebi kebinekaan dan keragaman baik di dalam penyajian berita maupun di dalam kepemilikan perusahaan pers. Dalam Undang-Undang Pers, kebinekaan ini telah terlihat dari penegasan, dari salah satu peran pers bahwa harus menghormati kebinekaan. Selain itu, Undang-Undang Pers juga menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendirikan perusahaan pers sehingga dengan demikian dimungkinkan terjadinya kesek keragaman atau kebi kebinekaan isi dan penyajian. 11

Hal ini masih dipertegas bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, ataupun pelarangan siaran. Dalam Undang-Undang Penyiaran, keme kebinekaan dapat dilihat dari dua hal. Pertama-tama yang secara tegas diatur dalam berbagai pasal dan penjelasan Undang-Undang Penyiaran. Misalnya, dalam penjelasan pasal penjelasan umum poin 7 Undang-Undang Penyiaran antara lain disebutkan bahwa pengembangan penyiaran diarahkan kepada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan kepentingan masyarakat yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk menjaga kebinekaan di dalam Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Penyiaran sejak awal sudah mengelompokkan atau membagi-bagi jen jasa penyiaran ke dalam lembaga-lembaga yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran, Jasa penyiaran diselenggarakan oleh empat lembaga penyiaran yang berbeda-beda. 1. lembaga penyiaran publik. 2. Lembaga penyiaran swasta. 3. Lembaga penyiaran komunitas. 4. Lembaga penyiaran berlangganan. Adanya keempat lembaga penyiaran ini, sejak awal sudah dirancang untuk membentuk grand design Undang-Undang Penyiaran yang memiliki kebinekaan. Sehingga tidak dimonopoli atau oleh suatu jenis lembaga penyiaran tertentu. Dengan demikian, adanya keempat je jenis lembaga penyiaran ini akan tetap mampu menjaga demokrasi di bidang penyiaran. Lembaga penyiaran publik di Indonesia adalah TVRI, untuk televisi, dan RRI untuk radio. Lembaga penyiaran publik yang didirikan oleh negara bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan pelayanan dan untuk kepentingan masyarakat. Di Jepang, LPP ini dikenal dengan NHK, dan di Inggris dengan BBC. LPP ini yang harus sepenuhnya membawa kepentingan publik terlepas dari unsur kepentingan komersial karena sudah sepenuhnya dibiayai oleh negara. Di Jepang misalnya, NHK, dan di Inggris BBC sebagai lembaga penyiaran publik mampu menggaet penonton terbanyak di negaranya masing-masing melebihi set lembaga penyiaran swasta. Ini menunjukkan lembaga penyiaran publik jika dikelola dengan benar bukan saja mampu membawa kepentingan publik di lembaga penyiaran tetapi lebih dari itu juga, mampu menggaet jumlah penonton yang jauh lebih banyak dari lembaga penyiaran swasta. Sedangkan lembaga penyiaran swasta di Indonesia dengan jelas di dalam Undang-Undang Siaran disebut sebagai lembaga penyiaran yang bersifat komersial dan ini berarti tujuan lembaga penyiaran swasta memang sejak awal didesain untuk mencari keuntungan yang sebesar12

besarnya. Oleh sebab itulah untuk kalangan penyiaran swasta untuk lembaga penyiaran swasta ini, modal asing boleh masuk walau melalui pasar modal walaupun dibatasi hanya 20%. Meman dengan demikian menurut hemat Dewan Pers, kurang pada tempatnya jika menuntut lembaga penyiaran swasta untuk tidak sepenuhnya komersial walaupun lembaga penyiaran swasta ini tetap harus berada dalam koridor hukum. Koridor hukum yang dimaksud antara lain, walaupun bersifat komersi komersial tetap harus menaati berbagai peraturan di bidang usaha, di bidang penyiaran, seperti tidak boleh melakukan monopoli kep dan kepemilikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Penyiaran itu sendiri. Untuk komunitas tertentu, Undang-Undang Penyiaran sudah pula menyediakan lembaga penyiaran komunitas dengan daya pancar yang rendah dan wilayah yang terbatas. Lembaga penyiaran ini juga tidak bersifat komersial tetapi peruntukkannya untuk kepentingan ko komunitas tertentu. Dan terakhir, kalangan tertentu yang memiliki ekonomi mungkin sedikit lebih, masih pula tersedia lembaga penyiaran berlangganan. Dengan pembagian ini sudah jelas, penyiaran Undang-Undang Penyiaran menyediakan kebinekaan buat rakyat atau masyarakat. Dalam hal ini masyarakat boleh memilih mau menonton lembaga penyiaran televisi yang mana saja yang mereka sesuai, yang mereka sukai. Jadi, desain Undang-Undang Penyiaran sendiri memang sudah dikonstruksikan untuk menciptakan kebinekaan itu sendiri. Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, berdasarkan uraian itu Dewan Pers menilai bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran yang menegaskan bahwa ke pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi sudah sesuai dengan kemerdekaan pers. Begitu juga ketentuan Pasal 34 ayat (4) bahwa penyiaran bahwa izin penyiaran dilarang dipindahtangankan kepida kepada pihak lain, baik dilihat dari sudut perundang-undangan maupun dilihat dari filosofinya juga sudah tepat dan tidak bertentangan dengan kemerdekaan pers. Namun demikian, kami ingin mengutip pendapat Hakim Agung di Amerika, Brown-White dalam kasus Red Lion Broadcasting yang menuntut mereka boleh menyiarkan apa saja versus FCC. FCC ini adalah KPI-nya Amerika yang ingin membatasi lembaga penyiaran. Sang Hakim mengatakan, Lisensi adalah benar izin penyiaran, namun lisensi bukanlah hak konstitusional untuk memonopoli frekuensi suatu siaran tertentu. Dalam kasus konkret, bagaimana menafsirkan Pasal 18 ayat (1) yang menyebut cukup jelas dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran yang menerangkan bahwa yang dimaksud izin penyelenggaraan penyiaran dipindahkan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan 13

penyiaran yang diberikan kepada badan hukum, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain. Setidaknya dewan pers menemukan atau menacatat ada tujuh cara yang dapat dilakukan untuk menafsirkan Pasal 1 ayat penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan penjelasan Pasal 34 aya ayat (4) Undang-Undang Penyiaran sebagai berikut. 1) Pemilik perusahaan lembaga penyiaran swasta dilihat dari siapakah badan hukum pemilik perseroan terbatas tersebut. Dalam hal ini setiap PT dinilai merupakan identitas yang berbeda dengan PT lainnya. Dari sudut pandang ini, selama PT-nya berbeda, maka kepemilikannya juga harus dinilai berbeda. Jika saham suatu PT terdapat pemegang saham yang juga berbentuk PT, maka yang harus dilihat sebagai pemegang sahamnya adalah masing-masing PT yang bersangkutan. 2) Kepemilikan perusahaan lembaga penyiaran dilihat siapa orang yang memiliki saham dalam sebuah PT. Dari sudut pandang ini, walaupun PT-nya berbeda, tetapi apabila pemegang sahamnya sama, maka pemiliknya harus dipandang dimiliki oleh pemegang saham yang sama, kendati PT-nya juga berlainan. 3) Apabila kepemilikan ada pada suatu grup, maka kepemilikan harus dilihat siapakah gabungan dari pemegang saham-saham yang dimiliki oleh masing-masing PT tersebut, dengan kata lain pemilik akhir merupakan pe pemilik akhir perusahaan penyelenggara siaran harus dipandang sebagai pemegang saham di PT-PT tersebut. 4) Pembatasan juga dapat dilihat dari pembatasan potensi jumlah penonton. Di Amerika pernah diterapkan ketentuan yang mengatur sebuah lembaga penyiaran tidak boleh memiliki lebih dari 35% dari total jumlah dise penonton di wilayah siarnya. Dalam hal ini baru dianggap sebagai monopoli jika jumlah jangkauan lembaga penyiaran swasta sudah melebihi 35%, tetapi belakangan doktrin ini sud di Amerika sudah ditinggalkan. 5) Ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Penyiaran kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang antara lain termaktub di dalam Pasal 3 Pasal 8 ayat (3) huruf c yang menyebut KPI mempunyai tugas dan kewajiban ikut membangun persaingan yang sehat atarlembaga penyiaran dan industri yang terkait. 6) Ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-Undang Monopoli yang dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menentukan ada-tidaknya monopoli, sebagaimana telah kita dengar tadi keterangan dari KPPU. 7) Sebuah badan hukum atau lembaga penyiaran sudah menjadi perusahaan terbuka jika sebuah lembaga penyiaran sudah menjadi

14

perusahaan terbuka, maka diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, walaupun Dewan Pers berkepentingan dengan penyelenggaraan kemerdekaan pers dalam lembaga penyiaran, tetapi kami ingin menegaskan, bukanlah menjadi ranah kewenangan Dewan Pers untuk memberikan penafsiran mana dari tujuh pilihan untuk kedua penafsiran atau penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada kami, Dewan Pers untuk menafsirkan bagaimana suatu penjelasan dalam Undang-Undang Penyiaran yang tidak bertentangan dengan diameteral dengan kemerdekaan pers. Dengan demikian Dewan Pers hanya berwenang menafsirkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan kemerdekaan pers. Demikian penjelasan kami dari Dewan Pers, terima kasih Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, assalamualaikum. 39. KETUA: HARJONO Terima kasih, dari Dewan Pers yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian kita dengarkan dari Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia belum menyampaikan tertulis ya? tapi sudah dibawa? Ya, nanti setelah itu diserahkan kepada Mahkamah. Silakan, sudah. 40. KPI: YUDA RIKSAWAN Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankan kami mewakili Komisi Penyiaran Indonesia menyampaikan pendapat tentang permohonan pengujian atau penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis yang kami muliakan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Penyiaran disusun berdasarkan semangat reformasi pada masa transisi demokrasi dengan suasana kebatinan hendak mengakhiri hegamoni kekuasaan otoritarisme pemerintah. Demokratisasi penyiaran yang terkandung dalam konsulat subtantif Undang-Undang Penyiaran tidak hanya berarti menegasikan peran dari kekuasaan pemerintah tetapi juga mendelegasikan kewenangan urusan dan pengaturan tentang penyiaran kepada publik melahirkan selanjutnya

15

kelembagaan Negara yang bersifat independent sebagai representasi dan mewadahi aspirasi publik yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia mengatur hal-hal mengenai penyiaran, frasa hal-hal mengenai penyiaran seyogyanya kita maknai sebagai penge sebagai hal mengatur segala hal mengenai penyiaran yang selanjutnya diatribusi dalam batasan fungsi kewenangan, tugas, dan kewajibannya. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran dan dalam menjalankan fungsinya sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran KPI mempunyai berbagai kewenangan diantaranya menetapkan standar program siaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, serta juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan melakukan kordinasi dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Tugas dan kewajiban berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Penyiaran KPI bertugas dan berkewajiban antara lain menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Dan yang paling pokok dalam persidangan hari ini bahwa KPI bertugas dan berkewajiban untuk ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait. Dalam konteks mengatur hal-hal tentang penyiaran ini, KPI sesungguhnya diberikan mandat untuk bersama pemerintah menyusun peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Penyiaran yang dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Keterlibatan KPI dalam penyusunan peraturan pelaksana undang-undang tersebut meliputi pengaturan tentang lembaga penyiaran publik, pengaturan jumlah cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional termasuk di dalamnya pengaturan tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran serta pembatasan kepemilikan silang. Ketua Majelis dan Anggota Mahkamah Konstitusi Yang Kami Muliakan, mandat Undang-Undang Penyiaran yang merupakan implementasi spirit pendelegasian wewenang dan demokratisasi penyiaran yang menjadi landasan filosofis Undang-Undang Penyiaran itu pada akhirnya mohon maaf kalau harus kami katakan ternegasikan oleh adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi atas Perkara No.005/PUUI/2003 tanggal 28 Juli 2004. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 62 Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ternyata tidak hanya sebatas mencabut kalimat KPI bersama pemerintah juga memberi implikasi menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga 16

akhirnya peraturan pemerintah itu hanya menjadi ranah atau kewenangan dari pemerintah semata di dalam penyusunannya. Satu contoh yang ingin say ... kami berikan kepada kesempatan persidangan hari ini bahwa pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Swasta, peraturan ini memiliki keterkaitan erat dengan permohonan penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) a quo oleh Para Pemohon, peraturan ini kemudian merumuskan secara sepihak tentang peran, fungsi dan kewenangan KPI yang menurut peraturan tersebut hanya mengurusi persoalan isi siaran. Isi siaran dalam konteks ini hal semua hal baik dalam hal proses perizinan melalui produk rekomendasi kelayakan demikan pula dan terutama dalam hal pengawasan isi siaran serta penjatuhan sanksi administratif. Majelis Yang Kami Muliakan. Implikasinya adalah telah terjadi anomali hukum sejak terjadinya atau terbitnya peraturan pemerintah tersebut dan telah membentuk paradigma bahwa KPI adalah lembaga negara yang hanya mengurus isi siaran. Suatu hal yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran, baik secara filosofis dan normatif substantif. Anomali hukum ini telah menjadi paradigma dan juga semakin dijustifikasi dengan penolakan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap legal standing KPI dalam upaya KPI melakukan judicial review terhdap berbagai peraturanperaturan pemerintah yang dibuat sebagai peraturan pelaksana UndangUndang Penyiaran. Majelis yang kami muliakan. Hal ini kami sampaikan untuk memberikan landasan argumentatif kepada Majelis bahwa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dan paradigma hukum penyiaran yang telah terbentuk telah menempatkan KPI secara de facto tidak memiliki legal capacity atau kapasitas hukum dalam hal pengaturan pembatasan kepemilikan dan pengusaan lembaga penyiaran serta pembatasan kepemilikan silang. Akan tetapi, walaupun kami tidak memiliki kewenangan membentuk peraturan pelaksana, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang saya sebutkan tadi 005 tanggal 28 Juli 2004, sama sekali tidak menganulir kedudukan KPI sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Tafsir hukum atas keputusan ini menyatakan bahwa secara de jure, Mahkamah Konstitusi pun menegaskan bahwa KPI mengatur hal-hal mengenai penyiaran termasuk memiliki tugas dan kewajiban untuk ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf c Undang-Undang Penyiaran. Atas dasar itulah, maka KPI telah mengeluarkan pendapat hukum atau legal opinion terkait adanya gugatan pubik terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran yang mengatur tentang pemusatan kepemilikan yang sedang disidangkan hari 17

ini. Gugatan ini setelah kami menganalisisnya, didasari oleh fakta hukum sosiologis telah terjadi pemusatan dan penguasaan oleh perseorangan dan holding company atau badan hukum serta rencana aksi koorporasi, akuisisi oleh salah satu lembaga penyiaran. Urgensitas KPI menyampaikan pendapat hukum tersebut selain sebagai tanggung jawab untuk mewadai aspirasi masyarakat, juga untuk menjamin terciptanya diversity of ownership dan diversity of content sesuai falsafah Undang-Undang Penyiaran. KPI sangat meyadari bahwa bilamana terjadi pemusatan kepemilikan atau penguasaan lembaga penyiaran kepada orang atau badan hukum tertentu, maka tentu akan banyak timbul kerugian bagi masyarakat yang dapat terjadi. Diantaranya, penguasan spektrum frekuensi sebagai sumber daya alam yang sangat terbatas dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, serta menutup peluang investor lain yang terhalang akibat jenuhnya atau bahkan habisnya kanal spektrum frekuensi yang tersedia. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan juga akan berdampak pada penggiringan opini publik terhadap kepentingan dan tujuan pemilik lembaga penyiaran. KPI telah menemukan berbagai fakta hukum yang menggambarkan secara nyata penggunaan spektrum frekuensi yang merupakan rana publik itu untuk kepentingan pemilik. Selain itu, KPI juga tengah berhadapan saat ini dengan permasalahan, pemanfaatan lembaga penyiaran yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik praktis. Sehingga urgensitas penyelesaian masalah penafsiran ini memang menjadi pilar solutif untuk persoalan yang akan datang. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Berkaitan dengan tentang pokok perkara penafsiran Pasal 18 bahwa permohonan untuk dilakukan penafsiran terhadap Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 34 ayat (4) UndangUndang Penyiaran, menurut pendapat KPI, itu merupakan upaya yang terpaksa ditempuh publik akibat secara sosiologis dirasakan dan ditemukan adanya perbedaan interprestasi hukum. Demikian pula halnya KPI memiliki penafsiran yang kemungkinan memilik perbedaan dengan pihak lainnya. Oleh karena salah satu tugas dan kewajiban KPI adalah ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, serta adanya penguatan kedudukan KPI oleh keputusan Mahkamah Konsitu Konstitusi sebagai lembaga independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, maka perkenankan kami Komisi Penyiaran Indonesia menyampaikan pendapat tentang penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) sebagai berikut. Pasal 1 ayat (8) Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Pemyiaran mengatur pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberpaa wilayah siaran dibatasi. 18

Tehadap Pasal 18 tersebut perintah Undang-Undang Penyiaran menunjukkan khusususnya pada Pasal 18 ayat (4) sehingga kita harus melihat secara keutuhan pasal 18 itu. Memang mengatur bahwa Pasal 18 ayat (4) berbunyi, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta disusun oleh KPI bersama pemerintah. Itu redaksi asli setelah putusan Mahkamah Konstitusi, disusun oleh pemerintah. Oleh karena KPI yang taat pada hukum mengikuti normatifikasi pembatasan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang lembaga penyiaran swasta khusunya pada Pasal 32 ayat (1) yang berbuyi, Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta, jasa pesia penyiaran televisi oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran di seluruh Indonesia dibatasi sebagai berikut. a. Satu badan hukum paling banyak memiliki dua izin penyelenggaraan penyiaran, jasa penyiaran televisi yang berlokasi di dua provinsi yang berbeda atau bahasa sederhana satu penyiaran untuk satu provinsi. Pada prinsipnya pembatasan yang dilakukan oleh peraturan pemerintah a quo dapat diterima dan menjadi dasar hukum KPI dalam hal mengatur hal-hal mengenai penyiaran terutama persoalan pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran, akan tetapi pembatasan tersebut ternyata justru menjadi sumber konflik penafsiran dalam rangka penegakan hukumnya atau low inforcementnya. Akar masalah yang kami temukan adalah terjadi perbedaan penafsiran frasa satu orang dan badan hukum. Ada pihak yang mengartikan bahwa satu orang dan badan hukum tersebut terbatas pada orang atau badan hukum yang menjadi iz menjadi pemegang izin penyelengara penyiaran atau IPP atau dalam hal ini dalam undangundang disebut sebagai lembaga penyiaran swasta. Kami, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki pandangan berbeda terhadap pengertian terbatas itu. Menurut KPI, frasa satu orang atau satu badan hukum harus diartikan secara yuridis dogmatik. Meliputi, termasuk hak setiap orang atau setiap badan hukum baik badan hukum yang secara khusus tunduk pada Undang-Undang Penyiaran, yaitu badan hukum pemegang IPP dalam hal ini lembaga penyiaran swasta tadi maupun badan hukum umum di luar kegiatan usaha penyiaran apapun dan di tingkat manapun yang menguasai dan memiliki lembaga penyiaran swasta yang oleh karenanya tunduk di bawah Undang-Undang Penyiaran. Secara konkritisasi frasa satu orang atau satu badan hukum itu dapat meliputi; 1. Orang perseorangan 2. Badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun nonbadan hukum 19

3. Badan hukum pemegang IPP yakni lembaga penyiaran swasta 4. Badan hukum anak perusahaan lembaga penyiaran swasta atau, 5. Badan hukum yang memiliki anak perusahaan lembaga penyiaran swasta atau yang kita kenal dengan holding company Dasar pertimbangan yang kami gunakan dalam memberikan penafsiran ini adalah sebagai berikut. Fakta hukum menunjukan bahwa terdapat satu orang atau lebih secara perseorangan itu dapat menjadi pemegang saham, baik itu mayoritas maupun minoritas saham pada berbagai badan hukum lembaga penyiaran swasta yang memiliki izin penyelenggara penyiaran. Fakta hukum lain menunjukan bahwa terdapat badan hukum yang tujuan dan dasar pendiriannya tidak dimaksudkan sebagai penyelenggara lembaga penyiaran yang menjadi pemegang saham di beberapa badan hukum lembaga penyiaran swasta yang memiliki izin penyelenggara penyiaran. Majelis Yang Mulia, harus mengetahui bahwa badan hukum untuk mendirikan lembaga penyiaran swasta bersifat khusus dan tertutup hanya untuk maksud menyelenggarakan lembaga penyiaran. Tidak dapat digabung dengan bidang usaha lain dan tidak diperkenankan membuka cabang. Satu orang atau perseorangan tidak dimungkinkan menjadi pemegang izin penyelenggara penyiaran sebagai lembaga penyiaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Penyiaran yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Dengan adanya frasa satu orang ini maka itu kemudian membantah tafsiran yang menyatakan bahwa hanya badan hukum lembaga penyiaran swasta yang dikenai ketentuan larangan pemusatan kepemilikan dan penguasaan sebagaiman ditetapkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang penyiaran. Majelis yang kami muliakan, konsekuensi yuridis selanjutnya dari tafsir ini jika badan jika hanya badan hukum LPS atau lembaga penyiaran swasta yang memehuni atau diwajibkan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) itu, maka berarti ketentuan larangan atau pembatasan kepemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS sama sekali tidak ada artinya. Badan hukum non-LPS, badan hukum lain yang buk bukan pemegang IPP. Dengan demikian terbuka peluangnya untuk melakukan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS. Kondisi membuka peluang satu pihak tertentu melakukan melakukan pemusatan dan penguasaan adalah sangat bertentangan dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Penyiaran. Selanjutnya untuk penafsiran Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran sebagaimana diatur bahwa izin penyelenggara penyiaran dilarang dipindahtangan kepada pihak lain, Komisi Penyiaran menyimak 20

bahwa penjelasan Pasal 34 memberi keterangan bahwa yang dimaksud dengan izin penyelenggara penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain. Misalnya, izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan pada badan hukum lain, atau persoalan perseorangan lain. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka seharusnya frasa dipindahtan dipindahtangankan menurut Komisi Penyiaran Indonesia diartikan sebagai proses pemindahtanganan dengan cara apapun di mana kepemilikan atau penguasaan izin penyelenggara penyiaran menjadi berpindahtangan. Antara lain misalnya, diberikan, dijual, atau diperalihkan melalui sewa, gadai, dan lain-lain. Sedangkan frasa pihak lain kembali harus diartikan sesuai acuan sebagaimana yang dijelaskan Pasal 18 ayat (1), yaitu satu orang atau satu badan hukum yang harus diartikan sebagai satu orang atau satu badan hukum baik sebagai badan hukum pemegang IPP atau lembaga penyiaran swasta maupun badan hukum lain yang mana telah kami sampaikan sebelumnya bisa berupa perorangan, badan umum, atau badan hukum anak perusahaan, serta badan hukum yang memiliki anak perusahaan lembaga penyiaran swasta. Majelis yang kami muliakan, pada akhirnya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) berpendapat bahwa jikalau argumentasi dan rumusan yang kami sampaikan itu kemudian hendak dijadikan satu dalam satu redaksi, maka KPI berpendapat pengertian Undang-Undang Penyiaran tentang Pasal 18 ayat (1) dapat dinyatakan sebagai berikut. Pemusatan kepemilikan dan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum meliputi orang perorangan badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun nonbadan hukum, badan hukum pemegang IPP yakni lembaga penyiaran swasta, badan hukum anak perusahaan lembaga penyiaran swasta, atau badan hukum yang memiliki anak perusahaan lembaga penyiaran swasta holding company, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi dengan memiliki atau menguasai satu IPP dalam satu wilayah siaran atau satu provinsi. KPI berpendapat, pengertian yang sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran tentang isi Pasal 34 ayat (4), jika kemudian dirumuskan secara penuh, maka izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan, dalam arti diberikan, dijual, atau dialihkan dalam bentuk lain, misalnya sewa, gadai, dan lain-lain kepada pihak lain, meliputi orang perorangan badan secara umum, baik dalam bentuk badan hukum maupun nonbadan hukum, badan hukum pemegang IPP yakni lembaga penyiaran swasta, badan hukum anak perusahaan lembaga penyiaran swasta, atau badan hukum yang memiliki anak perusahaan lembaga penyiaran swasta. Majelis Hakim yang kami muliakan, mengingat urgensitas penafsiran Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka kami Komisi Penyiaran Indonesia berharap Majelis Konstitusi dapat menetapkan putusan yang tidak hanya adil, tetapi juga bermanfaat bagi pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran Indonesia. Demikian penjelasan yang bisa kami terima kami berikan, mudah-mudahan dapat diterima. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. 41. KETUA: HARJONO Baik, terima kasih pada komisi penyiaran yang telah menyampaikan pendapatnya. Kita sudah mendengar tiga pihak masing-masing tadi dan waktunya ternyata sampai pada pukul 15.00 WIB, Saudara. Sebetulnya pada meja Hakim, sudah ada satu pendapat tertulis yang disampaikan oleh Trans Corp. Cuma begini, apakah menurut saya, tidak lebih baik saya belum membaca sepenuhnya, kalau kemudian apa yang disampaikan Trans Corp nanti, setelah mendengarkan dari ketiga pendapat ini, artinya ada perbaikan, penyempurnaan, ya kan? Karena kita sebetulnya yang kita dengar adalah bagaimana polemik personalan ini kemudian ditanggapi secara utuh. Oleh karena itu, kalau Trans Corp misalnya menerima ini ya, dianggap saja ini sebagai suatu yang awal nanti akan diperbaiki dan nanti seluruhnya yang belum menyampaikan pendapatnya ini bisa berfokus pada tiga yang sudah menyampaikan tadi. Bagaimana kira-kira? Setuju, ya? Setuju. Kalau setuju, berarti satu ini tidak usah dibacakan sekarang tapi nanti diperbaiki dengan mempertimbangkan pendapat yang tiga lainnya lagi dan saya kira tidak usah dibuka tanya-jawab dulu karena ini sebetulnya sudah polanya sudah kita lihat, nanti saja masing-masing memberi catatan, kemudian bisa ditanggapi atas pendapat-pendapat itu. Setuju dengan sistem yang demikian? Oke. Kalau setuju, saya kira kita akhiri saja dan kita buka persidangan berikutnya untuk kasus ini, untuk perkara ini yaitu pada hari Kamis, 2 Februari 2012, pukul 14.00 WIB. Jadi, Kamis, 2 Februari 2012, pukul 14.00 WIB, kita akan dengar Pihak Terkait, Trans Corp dan yang lain tadi, tentunya setelah ada pengayaan dari tiga pendapat yang sudah disampaikan di sini. Dan pengumuman ini dianggap sebagai undangan, tidak usah diundang pihakpihak yang Pemohon, Terkait, juga Pemerintah bahwa kita akan bersidang hari Kamis, 2 Februari 2012, pukul 14.00 WIB.

Dengan demikian, persidangan saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X 22

SIDANG DITUTUP PUKUL 14:52 WIB

Jakarta, 19 Januari 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

23