PERJANJIAN KINERJA - big.go.idbig.go.id/informasi-publik1/dld/PERJANJIAN KINERJA 2017.pdf · Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL II. INDIKATOR KINERJA Salah satu hal yang

PERJANJIAN KINERJATahun Anggaran 2017BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Tahun Anggaran 2017

Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

PERJANJIAN KINERJA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

TAHUN ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 14 ayat

2 menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran disusun berdasarkan

prestasi kerja yang akan dicapai atau dengan kata lain di dalam

penyusunan anggaran digunakan pendekatan penganggaran berbasis

kinerja (performance based budgeting).

Penerapan penganggaran berbasis kinerja ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dalam pelaksanaan penyempurnaan manajemen

keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari pelaksanaan kebijakan

dan program. Penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk

menggantikan proses penganggaran yang bersifat line item yakni suatu

sistem penganggaran yang disusun dengan penekanan pada pengendalian

atas pengeluaran. Sistem penganggaran yang bersifat line item cenderung

menekankan perubahan yang bersifat konservatif dan inkremental dari

anggaran tahun sebelumya dan kurang mempertimbangkan prioritas dan

kebijakan lembaga. Itu sebabnya di masa lalu, penilaian kinerja didasarkan

atas besarnya dana yang diserap oleh suatu program atau kegiatan.

Penganggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang

didasarkan atas perencanan kinerja, yang terdiri atas perencanaan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta rencana indikator

kinerja yang ingin dicapai terutama dalam bentuk keluaran (ouput) dan

hasil (outcome). Indikator keluaran adalah pernyataan yang akan dicapai

secara langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan, terdiri dari biaya,

kuantitas dan kualitas. Sedangkan indikator hasil adalah pernyataan yang

akan dicapai dari suatu program pada jangka waktu menengah sesuai

dengan tujuan dan sasaran program.

Tahun Anggaran 2017


II. INDIKATOR KINERJA

Salah satu hal yang sangat penting di dalam perencanaan

penganggaran berbasis kinerja adalah penetapan indikator kinerja,

karena indikator kinerja merupakan kunci dalam pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi kinerja disetiap akhir tahun dan harus

dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh

karena itu di dalam penyusunan indikator kinerja perlu ditentukan

data apa saja yang mesti dikumpulkan, hal ini untuk mengatahui

apakah kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan bila

dibandingkan terhadap hasil perencanaan. Jadi indikator kinerja

merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk melihat apakah suatu

kebijakan, program atau kegiatan berhasil atau gagal dalam mencapai

tujuan yang telah ditentukan.

Manfaat dan sasaran perjanjian kinerja adalah:

1. Memperjelas tentang informasi program.

2. Menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan

interpretasi dan perdebatan pendapat selama pelaksanaan

program/kegiatan.

3. Membangun dasar bagi pemantauan dan evaluasi.

4. Mengenalkan dan memotivasi pelaksana program dalam

pencapaian hasil.

5. Mengkomunikasikan dan melaporkan hasil yang telah dicapai.

Tahun Anggaran 2017


III. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BIG

3.1. Kedudukan

Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 94

Tahun 2011, Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah

Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden. BIG dipimpin oleh seorang Kepala.

3.2. Tugas dan Fungsi

Tugas BIG adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

Informasi Geospasial.

Berdasarkan tugas tersebut, BIG menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi

geospasial;

b. Penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;

c. Penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi

pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi,

dan penggunaan informasi geospasial dasar;

d. Pengintegrasian informasi geospasial tematik yang

diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum

diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data,

pengolahan,penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan

informasi geospasial tematik;

f. Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi

penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi,

dan penggunaan informasi geospasial;

g. Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;

h. Akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi

geospasial;

i. Pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah,

swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;

Tahun Anggaran 2017


j. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;

k. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan

perundang-undangan dan bantuan hukum;

l. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata

laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama,

hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara,

perlengkapan, dan rumahtangga BIG;

m. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan,

serta promosi dan pelayan produk dan jasa di bidang informasi

geospasial;

n. Perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan

fungsional.

IV. RENCANA STRATEGIS BIG

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa

Rencana Strategi Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen

perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima ) tahun yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang

disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Nasional dan bersifat indikatif.

RPJM Nasional merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) yang berisi tentang dokumen perencanaan untuk

periode 20 (duapuluh) tahun. Selanjutnya dengan berpedoman pada Renstra-

KL serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tersebut disusun Rencana Kerja

Kemeterian/Lembaga (Renja-KL) yang merupakan dokumen perencanaan

yang berisi Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga.

Tahun Anggaran 2017


Perjanjian Kinerja BIG tahun 2017 adalah rencana kinerja yang akan

dicapai pada tahun 2017 dan berpedoman RPJM Tahun 2015-2019 (sesuai

Perpres No. 2 tahun 2015) dan Renstra BIG Tahun 2015-2019.

Di dalam Renstra BIG Tahun 2015-2019 disebutkan visi, misi, tujuan,

sasaran dan program sebagai berikut :

4.1. Visi dan Misi

Visi BIG adalah “Menjadi Integrator Penyelenggaraan Informasi

Geospasial Sebagai Landasan Pembangunan Indonesia”.

Misi BIG adalah:

1. Meningkatkan sinergi proaktif dalam penyelenggaraan IG nasional.

2. Mengintegrasikan IG agar dapat memberikan nilai tambah bagi

pembangunan nasional.

3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan IG

nasional.

4. Optimasi pelaksanaan kebijakan satu peta (one map policy) dalam

meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial dalam

pembangunan Indonesia

4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan BIG selama kurun waktu 2015-2019 adalah:

1. Terwujudnya penyelenggaraan IG yang mengacu kepada satu

referensi tunggal, satu standar, satu database dan satu geoportal

2. Tersedianya infrastruktur IG yang handal dan mudah diakses

3. Terintegrasinya IG sesuai kebutuhan pembangunan nasional

Sesuai tujuan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya pemanfaatan IG dalam pelaksanaan agenda

prioritas nasional berbasis kewilayahan (Nawa Cita).

2. Terwujudnya integrasi IG dalam pemenuhan kebutuhan

pembangunan nasional.

3. Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG.

Tahun Anggaran 2017


4. Tersedianya kebijakan yang relevan dengan kebutuhan

penyelenggaraan IG yang sesuai dengan agenda prioritas

nasional.

5. Terwujudnya satu IGD sebagai referensi nasional yang menjadi

acuan penyelenggaraan IG.

6. Terwujudnya satu database geospasial yang menjadi acuan

penyelenggaraan IG.

7. Terwujudnya satu geoportal yang menjadi acuan penyelenggaraan

IG.

8. Dimanfaatkannya inovasi, teknologi, metode, dan metodologi

dalam mempercepat penyelenggaraan IG.

9. Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan IG sesuai standar

penyelenggaraan IG.

10. Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BIG sesuai road map

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) 2015-2019.

4.3 Program dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka telah

dirumuskan 2 (dua) program Badan Informasi Geospasial (BIG) yaitu:

Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BIG.

1) Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Terdapat 8 (delapan) kegiatan yang termasuk di dalam program

ini, yaitu:

a) Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika

b) Pemetaan Rupabumi dan Toponim

c) Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai

d) Pemetaan Batas Wilayah

e) Pemetaan dan Integrasi Tematik

f) Pemetaan Tata Ruang dan Atlas

g) Penyelenggaraan Standarisasi dan Kelembagaan IG

h) Pengelolaan dan Penyebarluasan IG

Tahun Anggaran 2017


2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Badan Informasi Geospasial

Terdapat 4 (empat) kegiatan yang termasuk di dalam program ini,

yaitu:

a) Pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan

b) Penyelenggaraan Perencanaan, Kepegawaian dan

Organisasi, serta Hukum

c) Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara

d) Penyelenggaraan Penelitian, Promosi, Kerjasama, serta

Layanan Jasa dan Produk

V. PENUTUP

Perjanjian Kinerja BIG ini merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahun

2017 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Tahun Anggaran 2017


DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Keuangan Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Pusat Penelitan, Promosi dan Kerja Sama Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Pusat Pemetaan Batas Wilayah Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Infrastru ktur Informasi Geospasial Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Tahun 2017

Tahun Anggaran 2017


SEKRETARIAT UTAMA

Tahun Anggaran 2017


BIRO PERENCANAAN,

KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Tahun Anggaran 2017


BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2017


PUSAT PENELITAN, PROMOSI

DAN KERJA SAMA

Tahun Anggaran 2017


INSPEKTORAT

Tahun Anggaran 2017


DEPUTI BIDANG INFORMASI

GEOSPASIAL DASAR

Tahun Anggaran 2017


PUSAT PEMETAAN RUPABUMI

DAN TOPONIMI

Tahun Anggaran 2017


PUSAT PEMETAAN KELAUTAN

DAN LINGKUNGAN PANTAI

Tahun Anggaran 2017


PUSAT JARING KONTROL GEODESI

DAN GEODINAMIKA

Tahun Anggaran 2017


PUSAT PEMETAAN BATAS

WILAYAH

Tahun Anggaran 2017


DEPUTI BIDANG INFORMASI

GEOSPASIAL TEMATIK

Tahun Anggaran 2017


PUSAT PEMETAAN DAN INTEGRASI

TEMATIK

Tahun Anggaran 2017


PUSAT PEMETAAN TATA RUANG

DAN ATLAS

Tahun Anggaran 2017


DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR

INFORMASI GEOSPASIAL

Tahun Anggaran 2017


PUSAT STANDARISASI DAN

KELEMBAGAAN INFORMASI

GEOSPASIAL

Tahun Anggaran 2017


PUSAT PENGELOLAAN DAN

PENYEBARLUASAN INFORMASI

GEOSPASIAL

BADAN INFORMASIGEOSPASIAL

Documents

PERJANJIAN KINERJA - big.go.idbig.go.id/informasi-publik1/dld/PERJANJIAN KINERJA 2017.pdf · Perjanjian Kinerja BADAN INFORMASI GEOSPASIAL II. INDIKATOR KINERJA Salah satu hal yang