22
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 temang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah perlu disesuaikan; b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tirnur (Berita Negara tahun 1950n No. 41); 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981, No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara No. 3685); 4. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lernbaran Negara tahun 2000 No. 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

PERDA 17 2004 - jdih.setjen.kemendagri.go.id · PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Embed Size (px)

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun

2000 temang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan

Daerah Kabupaten Gresik tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian

kekayaan Daerah perlu disesuaikan;

b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud

huruf a, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tirnur

(Berita Negara tahun 1950n No. 41);

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara tahun 1981, No. 76, Tambahan

Lembaran Negara No. 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41.

Tambahan Lembaran Negara No. 3685);

4. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Lernbaran Negara tahun 2000 No. 246.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 No. 125. Tambahan

Lembaran Neuara No. 4437):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

tahun 2000 No. 54. Tambahan Lembaran Negara No. 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 lentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 No. 119. Tambahan

Lembaran Negara No.4139);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik

penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 No.

70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat

Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Gresik;

4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Gresik;

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik;

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gresik;

7. Satuan Pemegang Kas adalah Unit yang dipimpin pemegang Kas

yang melaksanakan masing masing fungsi Keuangan Daerah;

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

10. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau

Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana Pensiun. Bentuk Usaha

Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;

11. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnva dapat

pula disediakan oleh sektor swasta;

12. Kekayaan Daerah adalah Kekavaan yang dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Gresik yang meliputi: Tanah, bangunan, tempat olah

raga, laboratorium, alat berat, kendaraan dan saluran;

13. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut

Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan

yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gresik;

14. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan

jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang

bersangkutan;

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah

Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang

terhutang;

16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah Surat

yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran

atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau

ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang

disingkat SKRDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan

atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat

SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah

kelebihan penibayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi

lebih besar dari pada Retnibusi yang terhutang atau tidak

seharusnya terhutang;

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disin STRD adalah Surat

untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi

berupa bunga dan atau denda;

20. Surat Keputusan Keberatan;

21. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam

rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

Daerah dan Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Perpajakan Daerah dan Retribusi;

22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan

Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,

untuk mencari serta mengumnpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan

Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan Daerah dipungut

Retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan atau dikelola

Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retnibusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian

kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :

a. pemakaian tanah;

b. pemakaian bangunan (gedung. rumah dinas, gedung olah raga);

c. tempat olah raga (Lapangan);

d. laboratorium;

e. kendaraan;

f. alat-alat berat dan

g. saluran

h. Kekayaan Daerah lainya.

Pasal 4

(1) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang

mendapatkan hak untuk menggunakan/memanfaatkan kekayaan

Daerah;

(2) Wajib Retribusi adalah Orang atau Badan yang

menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang diwajibkan

untuk membayar Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi

Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, jangka waktu dan

luas klasifikasi parameter pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang

pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara

professional dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 9

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD, STRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan;

(2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disetor secara Bruto ke Kas Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau

kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2

% (dua persen) setiap buian dan besarnya Retribusi yang terutang

yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat

Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (lima

belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan SKRDKBT dan STRD;

(3) Tata cara pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi

disetor secara Bruto ke Kas Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan. keringanan dan

pembebasan retribusi:

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan

memperhatikan kernampuan wajib retribusi;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

akan ditetapkan oleh Bupati;

(4) Permohonan Keringanan sewa rumah Dinas disampaikan

kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SRD, SKRDKB,

SKRDKBT, SKRDLB, STRD. Surat Keputusan Pembetulan.

Surat Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang

bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan

Surat Paksa;

(2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan

pembayaran retribusi;

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan

terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan atau sanksi

administrasi berupa bunga oleh Bupati;

(3) Apabila perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdapat sisa, kelebihan pembayaran tersebut dapat

diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 17

(1) Dalam hal kelehihan pembayaran Retribusi yang rnasih tersisa

setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Dalam

Pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 60 (Enam Puluh)

hari sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran retribusi;

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikembalikan kepada wajih Retribusi paling lambat 60

(Enam Puluh) hari sejak diterbitkan SKRDLB;

(3) Pengembalian kelebihan pernbayaran Retribusi dilakukan setelah

lewat waktu 60 (Enam Puluh) hari sejak diterbitkannva

SKRDLB. Bupati memberikan imbalan hungan 2 % (Dua

Perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

Retribusi.

Pasal 18

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan

dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan

retribusi;

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 17

diterbitkan bukti pemindabukuan yang berlaku juga sebagai bukti

pembayaran.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 19

(1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu

3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali

apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;

b. ada pengakuan hutang retribusi dan wajib pajak baik langsung

maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena

kadaluwarsa dapat dihapus;

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati menunjuk Pejabat untuk melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA Pasal 22

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Daerah ini dapat diancam denda pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah

retribusi terhutang;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah

Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud Dalam Undang undang Nomor 8 tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Retribusi Daerah;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi

Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang

retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta

melekukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan terlaga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan

kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik Nomor 06 tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang beluni cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di : Gresik Pada tanggal : 22 Mei 2004

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 29 Mei 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

GRESIK

TTD

Drs. SUTARDJI, MSi Pembina Tk. I

NIP. 010 153 194

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001

tentang Retribusi Daerah. Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan lingkup Retribusi jasa

usaha yang dapat dipungut retribusinya.

Agar supaya tanah, bangunan, tempat olah raga, laboratorium, kendaraan, alat-alat berat

dan saluran yang merupakan kekayaan Daerah, yang dimanfaatkan dan dinikmati oleh

masyarakat dapat dipelihara kelangsungannya diperlukan pembiayaan yang memadahi.

Seiring dengan adanya kenaikan barang-barang kebutuhan guna pemeliharaan dan

adanya penyesuaian tarif listrik dan air, retribisi pemakain kekayaan Daerah perlu

disesuaikan untuk menutup biaya operasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 26 : Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB. GRESIK

NOMOR : 17 TAHUN 2004

TANGGAL : 29 NOPEMBER 2004

--------------------------------------------------------------

JENIS DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PEMAKAIAN TANAH DAN GEDUNG

A. Pemakaian Tanah

NO JENIS OBYEK PAJAK SATUAN RP

1 2 3 4

1

2

3

a

b

c

d

e

f

g

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

g

Pemakaian tanah untuk rumah kediaman per tahun ;

Pemakaian tanah untuk kantor per tahun ;

Pemakaian tanah untuk usaha ekonomi per tahun ;

Toko, Kios ;

Warung/restoran ;

Perusahaan ;

Pompa bensin ;

Tambak ikan/garam ;

Pertanian/perkebunan ;

Usaha Ekonomi ;

Pemakaian tanah untuk tontonan per hari ;

Pemakaian tanah untuk hajat per hari ;

Pemakaian tanah untuk keperluan lain per hari ;

Pemakaian tanah untuk pemasangan kabel telepon/listrik

per tahun ;

Saluran dan/ atau di sepanjang jalan ;

Silangan di bawah tanah secara memotong ;

Silangan di bawah tanah secara boring ;

Silangan kabel di atas jalan ;

Manhole di bahu jalan ;

Manhole di perkerasan jalan ;

Penempatan kabel telepon/listrik dengan menggunakan

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Ha

Ha

M2

Meter

Silangan

Silangan

Silangan

Manhole

Manhole

Silangan

2.100,00

3.000,00

5.400,00

5.400,00

4.500,00

21.000,00

180.000,00

90.000,00

600,00

300.,00

240,00

600,00

1.000,00

75.000,00

50.000,00

5.000,00

25.000,00

75.000,00

75.000,00

8

a

b

c

pipa saluran ;

Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa saluran di

bawah tanah atau urut sepanajang jalan per athun ;

0 sampai dengan 4 inci ;

lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci ;

lebih dari 10 inci, setiap kelipatan 10 inci ;

Meter

Meter

Meter

750,00

1.000,00

1.500,00

9

a

b

c

d

10

a

b

c

d

e

f

11

a

b

c

Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa saluran yang di

bawah jalan per tahun ;

Secar boring

Secara memotong jalan sebesar 0 sampai dengan 4 inci

Secara memotong jalan sebesar lebih dari 4 inci sampai

dengan 10 inci

Lebih dari 10 inci, setiap kelipatan10 inci per tahun

Pemakaian tanah untuk lain-lain :

Penempatan utillitas untukjembatan per tahun

Pemakaian tanah untuk papan reklame per bulan

1) Wilayah Kota Surabaya

2) Wilayah kota lainnya

3) Wilayah Kabupaten

Pemakaian tanah untuk pemasangan kain

reklame/spanduk

Pemakaian tanah untuk terop dalam jangka waktu 5

(lima) hari :

1) Wilayah Kabupaten

2) Wilayah Surabaya

Penempatan utilitas yang berada di jembatan

Pemakaian tanah untuk keperluan jalan keluar masuk ke

perusahaan atau industri per bulan

Pemakaian tanah untuk tempat pompa bensin per bulan :

Biaya tetap untuk pompa dan tanki dengan

perlengkapannya ;

Biaya tambahan untuk kios

Pompa tambahan, tipa pompa

Silangan

Silangan

Silangan

Silangan

Meter

M2

M2

M2

Bulan

Meter

Meter

Meter

M2

Bulan

M2

Bulan

10.000,00

40.000,00

75.000,00

75.000,00

5.000,00

4.000,00

3.000,00

3.500,00

10.000,00

2.000,00

4.000,00

5.000,00

500,00

25.000,00

2.500,00

5.000,00

d

e

Tanki tambahan

Untuk jalan keluar masuk ke pompa bensin

Bulan

M2

15.000,00

500,00

B. Pemakaian Gedung

NO JENIS OBYEK PAJAK SATUAN RP

1 2 3 4

1

a

b

c

d

2

a

b

Gedung Nasional Indonesia

Besarnya tarif retribusi gedung

1) Pemakaian Siang hari (pukul 06.00 s/d 15.00

Wib)

a) Sosial

b) Perorangan

2) Penggunaan malam Hari

a) Sosial

b) Perorangan

3) Penggunaan sehari semalam (Pukul 01.00 s/d

24.00 Wib)

a) Sosial

b) Perorangan

4) Penggunaan mingguan ( 7 hari)

5) Penggunaan bulanan ( 31 hari)

Retribusi persampahan

Retribusi parkir

Jasa kebersihan gedung

Gedung Olah Raga (GOR)

Untuk keperluan rapat atau keperluan yang

diselenggarakan Instansi Pemerintah, Organisasi Sosial

atau Politik :

1) Pemakaian pagi hari (06.00 s/d 15.00 Wib)

2) Pemakaian malam hari (16.00 s/d 05.00 Wib)

Untuk keperluan resepsi atau pesta dan/atau pertunjukan

yang bersifat Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan

dan/atau Badan Hukum lain :

1) Pemakaian pagi hari (06.00 s/d 15.00 Wib)

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

300.000

400.000

400.000

500.000

600.000

700.000

4.200.000

17.400.000

0

6.000

40.000

100.000

100.000

150.000

200.000

c

3

a

b

c

d

e

f

g

4

a

b

5

a

b

c

6

a

2) Pemakaian malam hari (16.00 s/d 05.00 Wib)

Untuk keperluan Olah Raga :

1) Pemakaian pagi hari (05.00 s/d 11.00 Wib)

2) Pemakaian siang hari (12.00 s/d 18.00 Wib)

3) Pemakaian malam hari (19.00 s/d 23.00 Wib)

4) Pemakaian sehari semalam (01.00 s/d 24.00 Wib)

5) Pemakaian mingguan (7 hari)

6) Pemakaian bulanan (31 hari)

7) Pemakaian tahunan

Lapangan Tenis :

Penggunaan pagi hari (05.00 s/d 11.00 Wib)

Penggunaan siang hari (12.00 s/d 18.00 Wib)

Penggunaan malam hari (19.00 s/d 23.00 Wib)

Penggunaan sehari semalam (01.00 s/d 24.00 Wib)

Penggunaan mingguan (7 hari)

Penggunaan bulanan (31 hari)

Penggunaan tahunan per lapangan

Gedung Pusat Latihan Kerja (PLK) Bunder :

Untuk keperluan pelatihan atau rapat atau pertemuan

yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah,

Organisasi Sosial atau Politik dengan rincian sebagai

berikut :

1) Retribusi pemakaian ruang tidur per kamar

2) Retribusi pemakaian ruang kelas

3) Retribusi pemakaian ruang atau Balai Pertemuan

Untuk keperluan resepsi atau pesta atau pertunjukan yang

bersifat komersial yang dipergunakan untuk perorangan,

Ormas/Keagamaan dan/atau Badan Hukum lain.

Lapangan Tlogo Dendo

Pemakaian harian

Pemakaian mingguan

Pemakaian bulanan

Pemakaian Rumah Dinas Pemda

Ibu Kota Kabupaten :

1) Type 100

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Bulan

Tahun

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Minggu

Bulan

250.000

25.000

25.000

30.000

80.000

520.000

2.400.000

28.000.000

25.000

25.000

35.000

85.000

520.000

2.400.000

28.000.000

50.000

50.000

100.000

200.000

500.000

3.400.000

14.500.000

b

c

2) Type 70

3) Type 54

4) Type 45

5) Type 36

6) Type 21

Ibu Kota Kecamatan/Desa :

1) Type 100

2) Type 70

3) Type 54

4) Type 45

5) Type 36

6) Type 21

Tempat Terpencil :

1) Type 100

2) Type 70

3) Type 54

4) Type 45

5) Type 36

6) Type 21

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

Bulan

75.000

60.000

45.000

37.500

22.500

18.500

52.500

35.000

26.000

22.500

15.000

11.500

45.000

26.000

22.500

18.500

11.500

7.500

II. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT

NO JENIS OBYEK PAJAK SATUAN RP

1 2 3 4

A

1

2

3

4

5

B

1

2

TARIF UMUM

Buldozer, Kapasitas 110 Hp

Whell Loader, Kapasitas 1 M 3

Exavator On Whwll, Kapasitas 30 ton

Exavator On Track, Kapasitas 30 ton

Pedestrian Roller, Kapasitas 05 – 2 ton

TARIF KEPENTINGAN UMUM

Buldozer, Kapasitas 110 Hp

Whell Loader, Kapasitas 1 M 3

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

Hari

319.000,00

235.000,00

235.000,00

488.850,00

35.000,00

159.500,00

117.500,00

3

4

5

Exavator On Whwll, Kapasitas 30 ton

Exavator On Track, Kapasitas 30 ton

Pedestrian Roller, Kapasitas 05 – 2 ton

Hari

Hari

Hari

117.500,00

244.425,00

17.500,00

Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat :

1. Retribusi untuk pemakaian per hari (pukul 07.00 s/d 15.00 Wib)

a. Mesin Gilas

NO TAHUNN PEMBUATAN

RETRIBUSI DALAM RUPIAH

6 – 8 ton 8 – 10 ton 12 – 14 ton

1

2

3

4

5

6

7

8

Sampai dengan tahun 1976

Tahun 1977 s/d 1980

Tahun 1981 s/d 1984

Tahun 1985 s/d 1988

Tahun 1989 s/d 1992

Tahun 1993 s/d 1996

Tahun 1997 s/d 2000

Di atas tahun 2000

40.000,00

45.000,00

50.000,00

55.000,00

65.000,00

70.000,00

90.000,00

115.000,00

45.000,00

50.000,00

55.000,00

60.000,00

70.000,00

75.000,00

100.000,00

125.000,00

55.000,00

60.000,00

65.000,00

70.000,00

80.000,00

85.000,00

110.000,00

135.000,00

b. Pemakaian peralatan Jalan

No Tahun

Pembuatan

Vibrator

Roller

Aspalt

Spayer

Aspalt

Paver

Finisher

Air

Compresor

Tyrre

Roller

1

2

3

s/d 1988

1989 s/d 1992

1993 s/d 1996

60.000

70.000

75.000

45.000

50.000

55.000

70.000

75.000

80.000

55.000

65.000

75.000

65.000

75.000

75.000

III. PEMAKAIAN JASA LABORATORIUM JALAN

NO JENIS OBYEK PAJAK SATUAN RP

1 2 3 4

1

a

b

c

d

e

f

g

h

i

2

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

3

a

b

c

d

4

a

b

Pekerjaan Jalan :

Penyodiran ringan

DPC

Benklemen beam

Tes pit (CBR) lapangan

Kepadatan lapangan

Pemboran mesin tanah

Pemboran mesin batu

CBR lapangan

Kadar air dengan karbit (alat spedy)

Pengujian aspal keras :

Penetrasi

Titik lembek

Dektalitas

Titik nyala

Berat jenis

Kelekatan aspal terhadap agrekat

Kehilangan berat

Penetrasi setelah kehilangan berat

Viskositas

Kelarutan

Pengujian aspal beton :

Ekstrasi

Core drill

Berat isi campuran

Uji basah dan kering campuran tanah dan semen yang

dipadatkan

Pengujian Test Benda Uji Beton :

Kuat tekan kubus

Kuat tekan cylinder

Titik

Titik

Titik

Titik

Titik

Titik

Meter

Titik

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Titik

200.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

20.000,00

30.000,00

45.000,00

35.000,00

25.000,00

15.000,00

12.500,00

15 .000,00

15 .000,00

10 .000,00

10 .000,00

15 .000,00

15 .000,00

15 .000,00

12.500,00

30 .000,00

35 .000,00

10 .000,00

25 .000,00

20 .000,00

15 .000,00

c

d

5

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

6

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

Kuat tekan dengan hammer test

Core boring beton

Pengujian Agrerat :

Abrasi Test

Gradasi

Berat jenis penyerapan aggregat kasar

Berat jenis penyerapan aggregat halus

Berat isi

Kadar lumpur

Sound Nest Test Aggregate kasar

Sound Nest Test Aggregate halus

Mix design (aggregat A, B, C)

Stand Equivalent

Impact Test

Pengujian Tanah Bahan Jalan :

Kadar air

Berat jenis

Atterberg LL/PL/PI

Analisa saringan

Pemadatan standart

Pemadatan modified

CBR standart

CBR modified

Kuat geser langsung

Kuat tekan bebas

Kelulusan air (tekan konstan)

Konsolidasi tanah satu dimensi

Sumur uji/parit uji

Klasifikasi tanah dan tanah mengandung agregate untuk

konstruksi jalan raya.

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Uji

Meter

Uji

2.500,00

150 .000,00

15 .000,00

15 .000,00

15 .000,00

15 .000,00

10 .000,00

10 .000,00

80 .000,00

80 .000,00

95 .000,00

25 .000,00

10 .000,00

10 .000,00

10 .000,00

15 .000,00

10.000,00

30 .000,00

37 .500,00

37 .500,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

35.000,00

175.000,00

10.000,00

IV. RETRIBUSI PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE

A. JENAZAH

NO JENIS OBYEK PAJAK SATUAN RP

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Dalam Kota Gresik

Cerme (2 x )

Menganti (2 x 20)

Kedamean (2 x 25)

Benjeng (2 x 20)

Balongpanggang (2 x 25)

Wringinanow (2 x 34)

Driyorejo (2 x 34)

Manyar (2 x 10)

Bungah (2 x 20)

Sidayu (2 x 26)

Dukun (2 x 28)

Panceng (2 x 32)

Ujungpangkah (2 x 34)

Duduksampeyan (2 x 17)

Surabaya (2 x 25)

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

30.000

56.000

80.000

100.000

80.000

100.000

136.000

136.000

40.000

80.000

104.000

112.000

128.000

136.000

68.000

80.000

B. PASIEN

NO JENIS OBYEK PAJAK SATUAN RP

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dalam Kota Gresik

Cerme (2 x )

Menganti (2 x 20)

Kedamean (2 x 25)

Benjeng (2 x 20)

Balongpanggang (2 x 25)

Wringinanow (2 x 34)

Driyorejo (2 x 34)

Manyar (2 x 10)

Bungah (2 x 20)

Sidayu (2 x 26)

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

Km

20.000

36 .000

50 .000

62 .000

50 .000

62 .000

85 .000

85 .000

25 .000

50 .000

65 .000

12

13

14

15

16

17

Dukun (2 x 28)

Panceng (2 x 32)

Ujungpangkah (2 x 34)

Duduksampeyan (2 x 17)

Surabaya (2 x 25)

RSUD Dr. Soetomo (2 x 20)

Km

Km

Km

Km

Km

Km

70 .000

80 .000

85 .000

42 .000

62 .000

50 .000

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA’SUM, MM

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 29 Mei 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

GRESIK

TTD

Drs. SUTARDJI, MSi Pembina Tk. I

NIP. 010 153 194