Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Secara Efisien ...kpsrb.bappenas.go.id/data/filemajalah/Edisi 6 Percepatan... · proyek pembangunan jalan tol menuju ke 1.852 kilometer

1sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017

sustaining

PaRtnERsHiPMEDIA INFORMASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Secara Efisien dan Efektif

Edisi Pembangunan Infrastruktur Daerah 2017

2 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017

EditoRialindEks

4

10

Percepatan pembangunan infrastruktur dibangun karena melihat potensi setiap daerah, baik alam, seni, budaya, wisata serta sumber daya manusia yang siap untuk menjadi kota yang maju serta sejahtera. Oleh karena itu, skema KPBU menjadi pilihan yang efektif dan solutif.

Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) me rupakan suatu skema fasilitasi yang ditujukan untuk mempercepat investasi swasta dalam pembiayaan proyek strategis nasional, dimana sumber pembiayaan tersebut berasal dari luar APBN/APBD dan didukung penuh oleh kebijakan pemerintah.

Fokus

Potensi dan peluang yang ada di daerah masing-masing menjadi faktor penting untuk memilih proyek pembangunan infrastruktur menggunakan skema KPBU.

14 Regulasi

16 Snapshot

Top Event

Pembahasan perihal inisiatif swasta dalam proyek KPBU oleh Reghi Perdana, Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Kementerian PPN/Bappenas.

Deretan foto proses dan progres pembangunan jalan tol di Pulau Jawa yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Pemutakhiran sistem penyediaan data kesejahteraan sosial melalui skema KPBU sangat diperlukan agar bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial lebih tepat sasaran.

20 Mitra

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) ditunjuk menjadi mandated lead arranger oleh PT Len Telekomunikasi Indonesia (LTI) untuk mengatur pencarian dana sindikasi pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring Paket Tengah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dalam kiprahnya mengamankan enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan bangsa.

Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang telah dijalankan di Indonesia mendapatkan perhatian dari pemerintah Bangladesh. Salah satu bentuk perhatian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara mengirimkan delegasinya untuk melakukan kunjungan sekaligus belajar KPBU ke Kantor Bersama KPBU.

22 Inspirasi

Daftar isi 18 Ragam Inovasi

24 Kabar KPBU

24 Kolom


EditoRialindEks

Pembangunan infrastruktur su-

dah menjadi suatu hukum se-

bab-akibat dari suatu nega-

ra dalam menciptakan kemajuan eko-

nomi dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di suatu daerah. Sebab, ke-

tersediaan infrastruktur dalam praktik-

nya membantu pemerintah daerah dan

pemerintah pusat dalam menjalankan

roda perekonomian.

Lebih dari itu, ketersediaan infra-

struktur, baik jalan layang, jalan tol,

jembatan, sistem pengelolaan air mi-

num atau air bersih, sanitasi, dan ener-

gi baru terbarukan, pada era kekinian

(dengan kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi serta pertumbuhan pen-

duduk) telah menjadi kebutuhan primer

untuk masyarakat perkotaan.

Pengelolaan jalan tol, air bersih, san-

itasi, dan jembatan yang baik menjadi

salah satu kunci dalam menumbuhkan

perekonomian, meningkatkan kesehat-

an serta mensejahterakan masyarakat.

Pada sisi inilah kemudian Redak-

si Majalah Partnership Bappenas ingin

melihat, sudah sejauh mana pemba-

ngunan infrastruktur di sejumlah wilayah

yang ada di Indonesia.

Tidak hanya itu, pada edisi kali ini,

redaksi berkeinginan untuk memotret

segi kebermanfaatan dari pembangun-

an infrastruktur melalui skema kerja sa-

ma pemerintah dengan badan usaha

(KPBU) dalam jangka pendek bahkan

dalam jangka panjang.

Dengan kata lain, selain untuk peme-

rataan pembangunan infrastruktur, me-

lalui skema KPBU ini pemerintah juga

ingin mendorong kemajuan, kesehatan

dan kesejahteraan seluruh masyarakat

Indonesia secara lebih baik dan men-

janjikan. Selamat membaca.

Salam hormat,Redaksi.

Catatan REDaksi

KPBU dan Cara Pandang Pembangunan

SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNG JAWABDirektur Kerjasama Pemerintah

Swasta Rancang Bangun

PEMIMPIN REDAKSIAde Hendraputra

DEWAN REDAKSIDadang JusronReghi Perdana

Astu Gagono KendartoNovie Andriani

Mohammad Taufiq RinaldiMuch NurachmadAhmad Yudistira

Dhianti Afifah Nabila YudhyHartono Kurniawan

Fildzah AmalinaElly DamayantyNur Wulandari

REDAKTUR PELAKSANAYan Kurniawan

JURNALIS/ASISTEN REDAKTUR PELAKSANAMunib Ansori

ANALISIS BERITA Alia Fachrunnisa

EDIToR Lukman Ajis Salendra

REPoRTERRaflis Rusdi

Thomas Febrian H

PENERJEMAH Khairil Zamarel

FoToGRAFERHari Ambari

ILLUSTRAToR/MEDIA DESIGNERAldrian Agusta

TENAGA PENDUKUNG Lilis Mardiana

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

FoTo CovER: HARI AMBARI

ALAMAT REDAKSIJalan Taman Surapati

Nomor 2 Jakarta 10310Telepon (021) 31934175, Faksimile (021) 31923813

1SUSTAINING PARTNERSHIP EDISI SPAM DAN SANITASI 2017

SUSTAINING

PARTNERSHIPMEDIA INFORMASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Secara Efisien dan Efektif

Edisi Pembangunan Infrastruktur Daerah 2017

ISTIMEWA


Percepatan PembangunanInfrastruktur DaerahSecara Efisien dan Efektif

fokusfokus

Percepatan pembangunan infrastruktur dibangun karena melihat potensi setiap daerah, baik alam, seni, budaya, wisata serta sumber daya manusia yang siap untuk menjadi kota yang maju serta sejahtera. Oleh karena itu, skema KPBU menjadi pilihan yang efektif dan solutif.

Saat ini Indonesia tengah

mempercepat pembangun-

an infrastruktur nasional di

berbagai daerah yang ada di

Tanah Air. Hal itu dilakukan untuk men-

dorong perkembangan dan pemajuan

ekonomi serta kesejahteraan masya-

rakat secara umum tanpa terkecuali.

oleh sebab itu, semangat pemenuhan

berbagai fasilitas infrastruktur tersebut

tidak lagi menggunakan paradigma

atau cara berpikir dan bekerja yang

lama, yaitu membangun infrastruktur

dengan menggunakan Anggaran Pen-

dapatan Belanja Negara (APBN) atau

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD).

Pada sudut pandang lain, sektor

swasta ternyata juga memiliki potensi

digandeng untuk mempercepat pem-

bangunan infrastruktur. Mereka mem-

punyai modal dan tata kelola yang

mumpuni. Itulah sebabnya muncul ke-

sempatan yang harus dimanfaatkan

demi pembangunan infrastruktur yang

lebih baik. Sebab, jika pembangun in-

frastruktur masih menggunakan cara

lama, maka secara nyata, dari segi sa-

rana dan prasarana akan semakin jauh

tertinggal dengan negara-negara maju,

seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea

serta negara-negara lainnya.

Yang jelas, percepatan pembangun-

an infrastruktur ini dibangun karena me-

lihat potensi setiap daerah, baik dalam

seni, budaya, wisata serta sumber daya

manusianya yang melimpah dan siap

untuk menjadi kota yang maju serta

sejahtera. oleh karena itu, skema pem-

biayaan kerja sama pemerintah dan ba-

dan usaha (KPBU) menjadi pilihan da-

lam percepatan pembangunan nasional

yang efektif.

Terkait hal ini, Wali Kota Tangerang

Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany

menyampaikan, bahwa KPBU dapat

menjadi solusi pembiayaan bagi peme-

rintah daerah (Pemda) untuk melak-

sana kan pembangunan di masing-ma-

sing daerah. Ia pun berharap, melalui

skema pembiayaan KPBU ini pemba-

ngunan dan penataan Kota Tangerang

Selatan dapat dilaksanakan secara

cepat.

Lebih lanjut Airin menerangkan,

KPBU bisa menjadi solusi sebab tidak

semua daerah memiliki anggaran yang

besar untuk pemenuhan serta pemba-

ngunan infrastruktur di wilayahnya. Ai-

rin beranggapan, dalam membangun

infrastruktur, pemerintah daerah tidak

selamanya bisa mengandalkan Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dalam membangun proyek-proyek

infrastruktur peme rintah.

“Yang paling penting, skema KPBU

ini bisa menjadi solusi bagi daerah da-

lam mempercepat pembangunan dan

penataan kota. Beberapa contohnya,

pembangunan rumah sakit, infrastruktur

air minum, dan berbagai proyek pemba-

ngunan lainnya,” tuturnya.

Wali Kota Tangsel yang juga Ketua

Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah

Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi ini

juga menjelaskan, bahwa saat ini Tang-

sel sedang menjajaki beberapa proyek

pembangunan transportasi berbasis rel

dengan skema KPBU. “Yang tidak kalah

pentingnya, selain memiliki kepastian

hukum tetap, skema pembiayaan KPBU

ini juga dapat menarik minat para inves-

tor swasta sebab dapat memberikan

keuntungan, baik bagi pemerintah mau-

pun swasta,” jelasnya.

Herry Trisaputra ZunaHARI AMBARI


fokusfokus

Mengenai perkembangan pemba-

ngunan jalan tol yang dilaksanakan

menggunakan skema KPBU, Kepala

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry

Trisaputra Zuna, menerangkan bahwa

pada tahun 2016 sendiri total panjang

jalan tol yang dibangun adalah sepan-

jang 156 kilometer. Sedangkan pada ak-

hir November 2017, telah dibangun jalan

tol sepanjang 332 kilometer.

“Sejauh ini kita punya planning untuk

proyek pembangunan jalan tol menuju ke

1.852 kilometer sampai tahun 2019,” pa-

parnya dalam kegiatan “Indonesia PPP

(Public-Private Partnership Day 2017)”

di Gedung Dhanapala, Kementerian

Keuangan, Jakarta (29/11). Menurutnya,

jalan tol yang sudah beroperasi di Indo-

nesia sudah mencapai 1.089 kilometer.

Kini telah diresmikan tol Surabaya-Mo-

jokerto dan Pasir Koja, dan pada bulan

Desember sudah disiapkan peresmian

untuk wilayah Bakauheni dan kemudian

di Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono juga di

Ciawi- Sukabumi.

“Dalam melakukan percepatan pem-

bangunan, tidak sedikit kendala yang

kami hadapi, seperti kendala pembe-

basan tanah serta berbagai macam ken-

dala lainnya. Akan tetapi, semua kenda-

la tersebut masih bisa ditangani dengan

baik. Dan kami yakin, pembangunan

bisa selesai tepat waktu,” tuturnya.

Untuk skema KPBU, sistem avail-

ability payment atau pembayaran se-

cara berkala merupakan solusi bagi

pemerintah dalam hal pembayaran

untuk pembangunan proyek-proyek in-

frastruktur dengan jumlah kebutuhan

biaya yang besar dengan ketersediaan

dana yang ada. Untuk ketentuan dan

aturan pembayarannya sendiri dapat

dilihat pada definisi yang tercantum

dalam Peraturan Presiden Nomor 38

Tahun 2015 tentang Kerjasama Pe-

merintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur pada Pasal

1 Ayat 16, yaitu pembayaran secara

berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/

Kepala Daerah kepada Badan Usaha

Pelaksana atas tersedianya layanan in-

frastruktur yang sesuai dengan kualitas

dan/atau kriteria sebagaimana ditentu-

kan dalam perjanjian KPBU.

“Hal inilah yang kemudian menjadi

alasan mengapa skema KPBU sangat

diperlukan dalam mempercepat pem-

bangunan infrastruktur daerah secara

efektif dan efisien,” ungkapnya.

Sedangkan untuk proyek jalan tol di

Jawa, biasanya menggunakan skema

BoT (Build-Operate-Transfer). Skema

ini dapat dilakukan karena posisi dan

volume yang memadai, sehingga pro-

yek jalan tol dapat menarik minat dari

pihak swasta. Namun, hal itu tetap

membuka kemungkinan untuk avail-

ability payment bagi proyek jalan tol di

Jawa. “Dengan availability payment kita

bisa mengajak swasta untuk ikut serta

berperan dalam menyukseskan pemba-

ngunan infrastruktur.”

Bagaimanapun, keberadaan skema

KPBU telah mengubah mindset pem-

bangunan infrastruktur di masa lalu se-

hingga sekarang sudah jauh berubah.

“Ya sekarang kita sudah lebih efektif

dan efisien, bila dulu fokusnya berada

pada input, maka sekarang kita lebih

berfokus pada output atau service base

layanan yang tersedia dengan baik. Bila

tersedia sesuai dengan standar ya kita

bayar, kalau belum ya dapat ditunda

atau dikurangi,” ujarnya.

Peresmian jalan tol Surabaya-Mojokerto

HARI AMBARI


fokusfokus

Dengan skema KPBU, Indonesia da-

pat membangun sesuatu yang besar

tanpa menunggu uang tersedia, meski

harus dicicil lebih dulu. Jadi dengan

anggaran 100 triliun rupiah, dapat diba

ngun infrastruktur-infrastruktur dengan

total nilai investasi sebesar 200 triliun

rupiah bahkan 400 triliun rupiah sehing-

ga menjadi suatu investasi bersama

dengan pihak swasta yang ikut memba-

ngun infrastruktur di negeri ini.

Minat Daerahpada Skema KPBU

Kepala Subdirektorat Evaluasi Du-

kungan Pemerintah Kementerian Ke-

uangan, Jimmy Situmorang mengatakan

bahwa perkembangan yang sekarang,

banyak kepala daerah yang tertarik un-

tuk menggunakan skema KPBU. Hal ini

terjadi karena pemerintah daerah me-

mahami bahwa keterbatasan anggaran

mereka tak dapat lagi ditutup dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-

gara (APBN) sehingga skema KPBU

menjadi pilihan untuk diterapkan.

”Dengan kata lain, jika pelaksanaan

pembangunan infrastruktur di beberapa

daerah melalui skema KPBU ini berjalan

dengan efektif dan efisien, maka proba-

bilitas pemerintah daerah yang ada di

Indonesia untuk menggunakan skema

KPBU juga akan meningkat dalam me-

lakukan pembangunan macam-macam

infrastruktur di daerah mereka masing-

masing,” ungkap Jimmy.

Jimmy pun mengakui bahwa hing-

ga saat ini masih banyak yang belum

mengetahui tentang skema KPBU se-

hingga hal tersebut menjadi dasar bagi

pemerintah untuk melaksanakan so-

sialisasi. Menurutnya, antara Bappe-

nas dan Kementerian Keuangan dapat

saling bekerjasama khususnya dalam

hal perencanaan. Salah satunya, Bap-

penas dapat memberikan pemahaman

seperti apa detail project yang dibu-

tuhkan, bagaimana pelaksanaan kaji-

an seperti kajian hukum, kajian teknis,

kajian keuangan, dan kajian lingkungan

(AMDAL), sehingga diharapkan project

akan baik dan kuat sehingga pemba-

ngunan infrastruktur dapat terlaksana.

Sedangkan Kementerian Keuangan

dapat memberikan dukungan kelayakan

jika memang dibutuhkan, memfasilitasi

penyiapan proyek dalam hal penyusun-

an Kajian Akhir Prastudi Kelayakan dan/

atau transaksi, serta menilai kelayak-

an proyek sesuai dengan Kajian Ak-

hir Prastudi Kelayakan (Final Business

Case).

Sebenarnya, papar Jimmy, bukan

hanya kepala daerah yang diharapkan

untuk mendukung skema ini namun jus-

tru pihak legislatiflah yang paling utama.

“Jadi kalau pimpinan daerah tak dapat

menjaga hubungan baik dengan legis-

latif, hubungannya kurang bagus, maka

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada PPP Day 2017.

HARI AMBARI

7sustaining PaRtnERsHiP Edisi transPortasi massal PErkotaan 2017

fokusfokus

mungkin akan lama progres pemba-

ngunannya,” paparnya.

Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi

Hariyanto mengatakan bahwa harapan

dia sebagai kepala daerah sangat be-

sar pada skema KPBU karena memang

komposisi keuangan di daerah sangat

tidak memungkinkan untuk membangun

daerah secara cepat. Pemerintah dae-

rah menginginkan pembangunan agar

dapat terlaksana dan langsung berman-

faat untuk kepentingan masyarakat.

“Sebenarnya kita dapat juga mem-

bangun dengan anggaran yang ada di

daerah namun akan memakan waktu

yang tidak sebentar, bahkan bisa men-

capai 10 tahun. Sedangkan manfaatnya

tak langsung atau belum dapat kita rasa-

kan sehingga skema KPBU dapat men-

jadi alternatif percepatan pembangunan

di daerah,” ujar Romi yang berharap

skema KPBU dapat mendukung perce-

patan pembangunan terutama pemba-

ngunan sirkuit balap sebagai daya tarik

wisata juga pembangunan jembatan di

Provinsi Jambi.

Skema KPBU Jadi Solusi

Kementerian Keuangan melalui

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pem-

biayaan dan Risiko (DJPPR) berkomit-

men untuk mendukung KPBU melalui

penyediaan fasilitas dan dukungan pe-

merintah, antara lain fasilitas penyiapan

proyek, dukungan kelayakan, dan pen-

jaminan infrastruktur.

“Pada saat ini kebutuhan untuk

membangun begitu urgent dan sangat

tinggi, namun resource terbatas. Pada

saat yang sama, kita melihat kesempat-

an dimana sektor privat/swasta itu tidak

hanya mempunyai kemampuan untuk

memecahkan masalah, namun juga da-

pat memberikan solusi atas masalah di-

siplin dalam tata kelola dan pengelolaan

aspek keuangan dan ekonomi dari pro-

yek yang ingin dikerjasamakan,” terang

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ketika

menjadi pembicara dalam PPP Day 2

017.

Indonesia PPP Day 2017 dise-

lenggarakan untuk mengajak ser-

ta meyakinkan instansi pemerintah,

khususnya pemerintah daerah untuk

memanfaatkan skema kerja sama pe-

merintah dengan badan usaha (KPBU)

dalam penyediaan infrastruktur. Acara

ini juga bertujuan untuk memberikan

bimbingan teknis kepada calon PJPK,

investor, dan akademisi mengenai im-

plementasi KPBU di Indonesia.

Melalui PPP Day 2017, sinyal positif

kepada investor juga turut dimunculkan,

sehingga dapat memberikan rasa aman

dan keyakinan untuk berinvestasi di In-

donesia melalui skema KPBU. Hal ini

dilakukan untuk menumbuhkan minat

investor agar berinvestasi dalam sek-

tor infrastruktur yang dapat menambah

pendapatan negara dan daerah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro

HARI AMBARI


fokusfokus

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri

Mulyani juga telah mengadakan per-

temuan dengan 30 kepala daerah di

Indonesia untuk memberikan gambar-

an perihal KPBU kepada Pemda. “Saya

dan para kepala daerah tersebut telah

untuk membahas berbagai sektor infra-

struktur yang dapat dibangun melalui

skema KPBU. Beberapa diantaranya

adalah membahas perihal infrastruktur

sanitasi, SPAM, pengolahan sampah

menjadi energi terbarukan, pelabuh-

an, jalan tol, waduk, rumah sakit dan

sebagainya,” jelas Sri Mulyani.

Contohnya, kelanjutan proyek pem-

bangunan Rumah Sakit Pendidikan

Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi

Utara, yang telah direncanakan sejak

2009. Pembangunan dengan menggu-

nakan skema KPBU tersebut diproyeksi

akan menjadi Rumah Sakit Pendidikan

(RSP) terbesar di wilayah Indonesia

Timur. Hal tersebut disampaikan oleh

Presiden Joko Widodo di Istana Nega-

ra, pada 17 Februari 2017. Rencananya

proyek percepatan pembangunan ini di-

mulai pada tahun 2018 dan akan selesai

pada tahun 2019.

Selain itu, saat ini pemerintah se-

dang menggalakkan proyek pemba-

ngunan lembaga pemasyarakatan di

Ciangir, Tangerang, serta pemanfaatan

lahan eks Rutan/ Lapas Salemba se-

nilai Rp1,2 triliun.

Dalam kegiatan market sounding

proyek ini, Direktur Perencanaan In-

frastruktur BKPM, Heldy Satrya Putera

menjelaskan bahwa pembangunan

Lapas ini dilaksanakan dengan skema

Build-Operate-Transfer (BoT) untuk

fasilitas Lapas di Ciangir dan skema

build-operate-maintain-transfer untuk

eks Rutan/Lapas Salemba dan akan

memiliki masa konsesi selama 15 ta-

hun.

Empat Hal Penting

Sri Mulyani juga mengungkapkan

terdapat empat hal penting agar KPBU

dapat berjalan dan terlaksana dengan

baik.

Pertama adalah komitmen dari pim-

pinan daerah dan stakeholder. Pim-

pinan daerah sendiri meliputi bupati,

wali kota dan gubernur. Selanjutnya,

perencanaan menjadi suatu hal yang

penting karena dari awal, perencanaan

itulah yang akan menentukan apakah

proyek dapat dikerjasamakan. Ketiga

adalah cara menyusun struktur kerja

sama dan aspek legal dari proyek se-

hingga memperoleh kepercayaan dari

sektor privat/swasta untuk bisa masuk.

“Keempat, tentu cara melaksanakan

kewajiban dari masing-masing stake-

holder untuk membuat proyek KPBU

berjalan secara efektif dan efisien,”

tambahnya.

Berkaca pada skema terdahulu

dimana kementerian, lembaga dan

daerah menunggu kucuran dana dari

APBN, yang memang merupakan cara

paling mudah, namun cara tersebut

juga membuat pelaksanaan proyek

menjadi lama dan bahkan tidak terba-

ngun. Walaupun telah mencoba mem-

biayai proyek menggunakan skema lain

seperti multi years contract, yakni kon-

trak kerja sama dengan skema pem-

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada diskusi PPP Day 2017.

HARI AMBARI


fokusfokus

bayaran secara bertahap per tahun,

namun skema tersebut ternyata belum

cukup untuk mengejar ketertinggalan

Indonesia dari negara lain dalam hal

infrastruktur. Itulah alasan kreativitas

baru perlu dimunculkan dan kema baru

perlu dipertimbangkan.

“Sekarang pemerintah, kementeri-

an, lembaga, dan daerah dipaksa un-

tuk berpikir lebih kreatif. Kami akan

membantu melalui Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

(DJPPR) dan dengan dua BUMN kami

yaitu PT SMI dan PT PII. Kami akan

membantu kementerian, lembaga, dan

daerah dengan cara mendampingi dari

awal perencanaan, penyiapan proyek,

hingga menstrukturkan dan melaksana-

kan transaksi dengan pihak swasta.

Kami akan memastikan tata kelola serta

kinerja dari awal sampai tahap transak-

si dapat terlaksana dengan baik,” sam-

bungnya.

Menteri Keuangan juga menyampai-

kan bahwa mengingat keterbatasan-

anggaran, skema KPBU menjadi al-

ternatif untuk kebutuhan pembiayaan

pembangunan infrastruktur yang be-

sar. Selain itu, melalui keterlibatan dan

inovasi pihak swasta, pelayanan publik

yang lebih efektif, efisien, serta dapat

diandalkan (reliable) dapat diwujudkan.

Dengan kontrak jangka panjang yang

bisa dilakukan dalam eksekusi skema

KPBU, pihak swasta akan mengoptimal-

kan efisiensi melalui inovasi desain dan

pengelolaan yang profesional.

Dalam KPBU, pemerintah tidak me-

nanggung risiko sepenuhnya, terdapat

pembagian risiko dengan pihak swasta.

Alokasi pembagian risiko ini dilakukan

sesuai dengan kapasitas masing-ma-

sing pihak, baik pemerintah maupun

swasta dengan mempertimbangkan

risiko-risiko yang mampu ditanggung

dan dimitigasi oleh setiap pihak sesuai

dengan peran masing-masing.

oleh karena itu, untuk pihak peme-

rintah misalnya, umumnya menang-

gung risiko politik dan hukum karena

pemerintah mempunyai wewenang

dan kemampuan untuk memitigasi dan

mencegah risiko tersebut. Namun hal ini

belum tentu cukup menarik untuk pihak

swasta untuk ikut berpartisipasi dalam

skema ini. oleh karena itu, Kemenkeu

menyiapkan beberapa instrumen un-

tuk membantu menarik minat swasta

dan mewujudkan proyek melalui skema

KPBU.

Fasilitas yang disiapkan dari pihak

Kemenkeu sendiri mulai dari project

development facility yaitu fasilitas un-

tuk membantu mengembangkan pe-

nyiapan proyek, lalu viability gap fund

yaitu fasilitas untuk meningkatkan ke-

layakan finansial proyek yang sudah

layak secara ekonomi namun belum

menarik bagi pihak swasta karena di-

nilai kurang profitable.

“Ini adalah fasilitas yang kita kem-

bangkan. Kita berharap pemerintah

daerah dan kementerian/lembaga se-

makin mengenali instrumen ini. Dengan

mengenal fasilitas yang disediakan,

kami harapkan dapat mengakselerasi

pembangunan infrastruktur bersama

dengan pemerintah daerah,” terang Sri

Mulyani.

PPP Day 2017 mempunyai misi un-

tuk memberikan pemahaman kepada

instansi pemerintah mengenai penggu-

naan skema KPBU dalam penyediaan

infrastruktur. Tidak hanya itu, PPP Day

2017 ini juga bertujuan untuk menum-

buhkan komitmen pemerintah dae-

rah dalam penggunaan skema KPBU.

Penggunaan skema KPBU untuk mem-

bangun infrastruktur menjadi solusi da-

lam mengelola keterbatasan anggaran.

Selain Menteri Keuangan, Menteri

Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat juga

memberikan pemaparan mengenai ske-

ma kerja sama pemerintah daerah dan

badan usaha (KPBU) dan implemen-

tasinya. Selanjutnya, Wali Kota Medan

menyampaikan pengalaman dalam me-

laksanakan proyek KPBU Transportasi

Massal Kota Medan.

“Terdapat berbagai kemungkinan un-

tuk membangun kerja sama dengan pri-

vate sector, tapi lebih baik dilakukan de-

ngan tata kelola dan governance yang

baik sehingga tidak merugikan rakyat

dan pemerintah serta dapat mengha-

dirkan keuntungan yang nyata bagi ma-

syarakat. Pada akhirnya juga berman-

faat untuk kita semua,” pungkasnya.

ISTIMEWA

Pekerja dengan alat berat memasang U-Shape saat pembangunan light rail transit (LRT) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.


toP EvEnttoP EvEnt

Aktivitas Pembangunan DaerahMelalui Skema KPBUPotensi dan peluang yang ada di daerah masing-masing, jadi faktor penting untuk memilih pengerjaan pembangunan proyek infrastruktur untuk menjalankan skema KPBU.

Dalam kurun waktu bebe-

rapa tahun ke belakang

hingga sekarang, Indonesia

sedang giat-giatnya me-

lakukan pembangunan infrastruktur

di setiap daerah, baik pembangunan

infrastruktur jalan, transportasi, jem-

batan, Sistem Pengelolaan Air Minum

(SPAM), sanitasi dan infrastruktur lain-

nya. Pembangunan infrastruktur itu di-

lakukan untuk mendorong pemajuan

ekonomi dan kesejahteraan masyara-

kat daerah.

Yang menjadi pertanyaan kemu-

dian adalah sudah sejauh mana ke-

giatan perkembangan pembangunan

infrastruktur daerah dengan meng-

gunakan skema pembiayaan kerja

sama pemerintah dan badan usaha

(KPBU)?

Terkait hal tersebut, Wali Kota Me-

dan, HT Dzulmi Eldin dalam perhelatan

Indonesia Public-Private Partnership

(PPP) Day 2017 yang digelar di Gedung

Dhanapala, Kementerian Keuangan,

Jakarta, Rabu (29/11) dengan 30 Bu-

pati dan Wali Kota se-Indonesia men-

ceritakan pengalamannya terhadap

pelaksanaan skema KPBU atau PPP

(Public-Private Partnership) terutama

untuk proyek Light Rail Transport (LRT)

yang dilaksanakan di Kota Medan.

Katanya, proyek ini merupakan pilot

project PPP untuk sektor transportasi

LRT di Indonesia. Tujuan pembangun-

an LRT adalah untuk menyediakan

angkutan massal yang nyaman, andal

dan terpadu kepada warga untuk me-

ningkatkan aksesibilitas dan konektivi-

tas dengan pertimbangan aspek teknis,

keuangan, ekonomi dan lingkungan.

“Untuk hal ini kami sangat terbantu

dengan fasilitas penyiapan proyek

KPBU oleh Kementerian Keuangan

dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

bahkan Pemerintah Kota (Pemkot)

Medan tidak mengeluarkan anggaran

untuk dan studi ketika menyiapkan pro-

yek,” ujarnya, di Gedung Dhanapala,

Rabu (29/11).

Meskipun demikian, lanjut Dzulmi,

sosialisasi tetap dibutuhkan, baik ke

masyarakat, investor, juga sumber daya

manusia yang ada di pemerintahan

daerah. “Kita memang harus memberi-

kan pemahaman, tidak hanya kepada

investor namun jika kepada masyarakat

karena perlu dilihat perihal kesiapan

masyarakat Indonesia dalam menerima

implementasi skema KPBU ini. Selain

itu, sosialisasi perihal skema ini juga

telah diberikan sesuai dengan priori-

tas,” ujarnya, sambil memberitahukan

bahwa dirinya pun sedang menyiapkan

kerja sama untuk proyek rumah sakit

dan tol lingkar luar di Medan.

Hal senada juga disampaikan oleh

Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, bah-

wa skema KPBU merupakan program

pemerintah pusat yang dapat memban-

tu pengembangan di daerah. “Hanya

saja harus benar-benar dianalisa oleh

konsultan untuk mekanisme sistem

pembayarannya, jangan sampai nanti

APBD yang menanggung,” imbuhnya.

Rapidin mengatakan, bahwa se-

bagaimana daerah lain, Samosir juga

ingin memacu percepatan pembangun-

an infrastruktur seperti infrastruktur ja-

lan, wisata juga rumah sakit dan SPAM.

“Jika proyek ini dapat kita tuntaskan de-

ngan KPBU, maka kita (daerah) tidak

perlu banyak mengeluarkan anggaran

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro

HARI AMBARA


toP EvEnttoP EvEnt

dari APBD atau BAK di satu waktu. Bisa

dicicil pengeluarannya sesuai dengan

kemampuan,” ucapnya optimistis.

Selain capaian yang disampaikan

oleh kedua kepala daerah tersebut, se-

bagai bukti konkret atas terlaksananya

pembangunan melalui skema KPBU

beberapa kepala daerah pun diberikan

penghargaan oleh Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati yaitu diantaranya

Wali Kota Medan, Wali Kota Pekanbaru,

Wali Kota Lampung, Wali Kota Sema-

rang dan Wali Kota Sidoarjo berkaitan

dengan fasilitas PDF (Project Develop-

ment Facility) atau Fasilitas Penyiapan

Proyek yang berguna untuk menyiap-

kan proyek KPBU.

Pada saat yang bersamaan, Menteri

Keuangan, Sri Mulyani Indrawati me-

maparkan tentang pembentukan BUMN

yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur In-

donesia (SMI) untuk membantu per-

siapan dana pembiayaan proyek juga

keberadaan PT Penjaminan Infrastruk-

tur (PII) untuk membantu memberikan

garansi pemerintah pada proyek KPBU.

Keduanya menjadi jalan keluar agar

kementerian atau kelembagaan peme-

rintah lain yang tak semuanya memiliki

kompetensi juga pengalaman yang me-

madai dapat menjalankan proyek de-

ngan skema KPBU ini.

Menurut Sri Mulyani, keberadaan

PPP (skema KPBU) yang bertujuan

melayani masyarakat tak harus diar-

tikan bahwa pemerintah atau swasta

akan merugi karena keuntungan para

pihak tidak harus menjadi suatu hal

yang saling bertentangan. Dengan

PPP, kerja sama tersebut akan meng-

untungkan kedua pihak yang dilibatkan

di dalam proyek yang bertujuan mela-

yani masyarakat. Tidak hanya itu, untuk

mendorong percepatan pembangun-

an infrastruktur daerah melalui skema

KPBU, 34 provinsi di seluruh Indonesia

juga diwajibkan menyelesaikan Ren-

cana Aksi Daerah paling lambat 10

Juli 2018 mendatang. Sebagaimana isi

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pem-

bangunan Berkelanjutan (PPTPB), pe-

merintah perlu bergegas menyelesai-

kannya sebelum tenggat waktu secara

inklusif.

Batas waktu penyusunan Rencana

Aksi Daerah adalah 12 bulan setelah

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 diun-

dangkan. Penyusunan RAD itu dipim-

pin oleh gubernur dan dirumuskan

bersama bupati/wali kota di wilayahnya

dengan melibatkan ormas, dermawan,

pelaku usaha dan akademisi.

Diharapkan dengan penyerahan

agenda ini, Indonesia akan menjadi ru-

jukan dan role model untuk pelaksana-

an TPB di tingkat dunia. Hasil dokumen

Rencana Aksi Derah Tujuan Pemba-

ngunan Berkelanjutan sebagai agenda

pembangunan daerah di masa menda-

tang ini akan diperiksa dan divalidasi

oleh Kementerian Dalam Negeri.

Artinya, melalui Pembangunan Ber-

kelanjutan (TPB) yang dikenal juga de-

ngan sebutan SDGs atau Sustainable

Development Goals daerah menjadi

dapat memenuhi kebutuhan pemba-

ngunan infrastrukturnya. Menteri Pe-

Pertemuan regional di Makassar.

HARI AMBARA


toP EvEnttoP EvEnt

rencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjone-

goro menyampaikan masih ada proyek dengan skema kerja

sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dari 2016 yang

masih ditransaksikan. Adapun jumlahnya mencapai 12 proyek.

Selanjutnya proyek tersebut terdiri dari 4 proyek yang sedang

dalam tahap konstruksi dengan nilai investasi Rp 29,95 triliun

dan 3 proyek pada tahap perjanjian kerja sama badan usaha

dengan nilai Rp 27,35 triliun. Selain itu ada 4 proyek dalam pro-

ses pengadaan dengan nilai Rp 44,38 triliun.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak-

yat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya te-

ngah menggodok kajian untuk membangun bendungan Tiga

Dihaji di Sumatera Selatan dengan perusahaan asal Jepang.

Proyek ini merupakan bendungan pertama yang dibangun

menggunakan skema KPBU. Ia menerangkan, mulanya ada

49 waduk yang akan dibangun pada 2019 dengan meng-

gunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN).

Akan tetapi setelah melalui proses analisis teknik konstruk-

si yang lebih efisien (value engineering) dengan menggan-

deng pihak swasta, pemerintah memutuskan untuk melepas

tiga proyek bendungan, salah satunya bendungan Tiga Dihaji

di Sumatera Selatan yang mana pembangunannya bekerjasa-

ma dengan investor dari Jepang.

Keberadaan Kantor Bersama

Dalam proses pembangunan infrastruktur daerah ini, koor-

dinasi yang efektif dan baik menjadi salah satu kunci. Menya-

dari akan pentingnya koordinasi, pemerintah secara konkret

mewujudkan keberadaan Kantor Bersama KPBU atau PPP

Joint Office.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepa-

la Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),

Bambang Brodjonegoro mengatakan kantor ini merupakan

wadah yang diwujudkan dari koordinasi antara Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan,

Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa

Pemerintah (LKPP), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

juga Bappenas.

Brodjonegoro menambahkan keberadaan Kantor Bersama

KPBU ini dapat menjadi one-stop service pelaksanaan proyek

dengan fungsi sebagai pusat informasi, koordinasi dan capac-

ity building. Gerak dan dinamika dari Kantor Bersama yang

terletak di Gedung Capital Place, Jakarta, dapat menjadikan

proyek menjadi lebih transparan, akuntabel dan singkat dalam

proses pengerjaannya.

KPBU sebagai Skema Pembiayaan Kreatif

Salah satu alasan tepat mengapa skema KPBU dapat dise-

but sebagai skema pembiayaan kreatif adalah karena skema

pembiayaan ini tidak berasal dari satu sumber saja, melain

kan dilakukan dengan prinsip gotong royong, antara pemerin-

tah dan swasta.

HARI AMBARAHARI AMBARA

HARI AMBARA

Diskusi regional di Makassar. Diskusi regional di Makassar.

Diskusi regional di Makassar.


toP EvEnttoP EvEnt

Sesuai Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019,

pembangunan infrastruktur membutuh-

kan pembiayaan kurang lebih Rp 4,7

triliun. Namun, pemerintah hanya dapat

memenuhi sekitar 40 persen dari bia-

ya yang dibutuhkan. Dengan dibantu

pembiayaan dari BUMN pun masih ter-

dapat gap sebesar 36,5 persen untuk

membiayai seluruh kebutuhan infra-

struktur di Indonesia. oleh karena itu,

keberadaan KPBU menjadi salah satu

skema pembiayaan yang kreatif di te-

ngah keterbatasan sumber pendanaan

pemerintah. Saat ini, beberapa proyek

yang sedang dan akan dibangun mela-

lui skema KPBU adalah pembangunan

infrastruktur transportasi sebagai salah

satu cara dalam mewujudkan konek-

tivitas kemajuan dan kesejahteraan

perekonomian, baik dalam skala lokal

(daerah) maupun nasional.

Bukti konkret dari skema KPBU ini

adalah maraknya pembangunan in-

frastruktur di hampir seluruh daerah

yang ada di negeri ini. Sekadar infor-

masi, pada sektor transportasi udara,

saat ini Indonesia memiliki 237 bandar

udara yang terdiri dari 26 bandar udara

komersial dan 211 bandar udara non-

komersial. Kementerian Perhubungan

(Kemenhub) mempunyai target untuk

membangun 62 bandar udara (bandara)

baru sehingga meningkatkan jumlah

bandara yang ada di Indonesia menjadi

299 bandara pada tahun 2030.

Sedangkan di sektor transportasi

laut, ada 111 pelabuhan komersial,

1.481 pelabuhan non-komersial, dan

800 pelabuhan khusus akan dibangun.

Selanjutnya, di sektor perkeretaapian

pemerintah menargetkan pembangun-

an jalur rel kereta api sepanjang 12.100

km dan jalur rel kereta api perkotaan

sepanjang 3.800 km. Tentu untuk dapat

mewujudkan pembangunan infrastruk-

tur transportasi akan membutuhkan

sumber pembiayaan yang cukup ba-

nyak.

Terkait hal tersebut, Menteri Per-

hubungan (Menhub), Budi Karya Su-

madi menjelaskan, bahwa untuk bidang

transportasi publik rencana-rencana

tersebut dapat dikerjakan melalui kerja

sama antara pemerintah dan swasta.

Tentu, kerja sama ini dilakukan dalam

rangka memberikan pelayanan yang

maksimal kepada masyarakat di bi-

dang transportasi. oleh karena itu ia

berharap, melalui kerja sama ini ana-

tara swasta dapat berinvestasi dalam

penyediaan atau pembangunan infra-

struktur di seluruh wilayah Indonesia.

Tidak hanya itu, dengan pengelolaan

yang profesional dari swasta maupun

BUMN, maka proses pembangunan

akan semakin akurat.

Untuk proyek strategis lainnya, Ke-

menhub menyampaikan bahwa saat

ini beberapa proyek strategis yang me-

miliki peluang untuk dikerjasamakan

dengan investor baik badan usaha

maupun swasta. Ada 14 proyek strate-

gis diantaranya, yaitu pembangunan

aerotropolis Kualanamu, pembangun-

an Pelabuhan Kuala Tanjung, pem-

bangunan Pelabuhan Tanjung Carat,

pembangunan Pelabuhan Tanjung

Priok, pembangunan transportasi su-

ngai Cikarang–Bekasi, pembangunan

Pelabuhan Kijing, pembangunan Ban-

dung Metro LRT, dan pembangunan

Pelabuhan Benoa.

Proyek Makassar New Port.

HARI AMBARA


REgulasiREgulasi

Pembiayaan Investasi Non Ang-

garan Pemerintah (PINA) me-

rupakan suatu skema fasilita-

si yang ditujukan untuk mempercepat

investasi swasta dalam pembiayaan

proyek strategis nasional, dimana sum-

ber pembiayaan tersebut berasal dari

luar APBN/APBD dan didukung penuh

oleh kebijakan pemerintah. Proyek yang

didorong untuk skema PINA sendiri bi-

asanya merupakan proyek yang layak

secara komersial dan mempunyai in-

ternal rate of return (IRR) melebihi 13%

(dalam Rupiah).

PINA sendiri dibentuk dengan cara

mempertemukan investor dengan

proyek yang tersedia oleh investee. Un-

tuk memfasilitasi dan mengakomodasi

investor, PINA menawarkan peraturan

dan regulasi yang dapat meningkatkan

minat dari investor untuk berinvestasi

di proyek infrastruktur Indonesia. PINA

merupakan salah satu creative financ-

ing yang berfokus dalam hal partisipasi

ekuitas dan pinjaman (loan). Di sisi lain,

PINA juga menilai proyek potensial un-

tuk memastikan kesiapan dan kualitas

dari proyek, termasuk ketersediaan in-

strumen investasi di setiap proyek. De-

ngan konsep tersebut, PINA dipercayai

dapat memainkan peran yang signifi-

kan dalam pembangunan infrastruktur

di berbagai fungsi.

Fungsi PINA berasal dari tiga kon-

sep, yaitu fasilitasi, ekosistem dan pipe-

lining. Dari tiga konsep tersebut, teru-

muskanlah tiga fungsi dari PINA. Yang

pertama adalah fungsi fasilitasi, dimana

PINA memegang peran penting dalam

percepatan pembiayaan proyek sampai

dengan tahap financial close. PINA ju-

ga menyediakan konsultasi pembiaya-

an proyek bekerja sama dengan PT Sa-

rana Multi Infrastruktur dan PT Indone-

sia Infrastructure Finance. PINA juga

melaksanakan roadshow internasional

dan pertemuan one-on-one.

Yang kedua adalah fungsi pipelin-

ing, dimana PINA secara detail me-

nyiapkan semua proyek infrastruktur, in-

dustri dan energi yang menarik dengan

tingkat IRR melebihi 13% sebagaimana

telah dijelaskan sebelumnya. Dalam se-

tiap proyek PINA, penjaminan pemerin-

tah tidak termasuk, walaupun dengan

skema proyek yang merupakan busi-

ness-to-business, PINA akan mengako-

modasi dukungan pemerintah dalam ta-

hap transaksi finansial, konstruksi dan

operasi.

Yang terakhir adalah fungsi eko-

sistem, dimana PINA mengidentifikasi

sumber creative financing melalui pe-

nerbitan instrumen finansial dan penilai-

an terhadap regulasi terkait yang men-

dukung investasi infrastruktur. Instru-

men finansial yang dimaksud termasuk

namun tidak terbatas pada Reksa Dana

Penyertaan Terbatas (RDPT), perpetuity

notes, sekuritas berbasis aset yang me-

libatkan otoritas Jasa Keuangan (oJK),

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan ber-

bagai perusahaan BUMN sekuritas.

Untuk mengakomodasi partisipa-

si investor dalam pembiayaan ekuitas

melalui PINA, investor dapat berinvesta-

si melalui melalui investasi ekuitas lang-

sung atau investasi ekuitas mengguna-

kan instrumen finansial dalam proyek

PINA. Pada investasi ekuitas langsung,

Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)

yang diterbitkan oleh perusahaan infrastruktur baik dalam bentuk RDPT, perpetuity notes, callable preferred stocks maupun instrumen investasi lainnya.!

!

Terdapat tiga kategori proyek PINA, yaitu greenfield, brownfield dan operasional. Terdapat potensi recycle di tiap tahap. Dalam proyek brownfield, investor dapat keluar dari proyek dan memperoleh keuntungan dari modal sebelum proyek selesai 100%. Keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai ekuitas untuk proyek lainnya. Untuk proyek operasional, strategi keluar untuk para investor adalah melalui sekuritisasi, divestasi dan skema konsesi terbatas.!

!

Untuk kerangka regulasi dari PINA sendiri, berikut merupakan peraturan yang terkait dengan skema pembiayaan PINA:!

DoK BAPPENAS


REgulasiREgulasi

investor secara langsung berpartisipa-

si dalam suatu perusahaan infrastruk-

tur, sedangkan pada investasi ekuitas

menggunakan instrumen finansial, in-

vestor membeli instrumen finansial yang

diterbitkan oleh perusahaan infrastruk-

tur baik dalam bentuk RDPT, perpetu-

ity notes, callable preferred stocks mau-

pun instrumen investasi lainnya.

Terdapat tiga kategori proyek PINA,

yaitu greenfield, brownfield dan opera-

sional. Terdapat potensi recycle di tiap

tahap. Dalam proyek brownfield, inves-

tor dapat keluar dari proyek dan mem-

peroleh keuntungan dari modal sebe-

lum proyek selesai sebesar 100%. Ke-

untungan tersebut dapat digunakan

sebagai ekuitas untuk proyek lainnya.

Untuk proyek operasional, strategi ke-

luar untuk para investor adalah melalui

sekuritisasi, divestasi dan skema kons-

esi terbatas.

Untuk kerangka regulasi dari PINA

sendiri, berikut merupakan peraturan

yang terkait dengan skema pembiayaan

PINA:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Ta-

hun 2017 tentang Sinkronisasi Pros-

es Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional. Peraturan

ini membahas kerangka pembiayaan

yang dapat dilakukan dengan inte-

grasi sumber pembiayaan, yang da-

pat berbentuk APBN dan non-APBN

(PINA) yang digunakan untuk men-

capai target pembangunan nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 58 Ta-

hun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun

2016 Tentang Percepatan Pelaksan-

aan Proyek Strategis Nasional. Per-

aturan ini memberikan wewenang

atas Proyek Strategis Nasional yang

berasal dari non-APBN untuk dikoor-

dinasikan oleh Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas, dimana ia diperbolehkan

untuk mengajukan perubahan pa-

da Daftar Proyek Strategis Nasion-

al yang dibiayai non-APBN kepada

Komite Percepatan Penyediaan In-

frastruktur Prioritas (KPPIP);

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Ta-

hun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 66 Ta-

hun 2015 tentang Badan Perenca-

naan. Pembangunan Nasional. Pera-

turan ini mengatur kewenangan dari

Kementerian Perencanaan Pemban-

gunan Nasional/BAPPENAS untuk

memfasilitasi dan melakukan pen-

carian pembiayaan baik dari sumber

domestik maupun asing, dan meng-

alokasikan biaya pembangunan in-

frastruktur dengan institusi terkait;

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun

2015 tentang Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional. Peraturan

ini mendiktekan bahwa implementasi

dari PINA sendiri sesuai dengan tu-

gas dan fungsi dari Kementerian Pe-

rencanaan Pembangunan Nasional/

BAPPENAS dalam merencanakan

semua kebijakan dan mengkoordi-

nasikan semua stakeholders pem-

bangunan nasional untuk mencapai

target pembangunan nasional; dan

5. Keputusan Menteri Kementerian Per-

encanaan Pembangunan Nasion-

al/BAPPENAS Nomor Kep.121/M.

PPN/HK/11/2017 tentang Tim Fasil-

itasi Pemerintah untuk Pembiayaan

Investasi Non Anggaran Pemerintah

(PINA). Keputusan ini menuangkan

perihal pembentukan tim fasilitasi

pemerintah oleh Menteri Kementeri-

an Perencanaan Pembangunan Na-

sional/BAPPENAS untuk implemen-

tasi fasilitasi aktivitas PINA.

Per Desember 2017, contoh-con-

toh proyek PINA yang sudah berhasil

memasuki tahap financial close ada-

lah proyek Jalan Tol Waskita Lintas Ja-

wa dengan partisipasi ekuitas sebesar

US$25 juta, Bandar Udara Internasion-

al Kertajati dengan ekuitas discretion-

ary fund sebesar US$ 104,5 juta dan

Palapa Ring Paket Tengah dengan pin-

jaman pemegang saham sebesar US$

12,98 juta. Proyek-proyek yang difasilita-

si PINA yang ditargetkan untuk selesai

pada akhir tahun 2017 adalah pengem-

bangan tol Lintas Jawa dan non-Lin-

tas Jawa dan pengembangan PLTU di

Meulaboh, Aceh.

Tahap kedua proyek Jalan Tol Waski-

ta yang memiliki nilai proyek sebesar

US$ 8,75 miliar, diharapkan dapat me-

ningkatkan ekuitas sebesar US$ 606 ju-

ta. Peran PINA dalam proyek ini adalah

memfasilitasi debottlenecking masalah

transaksi, penataan skema keuangan,

dan identifikasi dan pengamanan calon

investor. Sementara itu, pengembang-

an PLTU yang memiliki nilai proyek US$

570 juta, diperkirakan akan meningkat-

kan ekuitas sebesar US$ 162 juta un-

tuk tahap pertama. PINA menginisia-

si penggunaan instrumen investasi per-

petuity notes, dengan mengidentifikasi

dan mengamankan calon investor.

yang diterbitkan oleh perusahaan infrastruktur baik dalam bentuk RDPT, perpetuity notes, callable preferred stocks maupun instrumen investasi lainnya.!

!

Terdapat tiga kategori proyek PINA, yaitu greenfield, brownfield dan operasional. Terdapat potensi recycle di tiap tahap. Dalam proyek brownfield, investor dapat keluar dari proyek dan memperoleh keuntungan dari modal sebelum proyek selesai 100%. Keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai ekuitas untuk proyek lainnya. Untuk proyek operasional, strategi keluar untuk para investor adalah melalui sekuritisasi, divestasi dan skema konsesi terbatas.!

!

Untuk kerangka regulasi dari PINA sendiri, berikut merupakan peraturan yang terkait dengan skema pembiayaan PINA:!

DoK BAPPENAS


snaPsHotsnaPsHot

ISTIMEWA

ISTIMEWA

HARI AMBARI

Proses kontruksi pengerjaan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 60 kilometer yang dibangun

dengan skema pembiayaan KPBU ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Jalan Tol Trans Jawa yang

berada di Jawa Barat menghubungkan daerah Cileunyi - Sumedang - Dawuan atau Jalan Tol Padaleunyi dengan Jalan Tol

Palimanan-Kanci keseluruhan mempergunakan lahan seluas 825 ha.

Sejumlah pekerja sedang memasang kerangka dari tiang jalan tol Jakarta-Cikampek II (Elevated). Jalan tol sepanjang 38

kilometer itu diharapkan bisa menjadi alternatif bagi pengendara yang hendak menuju Cikampek atau Bandung dari Jakarta

maupun sebaliknya.


snaPsHotsnaPsHot

Sejumlah pekerja menggiatkan pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated mulai dibangun tahun 2017. Saat ini

progres konstruksi pada Januari 2018 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 20,16 persen.

Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol Serang-Panimbang. Jalan tol sepanjang 83,6

km ini nantinya untuk memudahkan akses bagi masyarakat dan wisatawan yang akan menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon.

ISTIMEWA

ISTIMEWA


Ragam inovasi

Pemutakhiran Sistem PenyediaanData Kesejahteraan SosialMelalui Skema KPBUBagi Kementerian Sosial, suksesnya penyusunan pra-studi kelayakan (OBC) pada skema KPBU merupakan format baru yang membuka kesempatan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

Selesainya penyusunan Do-

kumen Outline Business

Case (oBC) Sistem Kese-

jahteraan Sosial Terpadu

Nasional (SKSTN) oleh konsultan Bap-

penas yang diprakarsai Kementerian

Sosial RI menggunakan skema KPBU

merupakan terobosan sekaligus solusi

bagi Kemensos.

Dengan terobosan ini, diharapkan

data penting seperti Basis Data Ter-

padu (BDT), data bantuan sosial, data

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS), juga data Potensial dan

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

yang menjadi perhatian Kemensos da-

pat semakin mutakhir, akurat dan ter-

tangani sehingga memberikan harap-

an dan manfaat secara riil bagi rakyat

Indonesia.

Bagi Menteri Sosial, Khofifah Indar

Parawansa, suksesnya penyusunan

pra-studi kelayakan (oBC) ini sangat

membahagiakan karena skema KPBU

merupakan format baru yang membuka

kesempatan kerja sama antara peme-

rintah dan badan usaha. “oBC diserah-

kan oleh Bappenas setelah melakukan

kajian yang cukup mendalam. Kita siap-

kan investasi dan siapkan sistem,” ujar

Khofifah kepada wartawan di Ruang

Rapat Utama Lantai 2 Kantor Kemen-

terian Sosial, Jakarta (24/11).

Format ini menurutnya juga menjadi

impian bagi lembaga-lembaga terutama

di daerah, bahwa akan ada data yang

lengkap dan valid tentang segala yang

berkenaan dengan kemiskinan ser-

ta segmen lainnya yang mendapatkan

subsidi tertentu, setelah melalui proses

kajian dari Bappenas.

“Karena kebutuhan APBN untuk se-

luruh infrastruktur terpadu nasional itu

kan mahal. Jadi kita ingin mengundang

para investor untuk menjadi bagian dari

proses penguatan data ini,” paparnya.

Khofifah mengatakan bahwa meski

masih pra-studi kelayakan, saat pre-

Menteri Sosial, Khofifah Indar ParawansaHARI AMBARA


Ragam inovasi

market sounding yang diikuti 15 inves-

tor dari dalam dan luar negeri sudah

terdapat beberapa investor yang ber-

minat untuk melaksanakan proyek SK-

STN ini. Dia mengungkapkan bila dulu

basis data prosesnya dilakukan lima

tahun sekali, maka dengan SKSTN da-

lam lima tahun dapat dilihat segala di-

namika masyarakat secara valid.

Pihak Kemensos berharap proyek

ini mampu menyiapkan informasi de-

ngan teknologi agar dapat dipantau

secara lebih real time dan validitasnya

terjaga, termasuk update datanya da-

pat dilakukan kapan pun. Tujuannya,

agar pihak yang membutuhkan data

termasuk pemerintah daerah dapat

melakukan intervensi untuk penangan-

an PMKS. Data ini juga mempermudah

agar masyarakat di daerah dapat di-

pantau ketika ada konversi dari warga

yang mendapatkan Subsidi Beras Se-

jahtera (Rastra) untuk di tahun depan

akan mendapatkan Bansos Rastra.

SKSTN sendiri merupakan suatu

sistem pengolahan dan penyajian data

berskala nasional yang dikembangkan

untuk pengelolaan basis data kese-

jahteraan sosial terpadu. Core pen-

dukungnya adalah Sistem Informasi

Kesejahteraan Sosial Next Generation

(SIKS-NG) yang tengah dikembang-

kan Kemensos. Sistem ini telah dikem-

bangkan di 236 Kabupa ten/Kota atau

45 persen dari total kabupaten/kota di

Indonesia dan 24.917 desa/kelurahan

atau 30 persen dari total desa/kelurah-

an di Indonesia.

Diharapkan, SKSTN akan menjadi

pusat rujukan data kesejahteraan sosial

yang penggunanya kelak bukan hanya

pemerintah namun juga dapat diakses

oleh lembaga berskala nasional hinga

internasional, lembaga riset, universi-

tas, bisnis bahkan menjadi referensi

bagi pengelola CSR dari berbagai usa-

ha untuk diberdayakan sesuai dengan

minat lembaga yang bersangkutan.

Skema KPBU, menurut Sekretaris

Jenderal Kemensos RI, Harry Z Soera-

tin, menjawab tantangan dari Mensos

Khofifah di tahun lalu. Jadi, yang dita-

warkan pada kerja sama ini bukan data,

namun pengolahan datanya termasuk

untuk kesejahteraan rakyat, aspek

sosial dalam AMDAL hingga pember-

dayaan masyarakat. “Yang diperlukan

sebenarnya adalah engine dari sistem

itu sendiri juga pengelolaannya. Kalau

data kan punya kami (pemerintah atau

negara) dan itu tidak bisa keluar. Seba-

gaimana diungkapan, terdapat bebe-

rapa investor yang menyerahkan surat

minat. Mudah-mudahan berlanjut ke

Kemenkeu untuk business case-nya,”

papar Harry.

Pihak Kemensos berharap meski

proses yang harus dilalui cukup pan-

jang, proses pelaksanaannya dapat

dipercepat karena diperlukan untuk ke-

sejahteraan rakyat Indonesia. Sejauh

ini, proyek sudah cukup menarik bagi

investor walaupun belum terdapat ke-

jelasan perihal detail sistemnya karena

masih dalam tahap penyusunan studi.

Namun keterlibatan PT Sarana Multi

Infrastruktur (SMI) dan PT Penjamin-

an Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai

konsultan di bawah Kementerian Ke-

uangan, dapat menjadi jaminan suk-

sesnya skema KPBU ini.

”Ada kemungkinan untuk PNBP (Pe-

nerimaan Negara Bukan Pajak) akan

kita bagi dengan daerah juga. Tapi itu

nanti setelah kita perinci di Kemenkeu.

Diperkirakan akan selesai pada bulan

Maret atau April 2018, meski tantang-

an ini tidak sederhana karena kita

mesti meminimalisasi risiko termasuk

dalam mengolah data yang ada. Yang

penting tahapan oBC dan dukungan

dari Bappenas sudah membuka pelu-

ang di tahapan pertama, untuk selan-

jutnya kita akan melakukan terobos-

an,” tambahnya.

Ke Tangan yang Berhak

Kemensos sebagai PJPK (Pe-

nanggung Jawab Proyek Kerja Sama)

dapat memulai kontruksi pemba-

ngunan proyek KPBU apabila sudah

menyelesaikan feasibility study atau

studi kelayakan secara penuh dan

telah memilih badan usaha pelak-

sana sebagai mitra. Menurut Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasio-

nal/Kepala Bappenas, Bambang PS

Brodjonegoro, di dalam jumpa inves-

tor, ketika menyusun pra-studi ke-

layakan (oBC), PJPK tak hanya me-

libatkan BUMN tapi juga perusahaan

domestik dan swasta asing. Pihaknya

bahkan sudah menyerahkan PDF

(Project Development Facility) untuk

keperluan penyelesaian tahap peren-

canaan dan transaksi.

Menurutnya, skema KPBU didorong

untuk menghemat anggaran karena bila

tidak, maka Kemensos harus membuat

sistem baru menggunakan anggaran

sendiri, sehingga menjadi beban bah-

kan tidak memadai bila hanya menung-

gu siklus anggaran setiap satu atau dua

tahun. Selain itu, bila SKSTN sudah da-

pat melewati proses kelaikan, maka Ke-

mensos dapat mengalokasikan anggar-

an untuk proyek ini agar jatuh ke tangan

individu yang benar dan tepat sehingga

dapat dinikmati oleh pihak yang berhak.

verifikasi serta sistem updating yang

berkala dan mutakhir ini diharapkan da-

pat berjalan nantinya sehingga mengu-

rangi kesalahan serta data yang over-

lapping.

Harry Z Soeratin

HARI AMBARA


mitRamitRa

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) ditunjuk menjadi mandated lead arranger oleh PT Len Telekomunikasi Indonesia (LTI) untuk mengatur pencarian dana sindikasi pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring Paket Tengah.

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

Dengan visi menjadi pelopor

katalisator untuk pembia-

yaan pengembangan infra-

struktur di Indonesia, PT

Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

terus bekerja sama dengan pemerintah

dan pihak swasta lainnya untuk mem-

bangun berbagai macam penyediaan

infrastruktur di Tanah Air, salah satu-

nya dengan skema pembiayaan kerja

sama pemerintah dengan badan usaha

(KPBU).

Untuk mewujudkan visi tersebut,

sebagai perusahaan swasta nasional

yang bergerak dalam bidang pembia-

yaan infrastruktur yang dikelola secara

profesional dengan fokus investasi

pada proyek-proyek infrastruktur yang

layak secara komersial, PT IIF memi-

liki tiga misi, yaitu menjamin tercer-

minnya kepentingan pelaku investasi

di dalam struktur kontrak dan konsesi

memelopori ketersediaan beragam ins-

trumen pembiayaan yang tepat bagi

proyek infrastruktur, dan menjadi mitra

bagi lembaga keuangan dan lemba-

ga investasi nasional lainnya dalam

menyalurkan dana masyarakat ke da-

lam pembangunan infrastruktur jangka

panjang di Indonesia. Melalui visi-misi

tersebut, dengan menggunakan skema

pembiayaan KPBU, PT IIF menjadi

Mandated Lead Arranger dalam pem-

bangunan jaringan tulang punggung

serat optik nasional Palapa Ring.

Proyek Palapa Ring ini termasuk sa-

lah satu proyek strategis pemerintah

dan masuk dalam daftar proyek priori-

tas pemerintah. Dalam hal ini, dengan

pengalaman dan jaringan internasional

yang dimiliki, PT IIF dipercaya untuk

mengatur dan mencari sumber pem-

biayaan dalam pembangunan Palapa

Ring, yaitu proyek pembangunan

jaringan telekomunikasi yang meng-

hubungkan seluruh wilayah Indonesia,

sehingga dapat memperkecil jarak dan

mempersingkat waktu berkomunikasi

ke dan antarwilayah di seluruh Indone-

sia. PT LTI dan PT IIF sendiri terlibat

dalam pembangunan Palapa Ring Pa-

ket Tengah senilai Rp 975 miliar.

IIF.Co.ID


mitRamitRa

Pembangunan Palapa Ring dengan

skema KPBU atau Public-Private-Part-

nership (PPP) ditargetkan rampung

pada tri wulan ke II tahun 2018, sehing-

ga keberadaan jaringan broadband

sudah bisa dinikmati masyarakat pada

triwulan yang sama. Lebih dari itu, pro-

yek strategis nasional lainnya yang di-

bangun dengan skema pembiayaan

KPBU adalah Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) Umbulan. Proyek ini di-

bangun secara gotong royong antara

PT IIF dengan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur sebagai Penanggung Ja-

wab Proyek Kerjasama (PJPK).

Tujuan dari pembangunan infra-

struktur SPAM ini tidak lain dan tidak

bukan adalah untuk mengalirkan air

curah dengan kapasitas produksi se-

besar 4.000liter air per detik dengan

jaringan sistem transmisi dari mata air

Umbulanke lima Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) di Provinsi Jawa

Timur, yaitu PDAM Surabaya (1.000

liter per detik), PDAM Kabupaten Pa-

suruan (410 liter per detik), PDAM Kota

Pasuruan (110 liter per detik), PDAM

Kota Sidoarjo (1.200 liter per detik), dan

PDAM Kota Gresik (1.000 per detik).

SPAM Umbulan akan mengoperasikan

jaringan pipa transmisi sepanjang 92,3

km melewati16 titik pasokan.

Proyek yang menelan investasi se-

kitar Rp 2,3 triliun tersebut ditargetkan

beroperasi pada pertengahan 2019.

Untuk mendukung percepatan ini, PT

Indonesia Infrastructure Finance (IIF),

dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Per-

sero) (PT SMI) menandatangani Per-

janjian Pembiayaan Sindikasi Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbu-

lan senilai Rp 840 miliar. Dalam sindika-

si ini, IIF dipercaya menjadi mandated

lead arranger dan bookrunner (MLAB).

Skema yang digunakan dalam pro-

yek ini adalah Build-Operate-Transfer

(BoT) dengan masa konsesi selama 25

tahun, meliputi pekerjaan desain, kon-

struksi, operasi, pemeliharaan, pembia-

yaan sarana pengelolaan dan jaringan

transmisi. Kualitas air Umbulan telah

teruji dan layak sebagai air baku untuk

air minum. Sumber air berada pada ke-

tinggian 24 meter di atas permukaan

laut. Penempatan titik-titik pasokan

yang tidak lebih tinggi dari mata air uta-

ma diharapkan dapat membuat aliran

air dari mata air utama dapat mengalir

secara alami.

Sumber air bersih UmbulanISTIMEWA

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Presiden Direktur IIF Arisudono Soerono dan Direktur Utama PT LEN Telekomunikasi Indonesia Raden Wahyu Pantja Gelora.

IIF.Co.ID


insPiRasiinsPiRasi

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro Menteri Perencanaan Pembangunan nasional indonesia/kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas)

Mengamankan Enam Sektor Utama Memiliki Sumbangan Terbesar Pertumbuhan BangsaSelama menjadi Kepala Bappenas, ia fokus dalam masalah pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Bambang Permadi Soemantri

Brodjonegoro atau yang le-

bih dikenal dengan sebutan

Bambang Brodjonegoro ini

adalah Menteri Perencanaan Pemba-

ngunan Nasional Indonesia/Kepala Ba-

dan Perencanaan Pembangunan Na-

sional (Bappenas) periode 2016-2019.

Anak pertama dari tiga saudara ini lahir

di Jakarta, 3 oktober 1966.

Sebelum menjadi Kepala Bappenas,

pria berkacamata lulusan Fakultas Eko-

nomi Universitas Indonesia (UI) Jurusan

Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ini, di era kepemimpinan Presiden Joko

Widodo menjadi Menteri Keuangan se-

lama dua tahun, yaitu tahun 2014-2016.

Selama jadi Menteri Keuangan,

Undang-Undang Tax Amnesty adalah

salah satu program unggulan dari ma-

hasiswa lulusan Master dan Doktor Uni-

versity of Illinois, Urbana Champaign,

USA. Pada kampus ini pula, tepatnya

pada November 2002 silam ia sempat

menjadi dosen tamu di Department of

Urban and Regional Planning.

Sebelum ditunjuk menjadi Men-

teri, ia juga pernah mengabdi di al-

mamaternya sebagai staf pengajar

(dosen) di Fakultas Ekonomi Univer-

sitas Indonesia (FE UI). Tidak hanya

sebagai dosen pada tahun 2005-2009

ia menjabat sebagai Dekan Fakultas

Ekonomi sera banyak terlibat pada

dunia penelitian dan tak jarang men-

jadi konsultan dari berbagai lembaga

dan institusi.

Suami dari Irina Justina Zega ini

juga sempat menjadi salah satu dekan

termuda di UI, yaitu dibawah 40 tahun

usianya saat menjabat. Tentu, bicara

dunia pendidikan dan sosial, pria yang

pernah meraih penghargaan Visiting

Fellow, the Indonesia Project–Austra-

lian National University (ANU), Canber-

ra, Australia, Desember 2004 ini sudah

tidak diragukan lagi. Yang menjadi per-

tanyaan berikutnya, apa yang dilakukan

ISTIMEWA


insPiRasiinsPiRasi

oleh Bambang Brodjonegoro sela-

ma menjadi Kepala Bappenas?

Selama menjadi Kepala Bap-

penas, ia fokus dalam masalah

pengentasan kemiskinan, pertum-

buhan ekonomi serta pembangun-

an infrastruktur di Tanah Air. Untuk

merealisasikan rencana kerja serta

harapan tersebut, dalam perhe-

latan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Nasional (Musren-

bangnas) 2017 di Hotel Bidakara

Jakarta, Rabu (26/4), ia menyam-

paikan enam sektor utama yang

memiliki sumbangan terbesar ter-

hadap pertumbuhan bangsa ini.

Keenam sektor utama yang me-

miliki sumbangan terbesar terha-

dap pertumbuhan itu, antara lain

adalah industri pengolahan ter-

utama non-migas, pertanian, per-

dagangan, informasi dan komunikasi,

konstruksi, serta jasa keuangan.

Soal skema kerja sama pemerintah

dan badan usaha (KPBU) pun juga di-

inkorporasikan dalam penyusunan RKP

2018. Selanjutnya, RKP ini ditekankan

pada prinsip money follows program

melalui pendekatan tematik, holistik,

integratif, dan spasial.

Ia berpendapat bahwa KPBU me-

rupakan salah satu penguatan integrasi

sumber pendanaan, baik yang bersum-

ber dari Anggaran Pendapatan dan Be-

lanja Negara (APBN), Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Daerah (APBD),

maupun badan usaha. Melalui skema

KPBU dan skema Pembiayaan Inves-

tasi Non Anggaran Pemerintah (PINA),

swasta dapat mengambil peran aktif

dalam membangun ketersediaan infra-

struktur.

Hal ini selanjutnya dapat dilihat pada

Rencana Pembangunan Jangka Mene-

ngah Nasional (RPJMN) 2015-2019

yang memiliki kebutuhan pembiayaan

infrastruktur sampai Rp4.769 triliun.

Dari total anggaran tersebut, pemerin-

tah hanya mampu membiayai melalui

APBN dan APBD sekitar Rp1.978,6 tri-

liun (41,3%), BUMN dapat menambah-

kan sebesar Rp1.066,2 triliun (22,2%),

sedangkan sisanya diharapkan dari

sektor swasta sebesar Rp1.751,5 triliun

(36,5%).

Selanjutnya, dengan skema kerja

sama dan gotong royong antara pe-

merintah dan swasta itulah ia kemudi-

an berharap pemenuhan infrastruktur

pada setiap daerah dalam menunjang

pertumbuhan ekonomi serta kesejah-

teraan rakyat bisa terealisasi.

Keseriusan serta konsistensi Men-

teri Perencanaan Pembangunan Nasio-

nal Indonesia/Kepala Bappenas kian

nyata dalam menjalankan dan menso-

sialisasikan skema KPBU untuk mem-

bangun berbagai macam infrastruktur

di Indonesia kepada pemerintah dae-

rah dan badan usaha (swasta).

Pada sosialisasi tentang Sustainabil-

ity Development Goals (SDG) kepada

kepala daerah dan jajaran Bappeda un-

tuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah

di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jalan

Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat

(8/12/2017) ia me ngatakan, bah-

wa Millennium Development Goals

(MGDs) dianggap secara global

tak dapat memenuhi keinginan

masyarakat dunia akan kehidup-

an dunia yang sejahtera, sehingga

Komite PBB menyempurnakannya

dengan SDG.

“Ketika itu, datangnya masa Mi-

lenium Baru pada nyatanya tidak

dapat memenuhi harapan namun

waktu terus berjalan sehingga bu-

kan hanya persoalan pemenuhan

harapan di era milenium, tetapi

cara untuk mencapai kesejahtera-

an yang berkesinambungan bagi

warga dunia sehingga istilah M

yang bermakna millennium diganti

menjadi sustainable,” jelasnya.

Ia pun menambahkan, aksara

S di SDG tak hanya mengarah pada

lingkungan tapi juga pembangunan

yang berkelanjutan dari sisi ekonomi,

sisi sosial dan sisi hukum. Artinya jika

diibaratkan sebagai pohon, saat ini

pohon Millennium Development Goals

(MGDs) yang kita tebang kita tanam

kembali menjadi Sustainability Deve-

lopment Goals (SDG), kemudian mem-

bersihkan sampah, membersihkan

emisi di jalan raya, karena bila tidak

sustainable tentulah akan mengganggu

negara yang sudah mapan sekalipun.

Hal ini juga terjadi pada dimensi sosial

dan lingkungan. Jika tidak seimbang

tentu akan berisiko pada protes ma-

syarakat sehingga pembangunan pun

menjadi terganggu.

Penyempurnaan SDG yaitu Sus-

tainable Development Goals meling-

kupi prosperity, perdamaian dan part-

nership. Dengan kata lain SDG ini

membuat partnership dengan ber-

bagai kalangan termasuk pihak Pem-

da, juga kelompok lain seperti peng-

usaha, dermawan, kelompok LSM, dan

media massa juga akademisi. Partner-

ship penting karena mengajak banyak

pihak.

HARI AMBARI


kabaR kPbukabaR kPbu

Bangladesh Belajar KPBU Dari Indonesia

Skema kerja sama pemerintah

dan badan usaha (KPBU) yang

telah dijalankan di Indonesia

mendapatkan perhatian dari pemerin-

tah Bangladesh. Salah satu bentuk per-

hatian tersebut kemudian ditindaklanjuti

dengan cara mengirimkan delegasin-

ya untuk melakukan kunjungan sekali-

gus belajar KPBU ke Kantor Bersama

KPBU di Capital Place, lantai 7, Jakar-

ta, Senin (13/11).

Dalam kunjungan tersebut, pemerin-

tah Indonesia mempresentasikan ten-

tang strategi pelaksanaan dan capaian

pembangunan yang dilakukan melalui

skema KPBU di berbagai daerah yang

ada di Indonesia. Dalam pertemuan ter-

sebut, Direktur Kerjasama Pemerintah-

Swasta dan Rancang Bangun, Bappe-

nas, Sri Bagus Guritno mempresenta-

sikan tentang strategi pembangunan

infrastruktur melalui skema kerja sama

pemerintah dengan badan usaha (KP-

BU) di Indonesia 2015-2019 yang ditu-

angkan ke dalam tahapan-tahapan ke-

giatan.

‘Katanya, pada kurun waktu 2015-

2019 terdapat beberapa program uta-

ma pemerintah yaitu program air bersih,

sanitasi, rasio elektrifikasi, perumahan,

jaringan telekomunikasi broadband (pi-

ta lebar), aksesibilitas daerah perbatas-

an dan tertinggal serta infrastruktur

transportasi, mulai dari jalan, teknolo-

gi dan juga keamanannya. Sri Bagus

mencontohkan, untuk pembangun-

an infrastruktur pada bidang energi lis-

trik hingga 2019 pemerintah menarget-

kan 1.200 kWh/kapita (Saat ini vietnam

1,300 kWh/kapita, Malaysia 4,400kWh/

kapita).

Kementerian Keuangan lalu mem-

presentasikan tentang penyediaan fasi-

litas dalam mendukung pelaksanaan

pembangunan infrastruktur diantaran-

ya fasilitas penyiapan proyek, dukungan

kelayakan, dan penjaminan infrastruk-

tur. Tidak hanya itu, Kementerian Ke-

uangan juga memperkenalkan skema

pengembalian investasi proyek KPBU

yakni skema Availability Payment (AP).

Hal ini dilakukan karena skema AP ini ti-

dak memiliki risiko permintaan atau de-

mand risk bagi badan usaha dan me-

munyai kepastian pengembalian inves-

tasi bagi badan usaha.

Dalam pertemuan yang dihelat di

Kantor Bersama KPBU tersebut, Keme-

neterian Keuangan juga mempresenta-

sikan tentang Fasilitas Penyiapan Pro-

yek atau Project Development Facility

(PDF), yaitu fasilitas yang disediakan Ke-

menterian Keuangan untuk membantu

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

(PJPK) menyusun kajian prastudi ke-

layakan, dokumen lelang, dan mendam-

pingi PJPK dalam transaksi proyek KP-

BU hingga mencapai pembiayaan dari

lembaga pembiayaan (financial close).

Dalam pertemuan tersebut PTSa-

rana Multi Infrastruktur (Persero) me-

nyampaikan capaian proyek strategis

nasional (PSN) melalui skema KPBU

dengan besaran investasi sekitar Rp

4,51 triliun, yaitu pembangunan proyek

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Umbulan di Desa Umbulan, Kecamat-

an Winongan, Kabupaten Pasuruan.

Melalui SPAM Umbulan, air curah de-

ngan kapasitas produksi sebesar 4.000

liter air per detik akan dialirkan dengan

jaringan sistem transmisi dari mata air

Umbulan ke lima PDAM di Provinsi Ja-

wa Timur.

Terkait dengan capaian pembangun-

an, Executive Vice President PT Pen-

jaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII),

Andre Permana menyampaikan bahwa

melalui skema KPBU dalam sektor tele-

komunikasi, dengan menerapkan ske-

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia terus menggenjot berbagai macam infrastruktur untuk pemajuan ekonomi di sejumlah wilayah dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Berdasarkan kemajuan pembangunan melalui skema KPBU ini, berbagai negara berdatangan dengan intensi untuk belajar tentang KPBU, termasuk Bangladesh.

HARI AMBARI

Delegasi Bangladesh memaparkan skema PPP di negara mereka


kabaR kPbukabaR kPbu

ma pembayaran ketersediaan layanan

atau availability paymentini juga telah

disepakati pembangunan proyek Palapa

Ring Barat, Tengah dan Timur. Palapa

Ring merupakan proyek infrastruktur tu-

lang punggung jaringan telekomunikasi

broadband (pita lebar) berupa pemba-

ngunan serat optik yang membentang

ke seluruh Indonesia yang dibangun

oleh operator telekomunikasi dan seba-

gian dibangun oleh pemerintah.

Sebagai respons dari paparan yang

disampaikan oleh pihak Indonesia, de-

legasi dari Bangladesh turut menjelas-

kan perihal Public-Private Partnership

(PPP) yang mereka terapkan di negara-

nya. Salah satu yang dijelaskan ada-

lah perihal institusi yang berwenang

dalam pelaksanaan PPP, dimana ter-

dapat dua instansi yang mereka jelas-

kan, yaitu PPP Authority dan PPP Unit.

PPP Authority merupakan instansi yang

berada di bawah Perdana Menteri yang

bertugas untuk membantu memfasilita-

si proyek PPP di Bangladesh, mencipta-

kan lingkungan hukum yang aman dan

kondusif untuk investasi, serta melaku-

kan percepatan pada program-program

PPP di Bangladesh.

PPP Authority diawasi oleh Dewan

Gubernur atau Board of Governors

yang diketuai oleh Perdana Menteri

sendiri dan wakilnya adalah Menteri Ke-

uangan. Sedangkan PPP Unit yang ber-

ada di bawah Kementerian Keuangan

Bangladesh bertugas untuk memberi-

kan dana keuangan untuk program dan

proyek PPP yang ada di Bangladesh.

Dapat dilihat bahwa sebenarnya se-

cara institusional terdapat kesamaan

pada pembagian peran lembaga di

Bangladesh dengan lembaga di Indo-

nesia, dimana fungsi PPP Authority da-

pat diindikasikan berada di Bappenas

dan Kementerian Keuangan untuk ban-

tuan fasilitasi proyek, Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) untuk mem-

bantu menciptakan lingkungan hukum

yang aman dan kondusif untuk investasi

dan Kantor Bersama KPBU serta Komi-

te Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Prioritas (KPPIP) untuk mendorong per-

cepatan program PPP di Indonesia. La-

lu fungsi PPP Unit sendiri di Indonesia

berada di Kementerian Keuangan.

Delegasi Bangladesh yang terdiri dari

perwakilan dari PPP Authority dan PPP

Unit juga memberikan penjelasan peri-

hal hukum yang mengatur perihal PPP

yang mereka sebut PPP Law 2015. Tu-

juan pemberlakuan peraturan ini adalah

untuk memfasilitasi pembangunan dari

infrastruktur dan layanan sektor pub-

lik inti yang sangat dibutuhkan oleh ma-

syarakat Bangladesh. Hukum ini mem-

prioritaskan peningkatan pada investasi

yang sangat vital untuk pembangunan

ekonomi berkelanjutan.

PPP Law 2015 ini dibagi menjadi tu-

juh bab, dimana pembentukan PPP Au-

thority sendiri diatur pada Bab 2 dari

peraturan tersebut, yang mendiktekan

bahwa PPP Authority harus menjaga

netralitas dan independen dalam se-

mua hal yang berkaitan dengan aspek

finansial dan administratif dalam me-

laksanakan tugas dan fungsinya.

Delegasi Bangladesh lalu menjelas-

kan perihal proyek-proyek yang sedang

mereka usung, yang menjadi dasar me-

ngapa mereka berkunjung ke Indonesia

selain untuk mempelajari skema PPP di

Indonesia. Salah satu proyek yang di-

usung adalah kawasan technopark dima-

na Indonesia sendiri telah memiliki bebe-

rapa yang sudah cukup berhasil, seperti

di Solo, Bandung, Batam, dan Cilegon.

Mereka juga melihat bahwa Indone-

sia telah memiliki beberapa proyek KP-

BU yang terkait dengan teknologi dan

informasi sehingga tertarik untuk mem-

pelajari proyek-proyek KPBU yang telah

dilaksanakan di Indonesia secara lebih

intensif. Tentu, hal ini disambut dengan

sangat baik oleh pihak Indonesia yang

turut belajar dari PPP yang dijalankan di

Bangladesh. Hal ini lalu dituangkan da-

lam sesi sharing antar kedua belah pi-

hak, dimana baik delegasi dari Bangla-

desh dan Indonesia menceritakan se-

cara lebih detail perihal implementasi

PPP di masing-masing negara dan per-

masalahan maupun prestasi apa yang

telah diraih.

HARI AMBARIHARI AMBARI

Sri Bagus Guritno, Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Bappenas (kanan).

Ade Hendraputra, Perencana di Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas (kiri).


kolomkolom

Skema Kerja Sama Pemerintah

dengan Badan Usaha (KPBU)

mendorong dan mengundang

peran swasta dalam penyediaan in-

frastruktur pemerintah. Undangan ter-

sebut bukan saja terhadap keterlibat-

an swasta dalam proyek KPBU yang

telah direncanakan pemerintah (so-

licited project) namun juga mengun-

dangswasta mengusulkan proyek KP-

BU atas prakarsaswasta sendiri (unso-

licited project).

World Bank mendefinisikan un-

solicited project “a proposal made by

a private party to undertake a public-

private partnership (PPP) project, sub-

mitted at the initiative of the private

firm, rather than in response to a re-

quest from the government”. Regulasi

KPBU Indonesia pun menegaskan ke-

beradaan unsolicited project. Perpres

Nomor 38 tahun 2015 memperkenan-

kan swasta mengusulkan unsolicited

project sepanjang a) terintegrasi se-

cara teknis dengan rencana induk pa-

da sektor yang bersangkutan; b) layak

secara ekonomi dan finansial; dan c)

Badan Usaha yang mengajukan pra-

karsa memiliki kemampuan keuangan

yang memadai untuk membiayai pe-

laksanaan penyediaan infrastruktur.

Dalam skema ini, pihak swasta diwa-

jibkan untuk menyusun Pra Studi Ke-

layakan dan Study Kelayakan sebelum

proyek yang diusulkan dinyatakan se-

bagai unsolicited project. Dalam ske-

ma ini, pihak swasta mendapatkan hak

ekslusif untuk menyusun studi kelayak-

an dan tidak boleh ada pihak swasta

lainnya mengusulkan proyek yang sa-

ma.

Unsolicited project memberikan

berbagai keuntungan bagi pemerintah.

Selain dapat menghemat biaya pe-

nyiapan proyek (penyusunan pra stu-

di kelayakan), juga dapat membantu

pemerintah untuk mendapatkan pro-

yek yang memang diminati oleh pihak

swasta dibandingkan dengan solicited

project yang kadang setelah dilakukan

penyiapan dimungkinkan tidak dimina-

ti oleh pihak swasta. Namun demikian

berbagai kajian mencatat berbagai tan-

tangan dalam pelaksanaan unsolicited

project yang harus diwaspadai dan di-

hadapi oleh pemerintah. Kajian World

Bank mencatat beberapa tantangan

yang diantaranya sebagai berikut

a. Lemahnya kemampuan aparat pe-

merintah dalam menilai usulan dan

dokumen yang menyertainya (pra

studi kelayakan dan studi kelayak-

an) dan melakukan evaluasi terha-

dap kemampuan swasta dalam me-

laksanakan pekerjaan proyek yang

diusulkan;

b. Tidak teranggarkannya biaya untuk

melakukan penilaian usulan dan

mengevaluasi kemampuan swasta,

terutama bila usulan tidak selaras

dengan waktu penyusunan peren-

canaan dan penganggaran peme-

rintah;

c. Informasi asimestris, di mana terda-

pat hal-hal yang tersembunyi yang

tidak diketahui oleh pihak pemerin-

tah yang mungkin tidak disampai-

kan oleh pihak swasta;

d. Persepsi publik terkait keseimbang-

an antara kepentingan masyarakat

dan kepentingan swasta;

e. Persepsi pasar terhadap anti kom-

petisi dan persaingan usaha yang

tidak sehat;

f. Persepsi terhadap adanya kemung-

kinan korupsi, kolusi dan nepo-

tisme; dan

g. Persepsi publik terhadap kepen-

tingan politik.

Tantangan-tantangan ini dapat me-

nyebabkan pemerintah tersandera de-

ngan unsolicited project. Bukannya

mendapatkan infrastruktur yang ber-

kualitas serta tepat waktu penger-

jaannya, justru akan mendapatkan ha-

sil yang sebaliknya. Philipina pernah

mengalami unsolicited project tertun-

da selama 15 tahun. Demikian pula de-

ngan Ghana, yang pernah mengalami

penundaan unsolicited selama 11 ta-

hun. Sedangkan di Indonesia, terdapat

sebuah proyek yang penyusunan stu-

di kelayakan tak kunjung selesai ka-

rena kementerian penerima usulan ti-

dak memberikan batasan waktu pe-

nyelesaian studi kelayakan kepada

pihak swasta. Bahkan dalam konteks

Indonesia, di mana penegakan hukum

menjadi panglima, kesalahan dalam

menerima usulan unsolicited dapat

berujung pada ranah hukum pidana.

Mengingat banyaknya tantangan

yang harus dihadapi, beberapa negara

menerapkan aturan yang ketat dalam

menerima usulan unsolicited project.

Philipina, selain mengatur bahwa usu-

lan unsolicited project harus memuat

konsep dan teknologi baru dan tidak

mendapatkan bantuan, subsidi atau

ekuitas dari pemerintah juga menerap-

kan proses evaluasi yang bertingkat

Inisiatif Swasta Dalam Proyek KPBU

Oleh

Reghi PerdanaDirektorat Kerja Sama Pemerintah

Swasta dan Rancang Bangun Kementerian PPN/Bappenas

DoK PRIBADI


kolomkolom

sampai dengan tiga tingkatan. Evalu-

asi tingkat pertama dilakukan oleh ke-

menterian/lembaga/pemerintah daer-

ah penerima usulan terhadap propos-

al usulan dan kualifikasi pihak swasta.

Dalam melakukan evaluasi, kementeri-

an/lembaga/pemerintah daerah dapat

meminta bantuan konsultan dan/atau

asistensi dari PPP Center Philipina.

Dalam hal kementerian/lembaga/pe-

merintah daerah setuju dengan usulan

unsolicited project, dilanjutkan den-

gan evaluasi tingkat kedua yang dilak-

sanakan oleh Investment Coordination

Committee-Technical Working Group

(ICC-TWG) yang terdiri dari National

Economic and Development Author-

ity (NEDA), Kementerian Keuangan,

Kementerian Lingkungan Hidup, dan

PPP Center. Dalam melakukan evalu-

asi, ICC-TWG dapat melibatkan ke-

menterian/lembaga/pemerintah daer-

ah penerima usulan dan kementerian/

lembaga terkait lainnya. Berdasarkan

rekomendasi dari ICC-TWG, dilakukan

evaluasi tingkat ketiga oleh the Invest-

ment Coordination Committee-Cab-

inet Committee “ICC-CC/NEDA dan

persetujuan akhir dari NEDA. Selan-

jutnya dilakukan proses tender dengan

mekanisme right to match bagi swasta

pengusul.

Tiap negara bagian dan teritorial di

Australia memiliki yuridiksi dan hukum-

nya masing-masing. Namun terkait un-

solicited project, seluruh negara bagi-

an dan teritorial di Australia mengatur

secara ketat. Sebagai contoh, Aus-

tralian capital Territory mensyaratkan

usulan unsolicited project bukan ha-

nya memuat unsur inovasi saja tetapi

juga memuat keunikan tertentu yang

tidak terfikirkan oleh pemerintah baik

keunikan teknologi maupun layanan

yang diberikan. Serupa dengan Philipi-

na, usulan unsolicited project tidak di-

evaluasi sendiri oleh kementerian/lem-

baga/pemerintah daerah, namun oleh

sebuah komite yang terdiri dari head

of service ACT Public Service, Depar-

temen treasury and Economic Deve-

lopment, dan kementerian/lemba-

ga terkait. Dalam melakukan evaluasi

usulan, komite dibantu oleh external

advisor dari berbagai disiplin ilmu baik

finansial, hukum, dan teknis serta me-

libatkan pula evaluation panel yang

terdiri dari para pakar dan praktisi. Ha-

sil evaluasi disampaikan kepada kabi-

net untuk persetujuan proses berikut-

nya yakni pelaksanaan pelaksanaan

tender.

Selain pengaturan sebagaimana te-

lah disampaikan pada paragraf perta-

ma di atas, regulasi unsolicited project-

di Indonesia pun telah mengatur ten-

tang proses tender sebagai bagian dari

akuntabilitas proses untuk menjawab

tantangan di atas. Pengaturan tender

ini disertai dengan pilihan hak kom-

pensasi bagi pihak swasta pemrakarsa

yakni tambahan nilai sepuluh persen,

right to macht, atau dibeli prakarsan-

ya serta hak kekayaan intelektual yang

melekat didalamnya. Regulasi indone-

sia juga hanya memberikan jaminan

pemerintah dan tidak memperkenan-

kan adanya dukungan pemerintah un-

tuk unsolicited project. Namun siapa

yang menilai usulan unsolicited diatur

berbeda dibandingkan dengan Philipi-

na dan Australia. Tanggung jawab un-

tuk menilai usulan unsolicited project

berada di tangan Penanggung Jawab

Proyek Kerja Sama (PJPK). PJPK ber-

tanggung jawab dalam menilai pra stu-

di kelayakan dan studi kelayakan yang

disampaikan oleh pihak swasta pem-

rakarsa. Pertanyaan mendasar beri-

kutnya adalah bagaimana cara PJPK

menilai usulan dan sejauhmana PJPK

atau unit/staf pendukungnya memiliki

kemampuan menilai usulan menjadi

tantangan tersendiri yang harus dise-

lesaikan. oleh karenanya perlu ada-

nya panduan sebagai sebuah referen-

si (dapat berbentuk manual jika tidak

ingin mengubah peraturan yang ber-

laku). Belajar dari dua pedoman nega-

ra di atas, maka PJPK perlu kiranya di-

dampingi oleh tenaga ahli independen

dalam menilai usulan unsolicited proj-

ect. Bahkan, ada baiknya Kantor Ber-

sama KPBU Republik Indonesia yang

terdiri dari Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/

Bappenas, Kementerian Keuangan,

Kementerian Dalam Negeri, Lemba-

ga Kebijakan Pengadaan Barang/Ja-

sa Pemerintah, Badan Koordinasi Pe-

nanaman Modal, dan PT Penjaminan

Infrastruktur Indonesia turut memfasili-

tasi dan mengasistensi penilaian usul-

an unsolicited project. Dengan adanya

panduan, fasilitasi dan asistensi ter-

sebut risiko tersanderanya proyek oleh

berbagai sebab dan kepentingan, da-

pat diminimalisir keberadaannya.

Ilustrasi proyek jalan

28 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 201728 sustaining PaRtnERsHiP Edisi PEmbangunan infrastruktur daErah 2017

Documents

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Secara Efisien ...kpsrb.bappenas.go.id/data/filemajalah/Edisi 6 Percepatan... · proyek pembangunan jalan tol menuju ke 1.852 kilometer