Perbup Tnd Bangli Terbaru

BUPATI BANGLI PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGLI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu penyeragaman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli; b. bahwa Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangli tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wialayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Madya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011. tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1); 10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 3). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli 3. Bupati adalah Bupati Bangli 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli 5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Bangli adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain. Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan Otonomi Daerah dan tugas Pembantuan. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final. Keputusan Kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

27. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. 28. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal. 29. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu. 30. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 31. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 32. Surat Perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 33. Surat Perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. 34. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. 35. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. 36. Surat Keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas. 37. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. 38. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan. 39. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan. 40. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan. 41. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis. 42. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum. 43. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan. 44. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 45. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima. 46. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

47. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah. 48. Berita daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah. 49. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak. 50. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat. 51. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu. 52. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang. 53. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan. 54. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu. 55. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu. 56. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas. 57. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut. 58. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan. BAB II TATA NASKAH DINAS Pasal 2 Asas tata naskah dinas terdiri atas: a. asas efisien dan efektif; b. asas pembakuan; c. asas akuntabilitas; d. asas keterkaitan; e. asas kecepatan dan ketepatan; dan f. asas keamanan. Pasal 3(1)

(2) (3)

Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas. Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan. Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.

(4) (5) (6)

Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem. Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran. Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi. Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas: a. ketelitian; b. kejelasan; c. singkat dan padat;dan d. logis dan meyakinkan; Pasal 5 Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan. (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat. (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.(1)

Pasal 6 Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut: a. pengelolaan surat masuk; b. pengelolaan surat keluar; c. tingkat Keamanan; d. kecepatan proses; e. penggunaan kertas surat; f. pengetikan sarana administrasi perkantoran; dan g. warna dan kualitas kertas. Pasal 7 Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui: a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:

dan

komunikasi

1.

diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;

2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha. b. Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak. c. Alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang. Pasal 8 Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan: a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masingmasing unit tata usaha dalam rangka pengendalian; b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah; c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha. Pasal 9 Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut: a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara. b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa. c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat. d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan. e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak. Pasal 10 Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

a. surat diterima; b. diterima;c.

amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja

diterima; dand.

setelah surat diterima.

Pasal 11 Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut: a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram; b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama; c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram; d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm); e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

Pasal 12 Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut: a. penggunaan jenis huruf pica; b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan. Pasal 13 Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik. BAB III NASKAH DINAS Bagian Kesatu Bentuk Dan Susunan

Pasal 14 Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli, terdiri atas: a. peraturan Daerah; b. peraturan Bupati; c. peraturan bersama Bupati; dan d. keputusan Bupati;

Pasal 15 Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, terdiri atas: a. instruksi; b. surat edaran; c. surat biasa; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat izin; g. surat perjanjian; h. surat perintah tugas; i. surat perintah perjalanan dinas; j. surat kuasa; k. surat undangan; l. surat keterangan melaksanakan tugas; m. surat panggilan; n. nota dinas; o. nota pengajuan konsep naskah dinas; p. lembar disposisi; q. telaahan staf; r. pengumuman; s. laporan; t. rekomendasi; u. surat pengantar; v. telegram; w. lembaran daerah; x. berita daerah; y. berita acara; z. notulen; aa. memo; ab. daftar hadir; ac. piagam; ad. sertifikat; dan

ae. STTPP.

BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN, DAN PENJABAT Pasal 16 (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya. Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang. Pasal 17 Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik. (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.(1)

(2)

(3)

Pasal 18 Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara. (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.(1)

(3)

Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal 19 (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan Bupati. (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

BAB V PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS Bagian Kesatu Paraf Pasal 20 (1) (2) (3)(4)

(5)

Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar. Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas. Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. paraf hierarki; dan b. paraf koordinasi. Bagian Kedua Penulisan Nama Pasal 21

(1)

a. b.

Penulisan nama Bupati dan wakil Bupati pada naskah dinas: dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.

(2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat

Bagian Ketiga Penandatanganan naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasal 22(1)

Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. peraturan daerah; b. peraturan Bupati; c. peraturan bersama Bupati; dan d. keputusan Bupati.

(2)

Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. instruksi; b. surat edaran; c. surat biasa; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat izin; g. surat perjanjian; h. surat perintah tugas; i. surat kuasa; j. surat undangan; k. surat keterangan melaksanakan tugas; l. surat panggilan; m. nota dinas; n. lembar disposisi; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. telegram; s. berita acara; t. memo; u. piagam; v. sertifikat; dan w. STTPP. Pasal 23

(1)

(2)

Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu. Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan. Pasal 24

Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perintah tugas; f. surat keterangan melaksanakan tugas; g. nota dinas; h. lembar disposisi; i. telaahan staf; j. laporan; k. rekomendasi; dan l. memo. (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 1. surat edaran; 2. surat biasa; 3. surat keterangan; 4. surat perintah; 5. surat izin; 6. surat perintah tugas; 7. surat keterangan melaksanakan tugas; 8. nota dinas; 9. lembar disposisi; 10. pengumuman; 11. telegram; 12. berita acara; 13. piagam; dan 14. sertifikat.(1)

Pasal 25 (1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. surat pengantar; t. lembaran daerah; u. berita daerah; v. berita acara; w. notulen; x. memo; y. daftar hadir; dan z. sertifikat. Sekretaris daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan Bupati; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 1. surat edaran; 2. surat biasa; 3. surat keterangan; 4. surat perintah; 5. surat izin; 6. surat perjanjian; 7. surat perintah tugas; 8. surat undangan; 9. surat keterangan melaksanakan tugas;

(2)

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

surat panggilan; nota dinas; pengumuman; telegram; berita acara; piagam; sertifikat; dan STTPP. Pasal 26

(1)

Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. nota dinas; b. nota pengajuan konsep naskah dinas; c. lembar disposisi; d. telaahan staf; e. laporan; f. surat pengantar; g. notulen; dan h. memo. (2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat perintah tugas; e. surat perintah perjalanan dinas; f. surat undangan; g. surat panggilan; h. nota dinas; i. nota pengajuan konsep naskah dinas; j. laporan; k. surat pengantar; dan l. daftar hadir. Pasal 27

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. nota pengajuan konsep naskah dinas; b. telaahan staf; dan c. laporan. Pasal 28

(1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; u. daftar hadir; dan v. sertifikat. (2) Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 1. surat biasa; 2. surat keterangan; 3. surat perintah; 4. surat undangan; dan 5. sertifikat. (3) Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat undangan; c. pengumuman; d. laporan; e. telegram; f. piagam; g. sertifikat; dan h. STTPP.

Pasal 29 (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; dan u. daftar hadir. Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan Bupati, dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: 1. surat biasa; 2. surat keterangan; dan 3. surat perintah. Pasal 30(1)

(2)

Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat perintah; c. surat perjanjian; d. surat perintah tugas; e. surat perintah perjalanan dinas; f. surat kuasa;

(2)

g. surat undangan; h. surat keterangan melaksanakan tugas; i. surat panggilan; j. nota dinas; k. nota pengajuan konsep naskah dinas; l. lembar disposisi; m. telaahan staf; n. pengumuman; o. laporan; p. rekomendasi; q. berita acara; r. memo; dan s. daftar hadir. Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir. Pasal 31

(1)

(2)

Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. nota pengajuan konsep naskah dinas; h. lembar disposisi; i. telaahan staf; j. laporan; k. memo; dan l. daftar hadir. Sekretaris atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir.

Pasal 32(1)

(2)

Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; dan u. daftar hadir. Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; dan d. surat undangan. Pasal 33

(1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat perintah; b. nota dinas; c. nota pengajuan konsep naskah dinas; d. lembar disposisi; e. telaahan staf; f. laporan; dan g. daftar hadir.

(2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir. Pasal 34 (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; dan u. daftar hadir. Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; dan d. surat undangan. Pasal 35(1)

(2)

Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:

(2)

a. nota dinas; b. nota pengajuan konsep naskah dinas; c. telaahan staf; dan d. laporan. Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. surat perintah; b. nota dinas; dan c. daftar hadir. Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas Pasal 36

(1) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam peraturan Bupati. (2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan Bupati. Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas Pasal 37 (1) (2) (3) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam. Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua. Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah. BAB VI STEMPEL Bagian Kesatu Jenis Pasal 38 Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: stempel jabatan; dan stempel perangkat daerah. Pasal 39 (1) (2) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, stempel jabatan Bupati. Stempel jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

Pasal 40 Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas: a. stempel SKPD dan atau lembaga lain; b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan c. stempel UPT. Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, dan Isi Pasal 41 Stempel jabatan Bupati, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran. Pasal 42 Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi : a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm. Pasal 43 (1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi : a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm. Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya. Pasal 44 (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

(2)

(2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a dan huruf b berisi nama Pemerintah Kabupaten Bangli, nama SKPD yang bersangkutan. (3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c, berisi nama Pemerintah Kabupaten Bangli, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan. Bagian ketiga Penggunaan Pasal 45 (1) (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, Bupati dan wakil Bupati. Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, kepala SKPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang. Pasal 46 Perangkat daerah Kabupaten Bangli yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. dinas daerah; d. lembaga teknis daerah; e. kecamatan; f. kelurahan; dan g. lembaga lainnya. Pasal 47 Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas. Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel Pasal 48 (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah. Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD. Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.

(2) (3) (4)

Bagian kelima Pengamanan Pasal 49 (1)(2)

Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, menggunakan kode. Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati. BAB VII KOP NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 50

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: a. kop naskah dinas jabatan; dan b. kop naskah dinas perangkat daerah. Bagian Kedua Bentuk dan Isi Pasal 51 (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk Bupati/wakil Bupati menggunakan: a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat. Kop naskah dinas perangkat daerah Kabupaten Bangli memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Bangli, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos. Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Bangli, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, email dan kode pos. Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Bangli, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos. Bagian Ketiga Penggunaan

(2)

(3)

(4)

Pasal 52 (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan wakil Bupati. Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk. Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 53 Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli Bupati. BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 54 Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: a. sampul naskah dinas jabatan; dan b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, dan Isi Pasal 55 Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berbentuk empat persegi panjang. Pasal 56 (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi: a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm; b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm; c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.

(2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna: a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf a; dan b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf b. Pasal 57 (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas. Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah Kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas. Sampul UPT berisi nama pemerintah Kabupaten, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas. BAB IX PAPAN NAMA Bagian Kesatu Jenis Pasal 58 Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: a. papan nama kantor Bupati; dan b. papan nama perangkat daerah. Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi Pasal 59 Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang. Pasal 60 Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disesuaikan dengan besar bangunan. Pasal 61 (1) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan kantor Bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.

(2)

(3)

(2)

(3)

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berisi tulisan pemerintah Kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos. Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor Bupati, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati. Bagian Ketiga Penempatan Pasal 62

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya. Pasal 63 Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD. BAB X PERUBAHAN DAN PENCABUTAN Pasal 64 (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis. (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

BAB XI PELAPORAN Pasal 65 Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli kepada gubernur. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plt, Plh dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan

nama sebagaimana dimaksud dalam bab III, bab IV, bab V, bab VI, bab VII, bab VIII, dan bab IX tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini Pasal 67 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. Ditetapkan di Bangli pada tanggal BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

I WAYAN SUTAPA BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

: PERATURAN BUPATI BANGLI : :

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.

BUPATI BANGLI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR ............. TAHUN ........... TENTANG ................................................................................. ................................................................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGLI, Menimbang :a. bahwa .......................................................................................... .....................................................................................................; b. bahwa ........................................................................................... .....................................................................................................; c. dan seterusnya. : 1. Undang-Undang ........................................................................;. 2. Peraturan Pemerintah ................................................................; 3. dan seterusnya. Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI dan BUPATI BANGLIMEMUTUSKAN :

Mengingat

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG............................................. ..................................................................................................... BAB I KETENTUAN UMUM .............................................................................. Pasal I (1) ; (2) .

BAB II (dan seterusnya) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli. Ditetapkan di . pada tanggal . BUPATI BANGLI

NAMA Diundangkan di .. pada tanggal .. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, NAMA Pangkat NIP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN .... NOMOR .....

BUPATI BANGLI PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR.

TAHUN.

TENTANG .......................................................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGLI, Menimbang : a. bahwa . .; b. bahwa ............................................................................................ .......................................................................................................; c. dan seterusnya; : 1. Undang-Undang .............................................................................. ........................................................................................................; 2. Peraturan Pemerintah ..................................................................... ........................................................................................................; 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN : Menetapkan : . PERATURAN BUPATI TENTANG................................ .......................................................................................................... BAB I KETENTUAN UMUM .................................... Pasal I .. : (1) (2) (3) .; .....; dan seterusnya. BAB II (dan seterusnya) ..

Mengingat

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di pada tanggal BUPATI BANGLI,

NAMA Diundangkan di . pada tanggal . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NAMA Pangkat NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR

BUPATI .

PERATURAN BERSAMA BUPATI BANGLI DAN BUPATI/WALIKOTA.. NOMOR . TAHUN NOMOR . TAHUN TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGLI DAN .. Menimbang a. bahwa ............................................................................................... ;

b. bahwa ............................................................................................. .......................................................................................................; c. dan seterusnya; Mengingat : 1. Undang-Undang ............................................................................. ........................................................................................................; 2. Peraturan Pemerintah .................................................................... ........................................................................................................ 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI BANGLI DAN BUPATI/WALIKOTA................................................................. BAB I KETENTUAN UMUM ................................................ Pasal 1 (1) .; (2) .; (3) dan seterusnya. Pasal ..

BAB II (dan seterusnya) . Peraturan Bersama Bupati Bangli dan Bupati/Walikota ..ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam (Lembaran Daerah/Berita Daerah)

Ditetapkan di pada tanggal ............ BUPATI BUPATI

NAMA Diundangkan di . pada tanggal . SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa)

NAMA

NAMA Pangkat NIP. BERITA DAERAH KABUPATEN(Pemrakarsa)....... TAHUN .. NOMOR

BUPATI BANGLI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI NOMOR. TAHUN.

TENTANG BUPATI BANGLI, Menimbang : a. bahwa . .........; b. bahwa . ....................................................................................................... c. dan seterusnya; : 1. Undang-Undang .. ; 2. Peraturan Pemerintah . . 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG................................ : ; : ; : ; : .......................................................................................................... Ditetapkan di pada tanggal BUPATI BANGLI, Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, NAMA NAMA

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

SEKRETARIAT DAERAHJl. Brigjen Ngurah Rai No 30. BangliTelpon. (0366).... Fax (0366) ....... www.......... email: ..................

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI

NOMOR.

TAHUN.

TENTANG ....................................................................... ...................................................................... BUPATI BANGLI, Menimbang : a. bahwa ............................................................................................. ........................................................................................................; b. bahwa ............................................................................................. ........................................................................................................; c. dan seterusnya; : 1. Undang-Undang ............................................................................; .......................................................................................................; 2. Peraturan Pemerintah ................................................................... .......................................................................................................; 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG............................... : .........................................................................................................; : .........................................................................................................; : .........................................................................................................; : .......................................................................................................... Ditetapkan di pada tanggal a.n. BUPATI BANGLI SEKRETARIS DAERAH, Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

Mengingat

NAMA

NAMA

BUPATI BANGLI INSTRUKSI BUPATI BANGLI NOMOR . TENTANG ........................................................................................ BUPATI BANGLI, Dalam rangka .................................................................................. ....................................................................................................................................... .... dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. ................................................................. 2. ................................................................. 3. ................................................................. 4. ................................................................. : : .................................................................................................... : .................................................................................................... : dan seterusnya;

Untuk KESATU KEDUA KETIGA

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di . pada tanggal . BUPATI BANGLI,

NAMA

BUPATI BANGLI

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada Yth. ....................................... ........................... di .........................

SURAT EDARAN NOMOR. . TENTANG ...................................................................................................... . ................................................................................................................. ............................................ ........................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. ........................................................................................................... ................................................................................................................. ...........................................................

BUPATI BANGLI,

NAMA

BUPATI BANGLI


Kepada Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : . . Yth. . . di .. ......................................................................................................... ... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ............................................................................................................ ................................................................................................................... ................................................................................................................... ............................................................................................................ ................................................................................................................... ...................................................................................................................

BUPATI BANGLI, NAMA

Jalan. . Nomor. ........, Provinsi ........................ Telp. (000) XXXXXXX (E-mail).........., Website www...............................

BUPATI BANGLI SURAT KETERANGAN NOMOR .. Yang bertandatangan dibawah ini : a. Nama b. Jabatan : ................................................................... : Bupati Bangli

dengan ini menerangkan bahwa : a. Nama/NIP b. Pangkat/Golongan c. Jabatan Maksud : ................................../NIP...................... : .............................../............................... : .............................................................. : .............................................................. ..............................................................

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


BUPATI BANGLI,

NAMA

BUPATI BANGLI

SURAT PERINTAH NOMOR. .

Nama (yang memberikan perintah) Jabatan

: .................................................. : ..................................................

MEMERINTAHKAN : Kepada a. Nama b. Jabatan Untuk : : ................................................... : .................................................... :

........................................................................................................ .................................................................................................................. ........................................................................................................ ..................................................................................................................

Ditetapkan di .. pada tanggal .. BUPATI BANGLI,

NAMA

BUPATI BANGLI SURAT IZIN BUPATI BANGLI NOMOR TENTANG ................................................................. ................................................................. Dasar : a. .................................................................................... .................................................................................... b. .................................................................................... .................................................................................... MEMBERI IZIN: Kepada Nama Jabatan Alamat Untuk : : ................................................................ : ................................................................ : ................................................................ : ................................................................

Ditetapkan di pada tanggal BUPATI BANGLI,

NAMA

BUPATI BANGLISURAT PERJANJIAN NOMOR ././/.. TENTANG ................................................................................................... .................................................................................................... Pada hari .............., Tanggal ................, Bulan .................... dan Tahun ................, bertempat di ....................., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. .................................................................................................................................................................................................................... PIHAK KE I

2. ..................................................................................................................................................................................................................... PIHAK KE II Pasal .... ............................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... .................................................................... (isi perjanjian) Pasal ..... .............................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ....................................................................... Penutup Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas. PIHAK KE II PIHAK KE I BUPATI BANGLI, METERAI NAMA JELAS Pangkat NIP Saksi-saksi: 1. ........................... (tandatangan) 2. ............................(tandatangan) 3. dst....................... NAMA JELAS

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH . REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH . REPUBLIK .. Pemerintah ., Republik Indonesia dan Pemerintah , Republik , yang dalam hal ini disebut sebagai Para Pihak. Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak : Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah .., Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik ................., dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandangani di Kabupaten .., tgl..bln. tahun. Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut: ARTIKEL 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kabupaten ................ untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua Kabupaten, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut : 1. 2. ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ARTIKEL 2 PEMBIAYAAN Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak. ARTIKEL 3 PENGATURAN TEKNIS Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam

keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel 1. ARTIKEL 4 KELOMPOK KERJA 1. ........................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................... ARTIKEL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak. ARTIKEL 6 PERUBAHAN Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak. ARTIKEL 7 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN 1. ........................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................... 3. ........................................................................................................................... DENGAN DISAKSIKAN OLEH, pihak-pihak bawah ini, sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepakatan ini. GUBERNUR/BUPATI/...................................... GUBERNUR/BUPATI.............. REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK ..................................

NAMA

NAMA

CONTOH FORMAT MAP


Jl. No. Bangli Kode Pos Telpon. (0366) . Fax (0366) . www.: .

BUPATI BANGLI SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR Dasar : ...................................................................................................... ...................................................................................................... MEMERINTAHKAN : Kepada : 1. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan 2. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan Untuk : ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : .......................................................

: 1. ....................................................................... 2. ....................................................................... 3. .......................................................................

Ditetapkan di .. pada tanggal .. BUPATI BANGLI,

NAMA


SEKRETARIAT DAERAHJl. Brigjen Ngurah Rai No 30. BangliTelpon. (0366) ...... Fax (0366) www..................................... email: ............................................

Lembar ke Kode No Nomor

: .. : ........................... : ...........................

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) 1. Pejabat yang memberi perintah 2. Nama Pegawai yang diperintah 3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkut yang digunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran 10. Keterangan lain-lain Sekretaris Daerah

Dikeluarkan di : pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT

SPPD No. : .............................. Berangkat dari (tempat kedudukan) : .............................. Pada tanggal : .............................. Ke : .............................. Selaku pelaksana teknis kegiatan II. Tiba di : ................................. Pada tanggal : .................................. Kepala III. Tiba di : ................................ Pada tanggal : .................................. Kepala IV. Tiba di : ................................ Pada tanggal : .................................. Kepala Berangkat dari :........................... Ke : ............... Pada tanggal : .......................... Kepala Berangkat dari :........................... Ke : ............... Pada tanggal : .......................... Kepala Berangkat dari :........................... Ke : ............... Pada tanggal : .......................... Kepala

V. Tiba kembali di : Pada tanggal : .............................................. Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT VI. CATATAN LAIN-LAIN VII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI BANGLI SURAT KUASA Nomor . . . . . . . . . . . . . . Yang bertandatangan dibawah ini : a. Nama b. Jabatan : ........................................................ : ........................................................

MEMBERI KUASA Kepada a. Nama b. Jabatan c. NIP. Untuk : :

: ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

............................................................................................................................ ....................................................................................................................................... Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yang diberi kuasa NAMA JABATAN

Yang memberi kuasa BUPATI BANGLI,

NAMA Pangkat NIP.

NAMA

BUPATI BANGLITempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada Nomor Sifat Lampiran Hal : ....................... : ....................... : ....................... : Undangan Yth. ............................................ ........................................... di ...................... ...................................................................................................... ..................................................................................................... Hari Tanggal Pukul Tempat Acara : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................

...................................................................................................... ..................................................................................................... BUPATI..,

NAMA Catatan :

1. ................................................. 2. .................................................

BUPATI BANGLI SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan : ................................................... : .................................................... : .................................................... : ....................................................

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan : ................................................... : .................................................... : .................................................... : ....................................................

Yang diangkat berdasarkan Peraturan ................................................................... ................. Nomor ......................... terhitung .......................................................... telah nyata menjalankan tugas sebagai................................................................... di ......................................................................................................................... Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI BANGLI,

NAMA

BUPATI BANGLI


Kepada Nomor Sifat Lampiran Hal : ............................ : ............................ : ............................ : Panggilan. Yth...................................................... ..................................................... di ........................................

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ..................... ............................................................................................., pada: Hari Tanggal Pukul Tempat : .................................................................... : .................................................................... : .................................................................... : ....................................................................

Menghadap kepada : .................................................................... ` Alamat : ....................................................................

Untuk : .................................................................... ............................................................................................ Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya. BUPATI..,

NAMA


BADAN / DINAS.Jl. No. . Bangli Telpon. (0366) .Fax (0366) . www..................................... email: ............................................

NOTA DINAS Kepada : ..................................................................... Dari : ..................................................................... Tanggal : ..................................................................... Nomor : ..................................................................... Sifat : ..................................................................... Lampiran : ..................................................................... Hal : ......................................................................... __________________________________________________________________ ............................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ................................................................................ ............................................................................................................................ ....................................................................................................................................... .................................................................................. ............................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ..................................................................................

KEPALA BADAN / DINAS..................,

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.




Kepada Nomor : ............................... Yth. ................................................ ................................................. di ............................. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS Disampaikan dengan hormat Tentang Catatan Lampiran Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : ......................................................... ........................................................ KEPALA BADAN / :.......................................................... : ......................................................... : ......................................................... : .........................................................

DISPOSISI PIMPINAN DINAS..,

Tindak lanjut staf

NAMA PEJABAT Pangkat NIP

Catatan : Coret yang tidak perlu.



LEMBAR Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat : Perihal :

DISPOSISI

Diterima Tgl : No. Agenda : Sifat : Sangat segera

Segera

Rahasia

Diteruskan kepada Sdr.: ........................................... ........................................... ........................................... Dan seterusnyanya . Catatan :

Dengan hormat harap: Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi/konfirmasikan

Nama Jabatan Paraf dan tanggal

Nama Pejabat



TELAAHAN STAF Kepada : ........................................................... Dari : ........................................................... Tanggal : ........................................................... Nomor : ........................................................... Lampiran : ........................................................... Hal : .................................................................... __________________________________________________________________

I.

Persoalan.

II.

Praanggapan

III.

Fakta-Fakta yang mempengaruhi

IV.

Analisis

V.

Kesimpulan

VI.

Saran

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat

NIP

BUPATI BANGLI PENGUMUMAN NOMOR : TENTANG .......................................................................... .......................................................................... ........................................................ ........................................................ ....................................................................................................................................... ........................................................................................................ ................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........................................................................................................ ................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........................................................................................................

Ditetapkan di . pada tanggal BUPATI BANGLI,

NAMA



LAPORAN TENTANG ............................................................................. I. A. Umum/latar belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan Pendahuluan.

II.

Kegiatan yang dilaksanakan,

III.

Hasil yang dicapai,

IV.

Kesimpulan dan Saran

V.

Penutup.

Dibuat di pada tanggal Nama Jabatan


BUPATI BANGLI REKOMENDASI ............................... NOMOR

................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ........................................................................................................a.

b.

............................................................................................................... ....................................................................................................................................... ........................................................................................................


BUPATI BANGLI,

NAMA


BADAN / DINAS.Jl. No. . Bangli Telpon. (0366) .Fax (0366) . www..................................... email: .............................................

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.

Yth

Kepada, ............................................... .................................. di .................................

SURAT PENGANTAR NOMOR :

No.

Jenis yang dikirim

Banyaknya

Keterangan

Diterima tanggal . Penerima Nama Jabatan, Pengirim Nama Jabatan,

Nama pejabat Pangkat NIP.

Nama pejabat Pangkat NIP.

Nomor telepon . . . . . . . . . . FORMULIR BERITA Registrasi No : PANGGILAN DARI UNTUK TEMBUSAN JENIS NOMOR DERAJAT

: ................................................................. : ................................................................. : .................................................................. KLASIFIKASI : SEGERA

Nomor

:

................................................................................................KMA ........ . ....................................................................................................................................... ......................................................... TTK AAA TTK ....................................................... KMA.................................................. .................................................................................. TTK BBB TTK .......................................................KMA................................................... .................................................................................. TTK CCC TTK DAN SETERUSNYANYA TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan . Waktu

No.Kode Pengirim Nama Jabatan Tanda tangan : : : :

Terima

Kirim

Lalu Lintas

Paraf Operator

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI Nomor Tahun .. Seri . Nomor ..

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI Nomor : .. TENTANG dan seterusnya

Diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Bangli Nomor . Tahun .. Seri . Tanggal . SEKRETARIS BANGLI, DAERAH KABUPATEN


BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI Nomor Tahun .. Seri . Nomor ..

PERATURAN KEPALA DAERAH ./KEPUTUSAN KEPALA DAERAH Nomor : .. TENTANG dan seterusnya

Diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Bangli Nomor . Tahun .. Seri . Tanggal . SEKRETARIS BANGLI, DAERAH KABUPATEN


BUPATI BANGLI BERITA ACARA _______________ NOMOR : Pada hari ini tanggal........................................................................................ ................................................................................ kami masing-masing: 1. ..................................................................................................... yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat) 2. ..................................................................................................... yang selanjutnya disebut Pihak Kedua ..................................................................................................... ....................... ...................................................................................................................................... ............................................................................... Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap.. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di ................................... Pihak Kedua Pihak Pertama BUPATI BANGLI,


NAMA

Mengetahui/Mengesahkan

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP.



NOTULEN Sidang/Rapat Hari/Tanggal Waktu Panggilan Waktu sidang/rapat Acara : .............................................................................. : .............................................................................. : .............................................................................. : .............................................................................. : 1. .......................................................................... 2. dan seterusnya 3. Penutup.

Pimpinan Sidang/Rapat Ketua Sekretaris Pencatat Peserta sidang/rapat : .............................................................. : .............................................................................. : .............................................................................. : 1. .......................................................................... 2. dan seterusnya.

Kegiatan Sidang/Rapat : 1. .......................................................................... 2. dan seterusnya. 1. Kata Pembukaan 2. Pembahasan 3. Peraturan : .. : ... :

. PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN


BUPATI BANGLI

MEMO Dari : ....................................................................................

Kepada : ..................................................................................... __________________________________________________________ ISI : .................................................................... .... .......................................................................................... .................................................................. .......................................................................................... .......................................................................................... ......................................................................Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BANGLI,

Tanda Tangan atau Paraf



DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT Hari : ........................................................................

Tanggal : ........................................................................ Waktu : .......................................................................

Tempat : ....................................................................... Acara NO.1. 2. 3. dan seterusnya.

: NAMA

....................................................................... JABATAN/ PANGKAT TANDA TANGAN KET


NAMA JABATAN




DAFTAR HADIR BULAN MINGGU N O. 1 NAMA 2 PANGKAT/ GOL 3 : : TANGGAL P S P S 6 7 8 9 KET P 10 S 11 12

P 4

S 5

KEPALA SUB BAGIAN/ SEKRETARISTempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN


BUPATI BANGLI PIAGAM PENGHARGAAN Nomor : BUPATI . Dengan ini memberikan penghargaan kepada Nama69

:

: ..................................................................................... : ..................................................................................... : ..................................................................................... : ..................................................................................... : .....................................................................................

Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Jabatan Instansi


BUPATI BANGLI

NAMA JELASP

BUPATI BANGLI71

SERTIFIKATDiberikan kepada :

Nama NIP

: :

Instansi :

Sebagai/Atas partisipasinya dalam .. yang diselenggarakan oleh dari tanggal ...... s.d . bertempat di ...Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BANGLI,

NAMA JELAS

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

Bagian Belakang STTPP AGENDA PEMBELAJARAN TEMA Umum : (ditentukan Badan Diklat Depdagri) .................................................. ................................................. .................................................. (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat) .. ................................................. .................................................

Khusus71

:

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ,

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.

BUPATI BANGLI SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor : ...................../..................../DDN

Bupati Bangli Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa : Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi Kualifikasi : ........................................................................................... : .................................../.................................. : 000000000/0000 : ................................../.................................... : ........................................................................................... : ............................................................................................ LULUS : Pada Pendidikan dan Pelatihan ...................... Kabupaten Bangli yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota di ........................................ dari tanggal .......... sampai dengan ...... yang meliputi ....................................

71

Pas foto 4x6


a.n. BUPATI BANGLI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

NAMA PEJABAT

Bagian Belakang STTPP AGENDA PEMBELAJARANTEMA Umum : (ditentukan Badan Diklat Depdagri) ......................................................................... .................................................... .................................................... (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat) ............................................ ............................................... ............................................... Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun71

Khusus

:

KEPALA BIDANG DIKLAT ,

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.

75

B. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj 1. Penggunaan a.n.: a.n. BUPATI BANGLI SEKRETARIS DAERAH, NAMA PEJABAT PANGKAT NIP a.n. CAMAT ................. SEKRETARIS CAMAT, NAMA PEJABAT PANGKAT NIP a.n. KEPALA BADAN/DINAS...... SEKRETARIS BADAN/DINAS, NAMA PEJABAT PANGKAT NIP a.n. LURAH ................ SEKRETARIS LURAH, NAMA PEJABAT PANGKAT NIP

2. Penggunaan u.b.:

a.n. BUPATI BANGLI SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP a.n. BUPATI BANGLI SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN UMUM,

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP

76

3. Penggunaan Plt: Plt. BUPATI BANGLI WAKIL BUPATI, NAMA PEJABAT 4. Penggunaan Plh : Plh. BUPATI BANGLI WAKIL BUPATI, NAMA PEJABAT

5. Penggunaan Pj : Pj. BUPATI BANGLI,

NAMA PEJABAT C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.1.

Pembubuhan Paraf Hierarkhis : naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terak

Documents

Perbup Tnd Bangli Terbaru