Embed Size (px)
DESCRIPTION
PERBUP NOMOR 46 TAHUN 2012
Citation preview
BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011;
2
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN
KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul. 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bantul. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Bantul. 5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan. 6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. 7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 10. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Permohonan Pembetulan adalah permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak
bumi bangunan perdesaan dan perkotraan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan.
3
Pasal 2
Berdasarkan permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat melakukan pembetulan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam penerapan PBB P2 terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB P2); b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB P2 (SKPD PBB P2); c. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P2 (STPD PBB P2);
d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB P2; e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB P2; f. Surat Keputusan Pembetulan;
g. Surat Keputusan Keberatan; h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan
i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
Pasal 3
Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu :
a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek PBB P2, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak,
dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran; b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan PBB P2 antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan
penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), pengenaan PBB P2, penetapan NJOP dan kekeliruan penerapan denda, kekeliruan
penerapan sanksi administrasi.
BAB II
TATA CARA PEMBETULAN
Pasal 4
(1) Permohonan pembetulan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya
secara perseorangan atau secara kolektif. (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan
atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam bahasa Indonesia
disertai alasan yang mendukung permohonannya;
c. permohonan dilampiri bukti pembayaran PBB 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
4
d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri :
1. Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan; atau
2. surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(3) Permohonan pembetulan secara kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
c. mengisi daftar perubahan data objek /subjek PBB P2 yang dapat dilampiri dengan data SPOP dan/atau LSOP kolektif;
d. permohonan dilampiri bukti pembayaran PBB P2 1 (satu) tahun
sebelumnya; dan e. diajukan melalui Kepala Desa yang wilayahnya meliputi letak objek pajak.
(4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pembetulan adalah :
a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung kepada Kepala Dinas; atau
b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan
melalui pos tercatat.
(5) Bentuk dan isian formulir permohonan pembetulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(6) Bentuk surat kuasa khusus dan surat kuasa sebagaimana tersebut dalam
Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.
(7) Bentuk dan isian formulir daftar perubahan data objek /subjek PBB P2 dan daftar SPOP dan/atau LSOP kolektif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati
ini.
Pasal 5
(1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis
kepada Wajib Pajak atau kuasanya. (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa.
5
(4) Permohonan pembetulan yang diajukan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang terutang.
Pasal 6
(1) Kepala Dinas harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui,
tetapi Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Dinas wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah PBB P2 yang
terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
Pasal 7
Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala Dinas telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan PBB P2 atas surat
keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterbitkannya, Kepala Dinas harus menerbitkan surat keputusan untuk
membetulkan kesalahan dan/atau kekeliruan tersebut secara jabatan.
Pasal 8
(1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 masih
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan peraturan perundang-undangan PBB P2, Kepala Dinas dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan
Wajib Pajak. (2)Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Pasal 9 (1) Bentuk dan isian Keputusan Pembetulan PBB berdasarkan permohonan
perseorangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Bentuk dan isian Keputusan Pembetulan PBB berdasarkan permohonan Kolektif adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Bentuk dan isian Keputusan Pembetulan PBB secara jabatan adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6
BAB III
PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI
Diundangkan di Bantul pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
RIYANTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR
7
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL
A. Bentuk dan isian formulir permohonan pembetulan secara perseorangan
Nomor : Lampiran: 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Pembetulan
objek/subjek PBB Tahun ….
………………………, ……………… Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten
Bantul
Jl. RW. Monginsidi No.1
di Bantul
Diberitahukan dengan hormat bahwa SPPT PBB P2/ …….. Tahun ….. atas
nama : Wajib Pajak : ....................................................................... NOP/No SPPT : ......................................................................
Alamat WP :....................................................................... Letak Objek Pajak : ....................................................................... Jumlah Pajak Terutang : ........................................................................
Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan tulis , yang benar adalah
sebagai berikut : Wajib Pajak : ......................................................................... NOP/No SPPT : ..........................................................................
Alamat WP : ........................................................................... Letak Objek Pajak : ..........................................................................
Luas Bumi : ........................................................................... Luas Bangunan : ....................................................................... Dimohon mulai tahun pajak : ..................................................................
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen yaitu sebagai berikut :
a. asli/fotokopi STTS PBB tahun sebelumnya; b. fotokopi KTP Wajib Pajak;
c. asli/fotokopi SPPT PBB tahun berjalan d. fotokopi kepemilikan tanah/sertifikat e. fotokopi penunjukan kaveling;
f. fotokopi IMB apabila ada; g. SPOP dan LSPOP;
h. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan;dan i. fotokopi KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan.
Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangkan
Wajib pajak/kuasanya
............................................
*)coret yang tidak perlu
8
B. Bentuk dan isian formulir permohonan pembetulan secara kolektif
Nomor : Lampiran: 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Pembetulan
objek/subjek PBB Tahun …. Desa …..
………………………, ……………… Yth. Kepala DPPKAD
Kabupaten Bantul Jl. RW. Monginsidi No.1
di Bantul
Diberitahukan dengan hormat bahwa SPPT PBB P2/..... Tahun ….. di desa ……. , setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan tulis data objek/subjek pajak PBB P2 untuk itu kami mohon diadakan pembetulan
terhadap kesalahan dimaksud yang kami ajukan secara kolektif.
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen yaitu
sebagai berikut :
a. asli/fotokopi STTS PBB tahun sebelumnya; b. fotokopi KTP Wajib Pajak;
c. asli/fotokopi SPPT PBB tahun berjalan d. fotokopi kepemilikan tanah/sertifikat e. fotokopi penunjukan kaveling;
f. fotokopi IMB apabila ada; g. SPOP dan/atau LSPOP (dapat berupa data SPOP dan/atau LSOP
kolektif); h. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan; dan i. fotokopi KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan
Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangkan
Lurah Desa
............................................
BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI
9
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL
A. Bentuk Surat Kuasa Khusus :
SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
KHUSUS
Untuk menjadi Kuasa kami dalam hal mengajukan permohonan pengurangan dan
penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terdapat
dalam SKPD atau STPD untuk memenuhi hak dan/atau kewajiban PBB
Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Bantul. Juga hal-hal lain yang berkaitan dengan
permohonan tersebut diatas.
Untuk itu pemegang kuasa ini saya berikan wewenang untuk :
Mendampingi dan /atau mewakili pemberi kuasa menghadap dan berbicara
didepan pihak-pihak yang menangani PBB Perdesaan dan Perkotaan termasuk
pejabat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul, mengajukan permohonan, menandatangani surat-surat yang
diperlukan serta hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan permohonan
tersebut diatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penerima Kuasa
…………………………
Pemberi Kuasa
Materai
Rp. 6000,-
…………………………
10
B. Bentuk Surat Kuasa :
SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Wajib Pajak : ………………………………………………........................
Alamat : ………………………………………………………………....
…………………………………………………………………
Nomor Identitas : ……………………………(KTP /SIM/Lainnya………………..*)
Dengan ini memberikan kuasa kepada :
Nama (Lengkap) : …………………………………………………........................
Alamat : …………………………………………………………………...
.............................................................................................
Nomor Identitas : ………………………… (KTP / SIM/ Lainnya………………..*)
Untuk melakukan hak dan/atau memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Bantul.
Berupa Pengurusan pengajuan permohonan pengurangan dan penghapusan
sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terdapat dalam SKPD atau
STPD.
Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan dengan
penuh tanggung jawab.
Penerima Kuasa
………………………….
Pemberi Kuasa
Materai
Rp. 6000,-
…………………
Keterangan :
BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI
11
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL
Bentuk dan isian formulir perubahan data objek
No NOP Uraian Semula Hasil Pembetulan Keterangan
1 a. b. c.
2 a. b. c.
3 a. b. c.
dst
KEPALA DINAS,
........................
BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI
12
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL
Bentuk dan isian Keputusan Pembetulan PBB P2 berdasarkan permohonan perseorangan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN PBB P2 ATAS ......... NOMOR......TANGGAL .....
KEPALA DINAS,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan PBB P2 yang diajukan secara
perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak ........ Nomor ....... tanggal ....... atas ..... Nomor ........ tanggal ........ Tahun Pajak ......... yang diterima ....... berdasarkan tanda terima Nomor .......... tanggal ......, perlu menetapkan keputusan pembetulan PBB P2;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembetulan PBB P2 ...... Nomor .... Tanggal...;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan
Tulis , Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Membetulkan PBB P2 Atas ...... Nomor .... Tanggal...:
KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan pembetulan PBB P2 atas ....... Nomor ...... Tanggal ...... :
Nama Wajib Pajak : NOP : Alamat Wajib Pajak : Alamat Objek Pajak :
KETIGA :
Berdasarkan pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, rincian pembetulan adalah sebagai berikut :
No Uraian Semula Hasil Pembetulan
1
2
3
dst
KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal
KEPALA DINAS,
........................
Keterangan :
*) *) : coret yang tidak perlu
BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI
13
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL
Bentuk dan isian Keputusan Pembetulan PBB P2 berdasarkan permohonan kolektif
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN PBB P2 ATAS SPPT PBB P2 TAHUN PAJAK ...............
DESA.......... KECAMATAN.............
KEPALA DINAS,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan PBB P2 yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa ...........Nomor ....... tanggal ....... atas SPPT PBB P2 Tahun Pajak ......... yang diterima ....... berdasarkan tanda terima Nomor ..........
tanggal......, perlu menetapkan keputusan pembetulan PBB P2;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB P2 terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan
untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB P2 *);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembetulan PBB P2 Atas SPPT PBB P2 Tahun Pajak .... Desa ..... Kecamatan......;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis , Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU : Membetulkan PBB P2 Atas SPPT PBB P2 Tahun Pajak .... Desa... Kecamatan........:
KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan pembetulan PBB P2 atas SPPT PBB P2 Tahun Pajak ..... Desa ....Kecamatan.........
KETIGA : KEEMPAT :
Berdasarkan pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, rincian pembetulan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini :
Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Bantul pada tanggal KEPALA DINAS,
........................
Keterangan :
*) *) : coret yang tidak perlu
BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI
14
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR TAHUN 2012 TANGGAL
Bentuk dan isian Keputusan Pembetulan PBB P2 secara Jabatan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS ......... NOMOR......TANGGAL .....
KEPALA DINAS,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan PBB P2 yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak ........ Nomor ....... tanggal ....... atas ..... Nomor ........ tanggal ........ Tahun Pajak ......... yang diterima ....... berdasarkan tanda terima Nomor .......... tanggal ......, perlu menetapkan keputusan pembetulan PBB P2;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembetulan Secara Jabatan Atas ...... Nomor .... Tanggal...;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis , Kesalahan Hitung, Dan/Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
MEMUTUSKAN : Menetapkan:
KESATU : Membetulkan secara Jabatan Atas ...... Nomor .... Tanggal....
KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan pembetulan PBB P2 atas ....... Nomor ...... Tanggal ...... :
Nama Wajib Pajak : NOP : Alamat Wajib Pajak : Alamat Objek Pajak :
KETIGA : Berdasarkan pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, rincian pembetulan adalah sebagai berikut :
No Uraian Semula Hasil Pembetulan
1
2
3
dst
KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal
KEPALA DINAS,
........................
Keterangan : *) *) : coret yang tidak perlu
BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI
