PERBANDINGAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39082/2... · perbandingan sumber pendapatan asli daerah (pad) sebelum dan sesudah

PERBANDINGAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

SEBELUM DAN SESUDAH TERBENTUKNYA PROVINSI BANTEN DI

KABUPATEN LEBAK, PANDEGLANG, TANGERANG, DAN KOTA

TANGERANG

(Studi Kasus: Tahun 1994 – 2000, 2002 – 2008, dan 2010 – 2016) Skripsi:

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat Syarat Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Disusun Oleh :

RIZVIALDI IHSAN

1112084000055

ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Rizvialdi Ihsan

2. Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Desember 1994

3. Alamat : Komp. Batan Indah Blok P No 9 RT 21/04

4.

Telepon

Kademangan, Setu – Tangerang Selatan

: 087871950789

5. Email : [email protected]

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri Batan Indah Tahun 2000 – 2006

2. SMP Negeri 3 Serpong Tahun 2006 – 2009

3. SMA Negeri 7 Tangerang Selatan Tahun 2009 – 2012

4. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012 – 2016

III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Komunitas United Indonesia Chapter Tangerang Selatan

2. Karang Taruna Batan Indah RW 04, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan

3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

IV. SEMINAR DAN WORKSHOP

1. Seminar Nasional “Mewujudkan Lembaga Keuangan Mikro yang Berdaya

Saing Dalam Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015”, Social

Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dialog Jurusan dan Seminar Konsentrasi “Mengenal Lebih Dekat dengan

Jurusan Sendiri”, HMJ IESP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Kuliah Umum Sosialisasi Hemat Energi, BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

i

mailto:[email protected]

ii

4. Enumerator untuk Transparency International Indonesia dalam Survey Persepsi Korupsi 2015.

V. LATAR BELAKANG KELUARGA

1. Ayah : Syaiful Adli S.E

2. Tempat/ Tanggal Lahir : Payakumbuh, 19 Desember 1956

3. Ibu : Venni Ermianti

4. Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 18 September 1972

5. Alamat : Komp. Batan Indah Blok P no 9 RT 021/04

Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu,

Tangerang Selatan

6. Anak ke : 1 dari 2 bersaudara

iii

ABSTRACT

Research is aimed not only to compare local revenue on regional tax,

retribution, separated income of local resource management, and other legitimated

incomes before and after estabilishment of Banten Province.

This research is focused on the growing rate local revenue to know the

comparison revenue resources in Lebak, Pandeglang, Tangerang Regencies and

Tangerang Municipial before and after establishment of Banten Province ( 1994 –

2000, 2002 – 2008, and 2010 - 2016 ).

Methods of research using descriptive analysis method, the data are

expressed in the form of words, sentences and image. While analyzing data to

test the hypothesis test used Descriptive Statistic.

This research found that after establishment of Banten Province the local

revenue increased in those regions.

Keywords: Source of local revenue

iv

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sumber pendapatan asli

daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah sebelum dan sesudah terbentuknya

Provinsi Banten.

Adapun penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Tangerang,

dan Kota Tangerang pada tahun 1994-2000, 2002-2008, dan 2010 - 2016. Penelitian

ini menggunakan laju pertumbuhan untuk mengetahui seberapa besar perbandingan

sumber pendapatan asli daerah di 4 Kab/Kota sebelum dan sesudah Provinsi Banten

terbentuk.

. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang

dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan juga gambar. Sedangkan

penganalisaan data untuk menguji hipotesis digunakan statistik deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa setelah pemekaran Provinsi Jawa

Barat menjadi Provinsi Banten, sumber pendapatan asli daerah meningkat

dibandingkan sebelum pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Banten.

Kata kunci: Sumber Pendapatan Asli Daerah

v

Assalamualaikum Wr, Wb.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT, yang

telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perbandingan Sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Provinsi Banten Di Kabupaten

Lebak, Pandeglang, Tangerang, Dan Kota Tangerang (Studi Kasus: Tahun 1994 -

2000, 2002 – 2008, dan 2010 – 2016)” dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini

dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah

memberikan dorongan moril maupun materil terutama kepada :

1. Orangtua penulis, kepada Mama dan Papa tersayang yang selalu memberikan

limpahan kasih sayang, do’a, dan dukungan baik secara moril maupun materil

kepada penulis. Terima kasih telah mendidik, membesarkan, dan mengajarkan

banyak hal yang tidak dapat terbalaskan oleh apapun kepada penulis hingga

saat ini. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan ridho dan rahmat kepada

Mama dan Papa, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan jasmani

dan rohani.

2. Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semoga Bapak selalu diberikan kemudahan

oleh Allah SWT. untuk membangun dan mengembangkan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis lebih baik lagi.

3. Bapak Arief Fitrijanto M.Si dan Bapak Rizqon Halal Syah Aji, M.Si selaku

Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang

telah memberikan arahan serta motivasi yang sangat bermanfaat selama

penyelesaian masa perkuliahan.

vi

4. Bapak Drs. Pheni Chalid, S.F., M.A., Ph.D, selaku dosen pembimbing penulis

yang telah memberikan pengarahan dan masukan yang sangat berguna bagi

penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan

ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan berharga dalam menyampaikan

materi selama masa perkuliahan.

6. Seluruh jajaran staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah

membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi serta lain-

lainnya selama masa perkuliahan.

7. Sahabat-sahabat penulis Rafi Kurniawan dan Okky Perdana Putra di masa

perkuliahan. Terima kasih telah berbagi cerita suka duka, canda dan tawa, serta

saling mendukung dan saling mendoakan satu sama lain.

8. Teman-teman Komplek Batan Indah yang tiada capeknya selalu memberikan

dukungan dan semangat. Terima kasih atas setiap canda tawa dan selalu

mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi

9. Teman-teman konsentrasi Otonomi dan Keuangan Daerah angkatan pertama

yang selalu memberikan dukungan satu sama lain. Terima kasih atas setiap

momen kebersamaan yang sangat bermakna, serta canda tawa selama masa

perkuliahan.

10. Teman-teman seperjuangan IESP angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan

satu persatu. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan satu sama lain selama

masa perkuliahan. Serta telah memberikan pengalaman perkuliahan yang

sangat berharga bagi penulis.

11. Teman-teman KKN Bimasakti yang telah memberikan pengalaman yang

sangat berharga, serta pengajaran hidup yang tak terlupakan selama masa KKN

di Desa Suka Galih, Megamendung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak

kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan

kemampuan pada diri penulis. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini

vii

mempunyai arti dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang

berkepentingan. Untuk itu, penulis akan menerima dengan senang hati segala saran

maupun kritik yang akan diberikan oleh pembaca untuk memperbaiki dan

menyempurnakan skripsi ini.

Jakarta, 3 September 2017

Penulis.

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................................................i

ABSTRACT ...............................................................................................iii

ABSTRAK .................................................................................................iv

KATA PENGANTAR ...............................................................................v

DAFTAR ISI ............................................................................................viii

DAFTAR TABEL ...................................................................................xi

DAFTAR GRAFIK .................................................................................xii

DAFTAR LAMPIRAN............................................................................xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah....................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................. 13

C. Tujuan Penelitian ...............................................................14

D. Manfaat Penelitian .............................................................15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori ........................................................................16

1. Pemekaran Daerah…… ................................................16

2. Pendapatan Asli Daerah ................................................17

3. Pajak Daerah…..............................................................21

ix

4. Retribusi Daerah ……………………………………...25

5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.27

6. Lain-lain Pendapatan yang Sah......................................29

B. Penelitian Terdahulu ............................................................31

C. Kerangka Pemikiran .............................................................34

D.Hipotesis.................................................................................35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian....................................................36

B. Metode Pengumpulan Data ..................................................36

C. Teknik Analisis dan Analisis Data .......................................37

D. Metode Analisis Data ….......................................................39

1. Analisis Deskriptif ........................................................39

2. Laju Pertumbuhan .........................................................46

3. Analisis Statistic Descriptive……………………….....47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian ...............................................48

1. Tempat dan Waktu Penelitian ......................................48

2. Profil Provinsi Banten ..................................................48

B. Analisis dan Pembahasan ....................................................51

1. Analisis Deskriptif Komparatif 4 Kab/Kota Provinsi

Banten.................................................................................51

x

2. Interpretasi Laju Pertumbuhan 4 Kab/Kota Provinsi

Banten..................................................................................65

3. Interpretasi Statistic Descriptive .................................86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan ...................................................................92

2. Saran................................................................................94

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................96

LAMPIRAN................................................................................................98

xi

DAFTAR TABEL

Nomor Keterangan Halaman

4.1

Laju Pertumbuhan Sumber PAD Kabupaten Lebak Sebelum

Terbentuknya Provinsi Banten Tahun 1994 – 2000 66

4.2

Laju Pertumbuhan Sumber PAD Kabupaten Lebak Sesudah


4.3



4.4

Laju Pertumbuhan Sumber PAD Kabupaten Pandeglang

Sebelum Terbentuknya Provinsi Banten Tahun 1994 - 2000 71

4.5


Sesudah Terbentuknya Provinsi Banten Tahun 2002 – 2008 73

4.6


Sesudah Terbentuknya Provinsi Banten Tahun 2010 – 2016 74

4.7

Laju Pertumbuhan Sumber PAD Kabupaten Tangerang

Sebelum Terbentuknya Provinsi Banten Tahun 1994 – 2000 76

4.8

Laju Pertumbuhan Sumber PAD Kabupaten Tangerang Sesudah


4.9


Terbentuknya Provinsi Banten Tahun 2010 - 2016 80

4.10

Laju Pertumbuhan Sumber PAD Kota Tangerang Sebelum


4.11

Laju Pertumbuhan Sumber PAD Kota Tangerang Sesudah


4.12


Terbentuknya Provinsi Banten Tahun 2010 - 2016 85

4.13

Descriptive Statistic Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Lebak 86

4.14


Pandeglang 88

4.15


Tangerang 89

4.16

Descriptive Statistic Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Tangerang 90

xii

DAFTAR GRAFIK


1.1

PAD Kab/Kota Sebelum dan Sesudah Pemekaran Provinsi

Banten 11

1.2 PAD Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2010 - 2016 12

4.1

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun

1994 – 2000 dan 2002 – 2008 53

4.2

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun

2010 - 2016 55

4.3

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang

Tahun 1994 – 2000 dan 2002 – 2008 56

4.4


Tahun 2010 – 2016 58

4.5

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang

Tahun 1994 – 2000 dan 2002 – 2008 59

4.6


Tahun 2010 – 2016 61

4.7

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun

1994 – 2000 dan 2002 – 2008 62

4.8

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun

2010 – 2016 64

xiii

DAFTAR LAMPIRAN


1.

Sumber Pendapatan Asli Daerah 4 Kab/Kota di Provinsi

Banten (1994 - 2000) 98

2.

Sumber Pendapatan Asli Daerah 4 Kab/Kota di Provinsi

Banten (2002 - 2008) 99

3.

Sumber Pendapatan Asli Daerah 4 Kab/Kota di Provinsi Banten

(2010 - 2016) 100

4.

Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Lebak 101

5.


Kabupaten Pandeglang 102

6.


Kabupaten Tangerang 103

7.


Kabupaten Lebak 104

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan

pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan

nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus

yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi

ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu

pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang

keberhasilan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan adanya penerimaan

yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada

penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas. Penerimaan pemerintah

yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah

sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu

berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya

pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya

karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan, ini

dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak

bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun ke tahun

terus meningkat.

2

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah Indonesia menerapkan

sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dengan demikian, sistem

penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini

menyebabkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia lebih didominasi oleh

pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh

sebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi

daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan

mengurus daerahnya masing-masing.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah

desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan

tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan

diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan

kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya

sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing- masing.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai terobosan untuk mempercepat

pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh

pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya

untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan

kemudahan layanan pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas

penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Ermaya Suradinata

2010:10). Namun, pemekaran wilayah masih dipandang negative karena

pemekaran daerah akan banyak memakan biaya dalam pembangunanya seperti

kantor pemerintahan yang baru, pegawai baru, segala urusan administrasi

3

pemerintah yang akan dibebankan kepada Aanggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), akan menimbulkan paham masyarakat bahwa pemekaran daerah

hanya mencari keuntungan pribadi pihak-pihak tertentu dan terutama pemerintah

pusat akan lebih susah mengontrol pemerintahan yang begitu banyak di Negara

Indonesia

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun

ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan propinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang

keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah

mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan

prinsip daerah otonomi. Pembiayaan daerah dulunya, berasal dari pemerintah pusat

saja. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan

tetapi juga berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha

meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan

asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem sumber pendapatan asli

daerahnya.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah

daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat

mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan

pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber PAD

4

berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil penglolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau disebut pajak pusat dan

pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah disebut pajak daerah. pajak pusat

terdiri dari Pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penjualan barang mewah

(PPnBm) pajak penghasilan (PPh,) pajak migas, PBB atas perkebunan,

Kehutanan, dan pertambangan, dan lain sebagainya. Pajak daerah yang termasuk

ke dalam pajak propinsi antara lain pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di

Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Bawah Tanah dan Air Permukaan; Pajak Rokok. Pajak daerah yang digolongkan

sebagai pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan;

Pajak Reklame; Pajak Parkir; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; Pajak

Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan.

Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi

daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan

menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, dan retribusi

perizinan tertentu.

5

Retribusi yang termasuk retribusi jasa umum Antara lain Retribusi

Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi

Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,

Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,

Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sedangkan retribusi jasa usaha Antara lain Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi

Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi

Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi

Penyeberangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dan yang

termasuk dalam retribusi perizinan tertentu Antara lain Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin

Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan

penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan yang mencakup: Bagian laba

atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, Bagian laba

atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, dan Bagian laba

atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

6

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan penerimaan daerah yang

berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk

mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis

pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut yaitu Hasil

penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga,

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Penerimaan komisi, potongan,

ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh

daerah, Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,

Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Pendapatan eksekusi atas

jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Fasilitas sosial dan umum, Pendapatan

dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan Pendapatan dari

anggaran/cicilan penjualan.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain lain pendapatan yang sah merupakan bagian dari pendapatan

asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

pemerintah baik penegeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti

penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan

barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan

yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuannya, antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah

kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol

7

penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan

mendorong timbulnya inovasi sejalan dengan kewenangan tersebut,

Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber

keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan

pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan

peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil,

peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh

pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah,

meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen

dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif

dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan

dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang

potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak

daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD

yang utama.

Provinsi Banten adalah sebuah provinsi di Tanah Pasundan, serta wilayah

paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari

Provinsi Jawa Barat, namun menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000, dengan

keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya

8

berada di Kota Serang.

Provinsi Banten memiliki 4 Kabupaten dan 4 Kota Antara lain Kabupaten

Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota

Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sebelum

Provinsi Banten menjadi wilayah pemekaran dari Provinsi Jawa Barat,

Kabupaten/Kota yang termasuk bagian dari Jawa Barat Antara lain Kabupaten

Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan

Kota Tangerang.

Potensi ekonomi di kabupaten Lebak yaitu Pertanian, pertambangan,

perkebunan Karet, Kelapa sawit, Kakao, Kopi robusta, Aren, Cengkeh, Kelapa

dalam, Kelapa hybrid, Lada, Pandan, Teh, Jambu mete, Panili, Jarak Pagar, Kapuk.

Selain potensi perkebunan, terdapat potensi perikanan yang sangat potensial di

Kab.Lebak adalah usaha perikanan tangkap, dimana potensi lestari untuk

perikanan pantai sebesar 3.712,4 ton/tahun dan potensi ZEE sebesar 6.884,84

ton/tahun. Ada juga potensi pariwisata seperti air terjun, arung jeram, pemandian

air panas, pantai bagedur, pantai Sawarna yang telah terkenal ke mancanegera dan

mash banyak lagi jenis pariwisata yang ada di Lebak.

Sedangkan potensi ekonomi di kabupaten Pandeglang yaitu Sektor

perkebunan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan sektor

pertanian. Salah satu tujuan pembangunan sub sektor perkebunan adalah

peningkatan mutu dan produksi hasil perkebunan. Kegiatan sub sektor perkebunan

di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan besar baik

swasta maupun milik negara dan perkebunan rakyat. Komoditi tanaman

9

perkebunan yang potensial adalah kelapa, cengkeh, kopi, kelapa sawit dan karet.

Menurut catatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang, luas

tanaman perkebunan rakyat umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke

tahunnya

Dari ke empat potensi tanaman perkebunan di Kabupaten Pandeglang,

kelapa merupakan produksi yang paling banyak. Disusul kemudian oleh kelapa

sawit.

Sedangkan Kabupaten Tangerang telah lama menyandang predikat sebagai

sentra industri. Karena banyaknya ditemukan pabrik-pabrik industri, terutama

pada jenis industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit. Pendapatan dari industri tersebut

mencapai 2,6 trilyun rupiah. Besarnya pendapatan ini mencerminkan besarnya

potensi yang dimiliki oleh jenis industri tersebut. Potensi ini ditunjang oleh lokasi

Kabupaten Tangerang yang sangat dekat dengan Ibukota dan transportasi yang

mudah serta memadai. Hal ini memperlancar ekspor barang hasil produksi.

Apabila dilihat pergolongan Industri perusahaan yang ada di Kabupaten

Tangerang pada tahun 2004 masih didominasi oleh industri karet barang dari karet

dan barang dari plastik sebanyak 91 perusahaan (12,20%) disusul industri barang

dari logam kecuali mesin dan peralatan sebanyak 72 perusahaan (9,65%) serta

industri pengolahan lainnya sebanyak 71 perusahaan (9,52%).

Sedangkan Kota Tangerang dikenal sebagai Kota Industri karena

pertumbuhan sektor ini sangat pesat di sejumlah wilayah Kecamatan yang ada.

Skala industri ini besar dan berkembang di kawasan industri dan zona industri.

Kawasan industri yang ada antara lain Kawasan Industri Jatiuwung, Kawasan

10

Industri Manis dan Kawasan Industri Batuceper. Sementara zona-zona industrinya

tersebar di Kecamatan Batuceper, Benda, Neglasari, Tangerang, Karawaci, Cibodas

dan Jatiuwung. Total industri yang ada sampai Tahun 2012 sebanyak 1.815 industri

besar, menengah dan kecil. Hampir semua jenis produksi industri berkembang di

Kota Tangerang, diantaranya Tekstil, Konveksi, Sepatu, Produksi berbahan baku

dasar kulit, Kimia, Peralatan elektronik, olahan produksi karet, perangkat

kendaraan dan sebagainya. Peluang investasi di sektor Industri ini masih terbuka

bagi calon investor. Dari peruntukkan lahan untuk alokasi industri seluas 6.000-an

hektar, saat ini telah dikembangkan lahan sebanyak 4.000-an, sehingga masih

tersisa lahan seluar 2.000- an hektar. Pemerintah Kota Tangerang sendiri telah

memiliki kebijakan khusus terkait investasi bidang industri ini. Khusus untuk skala

besar, Pemerintah Kota Tangerang memberikan arahan agar investasi yang

diharapkan masuk nantinya adalah industri yang ramah lingkungan. Terutama di

Kecamatan Jatiuwung, Pemerintah Kota Tangerang memberikan penawaran

kepada calon investor dengan konsep industrial estate yang nantinya dilengkapi

dengan penyediaan utilitas terpadu, instalasi pengolahan air limbah, penambahan

hunian vertikal dan jaringan angkutan umum dan barang.

Dari potensi yang ada maka penulis memilih Kabupaten Lebak, Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang sebagai objek penelitian

karena peneliti dapat membandingkan 2 Kabupaten/Kota dengan potensi yang

berbeda yaitu di bidang agraris dan bidang jasa dan industri.

11

Grafik 1.1

PAD Kab/Kota Sebelum dan Sesudah Pemekaran Provinsi Banten

Sumber: DJPK (data diolah)

Pada Tahun 1994 sampai dengan tahun 2000 yaitu adalah masa Kab/Kota

yang sekarang berada pada Provinsi Banten merupakan bagian dari Provinsi Jawa

Barat yaitu Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Tangerang dan Kota Tangerang

mengalami naik turun.

Pemekaran Jawa Barat atau bisa di sebut juga pemisahan bagian yang

sekarang menjadi Provinsi Banten terjadi pada tahun 2000. Pada tahun 2001

merupakan masa masa transisi untuk mengurus administrasi pemisahan Provinsi.

Jadi penulis tidak memasukan data untuk tahun 2001. Otonomi daerah baru di

resmikan pada tahun 1999. Dampak yang terjadi dari pemekaran daerah atau

pemisahan Provinsi di bagian Jawa Barat ini membuat peningkatan yang

signifikan. Dapat dilihat dari grafik tahun 2002 beberapa Kab/Kota meingkat

dibandingkan tahun 2000. Bahkan pada tahun 2004 pemerintah memberlakukan

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

PAD KAB/KOTA SEBELUM DAN SESUDAH TERBENTUKNYA PROV. BANTEN 1994 - 2008

LEBAK PANDEGLANG TANGERANG KOTA TANGERANG

TRANSISI

12

UU baru yaitu UU NO.32/2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti

UU NO.22/1999 tentang pemerintah daerah. Dalam UU perubahan tersebut

berdampak positif pada Pendapatan Asli Daerah yang ditunjukan pada grafik tahun

2005 mengalami peningkatan.

Grafik 1.2

PAD Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2010 - 2016

Sumber: DJPK (Data Diolah)

Dari grafik di atas menggambarkan Setelah beberapa tahun pemekaran

Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Banten. Pendapatan asli daerah Kabupaten

Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang

mengalami peningkatan. Namun, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang

mengalami penurunan pada tahun 2013 sedangkan Kabupaten Lebak dan Pandeglang

dari tahun 2009 hingga 2016 terus mengalami peningkatan.

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar

bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pendapatan Asli Daerah 4 kabupaten/Kota (2010 - 2016)

KAB. LEBAK KAB. PANDEGLANG

KAB. TANGERANG KOTA TANGERANG

13

ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan

mewujudkan otonomi daerah. Penggalian pajak daerah dan retribusi daerah masih

dilakukan secara konvensional. Dua komponen PAD inilah yang paling bisa dilihat

penerimaannya dari potensi yang dimiliki Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Mengingat besarnya peran pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu

sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga

membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Berdasarkan hal tersebut, penulis

tertarik untuk meneliti seberapa besar kontribusi sumber pendapatan asli daerah

dan pengaruhnya terhadap PAD di Kab/Kota sebelum dan sesudah terbentuknya

Provinsi Banten. Oleh karena itu, disusunlah penelitian yang berjudul

“Perbandingan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan

Sesudah Terbentuknya Provinsi Banten Di Kabupaten Lebak, Pandeglang,

Tangerang, Dan Kota Tangerang ( Studi Kasus: Tahun 1994 – 2000, Tahun

2002 – 2008, Serta Tahun 2010 – 2016)”.

B. Rumusan Masalah

Perubahan UU NO.32/2004 dan UU NO.33/2004 dan dimulainya Otonomi

daerah pada tahun 1999 membuat Kab/Kota di Indonesia mengalami peningkatan

pendapatan dan memiliki kekuatan payung hukum yang jelas. Sehingga, target

dapat di tetapkan sebagai patokan yang jelas dan penerimaannya pun

dapat dioptimalkan. Terbentuknya Provinsi Banten merupakan salah satu upaya

yang dilakukan pemerintah dalam unsur politik bertujuan dalam mengoptimalkan

daerah.

Sejak pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Banten dan

14

otonomi daerah di berlakukan. Maka tulisan ini akan membandingkan Kab/Kota

sebelum Provinsi Banten terbentuk yang pada saat itu berada di Provinsi Jawa

Barat dan pada tahun 2000 terjadi pemisahan sebagian Provinsi Jawa Barat

menjadi Provinsi Banten. Apakah pemekaran dari Provinsi Jawa Barat akan

membuat pertumbuhan Pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah

meningkat? Untuk mengetahuinya akan dilakukan studi penelitian perbandingan 4

Kab/Kota sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi Banten.

Permasalahan-permasalahan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan

penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) meningkat di Kabupaten Lebak,

Pandeglang, Tangerang, dan Kota Tangerang sesudah terbentuknya Provinsi

Banten?

2. Seberapa besar peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten

Lebak, Pandeglang, Tangerang, dan Kota Tangerang sebelum dan sesudah

terbentuknya Provinsi Banten?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pendapatan asli daerah (PAD) meningkat Banten di Kabupaten

Lebak, Pandeglang, Tangerang, dan Kota Tangerang sesudah terbentuknya

Provinsi Banten?

2. Mengetahui seberapa besar besar peningkatan sumber pendapatan asli daerah

(PAD) Kabupaten Lebak, Pandeglang, Tangerang, dan Kota Tangerang

sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi Banten?

15

D. Manfaat penelitian

Penyusunan penelitian ini bermanfaat terutama:

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas

pengetahuan dan wawasan peneliti tentang sumber pendapatan asli daerah.

2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu

ekonomi pada khususnya.

3. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan mengenai sumber pendapatan asli daerah.

16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pemekaran Wilayah

Sejak otonomi daerah diberlakukan, proses pemekaran terjadi

begitu pesat dan cenderung tidak terkendali. Upaya pemekaran wilayah

dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan

melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi

masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek

rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas

penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Namun

bagaimana pemekaran sendiri secara definisinya.

Secara umum pemekaran wilayah adalah pembentukan wilayah

administratif baru di tingkat provisi maupun kota dan kabupaten dari

induknya. Pada dasarnya secara definisi pemekaran daerah adalah

bentuk usaha dari pemerintah dalam melakukan pemerataan dan

pembagian wilayah ke tingkat yang lebih merata dan rapih, agar tidak

terjadinya tumpang tindih, baik secara administratif, maupun secara

sumber potensi alam yang ada di daerah. Landasan hukum terbaru untuk

pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, antara lain mencantumkan tentang pengertian

daerah, yaitu penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang

17

bersandingan atau pemekaran dari satu daerah atau lebih untuk kemudian

membentuk pemerintahan sendiri. Untuk itu, harus memenuhi syarat

administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. (Bakor Cipasera 2005:12)

Sedangkan dari perspektif kewilayahan, terminologi “pemekaran”

menurut Profesor Eko Budihardjo merupakan istilah yang salah kaprah

karena dala “pemekaran” wilayah yang terjadi bukan pemekaran tetapi

lebih tepat penciutan atau penyempitan wilayah, Dari perspektif

kewilayahan memang istilah “pemekaran” tidak tepat digunakan

mengingat dengan “pemekaran” suatu daerah justru mengalami

penyempitan bukan perluasan wilayah. Dalam melihat pemekaran daerah

banyak perspektif yang bisa digunakan antara lain perspekti hukum dan

kebijakan, perspektif penataan wilayah, perspektif politik administrasi

pemerintahan, dan lain-lain. (Lihat Herudjati 2004:49)

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber

keuntungan sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat

melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang semakin mantap demi

kesejahteraan masyarakatnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18

Jadi, dapat disimpulkan, pendapatan asli daerah merupakan suatu

penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah

harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan

hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai oleh/dari subsidi atau dari pihak

ketiga atau pinjaman daerah.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah

sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No.5 1947 sebagai salah satu sumber

pendapatan daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber-sumber

pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara

keseluruhan. Sebagaimana juga telah di atur dalam Undang-undang Nomor 25

Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 pasal 6, sumber- sumber pendapatan

asli daerah terdiri dari:

1) Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah.

2) Retribusi daerah

19

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang

mencakup:

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD.

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

Negara/BUMN.

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

swasta/kelompok.

4) Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain

milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan

penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek

pendapatan sebagai berikut:

a) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan;

b) Jasa giro;

c) Pendapatan bunga;

20

d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah;

f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing;

g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

h) Pendapatan denda pajak;

i) Pendapatan denda retribusi;

j) Pendapatan eksekusi atas jaminan;

k) Pendapatan dari pengembalian;

l) Fasilitas sosial dan umum;

m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

n) Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan;

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan dalam

pembiayaan setiap daerah yang bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang

sah. Dalam era otonomi daerah yang mmberikan kewenangan kepada daerah untuk

mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing seharusnya dapat menggali

potensi sumber-sumber yang ada dengan tujuan pendapatan asli daerah meningkat

setiap tahunya, dengan begitu pendapatan daerah lebih banyak berasal dari

pendapatan asli daerah dan tidak bergantung pada dana perimbangan atau dana

dari pemerintah pusat dalam setiap belanja daerah.

21

Pada sebelum diberlakukannnya otonomi daerah dan sebelum terjadinya

pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Banten. Pendapatan asli daerah

(PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah,

penerimaan dari dinas-dinas, dan lain - lain pendapatan yang sah. Yang

membedakan yaitu adalah pos penerimaan dari dinas-dinas. Setelah terjadinya

otonomi daerah pos penerimaan dari dinas-dinas sudah tidak ada pada data

direktorat jendral perimbangan keuangan (DJPK).

3. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak daerah

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara

(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan

terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali

(kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan

b. Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah antara lain:

1) Pajak Propinsi

Jenis-jenis pajak yang termasuk pajak propinsi yaitu:

a) Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau

penguasaan kendaraan bermotor.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan

22

hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pajak atas penggunaan bahan

bakar kendaraan bermotor.

d) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau

pemanfaatan air permukaan.

e) Pajak Rokok, pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh

Pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu:

a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga

motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan,

rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah

kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

23

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam

di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak

suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan

air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau

batuan di bawah permukaan tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa

24

yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia

maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan

perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap

pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan atau peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh

orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah

hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan

dan bangunan.

c. Fungsi Pajak Daerah

Sebagaimana fungsi pajak pada umumnya, pajak daerah

mempunyai fungsi utama namun yang membedakan, pajak pada

umumnya diperuntukan untuk negara sedangkan pajak daerah untuk

daerah sebagai pendapatan asli daerah.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

25

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat suatu istilah yang

kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang

berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak,

seperti pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, subjek pajak

identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang

memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar

pajak secara otomatis menjadi wajib pajak. pemerintah dapat menggali

potensi sumber-sumber keuntungan dengan baik dan mengoptimalkan

pungutan pajak kepada wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan asli

daerah (PAD).

4. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi

Menurut Erly Suandy (2011: 242), retribusi adalah pemungutan yang

dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan

oleh negara. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah Indonesia sekarang diatur

dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi

daerah. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan retribusi adalah

pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

dengan objek sebagai berikut:

1) Jasa umum, yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

2) Jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip komersial karena pada

26

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

3) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan pemerintah daerah dalam rangka

pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas

kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada beberapa ciri yang

melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai

berikut (M.P. Siahaan, 2010:6);

1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-

undang dan peraturan daerah yang berkenaan.

2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.

3) Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi. (balas jasa)

Secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang

dilakukannya

4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh

pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara

ekonomi, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh

jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

27

b. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah terdiri dari, yaitu;

1) Jasa umum, yaitu jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

2) Jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

3) Perizinan tertentu, yaitu kegiatan Pemda dalam rangka pembinaan,

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut;

1) Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan,

2) Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan,

4) Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan

yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a Angka (3) Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Hasil

28

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dispisahkan adalah bagian laba dari

BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Menurut (Abdul Halim,2004 hal 68) yang dimaksud dengan hasil

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah Hasil pengelolaan

kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang

berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pegelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi

objek pendapatan berupa:

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD.

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

Negara/BUMN.

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

swasta/kelompok.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan awalnya bernama pos

laba badan usaha milik daerah yaitu salah satu sumber pendapatan asli daerah

hingga tahun 2006 pada data yang di ambil dari direktorat jendral perimbangan

keuangan. Namun, pada tahun 2007 pos laba badan usaha milik daerah berubah

menjadi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti yang kita

ketahui hingga saat ini. Hanya perubahan nama saja yang terjadi, Hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga salah satunya berasal dari laba

badan usaha milik daerah.

29

6. Lain – Lain Pendapatan yang Sah

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan

Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang

tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a.Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan;

b.Jasa giro;

c.Pendapatan bunga;

d.Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

e.Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah;

f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing;

g.Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

h.Pendapatan denda pajak;

i. Pendapatan denda retribusi;

j. Pendapatan eksekusi atas jaminan;

k.Pendapatan dari pengembalian;

l. Fasilitas sosial dan umum;

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

n. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan;

30

ada dua faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah,

yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi,

inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan faktor internal terdiri dari sarana

dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber

daya manusia, peraturan daerah, system dan pelaporan. Dalam rangka

melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang - undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan maksimalisasi

Pendapatan Daerah. Untuk peningkatan Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan

langkah-langkah sebagai berikut :

Intensifikasi, melalui upaya :

1) Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.

2) Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari

kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.

3) Mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada.

4) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.

Penggalian sumber-sumber penerimaan baru harus ditekankan agar tidak

menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Sebab pada dasarnya, tujuan

meningkatkan Pendapatan Daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk

meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian upaya

ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi

daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

31

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akan menjadi unsur

penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah

pembayaran pajak dan retribusi merupakan kewajiban masyarakat kepada negara,

untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagimana yang

dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan konsep ataupun objek

penelitian yang merupakan salah satu referensi dalam melengkapi penelitian

skripsi penulis yaitu “Perbandingan Sumber Pendapatan Asli Daerah sebelum dan

sesudah terbentuknya Provinsi Banten di Kabupaten Lebak, Pandeglang,

Tangerang dan Kota Tangerang” diantaranya adalah sebagai berikut:

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian

1. Femi

Aprilianti

(2007)

Analisis Perbandingan

Pendapatan Asli Daerah

dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Daerah Sebelum dan

Setelah Diterbitkan

Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor

29 tahun 2002 di

Kabupaten Bandung

a. Kondisi pendapatan asli daerah setelah

diterbitkan keputusan Menteri Dalam

Negeri Tahun 29 tahun 2002 cenderung

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Setelah diterbitkan Keputusan Dalam

Negeri sebesar 9,84% dibandingkan dengan

PAD sebelum diterbitkan keputusan

menteri dalam negeri nomor 29 tahun

2002.

b. Kondisi anggaran pendapatan dan belanja

daerah setelah diterbitkan keputusan

32

menteri dalam negeri tahun 29 tahun 2002

cenderung mengalami kenaikan pada

pendapatan daerah sebesar 9,98% dan

belanja daerah mengalami kenaikan

sebesar 12,80%.

2. Vincentius

Septian

Prasetya

(2009)

Perbandingan

penerimaan pajak

daerah dengan retribusi

daerah terhadap

pendapatan asli daerah

di Kabupaten Grobogan

a. Total realisasi terhadap target penerimaan

pajak daerah pada tahun 2004 sebessar

68% mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya

b. Total realisasi terhadap target retribusi

daerah meningkat sebesar 100% dari tahun

sebelumnya

3. Muhammad

Rifki

Pratama

(2010)

Politik Pemekaran

Wilayah Studi Kasus

Proses Pembentukan

Kota Tangerang Selatan

a. Permasalahan pemekaran wilayah

dan otonomi daerah merupakan

sebuah wacana yang sudah lama ada

di Indonesia, namu konsep

pemekaran wilayah baru merdeka

ketika era reformasi sekarang ini

4. Paber

Antonius

Pengaruh Penerimaan

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

a. Pajak Daerah memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) ini dibuktikan pada hasil

33

Sinaga

(2014)

Terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Musi Rawas

nilai t hitung (32,968) > nilai t tabel

(12,70620).

b. Hasil Retribusi Daerah tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini

dibuktikan pada hasil t hitung (-1,972)<

nilai t tabel (12,70620).

c. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

secara bersama-sama berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) ini dibuktikan pada hasil uji F

karena nilai probabilitasnya 0,030 <

0,05.

5 Leos Vitek,

Karel Pubal

(2002)

Evaluation of the

Effectiveness of the Tax

Collection – The Case of

the Czech Central and

Local Governments

a. Tingkat relative biaya administrasi,

pada prinsipnya dipengaruhi oleh

ukuran jumlah nominal pajak yang

dipilih (fee) dan minor dengan

pembangunan pajak yang relevan.

b. Tingkat biaya administrasi untuk pajak

daerah yang berbeda dari 5% sampai

80% dari pajak yang dipilih.

34

C. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan langkah kerja pelaksanaan dimulainya

penelitian ini sampai dengan terselesaikannya suatu penelitian. Penelitian ini

membandingkan sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan yang sah pada sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi Banten

yaitu pada tahun 2000. Pemberlakuan otonomi daerah yang dilandasi oleh UU

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangga daerahnya termasuk pemberian kewenangan untuk

memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah

daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka untuk

membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan di daerahnya. Penerimaan pendapatan daerah berasal pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sebelum

Terbentuknya

Provinsi Banten

Sesudah

Terbentuknya

Provinsi Banten

Pemekaran

35

A. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2004:10) "hipotesis adalah jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian". Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara

terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan

dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Berdasarkan

kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis

penelitian bahwa:

H1: Diduga ada peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lebak,

Pandeglang, Tangerang, dan Kota Tangerang sesudah terbentuknya

Provinsi Banten.

H0: Diduga tidak ada peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lebak,

Pandeglang Tangerang, dan Kota Tangerang sesudah terbentuknya

Provinsi Banten.

H1: Diduga Penerimaan sumber pendapatan asli daerah meningkat di

Kabupaten Lebak, Pandeglang, Tangerang, dan Kota Tangerang sesudah

terbentuknya Provinsi Banten.

H0: Diduga Penerimaan sumber pendapatan asli daerah (PAD) t i dak

meningkat di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Tangerang, dan Kota

Tangerang sesudah terbentuknya Provinsi Banten.

36

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan studi penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi

peneliti yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) khususnya pada sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan yang sah. Peneliti menggunakan data Direktorat Jendral

Perimbangan Keuangan (DJPK).

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk keperluan analisis data, maka penulis memerlukan sejumlah data

pendukung yang bersumber dari dalam maupun luar organisasi. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan

dan menunjang penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan

sebagainya (Arikunto 2000:106). Metode dokumentasi ini digunakan

untuk mengumpulkan data tentang sumber pendapatan asli daerah yaitu

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

37

C. Teknik Analisis dan Analisis Data

1. Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Deskriptis Analitis

Yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya

berdasarkan apa yang tampak, kemudian digunakan untuk

memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun,

menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga dapat ditarik

suatu kesimpulan.

b . Metode Historis

Yaitu metode berdasarkan data historis yang ada, yang

dilakukan dengan cara membaca arsip-arsip yang terdapat dalam

sumber yang diteliti. Pada penelitian ini arsip yang diteliti yaitu

sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan yang sah.

3. Analisis Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

Menurut Sunyoto (2013;24) analisis data terdiri dari ;

a. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif merupakan analisis non statistik yang

membantu dalam penelitian yang kemudian ditafsirkan dengan

baik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di buat

menjadi sebuah grafik yang kemudian ditafsirkan oleh penulis.

38

b. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis terhadap data objektif

dalam bentuk angka dengan menggunakan rumus-rumus

statistik untuk mendapatkan hasil perhitungan terhadap data

yang diperoleh.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Menurut Sugiyono (2004:129), sumber sekunder

yang secara tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data. Pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa

data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan

yang tersedia di buku-buku, jurnal, majalah dan sumber

lainnya yang secara tidak langsung berhubungan dengan

penelitian.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang

diambil dari periode tahun 1994 hingga tahun 2000 dan tahun

2002 hingga tahun 2008. Untuk data perbandingan sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah

terbentuknya Provinsi Banten di Kabupaten Lebak, Kab.

Pandeglang, Tangerang dan Kota Tangerang. Data-data

tersebut diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan

Keuangan (DJPK) dan instansi terkait lainnya yang

berhubungan dengan penelitian ini.

39

D. Metode Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan:

1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi

dan sampel d i 4 kabupaten/kota di Propinsi Banten. Data dalam

penelitian ini bersumber dari laporan APBD pemerintah daerah

Propinsi Banten yaitu data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil

pengelolaan kekayaan yang sah dan Penerimaan lain-lain yang sah

diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK).

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek

atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga,

masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan

fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Menurut Nazir (1988:63) dalam Buku Contoh Metode

Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

40

Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode

deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan

penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa

yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

a. Ciri- Ciri Metode Deskriptif

Terdapat ciri-ciri yang pokok pada metode deskriptif,

antara lain adalah:

1) Memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada

saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat

aktual

2) Menggambarkan fakta tentang permasalahan yang

diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan

interpretasi rasional yang seimbang.

3) Pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran

terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan

hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta

mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah.

b. Jenis Penelitian Deskriptif

41

Menurut Nazir (1988:64-65) mengemukakan bahwa

ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat

yang digunakan, serta tempat dan waktu, maka penelitian

dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Metode survei

Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan

untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan

mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang

institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok

ataupun suatu daerah. (Nazir,1988: 65)

Nazir (1988:65) dalam bukunya Metode Penelitian,

mengemukan terdapat banyak sekali penelitian yang dapat

dilakukan dengan menggunakan metode survei, diantaranya

adalah survei masalah kemasyarakatan, survei komunikasi

dan pendapat umum, survei masalah politik, survei masalah

pendidikan, dan lain sebagainya.

2) Metode deskriptif kesinambungan

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian

yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan

sehingga diperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai

masalah, fenomena, dan kekuatan-kekuatan sosial yang

42

diperoleh jika hubungan-hubungan fenomena dikaji dalam

suatu periode yang lama.

Menurut Nazir (1988:65) mendefinisikan metode

deskriptif berkesinambungan atau continuity descriptive

research sebagai kerja meneliti secara deskriptif yang

dilakukan secara terus menerus atas suatu objek penelitian.

Salah satu contoh metode penelitian deskriptif

berkesinambungan Penelitian dilakukan dalam waktu empat

tahun, dengan menelusuri status akademis sejak tingkat

persiapan sampai dengan lulus sarjana muda.

3) Penelitian studi kasus

Penelitian studi kasus memusatkan diri secara

intensif terhadap satu objek tertentu, dengan cara

mempelajari sebagai suatu kasus. Berbagai unit sosial seperti

seorang murid menunjukkan kelainan, sebuah kelompok

keluarga, sebuah kelompok anak nakal, sebuah desa, sebuah

lembaga sosial dan lain-lain dapat diselidiki secara intensif,

baik secara menyeluruh maupun mengenai aspek-aspek

tertentu yang mendapat perhatian khusus.

(Menurut Maxfield dalam Nazir 1988:66)

mendefinisikan penelitian studi kasus adalah penelitian

tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu

43

fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan

studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara

mendetail tentang latar belakang, sifat- sifat serta karakter-

karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu,

yang kemudian, dari sifat-sifat khas akan dijadikan suatu hal

yang bersifat umum.

4) Penelitian analisa pekerjaan dan aktivitas

Menurut Nazir (1988:71) dalam buku Metode

Penelitian mengemukakan bahwa penelitian analisa

pekerjaan dan aktivitas merupakan penelitian yang ditujukan

untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan

manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan

rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan

datang.

Lebih lanjut Nazir mengemukakan bahwa studi yang

mendalam dilakukan terhadap kelakuan-kelakuan pekerja,

buruh, petani, guru, dan lain sebagainya terhadap gerak-gerik

mereka dalam melakukan tugas, penggunaan waktu secara

efisien dan efektif.

5) Penelitian Tindakan (action research)

Penelitian tindakan merupakan penelitian yang

44

berfokus pada penerapan tindakan yang dengan tujuan

meningkatkan mutu atau memecahkan permasalahan pada

suatu kelompok subjek yang diteliti dan diamati tingkat

keberhasilannya atau dampak dari tindakannya. Penelitian

tindakan juga berusaha melibatkan pihak-pihak terkait, jika

penelitian tindakan dilaksanakan di sekolah, maka pihak

terkait antara lain adalah kepala sekolah, guru, siswa,

karyawan, dan orang tua siswa.

Penelitian ini sering digunakan oleh para peneliti di

bidang pendidikan yang sering disebut sebagai penelitian

tindakan kelas (Classroom Action Research).

6) Penelitian Perpustakaan

Penelitian perpustakaan merupakan kegiatan

mengamati berbagai literatur yagn berhubungan dengan

pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku,

makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga

dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian.

Menurut Kartini Kartono (1986: 28) dalam buku Pengantar

Metodologi Research Sosial mengemukakan bahwa tujuan

penelitian perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data

dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material

yang ada di perpustakaan, hasilnya dijadikan fungsi dasar dan

45

alat utama bagi praktek penelitian di lapangan.

7) Penelitian Komparatif

Menurut Sugiono (2005:11) penelitian komparatif

adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

Dalam buku metode penelitian karangan M. Nazir

(1988:69-70) terdapat keunggulan dan kelemahan dari

metode penelitian komparatif. Keunggulannya adalah sebagai

berikut:

Metode komparatif dapat mensubstitusikan metode

eksperimental karena beberapa alasan:

a) Jika sukar diadakan kontrol terhadap salah satu faktor

yang ingin diketahui atau diselidiki hubungan sebab

akibatnya;

b) Apabila teknik untuk mengadakan variabel kontrol dapat

menghalangi penampilan fenomena secara normal

ataupun tidak memungkinkan adanya interaksi secara

normal;

c) Penggunaan laboratorium untuk penelitian dimungkinkan,

baik karena kendala teknik, keuangan, maupun etika dan

moral.

d) Dengan adanya teknik yang lebih mutakhir serta alat

46

statistik yang lebih maju, membuat penelitian komparatif

dapat mengadakan estimasi terhadap parameter-

parameter hubungan kausal secara lebih efektif.

Sedangkan kelemahan metode komperatif

adalah sebagai berikut:

a) Penelitian komparatif yang bersifat ex post facto,

mengakibatkan penelitian tersebut tidak mempunyai

kontrol terhadap variabel bebas

b) Sukar memperoleh kepastian, apakah faktor-faktor

penyebab suatu hubungan kausal yang diselidiki benar-

benar relevan.

c) Interaksi antarfaktor-faktor tunggal sebagai penyebab atau

akibat terjadinya suatu fenomena menjadi sukar untuk

diketahui.

d) Ada kalanya dua atau lebih faktor memperlihatkan

adanya hubungan, tetapi belum tentu bahwa hubungan

yang diperlihatkan adalah hubungan sebab akibat.

2. Laju Pertumbuhan

Laju petumbuhan suatu pendapatan daerah menunjukkan

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan

meningkatkan pendapatan daerahnya. Laju pertumbuhan

47

penerimaan daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Gy = Yt –Y (t-1) X 100

Y (t-1)

Sumber: Halim (2001:155)

Gy = Laju Pertumbuhan Penerimaan Pertahun

Yt = Realisasi Penerimaan Tahun Tertentu

Y (t-1) = Realisasi Penerimaan Pada Tahun

Sebelumnya

3. Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan

pendekatan statistik deskriptif yaitu memberikan gambaran

mengenai suatu data yang dilihat dari range, mean, sum, dan

standart deviation dari jumlah penerimaan sebelum dan sesudah

terbentuknya Provinsi Banten. Jadi metode ini digunakan untuk

mengetahui kondisi atau keadaan dari perbedaan penerimaan

tersebut (Ghozali, 2009:19).

48

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian skripsi ini adalah 4 Kab/Kota yang pernah berada

dalam Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten setelah Provinsi Banten

terbentuk yaitu Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Tangerang, dan

Kota Tangerang. Variable penelitian skripsi ini meliputi data

pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, dan retribusi daerah

sebelum dan sesudah Provinsi Banten terbentuk. Sebelum Provinsi

Banten terbentuk (1994-2000) dan sesudah Provinsi Banten terbentuk

(2002-2008) yaitu sama sama mempunyai kurun waktu 7 tahun. Peneliti

tidak mengambil data tahun 2001 karena pada terbentuknya Provinsi

Banten pada tahun 2000 dan pada tahun 2001 dianggap sebagai masa

transisi berbeda Provinsi otomatis akan merubah instansi pemerintahan.

Provinsi baru yaitu Provinsi Banten. Data – data yang menyangkut objek

penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

(DJPK) Republik Indonesia.

2. Profil Provinsi Banten

Provinsi Banten merupakan provinsi yang baru berdiri pada tahun

2001 berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2000. Sebelum

terbentuk menjadi Provinsi sendiri, wilayah Provinsi Banten merupakan

bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Wilayahnya berada pada

49

paling barat Pulau Jawa. Provinsi Banten memiliki empat kabupaten dan

empat kotamadya. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pandeglang,

Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang.

Adapun wilayah kotamadnya adalah Kota Tangerang, Kota Cilegon,

Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Pusat pemerintahannya

berada di Kota Serang.

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang berada di

sebelah barat Pulau Jawa dengan luas 9.662,92 km². Provinsi Banten

berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Utara. Di sebelah Selatan

berbatasan dengan Samudra Hindia, kemudian di sebelah Barat

berbatasan dengan Selat Sunda serta berbatasan dengan Provinsi DKI

Jakarta dan Provinsi Jawa Barat di sebelah Timur.

Provinsi Banten beriklim tropis dan basah. Adapun curah hujan rata-

rata Provinsi Banten adalah 127 mm pada tahun 2014. Rata-rata hari

hujan di Provinsi Banten adalah 15 hari hujan per bulan. Curah hujan

tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan sebanyak 377

mm dengan hari hujan selama 25 hari pada bulan Januari.

Objek penelitian yang akan di teliti yaitu hanya 4 Kab/Kota yaitu

Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang.

Berikut adalah gambaran singkat mengenai Kabupaten/Kota di Provinsi

Banten:

50

a. Kabupaten Lebak

Luas wilayah Kabupaten Lebak adalah 3.044,72 km² atau sekitar

31,51 % dari luas wilayah Provinsi Banten. Adapun sebesar 9,84 %

wilayah Kabupaten Lebak merupakan kawasan hutan lindung yang

tersebar di beberapa kecamatan antara lain Panggarangan, Bayah,

Cibeber, Cijaku, Cipanas, Muncang, dan Sobang.

b. Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandenglang berbatasan dengan Kabupaten Serang di

sebelah utara, bagian selatan dengan Samudera Hindia, bagian barat

dengan Selat Sunda dan bagian timur dengan Kabupaten Lebak. Luas

Kabupaten Pandeglang 2.746,89 km², dimana sekitar 85,07 %

merupakan wiayah dataran dengan ketinggian gunung-gunung yang

relatif rendah antara 320 m sampai dengan 480 m.

c. Kabupaten Tangerang

Luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,6 km², dimana merupakan

9,93 % dari luas wilayah Provinsi Banten secara keseluruhan. Di sebelah

utara Kabupaten Tangerang berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah

selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sebelah

barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak serta

di sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan.

d. Kota Tangerang

Di sebelah utara dan barat Kota Tangerang berbatasan dengan

Kabupaten Tangerang, dengan Kota Tangerang Selatan di sebelah

51

selatan dan Provinsi DKI Jakarta di sebelah timur. Luas wilayah Kota

Tangerang adalah 164,55 km² dimana seluas 19,69 km² merupakan

Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Deskriptif Komparatif 4 Kab/Kota Provinsi Banten

Penelitian KomparatifMenurut Sugiono (2005: 11) penelitian

komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

Dalam buku metode penelitian karangan M. Nazir (1988: 69-70)

terdapat keunggulan dan kelemahan dari metode penelitian komparatif.

a. Keunggulannya adalah sebagai berikut:

Metode komparatif dapat mensubstitusikan metode

eksperimental karena beberapa alasan:

1) jika sukar diadakan kontrol terhadap salah satu faktor yang ingin

diketahui atau diselidiki hubungan sebab akibatnya;

2) apabila teknik untuk mengadakan variabel kontrol dapat

menghalangi penampilan fenomena secara normal ataupun tidak

memungkinkan adanya interaksi secara normal;

3) penggunaan laboratorium untuk penelitian dimungkinkan, baik

karena kendala teknik, keuangan, maupun etika dan moral.

Dengan adanya teknik yang lebih mutakhir serta alat statistik

yang lebih maju, membuat penelitian komparatif dapat mengadakan

52

estimasi terhadap parameter-parameter hubungan kausal secara lebih

efektif.

b. Sedangkan kelemahan metode komperatif adalah sebagai berikut:

Penelitian komparatif yang bersifat ex post facto,

mengakibatkan penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap

variabel bebas sukar memperoleh kepastian, apakah faktor-faktor

penyebab suatu hubungan kausal yang diselidiki benar-benar relevan.

Interaksi antar faktor-faktor tunggal sebagai penyebab atau akibat

terjadinya suatu fenomena menjadi sukar untuk diketahui.

Ada kalanya dua atau lebih faktor memperlihatkan adanya

hubungan, tetapi belum tentu bahwa hubungan yang diperlihatkan

adalah hubungan sebab akibat. Mengkategorisasikan subjek dalam

dikhotomi untuk tujuan perbandingan dapat menjurus pada

pengambilan keputusan dan kesimpulan yang salah, akibatnya kategori

dikhotomi yang dibuat mempunyai sifat kabur, bervariasi, samar,

menghendaki value judgement dan tidak kokoh.

53

a. Perbandingan Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak Sebelum

dan Sesudah Terbentuknya Provinsi Banten.

Grafik 4.1

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak (1994 -2000) Dan (2002-

2008)


Dapat dilihat dari grafik di atas yaitu sumber pendapatan asli

daerah (PAD) Kabupaten Lebak. Perbandingan sumber pendapatan asli

daerah Kabupaten Lebak sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi

Banten sangat tinggi yaitu dapat dilihat pajak daerah, retribusi daerah,

hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

sebelum terbentuknya Provinsi Banten sumber pendapatan asli daerah

Kabupaten Lebak yaitu stagnan dan pada sebelum terbentuknya Provinsi

Banten garis grafik warna oranye yaitu retribusi daerah di Kabupaten

Lebak paling besar pendapatannya di bandingkan dengan pajak daerah,

0,0

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0

199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak

Pajak Daerah Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

TR

A

N

SI

S

I

54

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan yang sah. Pada tahun 2001 yaitu adalah masa transisi untuk

mengatur system administrasi pemekaran wilayah dari Jawa Barat

menjadi Provinsi Banten.

Setelah terbentuknya Provinsi Banten dapat dilihat bahwa pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah pada Kabupaten Lebak

meningkat pesat dibandingkan sebelum terbentuknya provinsi banten.

Dapat dilihat garis grafik berwarna kuning yaitu lain-lain pendapatan

yang sah setelah terbentuknya Provinsi Banten pada tahun 2008

mengalami peningkatan yang pesat. Sebelum peningkatan yang begitu

pesat pada lain-lain pendapatan yang sah, sumber pendapatan asli daerah

tertinggi yaitu pada retribusi daerah sama seperti sebelum terbentuknya

Provinsi Banten yaitu sumber pendapatan asli daerah paling besar besasal

dari retribusi daerah.

55

Grafik 4.2

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak 2010 – 2016


Berdasarkan grafik diatasSetelah beberapa tahun pemekaran di

Provinsi Banten pada tahun 2010 hingga 2016 pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan yang sah mengalami peningkatan dan penurunan.

Peningkatan paling besar berasal dari retribusi daerah. Namun, retribusi

daerah Kabupaten Lebak mengalami penurunan di tahun 2014 sedangkan

lain-lain pendapatan asli daerah pada tahun 2014 mengalami peningkatan

yang pesat.

Maka, dengan terbentuknya Provinsi Banten membuat sumber

pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak meningkat di bandingkan

sebelum terbentuknya Provinsi Banten dengan pemekaran daerah yang

diikuti dengan otonomi daerah maka perubahan sistem pemerintahan

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak (2010 - 2016)


Hasil Pengelolaan Lain-Lain Pendapatan

56

menjadi desentralisasi cukup berhasil dan berharap Pemerintah Daerah

Kabupaten Lebak dapat meggali potensi potensi yang ada agar sumber

pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak akan terus meningkat dan dapat

meningkatkan pendapatan daerah Kabupten Lebak. Peningkatan

kabupaten lebak paling besar berasal dari retribusi daerah.

b. Perbandingan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Pandeglang

Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Provinsi Banten.

Grafik 4.3




daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang. Perbandingan sumber pendapatan

asli daerah sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi Banten sumber

pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang sangat tinggi yaitu dapat

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008




TR

A

NS

I

S

I

57

dilihat pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. sebelum terbentuknya

Provinsi Banten sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang

mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 1998 yaitu pada retribusi

daerah, pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Namun, retribusi

daerah dan lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Pandeglang

mengalami peningkatan pada tahun 1998 sedangkan pajak daerah

mengalami penurunan pada tahun 1998. Pada sebelum terbentuknya

Provinsi Banten garis grafik warna oranye yaitu retribusi daerah di

Kabupaten Pandeglang paling besar pendapatannya di bandingkan

dengan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2001 yaitu adalah masa

transisi untuk mengatur system administrasi pemekaran wilayah dari Jawa

Barat menjadi Provinsi Banten.


daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah pada Kabupaten

Pandeglang meningkat pesat dibandingkan sebelum terbentuknya

provinsi banten. Dapat dilihat garis grafik berwarna kuning yaitu lain-lain

pendapatan yang sah setelah terbentuknya Provinsi Banten pada tahun

2006 hingga 2008 dan retribusi daerah Kabupaten Pandeglang pada tahun

2008 mengalami peningkatan yang pesat. Pendapatan tertinggi setelah

terbentuknya Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang yaitu berasal dari

58

retribusi daerah.

Grafik 4.4



Setelah beberapa tahun pemekaran di Provinsi Banten pada tahun

2009 hingga 2015 pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah

mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan paling besar pada

Kabupaten Pandeglang berasal dari retribusi daerah yaitu peningkatannya

terus menerus dibandingkan dengan lain-lain pendapatan yang sah yaitu

peningkatannya tidak stabil mengalami penurunan dan peningkatan.


pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang meningkat di bandingkan


diikuti dengan otonomi daerah maka perubahan system pemerintahan

59

menjadi desentralisasi cukup berhasil dan Pemerintah Daerah Kabupten

Pandeglang dapat terus menggali potensi potensi yang ada agar dapat

memajukan Kabupaten Pandeglang dengan meningkatkan Pendapatan

Daerah Kabupaten Pandeglang. Sumber pendapatan asli daerah

Kabupaten Pandeglang berasal dari retribusi daerah.

c) Perbandingan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten

Tangerang Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Provinsi Banten.

Grafik 4.5

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 1994 – 2000

dan 2002 - 2008



daerah (PAD) Kabupaten Tangerang. Perbandingan sumber pendapatan

asli daerah sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi Banten sumber

pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang sangat tinggi yaitu dapat

0,0

20.000,0

40.000,0

60.000,0

80.000,0

100.000,0

120.000,0

140.000,0

199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008




TR

A

N

S

I

S

I

60

dilihat pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. sebelum terbentuknya

Provinsi Banten sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang

mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 1998 yaitu pada pajak

daerah dan retribusi daerah. Pada pajak darah Kabupaten Tangerang pada

tahun 1998 mengalami penurunan yang drastis sedangkan retribusi daerah

mengalai penurunan juga namun tidak serendah pajak daerah Kabupten

Tangerang. Pada sebelum terbentuknya Provinsi Banten garis grafik

warna biru yaitu pajak daerah di Kabupaten Tangerang paling besar

pendapatannya di bandingkan dengan retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada

tahun 2001 yaitu adalah masa transisi untuk mengatur system administrasi

pemekaran wilayah dari Jawa Barat menjadi Provinsi Banten.


daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten

Tangerang meningkat pesat dibandingkan sebelum terbentuknya Provinsi

Banten. Namun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

pendapatanya setelah terbentuknya Provinsi Banten tidak sebesar

peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang

sah. Pajak daerah terus meningkat dari tahun 2002 hingga 2008,

sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan yang drastic pada tahun

2008 dan sebaliknya lain lain pendapatan yang sah meningkat drastis pada

tahun 2008.

61

Grafik 4.6





mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan paling besar pada

Kabupaten Tangerang berasal dari pajak daerah.


pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang meningkat di bandingkan



menjadi desentralisasi cukup berhasil dan Pemerintah Daerah Kabupten

Tangerang dapat terus menggali potensi potensi yang ada agar dapat

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang (2010 - 2016)


Hasil Pengelolaan Lain-Lain Pendapatan


62

memajukan Kabupaten Tangerang dengan meningkatkan Pendapatan

Daerah Kabupaten Tangerang. Peningkatan terbesar Kabupaten

Tangerang berasal dari pajak daerah terutama dibagian industri dan jasa.

c. Perbandingan sumber pendapatan asli daerah di Kota Tangerang Sebelum

dan Sesudah Terbentuknya Provinsi Banten.

Grafik 4.7

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 1994

– 2000 dan Tahun 2002 - 2008



daerah (PAD) Kota Tangerang. Perbandingan sumber pendapatan asli

daerah sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi Banten sumber

pendapatan asli daerah Kota Tangerang sangat tinggi yaitu dapat dilihat

pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan

lain-lain pendapatan yang sah. sebelum terbentuknya Provinsi Banten

0,0

20.000,0

40.000,0

60.000,0

80.000,0

100.000,0

120.000,0

199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang



TR

A

N

SI

S

I

63

sumber pendapatan asli daerah Kota Tangerang mengalami kenaikan dan

penurunan pada tahun 1998 yaitu pada pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada pajak darah Kota Tangerang pada tahun 1998 mengalami penurunan

yang drastis sedangkan retribusi daerah mengalai penurunan juga namun

tidak sebesar pajak daerah Kota Tangerang. Pada sebelum terbentuknya

Provinsi Banten garis grafik warna biru yaitu pajak daerah di Kota

Tangerang paling besar pendapatannya di bandingkan dengan retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan yang sah. Pada tahun 2001 yaitu adalah masa transisi untuk

mengatur system administrasi pemekaran wilayah dari Jawa Barat

menjadi Provinsi Banten.


daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah Kota

Tangerang meningkat pesat dibandingkan sebelum terbentuknya Provinsi

Banten. Namun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

pendapatanya setelah terbentuknya Provinsi Banten tidak sebesar

peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang

sah. Pajak daerah terus meningkat dari tahun 2002 hingga 2008,

sedangkan retribusi daerah mengalami peningkatan namun tidak sebesar

pajak daerah trend peningkatannya stagnan. Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sedikit demi sedikit dari

tahun ke tahun, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mengalami

penurunan dari tahun 2003 hingga 2008.

64

Grafik 4.8

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang




mengalami peningkatan terus menerus. Namun, retribusi daerah

mengalami penurunan di tahun 2015. Peningkatan paling besar pada Kota

Tangerang berasal dari pajak daerah.


pendapatan asli daerah Kota Tangerang meningkat di bandingkan



menjadi desentralisasi cukup berhasil dan Pemerintah Daerah Kota


65

Tangerang dapat terus menggali potensi potensi yang ada agar dapat

memajukan Kota Tangerang dengan meningkatkan Pendapatan Daerah

Kota Tangerang. Sumber pendapatan asli daerah Kota Tangerang paling

besar berasal dari pajak daerah.

2. Intrepretasi Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah

di 4 Kab/Kota Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Provinsi

Banten

Laju petumbuhan suatu pendapatan daerah menunjukkan

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan

meningkatkan pendapatan daerahnya. Laju pertumbuhan

penerimaan daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Gy = Yt –Y (t-1) X 100

Y (t-1)

Sumber: Halim (2001:155)

Gy = Laju Pertumbuhan Penerimaan Pertahun

Yt = Realisasi Penerimaan Tahun Tertentu

Y (t-1) = Realisasi Penerimaan Pada Tahun

Sebelumnya

a. Laju pertumbuhan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten

Lebak sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi Banten

66

Tabel 4.1

Laju Pertumbuhan Sumber PAD Kabupaten Lebak Sebelum

Terbentuknya Provinsi Banten Tahun 1994 - 2000

Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Sebelum

Terbentuknya Provinsi Banten Tahun 1994 – 2000

Sumber PAD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Rata-rata

pajak daerah 23% 12% -10% 87% -132% 3% -3%

retribusi daerah 34% -4% 17% 5% -37% 2% 3%

hasil pengelolaan -89% 80% -12% 47% -34% 41% 6%

lain-lain pendapatan 66% 16% -5% -236% 55% 1% -17%


Pada tabel di atas yaitu laju pertumbuhan sumber pendapatan asli daerah

Kabupaten Lebak sebelum terbentuknya Provinsi Banten pada pajak daerah dapat

dilihat bahwa laju pertumbuhannya tidak stabil yaitu mengalami penurunan dan

peningkatan meskipun lebih banyak mengalami penurunan, penurunan paling

besar yaitu pada tahun 1999 yaitu sebesar -132% dan peningkatan terbesar pada

tahun 1998 yaitu sebesar 87% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -3%.

Pada laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Lebak pada sebelum

terbentuknya Provinsi Banten juga tidak stabil yaitu mengalami penurunan dan

peningkatan. Penurunan laju pertumbuhan retribusi daerah paling besar yaitu pada

tahun 1999 yaitu sebesar -37% dan peningkatan tertinggi pada tahun 1995 yaitu

sebesar 34% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 3%

Pada laju pertumbuhan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kabupaten Lebak sebelum terbentuknya Provinsi Banten juga tidak stabil yaitu

mengalami penurunan dan peningkatan. Penurunan laju pertumbuhan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang paling besar yaitu pada tahun 1995 yaitu

67

sebesar -89% dan peningkatan terbesar pada tahun 1996 yaitu sebesar 80% dengan

rata-rata laju pertumbuhan sebesar 6%.

Pada laju pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Lebak

sebelum terbentuknya Provinsi Banten mengalami penurunan terus menerus dari

tahun 1996 hingga 1998 lalu mengalami peningkatan pada tahun 1999 dan

mengalami penurunan lagi pada tahun 2000. Penurunan laju pertumbuhan paling

tinggi yaitu pada tahun 1998 yaitu sebesar -236% dan penigkatan terbesar pada

tahun 1995 yaitu sebesar 66% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -17%

Pada laju pertumbuhan Kabupaten Lebak sebelum terbentuknya Provinsi

Banten sumber pendapatan asli daerah dengan penurunan tertinggi yaitu pada lain-

lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar -236%, laju pertumbuhan

tertinggi yaitu pada pajak daerah yaitu mengalami peningkatan sebesar 87%, rata-

rata laju pertumbuhan paling rendah yaitu lain-lain pendapatan yang sah dengan

laju pertumbuhan -17% dan rata-rata laju pertumbuhan paling tinggi yaitu pada

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu meningkat sebesar 6%.

68

Tabel 4.2



Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Sesudah



pajak daerah 35% -10% 58% 38% -13% 0.3% 18%

retribusi daerah 6% 2% 45% -7% 27% 30.7% 17%

hasil pengelolaan -10% 0% 10% 42% 23% 49.1% 19%

lain-lain pendapatan 61% -107% 39% 61% 43% 75.3% 29%



Kabupaten Lebak sesudah terbentuknya Provinsi Banten pada pajak daerah dapat


peningkatan, penurunan paling besar yaitu pada tahun 2004 yaitu sebesar -13%

dan peningnkatan terbesar yaitu pada tahun 2005 yaitu sebesar 58% dengan rata-

rata laju pertumbuhan sebesar 18%.

Pada laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Lebak pada sesudah



tahun 2006 yaitu sebesar -7% dan peningkatan terbesar pada tahun 2005 yaitu



Kabupaten Lebak sesudah terbentuknya Provinsi Banten juga tidak stabil yaitu



69

sebesar -10% dan peningkatan terbesar pada tahun 2008 yaitu sebesar 49.1%

dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 19%.

Pada laju pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Lebak

sesudah terbentuknya Provinsi Banten mengalami penurunan dan peningkatan.

Penurunan laju pertumbuhan paling tinggi yaitu pada tahun 2004 yaitu sebesar -

107% dan peningkatan terbesar pada tahun 2008 yaitu sebesar 75.3% dengan rata-


Pada laju pertumbuhan Kabupaten Lebak sesudah terbentuknya Provinsi

Banten sumber pendapatan asli daerah dengan penurunan laju pertumbuhan paling

besar yaitu pada lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar -

107%, peningkatan terbesar yaitu pada lain-lain pendapatan yang sah mengalami

peningkatan sebesar 75.3%, rata-rata laju pertumbuhan paling rendah yaitu pada

retribusi daerah dengan laju pertumbuhan 17%, dan rata-rata laju pertumbuhan

paling tinggi yaitu pada lain-lain pendapatan yang sah dengan laju pertumbuhan

29%.

Tabel 4.3



Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Sebelum



pajak daerah 23% 64% 38% 82% 141% -28% 53%

retribusi daerah 53% 17% 29% 108% -17% -20% 28%

hasil pengelolaan -49% 27% -1% -1% -38% -34% 1%

lain-lain pendapatan -63% -27% 43% -5% 1087% 153% 196%


70

Dari table di atas sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak dari

Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan dan penurunan, dapat

terlihat pada pajak daerah. Pada Tahun 2011 laju pertumbuhannya sebesar 23%,

tahun berikutnya yaitu Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 64% dan pada

tahun 2013 pajak daerah Kabupaten Lebak mengalami penurunan menjadi 38%.

Begitu juga terjadi dengan sumber sumber pendapatan asli daerah Kabupaten

Lebak lainnya yaitu mengalami kenaikan dan penurunan seperti pajak daerah.

Namun, peningkatan terbesar berasal dari lain-lain pendapatan yang sah yaitu pada

Tahun 2015 meningkat sangat besar yaitu sebesar 1087%.

Perbandingan laju pertumbuhan Kabupaten Lebak sebelum dan sesudah

terbentuknya Provinsi Banten yaitu laju pertumbuhan sesudah terbentuknya

Provinsi Banten lebih besar dibandingkan dengan sebelum terbentuknya Provinsi

Banten. Rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah meningkat sebesar 2%, rata-rata

laju pertumbuhan retribusi daerah meningkat sebesar 14%, rata-rata laju

pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat

sebesar 13%, dan rata-rata lain-lain pendapatan yang sah meningkat sebesar 46%.

Pada Tahun 2010 – 2016 sumber pendapatan asli daerah tetap mengalami

peningkatan yaitu Rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah meningkat sebesar

53%, rata-rata laju pertumbuhan retribusi daerah meningkat sebesar 28%, rata-rata

laju pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat

sebesar 1%, dan rata-rata lain-lain pendapatan yang sah meningkat sebesar 196%

Maka, dengan adanya pemekaran wilayah membuat sumber pendapatan asli

71

daerah Kabupaten Lebak meningkat.

b. Laju pertumbuhan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten

Pandeglang sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi Banten

Tabel 4.4

Laju Pertumbuhan Sumber PAD Kabupaten Pandeglang Sebelum


Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Sebelum



pajak daerah 21% 20% 29% -132% 79% 15% 5%

retribusi daerah -20% 3% 10% 50% -82% 19% -3%

hasil pengelolaan 37% -117% 20% 51% -75% 26% -10%

lain-lain pendapatan 11% 42% -2% 28% -403% -5% -55%



Kabupaten Pandeglang sebelum terbentuknya Provinsi Banten pada pajak daerah

dapat dilihat bahwa laju pertumbuhannya tidak stabil yaitu mengalami penurunan

dan peningkatan meskipun lebih banyak mengalami penurunan, penurunan paling


tahun 1999 yaitu sebesar 79% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 5%.

Pada laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Pandeglang pada

sebelum terbentuknya Provinsi Banten juga tidak stabil yaitu mengalami

penurunan dan peningkatan. Penurunan laju pertumbuhan retribusi daerah paling


tahun 1998 yaitu sebesar 50% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -3%

72


Kabupaten Pandeglang sebelum terbentuknya Provinsi Banten juga tidak stabil

yaitu mengalami penurunan dan peningkatan. Penurunan laju pertumbuhan hasil


sebesar -117% dan peningkatan terbesar pada tahun 1998 yaitu sebesar 51%

dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -10%.

Pada laju pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten

Pandeglang sebelum terbentuknya Provinsi Banten mengalami penurunan dan

peningkatan. Penurunan laju pertumbuhan paling tinggi yaitu pada tahun 1999

yaitu sebesar -403% dan peningkatan terbesar pada tahun 1996 yaitu sebesar 42%

dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -55%

Pada laju pertumbuhan Kabupaten Pandeglang sebelum terbentuknya

Provinsi Banten sumber pendapatan asli daerah dengan penurunan tertinggi yaitu

pada lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar -403%,

peningkatan terbesar yaitu pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan yaitu sebesar 51%, rata-rata laju pertumbuhan paling rendah yaitu lain-

lain pendapatan yang sah dengan laju pertumbuhan -55%, dan rata-rata laju

pertumbuhan paling tinggi yaitu pada pajak daerah dengan laju pertumbuhan 5%.

73

Tabel 4.5

Laju Pertumbuhan Sumber PAD Kabupaten Pandeglang Sesudah


Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Sesudah



pajak daerah 9% 5% 22% 26% -13% 10.3% 10%

retribusi daerah 15% 10% 11% 10% -12% 72.4% 18%

hasil pengelolaan 30% 11% 17% 40% 52% -15.7% 22%

lain-lain pendapatan 51% -29% 3% 59% 41% 17.2% 24%



Kabupaten Pandeglang sesudah terbentuknya Provinsi Banten pada pajak daerah


dan peningkatan, penurunan paling besar yaitu pada tahun 2007 yaitu sebesar -

13% dan peningkatan terbesar pada tahun 2006 yaitu sebesar 26% dengan rata-


Pada laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Pandeglang pada sesudah



tahun 2007 yaitu sebesar -12%, peningkatan terbesar pada tahun 2008 yaitu

sebesar 72.4% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 18%


Kabupaten Pandeglang sesudah terbentuknya Provinsi Banten juga tidak stabil



74

sebesar -15.7% dan peningkatan terbesar pada tahun 2007 yaitu sebesar 52%


Pada laju pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten

Pandeglang sesudah terbentuknya Provinsi Banten mengalami penurunan dan

peningkatan. Penurunan laju pertumbuhan paling tinggi yaitu pada tahun 2004

yaitu sebesar -29% dan peningkatan terbesar pada tahun 2006 yaitu sebesar 59%

dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 24%

Pada laju pertumbuhan Kabupaten Pandeglang sesudah terbentuknya

Provinsi Banten sumber pendapatan asli daerah dengan penurunan laju

pertumbuhan paling besar yaitu pada lain-lain pendapatan yang sah mengalami

penurunan sebesar -29%, peningkatan terbesar yaitu pada retribusi daerah yaitu

sebesar 72.4%, rata-rata laju pertumbuhan paling rendah yaitu pajak daerah

dengan laju pertumbuhan 10%, dan rata-rata laju pertumbuhan paling tinggi yaitu

pada lain-lain pendapatan yang sah dengan laju petumbuhan 24%.

Tabel 4.6

Laju Pertumbuhan Sumber PAD Kabupaten Pandeglang Sesudah



Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang Sebelum



pajak daerah -29% 20% 168% 4% 75% -7% 38%

retribusi daerah -6% -20% 115% 28% 13% 29% 26%

hasil pengelolaan 22% -23% 4% 13% 7% 7% 5%

lain-lain pendapatan 15% 155% -206% 104% 878% -45% 150%

75

Dari table di atas sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang dari



tahun berikutnya yaitu Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 168% dan

pada tahun 2014 pajak daerah Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan

menjadi 4%. Begitu juga terjadi dengan sumber sumber pendapatan asli daerah

Kabupaten Pandeglang lainnya yaitu mengalami kenaikan dan penurunan seperti

pajak daerah. Namun, peningkatan terbesar berasal dari lain-lain pendapatan yang

sah yaitu pada Tahun 2015 meningkat sangat besar yaitu sebesar 878%.

Perbandingan laju pertumbuhan Kabupaten Pandeglang sebelum dan sesudah



Banten. Rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah meningkat sebesar 5%, rata-rata

laju pertumbuhan retribusi daerah meningkat sebesar 21%, rata-rata laju









daerah Kabupaten Pandeglang meningkat.

76

c. Laju pertumbuhan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten

Tangerang sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi Banten

Tabel 4.7

Laju Pertumbuhan Sumber PAD Kabupaten Tangerang Sebelum


Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Sebelum



pajak daerah 5% 35% 3% -262% 84% -16% -25%

retribusi daerah 10% -20% -6% -70% 45% -16% -9%

hasil pengelolaan 79% 78% -103% -837% 91% -16% -118%

lain-lain pendapatan 8% 31% -105% 26% -157% -16% -36%



Kabupaten Tangerang sebelum terbentuknya Provinsi Banten pada pajak daerah


dan peningkatan meskipun lebih banyak mengalami penurunan, penurunan paling

besar yaitu pada tahun 1998 yaitu sebesar -262%, dan peningkatan terbesar pada

tahun 1999 yaitu sebesar 84% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -25%.

Pada laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tangerang pada sebelum



tahun 1998 yaitu sebesar -70%, dan peningkatan terbesar pada tahun 1999 yaitu

sebesar 45% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -9%


Kabupaten Tangerang sebelum terbentuknya Provinsi Banten mengalami

77

penurunan terus menerus dari tahun 1995 sampai 1998. Penurunan laju

pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang paling besar yaitu pada

tahun 1998 yaitu sebesar -837%, dan peningkatan terbesar pada tahun 1999 yaitu

sebesar 91% dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar -118%.

Pada laju pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Tangerang

sebelum terbentuknya Provinsi Banten mengalami penurunan dan peningkatan.


157%, dan peningkatan terbesar pada tahun 1996 yaitu sebesar 31% dengan rata-

rata laju pertumbuhan sebesar -36%

Pada laju pertumbuhan Kabupaten Tangerang sebelum terbentuknya

Provinsi Banten sumber pendapatan asli daerah dengan penurunan tertinggi yaitu

pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan

sebesar -837%, peningkatan terbesar yaitu pada hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dengan peningkatan sebesar 91%, rata-rata laju

pertumbuhan paling rendah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dengan laju pertumbuhan -118%, dan rata-rata laju pertumbuhan

paling tinggi yaitu pada retribusi daerah dengan laju pertumbuhan -9%.

78

Tabel 4.8



Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Sesudah

Terbentuknya Provinsi Banten


pajak daerah 5% 20% 11% 14% 8% 14.5% 12%

retribusi daerah 38% 24% 10% 3% 23% -91.3% 1%

hasil pengelolaan -2% 50% 10% 9% 31% 6.3% 17%

lain-lain pendapatan -44% 18% -73% 1% -50% 92.7% -9%



Kabupaten Tangerang sesudah terbentuknya Provinsi Banten pada pajak daerah


dan peningkatan, penurunan paling besar yaitu pada tahun 2003 yaitu sebesar 5%

dan peningkatan terbesar pada tahun 2008 yaitu sebesar 14.5% dengan rata-rata

laju pertumbuhan sebesar 12%.

Pada laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tangerang pada sesudah

terbentuknya Provinsi Banten juga tidak stabil yaitu mengalami penurunan terus

menurus dari tahun 2002 sampai 2006. Penurunan laju pertumbuhan retribusi

daerah paling besar yaitu pada tahun 2008 yaitu sebesar -91.3%, dan peningkatan

terbesar pada tahun 2003 yaitu sebesar 38% dengan rata-rata laju pertumbuhan

sebesar 1%


Kabupaten Tangerang sesudah terbentuknya Provinsi Banten juga tidak stabil


79


sebesar -2%, dan peningkatan terbesar pada tahun 2004 yaitu sebesar 50% dengan

rata-rata laju pertumbuhan sebesar 17%.

Pada laju pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Tangerang



73%, dan peningkatan terbesar pada tahun 2008 yaitu sebesar 92.7% dengan rata-


Pada laju pertumbuhan Kabupaten Tangerang sesudah terbentuknya

Provinsi Banten sumber pendapatan asli daerah dengan penurunan laju

pertumbuhan paling besar yaitu pada retribusi daerah mengalami penurunan

sebesar -91.3%, peningkatan terbesar pada lain-lain pendapatan yang sah

mengalami peningkatan sebesar 92.7%, rata-rata laju pertumbuhan paling rendah

yaitu lain-lain pendapatan yang sah dengan laju pertumbuhan -9%, dan rata-rata

laju pertumbuhan tertinggi pada hasil pegelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dengan laju pertumbuhan 17%.

80

Tabel 4.9




Dari table di atas sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang dari



tahun berikutnya yaitu Tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 40% dan pada

tahun 2014 pajak daerah Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan menjadi

150%. Begitu juga terjadi dengan sumber sumber pendapatan asli daerah

Kabupaten Tangerang lainnya yaitu mengalami kenaikan dan penurunan seperti

pajak daerah. Namun, peningkatan terbesar berasal dari lain-lain pendapatan yang

sah yaitu pada Tahun 2015 meningkat sangat besar yaitu sebesar 154%.

Perbandingan laju pertumbuhan Kabupaten Tangerang sebelum dan sesudah



Banten. Rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah meningkat sebesar 37%, rata-

rata laju pertumbuhan retribusi daerah meningkat sebesar 10%, rata-rata laju

Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Sebelum



pajak daerah 128% 93% 40% 150% 103% -23% 82%

retribusi daerah -9% 12% 41% 44% 76% -2% 27%

hasil pengelolaan 84% 14% -3% 25% 27% -14% 22%

lain-lain pendapatan 31% 9% 23% 46% 154% -28% 39%

81









daerah Kabupaten Tangerang meningkat. Maka, dengan adanya pemekaran

wilayah membuat sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang

meningkat.

d. Laju pertumbuhan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Kota

Tangerang sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi Banten

Tabel 4.10

Laju Pertumbuhan Sumber PAD Kota Tangerang Sebelum


Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Sebelum



pajak daerah 44% 35% 21% -2034% 96% 1% -306%

retribusi daerah 34% 20% -3% -174% -8% 4% -21%

hasil pengelolaan 0% 100% 61% 88% -788% 62% -79%

lain-lain pendapatan 38% 2%

-

33% -27% 95% -639% -94%


82


Kota Tangerang sebelum terbentuknya Provinsi Banten pada pajak daerah dapat


peningkatan. Penurunan pajak daerah dimulai dari tahun 1995 sampai 1998,

penurunan paling besar yaitu pada tahun 1998 yaitu sebesar -2034% dan

peningkatan terbesar pada tahun 1999 yaitu sebesar 96% dengan rata-rata laju

pertumbuhan sebesar -306%.

Pada laju pertumbuhan retribusi daerah Kota Tangerang pada sebelum


peningkatan. Penurunan retribusi daerah dimulai dari tahun 1995 sampai 1998

sama dengan penurunan pajak daerah di Kota Tangerang. Penurunan laju

pertumbuhan retribusi daerah paling besar yaitu pada tahun 1998 yaitu sebesar -




Kota Tangerang sebelum terbentuknya Provinsi Banten mengalami penurunan dan

peningkatan. Penurunan laju pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang paling besar yaitu pada tahun 1999 yaitu sebesar -788%, dan peningkatan

terbesar pada tahun 1996 yaitu sebesar 100% dengan rata-rata laju pertumbuhan

sebesar -79%.

Pada laju pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah Kota Tangerang

sebelum terbentuknya Provinsi Banten mengalami penurunan dan peningkatan.


83



Pada laju pertumbuhan Kota Tangerang sebelum terbentuknya Provinsi

Banten sumber pendapatan asli daerah dengan penurunan tertinggi yaitu pada hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar -

639%, peningkatan terbesar pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 100%, rata-rata laju pertumbuhan

paling rendah yaitu lain-lain pendapatan yang sah dengan laju pertumbuhan -94%,

dan rasta-rata paling tinggi yaitu retribusi daerah dengan laju pertumbuhan -21%.

Tabel 4.11



Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Sesudah



pajak daerah 18% 13% 9% 13% 11% 6.0% 12%

retribusi daerah 30% 20% -24% 8% -9% 11.4% 6%

hasil pengelolaan 18% -21% 64% 55% 53% 7% 29%

lain-lain pendapatan -62% -190% 8% -6% -53% -9.4% -52%



Kota Tangerang sesudah terbentuknya Provinsi Banten pada pajak daerah dapat


peningkatan, penurunan paling besar yaitu pada tahun 2008 yaitu sebesar 6%, dan

peningkatan terbesar pada tahun 2003 yaitu sebesar 18% dengan rata-rata laju

pertumbuhan sebesar 12%.

84

Pada laju pertumbuhan retribusi daerah Kota Tangerang pada sesudah



tahun 2005 yaitu sebesar -24% dan peningkatan terbesar pada tahun 2003 yaitu



Kota Tangerang sesudah terbentuknya Provinsi Banten juga tidak stabil yaitu



sebesar -21%, dan peningkatan terbesar pada tahun 2004 yaitu sebesar 64%


Pada laju pertumbuhan lain-lain pendapatan yang sah Kota Tangerang





Pada laju pertumbuhan Kota Tangerang sesudah terbentuknya Provinsi

Banten sumber pendapatan asli daerah dengan penurunan laju pertumbuhan paling

besar yaitu pada lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan sebesar -

190%, peningkatan terbesar pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 64% rata-rata laju pertumbuhan paling

rendah yaitu lain-lain pendapatan yang sah dengan laju pertumbuhan -52%, dan

rata-rata laju pertumbuhan paling tinggi yaitu pada hasil pengelolaan kekayaan

85

daerah yang dipisahkan dengan laju pertumbuhan 29%.

Tabel 4.12




Dari table di atas sumber pendapatan asli daerah Kota Tangerang dari Tahun

2011 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan dan penurunan, dapat


tahun berikutnya yaitu Tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 47% dan pada

tahun 2014 pajak daerah Kota Tangerang mengalami peningkatan menjadi 137%.

Begitu juga terjadi dengan sumber sumber pendapatan asli daerah Kota Tangerang

lainnya yaitu mengalami kenaikan dan penurunan seperti pajak daerah. Namun,

peningkatan terbesar berasal dari lain-lain pendapatan yang sah yaitu pada Tahun

2013 meningkat sangat besar yaitu sebesar 679%.

Perbandingan laju pertumbuhan Kota Tangerang sebelum dan sesudah



Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Sebelum



pajak daerah 81% 50% 47% 137% 58% 2% 62%

retribusi daerah 7% 42% 107% 104% -39% -3% 36%

hasil pengelolaan 9% 9% -44% 33% -7% 9% 1%

lain-lain pendapatan 9% 102% 679% 315% 543% -64% 264%

86

Banten. Rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah meningkat sebesar 318%, rata-

rata laju pertumbuhan retribusi daerah meningkat sebesar 27%, rata-rata laju









daerah Kota Tangerang meningkat.

3. Uji SPSS Descriptive Statistic

a. Intrepretasi Uji Descriptive Statistic Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Lebak Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Provinsi Banten

Tabel 4.13

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak

(Dalam Jutaan Rupiah)

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

Sebelum 7 3053 5896 4757.60 353.636

Sesudah 7 10567 93328 31693.19 11019.493

DataBaru 7 69770 301542 167871.14 36355.264

Valid N (listwise) 7


87

Hasil Uji Statistic Descriptive Tabel 4.9 yaitu pendapatan asli daerah (PAD)

Kabupaten Lebak Sebelum dan Sesudah terbentuknya Provinsi Banten. Rata-rata

pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lebak sebelum terbentuknya Provinsi

Banten yaitu Rp 4,757.60. Pendapatan asli daerah tertinggi sebelum terbentuknya

Provinsi Banten yaitu Rp 5,896 dan pendapatan asli daerah terendah yaitu Rp

3,053. Sedangkan rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lebak

sesudah terbentuknya Provinsi Banten yaitu Rp 31,693.19 dan. Pendapatan asli

daerah tertinggi yaitu 93328 dan pendapatan asli daerah terendah yaitu Rp 10,567.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lebak Sesudah pemekaran Jawa

Barat dan terbentuknya Provinsi Banten meningkat. Rata-rata pendapatan asli

daerah meningkat sebesar Rp 26,935.59 sesudah terbentuknya Provinsi Banten.

Nilai maksimum pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 87,432 dan nilai

minimum pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 7,514. Pendapatan asli

daerah (PAD) Kabupaten Lebak Tahun 2010 - 2016. Rata-rata pendapatan asli

daerah meningkat sebesar Rp 136,177.95 sesudah terbentuknya Provinsi Banten

pada Tahun 2010 - 2016. Nilai maksimum pendapatan asli daerah meningkat

sebesar Rp 208,214 dan nilai minimum pendapatan asli daerah meningkat sebesar

Rp. 59,203.

88

Tabel 4.14

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang


Hasil Uji Statistic Descriptive Tabel 4.10 yaitu pendapatan asli daerah

(PAD) Kabupaten Pandeglang Sebelum dan Sesudah terbentuknya Provinsi

Banten. Rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang sebelum

terbentuknya Provinsi Banten yaitu Rp 4,529.21. Pendapatan asli daerah tertinggi

sebelum terbentuknya Provinsi Banten yaitu Rp 6,834 dan pendapatan asli daerah

terendah yaitu Rp 3,339. Sedangkan rata-rata pendapatan asli daerah (PAD)

Kabupaten Pandeglang sesudah terbentuknya Provinsi Banten yaitu Rp 24,202.

Pendapatan asli daerah tertinggi yaitu Rp 55,428 dan pendapatan asli daerah

terendah yaitu Rp 11,104.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang Sesudah pemekaran

Jawa Batar dan terbentuknya Provinsi Banten meningkat. Rata-rata pendapatan

asli daerah meningkat sebesar Rp 19,672.79 sesudah terbentuknya Provinsi

Banten. Nilai maksimum pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 48,594 dan

nilai minimum pendapatan asli daerah maeningkat sebesar Rp 7,765. Pendapatan




Sebelum 7 3339 6834 4529.21 449.268

Sesudah 7 11104 55428 24202.00 5819.135

DataBaru 7 50068 163921 95930.00 18793.462



89

Asli Daerah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 – 2016 meningkat. Rata-rata

pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 71,728 sesudah terbentuknya

Provinsi Banten pada Tahun 2010 - 2016. Nilai maksimum pendapatan asli daerah

meningkat sebesar Rp 108,493 dan nilai minimum pendapatan asli daerah

maeningkat sebesar Rp 38,964.

Tabel 4.15

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang




(PAD) Kabupaten Tangerang Sebelum dan Sesudah terbentuknya Provinsi

Banten. Rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tangerang sebelum

terbentuknya Provinsi Banten yaitu Rp 35,651.63. Pendapatan asli daerah tertinggi

sebelum terbentuknya Provinsi Banten yaitu Rp 43,600 dan pendapatan asli daerah

terendah yaitu Rp 15,126. Sedangkan rata-rata pendapatan asli daerah (PAD)

Kabupaten Tangerang sesudah terbentuknya Provinsi Banten yaitu Rp 172,217.26.






Sebelum 7 15126 43600 35651.63 3736.331

Sesudah 7 104548 252427 172217.26 19410.004

DataBaru 7 114756 629854 321022.86 73710.017


90

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tangerang Sesudah pemekaran

Jawa Batar dan terbentuknya Provinsi Banten meningkat. Rata-rata pendapatan

asli daerah meningkat sebesar Rp 136,565.63 sesudah terbentuknya Provinsi

Banten. Nilai maksimun pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 208,827

dan nilai minimum pendapatan asli daerah maneingkat sebesar Rp 89,422.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tangerang Tahun 2010 - 2016. Rata-

rata pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 148,805.6 sesudah terbentuknya



meningkat sebesar Rp. 10,208.

Tabel 4.12

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang





Sebelum 7 8316 40685 28733.96 4656.971

Sesudah 7 83344 138135 108917.13 7460.882

DataBaru 7 108402 563108 264523.71 62859.706




(PAD) Kota Tangerang Sebelum dan Sesudah terbentuknya Provinsi Banten.

Rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang sebelum terbentuknya

Provinsi Banten yaitu Rp 28,733.96. Pendapatan asli daerah tertinggi sebelum

91

terbentuknya Provinsi Banten yaitu Rp 40,685 dan pendapatan asli daerah

terendah yaitu Rp 8,316. Sedangkan rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Kota

Tangerang sesudah terbentuknya Provinsi Banten yaitu Rp 108,917.13.



Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang Sesudah pemekaran Jawa

Batar dan terbentuknya Provinsi Banten meningkat. Rata-rata pendapatan asli

daerah meningkat sebesar Rp 80,183.17 sesudah terbentuknya Provinsi Banten.

Nilai maksimun pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 97,450 dan nilai

minimum pendapatan asli daerah maneingkat sebesar Rp 75,028. Pendapatan asli

daerah (PAD) Kota Tangerang Tahun 2010 – 2016 meningkat. Rata-rata

pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 155,606.58 sesudah terbentuknya



meningkat sebesar Rp. 25,058.

92

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan dari

hasil penelitian mengenai Perbandingan Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Provinsi Banten di Kabupaten Lebak,

Pandeglang, Tangerang, dan Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pendapatan pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan

lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Lebak, Pandeglang,

Tangerang, dan Kota Tangerang meningkat sesudah terbentunya

Provinsi Banten, terlihat dari peningkatan sumber sumber

pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi

Banten yaitu terlihat pada Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2016.

Namun, peningkatan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang

tidak sebesar peningkatan sumber pendapatan asli daerah di

Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

2. Peningkatan pendapatan asli daerah berasal dari sumber pendapatan

asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang

sah. Peningkatan laju pertumbuhan Kabupaten Lebak pada pajak

daerah tahun 2002 – 2008 meningkat sebesar 2%, dan tahun 2010 –

2016 meningkat sebesar 53%. Retribusi daerah pada tahun 2002 –

2008 meningkat sebesar 14%, dan tahun 2010 -2016 meningkat

sebesar 28%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

pada tahun 2002 -2008 meningkat sebesar 13%, sedangkan tahun

2010 -2016 meningkat sebesar 1%. Lain – lain pendapatan yang sah

93

pada tahun 2002 – 2008 meningkat sebesar 46%, dan pada tahun

2010 – 2016 meningkat sebesar 196%.

Peningkatan laju pertumbuhan Kabupaten Padeglang pada

pajak daerah tahun 2002 – 2008 meningkat sebesar 5%, dan tahun

2010 – 2016 meningkat sebesar 38%. Retribusi daerah pada tahun

2002 – 2008 meningkat sebesar 21%, dan tahun 2010 -2016

meningkat sebesar 26%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan pada tahun 2002 -2008 meningkat sebesar 32%,

sedangkan tahun 2010 -2016 meningkat sebesar 5%. Lain – lain

pendapatan yang sah pada tahun 2002 – 2008 meningkat sebesar

79%, dan pada tahun 2010 – 2016 meningkat sebesar 150%.

Peningkatan laju pertumbuhan Kabupaten Tangerang pada

pajak daerah tahun 2002 – 2008 meningkat sebesar 37%, dan tahun

2010 – 2016 meningkat sebesar 87%. Retribusi daerah pada tahun

2002 – 2008 meningkat sebesar 10%, dan tahun 2010 -2016

meningkat sebesar 27%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan pada tahun 2002 -2008 meningkat sebesar 135%,

sedangkan tahun 2010 -2016 meningkat sebesar 22%. Lain – lain

pendapatan yang sah pada tahun 2002 – 2008 meningkat sebesar

27%, dan pada tahun 2010 – 2016 meningkat sebesar 39%.

Peningkatan laju pertumbuhan Kota Tangerang pada pajak

daerah tahun 2002 – 2008 meningkat sebesar 318%, dan tahun 2010

– 2016 meningkat sebesar 67%. Retribusi daerah pada tahun 2002 –

2008 meningkat sebesar 27%, dan tahun 2010 -2016 meningkat

sebesar 36%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

pada tahun 2002 -2008 meningkat sebesar 108%, sedangkan tahun

2010 -2016 meningkat sebesar 1%. Lain – lain pendapatan yang sah

pada tahun 2002 – 2008 meningkat sebesar 42%, dan pada tahun

2010 – 2016 meningkat sebesar 264%.

94

Rata-rata peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten

Lebak setelah terbentuknya Provinsi Banten yaitu pada Tahun 2002

– 2008 meningkat sebesar Rp 26,395.59, dan pada Tahun 2010 –

2016 meningkat sebesar Rp 136,177.95. sedangkan rata-rata

peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang pada

Tahun 2002 – 2008 meningkat sebesar Rp 19,672, dan pada Tahun

2010 – 2016 meningkat sebesar Rp 71,728. sedangkan rata-rata

peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang pada

Tahun 2002 – 2008 meningkat sebesar Rp 136,565.63, dan pada

Tahun 2010 – 2016 meningkat sebesar Rp 148,805.6. sedangkan

rata-rata peningkatan pendapatan asli daerah Kota Tangerang pada

Tahun 2002 – 2008 meningkat sebesar Rp 80,183.17, dan pada

Tahun 2010 – 2016 meningkat sebesar Rp 155,606.58.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibahas dalam

penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintahan khususnya pemerintah daerah Kabupaten Lebak,

Pandeglang, Tangerang dan Kota Tangerang seharusnya lebih giat

dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya sendiri

terutama bagi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang agar

meningkatkan sumber daya alamnya dan bagi Kabupaten Tangerang

dan Kota Tangerang terus meningkatkan potensi industri serta bidang

jasanya.

95

2. Penulis menyarankan agar tidak menggunakan hasil penelitian

ini sebagai satu-satunya alat analitis untuk melihat perbandingan

sumber pendapatan asli daerah di kabupaten/kota, hendaknya

dilakukan analisis dengan metode lainnya sebagai bahan perbandingan

demi keakuratan hasil.

96

DAFTAR PUSTAKA

Aprilliyanti, Femi.2007. “Analisis Perbandingan Pendapatan Asli Daerah

Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Sebelum Dan Setelah Diterbitkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Di Kabupatan Bandung (Suatu Studi

Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bandung). Universitas

Widyatama. Bandung

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan,

Laporan Data Keuangan Daerah 1994-2008, Jakarta Pusat, Jakarta

Cipasera, Bakor. 2005. “Menuju Kota Cipasera”. Copyright Proposal

Tangsel.

Feyitimi, Oluwaremi, Saidi Ayodele Yusuf. 2014. The Level of Effectiveness

and Efficiency of Tax Administration and Voluntary Tax Compliance

in Nigeria: (A Case Study of the Federal Inland Revenue

Service).RJSSM Vol: 03, Number: 10, February 2014. The

International Journal’s: Reasearch Journal of Social Science &

Management.

Ghazali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”,

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Halim, Abdul. 2001. “Manajemen Keuangan Daerah”,UPP AMP YKPN,

Yogyakarta

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah”, Edisi Revisi, Salemba

Empat, Jakarta,

Herudjati

Kartono, Kartini. 1986. “Pengantar Metodologi Riset Nasional”. Alumni Bandung. Bandung

Nazir, Moh. 2005. “Metode Penelitian”. Ghalia Indonesia.

Prakoso, Kesit Bambang. 2005. “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

UII Press: Yogyakarta.

Prasetya, Vincentius Septian. 2009. “perbandingan Penerimaan

Pajak Daerah Dengan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli

97

Daerah Kabupaten Grobongan”.Universitas Sebelas Maret,

Surakarta.

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Raja Grafindo Persada: Jakarta

Sinaga, Paber Antonius. 2015. “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Musi Rawas (studi Empiris pada DPPKAD Kab Musi

Rawas)”, Universitas Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Suandy, Erly. 2011. “Hukum Pajak”. Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2007. “Statistika Untuk Penelitian”, Alfabeta, Bandung.

Suharsimi, Arikunto. 2000. “Manajemen Penelitian”. Rineka Cipta. Jakarta

Sunyoto, Danang. 2013. “Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan

Bisnis Untuk Mahasiswa, Dosen, dan Praktisi”. Caps

Suradinata, Ermaya. 2010. “Otonomi Daerah dan Paradigma Baru

Kepemimpinan Pemerintah”. Jakarta: Suara Bebas.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Vitek, Leos, Karel Pubal. 2002. “Evaluatin of the Effectiveness of the Tax

Collection – The Case of the Czech Central and Local Governments”.

University of Economics Prague: Czech Republic.

98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1

Sumber Pendapatan Asli Daerah 4 Kab/Kota di Provinsi Banten (1994-2000)


Sumber: DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan)

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

HPKDD: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LPS : Lain-lain Pendapatan yang Sah

TAHUN KAB/KOTA PAD PD RD HPKDD LPS

1

99

4

LEBAK 3,052.90 106.70 2,385.70 18.93 273.05 PANDEGLANG 3,524.50 321.70 2,383.70 68.29 710.21 TANGERANG 32,366.00 9,046.80 15,670.70 167.56 2,623.73 KOTA TANGERANG 16,377.70 6,752.70 9,060.90 0 379.73

1

99

5

LEBAK 4,891.2 139.1 3,607.0 10.00 804.68 PANDEGLANG 3,339.4 4,083.0 1,986.9 108.95 801.30 TANGERANG 36,850.3 9,543.5 17,389.8 793.71 2,839.75 KOTA TANGERANG 26,544.1 11,962.5 13,774.3 0.00 613.60

1

99

6

LEBAK 4,941.2 158.6 3,460.9 51.07 959.65 PANDEGLANG 4,015.6 513.0 2,041.2 50.15 1,377.39 TANGERANG 43,599.8 14,651.8 14,486.3 3,596.27 4,093.24 KOTA TANGERANG 36,256.0 18,378.0 17,217.9 34.97 625.15

1

99

7

LEBAK 5,644.0 143.7 4,183.7 45.81 912.90 PANDEGLANG 4,430.8 717.9 2,279.2 62.72 1,352.41 TANGERANG 40,468.2 15,089.7 13,709.3 1,769.43 1,995.85 KOTA TANGERANG 40,684.8 23,393.1 16,732.5 90.65 468.48

1

99

8

LEBAK 5,896.2 1,146.6 4,391.1 86.65 271.84 PANDEGLANG 6,833.5 309.1 4,516.5 129.03 1,878.87 TANGERANG 15,126.3 4,163.6 8,073.4 188.80 2,700.85 KOTA TANGERANG 8,316.2 1,096.3 6,109.7 741.47 369.65

1

99

9

LEBAK 4,369.7 494.0 3,211.6 64.66 599.48 PANDEGLANG 4,366.3 1,439.4 2,480.0 73.60 373.26 TANGERANG 43,570.9 25,786.2 14,691.4 2,041.38 1,051.87 KOTA TANGERANG 39,405.5 26,200.9 5,632.5 83.47 7,488.67

2

00

0

LEBAK 4,508.0 508.6 3,284.30 109.76 605.33 PANDEGLANG 5,194.40 1,687.80 3,052.00 100.00 354.50 TANGERANG 37,579.90 22,240.60 12,671.30 1,760.69 907.21 KOTA TANGERANG 33,553.40 26,443.30 5,874.30 222.31 1,013.50

99

Lampiran. 2





PD : Pajak Daerah





2002 LEBAK 10,567.0 1,211.6 7,428.1 360.08 1,567.22

PANDEGLANG 11,104.2 2,713.6 5,661.0 787.31 1,942.28 TANGERANG 104,548.4 55,004.1 31,355.7 2,606.72 15,581.90 KOTA TANGERANG 83,344.3 45,963.5 16,985.7 669.10 19,725.95

2003 LEBAK 14,118.7 1,875.5 7,935.8 326.06 3,981.25

PANDEGLANG 14,770.2 2,990.4 6,696.6 1,122.20 3,961.09 TANGERANG 122,154.0 58,092.5 50,677.2 2,559.37 10,824.96 KOTA TANGERANG 93,382.5 56,210.9 24,150.2 820.32 12,201.02

2

004 LEBAK 12,059.8 1,704.5 8,109.3 324.95 1,921.02

PANDEGLANG 14,916.0 3,147.0 7,425.6 1,263.00 3,080.36 TANGERANG 157,424.7 72,182.0 66,832.4 5,135.00 13,275.30 KOTA TANGERANG 99,754.6 64,665.30 30,210.1 675.98 4,203.02

2005

LEBAK 22,466.61 4,087.30 14,844.37 362.41 3,172.53 PANDEGLANG 17,079.00 4,027.00 8,374.00 1,515.00 3,163.00 TANGERANG 168,619.18 80,911.85 74,332.34 5,685.00 7,690.00 KOTA TANGERANG 102,007.26 71,250.00 24,297.66 1,900.00 4,559.61

2006 LEBAK 29,278.76 6,547.30 13,873.08 626.79 8,231.59

PANDEGLANG 24,901.21 5,421.20 9,276.00 2,510.59 7,693.42 TANGERANG 184,212.50 93,565.00 76,620.00 6,245.00 7,782.50 KOTA TANGERANG 117,140.11 82,250.00 26,320.50 4,255.00 4,314.61

2007 LEBAK 40,033.60 5,792.3 18,975.0 817.58 14,448.69

PANDEGLANG 31,215.40 4,788.7 8,247.5 5,208.34 12,970.83 TANGERANG 216,135.00 101,865.0 100,070.0 9,000.00 5,200.00 KOTA TANGERANG 128,656.10 92,800.0 24,071.2 8,965.00 2,819.92

2008 LEBAK 93,328.00 5,809 27,376 1,605.00 58,538.50

PANDEGLANG 55,428.00 5,337 29,931 4,501.95 15,658.57 TANGERANG 252,427.00 119,127 52,300 9,600.00 71,400.00 KOTA TANGERANG 138,135.00 98,730 27,182 9,643.59 2,578.61

100

Lampiran. 3





PD : Pajak Daerah





LEBAK 69,770 7,782 41,061 2,300 18,627

PANDEGLANG 50,624 8,098 24,054 6,493 11,980

TANGERANG 249,660 88,177 39,870 15,673 105,940

KOTA TANGERANG 186,528 144,269 27,093 12,195 2,970

LEBAK 82,736 9,580 62,798 3,438 6,920

PANDEGLANG 50,068 5,737 22,649 7,930 13,753

TANGERANG 405,155 201,365 36,390 28,760 138,640

KOTA TANGERANG 306,730 261,188 29,011 13,293 3,238

LEBAK 97,190 14,587 73,193 4,379 5,031

PANDEGLANG 63,830 7,343 17,779 6,440 32,269

TANGERANG 503,671 283,163 41,005 30,971 148,533

KOTA TANGERANG 393,832 332,801 40,409 14,354 6,268

LEBAK 123,840 18,202 94,089 4,354 7,196

PANDEGLANG 71,397 16,969 43,781 6,751 3,896

TANGERANG 629,854 363,400 55,873 30,050 180,531

KOTA TANGERANG 563,108 455,000 71,409 8,450 28,250

LEBAK 236,900 30,202 195,587 4,311 6,800

PANDEGLANG 110,952 17,269 48,780 7,564 37,339

TANGERANG 1,147,560 787,218 73,948 37,729 248,666

KOTA TANGERANG 1,084,022 909,500 113,283 13,225 48,014

LEBAK 301,542,032,432 55,820,656,720 162,923,495,725 2,671,126,989 80,126,752,998

PANDEGLANG 163,921,272,579 30,005,466,185 54,340,270,529 8,049,312,935 71,526,222,930

TANGERANG 1,851,195,176,763 1,162,520,779,157 116,172,380,833 45,946,059,477 526,555,957,296

KOTA TANGERANG 1,471,944,383,908 1,172,766,885,076 85,146,428,660 12,657,480,190 201,373,589,982

LEBAK 263,120 47,477 13,023 18 202,602

PANDEGLANG 160,718 28,736 68,667 8,575 54,740

TANGERANG 1,589,454 978,387 114,668 40,611 455,789

KOTA TANGERANG 1,458,729 1,192,000 82,211 13,850 170,669

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

101

Lampiran 4

Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak

Sumber : DJPK (Data Diolah)

TAHUN PAJAK Y-Y(t-1) GY Retribusi Y-Y(t-1) GY Hasil pengelolaan Y-Y(t-1) GY Lain-lain Y-Y(t-1) GY

1994 106.7 2,385.7 18.93 273.05

1995 139.1 32.4 30% 3,607.0 1,221.3 51% 10.00 -8.9 0% 804.68 531.6 195%

1996 158.6 19.5 14% 3,460.9 -146.1 -4% 51.07 41.1 411% 959.65 155.0 19%

1997 143.7 -14.9 -9% 4,183.7 722.8 21% 45.81 -5.3 -10% 912.90 -46.8 -5%

1998 1,146.6 1,002.9 698% 4,391.1 207.4 5% 86.65 40.8 89% 271.83 -641.1 -70%

1999 494.0 -652.6 -57% 3,211.6 -1,179.5 -27% 64.66 -22.0 -25% 599.48 327.7 121%

2000 508.6 14.6 3% 3,284.3 72.7 2% 109.76 45.1 70% 605.33 5.8 1%

2002 1,211.6 7,428.1 360.08 1,567.22

2003 1,875.5 663.9 55% 7,935.8 507.8 7% 326.06 -34.0 -9% 3,981.25 2,414.0 154%

2004 1,704.5 -171.0 -9% 8,109.3 173.5 2% 324.95 -1.1 0% 1,921.02 -2,060.2 -52%

2005 4,087.3 2,382.8 140% 14,844.4 6,735.1 83% 362.41 37.5 12% 3,172.53 1,251.5 65%

2006 6,547.3 2,460.0 60% 13,873.1 -971.3 -7% 626.79 264.4 73% 8,231.59 5,059.1 159%

2007 5,792.3 -755.0 -12% 18,975.0 5,101.9 37% 817.58 190.8 30% 14,448.69 6,217.1 76%

2008 5,808.5 16.2 0% 27376.00 8,401.0 44% 1,605.00 787.4 96% 58,538.50 44,089.8 305%

2010 7,782 41,061 2,300 18,627

2011 9,580 1,798.1 23% 62,798 21,737.2 53% 3,438 1,138.0 49% 6,920 -11,707.4 -63%

2012 14,587 5,007.0 64% 73,193 10,395.5 17% 4,379 941.2 27% 5,031 -1,889.0 -27%

2013 18,202 3,614.8 38% 94,089 20,895.7 29% 4,354 -24.9 -1% 7,196 2,164.4 43%

2014 30,202 12,000.1 82% 195,587 101,497.8 108% 4,311 -43.0 -1% 6,800 -395.5 -5%

2015 55,820 25,618.2 141% 162,923 -32,664.0 -17% 2,671 -1,640.0 -38% 80,126 73,326.0 1078%

2016 47,477 -8,342.9 -28% 130,233 -32,690.0 -20% 1,763 -908.0 -34% 202,602 122,475.5 153%

KABUPATEN LEBAK

102

Lampiran 5

Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang



1994 321.7 2,383.7 68.29 710.21

1995 408.3 86.6 27% 1,986.9 -396.8 -17% 108.95 40.7 60% 801.30 91.1 13%

1996 513.0 104.7 33% 2,041.2 54.3 2% 50.15 -58.8 -86% 1,377.39 576.1 81%

1997 717.9 204.9 50% 2,279.2 238.0 12% 62.72 12.6 12% 1,352.41 -25.0 -3%

1998 309.1 -408.8 -80% 4,516.5 2,237.3 110% 129.03 66.3 132% 1,878.87 526.5 38%

1999 1,439.4 1,130.3 157% 2,480.0 -2,036.5 -89% 73.60 -55.4 -88% 373.26 -1,505.6 -111%

2000 1,687.8 248.4 80% 3,052.0 572.0 13% 100.00 26.4 20% 354.50 -18.8 -1%

2002 2,713.6 5,661.0 787.31 1,942.28

2003 2,990.4 276.7 10% 6,696.6 1,035.6 18% 1,122.20 334.9 43% 3,961.09 2,018.8 104%

2004 3,147.0 156.7 6% 7,425.6 729.0 13% 1,263.00 140.8 18% 3,080.36 -880.7 -45%

2005 4,027.0 880.0 29% 8,374.0 948.4 14% 1,515.00 252.0 22% 3,163.00 82.6 2%

2006 5,421.2 1,394.2 44% 9,276.0 902.0 12% 2,510.59 995.6 79% 7,693.42 4,530.4 147%

2007 4,788.7 -632.5 -16% 8,247.5 -1,028.5 -12% 5,208.34 2,697.8 178% 12,970.83 5,277.4 167%

2008 5,336.6 547.9 10% 29931.00 21,683.5 234% 4,501.95 -706.4 -28% 15,658.57 2,687.7 35%

2010 8,098 24,054 6,493 11,980

2011 5,737 -2,361.1 -29% 22,649 -1,404.9 -6% 7,930 1,436.9 22% 13,753 1,772.8 15%

2012 7,343 1,605.3 20% 17,779 -4,869.4 -20% 6,440 -1,489.8 -23% 32,269 18,516.1 155%

2013 16,969 9,626.5 168% 43,781 26,001.9 115% 6,751 311.2 4% 3,896 -28,372.7 -206%

2014 17,269 300.0 4% 48,780 4,999.3 28% 7,564 813.0 13% 37,339 33,442.6 104%

2015 30,005 12,736.0 75% 54,340 5,559.5 13% 8,049 485.1 7% 71,526 34,187.4 878%

2016 28,736 -1,269.2 -7% 68,667 14,326.8 29% 8,575 526.2 7% 54,740 -16,785.9 -45%

KABUPATEN PANDEGLANG

103

Lampiran 6

Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang



1994 9,046.8 15,670.7 167.56 2,623.73

1995 9,543.5 496.7 5% 17,389.8 1,719.1 11% 793.71 626.2 374% 2,839.75 216.0 8%

1996 14,651.8 5,108.3 56% 14,486.3 -2,903.5 -19% 3,596.27 2,802.6 1673% 4,093.24 1,253.5 48%

1997 15,089.7 437.9 5% 13,709.3 -777.0 -4% 1,769.43 -1,826.8 -230% 1,995.85 -2,097.4 -74%

1998 4,163.6 -10,926.1 -75% 8,073.4 -5,635.9 -39% 188.80 -1,580.6 -44% 2,700.85 705.0 17%

1999 25,786.2 21,622.6 143% 14,691.4 6,618.0 48% 2,041.38 1,852.6 105% 1,051.87 -1,649.0 -83%

2000 22,240.6 -3,545.6 -85% 12,671.3 -2,020.1 -25% 1,760.69 -280.7 -149% 907.21 -144.7 -5%

2002 55,004.1 31,355.7 2,606.72 15,581.90

2003 58,092.5 3,088.4 6% 50,677.2 19,321.5 62% 2,559.37 -47.3 -2% 10,824.96 -4,756.9 -31%

2004 72,182.0 14,089.5 26% 66,832.4 16,155.2 52% 5,135.00 2,575.6 99% 13,275.30 2,450.3 16%

2005 80,911.9 8,729.9 15% 74,332.3 7,499.9 15% 5,685.00 550.0 21% 7,690.00 -5,585.3 -52%

2006 93,565.0 12,653.2 18% 76,620.0 2,287.7 3% 6,245.00 560.0 11% 7,782.50 92.5 1%

2007 101,865.0 8,300.0 10% 100,070.0 23,450.0 32% 9,000.00 2,755.0 48% 5,200.00 -2,582.5 -34%

2008 119,127.0 17,262.0 18% 52300.00 -47,770.0 -62% 9,600.00 600.0 10% 71,400.00 66,200.0 851%

2010 88,177 39,870 15,673 105,940

2011 201,365 113,188.0 128% 36,390 -3,480.5 -9% 28,760 13,087.1 84% 138,640 32,700.1 31%

2012 283,163 81,797.7 93% 41,005 4,615.0 12% 30,971 2,210.8 14% 148,533 9,892.9 9%

2013 363,400 80,236.9 40% 55,873 14,868.3 41% 30,050 -920.4 -3% 180,531 31,997.6 23%

2014 787,218 423,817.8 150% 73,948 18,075.0 44% 37,729 7,678.6 25% 248,666 68,135.1 46%

2015 1,162,520 375,302.2 103% 116,172 42,224.0 76% 45,946 8,217.0 27% 526,555 277,889.4 154%

2016 978,387 -184,133.3 -23% 114,668 -1,504.3 -2% 40,611 -5,335.5 -14% 455,789 -70,766.3 -28%

KABUPATEN TANGERANG

104

Lampiran 7

Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang



1994 6,752.7 9,060.9 0 379.73

1995 11,962.5 5,209.8 77% 13,774.3 4,713.4 52% 0.00 0.0 0% 613.60 233.9 62%

1996 18,378.0 6,415.5 95% 17,217.9 3,443.6 38% 34.97 35.0 100% 625.15 11.5 3%

1997 23,393.1 5,015.1 42% 16,732.5 -485.4 -4% 90.65 55.7 159% 468.48 -156.7 -26%

1998 1,096.3 -22,296.8 -121% 6,109.7 -10,622.8 -62% 741.47 650.8 1861% 369.65 -98.8 -16%

1999 26,200.9 25,104.6 107% 5,632.5 -477.2 -3% 83.47 -658.0 -726% 7,488.67 7,119.0 1520%

2000 26,443.3 242.4 22% 5,874.3 241.8 4% 222.31 138.8 19% 1,013.50 -6,475.2 -1752%

2002 45,963.5 16,985.7 669.10 19,725.95

2003 56,210.9 10,247.4 22% 24,150.2 7,164.5 42% 820.32 151.2 23% 12,201.02 -7,524.9 -38%

2004 64,665.3 8,454.4 18% 30,210.1 6,059.9 36% 675.98 -144.3 -22% 4,203.02 -7,998.0 -41%

2005 71,250.0 6,584.7 12% 24,297.7 -5,912.4 -24% 1,900.00 1,224.0 149% 4,559.61 356.6 3%

2006 82,250.0 11,000.0 17% 26,320.5 2,022.8 7% 4,255.00 2,355.0 348% 4,314.61 -245.0 -6%

2007 92,800.0 10,550.0 15% 24,071.2 -2,249.3 -9% 8,965.00 4,710.0 248% 2,819.92 -1,494.7 -33%

2008 98,730.0 5,930.0 7% 27182.00 3,110.8 12% 9,643.59 678.6 16% 2,578.61 -241.3 -6%

2010 144,269 27,093 12,195 2,970

2011 261,188 116,918.9 81% 29,011 1,918.4 7% 13,293 1,097.6 9% 3,238 267.3 9%

2012 332,801 71,612.4 50% 40,409 11,397.9 42% 14,354 1,061.4 9% 6,268 3,030.3 102%

2013 455,000 122,199.3 47% 71,409 30,999.8 107% 8,450 -5,904.8 -44% 28,250 21,982.1 679%

2014 909,500 454,500.0 137% 113,283 41,874.1 104% 13,225 4,775.3 33% 48,014 19,764.1 315%

2015 1,172,766 263,266.0 58% 85,146 -28,136.9 -39% 12,657 -568.0 -7% 201,373 153,358.9 543%

2016 1,192,000 19,234.0 2% 82,211 -2,935.3 -3% 13,850 1,193.0 9% 170,669 -30,704.4 -64%

Documents

PERBANDINGAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39082/2... · perbandingan sumber pendapatan asli daerah (pad) sebelum dan sesudah