of 50 /50
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketenaganukliran, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini yang semakin menuntut adanya jaminan keselamatan pekerja, masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keamanan sumber radioaktif, sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF. BAB I . . .

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2007

TENTANG

KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN

KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadapPemanfaatan Radiasi Pengion sebagai pelaksanaanketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000tentang Ketenaganukliran, sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yangterjadi saat ini yang semakin menuntut adanya jaminankeselamatan pekerja, masyarakat serta perlindunganterhadap lingkungan hidup dan keamanan sumberradioaktif, sehingga perlu diganti dengan peraturan yangbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a perlu menetapkan peraturan pemerintahtentang keselamatan radiasi pengion dan keamanansumber radioaktif.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentangKetenaganukliran (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3676);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATANRADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF.

BAB I . . .

Page 2: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

2- -

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan Radiasi Pengion yang selanjutnya disebutKeselamatan Radiasi adalah tindakan yang dilakukanuntuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, danlingkungan hidup dari bahaya radiasi.

2. Keamanan Sumber Radioaktif adalah tindakan yangdilakukan untuk mencegah akses tidak sah atauperusakan, dan kehilangan, pencurian, atau pemindahantidak sah Sumber Radioaktif.

3. Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untukmengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibatpaparan radiasi.

4. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengantenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan,penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan,penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan,dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat.

5. Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yangdibebaskan dalam proses transformasi inti termasuktenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion.

6. Radiasi Pengion yang selanjutnya disebut Radiasi adalahgelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yangkarena energi yang dimilikinya mampu mengionisasimedia yang dilaluinya.

7. Sumber Radiasi yang selanjutnya disebut Sumber adalahsegala sesuatu yang dapat menyebabkan paparanRadiasi, meliputi zat radioaktif dan peralatan yangmengandung zat radioaktif atau memroduksi Radiasi, danfasilitas atau instalasi yang di dalamnya terdapat zatradioaktif atau peralatan yang menghasilkan Radiasi.

8. Sumber Radioaktif adalah zat radioaktif berbentuk padatyang terbungkus secara permanen dalam kapsul yangterikat kuat.

9. Budaya . . .

Page 3: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

3- -

9. Budaya Keselamatan adalah paduan sifat dari sikaporganisasi dan individu dalam organisasi yangmemberikan perhatian dan prioritas utama padamasalah-masalah Keselamatan Radiasi.

10. Paparan Radiasi adalah penyinaran Radiasi yang diterimaoleh manusia atau materi, baik disengaja atau tidak, yangberasal dari Radiasi interna maupun eksterna.

11. Paparan Normal adalah paparan yang diperkirakan akanditerima dalam kondisi pengoperasian normal suatufasilitas atau instalasi, termasuk kecelakaan minor yangdapat dikendalikan.

12. Paparan Potensial adalah paparan yang tidak diharapkanatau diperkirakan tetapi mempunyai kemungkinan terjadiakibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadianatau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasukkegagalan peralatan atau kesalahan operasional.

13. Paparan Kerja adalah paparan yang diterima oleh pekerjaradiasi.

14. Paparan Medik adalah paparan yang diterima oleh pasiensebagai bagian dari diagnosis atau pengobatan medik,dan orang lain sebagai sukarelawan yang membantupasien.

15. Paparan Masyarakat adalah paparan yang berasal dariSumber Radiasi yang diterima oleh anggota masyarakat,termasuk paparan yang berasal dari Sumber danPemanfaatan yang telah memperoleh izin dan situasiIntervensi, tetapi tidak termasuk Paparan Kerja atauPaparan Medik, dan Radiasi latar setempat yang normal.

16. Paparan Darurat adalah paparan yang diakibatkanterjadinya kondisi darurat nuklir atau radiologik.

17. Intervensi adalah setiap tindakan untuk mengurangi ataumenghindari paparan atau kemungkinan terjadinyapaparan kronik dan Paparan Darurat.

18. Tingkat Intervensi adalah tingkat dosis yang dapatdihindari dengan melakukan tindakan protektif atauremedial untuk situasi paparan kronik atau PaparanDarurat.

19. Naturally Occurring Radioactive Material yang selanjutnyadisingkat NORM adalah zat radioaktif yang secara alamiterdapat di alam.

20. Technologically . . .

Page 4: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

4- -

20. Technologically Enhanced Naturally Occurring RadioactiveMaterial selanjutnya disingkat TENORM adalah zatradioaktif alam yang dikarenakan kegiatan manusia atauproses teknologi terjadi peningkatan Paparan Potensialjika dibandingkan dengan keadaan awal.

21. Dosis Radiasi yang selanjutnya disebut Dosis adalahjumlah Radiasi yang terdapat dalam medan Radiasi ataujumlah energi Radiasi yang diserap atau diterima olehmateri yang dilaluinya.

22. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yangdicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan dalamPemanfaatan Tenaga Nuklir.

23. Nilai Batas Dosis adalah Dosis terbesar yang diizinkanoleh BAPETEN yang dapat diterima oleh pekerja radiasidan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentutanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yangberarti akibat Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

24. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebutBAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakanpengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksiterhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

25. Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjukoleh Pemegang Izin dan oleh BAPETEN dinyatakanmampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungandengan Proteksi Radiasi.

26. Pekerja Radiasi adalah setiap orang yang bekerja diinstalasi nuklir atau instalasi Radiasi Pengion yangdiperkirakan menerima Dosis tahunan melebihi Dosisuntuk masyarakat umum.

27. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasanPemanfaatan Tenaga Nuklir yang dilaksanakan olehInspektur Keselamatan Nuklir dengan melakukanpemeriksaan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenaganukliran dan kondisi izin, sertaKeselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif.

28. Inspektur Keselamatan Nuklir adalah pegawai BAPETENyang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untukmelaksanakan Inspeksi.

29. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telahmenerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.

30. Program . . .

Page 5: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

5- -

30. Program Jaminan Mutu dalam Pemanfaatan TenagaNuklir yang selanjutnya disebut Program Jaminan Mutuadalah tindakan sistematis dan terencana untukmemastikan tercapainya tujuan Keselamatan Radiasi.

BAB IIRUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang KeselamatanRadiasi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkunganhidup, Keamanan Sumber Radioaktif, dan inspeksi dalamPemanfaatan Tenaga Nuklir.

(2) Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak meliputi keamanan bahan nuklir.

(3) Keamanan bahan nuklir sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini bertujuan menjamin keselamatanpekerja dan anggota masyarakat, perlindungan terhadaplingkungan hidup, dan Keamanan Sumber Radioaktif.

BAB IIIKESELAMATAN RADIASI DALAMPEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

Bagian KesatuUmum

Pasal 4

(1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkanTenaga Nuklir wajib memenuhi persyaratan KeselamatanRadiasi dan memiliki izin Pemanfatan Tenaga Nuklir.

(2) Persyaratan izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam PeraturanPemerintah tersendiri.

(3) Persyaratan . . .

Page 6: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

6- -

(3) Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi : .a. persyaratan manajemen;b. persyaratan Proteksi Radiasi;c. persyaratan teknik; dand. verifikasi keselamatan.

(4) Pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) harus didokumentasikan di dalam ProgramJaminan Mutu.

(5) Ketentuan mengenai penyusunan Program Jaminan Mutuuntuk Pemanfaatan Tenaga Nuklir diatur denganPeraturan Kepala BAPETEN.

Bagian KeduaPersyaratan Manajemen

Pasal 5

Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (3) huruf a meliputi:

a. penanggung jawab Keselamatan Radiasi;

b. Budaya Keselamatan;

c. pemantauan kesehatan;

d. personil;

e. pendidikan dan latihan; dan

f. Rekaman.

Pasal 6

(1) Penanggung jawab Keselamatan Radiasi terdiri dari:a. Pemegang Izin; danb. pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan

Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

(2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a bertanggung jawab untuk:a. mewujudkan tujuan Keselamatan Radiasi

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahini;

b. menyusun . . .

Page 7: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

7- -

b. menyusun, mengembangkan, melaksanakan, danmendokumentasikan program Proteksi danKeselamatan Radiasi, yang dibuat berdasarkan sifatdan risiko untuk setiap pelaksanaan PemanfaatanTenaga Nuklir;

c. membentuk dan menetapkan pengelola KeselamatanRadiasi di dalam fasilitas atau instalasi sesuai dengantugas dan tanggung jawabnya;

d. menentukan tindakan dan sumber daya yangdiperlukan untuk mencapai tujuan sebagaimanadimaksud pada huruf a, dan memastikan bahwasumber daya tersebut memadai dan tindakan yangdiambil dapat dilaksanakan dengan benar;

e. meninjau ulang setiap tindakan dan sumber dayasecara berkala dan berkesinambungan untukmemastikan tujuan sebagaimana dimaksud padahuruf a dapat dicapai;

f. mengidentifikasi setiap kegagalan dan kelemahandalam tindakan dan sumber daya yang diperlukanuntuk mewujudkan Keselamatan Radiasi, sertamengambil langkah perbaikan dan pencegahanterhadap terulangnya keadaan tersebut;

g. membuat prosedur untuk memudahkan konsultasidan kerja sama antar semua pihak yang terkaitdengan Keselamatan Radiasi; dan

h. membuat dan memelihara Rekaman yang terkaitdengan Keselamatan Radiasi.

(3) Tanggung jawab pihak lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b didasarkan pada tugas dan peranmasing-masing dalam Keselamatan Radiasi.

(4) Pemegang izin, dalam melaksanakan tanggung jawabnyasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmendelegasikan kepada atau menunjuk personil yangbertugas di fasilitas atau instalasinya untuk melakukantindakan yang diperlukan dalam mewujudkanKeselamatan Radiasi.

(5) Pendelegasian atau penunjukan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) tidak membebaskan Pemegang Izin daripertanggungjawaban hukum jika terjadi situasi yangdapat membahayakan keselamatan pekerja, anggotamasyarakat, dan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan . . .

Page 8: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

8- -

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dalamKeselamatan Radiasi diatur dengan Peraturan KepalaBAPETEN.

Pasal 7

(1) Penanggung jawab Keselamatan Radiasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib mewujudkanBudaya Keselamatan pada setiap Pemanfaatan TenagaNuklir dengan cara:a. membuat standar operasi prosedur dan kebijakan

yang menempatkan Proteksi dan Keselamatan Radiasipada prioritas tertinggi;

b. mengidentifikasi dan memperbaiki faktor-faktor yangmempengaruhi Proteksi dan Keselamatan Radiasisesuai dengan tingkat potensi bahaya;

c. mengidentifikasi secara jelas tanggung jawab setiappersonil atas Proteksi dan Keselamatan Radiasi;

d. menetapkan kewenangan yang jelas masing-masingpersonil dalam setiap pelaksanaan Proteksi danKeselamatan Radiasi;

e. membangun jejaring komunikasi yang baik padaseluruh tingkatan organisasi, untuk menghasilkanarus informasi yang tepat mengenai Proteksi danKeselamatan Radiasi; dan

f. menetapkan kualifikasi dan pelatihan yang memadaiuntuk setiap personil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan BudayaKeselamatan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 8

(1) Pemegang Izin wajib menyelenggarakan pemantauankesehatan untuk seluruh Pekerja Radiasi.

(2) Pemegang izin, dalam menyelenggarakan pemantauankesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:a. melaksanakannya berdasarkan ketentuan umum

kesehatan kerja;b. merancang penilaian terhadap kesesuaian

penempatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaanyang ditugaskan padanya; dan

c. menggunakan hasil pemantauan sebagai landasaninformasi pada:

1. kasus . . .

Page 9: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

9- -

1. kasus munculnya penyakit akibat kerja setelahterjadinya Paparan Radiasi berlebih;

2. saat memberikan konseling tertentu bagi pekerjamengenai bahaya Radiasi yang mungkin didapat;dan

3. penatalaksanaan kesehatan pekerja yang terkenaPaparan Radiasi berlebih.

(3) Pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui:a. pemeriksaan kesehatan;b. konseling; dan/atauc. penatalaksanaan kesehatan pekerja yang

mendapatkan Paparan Radiasi berlebih.

(4) Pemegang Izin harus menyimpan dan memelihara hasilpemantauan kesehatan pekerja sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) tahunterhitung sejak tanggal pemberhentian pekerja yangbersangkutan.

Pasal 9

Pemegang izin wajib melakukan pemeriksaan kesehatanpekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)huruf a, pada saat:

a. sebelum bekerja;

b. selama bekerja; dan

c. akan memutuskan hubungan kerja.

Pasal 10

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi yangditunjuk oleh Pemegang Izin, dan disetujui instansiberwenang di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan kesehatan untuk pekerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib dilakukan secaraberkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yangdilakukan.

(3) Jika . . .

Page 10: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

10- -

(3) Jika dianggap perlu, pemeriksaan khusus dapatdilakukan terhadap pekerja tertentu.

Pasal 12

Pemegang Izin wajib menyediakan konseling sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk memberikankonsultasi dan informasi yang lengkap mengenai bahayaradiasi kepada pekerja.

Pasal 13

Pemegang Izin wajib melakukan penatalaksanaan pekerjayang mendapatkan Paparan Radiasi berlebih sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, melalui pemeriksaankesehatan dan tindak lanjut, konseling, dan kajian terhadapDosis yang diterima.

Pasal 14

Pemegang Izin bertanggung jawab menanggung biayapemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 8.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur denganPeraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 16

(1) Pemegang Izin wajib menyediakan personil yang memilikikualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jenisPemanfaatan Tenaga Nuklir.

(2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsedikit terdiri dari:a. Petugas Proteksi Radiasi;b. Pekerja Radiasi;c. tenaga ahli;d. operator; dan/ataue. tenaga medik atau paramedik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dankompetensi personil diatur dengan Peraturan KepalaBAPETEN.

Pasal 17 . . .

Page 11: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

11- -

Pasal 17

(1) Pemegang Izin wajib meningkatkan kemampuan personilyang bekerja di fasilitas atau instalasi melalui pendidikandan pelatihan untuk menumbuhkan pemahaman yangmemadai tentang:a. tanggung jawab dalam Keselamatan Radiasi; danb. pentingnya menerapkan Proteksi dan Keselamatan

Radiasi selama melaksanakan pekerjaan yang terkaitdengan Radiasi.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus disesuaikan antara lain dengan :a. potensi Paparan Kerja;b. tingkat pengawasan yang diperlukan;c. kerumitan pekerjaan yang akan dilaksanakan; dand. tingkat pelatihan yang telah diikuti oleh personil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan danpelatihan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 18

(1) Pemegang Izin wajib membuat, memelihara, danmenyimpan Rekaman sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf f.

(2) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputirekaman mutu dan rekaman teknis.

(3) Rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusditunjukkan pada saat BAPETEN melakukan Inspeksi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekaman diatur denganPeraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 20

(1) Pemegang Izin wajib membuat Rekaman terjadinyaPaparan Radiasi yang mengakibatkan terjadinya Dosisyang melebihi Nilai Batas Dosis dan melaporkan segerasecara lisan kepada BAPETEN.

(3) Pemegang . . .

Page 12: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

12- -

(2) Pemegang Izin wajib menyampaikan laporan tertulismengenai terjadinya Paparan Radiasi yang melebihi NilaiBatas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadaBAPETEN paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejakditerimanya pemberitahuan secara lisan.

Bagian KetigaPersyaratan Proteksi Radiasi

Pasal 21

Setiap Pemanfaatan Tenaga Nuklir wajib dilaksanakan denganmemenuhi persyaratan Proteksi Radiasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, yang meliputi :

a. justifikasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir;

b. limitasi Dosis; dan

c. optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi.

Pasal 22

(1) Setiap orang atau badan yang melaksanakanPemanfaatan Tenaga Nuklir wajib memenuhi prinsipjustifikasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

(2) Justifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdidasarkan pada manfaat yang diperoleh lebih besardaripada risiko yang ditimbulkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai justifikasi diatur denganPeraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 23

(1) Limitasi Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf b wajib diberlakukan untuk Paparan Kerja danPaparan Masyarakat melalui penerapan Nilai Batas Dosis.

(2) Limitasi Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku untuk :a. Paparan Medik; danb. paparan yang berasal dari alam.

(3) Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh BAPETEN dan tidak boleh dilampaui,kecuali dalam kondisi khusus.

(4) Ketentuan . . .

Page 13: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

13- -

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai limitasi Dosis diaturdengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 24

Pemegang Izin, untuk memastikan Nilai Batas Dosis bagipekerja dan masyarakat tidak terlampaui, wajib melakukan:

a. pembagian daerah kerja;

b. pemantauan Paparan Radiasi dan/atau kontaminasiradioaktif di daerah kerja;

c. pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitasatau instalasi; dan

d. pemantauan Dosis yang diterima pekerja.

Pasal 25

(1) Pembagian daerah kerja sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 huruf a harus didasarkan pada tingkat Radiasidan/atau kontaminasi radioaktif.

(2) Pembagian daerah kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dicantumkan secara jelas di dalamProgram Proteksi Radiasi yang berlaku di fasilitas atauinstalasi Pemegang Izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian derah kerjadiatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 26

Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan PaparanRadiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b secara terusmenerus, berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai denganjenis Sumber yang digunakan.

Pasal 27

(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauanradioaktivitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 huruf c secara terus menerus, berkala, dan/atausewaktu-waktu.

(2) Tingkat radioaktivitas lingkungan tidak boleh melebihinilai batas radioaktivitas lingkungan yang ditentukanoleh BAPETEN.

(3) Ketentuan . . .

Page 14: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

14- -

(3) Ketentuan mengenai nilai batas radioaktivitas lingkungandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 28

(1) Pemegang Izin dapat langsung melepas zat radioaktif yangberasal dari fasilitas atau instalasinya ke lingkungan, jikatelah mencapai tingkat aman.

(2) Ketentuan mengenai tingkat klierens diatur denganPeraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 29

(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan Dosispekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d.

(2) Hasil pemantauan Dosis pekerja sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus dievaluasi oleh laboratoriumdosimetri yang terakreditasi.

(3) Hasil evaluasi pemantauan Dosis yang diterima pekerjasebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikanoleh laboratorium dosimetri kepada Pemegang Izin danBAPETEN.

(4) Pemegang Izin wajib memberitahukan kepada pekerjamengenai hasil evaluasi pemantauan Dosis sebagaimanadimaksud pada ayat (2).

(5) Hasil pemantauan Dosis yang diterima pekerja harusdisimpan dan dipelihara oleh Pemegang Izin palingsingkat 30 (tigapuluh) tahun terhitung sejak pekerja yangbersangkutan berhenti bekerja.

(6) Dalam hal hasil pemantauan Dosis yang diterima pekerjasebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan Dosisyang signifikan atau melebihi Nilai Batas Dosis,Pemegang Izin wajib melakukan tindak lanjut.

(7) BAPETEN dapat melakukan pencarian keterangan jikahasil evaluasi menunjukkan Dosis melebihi Nilai BatasDosis.

Pasal 30

Dalam hal belum ada laboratorium dosimetri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) yang diakreditasi olehKomite Akreditasi Nasional, BAPETEN dapat menunjuklaboratorium dosimetri yang dianggap mampu untukmengevaluasi hasil pemantauan Dosis yang diterima pekerja.

Pasal 31 . . .

Page 15: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

15- -

Pasal 31

(1) Pemegang Izin, dalam melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajibmenyediakan perlengkapan Proteksi Radiasi.

(2) Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi :a. peralatan pemantau tingkat Radiasi dan/atau

kontaminasi radioaktif di daerah kerja ;b. peralatan pemantau Dosis perorangan;c. peralatan pemantau radioaktivitas lingkungan;

dan/ataud. peralatan protektif Radiasi.

(3) Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus berfungsi dengan baik sesuai denganjenis Sumber dan energi yang digunakan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan ProteksiRadiasi diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 32

Setiap pekerja, pasien, pendamping pasien, dan/atau oranglain yang berhubungan dengan Radiasi wajib memakaipemantau Dosis perorangan dan peralatan protektif Radiasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a danhuruf b.

Pasal 33

(1) Pemegang Izin wajib melakukan kalibrasi terhadap:a. perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c; danb. peralatan radioterapi.

(2) Kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi:a. keluaran teleterapi;b. aktivitas brakiterapi;c. aktivitas sumber terbuka; dand. alat ukur Radiasi terapi.

(3) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

(4) Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi.

(5) Ketentuan . . .

Page 16: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

16- -

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalibrasi diatur denganPeraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 34

(1) Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c harusdiupayakan agar besarnya Dosis yang diterima serendahmungkin yang dapat dicapai dengan mempertimbangkanfaktor sosial dan ekonomi.

(2) Besarnya Dosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus di bawah Nilai Batas Dosis.

Pasal 35

Penerapan optimisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34dilaksanakan melalui:

a. pembatas Dosis; danb. Tingkat Panduan untuk Paparan Medik.

Pasal 36

(1) Pembatas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35huruf a ditentukan oleh Pemegang Izin setelah mendapatpersetujuan dari Kepala BAPETEN.

(2) Penentuan pembatas Dosis sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak boleh melampaui Nilai Batas Dosis.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari satu fasilitas atau instalasidi satu kawasan, pembatas Dosis wajib ditetapkandengan mempertimbangkan kontribusi Dosis darimasing-masing fasilitas atau instalasi.

(4) Dalam hal personil bekerja lebih dari satu fasilitas atauinstalasi, pembatas Dosis sebagaimana dimaksud padaayat (3) wajib diberlakukan.

Pasal 37

(1) Tingkat Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35huruf b hanya diperuntukkan bagi Paparan Medik dalamradiologi diagnostik dan intervensional, dan kedokterannuklir.

(2) Tingkat Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak diperuntukkan bagi Paparan Medik dalamradioterapi.

Pasal 38 . . .

Page 17: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

17- -

Pasal 38

(1) Tingkat Panduan untuk Paparan Medik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan oleh KepalaBAPETEN berdasarkan Standar Nasional Indonesia yangberlaku.

(2) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia,BAPETEN dapat menetapkan Tingkat Panduanberdasarkan standar internasional.

Pasal 39

(1) Praktisi medik wajib menggunakan Tingkat Panduansebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada saatmelaksanakan prosedur radiologi diagnostik danintervensional untuk mengoptimumkan proteksi terhadappasien.

(2) Praktisi medik berdasarkan penilaian klinik yang tepatdapat memberikan paparan yang tidak sesuai denganTingkat Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(3) Tingkat Panduan dapat diperbarui sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yangberhubungan dengan Proteksi dan Keselamatan Radiasi.

Pasal 40

(1) Untuk memastikan bahwa Tingkat Panduan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39dipatuhi, uji kesesuaian wajib dilakukan terhadappesawat sinar-X untuk radiologi diagnostik danintervensional.

(2) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilaksanakan oleh penguji yang berkualifikasi.

(3) Hasil pengujian yang dilakukan oleh penguji yangberkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusdievaluasi oleh tenaga ahli untuk menentukan keandalanpesawat sinar-X.

(4) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan pada parameter operasi dan keselamatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesesuian diaturdengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Keempat . . .

Page 18: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

18- -

Bagian KeempatPersyaratan Teknik

Pasal 41

(1) Persyaratan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (3) huruf c harus dipenuhi untuk setiapPemanfaatan Tenaga Nuklir sesuai dengan besarnyapotensi bahaya Sumber yang digunakan.

(2) Persyaratan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. sistem pertahanan berlapis; danb. praktik rekayasa yang teruji.

Pasal 42

(1) Sistem pertahanan berlapis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 ayat (2) huruf a wajib diterapkan dalammendesain sistem keselamatan.

(2) Ketentuan mengenai sistem pertahanan berlapis untuksetiap jenis Sumber yang digunakan dalam PemanfaatanTenaga Nuklir diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 43

(1) Praktik rekayasa yang teruji sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 ayat (2) huruf b wajib diterapkanterhadap Sumber sesuai dengan potensi bahayanya

(2) Pemegang Izin, dalam penerapan praktik rekayasa yangteruji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:

a. mempertimbangkan persyaratan, standar, daninstrumen terdokumentasi lainnya yang telahditetapkan;

b. mendapat dukungan dari manajemen yang andaluntuk menjamin Proteksi dan Keselamatan Radiasiselama Sumber digunakan;

c. memasukkan toleransi keselamatan yang memadaiterhadap desain, konstruksi, dan operasi Sumber; dan

d. mempertimbangkan perkembangan kriteria teknisyang relevan, hasil penelitian mengenai Proteksi danKeselamatan Radiasi yang relevan, dan pelajaran yangdiperoleh dari pengalaman.

(3) Ketentuan . . .

Page 19: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

19- -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai praktik perekayasaanyang teruji untuk setiap jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklirdiatur dengan peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian KelimaVerifikasi Keselamatan

Pasal 44

(1) Pemegang Izin, untuk menjamin keselamatan Sumber,wajib melakukan verifikasi keselamatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d.

(2) Verifikasi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:a. pengkajian keselamatan Sumber;b. pemantauan dan pengukuran parameter keselamatan;

danc. Rekaman hasil verifikasi keselamatan.

Pasal 45

(1) Pemegang Izin, mulai tahap tahap penentuan tapak,desain, pembuatan, konstruksi, pemasangan,komisioning, operasi, perawatan, dan/ataudekomisioning, wajib melakukan pengkajian keselamatanSumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)huruf a.

(2) Pengkajian keselamatan Sumber sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan untuk:a. mengidentifikasi terjadinya Paparan Normal dan

Paparan Potensial;b. menentukan tingkat Paparan Normal dan

memperkirakan kebolehjadian dan tingkat PaparanPotensial; dan/atau

c. mengkaji mutu dan keandalan peralatan Proteksi danKeselamatan Radiasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian keselamatanSumber diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 46

(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan danpengukuran parameter keselamatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b.

(2) Pemegang . . .

Page 20: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

20- -

(2) Pemegang Izin, dalam melaksanakan pemantauan danpengukuran parameter keselamatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan peralatandan prosedur yang memadai.

(3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:a. dipelihara dan diuji dengan benar;b. dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi yang

terakreditasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan danpengukuran parameter keselamatan diatur denganPeraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 47

(1) Pemegang Izin wajib membuat, memelihara, danmenyimpan Rekaman hasil verifikasi keselamatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c.

(2) Rekaman hasil verifikasi keselamatan dapat merupakanbagian dari rekaman teknis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 ayat (2).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekaman hasil verifikasikeselamatan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

BAB IVINTERVENSI

Bagian KesatuUmum

Pasal 48

(1) Intervensi diterapkan dalam situasi meliputi:a. paparan kronik; danb. Paparan Darurat.

(2) Situasi paparan kronik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a meliputi:a. paparan yang berasal dari NORM;b. paparan yang berasal TENORM;c. paparan yang berasal dari sisa zat radioaktif pada

kejadian masa lampau; dand. paparan yang berasal dari Sumber yang tidak

diketahui pemiliknya.

(3) Situasi . . .

Page 21: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

21- -

(3) Situasi Paparan Darurat sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b hanya meliputi kondisi kecelakaan.

Pasal 49

(1) Intervensi terhadap situasi paparan kronik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilaksanakanmelalui tindakan remedial.

(2) Intervensi terhadap situasi Paparan Darurat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilaksanakanmelalui tindakan protektif dan remedial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai intervensi terhadappaparan kronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian KeduaPelaksanaan Intervensi

Pasal 50

(1) Setiap orang atau badan yang karena kegiatannya dapatmenghasilkan mineral ikutan berupa TENORM harusmelaksanakan intervensi terhadap terjadinya paparanyang berasal dari TENORM melalui tindakan remedialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

(2) Pelaksanaan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaporkan pada BAPETEN.

(3) BAPETEN mengevaluasi pelaksanaan intervensisebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 51

BAPETEN wajib melaksanakan intervensi terhadap paparankronik kecuali TENORM melalui tindakan remedialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Pasal 52

Pelaksanaan intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal50 dan Pasal 51 hanya diberlakukan untuk TENORM danNORM dengan konsentrasi radioaktif melebihi TingkatIntervensi.

Pasal 53 . . .

Page 22: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

22- -

Pasal 53

(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan intervensi terhadapterjadinya Paparan Darurat yang berasal dari fasilitasatau instalasi yang menjadi tanggung jawabnya melaluitindakan protektif dan remedial sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49 ayat (2) berdasarkan RencanaPenanggulangan Keadaan Darurat.

(2) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Pemegang Izinsesuai dengan potensi bahaya Radiasi yang terkandungdalam Sumber dan dampak kecelakaan yangditimbulkan.

(3) Dampak kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi dampak:a. di dalam tapak; dan/ataub. di luar tapak.

Pasal 54

(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan penanggulanganterhadap keadaan darurat yang dampaknya di dalamtapak.

(2) Dalam hal terjadi keadaan darurat yang dampaknyameluas hingga di luar tapak, Pemegang Izin wajib melaporpada BAPETEN.

(3) BAPETEN menindaklanjuti laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi denganinstansi yang berwenang.

Pasal 55

Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling sedikit memuattentang:

a. fungsi penanggulangan; dan

b. infrastruktur.

Pasal 56

Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal55 huruf a paling sedikit terdiri dari:

a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;

b. tindakan . . .

Page 23: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

23- -

b. tindakan mitigasi;

c. tindakan perlindungan segera;

d. tindakan perlindungan untuk pekerja radiasi danmasyarakat; dan/atau

e. informasi dan instruksi pada masyarakat.

Pasal 57

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf bpaling sedikit meliputi:

a. organisasi;

b. koordinasi;

c. fasilitas dan peralatan;

d. prosedur penanggulangan; dan/atau

e. program pelatihan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana PenanggulanganKeadaan Darurat diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 59

(1) Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal51, dan Pasal 53 dilaksanakan hingga mencapai nilai dibawah Tingkat Intervensi.

(2) Ketentuan mengenai Tingkat Intervensi diatur denganPeraturan Kepala BAPETEN.

BAB VKEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF

Bagian KesatuUmum

Pasal 60

(1) Setiap orang atau badan yang mengimpor, mengekspor,menggunakan, menyimpan, dan/atau mengangkutSumber Radioaktif wajib menerapkan Keamanan SumberRadioaktif.

(2) BAPETEN . . .

Page 24: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

24- -

(2) BAPETEN menerapkan Keamanan Sumber Radioaktifterhadap Sumber Radioaktif yang tidak diketahuipemiliknya.

(3) Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dikategorisasikan dalam:a. kategori 1;b. kategori 2;c. kategori 3;d. kategori 4; dane. kategori 5.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori SumberRadioaktif diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian KeduaKeamanan terhadap Sumber Radioaktif

yang Diimpor, Diekspor, Digunakan, Disimpan,atau Diangkut

Pasal 61

(1) Importir Sumber Radioaktif wajib memiliki izin imporSumber Radioaktif dari BAPETEN.

(2) Sebelum pengiriman Sumber Radioaktif kategori 1 dankategori 2, importir wajib menjamin bahwa:a. pihak pengguna telah mendapat izin Pemanfaatan

Tenaga Nuklir dari BAPETEN sebelum melaksanakanimpor; dan

b. eksportir di negara asal telah memiliki izin dari badanpengawas negara asal.

Pasal 62

(1) Eksportir Sumber Radioaktif wajib memiliki izin eksporSumber Radioaktif dari BAPETEN.

(2) Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmenjamin bahwa importir Sumber Radioaktif kategori 1dan kategori 2 di negara tujuan telah memiliki izinpemanfaatan dari badan pengawas di negara tujuan.

(3) Eksportir yang akan mengekspor Sumber Radioaktifkategori 1 atau kategori 2 wajib memberitahukan badanpengawas di negara tujuan sebelum pengiriman.

(4) Selain . . .

Page 25: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

25- -

(4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (3), untuk ekspor Sumber Radioaktif kategori 1,harus disertai dengan persetujuan tertulis dari badanpengawas negara tujuan kepada BAPETEN sebelumpengiriman.

Pasal 63

(1) Pelaksanaan impor dan ekspor Sumber Radioaktifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 kedan dari negara Republik Indonesia hanya dapatdilakukan setelah mendapat persetujuan dari BAPETEN.

(2) BAPETEN menyampaikan persetujuan tertulispelaksanaan impor Sumber Radioaktif kategori 1 kepadabadan pengawas negara pengekspor, melalui importir.

Pasal 64

Dalam hal Sumber Radioaktif tidak dapat langsung dikirim ketempat tujuan, importir atau eksportir wajib menyediakantempat penyimpanan khusus Sumber Radioaktif yangmemenuhi persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif.

Pasal 65

Sumber Radioaktif hanya dapat dikeluarkan dari kawasanpabean setelah mendapat persetujuan dari BAPETEN.

Pasal 66

Dalam hal pelaksanaan pengangkutan Sumber Radioaktif,Pengirim wajib mendapat persetujuan pengiriman dariBAPETEN.

Pasal 67

Pengangkut menjamin Keamanan Sumber Radioaktif, baikselama dalam pengangkutan, maupun penyimpanan padasaat transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pemegang Izin, untuk menjamin Keamanan SumberRadioaktif, bertanggung jawab untuk:

a. memelihara fasilitas sesuai dengan persyaratanKeamanan Sumber Radioaktif:;

b. mempunyai . . .

Page 26: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

26- -

b. mempunyai tenaga yang cakap dan terlatih sesuai denganpersyaratan Keamanan Sumber Radioaktif:;

c. mempunyai peralatan sesuai dengan persyaratanKeamanan Sumber Radioaktif:;

d. mempunyai program Keamanan Sumber Radioaktifsesuai dengan persyaratan Keamanan Sumber Radioaktifbaik dalam kondisi normal maupun abnormal, termasukkehilangan Sumber Radioaktif:;

e. membentuk dan memelihara organisasi KeamananSumber Radioaktif;

f. melaporkan segera jika terjadi penyimpangan KeamananSumber Radioaktif termasuk kehilangan SumberRadioaktif kepada BAPETEN;

g. menetapkan personil yang dapat dipercaya untukmenangani Sumber Radioaktif ; dan

h. menjamin kerahasiaan informasi yang berhubungandengan Sumber Radioaktif.

Pasal 69

(1) Organisasi Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 68 huruf e dapat merupakanbagian dari pengelola Keselamatan Radiasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

(2) Ketentuan mengenai bentuk organisasi dan tanggungjawab setiap unsurnya diatur dengan Peraturan KepalaBAPETEN.

Pasal 70

(1) Pemegang Izin wajib melakukan inventarisasi danRekaman Sumber Radioaktif.

(2) Rekaman Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat merupakan bagian dari rekamanteknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(3) Inventarisasi dan Rekaman Sumber Radioaktifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkansecara berkala kepada BAPETEN.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyarataninventarisasi, Rekaman, dan pelaporan SumberRadioaktif diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 71 . . .

Page 27: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

27- -

Pasal 71

Dalam hal terjadi keadaan darurat Sumber Radioaktif dalampenggunaan maupun pengangkutan, Pemegang Izin wajibsegera melaporkan kepada BAPETEN.

Pasal 72

(1) Pemegang Izin wajib melakukan tindakan pengamananterhadap Sumber Radioaktif jika terjadi keadaan darurat.

(2) Ketentuan mengenai tindakan pengamanan diaturdengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 73

(1) BAPETEN melakukan pengamanan terhadap SumberRadioaktif yang tidak diketahui pemiliknya.

(2) BAPETEN melakukan pencarian keterangan mengenaikepemilikan Sumber Radioaktif sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

(3) Pencarian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat dilakukan dengan instansi berwenang lainnya. .

Pasal 74

Jika dari hasil pencarian keterangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3), pemilik SumberRadioaktif:

a. ditemukan, maka segala akibat yang ditimbulkannyamenjadi tanggung jawab pemilik; atau

b. tidak ditemukan, maka dinyatakan sebagai limbahradioaktif oleh BAPETEN.

Pasal 75

Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74huruf b wajib disimpan dan dikelola oleh BATAN sesuaidengan persyaratan Keamanan Sumber Radioaktif.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan KeamananSumber Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64,Pasal 68 huruf b, dan Pasal 75 diatur dengan PeraturanKepala BAPETEN.

BAB VI . . .

Page 28: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

28- -

BAB VI

INSPEKSI

Pasal 77

(1) Untuk memastikan dipatuhinya persyaratan KeselamatanRadiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif, BAPETENmelakukan Inspeksi terhadap fasilitas atau instalasi yangmemanfaatkan Tenaga Nuklir.

(2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir.

(3) Inspektur Keselamatan Nuklir sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh BAPETEN.

(4) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentianInspektur Keselamatan Nuklir diatur dengan PeraturanKepala BAPETEN.

Pasal 78

(1) Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputipemeriksaan administrasi dan teknik.

(2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu, denganatau tanpa pemberitahuan.

Pasal 79

(1) Inspektur Keselamatan Nuklir memiliki kewenanganuntuk:

a. melakukan Inspeksi selama proses perizinan;

b. memasuki dan memeriksa setiap fasilitas atauinstalasi, instansi atau lokasi Pemanfaatan TenagaNuklir;

c. melakukan pemantauan Radiasi di dalam instalasi dandi luar instalasi;

d. melakukan . . .

Page 29: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

29- -

d. melakukan Inspeksi secara langsung atau Inspeksidengan pemberitahuan dalam selang waktu singkatdalam hal keadaan darurat atau kejadian yang tidaknormal; dan

e. menghentikan kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklirjika terjadi situasi yang membahayakan terhadap:

1. keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkunganhidup; atau

2. Keamanan Sumber Radioaktif.

(2) Inspektur Keselamatan Nuklir hanya dapat menghentikankegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf e setelah melapor saat itujuga kepada dan langsung mendapat perintahpenghentian dari Kepala BAPETEN.

BAB VIISANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

Setiap Pemegang Izin dan pihak lain yang terkait denganpelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, yang melanggarketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalamPasal 41 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dikenakan sanksiadministratif.

Pasal 81

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara beroperasinya instalasi; dan/atau

c. pencabutan izin.

Pasal 82 . . .

Page 30: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

30- -

Pasal 82

(1) Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulissebanyak 3 (tiga) kali kepada Pemegang Izin yangmelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9,Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3),Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24,Pasal 26, Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (6), Pasal31 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 32, Pasal 33ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 34 ayat (1), Pasal36, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1),Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45ayat (1), Pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 ayat(2) sampai dengan ayat (4), Pasal 64, Pasal 68, dan Pasal70.

(2) Pemegang Izin wajib menindaklanjuti peringatan tertulispertama dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerjaterhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatantertulis pertama.

(3) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Pemegang Izin belum mematuhi peringatan tertulispertama, Kepala BAPETEN memberikan peringatantertulis kedua yang wajib dipenuhi dalam waktu 10(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggaldikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(4) Jika Pemegang Izin tidak mematuhi peringatan keduasebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPETENmemberikan peringatan ketiga yang wajib dipenuhi dalamwaktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggaldikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(5) Jika Pemegang Izin tetap tidak mematuhi peringatansebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BAPETENmencabut izin pemanfaatan tenaga nuklir Pemegang Izinyang bersangkutan.

Pasal 83 . . .

Page 31: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

31- -

Pasal 83

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27, Pasal28, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 71, dan Pasal 72Kepala BAPETEN dapat langsung menghentikansementara beroperasinya fasilitas atau instalasiPemegang Izin, yang dapat membahayakan keselamatanpekerja, anggota masyarakat dan lingkungan hidup.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berlaku sampai dipenuhinya persyaratan KeselamatanRadiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif.

(3) Jika selama penghentian sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pemegang Izin tidak memenuhipersyaratan Keselamatan Radiasi dan Keamanan SumberRadioaktif, dan tetap mengoperasikan fasilitas atauinstalasinya, Kepala BAPETEN dapat langsung mencabutizin Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

(4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan berdasarkan penilaian Kepala BAPETEN.

Pasal 84

Dalam hal pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 82 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (3), Pemegang Izin tetapharus bertanggung jawab untuk mengamankan sumber yangdimanfaatkannya.

BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, seluruhPemanfaatan Tenaga Nuklir yang dilaksanakan denganmemenuhi persyaratan keselamatan sebagaimanaditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2000 wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Radiasidan Keamanan Sumber Radioaktif sesuai denganPeraturan Pemerintah ini.

(2) Ketentuan . . .

Page 32: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

32- -

(2) Ketentuan Keselamatan Radiasi untuk uji kesesuaianpesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib dipenuhipaling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggalberlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(3) Ketentuan Keamanan Sumber Radioaktif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 75 wajibdipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejaktanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PeraturanPemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan danKesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3992)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semuaPeraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturanpelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadapPemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3992) dinyatakan masihtetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuandalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 88

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .

Page 33: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

33- -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 8 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 8 Juni 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 74

Page 34: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2007

TENTANG

KESELAMATAN RADIASI PENGION

DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF

I. UMUM

Pemanfaatan tenaga nuklir hendaknya dilaksanakan denganmemperhatikan aspek keselamatan dan keamanan untuk melindungipekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup, sehingga pengaturanyang lebih jelas, efektif, dan konsisten mengenai persyaratan KeselamatanRadiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif sangat diperlukan.Pengaturan mengenai Keselamatan Radiasi Pengion sebelumnyaditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000. Namun,dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, standar internasional,dan meluasnya penerapan teknologi ketenaganukliran, terdapat hal-halyang perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, antara lainmeliputi penambahan paparan radiasi alam akibat penerapan teknologi,optimisasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir di bidang medik, dan KeamananSumber Radioaktif.

Penyusunan Peraturan Pemerintah ini diharmonisasikan dengan SafetySeries Nomor 115 Tahun 1996 tentang International Basic SafetyStandards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety ofRadiation Sources yang disusun berdasarkan International Commission onRadiological Protection (ICRP) Nomor 60 Tahun 1990. PeraturanPemerintah ini menetapkan beberapa persyaratan keselamatan yangsebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2000, yang meliputi:

a. persyaratan Proteksi Radiasi, terutama untuk penerapan optimisasi dibidang medik dengan adanya pengaturan mengenai pembatas Dosisdan Tingkat Panduan;

b. limitasi Dosis, yang mencakup penentuan daerah kerja danimplementasinya yang lebih ketat;

c. verifikasi keselamatan dan persyaratan teknik, selain persyaratanmanajemen dan Proteksi Radiasi yang sebelumnya tidak diatur denganjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000;

d. lingkup . . .

Page 35: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

2- -

d. lingkup sumber yang diatur lebih luas, dari sumber yang memilikirisiko rendah seperti sumber radioaktif yang berasal dari alam, hinggarisiko tinggi seperti reaktor nuklir;

e. pemantauan kesehatan pekerja yang lebih rinci, Budaya Keselamatan,dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam Pemanfaatan TenagaNuklir; dan

f. intervensi dalam situasi kronik dan darurat. Intervensi dalam keadaankronik meliputi Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) danTechnologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material(TENORM).

Hal lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah KeamananSumber Radioaktif. Untuk menunjukkan komitmen dalam hal KeamananSumber Radioaktif, Indonesia sebagai negara anggota International AtomicEnergy Agency (IAEA) telah menandatangani pernyataan kesiapan untukmenerapkan Code of Conduct on The Safety and Security of RadioactiveSources. Keamanan Sumber Radioaktif diperlukan terutama selamakegiatan impor dan ekspor, penggunaan, penyimpanan, danpengangkutan Sumber Radioaktif. Di samping kegiatan tersebut,keamanan diperlukan untuk menangani Sumber Radioaktif yang tidakdiketahui pemiliknya, mengingat Sumber Radioaktif seperti ini jugamemiliki potensi yang dapat menimbulkan dampak dan bahaya Radiasiyang cukup signifikan. Penyempurnaan pengaturan yang dilakukanmelalui Peraturan Pemerintah ini lebih menjamin keselamatan pekerja,anggota masyarakat, lingkungan hidup, dan Keamanan SumberRadioaktif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6 . .

Page 36: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

3- -

Pasal 6Ayat (1)

Huruf aPemegang Izin merupakan penanggung jawab utamaKeselamatan Radiasi. Selain Pemegang Izin, terdapat jugapihak lain yang terkait yang dapat dimintaipertanggungjawaban dalam hal Keselamatan Radiasiberdasarkan tugas dan fungsinya di fasilitas atau instalasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait denganPemanfaatan Tenaga Nuklir” adalah:a. Petugas Proteksi Radiasi;b. Pekerja Radiasi;c. petugas Keamanan Sumber Radioaktif;d. tenaga medik dan paramedik;e. tenaga ahli;f. pemasok; dan/ataug. orang atau personil lain yang diberi tanggung jawab

khusus oleh Pemegang Izin.

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cPengelola Keselamatan Radiasi yang dibentuk danditetapkan oleh Pemegang Izin dapat terdiri dari orang-perorang, komite, atau organisasi.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup jelas.

Ayat (3) . . .

Page 37: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

4- -

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Ayat (6)Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja yang mungkin terkenapaparan radiasi selama melaksanakan tugas tertentu yang terkaitdengan radiasi dilaksanakan berdasarkan prinsip umum pengobatankesehatan kerja. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan sebelumpekerjaan yang menggunakan radiasi dimulai, dan pemeriksaansecara berkala selama bekerja.

a. Pemeriksaan kesehatan awal sebelum bekerja dilaksanakan untukmenilai kesehatan pekerja dan kesesuaiannya untukmelaksanakan pekerjaan yang ditugaskan padanya, dan jugauntuk mengidentifikasi pekerja mana yang memiliki kondisi yangmungkin memerlukan tindakan keselamatan selama bekerja.

b. Pemeriksaan kesehatan selama bekerja secara berkaladimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada kondisi klinikyang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja yang timbul padasaat bekerja dengan radiasi. Sifat pemeriksaan berkala ini jugadidasarkan pada tipe pekerjaan yang dilaksanakan, umur danstatus kesehatan, dan perilaku kesehatan pekerja. Rentang waktupelaksanaan pemeriksaan kesehatan seperti ini umumnya samafrekuensinya dengan program pemantauan kesehatan lainnya.Selain itu, frekuensi pemeriksaan kesehatan didasarkan padakondisi kesehatan dan tipe pekerjaan. Jika karakter pekerjaanmenimbulkan potensi kerusakan kulit karena radiasi, terutama ditangan, maka daerah kulit diperiksa secara berkala.

c. Pemeriksaan . . .

Page 38: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

5- -

c. Pemeriksaan kesehatan pada saat akan memutuskan hubungankerja dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kesehatan terakhirpekerja, yang dapat digunakan sebagai bukti yuridis atau rujukankesehatan untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait denganradiasi selanjutnya.

Pasal 10Cukup jelas.

Pasal 11Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “jenis pekerjaan yang dilakukan” adalahpekerjaan yang menggunakan sumber terbuka, yang mempunyaibahaya Radiasi interna atau zat radioaktif masuk kedalam tubuhmelalui pernafasan, pencernaan, atau luka. Selain itu terdapatjenis pekerjaan yang menggunakan sumber terbungkus yangmempunyai bahaya Radiasi eksterna atau tubuh terkenaPaparan Radiasi yang berasal dari sumber yang berada di luartubuh.

Ayat (3)Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan jika terjadi paparanberlebih yang melampaui Nilai Batas Dosis atau pada saat terjadikecelakaan, baik yang berasal dari Sumber Radiasi internamaupun eksterna.

Pemeriksaan kesehatan khusus antara lain meliputi pemeriksaandetil terhadap organ tertentu yang terkena paparan, abrasikromosom, leukosit, dan trombosit.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .

Page 39: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

6- -

Pasal 15Dalam penyusunan Peraturan Kepala BAPETEN mengenaipemantauan kesehatan, BAPETEN berkoordinasi dengan instansiyang berwenang di bidang penelitian dan pengembanganketenaganukliran, ketenagakerjaan, dan kesehatan.

Pasal 16Cukup jelas.

Pasal 17Cukup jelas.

Pasal 18Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Rekaman mutu meliputi antara lain Rekaman mengenaipendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh personil difasilitas atau instalasi, dan Rekaman hasil pengujian dankalibrasi.

Rekaman teknis meliputi Rekaman mengenai berbagai hasilpemantauan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintahini antara lain:

a. hasil verifikasi keselamatan;

b. pemantauan kesehatan pekerja;

c. pemantauan dosis yang diterima pekerja;

d. radioaktivitas lingkungan;

e. tingkat radiasi dan/atau kontaminasi daerah kerja; dan/atau

f. inventarisasi Sumber Radioaktif.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 19Cukup jelas.

Pasal 20Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “segera” adalah dalam waktu 1x24 jamlaporan secara lisan sudah disampaikan kepada BAPETENmelalui antara lain telepon, e-mail, kurir, atau faksimili.

Ayat (2) . . .

Page 40: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

7- -

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 21Cukup jelas.

Pasal 22Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “justifikasi dalam Pemanfaatan TenagaNuklir” adalah bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaatyang lebih besar baik kepada individu yang terkena paparanmaupun masyarakat, dibandingkan dengan bahaya radiasi yangditimbulkannya. Dalam proses justifikasi dipertimbangkankemungkinan dan besarnya paparan. Justifikasi pemanfaatantenaga nuklir tidak hanya mempertimbangkan aspek proteksidan keselamatan radiasi, tetapi juga pertimbangan ekonomi, dansosial. Pertimbangan ekonomi, dan sosial tersebut turutmemberikan pengaruh besar terhadap suatu keputusanmengenai apakah suatu pemanfaatan tenaga nuklir dapatdijustifikasi.

Sebagai contoh, prinsip justifikasi diterapkan pada PaparanMedik dengan mempertimbangkan manfaat diagnostik dan terapiyang dihasilkan, dibandingkan dengan bahaya radiasiditimbulkan. Disamping itu, manfaat dan risiko penggunaanteknik diagnostik atau terapi lain yang tersedia patut jugadipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menggunakanPaparan Medik.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 23Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Contoh dari paparan yang berasal dari alam antara lain sinarkosmik, radioaktif dalam tubuh, dan radionuklida yangterkandung dalam bahan galian yang belum diolah.

Ayat (3) . . .

Page 41: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

8- -

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “kondisi khusus” adalah kondisi padasaat terjadi keadaan darurat, yang menyebabkan pekerja radiasisebagai relawan yang menangani keadaan darurat untuk tujuantertentu dan terencana, mendapat dosis berlebih.

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 24Cukup jelas.

Pasal 25Cukup jelas.

Pasal 26Cukup jelas.

Pasal 27Cukup jelas.

Pasal 28Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tingkat klierens” adalah nilai yangditetapkan oleh BAPETEN dan dinyatakan dalam besarankonsentrasi aktivitas dan/atau aktivitas total pada atau di bawahnilai tersebut Sumber Radiasi dibebaskan dari pengawasan.Dengan diperkenankannya pelepasan zat radioaktif langsung kelingkungan tidak serta-merta membebaskan Pemegang Izinuntuk memenuhi tanggung jawab yang diatur oleh ketentuanlain diluar ketentuan ketenaganukliran yang berkaitan denganakibat atau dampak yang mungkin timbul dari adanya pelepasantersebut.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 29Cukup jelas.

Pasal 30Cukup jelas.

Pasal 31Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

Page 42: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

9- -

Pasal 32Cukup jelas.

Pasal 33Ayat (1)

Ketentuan untuk melakukan kalibrasi untuk radioterapi tidakhanya diberlakukan peralatannya, tetapi juga untukkeluarannya.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Pasal 34Cukup jelas.

Pasal 35Cukup jelas.

Pasal 36Cukup jelas.

Pasal 37Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tingkat Panduan” (Guidance Level)adalah nilai panduan yang hendaknya dicapai melaluipelaksanaan kegiatan medik dengan metode yang teruji. Nilaipanduan untuk kegiatan radiologi diagnostik dinyatakan dalamnilai dosis atau laju dosis, sedangkan untuk kegiatan kedokterannuklir dinyatakan dalam aktivitas sumber radioaktif.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 38Cukup jelas.

Pasal 39 . . .

Page 43: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

10- -

Pasal 39Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “tidak sesuai dengan Tingkat Panduan”adalah paparan yang diberikan kepada pasien merupakanpaparan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari pada nilai yangditetapkan oleh Tingkat Panduan (Guidance Level).

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 40Ayat (1)

Uji kesesuaian dimaksudkan untuk :a. memastikan bahwa peralatan yang digunakan dalam prosedur

radiologi diagnostik berfungsi dengan benar sehingga pasientidak mendapat paparan yang tidak diperlukan; dan

b. menerapkan Program Jaminan Mutu untuk radiologidiagnostik.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Parameter operasi dan keselamatan antara lain kilovoltase(kilovoltage), miliamper-detik (milliampere-seconds), luas lapanganpaparan, dan jarak fokus ke film (focus film distance).

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Pasal 41Cukup jelas.

Pasal 42Ayat (1)

Sistem pertahanan berlapis dimaksudkan untuk :a. mencegah terjadinya keadaan abnormal;b. mencegah agar keadaan abnormal sebagaimana dimaksud

pada huruf a tidak berlanjut menjadi kecelakaan danmengembalikan sumber radioaktif ke kondisi yang aman bilakeadaan abnormal masih terjadi; dan

c. memitigasi . . .

Page 44: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

11- -

c. memitigasi akibat kecelakaan sehingga tidak membahayakankeselamatan pekerja, masyarakat dan perlindunganlingkungan hidup apabila kecelakaan masih terjadi.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 43Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Instrumen terdokumentasi dalam ayat ini meliputi antaralain petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 44Cukup jelas.

Pasal 45Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Identifikasi terjadinya paparan normal dan paparanpotensial dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruhkejadian luar terhadap sumber maupun kejadian yangmelibatkan sumber dan peralatannya.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Ayat (3) . . .

Page 45: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

12- -

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 46Ayat (1)

Pelaksanaan “pemantauan dan pengukuran parameterkeselamatan” dimaksudkan untuk memverifikasi kepatuhanterhadap dipenuhinya persyaratan keselamatan selama sumberdioperasikan.

Parameter keselamatan yang dipantau dan diukur meliputiantara lain suhu bahan bakar nuklir untuk reaktor nuklir; mA,timer, dan kV untuk pesawat sinar-X.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Pasal 47Cukup jelas.

Pasal 48Cukup jelas.

Pasal 49Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tindakan remedial” adalahmengembalikan pada keadaan semula sehingga konsentrasiradioaktif berada di bawah Tingkat Intervensi. Contoh tindakanremedial antara lain berupa dekontaminasi kawasan.

Ayat (2)Tindakan protektif ditujukan terhadap pekerja dan masyarakatyang berada di sekitar fasilitas atau instalasi yang mengalamikecelakaan radiasi. Tindakan protektif ini antara lain berupa:a. perlindungan, seperti bunker bawah tanah;b. evakuasi; danc. pemberian iodin profilaksis atau zat lain yang sejenis.

Ayat (3) . . .

Page 46: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

13- -

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 50Ayat (1)

TENORM umumnya merupakan mineral ikutan yang berasal darikegiatan penambangan dan industri. Pengusaha yang karenakegiatannya ini menghasilkan TENORM bukanlah Pemegang Izinpemanfaatan tenaga nuklir, sehingga untuk implementasiketentuan ini diperlukan koordinasi dengan instansi yangbertanggung jawab di bidang pertambangan dan perindustrian.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 51Cukup jelas.

Pasal 52Cukup jelas.

Pasal 53Cukup jelas.

Pasal 54Cukup jelas.

Pasal 55Cukup jelas.

Pasal 56Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan “tindakan mitigasi” adalah tindakanuntuk membatasi dan mengurangi paparan jika terjadi peristiwayang dapat menyebabkan atau meningkatkan paparan radiasi.Tindakan tersebut meliputi antara lain penggunaan fiturkeselamatan yang teruji dan prosedur operasional untukmengendalikan tiap rangkaian peristiwa agar berkurangdampaknya. Ketentuan mengenai mitigasi tidak terbatas hanyapada rencana untuk intervensi, akan tetapi dapat dilaksanakanpada tahap desain dan operasi untuk mengurangi dampakrangkaian kecelakaan, sehingga intervensi tidak perlu dilakukan.

Huruf c . . .

Page 47: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

14- -

Huruf cCukup jelas.

Huruf dProsedur penanggulangan meliputi antara lain tindakan protektifdan remedial.

Huruf eProgram pelatihan penanggulangan keadaan darurat antara lainmeliputi uji coba penanggulangan dan latihan di dalam maupundi luar kawasan yang diselenggarakan oleh Pemegang Izin secaraberkala.

Pasal 57Cukup jelas.

Pasal 58Cukup jelas.

Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Pengkategorisasian sumber radioaktif didasarkan pada potensisumber radioaktif yang dapat menimbulkan efek radiasi yangsegera dapat terjadi setelah ambang dosis terlampaui (efekdeterministik).

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 61Cukup jelas.

Pasal 62Cukup jelas.

Pasal 63Cukup jelas.

Pasal 64 . . .

Page 48: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

15- -

Pasal 64Yang dimaksud dengan “tempat tujuan” adalah tempat fasilitas atauinstalasi pengguna.

Yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah Pemegang Izin dapatmemiliki sendiri sarana tersebut ataupun menyewa.

Jika pengiriman dapat langsung dilakukan, penyimpanansebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak diperlukan.

Pasal 65Yang dimaksud dengan “kawasan pabean” adalah sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenaikepabeanan yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhanlaut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasanDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 66Cukup jelas.

Pasal 67Cukup jelas.

Pasal 68Cukup jelas.

Pasal 69Cukup jelas.

Pasal 70Cukup jelas.

Pasal 71Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” meliputi antara lainkehilangan, sabotase, penyerangan terhadap sumber radioaktif, dankeadaan darurat.

Pasal 72Cukup jelas.

Pasal 73Cukup jelas.

Pasal 74 Cukup jelas.

Pasal 75 . . .

Page 49: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

16- -

Pasal 75Cukup jelas.

Pasal 76Cukup jelas.

Pasal 77Cukup jelas.

Pasal 78Cukup jelas.

Pasal 79Cukup jelas.

Pasal 80Cukup jelas.

Pasal 81Cukup jelas.

Pasal 82Cukup jelas.

Pasal 83Cukup jelas.

Pasal 84Cukup jelas.

Pasal 85Cukup jelas.

Pasal 86Cukup jelas.

Pasal 87Cukup jelas.

Pasal 88Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4730

Page 50: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · akibat kecelakaan Sumber atau karena suatu kejadian atau rangkaian kejadian yang mungkin terjadi termasuk kegagalan peralatan atau kesalahan

17- -