PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK jdih. ?· peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan ...…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 103 TAHUN 2014

TENTANG

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATANDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaanpenataan sistem manajemen kepegawaian dan untukmenjamin efektivitas dan efisiensi serta kualitaspelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dalam setiapsatuan organisasi, perlu menetapkan Peraturan MenteriPerhubungan Republik Indonesia tentang Peta Jabatandan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di LingkunganDirektorat Jenderal Perkeretaapian KementerianPerhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5944);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 24);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan FungsiEselon I Kementerian Negara, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor135 Tahun 2014 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perhubungan sebagaimana telahdiubah dengan PM 68 Tahun 2013;

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA TENTANG PETA JABATAN DAN URAIANJENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

(1) Peta jabatan merupakan susunan jabatan yangmenggambarkan seluruh jabatan yang ada dankedudukannya dalam unit kerja, baik secaravertikal maupun horisontal menurut strukturkewenangan, tugas dan tanggung jawab, sertakompetensi jabatan.

(2) Uraian jenis kegiatan jabatan merupakan bentukproses kegiatan yang dilaksanakan untukmengolah bahan-bahan kerja menjadi hasil kerjasesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, sertatugas dan fungsi.

Pasal 2

Peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, di lingkunganDirektorat Jenderal Perkeretaapian KementerianPerhubungan sebagaimana tercantum dalam LampiranPeraturan Menteri yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,wajib digunakan sebagai bahan dalam melaksanakanpenyusunan formasi, analisis beban kerja,pengangkatan dan penetapan pegawai Aparatur SipilNegara ke dalam jabatan di lingkungan DirektoratJenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

Uraian jenis kegiatan jabatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, wajib digunakan sebagai bahan dalampenyusunan rencana kerja pegawai Aparatur SipilNegara, sasaran kerja pegawai Aparatur Sipil Negara,dan penilaian prestasi kerja pegawai Aparatur SipilNegara di lingkungan Direktorat JenderalPerkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

(1) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasibertanggung jawab terhadap koordinasi pembinaanpeta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan dilingkungan Direktorat Jenderal PerkeretaapianKementerian Perhubungan.

Ayat (2) Sekretaris . . .

- 3 -

(2) Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapianbertanggung jawab terhadap penerapan petajabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan dilingkungan Direktorat Jenderal PerkeretaapianKementerian Perhubungan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, makaPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun2013 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis KegiatanOrganisasi di Lingkungan Direktorat JenderalPerkeretaapian Kementerian Perhubungan, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini denganpenempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di JAKARTApada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di JAKARTApada tanggal 23 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum dan KLSN

ttd

SRI LESTARI RAHAYUPembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

1

LAMPIRANPERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR PM 103 TAHUN 2014TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIANPERHUBUNGAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATANDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berjumlah 5 (lima) unit organisasi,sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;4. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

2

B. Peta JabatanPETA JABATAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIANSEKRETARIS DIREKTORAT

JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN KEPALA BAGIAN HUKUM KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIANDAN UMUM

KEPALA SUBBAGIAN RENCANA KEPALA SUBBAGIANPELAKSANAAN ANGGARAN

KEPALA SUBBAGIANPERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIANDAN ORGANISASI

KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM KEPALA SUBBAGIANPERBENDAHARAAN DANBARANG MILIK NEGARA

KEPALA SUBBAGIANJARINGAN DOKUMENTASI

DAN BANTUAN HUKUM

KEPALA SUBBAGIANTATA USAHA

KEPALA SUBBAGIAN EVALUASIDAN PELAPORAN

KEPALA SUBBAGIANVERIFIKASI ANGGARAN

KEPALA SUBBAGIANHUBUNGAN MASYARAKAT DAN

KERJASAMA LUAR NEGERI

KEPALA SUBBAGIANRUMAH TANGGA

1. Penyusun Rencana2. Penyusun Bahan Program Pinjaman

/ Hibah Luar Negeri3. Pengolah Data Perencanaan

1. Analis Data2. Penyusun Bahan Laporan3. Pengumpul dan Pengolah Data

Laporan

1. Penyusun Peraturan PerundangUndangan

2. Penelaah Peraturan Perundang -Undangan dan Perjanjian

3. Pengelola Administrasi Tata Usaha

1. Penyusun Rencana Kebutuhan Pegawai2. Penyusun Bahan Pengembangan Pegawai3. Pengolah Bahan Kenaikan Pangkat dan Mutasi

Pegawai4. Analis Organisasi dan Tata Laksana5. Pengolah Database Pegawai

1. Penelaah Program2. Penyusun Program3. Verifikator Dokumen

1. Analis Data2. Pengumpul dan Pengolah Data

Laporan

1. Penyusun Bahan Bantuan Hukum2. Penyusun Bahan Informasi dan

Sosialisasi3. Pengelola Jaringan Dokumentasi

Informasi H ukum4. Pengelola Administrasi Tata Usaha5. Penyiap Bahan Pertimbangan Bantuan

Hukum

6. Statistisi Terampil Pelaksana

1. Pengelola Administrasi Tata Usaha2. Protokol

1. Pengevaluasi Program dan Kegiatan2. Penganalisis Data3. Pengelola Sistem Jaringan dan

Website4. Penyusun Bahan Pelaporan dan

Evaluasi5.

1. Analis Data2. Penyusun Bahan Laporan3. Pengumpul dan Pengolah Data

Laporan

1. Penyusun Bahan Kerja Sama LuarNegeri

2. Pengkaji Berita Media Massa3. Fotografer

1. Penyusun Rencana Pengadaan danKebutuhan

2. Pengelola Administrasi Perkantoran3. Bendahara Material4. Pengelola Administrasi Sarana dan

Prasarana Umum5. Pengelola Anggaran6. Pengawas Keamanan dan Kebersihan

3

PETA JABATANDIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTUR LALU LINTAS DANANGKUTAN KERETA API

KEPALA SUBDIREKTORATJARINGAN

KEPALA SEKSI PENATAANJARINGAN

KEPALA SEKSI PENGEMBANGANJARINGAN

1. Pengolah Bahan Lalu Lintas Kereta ApiPerkotaan

2. Analis Pelaksanaan Pemberian BimbinganTeknis dan Harmonisasi Pengembangan danPenataan Jaringan Jalur Kereta Api

3. Penyusun Rencana Pengembangan Jaringan

1. Penyusun Rencana2. Penganalisis Penetapan Trase Jalur Kereta Api3. Analis Jalur Kereta Api4. Penyusun Survei dan Evaluasi Rencana

Pengembangan Jaringan Jalan Kereta Api

KEPALA SUBDIREKTORATLALU LINTAS

KEPALA SEKSI LALU LINTASANTARKOTA

KEPALA SEKSI LALU LINTASPERKOTAAN

1. Pengevaluasi NSPK Lalu Lintas Kereta Api Antar Kota2. Perencana Lalu Lintas KA Antarkota3. Pengevaluasi Kinerja Pelayanan Kereta Api4. Pelaksana Penyelenggaraan, Pemantauan dan

Evaluasi Operasi Angkutan Lebaran5. Pelaksana Teknis Pengguna Sinyal, Tanda dan Marka6. Pemantau Grafik Perjalanan Kereta Api7. Pemantau Perjalanan Kereta Api

1. Penyusun Bahan Operasi Angkutan Lebaran2. Penyusun Bahan Operasi Natal dan Tahun Baru3. Pengevaluasi Sistem Operasi Perjalanan Kereta

Api4. Pemantau Kinerja Pelayanan Kereta Api5. Pemantau Pelayanan Kereta Api6. Pemantau Grafik Pelayanan Kereta Api

KEPALA SUBDIREKTORATANGKUTAN

KEPALA SEKSI ANGKUTANANTARKOTA

KEPALA SEKSI ANGKUTANPERKOTAAN

1. Perencana Kegiatan Kebutuhan Angkutan KeretaApi Antarkota

2. Penganalisa Perhitungan Tarif Angkutan KeretaApi Antar Kota

3. Pengevaluasi Pelaksanaan Perumusan KebijakanKewajiban Pelayanan Publik (PSO)

4. P