30
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa kegiatan di sektor perdagangan diharapkan dapat memberi kesempatan kerja sebanyak mungkin bagi tenaga kerja Indonesia; b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi, ekspor dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia perlu ketentuan dan tata cara penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan; Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblaad 1938 Nomor 86); 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10/M-DAG/PER/3/2006

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kegiatan di sektor perdagangan diharapkan dapat memberi kesempatan kerja sebanyak mungkin bagi tenaga kerja Indonesia;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi, ekspor dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia perlu ketentuan dan tata cara penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblaad 1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);

Page 2: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-682/MEN/85 tentang Pelaksanaan Pembatasan

Page 3: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/3/2006;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah perorangan Warga Negara

Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

2. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang disingkat SIUP3A adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

3. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan.

BAB II

LINGKUP KEGIATAN PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Page 4: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Pasal 2 Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia dapat berbentuk Agen Penjualan (Selling Agent) dan/atau Agen Pabrik (Manufactures Agent) dan/atau Agen Pembelian (Buying Agent).

Pasal 3

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dapat :

a. melakukan kegiatan memperkenalkan, mempromosikan dan memajukan pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya, serta memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk bagi penggunaan dan pengimporan barang kepada perusahaan/pemakai di dalam negeri;

b. melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan di dalam negeri dalam rangka pemasaran barang dari Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya;

c. melakukan penelitian pasar atas barang-barang yang dibutuhkan oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya dan menghubungkan serta memberikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk tentang syarat-syarat pengeksporan barang kepada perusahaan di dalam negeri;

d. menutup kontrak untuk dan atas nama perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor.

Pasal 4

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya.

Pasal 5

(1) Kegiatan impor usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib dilakukan oleh perusahaan nasional yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan atau

Page 5: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Perusahaan dalam rangka penanaman modal yang memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).

(2) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen untuk produk-produk yang dipromosikan.

(3) Penunjukan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing selaku produsen atau pabrik yang memproduksi barang di luar negeri.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan pengaturan SIUP3A dilakukan oleh :

(1) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP3A kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

(2) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP3A kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan sebagai pejabat penerbit SIUP3A.

BAB IV

SIUP3A KANTOR PUSAT

Pasal 7

(1) Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib memiliki SIUP3A.

(2) Masa berlaku SIUP3A sesuai masa berlaku surat penunjukan dari perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri, paling lama 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam penunjukan dan dapat diperpanjang sesuai dengan surat penunjukan.

(3) SIUP3A dapat diperpanjang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 8

Page 6: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

SIUP3A diberikan kepada Penanggungjawab/Kepala Kantor Pusat/Kepala Kantor

Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atas nama perusahaan.

BAB V

PEMBUKAAN CABANG Pasal 9

(1) Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib memiliki

SIUP3A.

(2) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atas persetujuan Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri dapat membuka Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di tempat kedudukan Kantor Pusatnya.

(3) Pembukaan Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing memiliki SIUP3A.

(4) Masa berlaku SIUP3A Cabang sesuai masa berlaku surat penunjukan dari perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri, paling lama 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam penunjukan dan dapat diperpanjang.

BAB VI

LOKASI PERUSAHAAN

Pasal 10

(1) Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dapat dibuka di Ibukota Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(2) Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dibuka di Ibukota Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia di luar tempat kedudukan Kantor Pusatnya.

BAB VII

KETENAGAKERJAAN

Page 7: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Pasal 11 (1) Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di Luar Negeri dapat

menunjuk Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing sebagai Kepala Kantor Pusat atau Kepala Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia.

(2) Kepala Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atas persetujuan Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri dapat mempekerjakan Warga Negara Asing sebagai Asisten Kepala Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atau Asisten Kepala Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

(3) Asisten Kepala Kantor Pusat atau Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan sesuai dengan bidang tugas meliputi asisten bidang Promosi, asisten bidang Survey Pasar dan asisten bidang Pengawasan Penjualan dan Pembelian.

Pasal 12

Setiap Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang mempekerjakan 1 (satu) orang Warga Negara Asing wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tenaga ahli dan/atau tenaga administrasi Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia dengan melampirkan copy KTP dan kontrak kerja atau slip gaji yang masih berlaku.

Pasal 13 (1) Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing pada Perwakilan Perusahaan

Perdagangan Asing wajib mendapatkan Izin Kerja Tenaga Asing dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Rekomendasi dari Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

(2) Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing pada Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib berpendidikan SI atau setara dengan SI, dan berpengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidangnya.

(3) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan : a. Untuk Kepala Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Perusahaan

Page 8: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di Luar Negeri atau kuasa yang ditunjuk kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan bersamaan dengan pengajuan permohonan SIUP3A dengan mengisi Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

b. Untuk Asisten Kepala Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Kepala Kantor Pusat dan/atau Kepala Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan Surat Penunjukan dari Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri dengan mengisi Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH SIUP3A

Pasal 14

(1) Permohonan untuk memperoleh SIUP3A diajukan secara tertulis oleh Kepala

Kantor Pusat atau Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atau kuasa yang ditunjuk kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan selaku pejabat penerbit SIUP3A dengan mengisi Daftar Isian Permohonan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(2) SIUP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. SIUP3A Baru Kantor Pusat

b. SIUP3A Baru Kantor Cabang;

c. SIUP3A Perubahan; d. SIUP3A Perpanjangan;

e. SIUP3A pengganti yang rusak atau hilang.

(3) Persyaratan permohonan untuk memperoleh SIUP3A Baru Kantor Pusat dan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dengan melampirkan :

a. Surat Permohonan dari Kantor Pusat atau Kantor Cabang;

b. Mengisi Daftar Isian Permohonan dengan benar diberi materai

secukupnya;

Page 9: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

c. Asli Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan

Perdagangan Asing;

d. Surat Penunjukan (Letter of Appointment);

e. Copy Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) untuk Tenaga Kerja

Aasing (TKA);

f. Surat Keterangan domisili dari Kelurahan setempat atau surat

keterangan ruang kantor dari pengelola Gedung;

g. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna);

h. Copy Bukti Pembayaran Uang Jaminan

1) Untuk Kepala Perwakilan WNA Rp. 5.000.000,-;

2) Untuk Kepala Perwakilan WNI Rp. 1.000.000,-.

(4) Persyaratan permohonan untuk memperoleh SIUP3A Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah dengan melampirkan :

a. Surat Permohonan dari Kantor Pusat atau Kantor Cabang untuk keperluan

Pergantian Kepala Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, Perubahan

Alamat/Nama Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar

negeri yang menunjuk dan Perubahan alamat/nama Perwakilan Perusahaan

Perdagangan Asing (P3A);

b. Daftar Isian Permohonan yang telah diisi dengan benar dibubuhi Materai

secukupnya;

c. Daftar Model TA-00 asli dari Depnakertrans untuk Kepala Perwakilan WNA/

IMTA untuk WNA ;

d. SIUP3A yang lama;

e. Letter of Intent Kepala Perwakilan yang baru;

f. Letter of Appointment Kepala Perwakilan yang baru;

g. Letter of Statement Kepala Perwakilan yang baru;

h. Curriculum Vitae Kepala Perwakilan yang baru;

i. Copy Ijazah terakhir Kepala Perwakilan yang baru;

j. Copy Paspor untuk WNA/KTP untuk WNI;

k. Copy TDP;

l. Copy Bukti Pembayaran Uang Jaminan;

Page 10: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

m. Laporan Realisasi Kegiatan P3A;

n. Surat Pernyataan jumlah TKA/TKI (1:3) dan copy KTP + Slip gaji tenaga

kerja yang ada.

o. Surat Hibang Uang Jaminan;

p. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna).

(5) Persyaratan permohonan untuk memperoleh SIUP3A Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah dengan melampirkan :

a. Surat Permohonan dari Kantor Pusat atau Kantor Cabang;

b. Daftar Isian Permohonan yang telah disi dengan benar dibubuhi Meterai

secukupnya;

c. Asli SIUP3A yang akan diperpanjang masa berlakunya;

d. Copy IMTA untuk WNA;

e. Copy Paspor untuk WNA/KTP untuk WNI;

f. Letter of Appointment;

g. Copy TDP;

h. Bukti Pembayaran Uang Jaminan;

i. Laporan Realisasi Kegiatan P3A;

j. Surat Pernyataan jumlah TKA/TKI (1:3) dan copy KTP + Slip gaji tenaga kerja

yang ada.

k. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna).

(6) Persyaratan permohonan untuk memperoleh SIUP3A Pengganti yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah dengan melampirkan :

a. Surat Permohonan dari Kantor Pusat atau Kantor Cabang;

b. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat perihal kehilangan atau kerusakan

atas SIUP3A yang Asli;

c. Daftar Isian Permohonan yang telah diisi dengan benar dan dibubuhi Meterai

secukupnya;

d. Copy SIUP3A yang akan dimintakan pergantiannya;

e. Copy IMTA untuk WNA;

f. Copy Paspor untuk WNA/KTP untuk WNI;

g. Letter of Appointment Kepala Perwakilan;

Page 11: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

h. Copy TDP;

i. Bukti Pembayaran Uang Jaminan;

j. Laporan Realisasi Kegiatan P3A;

k. Surat Pernyataan jumlah TKA/TKI (1:3) dan copy KTP serta Slip gaji tenaga

kerja yang ada;

l. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna).

Pasal 15

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, dan huruf e dibuat dan ditandatangani oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup.

(2) Surat Permohonan untuk memiliki SIUP3A yang pengurusannya dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) harus menunjukan Surat Kuasa di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh penanggungjawab Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang mengajukan permohonan SIUP3A.

Pasal 16

Surat Permohonan (Letter of Intent), Surat Penunjukan (Letter of Appointment), dan Surat Pernyataan (Letter of Statement) dari Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri harus dilegalisir oleh Atase Perdagangan/Perwakilan atau Pejabat Perwakilan KBRI di negara asal.

Pasal 17

(1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara

lengkap dan benar, Pejabat Penerbit menerbitkan SIUP3A.

(2) Apabila surat permohonan serta dokumen yang diterima belum lengkap dan benar, maka paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, Pejabat Penerbit SIUP3A memberitahukan penolakan secara tertulis disertai alasannya.

Page 12: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

(3) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang ditolak permohonannya dapat mengajukan permohonan kembali setelah melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi.

Pasal 18

(1) Sebelum SIUP3A diterbitkan, terlebih dahulu diberikan Surat Persetujuan

Sementara yang berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diberikan setelah memenuhi persyaratan.

(2) Paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diberikan Surat Persetujuan Sementara, pemegang Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing harus sudah memenuhi persyaratan.

(3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dipenuhi, kepada pemegang Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diberikan SIUP3A.

Pasal 19

Penerbitan SIUP3A Kantor Pusat/Kantor Cabang, Perubahan, Perpanjangan serta

Pengganti yang rusak dan hilang ditetapkan tidak dipungut biaya (Rp. 0,-).

Pasal 20

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP3A wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 21

(1) SIUP3A perubahan memuat pergantian Kepala Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, perubahan nama Perusahaan Asing atau Gabungan

Page 13: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Perusahaan Asing yang menunjuk dan perubahan alamat diterbitkan dengan masa berlaku sama dengan SIUP3A yang diubah atau sesuai surat penunjukan.

(2) SIUP3A Perpanjangan diterbitkan sesuai masa berlaku Surat Penunjukan paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(3) SIUP3A Pengganti yang rusak atau hilang diterbitkan dengan masa berlaku sesuai SIUP3A sebelumnya dan pada kanan atas dibubuhi stempel kalimat ” Pengganti ”.

Pasal 22

(1) Kantor Pusat atau Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang bermaksud akan menghentikan kegiatan usahanya, melaporkan rencana penghentian usaha kepada Pejabat Penerbit SIUP3A

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : a. Pemberitahuan penutupan/penghentian kegiatan usaha dari Perusahaan

Asing atau Cabang Perusahaan Asing yang menunjuk perwakilan; b. Asli SIUP3A; c. Bukti Pembayaran Uang Jaminan; d. Copy IMTA untuk Kepala Perwakilan WNA dan KTP untuk Kepala

Perwakilan WNI; e. Surat Pernyataan di atas Materai secukupnya dari Kepala Perwakilan

yang bersangkutan yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain;

f. Copy TDP.

Pasal 23 Surat Penutupan Kantor Pusat atau Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SIUP3A berdasarkan pemberitahuan penutupan dari Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing yang menunjuk dan pemberitahuan dari Kepala Kantor Pusat atau Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang ditunjuk.

BAB IX

UANG JAMINAN

Pasal 24

Page 14: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

(1) Kepala Kantor Pusat dan Kepala Cabang wajib membayar Uang Jaminan sebesar:

a. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Warga Negara Asing;

b. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Warga Negara Indonesia,

disetor kepada Bank Negara Indonesia melalui rekening Lembaga Penyaluran Perdagangan (LPP) Departemen Perdagangan.

(2) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan satu kali selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan akan dikembalikan sebesar nilai nominal uang jaminan yang dibayarkan pada waktu Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing menutup kegiatan usaha atau dibubarkan, kecuali apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, uang jaminan dinyatakan disita untuk negara.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 25

(1) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Penerbit SIUP3A.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

a. laporan Pertama, periode Januari sampai dengan Juni tahun berjalan

disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan; b. laporan Kedua, periode Juli sampai dengan Desember tahun berjalan

disampaikan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.

(3) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib memberikan laporan dan data/informasi mengenai pelaksanaan kegiatan perusahaan apabila sewaktu-waktu diminta oleh Menteri, atau Pejabat Penerbit SIUP3A.

Pasal 26

(1) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang tidak melakukan kegiatan usaha

selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP3A disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP3A asli.

Page 15: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

(2) Pejabat Penerbit SIUP3A yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan Surat Persetujuan Penutupan Kantor Perwakilan.

BAB XI

S A N K S I

Pasal 27

(1) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal

13 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1)

dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu)

bulan oleh Pejabat Penerbit SIUP3A.

Pasal 28

(1) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang tidak mengindahkan peringatan

tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi

administratif berupa Pemberhentian sementara SIUP3A dari Pejabat penerbit

SIUP3A.

(2) Selama SIUP3A diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan

dilarang melakukan kegiatan usaha.

(3) SIUP3A yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila

perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan

melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan

dalam keputusan ini.

Pasal 29

Page 16: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

(1) SIUP3A dapat dicabut apabila :

a. apabila Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tidak mengindahkan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari;

b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam

SIUP3A;

c. menutup Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atau membubarkan

diri;

d. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat penerbit

SIUP3A.

(3) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang telah dicabut SIUP3A - nya,

dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit SIUP3A

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

pencabutan.

(4) Pejabat Penerbit SIUP3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya

permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut

secara tertulis disertai alasan-alasan.

(5) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP3A yang telah dicabut dapat

diterbitkan kembali.

(6) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang telah dicabut SIUP3A nya tidak

dapat melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 30

Page 17: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 20 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang mengajukan permohonan dan sedang dalam proses penyelesaian permohonan sebelum ditetapkan peraturan ini wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Pejabat Penerbit SIUP3A.

Pasal 32

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang Belum diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 402/MPP/Kep/11/1997 tanggal 3 Nopember 1997 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Page 18: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 29 Maret 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum

Departemen Perdagangan

Djunari I Waskito

Page 19: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10/M-DAG/PER/3/2006 TANGGAL : 29 Maret 2006

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Daftar Isian Permohonan Untuk Memperoleh Surat Izin Usaha

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) 2. Lampiran II : Daftar Isian Permohonan Untuk Memperoleh Rekomendasi

Izin Kerja Warga Negara Asing Pada Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum

Departemen Perdagangan

Djunari I Waskito

Page 20: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN USAHA

PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Kantor Pusat/Kantor Cabang Warga Negara Asing B a r u Warga Negara Indonesia Pergantian Perpanjangan

I. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN DI LUAR NEGERI YANG MENUNJUK

PERWAKILANNYA DI INDONESIA

1 Nama Perusahaan :

2 Bentuk Badan Hukum :

3 Tanggal Pendirian :

4 Alamat Kantor Pusat :

5 Bidang Usaha :

6 Agen yang ditunjuk di Indonesia

:

7 Investasi di Indonesia :

II. KETERANGAN TENTANG WARGA NEGARA ASING/WARGA NEGARA INDONESIA

YANG MEMOHON IZIN USAHA

1 Nama Lengkap :

2 Warga Negara :

3

Alamat Tempat Tinggal di luar negeri :

di Indonesia :

4 Tempat / Tgl. Lahir :

5 Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan

Page 21: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Asing (P3A)

- Nomor :

- tanggal :

- berlaku s/d :

: 6 Kegiatan selama ini

7 Personalia a. Nasional : - Nama : - Jabatan : b. Asing: - Nama : - Jabatan : - Paspor (No, jenis, tgl, : dikeluarkan dan masa berlaku) :

8 Hubungan kerja dengan perusahaan luar negeri

:

9 Berada di Indonesia (WNA) : a. sejak tanggal :

b. pernah mengunjungi Indonesia tgl s.d tgl

:

Page 22: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

III. SYARAT-SYARAT UNTUK PERTIMBANGAN PEMBERAN SURAT IZIN USAHA

PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

1 Letter of Intent (Surat Permohonan).

:

Nomor : Tanggal :

2 Letter of Appointment (Surat Penunjukan) dari Perusahaan di luar negeri, Minimal berisi: a. Nama WNA/WNI yang

ditunjuk; b. Jabatan; c. Alamat perusahaan di luar

negeri; d. Bidang kegiatan; e. Jangka waktu masa

berlaku surat penunjukan.

:

Nomor : Tanggal :

3 Letter of Reference (Surat Keterangan) dari KBRI/Atdag setempat

:

Nomor : Tanggal :

4 Letter of Statement (Surat Pernyataan)

Nomor : Tanggal :

5 Warking Programe (Rencana kerja)

Nomor : Tanggal :

6 Paspor (WNA) Nomor : Masa berlaku :

Page 23: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

7 KTP (WNI) Nomor : Masa berlaku : 8 Izin Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Depnakertrans untuk WNA

Nomor : Tanggal : Masa berlaku : 9 Curiculum vitae/

Daftar Riwayat Hidup :

10 Ijazah Terakhir

- Nomor : - Tanggal :

11 Surat Pernyataan Tenaga Kerja pendamping (1:3)

- Nomor - Tanggal

12 TDP

- Nomor : - Tanggal :

13 Surat Keterangan Tempat Usaha dari Kelurahan atau pengelola gedung/perkantoran

- Nomor : - Tanggal :

14 Bukti Pembayaran Uang Jaminan

a. WNA - Rp. 5.000.000,- : b. WNI - Rp. 1.000.000,- :

Page 24: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

IV. TEMPAT KEDUDUKAN (DOMISILI) PERWAKILAN PERUSAHAAN

PERDAGANGAN ASING (KANTOR PUSAT/KANTOR CABANG)

- Alamat lengkap :

- Nomor Telepon : : - Nomor Fax

Jakarta, ........................................... Pemohon

Meterai Tempel Rp. 6.000,-

...................................................

(Nama Lengkap)

Page 25: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLAH REKOMENDASI IZIN KERJA

WARGA NEGARA ASING PADA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Kepala Kantor Pusat

Kepala Kantor Cabang

B a r u

Asisten

Perpanjangan

V. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN DI LUAR NEGERI YANG MENUNJUK

PERWAKILANNYA DI INDONESIA

1 Nama Perusahaan :

2 Bentuk Badan Hukum :

3 Tanggal Pendirian :

4 Alamat Kantor Pusat :

5 Bidang Usaha :

6 Agen yang ditunjuk di Indonesia

:

7 Investasi di Indonesia :

VI. KETERANGAN TENTANG PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN

ASING

1 Nama Perwakilan :

2 Alamat/No. Telp/Fax Perwakilan

:

3 No./Tgl. Surat Izin Usaha Perwakilan *)

:

4 Tempat Kedudukan Kantor Pusat

:

5 Tempat Kedudukan Cabang Cabang (alamat/Kota) *)

:

6 Bidang/Jenis Usaha :

Page 26: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

7 Kepala Perwakilan Nama : Warga Negara : Nomor Telepon : Alamat rumah :

8 Warga Negara Asing yang Sudah ada (nama, jabatan, keahlian, IMTA) *)

:

9 Tenaga Kerja Indonesia

yang dipekerjakan (nama, jabatan dan keahlian) *)

:

10 Program Pendidikan dan

Latihan *) :

VII. KETERANGAN TENTANG TENAGA KERJA ASING YANG DIMINTAKAN IZIN KERJA

1 Nama Lengkap :

2 Warga Negara :

3 Alamat Tempat Tinggal

di luar negeri :

di Indonesia :

4 Tempat / Tgl. Lahir :

5 Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Nomor : Tanggal :

Page 27: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

6 Kewarganegaraan a. Paspor : - Jensi : - Nomor : - tanggal : - berlaku s/d : b. Visa - Jensi : - Nomor : - tanggal : - berlaku s/d : c. KTP - Nomor : - tanggal : - berlaku s/d : d. Status Keluarga - Nama Istri/Suamii : - Nama Anak :

7 Pendidikan (disamping pengisian juga dilampirkan photocopy Ijazah terakhir dan bukti- bukti yang sah)

:

8 Pengalaman Kerja

(disamping pengisian juga dilampirkan photocopy curriculum vitae/ bukti- bukti yang sah)

:

8 Berada di Indonesia a. sejak tanggal :

b. pernah mengunjungi Indonesia tgl s.d tgl

:

:

Page 28: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

VIII. JABATAN DAN KONDISI KERJA YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA TENAGA

KERJA ASING TERSEBUT

1 Nama Jabatan :

2 Uraian singkat tentang jabatan tadi, sebutkan tugas-tugas tanggung jawab dan wewenangnya

:

3 Persyaratan minimal yang diperlukan untuk jabatan tersebut;

:

a. Letter of Intent (Surat Permohonan)

:

Nomor :

Tanggal :

b. Letter of Appointment (Surat Penunjukan)

:

Nomor :

Tanggal :

c. Letter of Reference (Surat Keterangan)

:

Nomor :

Tanggal :

d. Letter of Statement (Surat Pernyataan) dari KBRI/Atdag setempat

Nomor :

Tanggal :

e. Warking Programe (Rencana Kerja)

Page 29: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Nomor :

Tanggal :

f. Paspor

Nomor :

Tanggal :

f. Daftar Model TA-00 Dari Depnakertrans

Nomor :

Tanggal :

4 Kompensasi: sebutkan besarannya upah/gaji tiap bulan dan Fasilitas-fasilitas dan lain-lain

:

5 Hubungan Kerja

a. Akan dipekerjakan dari tgl s.d tgl

:

b. Dipekerjakan di (kota)

:

c. Perjanjian/Ikatan Kerja :

IX. KETERANGAN-KETERANGAN/CATATAN LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU

Page 30: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK ......Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di sektor Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

Jakarta, ...........................................

Pemohon

...................................................

(Nama Lengkap)