PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …. peraturan karantina.pdf · Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai otoritas kompeten, untuk menerbitkan sertifikat

302

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.26/MEN/2008

TENTANG

KEWENANGAN PENERBITAN, FORMAT, DAN PEMERIKSAAN SERTIFIKAT KESEHATAN DI BIDANG KARANTINA IKAN DAN SERTIFIKAT KESEHATAN

DI BIDANG MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pelayanan sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan, dipandang perlu menetapkan kewenangan penerbitan, format, dan pemeriksaan sertifikat kesehatan tersebut;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

303

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit;

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2002 tentang Sistem Manjemen Mutu

304

Terpadu Hasil Perikanan;

19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2006 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2006 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya;

22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEWENANGAN PENERBITAN, FORMAT, DAN PEMERIKSAAN SERTIFIKAT KESEHATAN DI BIDANG KARANTINA IKAN DAN SERTIFIKAT KESEHATAN DI BIDANG MUTU DAN HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate/HC) di Bidang Karantina Ikanadalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina atau pejabat yang berwenang di Negara asal atau transit yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau penyakit ikan yang disyaratkan.

2. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate/HC) di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi

3. Hasil Perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan hasil akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia dan/atau bahan lainnya.

305

4. Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit ikan.

5. Pemeriksaan dokumen/sertifikat adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen/sertifikat yang disyaratkan.

6. Penolakan adalah tindakan tidak diizinkannya media pembawa mediapembawa/hasil perikanan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

7. Pengeluaran adalah mengeluarkan media pembawa dan/atau hasil perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

8. Laboratorium adalah laboratorium yang ditunjuk untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai otoritas kompeten, untuk menerbitkan sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.

9. Petugas Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Pengawas Mutu adalah Pegawai Negeri yang mempunyai kompetensi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diangkat/ditunjuk oleh otoritas kompeten.

11. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa/hasil perikanan dan/atau yang bertanggung jawab atas pengeluaran atau transit media pembawa/hasil perikanan.

12. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.

13. Surat Persetujuan Muat adalah dokumen resmi yang ditandatangani petugas karantina di tempat pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa setuju untuk dimuat ke atas alat angkut.

14. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

BAB II

PERSYARATAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA/HASIL PERIKANAN

Pasal 2

(1) Setiap media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara

306

Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan (Health Certificate/HC) di bidang karantina ikan apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

(2) Setiap hasil perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesi awajib dilengkapi sertifikat kesehatan (Health Certificate/HC) di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.

(3) Pengeluaran media pembawa dan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(4) Sertifikat kesehatan (Health Certificate/HC) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), wajib dilaporkan dan diserahkan oleh pemilik kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk dilakukan pemeriksaan.

BAB III

KEWENANGAN PENERBITAN

Pasal 3

(1) Sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan.

(2) Sertifikat Kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan diterbitkan oleh pengawas mutu hasil perikanan atau petugas laboratorium.

BAB IV

FORMAT DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN

Bagian Kesatu

Format

Pasal 4

(1) Format sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.

(2) Format sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), untuk tujuan :

a. Negara anggota Uni Eropa, menggunakan format sertifikat kesehatan sebagaimana tercantum dalam :

1) Lampiran 2 untuk hasil perikanan secara umum;

2) Lampiran 3 untuk hasil perikanan berupa paha kodok;

3) Lampiran 4 untuk hasil perikanan berupa bekicot.

b. Negara selain negara anggota Uni Eropa, menggunakan format sertifikat kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 atau menggunakan format yang disesuaikan dengan ketentuan

307

yang disyaratkan oleh negara tujuan.

(3) Penggunaan istilah dalam bahasa asing untuk sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan ketentuan yang disyaratkan oleh negara tujuan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Dokumen

Pasal 5

(1) Petugas Karantina melakukan pemeriksaan dokumen yang disyaratkan.

(2) Yang dimaksud dengan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan;

b. Sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 6

(1) Untuk melakukan cek silang (cross check) terhadap keabsahan sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pengawas mutu hasil perikanan atau petugas laboratorium disampaikan kepada UPT Karantina Ikan di tempat pengeluaran.

(2) Tembusan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan langsung oleh pengawas mutu hasil perikanan atau petugas laboratorium, atau melalui fasilitas elektronik.

(3) Petugas karantina tidak boleh menerbitkan surat persetujuan muat terhadap hasil perikanan, sebelum pemilik menunjukkan sertifikat kesehatan ikan yang asli.

Pasal 7

Pemeriksaan untuk sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Apabila hasil perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi sertifikat kesehatan, petugas karantina melakukan tindakan penolakan terhadap hasil perikanan tersebut.

(2) Terhadap hasil perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, petugas karantina wajib melakukan pemeriksaan atas keabsahan sertifikat kesehatan.

(3) Sertifikat kesehatan dianggap sah apabila sertifikat kesehatan merupakan dokumen asli yang diterbitkan oleh pengawas mutu hasil

308

perikanan atau petugas laboratorium, dan/atau UPT Karantina Ikan, dan sesuai dengan tembusan sertifikat kesehatan yang diterima.

(4) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan ketidakabsahan atau ketidaksesuaian dokumen sertifikat kesehatan, maka terhadap hasil perikanan tersebut dikenakan tindakan penolakan.

(5) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil perikanan telah dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, maka petugas karantina di tempat pengeluaran menerbitkan Surat Persetujuan Muat (SPM).

BAB V

TARGET PEMERIKSAAN DI BIDANG KARANTINA IKAN DAN DI BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 9

(1) Target pemeriksaan di bidang karantina ikan dalam rangka menerbitkan sertifikat kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.

(2) Target pemeriksaan di bidang mutu hasil perikanan dalam rangka menerbitkan sertifikat kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2003 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2003 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

309

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggai 22 Desember 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN Rl,

ttd

FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf

310

DAFTAR LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR.PER.26/MEN/2008

TENTANG

KEWENANGAN PENERBITAN, FORMAT, DAN PEMERIKSAAN SERTIFIKAT KESEHATAN DI BIDANG KARANTINA IKAN DAN SERTIFIKAT KESEHATAN DI

BIDANG MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

NOMOR LAMPIRAN

ISI LAMPIRAN

1 Format sertifikat kesehatan di bidang karantina ikan

2 Format sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan secara umum

3 Format sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan berupa paha kodok.

4 Format sertifikat kesehatan di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan berupa bekicot

5 Format sertifikat kesehatan ikan yang disesuaikan dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Negara tujuan

6 Target pemeriksaan di bidang karantina ikan

7 Target pemeriksaan di bidang mutu dan hasil perikanan

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I

ttd

FREDDY NUMBERI

311

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

PER.27/MEN/2008

TENTANG

INSTALASI DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

KARANTINA IKAN


Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan untuk mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perlu diatur instalasi karantina ikan sebagai tempat untuk melaksanakan tindakan karantina ikan;

b. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina, perlu disempurnakan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 63 ayat (3), dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur instalasi dan tempat penimbunan sementara karantina ikan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

312

Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;



9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2006 tentang Transit;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;

313

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG INSTALASI DAN TEMPAT PENIMBUNAN

SEMENTARA KARANTINA IKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:1. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut,

pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina.

2. Instalasi Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut instalasi, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina.

3. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

4. Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut tindakan karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan karantinadari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

5. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2006 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;


314

6. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Karantina Ikan.

7. Petugas Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut petugas karantina, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan adalah unit kerja teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Karantina Ikan.

Pasal 2

Setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:

a. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;

b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;

c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan tindakan karantina dapat dilakukan oleh petugas karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran, baik di dalam instalasi yang telah ditetapkan maupun di luar instalasi yang telah ditetapkan.

(2) Yang dimaksud dengan di luar instalasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPS.

(3) TPS yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina adalah TPS yang telah memenuhi persyaratan teknis dan ditetapkan oleh Kepala Pusat.

(4) TPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa antara lain:

a. lapangan penumpukan;

b. bangunan/gudang; dan/atau

c. gudang dingin (cold storage atau chilling room).

Pasal 4

(1) Instalasi dan/atau TPS dapat milik pemerintah maupun milik perorangan atau badan hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum ditetapkan oleh Kepala Pusat.

315

Pasal 5

Instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum dapat dibangun di tempat tertentu, apabila:

a. Pemerintah belum dapat membangun instalasi dan/atau TPS di tempat tersebut; dan/atau

b. instalasi dan/atau TPS milik pemerintah yang ada di tempat tersebut tidak mampu menampung media pembawa yang perlu dikenakan tindakan karantina.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh penetapan sebagai instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat yang tembusannya disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan dimana instalasi dan/atau TPS berada.

(2) Kepala Pusat setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim penilai untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum.

(3) Tim yang dibentuk oleh Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang petugas karantina yang memenuhi syarat.

(4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penilaian kelayakan tempat pelaksanaan tindakan karantina terhadap instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum yang akan ditetapkan.

(5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari petugas karantina Pusat Karantina Ikan dan UPT Karantina Ikan dimana instalasi dan/atau TPS berada.

(6) Tim penilai setelah melakukan penilaian terhadap kelayakan instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja telah menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Kepala Pusat.

(7) Kepala Pusat setelah menerima laporan hasil penilaian dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus menerbitkan keputusan penetapan atau penundaan sebagai instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum.

Pasal 7

(1) Penetapan sebagai instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan setelah penilaian instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum tersebut memenuhi persyaratan teknis.

(2) Penundaan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan apabila instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan

316

hukum yang dinilai, tidak memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 8

(1) Penetapan instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.

(2) Instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum yang habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan kembali oleh pemilik untuk perpanjangannya.

(3) Permohonan perpanjangan masa berlaku instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.

(4) Penilaian kelayakan perpanjangan instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari petugas karantina yang memenuhi syarat pada UPT Karantina Ikan dimana instalasi dan/atau TPS berada.

(5) Apabila pada UPT Karantina Ikan dimana instalasi dan/atau TPS berada tidak terdapat petugas karantina yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian, maka penilaian dapat dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari petugas karantina Pusat Karantina Ikan atau petugas karantina Pusat Karantina Ikan bersama UPT Karantina Ikan terdekat.

Pasal 9

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari penilaian kelayakan instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Apabila pemerintah belum dapat membiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penilaian kelayakan instalasi dan/atau TPS milik perorangan atau badan hukum, dibebankan kepada pemilik atau pemohon penetapan instalasi dan/atau TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina Ikan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

317

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina Ikan, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

gar eraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf

318

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

PER.28/MEN/2008

TENTANG

JENIS, TATA CARA PENERBITAN,

DAN FORMAT DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN


Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan, perlu disempurnakan sesuai dengan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai jenis, tata cara penerbitan, dan format dokumen tindakan karantina ikan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

319

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;


7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2006 tentang Transit;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;

12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina Ikan;

14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup;


320

16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2006 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS, TATA CARA PENERBITAN, DAN FORMAT DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Petugas Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut petugas karantina, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dokumen Utama adalah dokumen yang pengelolaannya dilakukan oleh instansi karantina ikan di tingkat Pusat, yang isinya menerangkan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan, dan merupakan kelengkapan administratif atas media pembawa yang akan dilalulintaskan.

3. Dokumen Pendukung adalah dokumen wajib yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, yang isinya menerangkan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan salah satu dari tindakan karantina atau tindakan lainnya.

4. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari HPIK dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.

321

5. Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina untuk pengeluaran media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari HPIK dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.

6. Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari HPIK dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan, sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau ke suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

7. Surat Penahanan Sementara adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan penahanan.

8. Surat Penolakan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan penolakan.

9. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempatpemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya diperintahkan masuk ke instalasi karantina ikan untuk dikenakan tindakan karantina ikan.

10. Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Karantina Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya diperintahkan masuk ke TPS karantina ikan untuk dikenakan tindakan karantina ikan.

11. Berita Acara Pemusnahan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas karantina dan beberapa saksi di tempat pemasukan/pengeluaran, sebagai bukti bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya telah dikenakan tindakan pemusnahan.

12. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya dapat dilalulintasbebaskan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

13. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut media pembawa, adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa HPIK.

322

14. Pemeriksaan Dokumen/Sertifikat adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen/sertifikat yang disyaratkan.

15. Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit media pembawa.

16. Persyaratan Lain adalah dokumen di luar dokumen utama dan dokumen pendukung karantina ikan yang harus dipenuhi/dilengkapi oleh pemilik terhadap media pembawa yang dilalulintaskan.


18. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Karantina Ikan adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

19. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

20. Surat Keterangan Transit adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya disetujui untuk diangkut-lanjut/diangkut terus ke negara/area tujuan.

21. Surat Keterangan Benda Lain adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa berupa benda lain yang tercantum di dalamnya dalam keadaan baik dan/atau tidak rusak/busuk atau tidak tertular HPIK.

22. Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Alat Angkut adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang berisikan pemberitahuan bahwa akan dilakukan tindakan karantina terhadap alat angkut media pembawa.

23. Surat Persetujuan Bongkar adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan, yang menyatakan bahwa media pembawa disetujui untuk dibongkar dari atas alat angkut.

24. Surat Persetujuan Muat adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa disetujui untuk dimuat ke atas alat angkut.

323

25. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Media Pembawa di Atas Alat Angkut adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, yang berisikan pemberitahuan bahwa media pembawa yangtercantum di dalamnya akan dikenakan tindakan karantina di atas alat angkut.

26. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan atau kawasan pabean, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya disetujui dikeluarkan dari tempat pemasukan atau kawasan pabean untuk pelaksanaan tindakan karantinaikan atau dilalulintasbebaskan.

27. Surat Pemusnahan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan pemusnahan.

28. Kewajiban Tambahan adalah persyaratan dokumen yang ditetapkan oleh Menteri mengenai persyaratan teknis dan/atau manajemen penyakit.

BAB II

JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN

Pasal 2

(1) Dokumen tindakan karantina terdiri dari dokumen utama dan dokumen pendukung.

(2) Dokumen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products);

b. Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik;

c. Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Surat Penahanan Sementara;

b. Surat Penolakan;

c. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan;

d. Surat Pemusnahan;

e. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan;

f. Surat Keterangan Transit;

g. Surat Keterangan Benda Lain;

h. Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Alat Angkut;

i. Surat Persetujuan Bongkar;

324

j. Surat Persetujuan Muat;

k. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Media Pembawa di Atas Alat Angkut;

l. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat Pemasukan;

m. Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Karantina Ikan;

n. Berita Acara Pemusnahan.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN DOKUMEN

Bagian Kesatu

Dokumen Utama

Pasal 3

(1) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diterbitkan apabila media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia telah dilakukan tindakan karantina dan/ataumemenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.

(2) Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila media pembawa yang akan dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia telah dilakukan tindakan karantina dan dinyatakan bebas dari HPIK.

(3) Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila media pembawa yang dimasukkan di tempat pemasukan telah dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik dan/atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) dari area atau negara asal dan setelah dilakukan tindakan karantina, media pembawa tersebut dinyatakan bebas dari HPIK atau tidak busuk/rusak.

Pasal 4

(1) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) dan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik diterbitkan di tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.

(2) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) dan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik merupakan kelengkapan dokumen pengeluaran/pengiriman media pembawa dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran/pengiriman media pembawa.

325

(3) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health Certificate for Fish and Fish Products) dan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik dapat digunakan sebagai kelengkapan pengiriman media pembawa paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkan.

Bagian Kedua

Dokumen Pendukung

Pasal 5

(1)Surat Penahanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan, ternyata media pembawa tersebut:

a. tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara/area asal dan/atau dokumen kewajiban tambahan yang disyaratkan;

b. merupakan jenis yang dilindungi yang tidak dilengkapi dengan persyaratan lain.

(2)Surat Penahanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pengeluaran, ternyata media pembawa tersebut merupakan jenis yang dilindungi, dilarang, atau dibatasi yang tidak dilengkapi dengan persyaratan lain.

Pasal 6

Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diterbitkan apabila:

a. setelah dilakukan penahanan selama 3 (tiga) hari atau kurang di tempat pemasukan, ternyata pemilik tidak dapat melengkapi sertifikat kesehatan atau media pembawa tidak bebas dari HPIK;

b. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran, ternyata media pembawa tersebut merupakan jenis yang dilarang atau dibatasi tidak dilengkapi dengan kewajiban tambahan yang disyaratkan;

c. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran, ternyata media pembawa tersebut rusak, busuk, atau tidak diketahui pemiliknya;

326

d. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, media pembawa tertular HPIK golongan I atau tidak dapat dibebaskan dari HPIK golongan II setelah diberi perlakuan.

Pasal 7

(1) Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diterbitkan apabila media pembawa yang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, atau akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri, diperintahkan masuk ke instalasi karantina ikan untuk dikenakan tindakan karantina ikan lebih lanjut.

(2) Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf m, diterbitkan apabila media pembawa yang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, atau akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri, diperintahkan masuk ke TPS karantina ikan untuk dikenakan tindakan karantina ikan lebih lanjut.

Pasal 8

Surat Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, diterbitkan apabila:

a. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran, ternyata media pembawa tersebut tertular HPIK golongan I atau tidak dapat dibebaskan atau disembuhkan dari HPIK golongan II;

b. setelah dilakukan penolakan di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, media pembawa tidak segera dibawa ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau ke area asal;

c. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran, ternyata media pembawa tersebut rusak, busuk, atau tidak diketahui pemiliknya;

d. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan, ternyata media pembawa tersebut merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya atau berbahaya bagi sumber daya ikan.

Pasal 9

(1) Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, diterbitkan apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan secara visual, media pembawa tersebut tidak termasuk jenis ikan/produk perikanan yang dilarang atau

327

dibatasi/diatur pengeluarannya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap media pembawa yang pengeluarannya tidak dikenakan tindakan karantina.

(3) Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan yang telah diterbitkan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran/pengiriman media pembawa.

Pasal 10

Surat Keterangan Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, diterbitkan apabila media pembawa melakukan transit di dalam/luar kawasan pabean atau area pelabuhan atas persetujuan petugas karantina, yang akan diangkut-lanjut/terus ke negara/area tujuan.

Pasal 11

Surat Keterangan Benda Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, diterbitkan apabila terhadap media pembawa yang berupa benda lain setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan dalam keadaan baik, dan/atau bebas dari HPIK.

Pasal 12

(1) Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, diterbitkan apabila alat angkut yang mengangkut media pembawa berasal dari daerah wabah dan/atau alat angkut tersebut dapat menjadi sumber penyebaran HPIK.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila setelah dilakukan pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang cukup kuat bahwa alat angkut tersebut dapat menjadi sumber penyebaran HPIK.

Pasal 13

Surat Persetujuan Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i, diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa yang berada di atas alat angkut ternyata media pembawa tersebut:a. telah dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari Negara atau area asal atau

persyaratan lain; dan/atau

b. tidak merupakan media yang dilarang, dibatasi, atau diatur pemasukannya, rusak, atau busuk; dan/atau

c. tidak terdapat tanda-tanda tertular HPIK.

Pasal 14

Surat Persetujuan Muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j, diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa ternyata media pembawa tersebut:

a. tidak merupakan media pembawa yang dilarang, dibatasi, atau diatur

328

pengeluarannya; dan/atau

b. telah dilengkapi dengan sertifikat kesehatan atau persyaratan lain; dan/atau

c. tidak terdapat tanda-tanda tertular HPIK atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan oleh Negara atau area tujuan.

Pasal 15

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Media Pembawa di Atas Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k, diterbitkan apabila media pembawa yang berada di atas alat angkut tidak mungkin diturunkan sehingga tindakan karantina akan dilakukan di atas alat angkut.

Pasal 16

Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf l, diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan, ternyata media pembawa tersebut:

a. telah dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari area/negara asal dan disetujui untuk dikenakan tindakan karantina ikan lanjutan di luar kawasan pabean; dan/atau

b. telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan dari area asal, disetujui untuk dapat dilalulintasbebaskan.

Pasal 17

Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf m, diterbitkan apabila terhadap media pembawa telah dikenakan tindakan pemusnahan.

Pasal 18

a. Seluruh dokumen tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh petugas karantina di tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran media pembawa, setelah pemilik media pembawa melunasi penerimaan negara bukan pajak karantina ikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Seluruh dokumen tindakan karantina yang telah diterbitkan merupakan kelengkapan lalu lintas media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan atau pengeluaran media pembawa.

329

Pasal 19

Setiap tindakan karantina terhadap media pembawa wajib diterbitkan dokumen tindakan karantina yang diterbitkan oleh petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa dan segera disampaikan kepada pemilik atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 20

Dokumen tindakan karantina yang diterbitkan oleh petugas karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dapat disampaikan langsung oleh petugas karantina atau melalui fasilitas elektronik kepada instansi lain yang memerlukan.

BAB IV

FORMAT DOKUMEN

Pasal 21

Format dokumen tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan dicabut d an dinyatakan tidak berlaku.

330

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 31 Desember 2008


ttd

FREDDY NUMBERI

tiap orang mengetahuinya, Peraturan nteri ini diundangkan dengan pene

Disalin sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

331

DAFTAR LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA


TENTANG

JENIS, TATA CARA PENERBITAN, DAN FORMAT DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN

NOMOR LAMPIRAN

ISI LAMPIRAN KODE

1 DOKUMEN UTAMAa. Bentuk Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Health

Certificate for Fish and Fish Products)KI-D1

b. Bentuk Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik KI-D2c. Bentuk Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan KI-D3

2 DOKUMEN PENDUKUNGa. Bentuk Surat Penahanan Sementara KI-D4b. Bentuk Surat Penolakan KI-D5c. Bentuk Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan KI-D6d. Bentuk Surat Pemusnahan KI-D7e. Bentuk Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan KI-D8f. Bentuk Surat Keterangan Transit KI-D9g. Bentuk Surat Keterangan Benda Lain KI-D10h. Bentuk Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap

Alat AngkutKI-D11

i. Bentuk Surat Persetujuan Bongkar KI-D12j. Bentuk Surat Persetujuan Muat KI-D13k. Bentuk Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina

Ikan Terhadap Media Pembawa di Atas Alat AngkutKI-D14

l. Bentuk Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat Pemasukan

KI-D15

m. Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan

n. Bentuk Berita Acara Pemusnahan

KI-D16KI-D17


ttd

FREDDY NUMBERI


Supranawa Yusuf

332

PERATURAN



TENTANG

PERSYARATAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA BERUPA IKAN HIDUP


Menimbang : a. bahwa sumber daya hayati perikanan merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dapat memberi peluang akan terbawanya hama dan penyakit ikan berbahaya dan dapat pula berdampak terhadap perubahan dalam keseimbangan biota dan lingkungan hidup;

c. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup, perlu disempurnakan sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan persyaratan pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

333

Nomor 4197);

(4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

(5) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

(6) Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;

(7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan;

(8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

(9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

(10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area Ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

(11) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;

(12) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

334

(13) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.08/MEN/2004 tentang Tata Cara Pemasukan Ikan Jenis atau Varietas Baru Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA BERUPA IKAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina atau pejabat yang berwenang di negara asal atau negara transit yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.

2. Pemasukan adalah memasukkan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Media Pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.

4. Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup, yang selanjutnya disebut surat izin, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang menyatakan persetujuan atas pemasukan ikan hidup dari luar negeri.

5. Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut tindakan karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.


7. Pemilik media pembawa, yang selanjutnya disebut pemilik, adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan media pembawa.

8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Karantina Ikan.

11. Dinas adalah Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

335

Pasal 2

(1) Pemasukan media pembawa berupa ikan hidup hanya diperbolehkan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pemasukan media pembawa berupa ikan hidup wajib dilengkapi dengan surat izin dan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari Negara asal.

Pasal 3

(1) Petugas karantina melakukan tindakan penolakan terhadap:

a. media pembawa berupa ikan hidup yang tidak dilengkapi dengan surat izin dan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari Negara asalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

b. media pembawa berupa ikan hidup yang dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) tetapi tidak dilengkapi dengan surat izin.

(2) Petugas karantina melakukan tindakan penahanan terhadap media pembawa berupa ikan hidup yang dilengkapi dengan surat izin tetapi tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate).

Pasal 4

(1) Setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, maka terhadap media pembawa tersebut segera dibawa keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penolakan, media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia oleh pemiliknya, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan tindakan pemusnahan oleh petugas karantina.

(3) Apabila pemilik tidak mampu untuk mengeluarkan media pembawa dari wilayah negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan suratpernyataan, maka terhadap media pembawa tersebut dapat dilakukan pemusnahan dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) hari.

Pasal 5

(1) Untuk memperoleh surat izin, pemilik wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan pemasukan media pembawa berupa ikan hidup secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

(2) Permohonan pemasukan media pembawa berupa ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis atau melalui faksimili pada hari dan jam kerja dengan dilampiri rekomendasi dari Kepala Dinas setempat.

Pasal 6

(1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disetujui, maka Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat izin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.

336

(2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisikan:

a. nama pemilik media pembawa;

b. nama jenis media pembawa (nama ilmiah dan nama dagang);

c. jumlah dan/atau ukuran media pembawa;

d. alamat pengirim media pembawa (eksportir);

e. alamat penerima media pembawa (importir);

f. tempat pemasukan media pembawa (pelabuhan laut/udara);

g. negara asal dan/atau transit media pembawa;

h. masa berlaku surat izin.

(3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik dan tembusannya disampaikan kepada Pusat Karantina Ikan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan setempat di tempat pemasukan baik secara langsung atau melalui faksimili.

(4) Tembusan surat izin yang disampaikan kepada UPT Karantina Ikan setempat di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya sudah diterima 2 (dua) hari kerja sebelum media pembawa tiba di tempat pemasukan.

Pasal 7

(1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak disetujui, maka Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keterangan penolakan yang disertai dengan alasan-alasannya.

(2) Surat keterangan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap.

Pasal 8

Terhadap pemasukan media pembawa berupa ikan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku ketentuan persyaratan dan tindakan karantina untuk pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1) Setiap pemasukan media pembawa berupa ikan hidup wajib dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas karantina melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat izin dan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari Negara asal.

(3) Apabila media pembawa telah dilengkapi dengan surat izin dan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari Negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka terhadap media pembawa dilakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen pemasukan tersebut dengan media pembawa yang dimasukkan.

337

(4) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat perbedaan jenis atau kelebihan jumlah media pembawa yang dimasukkan dengan yang tercantum pada surat izin atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate), maka terhadap perbedaan jenis atau kelebihan jumlah tersebut dilakukan tindakan penolakan.

(5) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) hari setelah penolakan media pembawa tidak dikirim kembali ke luar negeri, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

(6) Apabila pemilik tidak bersedia mengirim kembali media pembawa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan, maka terhadap media pembawa tersebut dapat dilakukan pemusnahan dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 10

Surat izin dan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari Negara asal dianggap benar apabila terdapat kesesuaian antara isi surat izin dan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari Negara asal dengan media pembawa yang dimasukkan.

Pasal 11

(1) Pemasukan kembali media pembawa yang ditolak di luar negeri dapat dilakukan tanpa harus dilengkapi surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Terhadap pemasukan media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan karantina ikan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dengan jenis atau varietas baru.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

338

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 31 Desember 2008


ttd

FREDDY NUMBERI

r sdiundangkan dengan psia.


Supranawa Yusuf

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

339

KEPUTUSAN


NOMOR KEP.76/MEN/2008

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIANATIONAL SINGLE WINDOW Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN

DAN PERIKANAN


Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window, maka untuk mendukung penggunaan sistem elektronik dalam penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor dan/atau impor dipandang perlu menetapkan Prosedur Operasional Standar dan Sen/ice Level Arrangement dalam kerangka Pelaksanaan Indonesia National Single Window di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

340

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

PERTAMA : Melaksanakan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia National Single Window d\ Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

KEDUA : Sistem elektronik dalam kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA digunakan dalam penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor dan/atau Impor di bidang Perikanan.

KETIGA : Pelaksanaan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dilakukan oleh Pusat Karantina Ikan secara koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT : Apabila pengguna jasa belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan/atau sistem elektonik tidak berfungsi, maka penanganan dokumen perizinan dapat dilakukan secara manual.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut terhadap sistem elektronik dalam kerangka Indonesia National Single Window dalam bentuk Prosedur Operasional Standar dan Service Level Arrangement ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan.

341

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggai 22 Desember 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN Rl,

ttd

FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf

Documents

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …. peraturan karantina.pdf · Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai otoritas kompeten, untuk menerbitkan sertifikat