PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM - jdih.kpu.go.id Nomor 12 Tahun 2015.pdf  Pemilu tentang pelaksanaan

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM - jdih.kpu.go.id Nomor 12 Tahun 2015.pdf  Pemilu tentang...

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9

TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 yangmenyatakan bahwa Pasal 7 huruf r Undang-Undang 8Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WalikotaMenjadi Undang-Undang beserta Penjelasannyabertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, dan Pasal 7 huruf sbertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidakdimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkanmemenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai CalonGubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, CalonWakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikotabagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DewanPerwakilan Daerah, atau anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yangmenyatakan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang

Nomor . . .

- 2 -

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan denganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsecara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikanbagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujurmengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutanmantan terpidana, dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan denganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 yangmenyatakan bahwa Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan denganUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calonditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagaiCalon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati,Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon WakilWalikota;

d. bahwa demi kepentingan bangsa dan negara dalamrangka konsolidasi demokrasi, pada pertemuankonsultasi Pemerintah, Partai Politik, dan PenyelenggaraPemilu tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala DaerahSerentak Tahun 2015 pada tanggal 13 Juli 2015, telahdisepakati pokok-pokok kesepahaman berkaitan denganpersoalan yang dihadapi oleh adanya sengketa PartaiPolitik, khususnya Partai Golkar dan PPP, maka

disepakati . . .

- 3 -

disepakati untuk mencari terobosan hukum yang di satupihak tetap berpijak pada aspek legalitas konstitusional,namun di sisi lain terus mengupayakan kepentinganbangsa dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan,dan disepakati bahwa masing-masing partai tersebutakan mencalonkan Pasangan Calon yang sama;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4884):

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentangPemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5189);

5. Undang- . . .

- 4 -

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KomisiPemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, SekretariatKomisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015tentang Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015tanggal 8 Juli 2015;

11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015tanggal 9 Juli 2015;

12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015tanggal 9 Juli 2015;

MEMUTUSKAN . . .

- 5 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKILBUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diubah sebagaiberikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 4

(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi CalonGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikotadengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus1945, dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutantingkat atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahununtuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernurdan 25 (dua puluh lima) tahun untukCalon Bupati dan Wakil Bupati atau CalonWalikota dan Wakil Walikota;

e. mampu secara jasmani dan rohaniberdasarkan hasil pemeriksaan kesehatanmenyeluruh dari tim dokter;

f. bagi . . .

- 6 -

f. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap, secara komulatifwajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. secara terbuka dan jujur mengemukakankepada publik sebagai mantan terpidana;dan

2. bukan sebagai pelaku kejahatan yangberulang.

f1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap dan tidak bersediasecara terbuka dan jujur mengemukakankepada publik sebagai mantan terpidana,syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesaimenjalani pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun sebelum dimulainya jadwalpendaftaran;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnyaberdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;

h. tidak pernah melakukan perbuatan tercelayang dibuktikan dengan surat keterangancatatan kepolisian;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

j. tidak sedang memiliki tanggungan utangsecara perseorangan dan/atau secara badanhukum yang menjadi tanggung jawabnya yangmerugikan keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;

l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak danmemiliki laporan pajak pribadi;

m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atauWakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati,at