PERATURANKEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PROSEDUR PENYIMPANAN DAN MEKANISME PENYIMPANANUNTUK PENGARSIPAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 38 Undang-UndangNomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, perlumenetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasialtentang Standar Prosedur Penyimpanan dan MekanismePenyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial danInformasi Geospasial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentangInformasi Geospasial (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5214);

2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentangBadan Informasi Geospasial;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIALTENTANG STANDAR PROSEDUR PENYIMPANAN DANMEKANISME PENYIMPANAN UNTUK PENGARSIPANDATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I ...

-2-

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:1. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan

yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objekatau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di ataspermukaan bumi yang dinyatakan dalam sistemkoordinat tertentu.

2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalahdata tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran,dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatanmanusia yang berada di bawah, pada, atau di ataspermukaan bumi.

3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IGadalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakansebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan,pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatanyang berhubungan dengan ruang kebumian.

Pasal 2

(1) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG merupakancara menempatkan DG dan IG pada tempat yang amandan tidak rusak atau hilang untuk menjaminketersediaan IG.

(2) Penyimpanan DG dan IG bertujuan untuk:a. menjamin ketersediaan DG dan IG dari kegiatan

penyelenggaraan IG;b. menjamin ketersediaan DG dan IG yang autentik dan

terpercaya untuk pemanfaatan IG;c. menjamin keselamatan dan keamanan DG dan IG

sebagai aset nasional;

d.menjamin ...

-3-

d. menjamin terwujudnya pengelolaan DG dan IG yangandal dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan

e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalampengelolaan dan pemanfaatan DG dan IG yangautentik dan terpercaya.

(3) Penyimpanan DG dan IG sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan sesuai dengan:a. standar prosedur penyimpanan DG dan IG; danb. mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan

IG.

BAB IISTANDAR PROSEDUR PENYIMPANAN DATA GEOSPASIAL

DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian KesatuUmum

Pasal 3

Standar prosedur penyimpanan DG dan IG sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan metodebaku untuk penyimpanan DG dan IG yang digunakansebagai acuan dalam kegiatan penyimpanan DG dan IG yangdilaksanakan oleh penyelenggara IG.

Pasal 4

Standar prosedur penyimpanan DG dan IG sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 meliputi:a. unit penyimpan;b. personil penyimpan;c. sarana dan prasarana penyimpanan;d. pengamanan;e. pengaksesan kembali; danf. prosedur penyimpanan.

Bagian Kedua ...

-4-

Bagian KeduaUnit Penyimpan

Pasal 5

(1) Penyimpanan DG dan IG menjadi tanggung jawab pihakpenyelenggara IG dan dilaksanakan oleh:a. unit kerja yang melaksanakan pengumpulan,

pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG danIG; dan/atau

b. unit kerja yang melaksanakan penyimpanan,pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG.

(2) Tanggung jawab penyimpanan DG dan IG sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan kebijakan,pembinaan penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaanDG dan IG.

Pasal 6

(1) Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)melaksanakan penyimpanan DG dan IG di lingkunganpenyelenggara IG untuk menjamin kesinambungan dankualitas DG dan IG.

(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf b melakukan pembinaan terkait pengumpulan danpengamanan DG dan IG terhadap unit kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Bagian KetigaPersonil Penyimpan DG dan IG

Pasal 7

Personil penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf b harus memiliki:a. kualifikasi kompetensi terkait dengan penyimpanan DG

dan IG; dan/ataub. kewenangan di dalam melaksanakan penyimpanan DG

dan IG.

Pasal 8 ...

-5-

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi kompetensi sertakewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf adilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeempatSarana dan Prasarana Penyimpanan

Paragraf 1Umum

Pasal 9

Sarana dan prasarana penyimpanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf c dimaksudkan untuk menjaminketersediaan IG dengan cara menempatkan DG dan IG padatempat yang aman sehingga tidak mudah rusak atau hilang.

Pasal 10

Sarana dan prasarana penyimpanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 harus mempertimbangkan:a. tempat dan lokasi penyimpanan yang aman dan tidak

membahayakan keberadaan DG dan IG yang disimpan;b. kontrol lingkungan yang disesuaikan dengan jenis DG

dan IG yang disimpan; danc. pencegahan dan perlindungan terhadap potensi bahaya.

Pasal 11(1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri

atas:a. media penyimpanan;b. media penyimpanan duplikat;c. perangkat lunak penyimpanan;d. sistem dan aplikasi antar muka pengelolaan basisdata

geospasial;e. perangkat perawatan dan pemulihan;

f.sistem ...

-6-

f. sistem dan aplikasi pengamanan.g. perangkat dan aplikasi alih media; dan/atauh. sistem pengelolaan basisdata dan aplikasi pengelolaan

katalog.(2) Spesifikasi dan pengoperasian sarana penyimpanan dan

pengamanan DG dan IG disesuaikan dengan jenis saranapenyimpanan dan pengamanan.

(3) Penyelenggara IG menetapkan spesifikasi minimum danprosedur operasional penggunaan sarana penyimpanandan pengamanan DG dan IG.

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajibmengutamakan pemberian perlindungan secara maksimalterhadap DG dan IG secara berkesinambungan.

Pasal 12

(1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10merupakan spesifikasi minimal bangunan, ruang danperangkat pendukung sarana penyimpanan danpengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalamPasal 11.

(2) Prasarana penyimpanan dan pengamanan DG dan IGsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. ruang penyimpanan;b. perangkat pendukung ruang penyimpanan;c. perangkat pengamanan ruang penyimpanan;d. sistem pengelolaan ruang penyimpanane. ruang pelayanan;f. ruang perawatan dan pemulihan; dang. ruang alih media.

(3) Prasarana penyimpanan dan pengamanan DG dan IGdisesuaikan dengan jenis sarana penyimpanan danpengamanan.

(4) Penyelenggara IG menetapkan spesifikasi minimumprasarana penyimpanan dan pengamanan DG dan IG.

(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajibmempertimbangkan pemberian perlindungan secaramaksimal terhadap sarana penyimpanan danpengamanan DG dan IG secara berkesinambungan.

Pasal 13 ...

-7-

Pasal 13

Media penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1) huruf a terdiri dari:a. media penyimpanan elektronik; danb. media penyimpanan cetak.

Paragraf 2Media Penyimpanan Elektronik

Pasal 14

(1) Media penyimpanan elektronik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 huruf a diperuntukkan untuk DG dan IGyang berbentuk digital dan hanya dapat digunakandengan perangkat elektronik.

(2) Perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa media lepas maupun dalam jaringankomputer.

Pasal 15

(1) DG dan IG yang berbentuk digital yang disimpan dalamperangkat elektronik harus memperhatikan strukturpenyimpanan DG dan IG digital.

(2) Struktur penyimpanan DG dan IG digital sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa katalog unsur geografiIndonesia.

(3) Penyusunan katalog unsur geografi Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepadastandar nasional yang berlaku di Indonesia dan peraturanperundang-undangan.

Paragraf 3 ...

-8-

Paragraf 3Media Penyimpanan Cetak

Pasal 16

(1) Media penyimpanan cetak sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 huruf b diperuntukkan untuk DG dan IG yangberbentuk cetakan.

(2) Media penyimpanan cetak sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan media yang dapat digunakanlangsung oleh manusia secara visual.

Bagian KelimaPengamanan

Pasal 17

(1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufd digunakan untuk melindungi sarana dan prasaranapenyimpanan DG dan IG menjamin keamanan dankeberlangsungan sebuah DG dan IG sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

(2) Pengamanan untuk sarana penyimpanan DG dan IGdapat berupa kode enkripsi pengamanan terhadap mediapenyimpanan.

(3) Kode enkripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dansetiap perubahannya didokumentasikan secara rahasiaoleh penyelenggara IG.

(4) Pengamanan untuk prasarana penyimpanan DG dan IGdapat berupa sumber daya manusia dan perangkat keraspengamanan.

Bagian Keenam ...

-9-

Bagian KeenamPengaksesan Kembali

Pasal 18

(1) Pengaksesan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf e bertujuan untuk memudahkan penyediaankembali DG dan IG dengan cepat ketika dibutuhkan.

(2) Sistem pengaksesan kembali sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri dari:a. sistem pengaksesan kembali untuk DG dan IG digital;

danb. sistem pengaksesan kembali untuk DG dan IG cetak.

(3) Sistem pengaksesan kembali untuk DG dan IG digitalsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapatberupa katalog elektronik dan/atau sistem informasitertentu.

(4) Sistem pengaksesan kembali untuk DG dan IG cetaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapatberupa katalog, sistem informasi, dan/atau lemaripenyimpanan yang terorganisir.

Pasal 19

(1) DG dan IG yang disimpan hanya dapat diakses kembalioleh pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk mengakseskembali.

(2) Penyelenggara DG dan IG menetapkan klasifikasi DG danIG yang disimpan dan pihak-pihak yang memiliki otoritasuntuk mengakses kembali sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian Ketujuh ...

-10-

Bagian KetujuhProsedur Penyimpanan

Pasal 20

Prosedur penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf f dalam media penyimpanan untuk DG dan IG yangberbentuk digital meliputi:a. pendataan yang dilakukan untuk mengetahui secara

pasti jenis-jenis DG dan IG digital yang ada dipenyelenggara IG;

b. penataan yang dilakukan melalui pemeriksaan,penetapan indeks, penandaan kategori, dan pemodelanunsur geografis;

c. pembakuan format dan sistem referensi geospasial atasDG dan IG digital yang dilakukan melalui prosestransformasi ke dalam format penyimpanan DG dan IGdigital sesuai dengan peraturan perundang-undangandan/atau Standar Nasional Indonesia;

d. penempatan ke dalam basisdata yang sesuai denganstruktur penyimpanan DG dan IG digital;

e. penyusunan metadata dan/atau riwayat data DG dan IG;dan

f. pengamanan DG dan IG digital melalui perencanaan,pendataan, pembuatan duplikat, autentikasi oleh unitkliring dan unit produksi data penyelenggara IG, sertapenempatan duplikat.

Pasal 21

Prosedur penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf f dalam media penyimpanan untuk DG dan IG yangberbentuk cetakan meliputi:a. pendataan yang dilakukan untuk mengetahui secara

pasti jenis-jenis DG dan IG cetak yang ada dipenyelenggara IG;

b.penataan ...

-11-

b. penataan melalui pemeriksaan, penetapan indeks,penandaan jenis media, pelabelan, dan penempatan DGdan IG;

c. penyusunan metadata dan/atau riwayat data DG dan IGcetak;

d. penyusunan katalog DG dan IG cetak yang mengandunginformasi tentang DG dan IG ke dalam bentuk formulirsesuai dengan spesifikasi dari lembaga yang berwenang;dan

e. pengamanan DG dan IG cetak melalui perencanaan,pendataan, pembuatan duplikat, alih media, autentikasioleh unit kliring dan unit produksi data penyelenggara IG,serta penempatan duplikat.

BAB IIIMEKANISME PENYIMPANAN UNTUK PENGARSIPAN DATA GEOSPASIAL

DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 22

(1) Mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IGsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf bmerupakan tata cara manajemen pengarsipan DG dan IGdalam hal menjamin penemuan kembali arsip DG dan IGdan penggunaannya di masa-masa yang akan datang.

(2) Mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IGsebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untukmenjamin ketersediaan, aksesibilitas, kualitas,konsistensi, auditabilitas dan keamanan DG dan IG.

(3) Mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IGsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan di bidangkearsipan.

Pasal 23 ...

-12-

Pasal 23

(1) Penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IGdilaksanakan oleh satuan kerja pada pencipta arsip yangmempunyai tugas dan tanggung jawab dalampenyelengaraan kearsipan DG dan IG.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan kerja padapencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelengaraan kearsipan DG dan IGsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IVPENYERAHAN DUPLIKAT INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Pasal 24

(1) Instansi Pemerintah menyerahkan duplikat IG Tematikyang diselenggarakannya kepada Instansi Pemerintahyang bertanggung jawab di bidang perpustakaan nasionaldan di bidang arsip nasional dan dapat mengaksesnyakembali.

(2) Pemerintah daerah menyerahkan duplikat IGT yangdiselenggarakannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang perpustakaan daerah dan di bidang arsipdaerah dan dapat mengaksesnya kembali.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan duplikatIGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 ...

-13-

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinongpada tanggal 30 September 2013

KEPALABADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

ttd.

ASEP KARSIDI

Salinan sesuai dengan aslinyaPlt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Sora Lokita

-14-

PENJELASAN ATASRANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PROSEDUR PENYIMPANAN DAN MEKANISME PENYIMPANANUNTUK PENGARSIPAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasialmengamanahkan adanya suatu peraturan yang mengatur tentangstandar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untukpengarsipan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG). DGdan IG sendiri merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan,pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yangberhubungan dengan ruang kebumian. DG dan IG sangat bergunasebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangkamengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya,dan ketahanan nasional, khususnya pengelolaan sumber daya alam,penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi danbisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan,dan kepariwisataan. IG, yang disusun dari kumpulan DG, jugamerupakan informasi yang amat diperlukan dalam penanggulanganbencana, pelestarian lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan.

Dengan menyadari pentingnya DG dan IG dalam pembangunan diberbagai sektor pembangunan, maka penyimpanan DG dan IGmenjadi suatu bagian yang sangat penting. Penyimpanan DG dan IGbertujuan agar DG dan IG aman dan tidak rusak atau hilangsehingga ketersediaan IG untuk digunakan di kemudian hari akanterjamin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2 ...

-15-

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangandiantaranya perundangan terkait dengan sertifikasi di bidangIG, pegawai negeri sipil, dan/atau kearsipan.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan ☜kontrol lingkungan☝ adalahupaya pengendalian terhadap suhu dan kelembaban,cahaya dan kualitas udara di dalam ruang penyimpanan.Pengendalian faktor-faktor tersebut dimaksudkan agarsupaya arsip terjamin keamanan dan terjaga dari faktor-faktor perusak DG dan IG yang disimpan.

Huruf c ...

-16-

Huruf cYang dimaksud dengan ☜potensi bahaya☝ adalah suatukondisi atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkankerusakan dan/atau kehilangan DG dan IG.

Pasal 11Cukup jelas.

Pasal 12Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas.

Pasal 14Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan ☜media lepas☝ misalnya kaset,disket, dan DVD.

Pasal 15Cukup jelas.

Pasal 16Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan ☜secara visual☝, misalnya padakertas atau media transparan.

Pasal 17Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3) ...

-17-

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Yang dimaksud dengan sumber daya manusiapengamanan diantaranya satpam, petugas khususkeamanan, dsb.Yang dimaksud dengan perangkat keras pengamanandiantaranya kunci, gembok, teralis, alat pemadamkebakaran, dsb.

Pasal 18Cukup jelas.

Pasal 19Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undanganadalah perundangan terkait dengan kearsipan,penyimpanan duplikat IG Tematik, keterbukaaninformasi publik, dll.

Pasal 20Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf e ...

-18-

Huruf eYang dimaksud dengan ☜metadata dan/atau riwayat dataDG dan IG☝ merupakan format baku metadata DG dan IGyang harus mengacu kepada Standar Nasional Indonesia.

Huruf fCukup jelas.

Pasal 21Cukup jelas.

Pasal 22Cukup jelas.

Pasal 23Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ☜penyelenggaraan kearsipan☝adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan,pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatusistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber dayalainnya.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 24Cukup jelas.

Pasal 25Cukup jelas.