99
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dipandang perlu menindaklanjuti dengan penataan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); SALINAN

PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

  • Upload
    lamcong

  • View
    236

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor 12 Tahun 2017

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dipandang perlu menindaklanjuti dengan penataan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

SALINAN

Page 2: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 2 -

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/655/M.KT.01/2017 tanggal 18 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Page 3: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 3 -

(2) Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Lemhannas RI dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.

Pasal 2

Lemhannas Rl mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

a. menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal;

b. menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

c. menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional;

b. pengkajian permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan internasional;

c. pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;

d. evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan kader dan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

e. pelaksanaan penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia;

f. pelaksanaan pelatihan dan pengkajian bidang kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa;

Page 4: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 4 -

g. pelaksanaan kerja sama pendidikan pascasarjana di bidang ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional dan kerja sama pengkajian strategik serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri;

h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI;

i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Lemhannas RI; dan

j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

Lemhannas RI terdiri atas:

a. Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Sekretariat Utama;

c. Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional;

d. Deputi Bidang Pengkajian Strategik;

e. Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;

f. Inspektorat; dan

g. Pusat Laboratorium.

Bagian Kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas Rl

Pasal 5

Gubernur Lemhannas RI mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI.

Pasal 6

Wakil Gubernur Lemhannas Rl mempunyai tugas membantu Gubernur Lemhannas RI dalam melaksanakan tugas memimpin Lemhannas RI.

Page 5: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 5 -

Bagian Ketiga Sekretariat Utama

Pasal 7

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas Rl.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama disingkat Settama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Settama menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Lemhannas RI;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Lemhannas RI;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, arsip, dan dokumentasi Lemhannas RI;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;

g. penyelenggaraan kegiatan bidang teknologi informasi, komunikasi, serta perpustakaan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 10

Settama, terdiri atas:

a. Biro Perencanaan;

b. Biro Umum;

c. Biro Kerja Sama dan Hukum;

d. Biro Hubungan Masyarakat; dan

e. Biro Telematika.

Page 6: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 6 -

Pasal 11

Biro Perencanaan disingkat Roren mempunyai tugas melaksanakan perencanaan anggaran, pemantauan dan evaluasi program anggaran, pengelolaan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di Lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Roren menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan penyiapan perencanaan strategis dan perencanaan anggaran;

b. pelaksanaan urusan pemantauan dan evaluasi program anggaran, analisis, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran, serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran;

c. pelaksanaan pengelolaan organisasi dan tata laksana;

d. pelaksanaan pengelolaan fasilitasi reformasi birokrasi; dan

e. pelaksanaan pembinaan profesi perencanaan, pemantauan, analisis dan evaluasi program dan anggaran.

Pasal 13

Roren, terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan Anggaran;

b. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran;

c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan

d. Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi.

Pasal 14

Bagian Perencanaan Anggaran disingkat Bagrengar, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana anggaran Lemhannas RI.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagrengar menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan pengumpulan data dan mengkoordinasikan rencana strategis serta rencana anggaran dari tiap-tiap unit kerja;

b. pelaksanaan urusan penyiapan penyusunan, pengkoordinasian, dan pengintegrasian rencana strategis, rencana belanja mengikat dan tidak mengikat;

c. pelaksanaan urusan penyiapan penyusunan rencana anggaran serta pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal Lemhannas RI; dan

Page 7: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 7 -

d. pelaksanaan pembinaan profesi perencanaan program dan anggaran.

Pasal 16

Bagrengar, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan

b. Subbagian Penyusunan Anggaran.

Pasal 17

(1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran disingkat Subbagrenproggar, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan data dan penyusunan rencana strategis, rencana belanja mengikat dan tidak mengikat serta program kerja Lemhannas RI,

(2) Subbagian Penyusunan Anggaran disingkat Subbagsungar, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran bahan Rapat Dengar Pendapat bidang perencanaananggaran dengan DPR-RI ataupun koordinasi dengan K/L terkait, serta penyusunan Rencana Kerja Anggaran Lemhannas RI.

Pasal 18

Bagian Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran disingkat Bagpantauevproggar, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan revisi anggaran, analisis, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bagpantauevproggar menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan pengendalian anggaran belanja mengikat dan anggaran belanja tidak mengikat;

b. pelaksanaan urusan penyiapan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pengintegrasian urusan revisi anggaran;

c. pelaksanaan urusan penyiapan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pengintegrasian administrasi analisis dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;

d. pelaksanaan urusan penyiapan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pengintegrasian laporan pelaksanaan program dan anggaran;

e. pelaksanaan urusan pemantauan lapangan pelaksanaan program dan anggaran; dan

f. pelaksanaan pembinaan profesi analisis dan evaluasi program dan anggaran.

Page 8: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 8 -

Pasal 20

Bagpantauevproggar, terdiri atas:

a. Subbagian Pemantauan Program dan Anggaran disingkat Subbagpantauproggar;

b. Subbagian Analisis dan Evaluasi Program dan Anggaran disingkat Subbaganevproggar.

Pasal 21

(1) Subbagian Pemantauan Program dan Anggaran disingkat Subbagpantauproggar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi pengendalian pemantuan anggaranbelanja mengikat dan anggaran belanja tidak mengikat, pelaksanaan revisi anggaran, dan mengkoordinir tindaklanjut/aksi terhadap temuan BPK, penyusunan laporan keuangan dan administrasi perlengkapan Roren.

(2) Subbagian Analisis dan Evaluasi Program dan Anggaran disingkat Subbaganevproggar, mempunyai tugas penyiapan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pengintegrasian analisis, evaluasi, pemantauan lapangan, laporan pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan bahan Rapat Dengar Pendapat bidang pelaksanaan program dan anggaran, koordinasi intern dalam rangka pengendalian anggaran, ketatausahaan dan urusan dalam Roren.

Pasal 22

Bagian Organisasi dan Tata Laksana disingkat Bagortala mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bagortala menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan organisasi di lingkungan Lemhannas RI;

b. Pelaksanaan penyusunan tata laksana organisasi, prosedur dan mekanisme kerja atau hubungan tata cara kerja di lingkungan Lemhannas RI; dan

c. Pelaksanaan evaluasi hasil penyusunan organisasi dan tata laksana, prosedur dan mekanisme kerja atau hubungan tata kerja di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 24

Bagortala, terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi; dan

b. Subbagian Tata Laksana.

Page 9: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 9 -

Pasal 25

(1) Subbagian Organisasi disingkat Subbagorg, mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penataan organisasi Lemhannas RI.

(2) Subbagian Tata Laksana disingkat Subbagtala, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan prosedur dan mekanisme kerja, pedoman serta pengembangan tata kerja/ ketatalaksanaan ataupun hubungan tata cara kerja di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 26

Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi disingkat Bagfasrb mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi seluruh unit kerja di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bagfasrb menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanan urusan penyiapan, rencana, dan evaluasi jangka panjang Reformasi Birokrasi;

b. pelaksanaan urusan implementasi area perubahan Reformasi Birokrasi;

c. pelaksanaan urusan koordinasi pelayanan terhadap evaluasi eksternal Reformasi Birokrasi; dan

d. pelaksanaan pengukuran output, outcome, dan analisis dampak kinerja program dan anggaran.

Pasal 28

Bagfasrb, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan

b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Pasal 29

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disingkat Subbag Renlak RB, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, rencana, dan evaluasi jangka panjang Reformasi Birokrasi, serta urusan koordinasi pelayanan terhadap evaluasi eksternal Reformasi Birokrasi.

(2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi disingkat Subbag Monev RB, mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi RB, implementasi area perubahan RB, dan pengukuran output, outcome, dan analisis dampak kinerja program dan anggaran, serta tindak lanjut/aksi temuan Kemen PANRB.

Page 10: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 10 -

Pasal 30

Biro Umum disingkat Roum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tentang sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, logistik, pelayanan umum, dan administrasi ketatausahaan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;

b. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;

c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, urusan dalam, protokoler, perjalanan dinas, angkutan, pengamanan Lemhannas RI, pemrosesan dalam penegakkan hukum dan disiplin personel serta pelayanan umum dan urusan dukungan pimpinan;

d. pelaksanaan urusan logistik, pengadaan, perlengkapan, inventarisasi barang kekayaan milik negara dan pemeliharaan fasilitas kantor;

e. pelaksanaan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan dan penggandaan.

Pasal 32

Roum terdiri atas:

a. Bagian Sumber Daya Manusia;

b. Bagian Keuangan;

c. Bagian Rumah Tangga; dan

d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 33

Bagian Sumber Daya Manusia, disingkat Bagsdm mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi personel, pembinaan dan pengembangan karier personel, perawatan personel dan pemeliharaan kesehatan pegawai.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagsdm menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan administrasi dan pembinaan karier personel Lemhannas RI;

b. pelaksanaan urusan perawatan personel Lemhannas RI; dan

c. pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan pegawai beserta keluarga dan peserta pendidikan.

Page 11: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 11 -

Pasal 35

Bagsdm terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi dan Pembinaan Karier Personel;

b. Subbagian Perawatan Personel; dan

c. Subbagian Kesehatan Personel.

Pasal 36

(1) Subbagian Administrasi dan Pembinaan Karier Personel disingkat Subbagminbinkarpers, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi personel, berkaitan dengan rencana formasi jabatan, penerimaan pegawai dan seleksi jabatan, serta pembinaan karier personel yang meliputi, pendidikan, kepangkatan, pengangkatan, mutasi dan pemisahan personel.

(2) Subbagian Perawatan Personel disingkat Subbagwatpers, mempunyai tugas melaksanakan perawatan personel yang meliputi, urusan tanda jasa, pelayanan kesejahteraan personel, pembinaan mental, ijin, cuti, nikah, rujuk dan cerai serta urusan pensiundan urusan kematian di lingkungan Lemhannas RI.

(3) Subbagian Kesehatan Personel disingkat Subbagkespers, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan, pembinaan jasmani dan olah raga serta rekreasi di lingkungan Lemhannas RI, baik kepada pegawai beserta keluarga maupun peserta pendidikan Lemhannas RI.

Pasal 37

Bagian Keuangan disingkat Bagku, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Lemhannas RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagku menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan verifikasi;

b. pelaksanaan urusan akuntansi dan laporan keuangan; dan

c. pelaksanaan urusan perbendaharaan.

Pasal 39

Bagku terdiri atas:

a. Subbagian Verifikasi;

b. Subbagian Akuntansi dan Laporan; dan

c. Subbagian Perbendaharaan.

Page 12: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 12 -

Pasal 40

(1) Subbagian Verifikasi disingkat Subbagver, mempunyai tugas di bidang pembinaan peranti lunak dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan, pencocokan dan penelitian dokumen pertanggung jawaban keuangan, pengarsipan dokumen keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan disingkat Subbagakunlap, mempunyai tugas penyusunan Laporan Keuangan Lemhannas RI secara periodik sesuai dengan SAP, penyusunan laporan daya serap, rekonsiliasi dan pembinaan teknis akuntansi.

(3) Subbagian Perbendaharaan disingkat Subbagperbend, mempunyai tugas pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran/pembayaran uang/surat-surat berharga serta mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Bagian Rumah Tangga disingkat Bagrumga, mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan yang meliputi pelayanan umum dan urusan dalam, administrasi layanan pengadaan serta urusan logistik dan barang milik negara di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagrumga menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan dalam dan pengamanan;

b. Pelaksanaan urusan administrasi layanan pengadaan barang dan jasa; dan

d. Pelaksanaan urusan logistik dan Barang Milik Negara.

Pasal 43

Bagrumga terdiri atas:

a. Subbagian Urusan Dalam dan Pengamanan;

b. Subbagian Layanan Pengadaan; dan

c. Subbagian Logistik dan Barang Milik Negara;

Pasal 44

(1) Subbagian Urusan Dalam dan Pengamanan disingkat Subbagurdalpam, mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pelayanan umum, administrasi pelayanan angkutan, pengawalan perjalanan Gubernur, pembinaan pengemudi dan pemeliharaan kendaraan dinas serta penyiapan administrasi dan pelaksanaan pengamanan kantor, parkir, kegiatan lembaga/peserta serta pelaksanaan pemrosesan dalam rangka penegakan hukum dan disiplin personel serta peserta;

Page 13: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 13 -

(2) Subbagian Layanan Pengadaan disingkat Subbagyanada, mempunyai tugas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik jasa konstruksi maupun jasa konsultansi.

(3) Subbagian Unit Logistik dan Barang Milik Negara disingkat Subbaglogbmn, mempunyai tugas pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran barang serta melaksanakan pemeliharaan, pertamanan, bangunan gedung dan fasilitasnya, sistem listrik dan sistem mekanik, melaksanakan kegiatan pengelolaan/pencatatan Barang Milik Negara di lingkungan Lemhannas RI yang meliputi pencatatan, pemberian kodifikasi, penerbitan dan pemasangan daftar inventaris ruangan, laporan mutasi barang dari sistem Simak BMN, serta perencanaan anggaran dan laporan keuangan Roum.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha disingkat Bagtu, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, tata naskah dan kearsipan serta penggandaan naskah di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagtu menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan pengelolaan penerimaan dan pengiriman surat, tata naskah, kearsipan dan dokumentasi Lembaga;

b. pelaksanaan urusan pemberian pelayanan penggandaan naskah Lembaga;

c. pelaksanaan urusan pengkoordinasian jadwal kegiatan Gubernur dengan Koorspri dengan melakukan bimbingan teknis ketatausahaan di lingkungan Lemhannas RI;

d. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat khususnya penggunaan ruang/waktu termasuk pejabat yang diundang dengan unit yang terkait

d. penyiapan penyelenggaraan kegiatan persuratan, pengarsipan, dokumentasi, dan perlengkapan Pimpinan, Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi serta Tenaga Ahli (Widyaiswara dan Peneliti Ketahanan Nasional) serta Tenaga Profesional; dan

e. pelaksanaan bimbingan teknis ketatausahaan dan pembinaan profesi Subbagian tata usaha pada unit kerja di lingkungan Lemhannas RI.

Page 14: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 14 -

Pasal 47

Bagtu terdiri atas:

a. Subbagian Arsip dan Ekspedisi;

b. Subbagian Penggandaan;

c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;

d. Subbagian Tata Usaha Dewan Pengarah;

e. Subbagian Tata Usaha Sestama;

f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pimpinan Tingkat Nasional;

g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian Strategik;

h. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan; dan

i. Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Tenaga Profesional.

Pasal 48

(1) Subbagian Arsip dan Ekspedisi disingkat Subbagarsi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penerimaan dan pengiriman surat, kearsipan dan dokumentasi, serta tata naskah Lemhannas RI.

(2) Subbagian Penggandaan disingkat Subbagganda, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penggandaan naskah-naskah Lembaga.

(3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan disingkat Subbag TU Pimpinan, mempunyai tugas melaksanakan persuratan, pengarsipan, dokumentasi dan urusan Sespri Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)

(4) Subbagian Tata Usaha Dewan Pengarah disingkat Subbag TU Wanrah, mempunyai tugas melaksanakan persuratan, pengarsipan, dokumentasi dan urusan Sespri Koordinator Dewan Pengarah.

(5) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama disingkat Subbag TU Sestama, mempunyai tugas melaksanakan persuratan, pengarsipan, dokumentasi dan urusan Sespri Sestama.

(6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional disingkat Subbag TU Debiddikpimkatnas, mempunyai tugas melaksanakan persuratan, pengarsipan, dokumentasi, keuangan dan melakukan koordinasi rencana anggaran serta urusan Sespri Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional.

(7) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian Strategik disingkat Subbag TU Debidjianstrat, mempunyai tugas melaksanakan persuratan, pengarsipan, dokumentasi, keuangan dan melakukan koordinasi rencana anggaran serta urusan Sespri Deputi Bidang Pengkajian Strategik;

Page 15: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 15 -

(8) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Subbag TU Debidtaplaikbs, mempunyai tugas melaksanakan persuratan, pengarsipan, dokumentasi, keuangan dan melakukan koordinasi rencana anggaran serta urusan Sespri Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan; dan

(9) Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Tenaga Profesional disingkat Subbag TU Tahlitaprof, mempunyai tugas melaksanakan persuratan, pengarsipan, dokumentasi dan urusan Sespri Tenaga Ahli dan Tenaga Profesional.

Pasal 49

Biro Hubungan Masyarakat disingkat Rohumas, mempunyai tugas melaksanakan penerangan dan publikasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi, keprotokolan dan peliputan serta pengelolaan Perpustakaan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Rohumas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Lemhannas RI dan pemberian layanan pengaduan kepada pemohon informasi serta mengelola website PPID.

b. pelaksanaan publikasi dan penerbitan serta fasilitasi hubungan kelembagaan;

c. pelaksanaan pemberian layanan keprotokolan yang meliputi kegiatan Pimpinan dan Lembaga serta kegiatan peliputan di lingkungan Lemhannas RI; dan

d. pelaksanaan pengelolaan Perpustakaan.

Pasal 51 Rohumas terdiri atas:

a. Bagian Penerangan;

b. Bagian Protokol dan Peliputan; dan

c. Bagian Perpustakaan.

Pasal 52

Bagian Penerangan disingkat Bagpen, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan layanan informasi, penerangan, publikasi, penerbitan dan dokumentasi serta fasilitasi hubungan kelembagaan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagpen menyelenggarakan fungsi :

Page 16: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 16 -

a. pelaksanaan urusan kegiatan informasi dan dokumentasi (PPID);

b. pelaksanaan urusan publikasi dan penerbitan; dan

c. pelaksanaan urusan kegiatan hubungan antar kelembagaan.

Pasal 54

Bagpen terdiri atas:

a. Subbagian Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. Subbagian Publikasi dan Penerbitan; dan

c. Subbagian Hubungan Antar Kelembagaan,

Pasal 55

(1) Subbagian Informasi dan Dokumentasi disingkat Subbaginfodok, mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan Pengelolaan Informasi dan dokumentasi (PPID) serta pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi; dan

(2) Subbagian Publikasi dan Penerbitan disingkat Subbagpubbit, mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan penerangan, publikasi dan penerbitan.

(3) Subbagian Hubungan antar Kelembagaan disingkat Subbaghubanlem, mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan hubungan antar kelembagaan, melakukan tata usaha dan urusan dalam di lingkungan Rohumas.

Pasal 56

Bagian Protokol dan Peliputan disingkat Bagprotpel, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan keprotokolan Pimpinan dan Lembaga serta kegiatan peliputan di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagprotpel menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kegiatan Keprotokolan; dan

b. pelaksanaan urusan Hubungan Media dan Peliputan.

Pasal 58

Bagprotpel terdiri atas:

a. Subbagian Keprotokolan; dan

b. Subbagian Hubungan Media dan Peliputan.

Page 17: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 17 -

Pasal 59

(1) Subbagian Keprotokolan disingkat Subbagprot, mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan Keprotokolan; dan

(2) Subbagian Peliputan disingkat Subbaghubmedput, mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan Peliputan.

Pasal 60

Bagian Perpustakaan disingkat Bagperpus, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akuisisi dan pengembangan koleksi perpustakaan, pengelolaan sistem informasi perpustakaan (e-library) dan knowledge management sistem guna mendukung kegiatan pendidikan, pengkajian strategik dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta pengolahan dan layanan perpustakaan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagperpus mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan akuisisi dan pengembangan koleksi perpustakaan melalui pengendalian kegiatan pengelolaan sistem informasi perpustakaan (e-library) dan knowledge management system;

b. pelaksanaan urusan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengolahan dan layanan perpustakaan; dan

c. pelaksanaan urusan pengawasan administrasi dan pembinaan staf Bagperpus.

Pasal 62

Bagian Perpustakaan terdiri atas:

a. Subbagian Akuisisi dan Pengembangan Koleksi Pustaka; dan

b. Subbagian Pengolahan dan Layanan Pustaka.

Pasal 63

(1) Subbagian Akuisisi dan Pengembangan Koleksi Pustaka disingkat Subbagakuisisibangkolpus, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akuisisi dan pengembangan koleksi pustaka dengan pengelolaan Sistem Informasi, KMS dan E-Library mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi dan Preservasi Pustaka; dan

(2) Subbagian Pengolahan dan Layanan Pustaka disingkat Subbaglahyanpus, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengolahan dan layanan pustaka.

Page 18: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 18 -

Pasal 64

Biro Kerja Sama dan Hukum disingkat Rokerma, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kerja sama dalam negeri, luar negeri, seleksi pendidikan dan alumni serta Hukum di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Rokerma menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan kerja sama dalam negeri, program pendidikan sarjana dan pasca sarjana serta administrasi seleksi calon peserta pendidikan dan data alumni;

b. Pelaksanaan urusan kerja sama luar negeri; dan

c. Pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan.

Pasal 66

Rokerma terdiri atas :

a. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri;

b. Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan

c. Bagian Hukum.

Pasal 67

Bagian Kerja Sama Dalam Negeri disingkat Bagkermadagri, mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dengan Lembaga dalam negeri (pemerintah/non pemerintah), menyelenggarakan program pendidikan sarjana dan pasca sarjana bekerja sama dengan perguruan tinggi, administrasi seleksi calon peserta pendidikan PPRA/PPSA dan pendidikan Non PPRA/PPSA, serta pemutakhiran data alumni.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagkermadagri, melaksanakan fungsi :

a. Pelaksanaan kerja sama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;

b. Pelaksanaan program pendidikan sarjana dan pasca sarjana bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi Ketahanan Nasional;

c. Pelaksanaan administrasiseleksi calon peserta pendidikan PPRA/PPSA dan pendidikan non PPRA/PPSA; dan

d. Pelaksanaan urusan administrasi lulusan PPRA/PPSA dan non PPRA/PPSA serta pendokumentasian/pemutakhiran data alumni.

Page 19: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 19 -

Pasal 69

Bagkermadagri, terdiri atas :

a. Subbagian Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;

b. Subbagian Kerja Sama Program Pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana; dan

c. Subbagian Administrasi Seleksi Pendidikan dan Alumni;

Pasal 70

(1) Subbag Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, disingkat Subbagkerma LPNP, mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyiapan bahan pelaksanaan, fasilitas, koordinasi, pemantauan, pengelolaan data dan evaluasi kerja sama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah; serta melakukan urusan tata usaha dan urusan dalam serta perencanaan dan anggaran di lingkungan Rohumas.

(2) Subbag Kerja Sama Program Pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana disingkat Subbagkermaprogdiksarjanapasca, mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyiapan bahan pelaksanaan, fasilitas, koordinasi, pemantauan, dan pengelolaan data dan evaluasi kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, serta perguruan tinggi yang memiliki program studi Ketahanan Nasional; dan

(3) Subbag Administrasi Seleksi Pendidikan dan Alumni disingkat Subbagminseldikal, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi dalam rangka penyeleksian dan penerimaan calon peserta pendidikan PPRA/PPSA dan pendidikan Non PPRA/ PPSA serta penyusunan, pengelolaan dan pemutakhiran data alumni PPRA/PPSA dan pendidikan serta kursus lainnya, melalui koordinasi dengan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL).

Pasal 71

Bagian Kerjasama Luar Negeri disingkat Bagkermalugri, mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri dalam lingkup Kerjasama Bilateral, Kerjasama Multilateral, dan Pembuatan nota kesepahaman (MoU).

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagkermalugri, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penerimaan kunjungan Tamu Luar Negeri ke Lemhannas RI;

b. Pelaksanaan kerja sama (Memorandum of Understanding) antara Lemhannas RI dan institusi di Luar Negeri;

Page 20: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 20 -

c. Penyelenggaraan sosialisasi kepada para Atase Pertahanan Kedutaan Besar negara sahabat untuk penerimaan calon peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dari negara sahabat;

d. Pelaksanaan penerimaan bagi calon peserta PPRA dari Negara sahabat; dan

e. Penyelenggaraan pembekalan awal dan pengenalan budaya bagi calon peserta PPRA dari Negara sahabat.

Pasal 73

Bagkermalugri terdiri atas :

a. Subbagian Kerja Sama Bilateral; dan

b. Subbagian Kerja Sama Multilateral.

Pasal 74

(1) Subbag Kerjasama Bilateral disingkat Subbagkermabilateral, bertugas membuat perencanaan, menyiapkan dukungan administrasi, melakukan koordinasi, melaksanakan kegiatan, dan melakukan evaluasi kegiatan terkait prosedur dan mekanisme penerimaan kunjungan tamu luar negeri dalam lingkup antar negara; dan

(2) Subbag Kerjasama Multilateral disingkat Subbagkerma multilateral, bertugas membuat perencanaan, menyiapkan dukungan administrasi, melakukan koordinasi, melaksanakan kegiatan, melakukan evaluasi kegiatan terkait prosedur dan mekanisme penerimaan kunjungan tamu luar negeri dalam lingkup beberapa negara.

Pasal 75

Bagian Hukum disingkat Bagkum, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan produk hukum dan dokumentasi produk hukum (peraturan perundang-undangan) sosialisasi dan bantuan (advokasi) hukum di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 75, Bagkum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan penyusunan dan perumusan produk hukum (peraturan perundang-undangan) dokumentasi produk hukum di lingkungan Lemhannas RI; dan

b. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi hukum di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 77

Bagkum, terdiri dari atas:

a. Subbagian Penyusunan dan Dokumentasi Hukum; dan

b. Subbagian Sosialisasi dan Advokasi.

Page 21: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 21 -

Pasal 78 (1) Subbagian Penyusunan dan Dokumentasi Hukum disingkat

Subbagsundokkum, melaksanakan penyusunan dan perumusan produk hukum yang terdiri dari Peraturan Gubernur Lemhannas RI, Keputusan Gubernur Lemhannas RI, dan produk hukum lainnya serta dokumentasi peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum Lemhannas RI yang terdiri dari Peraturan Gubernur Lemhannas RI, Keputusan Gubernur Lemhannas RI, dan produk hukum lainnya; dan

(2) Subbagian Sosialisasi dan Advokasi disingkat Subbag Sosadvokasi, melaksanakan tugas pokok pelaksanaan sosialisasi dan menyelenggarakan advokasi (bantuan) hukum yang menyangkut perkara pidana maupun perdata terkait dengan tugas institusi maupun personel di lingkungan Lemhannas RI;

Pasal 79

Biro Telematika disingkat Rotelematika, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan komunikasi dan elektronika, pengembangan, integrasi dan standarisasi sistem informasi serta pengamanan jaringan.

Pasal 80 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Rotelematika menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan perancangan, pembangunan, pengembangan dan perawatan sistem komunikasi dan elektronika serta sarana dan prasarana Teknologi Informasi;

b. Pelaksanaan kegiatan perancangan, pembangunan, pengembangan, perawatan integrasi dan standarisasi Sistem Informasi dan pengumpulan dan pengolahan data;

c. Perancangan, pembangunan, pengembangan dan perawatan, pengamanan dan standarisasi jaringan komunikasi;

d. Pelaksanaan urusan pembina kelompok jabatan fungsional pranata komputer; dan

e. Pelaksanaan urusan evaluasi dan penyusunan hasil pelaksanaan program.

Pasal 81 Rotelematika terdiri atas:

a. Bagian Komunikasi dan Elektronika;

b. Bagian Sistem Informatika; dan

c. Bagian Jaringan;

Pasal 82 Bagian Komunikasi dan Elektronika disingkat Bagkomlek, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perancangan, pembangunan, pengembangan dan perawatan sistem komunikasi dan elektronika serta sarana dan prasarana Teknologi Informasi.

Page 22: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 22 -

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagkomlek menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan rancang, bangun, pemeliharaan dan pengembangan perangkat komunikasi;

b. Pelaksanaan urusan rancang, bangun, pemeliharaan dan pengembangan perangkat elektronika; dan

c. Pelaksanaan urusan dukungan sarana dan prasarana Teknik Informasi.

Pasal 84

Bagkomlek, terdiri atas:

a. Subbagian Perangkat Komunikasi; dan

b. Subbagian Perangkat Elektronika;

Pasal 85

(1) Subbagian Perangkat Komunikasi, disingkat Subbag Perangkatkom, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, inventarisasi perangkat komunikasi dan melakukan dokumentasi administrasi;

(2) Subbag Perangkat Elektronika, disingkat Subbag Perangkatlek mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, inventarisasi perangkat elektronika serta dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi.

Pasal 86

Bagian Sistem Informasi disingkat Bagsisinfo, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pengembangan, perawatan, integrasi dan standarisasi sistem informasi, serta pengumpulan dan pengolahan data.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bagsisinfo, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan perawatan sistem informasi.

b. pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan dan integrasi dan standarisasi sistem informasi; dan

c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data.

Pasal 88

Bagsisinfo, terdiri atas:

a. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi;

b. Subbagian Integrasi dan Standarisasi Sistem Informasi; dan

c. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Page 23: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 23 -

Pasal 89

(1) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi, disingkat Subbagbangsisinfo, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi di lingkungan Lemhannas RI;

(2) Subbagian Integrasi dan Standarisasi Sistem Informasi, disingkat Subbagintegrasistandsisinfo, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan integrasi dan standarisasi sistem informasi; dan

(3) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data, disingkat Subbagpullahta, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan melakukan urusan tata usaha dan urusan dalam Biro serta melakukan koordinasi rencana dan anggaran serta laporan keuangan di lingkungan Rotelematika.

Pasal 90

Bagian Jaringan disingkat Bagjar, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perancangan, pembangunan, pengembangan, perawatan, pengamanan dan standarisasi jaraingan komunikasi.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bagjar menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perancangan, pembangunan, perawatan dan pengamanan sistem jaringan dan pusat data; dan

b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pengembangan standarisasi jaringan komunikasi dan pusat data.

Pasal 92

Bagjar terdiri atas:

a. Subbagian Sistem Pengamanan Jaringan; dan

b. Subbagian Standarisasi Jaringan Komunikasi;

Pasal 93

(1) Subbagian Sistem Pengamanan Jaringan disingkat Subbag sispamjar, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan monitoring sistem pengamanan jaringan dan pusat data; dan

(2) Subbagian Standarisasi Jaringan Komunikasi disingkat Subbagstandjarkom mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan standarisasi jaringan komunikasi dan pusat data;

Page 24: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 24 -

Bagian Keempat Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

Pasal 94

(1) Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lemhannas RI di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional.

(2) Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 95

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional disingkat Debiddikpimkatnas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Debiddikpimkatnas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program pendidikan pimpinan tingkat nasional;

b. pelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat nasional; dan

c. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 97

Debiddikpimkatnas, terdiri atas:

a. Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan;

b. Direktorat Operasional Pendidikan;

c. Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan; dan

d. Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan.

Pasal 98

Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan disingkat Ditprogbangdik mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pengembangan program pendidikan, perencanaan dan penyusunan program kerja pendidikan, pelaporan program pendidikan, dukungan sarana dan prasarana pendidikan, penyusunan kurikulum dan silabus serta penelusuran alumni pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Ditprogbangdik menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program pendidikan serta pelaporan pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

Page 25: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 25 -

b. pelaksanaan perencanaan dukungan sarana dan prasarana pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI;

c. pelaksanaan penyusunan rencana kurikulum dan silabus pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI;

d. pelaksanaan penelusuran lulusan (alumni) pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI;

e. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan program pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI; dan

f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Debiddikpimkatnas Lemhannas RI.

Pasal 100

Ditprogbangdik, terdiri atas:

a. Subdirektorat Program Pendidikan;

b. Subdirektorat Kurikulum dan Silabus; dan

c. Subdirektorat Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan.

Pasal 101

Subdirektorat Program Pendidikan disingkat Subditprogdik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan penyiapan program pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Subditprogdik menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rencana, penyusunan, dan penyiapan serta pelaporan program pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI; dan

b. penyiapan rencana dukungan sarana dan prasarana pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

Pasal 103

Subditprogdik, terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Program dan Pelaporan Pendidikan; dan

b. Seksi Perencanaan Dukungan Sarana dan Prasarana.

Pasal 104

(1) Seksi Perencanaan Program dan Pelaporan Pendidikan disingkat Sirenproglapdik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, penyusunan dan penyiapan serta pelaporan program pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

Page 26: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 26 -

(2) Seksi Perencanaan Dukungan Sarana dan Prasarana disingkat Sirenduksarpras, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan pengelolaan dukungan sarana dan prasarana pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

Pasal 105

Subdirektorat Kurikulum dan Silabus disingkat Subditkursil mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan kurikulum dan silabus pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Subditkursil menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan penyusunan kurikulum pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI; dan

b. penyiapan penyusunan silabus pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

Pasal 107

Subditkursil, terdiri atas:

a. Seksi Penyusunan Kurikulum; dan

b. Seksi Penyusunan Silabus.

Pasal 108

(1) Seksi Penyusunan Kurikulum disingkat Sisunkur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

(2) Seksi Penyusunan Silabus disingkat Sisunsil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan silabus pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

Pasal 109

Subdirektorat Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan disingkat Subditevbangdik mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pengembangan pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Subditevbangdik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan evaluasi pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI; dan

b. penyiapan pelaksanaan pengembangan pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

Page 27: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 27 -

Pasal 111

Subditevbangdik, terdiri atas:

a. Seksi Evaluasi Pendidikan; dan

b. Seksi Pengembangan Pendidikan.

Pasal 112

(1) Seksi Evaluasi Pendidikan disingkat Sievdik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi perencanaan dan operasional program pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI.

(2) Seksi Pengembangan Pendidikan disingkat Sibangdik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan perencanaan dan operasional program pendidikan pimpinan tingkat nasional Lemhannas RI serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditprogbangdik.

Pasal 113

Direktorat Operasional Pendidikan disingkat Ditopsdik mempunyai tugas melaksanakan operasional pendidikan di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ditopsdik menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan kalender pendidikan;

b. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan jadwal pengajaran sesuai kalender pendidikan;

c. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyelenggaraan kegiatan utama; dan

d. pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan penyiapan tutor dan pendamping.

Pasal 115

Ditopsdik, terdiri atas:

a. Subdirektorat Operasional Pengajaran;

b. Subdirektorat Kegiatan Utama; dan

c. Subdirektorat Tutor dan Pendamping.

Pasal 116

Subdirektorat Operasional Pengajaran disingkat Subditopsjar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kalender pendidikan, jadwal pelajaran dan kegiatan ceramah serta diskusi.

Page 28: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 28 -

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Subditopsjar menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengajaran; dan

b. penyelenggaraan operasional pengajaran.

Pasal 118

Subditopsjar, terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Operasional Pengajaran; dan

b. Seksi Pelaksanaan Operasional Pengajaran.

Pasal 119

(1) Seksi Perencanaan Operasional Pengajaran disingkat Sirenopsjar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan penyusunan kalender pendidikan, jadwal pengajaran sesuai kalender pendidikan.

(2) Seksi Pelaksanaan Operasional Pengajaran disingkat Silakopsjar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kegiatan dan jadwal pengajaran sesuai kalender pendidikan serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditopsdik.

Pasal 120

Subdirektorat Kegiatan Utama disingkat Subditgiattama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan utama pendidikan.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Subditgiattama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan rencana kegiatan studi strategis dalam negeri, studi strategis luar negeri, peninjauan objek penting, olah sismennas dan seminar.

b. penyiapan pelaksanaan kegiatan studi strategis dalam negeri, studi strategis luar negeri, peninjauan objek penting, olah sismennas dan seminar.

Pasal 122

Subditgiattama, terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Kegiatan Utama; dan

b. Seksi Pelaksanaan Kegiatan Utama.

Page 29: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 29 -

Pasal 123

(1) Seksi Perencanaan Kegiatan Utama disingkat Sirengiattama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan studi strategis dalam negeri, studi strategis luar negeri, peninjauan objek penting, olah sismennas dan seminar.

(2) Seksi Pelaksanaan Kegiatan Utama disingkat Silakgiattama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan peninjauan obyek penting, studi strategis dalam negeri, studi strategis luar negeri, olah sismennas dan seminar.

Pasal 124

Subdirektorat Tutor dan Pendamping disingkat Subdit Tutorping mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan tutorial dan pendampingan Program Pendidikan Reguler Angkatan dan Program Pendidikan Singkat Angkatan serta pendidikan lain yang dilaksanakan di Lemhannas RI.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Subdit Tutorping menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan kegiatan fasilitasi tutorial Program Pendidikan Reguler Angkatan dan Program Pendidikan Singkat Angkatan serta pendidikan lain yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI; dan

b. penyiapan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendampingan Program Pendidikan Reguler Angkatan dan Program Pendidikan Singkat Angkatan serta pendidikan lain yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI.

Pasal 126

Subdit Tutorping, terdiri atas:

a. Seksi Fasilitasi Tutorial; dan

b. Seksi Fasilitasi Pendampingan.

Pasal 127

(1) Seksi Fasilitasi Tutorial disingkat Sifastutor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, penyusunan, dan pelaksanaan jadwal kegiatan fasilitasi tutorial oleh Tutor PPRA dan PPSA serta pendidikan lain yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI;

(2) Seksi Fasilitasi Pendampingan disingkat Sifasping mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, penyusunan, dan pelaksanaan jadwal kegiatan fasilitasi pendampingan oleh Pendamping dan Pembantu Pendamping PPRA dan PPSA serta pendidikan lain yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI.

Page 30: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 30 -

Pasal 128

Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan disingkat Ditbintadik mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatan pembinaan peserta, kegiatan ekstrakurikuler peserta, penyediaan dukungan dan pelayanan peserta pendidikan, sesuai program Debiddikpimkatnas Lemhannas RI.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Ditbintadik menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi kegiatan peserta PPSA, PPRA dan pendidikan lainnya sesuai program Debiddikpimkatnas Lemhannas RI;

b. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler peserta PPSA, PPRA dan pendidikan lainnya sesuai program Debiddikpimkatnas Lemhannas RI; dan

c. pelaksanaan dukungan dan pelayanan kebutuhan peserta PPSA, PPRA dan pendidikan lainnya sesuai program Debiddikpimkatnas Lemhannas RI.

Pasal 130

Ditbintadik, terdiri atas:

a. Subdirektorat Administrasi Kegiatan Peserta Pendidikan;

b. Subdirektorat Kegiatan Ekstrakurikuler Peserta Pendidikan; dan

c. Subdirektorat Dukungan dan Pelayanan Peserta Pendidikan.

Pasal 131

Subdirektorat Administrasi Kegiatan Peserta Pendidikan disingkat Subditmingiattadik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan pelaksanaan administrasi kegiatan peserta pendidikan.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Subditmingiattadik menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi daftar ulang peserta pendidikan,

b. pelaksanaan pembukaan dan penutupan pendidikan;

c. pelaksanaan kegiatan rutin/harian peserta pendidikan;

d. pelaksanaan penerbitan keputusan pengangkatan dan pemberhentian peserta pendidikan;

e. pelaksanaan perijinan peserta pendidikan; dan

f. pelaksanaan sidang dewan kehormatan peserta pendidikan.

Page 31: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 31 -

Pasal 133

Subdit Mingiattadik, terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Administrasi Kegiatan Peserta Pendidikan; dan

b. Seksi Pelaksanaan Administrasi kegiatan Peserta Pendidikan.

Pasal 134

(1) Seksi Perencanaan Administrasi Kegiatan Peserta Pendidikan disingkat Sirenmingiattadik mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan administrasi kegiatan, penyiapan data peserta, dan penyusunan laporan kegiatan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditbintadik.

(2) Seksi Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Peserta Pendidikan disingkat Silaksmingiattadik mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan penyediaan data peserta, serta koordinasi dengan unsur terkait baik di dalam, maupun di luar lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 135

Subdirektorat Kegiatan Ekstrakurikuler Peserta Pendidikan Subditgiatekskultadik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler peserta pendidikan.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 Subditgiatekskultadik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan rencana kegiatan ektrakurikuler peserta pendidikan;

a. penyiapan pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler peserta pendidikan; dan

b. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler peserta pendidikan.

Pasal 137

Subditgiatekskultadik, terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Kegiatan Ektrakurikuler Peserta Pendidikan; dan

b. Seksi Pelaksanaan Kegiatan Ektrakurikuler Peserta Pendidikan.

Page 32: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 32 -

Pasal 138

(1) Seksi Perencanaan Kegiatan Ektra kurikuler Peserta Pendidikan disingkat Sirengiatekskultadik, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana kegiatan dan garis besar seluruh kegiatan ekstrakurikuler serta penyusunan pelaporan pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler peserta pendidikan.

(2) Seksi Pelaksanaan Kegiatan Ektra kurikuler Peserta Pendidikan disingkat Silakgiatekskultadik, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler peserta pendidikan dan penyiapan koordinasi dengan unsur terkait baik di dalam, maupun di luar lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 139

Subdirektorat Dukungan Pelayanan Peserta Pendidikan disingkat Subditdukyantadik, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan dukungan dan pelayanan peserta pendidikan Lemhannas RI.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 Subditdukyantadik menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemberian dukungan dan pelayanan kebutuhan messing peserta pendidikan;

b. pelaksanaan pemberian dukungan dan pelayanan perlengkapan peserta pendidikan;

c. pelaksanaan pemberian dukungan dan pelayanan konsumsi peserta pendidikan; dan

d. pelaksanaan pemberian dukungan dan pelayanan kesiapan ruang kelas, ruang diskusi dan ruang latihan peserta pendidikan.

Pasal 141

Subditdukyantadik, terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Dukungan dan Pelayanan Peserta Pendidikan; dan

b. Seksi Pelaksanaan Dukungan dan Pelayanan Peserta Pendidikan.

Pasal 142

(1) Seksi Perencanaan Dukungan dan Pelayanan Peserta Pendidikan disingkat Sirendukyantadik, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dukungan dan pelayanan peserta, dukungan pelayanan messing, perlengkapan, konsumsi, kesiapan ruang kelas, ruang diskusi dan ruang latihan bagi peserta pendidikan serta membuat laporan kegiatan dukungan dan pelayanan peserta pendidikan di Lemhannas RI.

Page 33: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 33 -

(2) Seksi Pelaksanaan Dukungan dan Pelayanan Peserta Pendidikan disingkat Silaksdukyantadik mempunyai tugas melakukan dukungan dan pelayanan peserta, dukungan pelayanan messing, perlengkapan, konsumsi, kesiapan ruang kelas, ruang diskusi dan ruang latihan bagi peserta pendidikan serta melakukan koordinasi dengan unsur terkait baik di dalam, maupun di luar lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 143

Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan disingkat Ditmatlaitadik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, penyiapan perumusan bahan ajaran dan petunjuk teknis, penilaian kegiatan utama dan karya tulis, pengumpulan serta pengolahan data dan administrasi peserta pendidikan Lemhannas RI.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Ditmatlaitadik menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan penyiapan bahan ajaran pendidikan;

b. pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis pendidikan;

c. pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan penilaian kegiatan utama peserta pendidikan Lemhannas RI;

d. pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan penilaian karya tulis peserta pendidikan Lemhannas RI;

e. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan, penyiapan serta pengumpulan dan pengolahan data peserta pendidikan Lemhannas RI; dan

f. pelaksanaan perencanaan, penyusunan, dan penyiapan administrasi kegiatan pendidikan Lemhannas RI.

Pasal 145

Ditmatlaitadik, terdiri atas:

a. Subdirektorat Materi Pendidikan;

b. Subdirektorat Penilaian Kegiatan Utama Pendidikan; dan

c. Subdirektorat Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Administrasi Pendidikan.

Pasal 146

Subdirektorat Materi Pendidikan disingkat Subditmatdik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, analisis dan penyusunan sistem serta penyiapan bahan ajaran dan penyusunan petunjuk teknis pendidikan PPRA dan PPSA serta pendidikan lain yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI.

Page 34: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 34 -

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Subditmatdik menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan penyusunan bahan pengajaran pendidikan Lemhannas RI;

b. pelaksanaan penggandaan bahan pengajaran pendidikan;

c. perencanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendidikan Lemhannas RI; dan

d. perencanaan dan pengadaan alat bantu pengajaran pendidikan Lemhannas RI.

Pasal 148

Subditmatdik, terdiri atas:

a. Seksi Bahan Ajar; dan

b. Seksi Petunjuk Teknis.

Pasal 149

(1) Seksi Bahan Pengajaran disingkat Sihanjar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pengajaran Bidang Studi Inti, Bidang Studi Pembinaan Gatra, dan Bidang Studi Lingkungan Strategi pada PPRA dan PPSA serta pendidikan lain yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI serta penggandaan bahan pengajaran pendidikan.

(2) Seksi Petunjuk Teknis disingkat Sijuknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan pada PPRA dan PPSA serta Pendidikan lain yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI serta penyediaan alat bantu pengajaran pendidikan.

Pasal 150

Subdirektorat Penilaian Kegiatan Utama Pendidikan disingkat Subditlaigiattamadik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan analisis serta pengolahan nilai kegiatan utama pendidikan.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Subditlaigiattamadik menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, pengumpulan dan pengolahan fasilitasi nilai kegiatan utama peserta pendidikan Lemhannas RI;

b. pelaksanaan penyusunan rencana, pengumpulan dan pengolahan fasilitasi nilai karya tulis peserta yang meliputi kertas karya perorangan (Taskap), Esai dan Kertas Karya Acuan (KKA); dan

c. penyusunan pelaporan hasil pengolahan dan hasil sidang pelaksana penilaian Kertas Karya Perorangan (KPP) pada setiap tahap pendidikan.

Page 35: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 35 -

Pasal 152

Subditlaigiattamadik terdiri atas:

a. Seksi Fasilitasi Penilaian Kegiatan Utama Pendidikan; dan

b. Seksi Fasilitasi Penilaian Karya Tulis Peserta Pendidikan.

Pasal 153

(1) Seksi Fasilitasi Penilaian Kegiatan Utama Pendidikan disingkat Sifaslaigiattamadik mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyusunan, analisis, pengumpulan dan pengolahan nilai kegiatan utama peserta pendidikan Lemhannas RI maupun pendidikan lainnya untuk keperluan sidang badan pelaksanaan penilaian dan dewan penilai.

(2) Seksi Fasilitasi Penilaian Karya Tulis Peserta Pendikan disingkat Sifaslaikarlistadik mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyusunan, analisis, pengumpulan dan pengolahan nilai-nilai karya tulis peserta untuk keperluan sidang badan pelaksanaan penilaian dan dewan penilai pendidikan.

Pasal 154

Subdirektorat Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Administrasi Pendidikan disingkat Subditpullahtamindik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, analisis dan penyusunan sistem serta pengumpulan, pengolahan data dan administrasi pendidikan PPRA dan PPSA serta pendidikan lain yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subditpullahtamindik menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan, penyusunan sistem, pengumpulan, dan pengolahan data peserta pendidikan Lemhannas RI; dan

b. pelaksanaan perencanaan, dan penyusunan administrasi kegiatan pendidikan Lemhannas RI.

Pasal 156

Subditpullahtamindik, terdiri atas:

a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Peserta Pendidikan; dan

b. Seksi Administrasi Pendidikan.

Pasal 157

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Peserta Pendidikan disingkat Sipullahtatadik mempunyai tugas melakukan penyusunan sistem, analisis dan pengumpulan serta pengolahan data peserta pendidikan yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI.

(2) Seksi Administrasi Pendidikan disingkat Simindik mempunyai tugas melakukan penyusunan, dan pelaksanaan administrasi kegiatan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI.

Page 36: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 36 -

Bagian Kelima Deputi Bidang Pengkajian Strategik

Pasal 158

(1) Deputi Bidang Pengkajian Strategik adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lemhannas RI di bidang pengkajian strategik.

(2) Deputi Bidang Pengkajian Strategik dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 159

Deputi Bidang Pengkajian Strategik disingkat Debidjianstrat mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian strategik permasalahan nasional, regional, dan internasional.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Debidjianstrat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengkajian strategik bidang geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam;

b. pelaksanaan pengkajian strategik bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan;

c. pelaksanaan pengkajian strategik bidang perekonomian;

d. pelaksanaan pengkajian strategik bidang sosial budaya, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. pelaksanaan pengkajian strategik yang berwawasan internasional; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 161

Debidjianstrat, terdiri atas:

a. Direktorat Program Pengembangan Pengkajian;

b. Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik;

c. Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam;

d. Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi; dan

e. Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi;

Pasal 162

Direktorat Program dan Pengembangan Kajian disingkat Ditprogbangjian, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan program kerja pengkajian, laporan program pengkajian, dukungan sarana dan prasarana pengkajian, pengumpulan dan analisis hasil kajian, pelaksanaan evaluasi dan pengembangan kajian serta studi penelusuran (tracer study) hasil kajian.

Page 37: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 37 -

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Ditprogbangjian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program kerja pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;

b. pelaksanaan penyusunan dukungan sarana dan prasarana pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;

c. pelaksanaan penyusunan laporan operasional pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;

d. pelaksanaan pengumpulan dan analisis hasil kajian serta studi penelusuran (tracer study) tindak lanjut hasil kajian ke Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet dan Kementerian Teknis terkait.

e. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan kajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;

f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengkajian Strategik.

Pasal 164

Ditprogbangjian, terdiri atas:

a. Subdirektorat Program Pengkajian;

b. Subdirektorat Evaluasi dan Dokumentasi Pengkajian; dan

c. Subdirektorat Pengembangan Pengkajian;

Pasal 165

Subdirektorat Program Pengkajian disingkat Subditprogjian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan program pengkajian, dukungan sarana dan prasarana pengkajian, serta pembuatan laporan dalam rangka penyelenggaraan pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subditprogjian, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional; dan

b. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan laporan pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;

Pasal 167

Subditprogjian, terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Program Pengkajian; dan

b. Seksi Laporan Pengkajian.

Page 38: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 38 -

Pasal 168

(1) Seksi Perencanaan Program dan Laporan Pengkajian disingkat Sirenproglapjian, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan program pengkajian serta laporan pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;

(2) Seksi Laporan Pengkajian disingkat Silapjian, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan laporan pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional.

Pasal 169

Subdirektorat Evaluasi dan Dokumentasi Pengkajian disingkat Subditevdokjian, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan penyiapan serta pelaksanaan pendokumentasian hasil-hasil pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subditevdokjian menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan penyiapan serta pelaksanaan evaluasi pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;

b. pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan penyiapan serta pelaksanaan pendokumentasian hasil-hasil pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;

Pasal 171

Subdit Evdokjian, terdiri atas:

a. Seksi Evaluasi Pengkajian; dan

b. Seksi Dokumentasi Pengkajian.

Pasal 172

(1) Seksi Evaluasi Pengkajian disingkat Sirevjian, mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan dan penyiapan evaluasi hasil kajian, serta melakukan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditrenprogbangjian.

(2) Seksi Dokumentasi Pengkajian disingkat Sidokjian, mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian kegiatan dan hasil-hasil kajian strategik Lemhannas RI.

Pasal 173

Subdirektorat Pengembangan Pengkajian disingkat Subditbangjian, mempunyai tugas melaksanakan program pengembangan hasil kajian dari Direktorat; dan sebagai penelusuran (tracer study) tindak lanjut hasil kajian ke Sekretaris Negara/ Sekretaris Kabinet dan Kementerian Teknis terkait;

Page 39: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 39 -

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subditbangjian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan program pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;

b. pelaksanaan analisis data dan penyusunan laporan pengkajian strategik konsepsional terkait ketahanan nasional;

Pasal 175

Subditbangjian, terdiri atas:

a. Seksi Rencana Pengembangan Pengkajian; dan

b. Seksi Analisis Data dan Laporan Pengembangan Pengkajian.

Pasal 176

(1) Seksi Rencana Pengembangan Pengkajian disingkat Sirenbangjian, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pengkajian; dan

(2) Seksi Analisis Data dan Laporan Pengembangan Pengkajian disingkat Sinantalapbangjian, mempunyai tugas melaksanakan penelitian data-data yang mendukung hasil kajian dan studi penelusuran (tracer study) tindak lanjut hasil kajian.

Pasal 177

Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik disingkat Ditjianidepol, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pengkajian strategik di bidang ideologi, politik, sistem manajemen nasional dan kepemimpinan nasional, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran, dan penyusunan naskah publikasi.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Ditjianidepol menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam:

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, ExecutiveSummary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Page 40: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 40 -

Pasal 179

Ditjianidepol, terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengkajian Ideologi dan Politik;

b. Subdirektorat Pengkajian Sistem Manajemen Nasional; dan

c. Subdirektorat Pengkajian Kepemimpinan Nasional.

Pasal 180

Subdirektorat Pengkajian Ideologi dan Politik disingkat Subditjianidepol, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan naskah publikasi pengkajian strategik di bidang ideologi dan politik.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Subditjianidepol menyelenggarakan fungsi penyiapan pengkajian strategik di bidang ideologi dan politik dalam:

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 182

Subditjianidepol, terdiri atas:

a. Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Ideologi dan Politik; dan

b. Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Ideologi dan Politik.

Pasal 183

(1) Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Ideologi dan Politik disingkat Sipultajianidepol mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pengkajian strategik di bidang ideologi dan politik serta melakukan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditjianidepol.

(2) Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Ideologi dan Politik disingkat Siantamusjianidepol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa data, perumusan, hasil pengkajian strategik di bidang ideologi dan politik.

Page 41: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 41 -

Pasal 184

Subdirektorat Pengkajian Sistem Manajemen Nasional disingkat Subditjiansismennas, melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan naskah publikasi pengkajian strategik di bidang sistem manajemen nasional.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Subditjiansismennas menyelenggarakan fungsi penyiapan pengkajian strategik di bidang sistem manajemen nasional dalam:

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 186

Subditjiansismennas, terdiri atas:

a. Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Sistem Manajemen Nasional; dan

b. Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Sistem Manajemen Nasional.

Pasal 187

(1) Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Sistem Manajemen Nasional disingkat Sipultajiansismennas mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pengkajian strategik di bidang sistem manajemen nasional.

(2) Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Sistem Manajemen Nasional disingkat Siantamusjiansismennas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa data dan perumusanhasil pengkajian strategik di bidang sistem manajemen nasional.

Pasal 188

Subdirektorat Pengkajian Kepemimpinan Nasional disingkat Subditjianpimnas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan naskah publikasi pengkajian strategik di bidang kepemimpinan nasional.

Page 42: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 42 -

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subditpimnas menyelenggarakan fungsi penyiapan pengkajian strategik di bidang kepemimpinan nasional dalam:

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 190

Subdirektorat Pengkajian Kepemimpinan Nasional terdiri atas:

a. Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Kepemimpinan Nasional; dan

b. Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Kepemimpinan Nasional.

Pasal 191

(1) Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Kepemimpinan Nasional disingkat Sipultajianpimnas, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pengkajian strategik di bidang kepemimpinan nasional.

(2) Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Kepemimpinan Nasional disingkat Siantamusjianpimnas, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa data dan perumusan hasil pengkajian strategik di bidang kepemimpinan nasional.

Pasal 192

Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam disingkat Ditjianeko, mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan pengkajian strategis di bidang ekonomi, geoekonomi, dan sumber kekayaan alam meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran, penyusunan naskah publikasi.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Ditjianeko, menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam:

Page 43: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 43 -

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 194

Ditjianeko, terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengkajian Ekonomi;

b. Subdirektorat Pengkajian Geoekonomi; dan

c. Subdirektorat Pengkajian Sumber Kekayaan Alam.

Pasal 195

Subdirektorat Pengkajian Ekonomi disingkat Subditjianeko, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan naskah publikasi pengkajian strategik di bidang ekonomi.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subditjianeko, menyelenggarakan fungsi penyiapan pengkajian strategik di bidang ekonomi dalam:

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran,yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 197

Subdirektorat Pengkajian Ekonomi terdiri atas:

a. Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Ekonomi; dan

b. Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Ekonomi.

Page 44: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 44 -

Pasal 198

(1) Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Ekonomi disingkat Sipultajianeko, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pengkajian strategik di bidang ekonomi serta melakukan urusan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditjianeko.

(2) Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Ekonomi disingkat Siantamusjianeko, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa data dan perumusan hasil pengkajian strategik di bidang ekonomi.

Pasal 199

Subdirektorat Pengkajian Geoekonomi disingkat Subditjiangeoeko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan naskah publikasi pengkajian strategik di bidang geoekonomi.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subditjiangeoeko menyelenggarakan fungsi penyiapan pengkajian strategik di bidang geoekonomi dalam:

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 201

Subditjiangeoeko terdiri atas:

a. Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Geoekonomi; dan

b. Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Geoekonomi.

Pasal 202

(1) Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Geoekonomi disingkat Sipultajiangeoeko mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pengkajian strategik di bidang geoekonomi.

Page 45: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 45 -

(2) Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Geoekonomi disingkat Siantamusjiangeoeko mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa data dan perumusan hasil pengkajian strategik di bidang geoekonomi.

Pasal 203

Subdirektorat Pengkajian Sumber Kekayaan Alam disingkat Subditjian SKA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan naskah publikasi pengkajian strategik di bidang sumber kekayaan alam.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subditjian SKA, menyelenggarakan fungsi penyiapan pengkajian strategik di bidang sumber kekayaan alam dalam :

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 205

Subditjian SKA, terdiri atas:

a. Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Sumber Kekayaan Alam; dan

b. Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Sumber Kekayaan Alam.

Pasal 206

(1) Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Sumber Kekayaan Alam disingkat Sipultajian SKA mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pengkajian strategik di bidang sumber kekayaan alam.

(2) Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Sumber Kekayaan Alam disingkat Siantamusjian SKA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa data dan perumusan hasil pengkajian strategik di bidang sumber kekayaan alam.

Page 46: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 46 -

Pasal 207

Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi disingkat Ditjiansosbud, mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan pengkajian strategis di bidang sosial budaya, demografi, hukum dan hak azasi manusia meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran, penyusunan naskah publikasi.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Ditjiansosbud, menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam:

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 209

Ditjiansosbud, terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengkajian Sosial Budaya; dan

b. Subdirektorat Pengkajian Demografi;

c. Subdirektorat Pengkajian Hukum dan HAM.

Pasal 210

Subdirektorat Pengkajian Sosial Budaya disingkat Subditjiansosbud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencananan, pelaksanaan dan penyusunan naskah publikasi pengkajian strategik di bidang sosial budaya.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Subditjiansosbud menyelenggarakan fungsi penyiapan pengkajian strategik di bidang sosial budaya dalam:

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan,yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan unjungan ke locus kajian;

Page 47: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 47 -

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 212

Subditjiansosbud, terdiri atas:

a. Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Sosial Budaya; dan

b. Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Sosial Budaya.

Pasal 213

(1) Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Sosial Budaya disingkat Sipultajiansosbud mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pengkajian strategik di bidang sosial budaya, serta melakukan urusan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditjiansosbud;

(2) Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Sosial Budaya disingkat Siantamusjiansosbud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa data dan perumusan hasil pengkajian strategik di bidang sosial budaya.

Pasal 214

Subdirektorat Pengkajian Demografi disingkat Subditjian demografi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan naskah publikasi pengkajian strategik di bidang demografi.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subditjiandemografi menyelenggarakan fungsi penyiapan pengkajian strategik di bidang demografi dalam :

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Page 48: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 48 -

Pasal 216

Subditjiandemografi, terdiri atas:

a. Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Demografi;

b. Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Demografi.

Pasal 217

(1) Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Demografi disingkat Sipultajian Demografi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pengkajian strategik di bidang demografi.

(2) Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Demografi disingkat Siantamusjian Demografi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa data dan perumusan hasil pengkajian strategik di bidang demografi.

Pasal 218

Subdirektorat Pengkajian Hukum dan Hak Azasi Manusia disingkat Subditjiankumham, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan naskah publikasi pengkajian strategik di bidang hukum dan hak azasi manusia.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subditjiankumham, menyelenggarakan fungsi penyiapan pengkajian strategik di bidang Hukum dan HAM dalam :

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 220

Subditjiankumham, terdiri atas:

a. Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Hukum dan HAM; dan

b. Seksi Analisa Data dan Perumusan, Hukum dan HAM.

Page 49: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 49 -

Pasal 221

(1) Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Hukum dan HAM disingkat Sipultajiankumham mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pengkajian strategik di bidang Hukum dan HAM.

(2) Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Hukum dan HAM disingkat Siantamusjiankumham mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa data, perumusan, hasil pengkajian strategik di bidang hukum dan HAM.

Pasal 222

Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi disingkat Ditjianhankam, mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan pengkajian strategis di bidang pertahanan dan keamanan, geografi, wawasan nusantara, kewaspadaan nasional, dan ketahanan nasional meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran, penyusunan naskah publikasi.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Ditjianhankam, menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam:

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 224

Ditjianhankam, terdiri atas:

a. Subdirektorat Pengkajian Pertahanan dan Keamanan;

b. Subdirektorat Pengkajian Geografi dan Wawasan Nusantara; dan

c. Subdirektorat Pengkajian Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional.

Pasal 225

Subdirektorat Pengkajian Pertahanan dan Keamanan disingkat Subditjianhankam, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan naskah Publikasi pengkajian strategik di bidang pertahanan dan keamanan.

Page 50: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 50 -

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Subditjianhankam, menyelenggarakan fungsi penyiapan pengkajian strategik di bidang pertahanan dan keamanan:

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 227

Subditjianhankam, terdiri atas:

a. Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Pertahanan dan Keamanan;

b. Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 228

(1) Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Pertahanan dan Keamanan disingkat Sipultajianhankam mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pengkajian strategik di bidang pertahanan dan keamanan, serta melakukan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditjianhankam.

(2) Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Pertahanan dan Keamanan disingkat Siantamusjianhankam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa data, perumusan, hasil pengkajian strategik di bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 229

Subdirektorat Pengkajian Geografi dan Wawasan Nusantara disingkat Subditjiangeowasantara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan naskah Publikasi pengkajian strategik di bidang geografi dan wawasan nusantara.

Page 51: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 51 -

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Subditjiangeowasantara menyelenggarakan fungsi penyiapan pengkajian strategik di bidang geografi dan wawasan nusantara dalam :

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 231

Subditjiangeowasantara, terdiri atas:

a. Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Geografi dan Wawasan Nusantara; dan

b. Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Geografi dan Wawasan Nusantara.

Pasal 232

(1) Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Geografi dan Wawasan Nusantara disingkat Sipultajian Geowasantara mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pengkajian strategik di bidang geografi dan wawasan nusantara.

(2) Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Geografi dan Wawasan Nusantara disingkat Siantamusjian Geowasantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa data dan perumusan, hasil pengkajian strategik di bidang geografi dan wawasan nusantara.

Pasal 233

Subdirektorat Pengkajian Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional disingkat Subditjianpadnastannas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan naskah publikasi pengkajian strategik di bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional.

Page 52: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 52 -

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Subditjianpadnastannas menyelenggarakan fungsi penyiapan pengkajian strategik di bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional dalam :

a. Perencanaan, yang meliputi unsur penelaahan topik kajian, penyusunan Tim Ad Hoc, penyusunan Term of Reference (TOR), Rencana Garis Besar (RGB), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

b. Pelaksanaan, yang meliputi unsur Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), Diskusi Meja Bundar (Round Table Discussion, RTD); dan kunjungan ke locus kajian;

c. Pengakhiran, yang meliputi unsur penyusunan Intisari Hasil Kajian, Executive Summary, dan Naskah Akademik Kajian;

d. Penyusunan naskah publikasi, yang meliputi unsur penyusunan draft dan naskah akhir.

Pasal 235

Subditjianpadnastannas, terdiri atas:

a. Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional; dan

b. Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional.

Pasal 236

(1) Seksi Pengumpulan Data Pengkajian Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional disingkat Sipultajian Padnastannas mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyelenggaraan pengkajian strategik di bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional.

(2) Seksi Analisa Data dan Perumusan Pengkajian Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Nasional disingkat Siantamusjian Padnastannas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa data dan perumusan,hasil pengkajian strategik di bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional.

Page 53: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 53 -

Bagian Keenam Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

Pasal 237

(1) Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Lemhannas RI di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

(2) Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 238

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Debidtaplaikbs mempunyai tugas menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Debidtaplaikbs menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

b. pengembangan dan perencanaan peningkatan karakter dalam rangka pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

c. pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan pelatihan bagi pelatih;

d. Sosialisasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

e. Kerja sama pemantapan nilai-nilai kebangsaan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 240

Debidtaplaikbs, terdiri atas:

a. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;

b. Direktorat Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;

c. Direktorat Pembinaan dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan; dan

d. Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Page 54: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 54 -

Pasal 241

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Ditrenbangtaplai, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kerja sama, evaluasi dampak dan pengembangan silabus/kurikulum serta bahan ajar pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Ditrenbangtaplai menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan tugas penyusunan dan perumusan perencanaan program kerja seluruh kegiatan Debidtaplaikbs.

b. pelaksanaan tugas penyusunan dan perumusan program kerja sama internal dan eksternal dengan stakeholder baik pemerintah, swasta dan lembaga sosial lainnya;

c. pelaksanaan tugas penyusunan dan perumusan evaluasi dampak dan pengembangan silabus/kurikulum serta bahan ajar serta buku induk pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 243

Ditrenbangtaplai terdiri atas:

a. Subdirektorat Perencanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;

b. Subdirektorat Kerja Sama; dan

c. Subdirektorat Evaluasi dan Pengembangan.

Pasal 244

Subdirektorat Perencanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Subditrentaplai mempunyai tugas melaksanakan tugas menyusun dan merumuskan Perencanaan dan program kerja seluruh kegiatan Debidtaplaikbs.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subditrentaplai menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan program kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

b. Pelaksanaan tugas penyiapanl aporan pelaksanaan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

c. Pelaksanaan perencanaan dan penyusunan serta penyiapan kurikulum dan silabus pemantapan nilai-nilai kebangsaan Lemhannas RI;

Page 55: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 55 -

Pasal 246

Subditrentaplai terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan; dan

b. Seksi Laporan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Pasal 247

(1) Seksi Perencanaan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Sirenprogtaplai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta melakukan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditprogtaplai;

(2) Seksi Laporan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Silapprogtaplai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan laporan program kegiatan pemantapan, kurikulum dan silabus serta bahan ajar program pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 248

Subdirektorat Kerja Sama disingkat Subditkerma mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan program kerja sama internal dan eksternal pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan stakeholder baik pemerintah, swasta dan lembaga sosial lainnya.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subditkerma menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan tugas perencanaan kerjasama dengan pemerintah dan non pemerintah terkait kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan; dan

b. pelaksanaan tugas perencanaan kerjasama dengan pemerintah daerah terkait kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

Pasal 250

Subditkerma terdiri atas:

a. Seksi Kerja Sama Pemerintah dan Non Pemerintah; dan

b. Seksi Kerja Sama Pemerintah Daerah;

Pasal 251

(1) Seksi Kerja Sama Pemerintah dan Non Pemerintah disingkat Sikermapem & Nonpem, mempunyai tugas melaksanakan hasil perjanjian kerjasama dan pelaporan hasil kerja sama kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan instansi pemerintah maupun Non pemerintah; dan

Page 56: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 56 -

(2) Seksi Kerja Sama Pemerintah Daerah disingkat Sikermapemda mempunyai tugas melaksanakan hasil perjanjian kerja sama dan pelaporan hasil kerja sama kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan pemerintah daerah;

Pasal 252

Subdirektorat Evaluasi dan Pengembangan disingkat Subditevbang mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pengembangan silabus/kurikulum dan bahan ajar serta buku induk pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subditevbang menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan tugas evaluasi hasil kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

b. pelaksanaan tugas pengolahan data evaluasi dan pengembangan silabus/kurikulum serta bahan ajar kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 254

Subditevbang terdiri atas:

a. Seksi Evaluasi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan; dan

b. Seksi Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Pasal 255

(1) Seksi Evaluasi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Sievtaplai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan evaluasi dan pengembangan silabus/kurikulum serta bahan ajar kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan; dan

(2) Seksi Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai disingkat Sibangtaplai mempunyai tugas pengolahan data evaluasi dampak dan pengembangan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 256

Direktorat Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Dit PUP Taplai, mempunyai tugas melaksanakan tugas pelatihan untuk pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan sebagai agen perubahan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Dit PUP Taplai menyelenggarakan fungsi:

Page 57: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 57 -

a. pelaksanaan tugas operasional pelatihan untuk pelatih Pemantapan Nilai sebagai agen perubahan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta penyeleksian pemberi materi/ narasumber sesuai dengan perangkat kendali dan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

b. pelaksanaan tugas pembinaan peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang dibantu oleh beberapa narasumber untuk cipta kondisi agar kegiatan pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan mudah dipahami dan dalam suasana yang menyenangkan;

c. pelaksanaan penyediaan dukungan administrasi dan logistik pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 258

Dit PUP Taplai terdiri atas:

a. Subdirektorat Operasional Pelatihan;

b. Subdirektorat Pembinaan Peserta Pelatihan; dan

c. Subdirektorat Dukungan Administrasi Logistik Pelatihan.

Pasal 259

Subdirektorat Operasional Pelatihan disingkat Subditopslat mempunyai tugas melaksanakan operasional pelatihan untuk pelatih sebagai agen perubahan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta penyeleksian pemberi materi/narasumber sesuai dengan perangkat kendali dan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Subditopslat menyelenggarakan fungsi;

a. pelaksanaan tugas perencanaan operasional pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

b. pelaksanaan tugas pelaksanaan operasional pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

Pasal 261

Subditopslat terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Operasional Pelatihan; dan

b. Seksi Pelaksanaan Operasional Pelatihan;

Pasal 262

(1) Seksi Perencanaan Operasional Pelatihan disingkat Sirenopslat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan operasional pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta melakukan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Dit PUP Taplai;

Page 58: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 58 -

(2) Seksi Pelaksanaan Operasional Pelatihan disingkat Silaksopslat mempunyai tugas melaksanakan operasional dan penyusunan laporan pelaksanaan pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

Pasal 263

Subdirektorat Pembinaan Peserta Pelatihan disingkat Subditbintalat mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan peserta untuk cipta kondisi agar kegiatan pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan mudah dipahami dan dalam suasana yang menyenangkan.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Subditbintalat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan pembinaan peserta kegiatan pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

b. pelaksanaan pembinaan peserta kegiatan pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

c. pelaksanaan pelaporan kegiatan pembinaan peserta pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 265

Subditbintalat terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Pembinaan Peserta Pelatihan; dan

b. Seksi Pelaksanaan Pembinaan Peserta Pelatihan.

Pasal 266

(1) Seksi Perencanaan Pembinaan Peserta Pelatihan disingkat Sirenbintalat mempunyai tugas merencanakan pembinaan peserta pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

(2) Seksi Pelaksanaan Pembinaan Peserta Pelatihan disingkat Silaksbintalat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pesertadan pelaporan pelaksanaan pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

Pasal 267

Subdirektorat Dukungan Administrasi dan Logistik Pelatihan disingkat Subditdukminloglat mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi dan logistik, pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Subditdukminloglat menyelenggarakan fungsi:

Page 59: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 59 -

a. pelaksanaan dukungan administrasi pelatihanpada kegiatan pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan; dan

b. pelaksanaan dukungan logistik pelatihan pada kegiatan pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

Pasal 269

Subditdukminloglat terdiri atas:

a. Seksi Dukungan Administrasi Pelatihan; dan

b. Seksi Dukungan Logistik Pelatihan;

Pasal 270

(1) Seksi Dukungan Administrasi Pelatihan disingkat Sidukminlat mempunyai tugas merencanakan dukungan administrasi pelaksanaan pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan menyusun pelaporannya; dan

(2) Seksi Dukungan Logistik Pelatihan disingkat Sidukloglat mempunyai tugas melaksanakan dukungan logistik pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan menyusun pelaporannya;

Pasal 271

Direktorat Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan disingkat Ditbinlakstaplai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Ditbinlakstaplai menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan tugas operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan perangkat kendali dan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

b. pelaksanaan tugas pembinaan peserta pelatihan yang dibantu oleh beberapa nara sumber untuk cipta kondisi pada kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan agar mudah dipahami dan dalam suasana yang menyenangkan;

c. pelaksanaan penyediaan dukungan administrasi dan logistik pembinaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 273

Ditbinlakstaplai terdiri atas:

a. Subdirektorat Operasional Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;

b. Subdirektorat Pembinaan Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan; dan

Page 60: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 60 -

c. Subdirektorat Dukungan Administrasi dan Logistik Pembinaan dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Pasal 274

Subdirektorat Operasional Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Subditopstaplai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan perangkat kendali dan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang berlaku.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Subditopstaplai menyelenggarakan fungsi;

a. pelaksanaan perencanaan kegiatan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

b. pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan operasional pemantapan nilai pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

Pasal 276

Subditopstaplai, terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Operasional Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan; dan

b. Seksi Pelaksanaan Operasional Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;

Pasal 277

(1) Seksi Perencanaan Operasional Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Sirenopstaplai mempunyai tugas melaksanakan tugas merencanakan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan, serta melakukan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditbintaplai;

(2) Seksi Pelaksanaan Operasional Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Silaksopstaplai mempunyai tugas melaksanakan operasional dan pelaporan kegiatan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

Pasal 278

Subdirektorat Pembinaan Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Subditbintataplai mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan peserta untuk cipta kondisi pada kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Subditbintataplai menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan tugas merencanakan pembinaan peserta kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

Page 61: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 61 -

b. pelaksanaan pembinaan peserta kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

Pasal 280

Subditbintataplai terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Pembinaan Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan; dan

b. Seksi Pelaksanaan Pembinaan Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Pasal 281

(1) Seksi Perencanaan Pembinaan Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Sirenbintataplai mempunyai tugas merencanakan pembinaan peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

(2) Seksi Pelaksanaan Pembinaan Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Silaksbintataplai mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun pelaporan pelaksanaan pembinaan peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

Pasal 282

Subdirektorat Dukungan Administrasi dan Logistik Pembinaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Subditdukminlogbin mempunyai tugas menyediakan dukungan administrasi dan logistik pembinaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Subditdukminlogbin menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan tugas dukungan administrasi kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

b. pelaksanaan tugas penyediaan logistik pada kegiatan pembinaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

c. pelaksaan penyusunan laporan dukungan administrasi dan logistik pembinaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 284

Subditdukminlogbin terdiri atas:

a. Seksi Dukungan Administrasi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan; dan

b. Seksi Dukungan Logistik Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;

Pasal 285

(1) Seksi Dukungan Administrasi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Sidukmintaplai mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan dukungan administrasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan menyusun pelaporannya;

Page 62: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 62 -

(2) Seksi Dukungan Logistik Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Siduklogtaplai mempunyai tugas melaksanakan dukungan materi, narasumber dan lainnya dalam kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan menyusun pelaporannya;

Pasal 286

Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan disingkat Ditsosmedtaplai mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan diseminasi kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Ditsosmedtaplai menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan tugas operasional sosialisasi dalam bentuk dialog, sarasehan, talk show tentang nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan perangkat kendali dan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

b. pelaksanaan tugas diseminasi kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui media cetak dan elektronik.

c. pelaksanaan tugas penyelenggaraan pengembangan dan dukungan sarana dan prasarana serta fasilitas kegiatan pemantapan, pelatihan untuk pelatih dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan perangkat kendali dan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang berlaku.

Pasal 288

Ditsosmedtaplai terdiri atas:

a. Subdirektorat Sosialisasi;

b. Subdirektorat Media; dan

c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana.

Pasal 289

Subdirektorat Sosialisasi disingkat Subditsosialisasi mempunyai tugasmelaksanakan perencanaan, penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan sosialisasi dalam bentuk dialog, sarasehan, talk show, seminar kebangsaan, animasi/film-film pendek tentang nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan perangkat kendali dan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang berlaku.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Subdirektorat Sosialisasi menyelenggarakan fungsi:

Page 63: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 63 -

a. pelaksanaan tugas perencanaan sosialisasi kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

b. pelaksanaan sosialisasi kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

c. pelaksanaan pelaporan kegiatan sosialisasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 291

Subdirektorat Sosialisasi terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Sosialisasi; dan

b. Seksi Pelaksanaan Operasional Sosialisasi;

Pasal 292

(1) Seksi Perencanaan Sosialisasi disingkat Sirensosialisasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan sosialisasi kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta melakukan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditsosmedtaplai;

(2) Seksi Pelaksanaan Operasional Sosialisasi disingkat Silakopssosialisasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional sosialisasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan pelaporannya;

Pasal 293

Subdirektorat Media disingkat Subditmed mempunyai tugas melaksanakan diseminasi kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui media cetak dan elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Subditmed menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan tugas penyelenggaraan sosialisasi melalui media cetak untuk kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

b. pelaksanaan tugas penyelenggaraan sosialisasi melalui media elektronik untuk kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

c. pelaksanaan tugas penyiapan dan pemenuhan kebutuhan audio visual untuk kegiatan sosialisasi melalui media yang telah direncanakan agar kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan berjalan lancar.

Page 64: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 64 -

Pasal 295

Subditmedia, terdiri atas:

a. Seksi Media Cetak; dan

b. Seksi Media Elektronik dan Audio Visual.

Pasal 296

(1) Seksi Media Cetak disingkat Simedcetak mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi melalui media cetak kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

(2) Seksi Media Elektronika dan Audio Visual disingkat Simedlek dan Auvis, mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi melalui media elektronika dan pemenuhan kebutuhan audio visual untuk kegiatan sosialisasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan;

Pasal 297

Subdirektorat Sarana dan Prasarana disingkat Subditsarpras mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, dukungan sarana dan prasarana serta fasilitas kegiatan pemantapan, pelatihan untuk pelatih dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan perangkat kendali dan operasional pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang berlaku.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Subditsarpras menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan tugas perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pelatihan untuk pelatih, pembinaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan kondisi peserta.

b. pelaksanaan tugas dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan untuk pelatih, pembinaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan agar berjalan lancar dan mudah dipahami.

c. pelaksanaan tugas penyiapan dan pemenuhan kebutuhan logistik untuk penyediaan sarana dan prasarana agar kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang disusun.

Page 65: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 65 -

Pasal 299

Subditsarpras terdiri atas:

a. Seksi Perencanaan Sarana dan Prasarana; dan

b. Seksi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana;

Pasal 300

(1) Seksi Perencanaan Sarana dan Prasarana disingkat Sirensarpras mempunyai tugas melaksanakan perencanaan sarana dan prasarana kegiatan pelatihan untuk pelatih, pembinaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan klasifikasi peserta didik;

(2) Seksi Pengelola Sarana dan Prasarana disingkat Silakssarpras mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dukungan sarana dan prasarana serta pemenuhan kebutuhan logistik sarana dan prasarana untuk kegiatan pelatihan untuk pelatih, pembinaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan agar pelaksanaannya berjalan lancar dan mudah dipahami.

Bagian Ketujuh Inspektorat

Pasal 301

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas RI.

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 302

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan kegiatan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur Lemhannas RI.

d. penyusunan hasil laporan pengawasan; dan

e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

Page 66: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 66 -

Pasal 304

Inspektorat, terdiri atas:

a. Inspektorat Pembantu Bidang Program;

b. Inspektorat Pembantu Bidang Sumber Daya;

c. Inspektorat Pembantu Bidang Perbendaharaan dan Khusus; dan

d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 305

Inspektorat Pembantu Bidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan terhadap program dan kinerja di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 306

Inspektorat Pembantu Bidang Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan bidang pengawasan sumber daya di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 307

Inspektorat Pembantu Bidang Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan bidang pengawasan administrasi keuangan di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 308

Subbagian Tata Usaha Inspektorat disingkat Subbag TU Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, urusan dalam dan keuangan serta pengkoordinasian rencana anggaran Inspektorat.

Bagian Kesembilan Pusat Laboratorium

Pasal 309

(1) Pusat Laboratorium merupakan organisasi unsur pendukung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas RI melalui Settama.

(2) Pusat Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang pengukuran ketahanan nasional dan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional.

(3) Pusat Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Page 67: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 67 -

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Pusat Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, sistem dan metode penelitian serta pengukuran ketahanan nasional;

b. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengukuran ketahanan nasional;

c. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis sistem dan metode pelatihan kepemimpinan tingkat nasional (National Leadership Training) Lemhannas RI bagi calon pimpinan bangsa; dan

d. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional.

Pasal 311

Pusat Laboratorium, terdiri atas:

a. Bidang Pengukuran Ketahanan Nasional;

b. Bidang Kepemimpinan Nasional; dan

c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 312

Bidang Pengukuran Ketahanan Nasional disingkat Bidkurtannas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pengelolaan laboratorium bidang penelitian dan pengukuran ketahanan nasional di seluruh wilayah Indonesia dan lingkungan strategisnya.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Bidkurtannas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan sistem dan metode penelitian dan pengukuran ketahanan nasional;

b. penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang berkaitan dengan bidang penelitian dan pengukuran ketahanan nasional serta pengembangan dan pemeliharaan sistem informasinya; dan

c. penyiapan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengukuran ketahanan nasional serta lingkungan strategisnya.

Pasal 314

Bidkurtannas, terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Permodelan;

b. Subbidang Sistem Informasi Pengukuran Ketahanan nasional; dan

c. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengukuran Ketahanan Nasional.

Page 68: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 68 -

Pasal 315

(1) Subbidang Pengembangan Permodelan disingkat Subbidbangmodel mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan permodelan secara terintegrasi untuk mendukung pengukuran dan permodelan sistem pengukuran ketahanan nasional;

(2) Subbidang Sistem Informasi Pengukuran Ketahanan Nasional disingkat Subbidsisinfokurtannas, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang berkaitan dengan bidang penelitian dan pengukuran ketahanan nasional sertapengembangan dan pemeliharaan sistem informasinya antara lain (pengembangan aplikasi, pengembangan sistem pengamanan data dan sistem informasi Bidkurtannas) serta pelaksanaan perekaman dan pengamanan data aplikasi siskurtannas.

(3) Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengukuran Ketahanan Nasional disingkat Subbidpullahtakurtannas, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan dan pengumpulan data serta penyajian hasil yang berkaitan dengan bidang penelitian dan pengukuran ketahanan nasional serta lingkungan strategisnya.

Pasal 316

Bidang Kepemimpinan Nasional disingkat Bidpimnas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nasional (National Leadership Training) guna membentuk kader-kader pemimpin tingkat nasional yang handal, berwawasan nasional, regional dan global.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Bidpimnas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional (National Leadership Training) Lemhannas RI bagi calon pimpinan bangsa;

b. penyiapan pelaksanaan penilaian kompetensi individu bagi calon-calon pimpinan bangsa; dan

c. penyiapan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional.

Pasal 318

Bidpimnas, terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Pendidikan dan pelatihan;

b. Subbidang Asessment Center; dan

c. Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Kepemimpinan Nasional.

Page 69: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 69 -

Pasal 319

(1) Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan disingkat Subbidbangdiklat, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyempurnaan metode dan analisis serta silabus dari Asessment Center bidang kepemimpinan nasional dalam rangka pola seleksi dan rekruitmen calon-calon pimpinan tingkat nasional, penjabaran berbagai indikator yang ada dalam produk bidang kepemimpinan nasional yaitu IKNI (Indek Kepemimpinan Nasional Indonesia) ke dalam Asessment Center sebagai parameter dalam rangka pola seleksi dan rekruitmen calon pemimpin tingkat nasional.

(2) Subbidang Asessment Center disingkat Subbid Asessment Center mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan model talent poll untuk mengidentifikasi calon-calon pemimpin tingkat nasional, pengembangan bidang kepemimpinan nasional melalui penyusunan MOU (Memorandum of Understanding) dengan instansi-instansi atau organisasi terkait;

(3) Subbidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Kepemimpinan Nasional disingkat Subbidpullahtapimnas mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data bidang kepemimpinan nasional sebagai sarana penunjang bagi peserta dalam program pengkajian strategik, pengembangan bidang kepemimpinan nasional melalui pemantapan struktur organisasi Asessment Center termasuk pemantapan pengawakan personel profesional di bidangnya (para asessor dan lainnya).

Pasal 320

Subbagian Tata Usaha Pusat Laboratorium disingkat Subbag TU Puslab mempunyai tugas melaksanakan persuratan, pengarsipan, dokumentasi, urusan keuangan, perlengkapan dan urusan Sespri Kepala Pusat Laboratorium serta pengkoordinasian rencana anggaran masing-masing Bidang di lingkungan Pusat Laboratorium Lemhannas RI.

Bagian Kesepuluh Jabatan Fungsional

Pasal 321

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Lemhannas RI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 322

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Widyaiswara Bidang Ketahanan Nasional dan Peneliti Bidang Ketahanan Nasional serta sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Page 70: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 70 -

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sestama atau Deputi Lemhannas RI.

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis, jenjang jabatan fungsional, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta tata kerja pada jabatan fungsional diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 323

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta tata kerja pada jabatan fungsional dijabarkan secara tehnis oleh Sestama, Deputi, Kepala Pusat dan Inspektur sesuai dengan bidang tugas/kompetensi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Lemhannas RI tersendiri.

BAB III TATA KERJA

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Lemhannas RI harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 325

Gubernur Lemhannas RI menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 326

Lemhannas RI harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 327

Setiap unsur di lingkungan Lemhannas RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lemhannas RI maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 328

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Page 71: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 71 -

Pasal 329

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 330

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 331

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 333

Bagan organisasi Lemhannas RI sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN ESELON

Pasal 334

(1) Gubernur Lemhannas RI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Wakil Gubernur, Sestama, dan Deputi, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur Lemhannas RI setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas RI setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pejabat Fungsional Widyaiswara Utama di bidang Ketahanan Nasional dan Pejabat Fungsional Peneliti Utama di bidang Ketahanan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI atas usul Gubernur Lemhannas RI, sedangkan Pejabat Fungsional jenjang di bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Page 72: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 72 -

(5) Jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan/ pemberhentian prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 335

(1) Gubernur Lemhannas RI adalah jabatan non eselon atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.

(2) Wakil Gubernur, Sestama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

(3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat atau nama lain adalah jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Inspektur Pembantu, dan Kepala Bidang adalah jabatan struKtural eselon III.a atau Jabatan Administrator.

(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 336

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 337

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut ULP di lingkungan Lemhannas RI.

(2) Kepala Subbagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugasnya menjadi Ketua ULP di lingkungan Lemhannas RI.

Page 73: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 73 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 338

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang teknologi informasi karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut unit LPSE di lingkungan Lemhannas RI.

(2) Kepala Bidang yang menangani fungsi di bidang teknologi informasi, karena sifat tugasnya menjadi Ketua Unit LPSE di lingkungan Lemhannas RI.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi hubungan masyarakat karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Lemhannas RI.

(2) Kepala bagian yang menangani fungsi hubungan masyarakat, karena sifat tugasnya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Lemhannas RI.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 340

Perubahan organisasi dan tata kerja dalam peraturan ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 341

(1) Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini.

(2) Pada saat Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini berlaku, Gubernur Lemhannas RI yang sedang menjabat, tetap menjabat sampai masa baktinya berakhir.

Page 74: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

- 74 -

Page 75: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

1

TENAGA PROFESIONAL

Lampiran Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor : 12 Tahun 2017 Tanggal : 20 Desember 2017

DEWAN

PENGARAH

DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN STRATEGIK

DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN

PIMPINAN KAT NAS

GUBERNUR

WAKIL GUBERNUR

INSPEKTORAT

PUSAT LABORATORIUM

SEKRETARIAT

UTAMA

TENAGA AHLI (WID/PENELITI TANNAS)

Page 76: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

2

BIRO TELEMATIKA

BIRO HUMAS

BIRO KERMA

BIRO UMUM

BIRO REN

SEKRETARIAT

UTAMA

Page 77: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

3

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAG RENPROGAR

SUBBAG SUNGAR

BAG RENGAR

SUBBAG ANEVPROGAR

SUBBAG TATA LAKSANA

SUBBAG ORGANISASI

RB

SUBBAG MONEV RB

SUBBAG RENLAK RB

BAG ORTALA

BIRO PERENCANAAN

BAG FASILITASI RB.

BAG PEMANTAUAN &

EVPROGGAR

SUBBAG PEMANTAUAN

PROGGAR

Page 78: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

4

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIRO

UMUM

BAG SDM

BAG KU

BAG RUMGA

BAG TU

SUBBAG MINBINKARPERS

SUBBAG WATPERS

SUBBAG KESPERS

SUBBAG VERIFIKASI

SUBBAG AKUN & LAP

SUBBAG PERBENDAHARAAN

SUBBAG URDAL & PAM

SUBBAG YAN PENGADAAN

SUBBAG LOG & BMN

SUBBAG TAKAHDIS & ARSIP

SUBBAG GANDA

SUBBAG TU

TAHLI/TAPROF

SUBBAG TU DEBID

TAPLAIKBS

SUBBAG TU DEBID

JIANSTRAT

SUBBAG TU DEBID

DIKPIMKATNAS

SUBBAG TU SESTAMA

SUBBAG TU WANRAH

SUBBAG TU PIM

Page 79: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

5

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAG INFO & DOK (PPID)

SUBBAG PUB & PENERBITAN

BAG PENERANGAN

SUBBAG HUB. MEDIA & PELIPUTAN

SUBBAG PROTOKOLER

BAG

PROT & PELIPUTAN

SUBBAG HUBANLEM

SUBBAG PENGOLAHAN &

LAYANANPUSTAKA

SUBBAG AKUISISI DAN

BANG KOLEKSI PUSTAKA

BAG PERPUSTAKAAN

BIRO

HUMAS

Page 80: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

6

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAG LP & NP

SUBBAG KERMA PROGDIK

SARJANA & PASCA

SUBBAG KERMABILATERAL

BAG

KERMALUGRI

SUBBAG MINSELDIK &

ALUMNI

SUBBAG SOS & ADVOKASI

SUBBAG SUN & DOKKUM

BAG HUKUM

BIRO

KERMA

BAG

KERMADAGRI

SUBBAG KERMA

MULTILATERAL

Page 81: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

7

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAG PERANGKAT KOM

SUBBAG PERANGKAT LEK

SUBBAG

BANGSISINFO

BAG

SISTEM INFORMASI

SUBBAG PULLAHTA

SUBBAG STANDJARKOM

SUBBAG SISPAMJAR

BAG JARINGAN

BIRO

TELEMATIKA

BAG

KOMLEK

SUBBAG INTEGRASI &

STAND SISINFO

Page 82: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

8

DIREKTORAT MATLAITADIK

DIREKTORAT BINTADIK

DIREKTORAT OPSDIK

DIREKTORAT PROGBANGDIK

DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMP

KAT NAS

Page 83: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

9

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

USULAN UNIT KERJA

TAHUN 2017

SI REN PROGLAPDIK

SI REN DUKSARPRAS

SI SUN KURIKULUM

SUBDIT

KURSIL

SI BANGDIK

SI EVDIK

SUBDIT EVBANGDIK

DIREKTORAT PROGBANGDIK

SUBDIT PROGDIK

SI SUN SILABUS

Page 84: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

10

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SI RENOPSJAR

SI LAKSOPSJAR

SI RENGIATTAMA

SUBDIT

GIATTAMA

SI FAS PING

SI FASTUTOR

SUBDIT TUTORPING

DIREKTORAT OPSDIK

SUBDIT OPSJAR

SI LAKSGIATTAMA

Page 85: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

11

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SI REN MINGIATTADIK

SI LAKS MINGIATTADIK

SI REN EKSKULTADIK

SUBDIT

EKSKULTADIK

SI LAKS DUKYANTADIK

SI REN DUKYANTADIK

SUBDIT DUKYANTADIK

DIREKTORAT BINTADIK

SUBDIT MINGIATTADIK

SI LAKS EKSKULTADIK

Page 86: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

12

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SI HANJAR

SI JUKNIS

SI FASLAI GIATTADIK

SUBDIT

LAIGIATAMADIK

SI MINDIK

SI PULLAHTA TADIK

SUBDIT

PULLAHTAMINDIK

DIREKTORAT MATLAIDIK

SUBDIT MATDIK

SI FASLAI KARLISTADIK

Page 87: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

13

DITJIAN HANKAM & GEOGRAFI

DITJIAN EKONOMI & SKA

DITJIAN SOSBUD & DEMOGRAFI

DITJIAN IDEOLOGI &POLITIK

DITJIAN PROGBANGJIAN

DEPUTI BIDANG

JIAN STRATEGIK

Page 88: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

14

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SI RENPROGJIAN

SI LAPJIAN

SI EVJIAN

SUBDIT

EV & DOKJIAN

SI ANTALAPBANGJIAN

SI RENBANGJIAN

SUBDIT

BANGJIAN

DIREKTORAT

PROGBANGJIAN

SUBDIT PROGJIAN

SI DOKJIAN

Page 89: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

15

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SI PULTA JIAN IDEPOL

SI ANTAMUS JIAN IDEPOL

SI PULTA JIAN SISMENNAS

SUBDIT JIAN

SISMENNAS

SI ANTAMUS JIAN PIMNAS

SI PULTA JIAN PIMNAS

SUBDIT JIAN

PIMNAS

DITJIAN

IDEOLOGI & POLITIK

SUBDIT JIAN IDE & POL

SI ANTAMUS JIAN SISMENNAS

Page 90: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

16

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SI PULTA JIAN EKO

SI ANTAMUS JIAN EKO

SI PULTA JIAN GEOEKO

SUBDIT JIAN

GEOEOKONOMI

SI ANTAMUS JIAN SKA

SI PULTA JIAN SKA

SUBDIT JIAN

PIMNAS

DITJIAN

EKONOMI & SKA

SUBDIT JIAN EKONOMI

SI ANTAMUS JIAN GEOEKO

Page 91: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

17

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SI PULTA JIAN SOSBUD

SI ANTAMUS JIAN SOSBUD

SI PULTA JIAN DEMOGRAFI

SUBDIT JIAN

DEMOGRAFI

SI ANTAMUS JIAN KUMHAM

SI PULTA JIAN KUMHAM

SUBDIT JIAN

HUKUM & HAM

DITJIAN

SOSBUD & DEMOGRAFI

SUBDIT JIAN SOSBUD

SI ANTAMUS JIAN DEMOGRAFI

Page 92: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

18

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SI PULTA JIAN HANKAM

SI ANTAMUS JIAN HANKAM

SI PULTAJIAN GEOWASANTARA

SUBDIT JIAN GEO

& WASANTARA

SI ANTAMUSJIAN

PADNAS & TANNAS

SI PULTA JIAN

PADNAS & TANNAS

SUBDIT JIAN

PADNAS & TANNAS

DITJIAN

HANKAM & GEOGRAFI

SUBDIT JIAN HANKAM

SI ANTAMUSJIAN GEOWASANTARA

Page 93: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

19

DIREKTORAT REN & BANG

PEMANTAPAN NILAI

DIREKTORAT BIN & LAK

PEMANTAPAN NILAI

DIREKTORAT PELATIHAN UTK PELATIH

PEMANTAPAN NILAI

DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA PEMANTAPAN NILAI

DEPUTI BIDANG TAPLAI

KEBANGSAAN

Page 94: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

20

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SI REN PROGTAPLAI

SI LAP PROGTAPLAI

SI KERMA PEM & NONPEM

SUBDIT

KERMA

SI BANG

TAPLAI

SI EV

TAPLAI

SUBDIT

EVBANG

DIREKTORAT RENBANG TAPLAI

SUBDIT RENTAPLAI

SI KERMA PEMDA

Page 95: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

21

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SI REN OPSLAT

SI LAKS OPSLAT

SI REN BINTALAT

SUBDIT

BINTA PELATIHAN

SI DUK

LOGLAT

SI DUK

MINLAT

DIREKTORAT PELATIHAN UNTUK

PELATIH TAPLAI

SUBDIT OPS PELATIHAN

SI LAKS BINTALAT

SUBDIT DUKMIN

LOG PELATIHAN

Page 96: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

22

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SI REN OPS TAPLAI

SI LAKS OPS TAPLAI

SI REN BINTA TAPLAI

SUBDIT

BINTA TAPLAI

SI DUK

LOG TAPLAI

SI DUK MIN TAPLAI

DIREKTORAT PEMBINAAN DAN

PELAKSANAAN TAPLAI

SUBDIT OPS TAPLAI

SI LAKS BINTA TAPLAI

SUBDIT DUKMIN

LOG BIN TAPLAI

Page 97: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

23

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SI REN SOSIALISASI

SI LAKS SOSIALISASI

SI MEDIA CETAK

SUBDIT

MEDIA

SI LOLA

SARPRAS

SI REN

SARPRAS

DIREKTORAT SOSIALISASI DAN

MEDIA TAPLAI

SUBDIT SOSIALISASI

SI MEDIA LEK & AUDIO VISUAL

SUBDIT

SARPRAS

Page 98: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

24

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

ITBAN BID. PROGGAR

ITBAN BID. ADMINKU

INSPEKTORAT

ITBAN BID. SUMDA

SUBBAG TU

Page 99: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL … · gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia salinan peraturan gubernur lembaga ketahanan nasional republik indonesia

25