PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 44 TAHUN 2017 …

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR

44 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA

Pendirian LPD Secara Bersama-sama. 1. Formulir Permohonan Pendirian LPD Secara Bersama-sama.

……, .................

Kepada Yth,

Bapak Bupati/Walikota

di_

Tempat

Perihal : Permohonan Pendirian LPD secara bersama

Kami yang bertanda tangan dibawah ini;

(1) Nama : .........................................

Jabatan : Bendesa Desa Pakraman ....................

Bertindak untuk dan atas nama Desa Pakraman .................

(2) Nama : .........................................

Jabatan : Bendesa Desa Pakraman ....................

Bertindak untuk dan atas nama Desa Pakraman .................

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendirikan LPD

secara bersama-sama.

Untuk bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan;

1. Berita Acara Keputusan Paruman Desa Pakraman untuk mendirikan

LPD secara bersama

2. Surat Pernyataan Desa Pakraman untuk memiliki hanya 1(satu) LPD

secara bersama

3. Berita Acara Keputusan Bersama Paruman Prajuru Desa Pakraman

untuk mendirikan LPD secara bersama.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami

ucapkan terimakasih.

(__________________________) (__________________________)

Bendesa Desa Pakraman .............. Bendesa Desa Pakraman….

2. Formulir Berita Acara

BERITA ACARA

KEPUTUSAN PARUMAN DESA PAKRAMAN ...........

Tentang

Pendirian LPD secara bersama

Pada hari ini ................., tanggal ..................... bertempat di ................., telah

dilakukan Paruman Desa Pakraman ....................., yang dihadiri oleh

sebanyak ... orang peserta (daftar hadir terlampir), untuk membahas rencana

pendirian LPD Desa Pakraman ...........................

Adapun hasil keputusan Paruman Desa Pakraman ................ sebagai berikut:

1. Sepakat untuk mendirikan LPD secara bersama Desa Pakraman

................. dengan LPD Desa Pakraman .......................

2. Untuk memperlancar proses pendirian LPD secara bersama, Bendesa

Pakraman ...........diberikan kewenangan bertindak untuk atas nama

Desa Pakraman ..... dalam proses pendirian LPD secara bersama.

Demikian berita acara Keputusan Paruman Desa Pakraman ............ untuk

mendirikan LPD secara bersama dengan Desa Pakraman ................. agar

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(______________________) (____________________)

Penyarikan Bendesa Desa Pakraman

3. Surat Pernyataan untuk memiliki hanya satu LPD secara bersama

SURAT PERNYATAAN

DESA PAKRAMAN ....................

Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

Nama : ..........................................

Jabatan : Bendesa Desa Pakraman .....................

Bertindak untuk dan atas nama Desa Pakraman ................... menyatakan

sepakat untuk memiliki hanya 1(satu) LPD secara bersama-sama dengan Desa

Pakraman ..............

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

......................

(_________________)

Bendesa Desa Pakraman

4. Contoh Keputusan Bersama

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

DESA PAKRAMAN ............ DENGAN DESA PAKRAMAN .........

TENTANG

………….

Menimbang : a. bahwa keberadaan LPD yang berkembang secara

sehat dibutuhkan untuk mendukung upaya

peningkatan taraf hidup krama desa dan

pembangunan Desa Pakraman dalam arti luas;

b. bahwa Desa Pakraman ................ dan Desa

Pakraman ........... masing-masing memiliki

keterbatasan potensi sehingga sulit berkembang

secara sendiri-sendiri;

c. berdasarkan point a dan b di atas, dipandang perlu

dibuat surat Keputusan Bersama antara Desa

Pakraman ............. dengan Desa Pakraman ..........

untuk mendirikan LPD secara bersama.

Memperhatikan : a. berita acara Keputusan Paruman Desa Pakraman

........ tanggal..... tentang pendirian LPD secara

bersama dengan Desa Pakraman ..........

b. berita acara Keputusan Paruman Desa Pakraman

........ tanggal..... tentang pendirian LPD secara

bersama dengan Desa Pakraman..............

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor ……… tentang

Lembaga Perkreditan Desa;

2. Peraturan Gubernur Nomor ........... tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor

…….. tentang LPD.

ATAS ASUNG KERTA WARA NUGRAHA

IDA SANGHYANG WIDHI WASA

BENDESA DESA PAKRAMAN ...................... DAN BENDESA DESA

PAKRAMAN.................

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pendirian LPD secara bersama antara Desa Pakraman

.................. dengan LPD Desa Pakraman ...............

Bagian Kesatu

Nama, Status Kepemilikan dan Wilayah Operasional

Pasal 1

(1) Lembaga Perkreditan Desa yang didirikan secara bersama selanjutnya

disebut LPD diberi nama LPD .....................

(2) LPD ini merupakan suatu badan usaha keuangan yang dimiliki secara

bersama oleh Desa Pakraman ............. dan Desa Pakraman ................

(3) Wilayah operasional LPD ini adalah diwilayah Desa Pakraman ..............

dan Desa Pakraman ................

Bagian Kedua

Organisasi dan Pengambilan Keputusan Strategis

Pasal 2

(1) Organisasi LPD terdiri dari Pengawas dan Pengurus LPD.

(2) Pengurus LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari krama

Desa Pakraman ................ dan krama Desa Pakraman ..............,

ditetapkan melalui Paruman bersama Prajuru Desa Pakraman …. dan

Desa Pakraman ……………..

(3) Pengawas terdiri dari Ketua dan anggota

(4) Ketua Pengawas LPD dijabat oleh Bendesa Pakraman …………..

(5) Anggota pengawas dan pengurus LPD berasal dari krama Desa Pakraman

................ dan krama Desa Pakraman .............., ditetapkan melalui

Paruman bersama Prajuru Desa Pakraman …. dan Desa Pakraman

……………..

(6) Ketentuan dan syarat lainnya mengenai pengawas internal dan pengurus

LPD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 3

(1) Berkenaan dengan aspek kelembagaan, manajemen, operasional dan

kegiatan LPD diputuskan melalui Paruman Bersama Prajuru Desa

Pakraman yang bergabung.

(2) Ketentuan sebagaimana keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Pararem Bersama Desa Pakraman ............ dan Desa

Pakraman ........... tentang LPD.

Bagian Ketiga

Fungsi, Tujuan dan Usaha LPD

Pasal 4

LPD ini berfungsi :

a. sebagai wadah kekayaan milik Desa Pakraman…… dan Desa Pakraman …..

yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya; dan

b. sebagai badan usaha keuangan milik Desa Pakraman ...... dan Desa

Pakraman ...... yang diarahkan pada usaha-usaha peningkatan taraf hidup

Krama Desa Pakraman dan menunjang pembangunan Desa Pakraman.

Pasal 5

LPD bertujuan :

a. menjaga ketahanan ekonomi Krama Desa Pakraman melalui tabungan yang

teratur, terarah dan penyaluran modal yang produktif;

b. memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan

dengan itu;

c. mendorong pemerataan dan kesempatan berusaha bagi setiap Krama Desa

Pakraman; dan

d. meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan

peredaran uang.

Pasal 6

Lapangan Usaha :

a. menerima simpanan uang dalam bentuk tabungan dan simpanan

berjangka dengan suku bunga sesuai dengan kesepakatan krama dalam

paruman dan ketentuan yang berlaku;

b. memberikan pinjaman untuk kegiatan ekonomi pada sektor-sektor ekonomi

yang dipandang tepat berdasarkan analisis serta memungut biaya sesuai

kesepakatan krama dalam paruman bersama Desa Pakraman dan

ketentuan yang berlaku seperti pengelolaan risiko usaha LPD; dan

c. menanamkan modalnya pada badan usaha milik Desa Pakraman selaku

pemilik LPD.

Bagian Keempat

Modal LPD dan Keuangan LPD

Pasal 7

(1) Modal disetor LPD ini adalah bersumber dari ;

a. Setoran modal dari Desa Pakraman .............. sebesar

Rp. .................. (....%)

b. Setoran modal dari Desa Pakraman .............. sebesar

Rp. .................. (....%)

(2) Modal donasi LPD ini bersumber dari ;

a. Bantuan Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp. ...........

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. ............

c. Bantuan dari pihak lainnya yang tidak mengikat.

(3) Modal selanjutnya bersumber dari laba bersih LPD setiap tahun, sesuai

dengan Peraturan Daerah yang berlaku;

(4) Modal disetor dan modal donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dapat diperhitungkan dari posisi keuangan LPD masing-masing.

Bagian Keempat

Pembagian Keuntungan

Pasal 8

(1) Pembagian keuntungan bersih LPD ini pada akhir tahun pembukuan

ditetapkan sebagai berikut:

a. cadangan modal 60%(enam puluh persen);

b. dana pembangunan desa 20% (dua puluh persen);

c. jasa produksi 10% (sepuluh persen);

d. dana pemberdayaan 5% (lima persen); dan

e. dana sosial 5% (lima persen).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian keuntungan bersih LPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pararem LPD ini.

Bagian Kelima

Penutup

Pasal 9

(1) Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan bersama ini, akan diatur

dalam Pararem Bersama Desa Pakraman tentang LPD.

(2) Keputusan bersama ini digunakan untuk memenuhi administrasi

Permohonan Pendiirian LPD secara bersama.

Di tetapkan di....., tgl................

(_____________________) (_________________________)

Bendesa Desa Pakraman .............. Bendesa Desa Pakraman .....

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR



Sistem Administrasi LPD

I Umum

Sebagai badan usaha keuangan, LPD harus melaksanakan sistem

administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara

transparan dan auditable.

Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya

dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan

keuangan serta seluruh dokumen diarsip dengan tertib.

Transaksi di LPD dilakukan secara tunai (cash) dan tidak tunai (non cash).

Transaksi secara tunai maksudnya terjadi perubahan kas dan transaksi

non tunai tidak mempengaruhi perubahan kas. Transaksi secara tunai

yang menambah kas pada LPD (penerimaan) dilengkapi dengan Bukti Kas

Masuk (BKM) dan transaksi yang mengurangi kas (pengeluaran) dilengkapi

dengan Bukti Kas Keluar (BKK). Transaksi non tunai dilengkapi dengan

bukti slip pemindah bukuan rekening.

Berdasarkan BKM dan BKK, LPD membuat buku kas harian dan

berdasarkan buku kas harian pada akhir hari dilakukan rekapitulasi

sesuai pos/perkiraan untuk diproses dalam slip jurnal. Untuk penerimaan

kas, maka jumlah penerimaan (cash) dimasukkan dalam kolom debet

sedangkan sumbernya (lawannya) dimasukkan dalam kolom kredit.

Demikian sebaliknya untuk pengeluaran kas, maka jumlah pengeluaran

(cash) dimasukkan dalam kolom kredit sedangkan penggunaannya

(lawannya) dimasukkan dalam kolom debet.

Pengisian slip jurnal pada akhir hari selain dari buku kas harian juga dari

slip pemindah bukuan, dilakukan melalui rekapitulasi sesuai

pos/perkiraan yang kolom debet dan lawannya kolom kredit. Hasil jurnal,

digunakan untuk dasar mengisi kolom mutasi hari ini dalam neraca

percobaan. Dari saldo akhir neraca percobaan dapat disusun laporan

keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba / rugi.

Administrasi di LPD menganut tahun buku yang dimulai pada tanggal 1

Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Pada tanggal 31

Desember dilakukan tutup buku, dimana pendapatan dan biaya di nol kan

untuk menjadi laba/rugi. Pada tanggal 1 Januari, laba/rugi yang yang

dihasilkan selama tahun sebelumnya yang belum dialokasikan pada pos-

pos tertentu sesuai ketentuan disebut laba/rugi tahun lalu.

II Bukti Dasar Administrasi Pembukuan LPD

Sistem administrasi LPD mempunyai seperangkat formulir berupa kartu,

lembar lepas atau buku catatan yakni;

Nomor Bukti Dasar Administrasi Pembukuan

1 Bukti Kas Masuk (BKM)

2 Bukti Kas Keluar (BKK)

3 Slip Pemindah Bukuan

4 Bukti Serah Terima

5 Slip Jurnal

6 Tabungan

7 Simpanan Berjangka (Deposito)

8 Perkreditan

9 Buku Kas Harian

10 Berita Acara Perhitungan Uang Kas

11 Buku Bank

12 Neraca Percobaan

Bentuk formulir administrasi dan cara pengisiannya disajikan dalam

Petunjuk Teknis Operasional Sistem administrasi LPD.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA A

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR



TATA CARA PENILAIAN KESEHATAN LPD

I. Umum

Sejalan dengan pesatnya perkembangan yang terjadi dibidang keuangan

dan LPD, maka timbul berbagai tantangan yang cukup berpengaruh terhadap kinerja LPD. Untuk itu, LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya agar terus menerus dapat berkembang dan memberikan

manfaat bagi masyarakat desa dan mendukung pembangunan Desa Pakraman dalam arti luas.

Kesehatan LPD juga dipentingkan semua pihak yang terkait, baik Desa Pakraman selaku pemilik LPD, pengawas internal, pengelola LPD, masyarakat pengguna jasa LPD, lembaga pemberdayaan LPD maupun

pemerintah selaku pembina LPD. Penilaian kesehatan LPD dilaksanakan secara rutin tiga bulanan maupun

secara insidentil atau sesuai dengan kebutuhan. Hasil penilaian kesehatan LPD disampaikan kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan pembinaan guna memperbaiki kinerja LPD.

II. Obyek Penilaian dan Indikator

Tingkat kesehatan LPD pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif

atas 5(lima) faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan LPD sebagai lembaga keuangan, yaitu ; (1) permodalan; (2) kualitas aktiva

produktif; (3) manajemen; (4) earning atau rentabilitas dan (5) likwiditas. Faktor tersebut memiliki beberapa komponen yang diberikan bobot penentu kesehatan LPD sebagaimana disajikan pada matrik berikut:

Faktor Komponen Bobot

Penentu

1.Permodalan

Kecukupan

Modal (CAR)

Prosentase perbandingan antara

Modal LPD terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)

25%

2.Aktiva

Produktif

1.Kualitas Aktiva

Produktif (KAP)


aktiva produktif yang diklasifikasikan

terhadap total aktiva produktif.

25%

2.Cadangan

Pinjaman Ragu-

ragu (CPRR)


CPRR yang dibentuk terhadap CPRR

yang wajib dibentuk.

10%

3.Manajemen Terdiri dari 25 pertanyaan manajemen, masing-masing pertanyaan diberi nilai antara 0 s/d 4.

10%

3.Earning /

Rentabilitas

1.ROA Prosentase perbandingan antara laba

terhadap total aktiva

10%

2. BOPO Prosentase perbandingan antara

biaya terhadap pendapatan

10%

4.Likwiditas

1.Alat likuid Prosentase perbandingan antara alat

likuid terhadap hutang lancar

5%

2.LDR Prosentase perbandingan antara

pinjaman yg diberikan terhadap dana yang diterima

5%

Total 100%

Disamping kelima faktor di atas, pelampauan terhadap batas maksimum pemberian kredit (BMPK) juga diperhitungkan sebagai faktor pengurang

terhadap total hasil nilai kesehatan LPD.

III. Tata Cara Penilaian

Pelaksanaan penilaian kesehatan LPD berdasarkan laporan keuangan LPD dan penilaian manajemen pada periode waktu penilaian. Laporan keuangan terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, perkembangan

pinjaman dan BMPK. Tahapan penilaian kesehatan LPD sebagai berikut:

(1) memeriksa kebenaran data laporan keuangan dan informasi manajemen LPD.

(2) menghitung rasio masing-masing faktor atau komponen yang dinilai

(3) menghitung nilai kredit masing-masing faktor atau komponen berdasarkan kriteria atau indikator penilaian.

(4) menghitung nilai kontribusi masing-masing faktor atau komponen

berdasarkan bobot penentu kesehatan. (5) menghitung nilai kesehatan dengan menjumlahkan nilai kontribusi

semua faktor atau komponen penentu kesehatan LPD. Besarnya nilai kesehatan digunakan sebagai penentu kriteria kesehatan LPD. Kriteria kesehatan LPD ditetapkan dengan nilai sebagai berikut:

Total nilai kesehatan Kriteria 81 – 100 Sehat 66 - <81 Cukup Sehat 51 - <66 Kurang Sehat 0 - <51 Tidak Sehat

III.1. Penilaian terhadap Permodalan

Dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal LPD yaitu prosentase perbandingan antara modal LPD terhadap aktiva tertimbang menurut

risiko (ATMR), atau disajikan dalam bentuk rumus:

Modal LPD

Rasio Kecukupan Modal (CAR) = ------------------------------------------------------ X 100% Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

(1) Perhitungan modal LPD, menggunakan bentuk format sebagai berikut:

No Jenis Nominal Bobot Jumlah

A. Modal Inti

1. Modal Disetor 100%

2. Modal Donasi 100%

3. Modal Cadangan 100%

4. Laba tahun lalu yg belum dibagi 60%

5. Laba tahun berjalan 50%

6. Rugi tahun lalu -/- (100%)

7. Rugi tahun berjalan -/- (100%)

Total Modal Inti (A)

B. Modal Pelengkap

1. Cadangan Penyusutan Aktiva

Tetap & Inventaris

100%

2. CPRR, maks 1,25% x ATMR 100%

3. Modal titipan Desa Pakraman 100%

Total Modal Pelengkap (B)

Total Modal LPD (A + B)

(2) Perhitungan ATMR, menggunakan bentuk format sebagai berikut:


1. Kas 0%

2. a.Antar Bank Aktiva 20%

b.Antar Bank Aktiva Macet *) 100%

3. Pinjaman yang diberikan 100%

4. Aktiva Tetap & Inventaris 100%

5. Aktiva Lain/Rupa-rupa Aktiva 100%

Total ATMR *) Penempatan Dana LPD (giro/tabungan/deposito) pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang dalam kondisi pengawasan khusus/ macet.

Nilai kredit faktor kecukupan modal: a. Hasil rasio kecukupan modal 12%, diberi nilai 81

b. Hasil rasio 0% atau negatif diberi nilai 0. c. Setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan kecukupan modal 12% nilai

ditambah 1 hingga maksimum 100.

d. Setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan kecukupan modal 12% nilai dikurangi 1 hingga minimum 0.

Nilai kredit faktor kecukupan modal, disajikan dalam rumus sebagai berikut:

Rasio CAR - 12

Nilai CAR = 81 + ---------------------------

0,1

III.2. Penilaian terhadap Aktiva Produktif

Terdiri dari 2(dua) komponen yang dinilai yaitu rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan rasio Cadangan Pinjaman Ragu-ragu (CPRR).

(1) Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Dimaksudkan untuk menilai kualitas aktiva produktif yaitu prosentase perbandingan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total

aktiva produktif atau disajikan dalam rumus sebagai berikut:

Aktiva produktif yang diklasifikasikan

Rasio KAP = -------------------------------------------------------- X 100%

Aktiva Produktif

1. Perhitungan aktiva produktif yang diklasifikasikan


A. Pinjaman yang diberikan

1. Lancar 0%

2. Kurang Lancar 50%

3. Diragukan 75%

4. Macet 100%

Jumlah pinjaman diklasifikasi (A)

B. Antar Bank Aktiva (ABA)

1. ABA 0%

2. ABA macet*) 100%

Jumlah Antar Bank Aktiva (B)

Total (A+B) *) Penempatan Dana LPD (giro/tabungan/deposito) pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang dalam

kondisi pengawasan khusus/ macet.

2. Perhitungan aktiva produktif No Jenis Nominal Bobot Jumlah

1. Pinjaman yang diberikan 100%

2. Antar Bank Aktiva 100%

Total aktiva produktif

Nilai kredit faktor atau komponen kualitas aktiva produktif (KAP): a. Hasil rasio 20% atau lebih diberi nilai nol (0)

b. Setiap penurunan 0,15% mulai dari 20% diberi point 1 dengan maksimum 100.

Nilai kredit faktor atau komponen kualitas aktiva produktif (KAP) disajikan dalam rumus sebagai berikut: 20 - rasio

Nilai KAP = -------------------- 0,15

(2) Rasio Cadangan Pinjaman Ragu-ragu

Dimaksudkan untuk menilai kecukupan penyediaan CPRR yaitu prosentase perbandingan antara CPRR yang dibentuk terhadap CPRR

yang wajib dibentuk, atau disajikan dalam rumus sebagai berikut:

CPRR yang dibentuk

Rasio CPRR = ---------------------------------------- X 100% CPRR yang wajib dibentuk

a. CPRR yang dibentuk diambil dari komponen biaya tahun berjalan. b. CPRR yang wajib dibentuk berdasarkan klasifikasi pinjaman yang

diberikan dengan bobot sebagai berikut: No Klasifikasi Pinjaman yg diberikan Nominal Bobot Jumlah

1. Lancar 0,5%

2. Kurang Lancar 10%

3. Diragukan 50%

4. Macet 100%

Total CPRR yang wajib dibentuk

Nilai kredit faktor atau komponen penyediaan cadangan pinjaman ragu-

ragu (CPRR): a. Rasio 0 diberi nilai/point 0

b. Setiap kenaikan 1 % dari 0 diberi nilai/point 1. dengan maksimum 100

Nilai kredit faktor atau komponen penyediaan CPRR disajikan dalam rumus sebagai berikut:

Nilai CPRR = Rasio CPRR X 1

III.3. Penilaian Manajemen

Penilaian manajemen LPD berdasarkan atas pertanyaan atau pernyataan yang terkait dengan manajemen umum dan manajemen risiko. Penilaian manajemen umum difokuskan pada komponen antara lain: (a)

strategi/sasaran; (b) struktur organisasi; (c) sistem dan (d) kepemimpinan. Penilaian manajemen risiko difokuskan pada komponen antara lain; (a) risiko likwiditas; (b) risiko kredit; (c) risiko operasional; (d)

risiko hukum dan (e) risiko pemilik. Daftar pertanyaan/pernyataan manajemen LPD disajikan sebagai

berikut:

No

Jenis Risiko / Pernyataan / Pertanyaan

Nilai

0 1 2 3 4

I. MANAJEMEN UMUM

A STRATEGI / SASARAN

1 RK-RAPB tahunan LPD digunakan sebagai dasar

acuan kegiatan usaha LPD selama 1 tahun

B STRUKTUR

2

Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan

seluruh kegiatan LPD dan tidak terdapat jabatan

kosong atau perangkapan jabatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;

3

LPD memiliki batasan tugas dan wewenang yang

jelas untuk masing-masing karyawannya yang

tercermin pada kegiatan operasionalnya;

C SISTEM

4

Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang

diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim

dan prosedur tertulis;

5

Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat

dan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku;

6

LPD mempunyai sistem pengamanan yang baik

terhadap semua dokumen penting

7

Pimpinan senantiasa melakukan pengawasan

terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan

bawahannya;

D KEPEMIMPINAN

8 Pengambilan Keputusan-keputusan yang bersifat

operasional dilakukan oleh pengurus secara independen

9 Pimpinan LPD komit untuk menangani

permasalahan LPD yang dihadapi serta senantiasa

melakukan langkah-langkah perbaikan yang

diperlukan

10 Pengurus dan karyawan memiliki tertib kerja yang

meliputi disiplin serta komitmen dan didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan

pekerjaan.

II. MANAJEMEN RISIKO

A RISIKO LIKWIDITAS

11 LPD melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan

dan kewajiban yang jatuh tempo utuk mencegah

kemungkinan timbulnya kesulitan likwiditas;

12 LPD senantiasa memelihara likwiditas dengan baik;

B RISIKO PINJAMAN YANG DIBERIKAN

13 Dalam memberikan pinjaman yang diberikan LPD

melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban

14 Setelah pinjaman diberikan, LPD melakukan

pemantauan terhadap penggunaan pinjaman yang

diberikan serta kemampuan dan kepatuhan debitur

dalam memenuhi kewajibannya;

15 LPD melakukan peninjauan, penilaian dan

pengikatan terhadap agunan.

C RISIKO OPERASIONAL

16 LPD menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan

prinsip kehati-hatian;

17 LPD tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan

kepada pemilik/pengurus LPD untuk memperoleh

fasilitas dari LPD;

18 Pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut

secara efektif terhadap temuan hasil pembinaan oleh

LPLPD dan atan Pembina Umum

D RISIKO HUKUM

19 Perjanjian pinjaman yang diberikan telah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

20 LPD telah memastikan bahwa agunan yang diterima

telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

21 LPD menatausahakan secara baik dan aman blangko

bilyet deposito dan buku tabungan yang belum

digunakan (kosong), dan blangko bilyet deposito yang

telah dicairkan dananya serta buku tabungan yang

dikembalikan ke LPD karena rekeningnya telah ditutup;

E RISIKO PEMILIK DAN PENGURUS

22 Pemilik LPD tidak mencampuri kegiatan operasional

sehari-hari yang cenderung menguntungkan

kepentingan sendiri, keluarga atau grupnya sehingga

merugikan LPD;

23 Pemilik LPD mempunyai kemampuan dan kemauan

untuk meningkatkan permodalan LPD sehingga senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku;

24 Pengurus LPD didalam melaksanakan kegiatan

operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung

menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya,

atau berpotensi akan merugikan LPD;

25 Pengawas melaksanakan fungsi pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas Pengurus dalam batasan

tugas dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif.

Total

Cara pengisiaan formulir penilaian manajemen: setiap pertanyaan/pernyataan diberikan nilai antara 0 s/d 4 dengan

kriteria: (0) = tidak sama sekali/tidak mau dipenuhi; (1) belum ada tetapi sudah ada rencana untuk memenuhi; (2) sudah dipenuhi, sebagian besar kurang; (3) sudah dipenuhi, tetapi beberapa ada yang kurang; (4) sudah

dipenuhi, lengkap.

Nilai kredit manajemen diperoleh dengan menjumlahkan nilai yang diberikan pada masing-masing pertanyaan/pernyataan manajemen, dengan nilai maksimum 100.

Kontribusinya terhadap nilai kesehatan LPD ditetapkan 10% atau nilai x 10%.

III.4. Penilaian terhadap Earning/Rentabilitas Terdiri dari 2(dua) komponen yaitu rasio return on asset (ROA) dan rasio

kehematan biaya terhadap pendapatan (BOPO).

(1) Return on Asset (ROA) Dimaksudkan untuk menilai kemampuan LPD dalam menghasilkan laba terhadap rata-rata asset yang dimiliki atau disajikan dalam rumus:

Laba tahun berjalan*)

ROA = -------------------------------- X 100%

Rata-rata Asset

Laba tahun berjalan disetahunkan Nilai kredit faktor atau komponen ROA: a. Rasio 0 atau negatif diberi nilai/point 0

b. Setiap kenaikan 0,025 % dari 0 diberi nilai/point 1 dengan maksimum 100

Nilai kredit faktor atau komponen ROA disajikan dalam rumus sebagai berikut:

Rasio

Nilai ROA = ----------------

0,025

(2) Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Dimaksudkan untuk menilai kehematan belanja LPD yaitu prosentase

perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional LPD atau disajikan dalam rumus:

Biaya Operasional

Rasio BOPO = ------------------------------------------- X 100% Pendapatan Operasional

Nilai kredit faktor atau komponen BOPO: a. Rasio 100% atau lebih diberi nilai 0 (nol) b. Setiap penurunan sebesar 0,25% dari 100% diberi nilai kredit 1

dengan maksimum nilai kredit 100.

Nilai kredit faktor atau komponen BOPO disajikan dalam rumus sebagai berikut:

100 - Rasio

Nilai BOPO = ---------------------------

0,25

III.5. Penilaian terhadap Likwiditas

Terdiri dari 2(dua) komponen yaitu rasio alat likuid dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima (LDR).

(1) Rasio alat likuid Dimaksudkan untuk menilai kemampuan LPD dalam memenuhi kewajiban lancar yaitu prosentase perbandingan antara alat likuid

terhadap hutang lancar atau dengan rumus sebagai berikut:

Kas + ABA

Rasio alat Likuid = ------------------------- X 100%

Hutang Lancar

a. Alat likuid terdiri dari kas dan penempatan dana LPD (antar bank aktiva) dalam bentuk giro, tabungan. Antar bank aktiva dalam

bentuk deposito dan antar bank aktiva pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang dalam pengawasan khusus atau macet tidak diperhitungkan.

b. Hutang lancar meliputi kewajiban segera (termasuk kewajiban membayar angsuran pinjaman / hutang pada bank atau lembaga keuangan lainnya) Tabungan dan Deposito;

Nilai kredit faktor atau komponen rasio alat likuid:

Rasio 0 diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0.15% dari 0 nilai ditambah 1 dengan maksimum 100.

Nilai kredit faktor atau komponen rasio alat likuid disajikan dalam rumus sebagai berikut:

Rasio Nilai alat likuid = -----------------------

0,15

(2) LDR (loan to deposit ratio)

Dimaksudkan untuk menilai rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Dana yang diterima terdiri:

a. Deposito dan tabungan masyarakat;

b. Pinjaman dari bank dan atau lembaga keuangan lainnya. c. Modal Inti;

d. Modal pinjaman / Titipan Nilai kredit faktor atau komponen LDR :

a. Rasio 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 b. Untuk setiap penurunan 1% dari rasio 115% nilai kredit ditambah

4 dengan maksimum 100 c. Apabila Nilai ≤ 94.75 % maka nilainya langsung maksimum atau

:

Nilai kredit faktor atau komponen LDR disajikan dalam rumus sebagai berikut:

Nilai LDR = (115 – Rasio) X 4

III.6. Perhitungan pelampauan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) Ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) kepada seorang

peminjam atau kelompok peminjam adalah sebesar 20% dari modal LPD. Pelampauan BMPK merupakan pelanggaran terhadap ketentuan BMPK, dikenakan sanksi yang dikaitkan dengan penilaian kesehatan LPD.

Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK kepada peminjam individual, peminjam kelompok terhadap modal LPD, dengan

rumus sebagai berikut:

Saldo pinjaman pada satu orang atau kelompok

peminjam pada tanggal laporan BMPK

----------------------------------------------------------- X 100 % - BMPK Modal pada tanggal laporan BMPK

Pelanggaran menjadi pos pengurang nilai kredit hasil penilaian tingkat

kesehatan dengan perhitungan : a. Untuk setiap pelanggaran BMPK, nilai kredit dikurangi 5, dan b. Untuk setiap 1% pelanggaran BMPK nilai kredit dikurangi lagi

0,05 dengan maksimum 10. IV. Kompilasi Hasil Penilaian Kesehatan LPD

Berdasarkan perhitungan rasio-rasio komponen, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai kredit kontribusi komponen tersebut. Hasilnya disajikan

pada bentuk format sebagai berikut:

No

(1)

Faktor CAMEL

(2)

Rasio

(3)

Nilai

(4)

Bobot

(5)

Nilai Kesehatan

(6)=(5x4)

1. CAR 25%

2. KAP 25%

CPRR 10%

3. MANAJEMEN 10%

4 ROA 10%

BOPO 10%

5 Likwiditas 5%

LDR 5%

Total nilai CAMEL

Pelanggaran/Pelampauan BMPK -/-

Total nilai kesehatan

Kriteria

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR



TATA CARA PENILAIAN PERINGKAT RISIKO LPD

(LPD RISK RATING) I. UMUM

Kinerja dan kelangsungan usaha LPD dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menangani berbagai risiko yang dihadapi. Sebagai lembaga

keuangan, LPD menghadapi jenis risiko meliputi antara lain risiko kredit, risiko modal, risiko likwiditas dan risiko operasional. Kelemahan dalam penanganan risiko-risiko tersebut akan berpengaruh terhadap daya saing

LPD atau kemampuan dalam menghadapi persaingan (risiko pasar), berpengaruh terhadap reputasi LPD, reputasi Desa Pakraman/pemilik. Risiko kredit timbul karena peminjam tidak dapat memenuhi

kewajibannya kepada LPD sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan antara LPD dan peminjam yang bersangkutan, sehingga berakibat kredit tergolong

kurang lancar, diragukan atau macet. Risiko likwiditas merupakan risiko LPD karena tidak mampu membayar kewajibannya dalam jangka pendek, atau mampu membayar namun harus dengan mencari pinjaman darurat

dengan suku bunga tinggi, atau dengan menjual asset / harta LPD dengan menderita rugi. Risiko modal timbul karena besarnya modal LPD berada di

bawah kebutuhan modal minimum yang berakibat mengganggu kelancaran usaha LPD. Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi oleh LPD karena tidak dapat bekerja secara efektif, efisien, ekonomis,

lancar, aman dan tertib ( E 3 – LAT). Untuk menangani risiko tersebut, LPD wajib melaksanakan penilaian terhadap peringkat risiko yang dimiliki sebagai dasar untuk menetapkan

dan melaksanakan tindakan perbaikan.

II. OBYEK PENILAIAN DAN INDIKATOR Peringkat Risiko LPD dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai faktor risiko yang dihadapi oleh LPD, meliputi faktor-faktor risiko kredit,

risiko likwiditas, risiko operasional, dan risiko modal. Setiap faktor dinilai terdiri atas beberapa komponen yang diberikan bobot sesuai dengan besarnya dampak risiko terhadap kondisi LPD.

Penilaian peringkat risiko dilakukan dengan menetapkan besarnya nilai penalty terhadap faktor risiko ditetapkan mulai dari angka 100 sampai

dengan 500. Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan nilai bobot ditetapkan mulai dari 0 sampai 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai penalty dapat ditambahkan

penalty bilamana dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran yang sanksinya dikaitkan dengan ketentuan LPD Risk Rating.

Hasil kualifikasi dari komponen-komponen dinilai lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara material berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan masing-masing faktor.

Berdasarkan penilaian ditetapkan lima peringkat risiko LPD sebagai berikut :

Peringkat Risiko Predikat Penalty 1 Sangat Rendah 100

2 Rendah 200 3 Sedang 300 4 Tinggi 400

5 Sangat Tinggi 500 Besarnya penalty adalah penalty didasarkan pada bobot kegiatan

perkreditan sebesar 40 %. Besarnya penalty setiap peringkat risiko lainnya disesuaikan dengan bobot masing-masing faktor risiko dalam kegiatan

LPD. Nilai Penalty LPD didasarkan pada nilai penalty rata-ratanya, yang diperoleh dari penyumlahan nilai LPD keseluruhan dibagi banyaknya faktor

risiko yang dihitung.

FAKTOR RISIKO , KOMPONEN, BOBOT PENALTY RISIKO

FAKTOR RISIKO

KOMPONEN FAKTOR RISIKO

BOBOT

PENALTY TERHADAP

RATING RISIKO

1 2 3 4 5

1.KREDIT

a. Rasio aktiva yang

diklassifikasi terhadap

aktiva produktif

b. Rasio penyisihan

penghapusan aktiva

produktif terhadap

aktiva produktif yang

wajib dibentuk.

40 %

20 %

20 %

100

50

50

200

100

100

300

150

150

400

200

200

500

250

250

2.LIKWIDITAS

a. Basic Surplus

b. Liquidity Index

24 %

12 %

12 %

60

30

30

120

60

60

180

90

90

240

120

120

300

150

150

3.OPERASIO

NAL

a. Efektif

b. Efisien

c. Ekonomis

d. Lancar

e. Aman

f. Tertib

6 %

1%

1%

1%

1 %

1 %

1 %

15

2,5

2.5

2.5

2,5

2,5

2,5

30

5

5

5

5

5

5

45

7,5

7,5

7,5

7.5

7,5

7,5

60

10

10

10

10

10

10

75

12,5

12,5

12.5

12,5

12,5

12,5

4. MODAL Rasio modal terhadap

aktiva tertimbang

menurut risiko.

30 %

75

150

225

300

375

Jumlah 100 % 250 500 750 1.000 1.250

Rata-rata Penalty Risiko 62,5 125 187,5 250 312,5

Peringkat risiko LPD yang tergolong sedang, rendah dan sangat rendah

akan dijadikan rating sangat tinggi apabila terdapat: a. perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan

dalam LPD yang bersangkutan.

b. campur tangan pihak ketiga di luar LPD dalam kepengurusan (manajemen) LPD, yang dapat menimbulkan kesulitan dalam LPD.

c. “window dressing” dalam pembukuan dan atau laporan LPD yang secara material dapat berpengaruh terhadap keuangan LPD sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap LPD.

d. praktik Pengurus LPD yang bersangkutan melakukan kegiatan LPD dalam LPD.

III. PELAKSANAAN PENETAPAN RISIKO

III.1. Faktor Risiko Kredit

(1) Penetapan faktor risiko kredit didasarkan pada komponen

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan 2 (dua) rasio, yaitu : a. Rasio Aktiva Produktif yang diklassifikasikan terhadap Aktiva

Produktif.

b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh LPD terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif yang wajib dibentuk oleh LPD.

(2) Penetapan Rating Risiko atas komponen faktor risiko kredit

tersebut adalah sebagai berikut :

Peringkat Risiko

Rasio

Aktiva Prod.yang

diklasifikasikan

terhadap aktiva

produktif

CPRR DIBENTUK

CPRR WD

1. Sangat Rendah ≤ 5 % 90 % - 100 %

2. Rendah > 5 % - 7,85 % 81 % - <90 %

3. Sedang > 7,85 % - 10,1 % 66 % - < 81 %

4. Tinggi > 10,1 % - 12,35 % 51 % - < 66 %

5. Sangat Tinggi > 12,35 % 0 % - < 51 %

(3) Penetapan penalty atas rating risiko kredit didasarkan bobot

faktor risiko kredit sebesar 40 % adalah sebagai berikut : Peringkat

Risiko

Penalty

Akt.Prod.diklassifikasikan

/Aktiva Produktif

CPRR

DIBENTUK/CPRRWD

1. Sangat Rendah 50 50

2. Rendah 100 100

3. Sedang 150 150

4. Tinggi 200 200

5. Sangat Tinggi 250 250

III.2. Faktor Risiko Likwiditas

(1) Untuk menetapkan risiko likwiditas, dibuat Daftar Profil Jatuh

Tempo Asset dan Liabilities (Maturity Profile) pada akhir bulan takwim yang bentuk formatnya sebagai berikut:

PROFIL JATUH TEMPO ASSETS DAN LIABLITIES (MATURITY PROFILE)

PER AKHIR BULAN :…………………………. PERIODE MATURITY

ASSETS (a)

LIABILITIES

(b) (a) -(b) BOBOT

( c ) WEIGHTED

ASSETS

(a ) x ( c )

WEIGTHED LIABILITIES

(b) x ( c )

s/d 7 hari 1

8 - 30 hari 2

>1 bln – 3 bln 3

>3 bln – 6 bln 4

>6 bln –12 bln 5

>1 thn – 3 thn 6

>3 thn – 5 thn 7

>5 thn 8

Jumlah

Basic Surplus = (Assets - Liabilities ) yang maturity sampai dengan 7

hari dikurangi lagi sebesar Cash Rasio 5 %. Cash Rasio 5% = (kewajiban segera+Tabungan+Deposito)x5%

∑ B

Liquidity Index : --------- = ∑ A

Kas + Tabungan di bank + saldo giro di bank + Tabungan LPD lain Cash Rasio = ---------------------------------------------------------------------------------

Kewajiban segera + tabungan + deposito

(2) Penetapan terhadap faktor risiko likwiditas didasarkan pada 2(dua) rasio yaitu :

a. Rasio Basic Surplus terhadap kewajiban segera dapat dibayar. Basic surplus adalah selisih antara aktiva likuid yang dapat dipakai dengan kewajiban yang segera dapat dibayar satu

minggu ke depan. Bila aktiva likuid lebih besar dari kewajiban yang segera dapat dibayar akan merupakan selisih lebih (positif) dan akan merupakan selisih kurang (negatif) bila

sebaliknya.

b. Rasio Liquidity Index Liquidity index adalah suatu bilangan yang menunjukka besarnya rasio antara jumlah dari perkalian liabilities dengan

bobot masing-masing terhadap jumlah dari perkalian assets dengan bobot masing-masing.

(3) Penetapan peringkat risiko atas komponen faktor risiko likwiditas

adalah sebagai berikut :

Peringkat

Risiko

Rasio

Basic surplus /

kewajiban yang segera dapat dibayar

Liquidity Index

1. Sangat Rendah > 10 % > 1,00

2. Rendah > 5 % - 10 % 1,00

3. Sedang 0 - 5 % 0,81 - < 1,00

4. Tinggi <0 – negative 10 % 0,66 - < 0,81

5. Sangat Tinggi < dari negatif 10 % < 0,66

(4) Penetapan penalty atas peringkat risiko likwiditas didasarkan

bobot faktor risiko likwiditas sebesar 24 % masing-masing untuk Basic Surplus 12 % dan Liquidity Index 12 %.

Peringkat

Risiko Likwiditas

Penalty

Basic Surplus

Liquidity Index

1. Sangat Rendah 30 30

2. Rendah 60 60

3. Sedang 90 90

4. Tinggi 120 120

5. Sangat Tinggi 150 150

III.3. Faktor Risiko Operasional (1) Penetapan terhadap faktor risiko operasional didasarkan pada 6

(enam) rasio komponen operasional yaitu: a. rasio efektifitas, didasarkan pada pencapaian nilai kredit

tingkat kesehatan LPD. Penetapan risiko efektifitas sebagai

berikut: Rating Risiko Pencapaian Nilai Kredit TKS

1. Sangat Rendah 90 ke atas

2. Rendah 81 - < 90

3. Sedang 66 - < 81

4. Tinggi 51 - < 66

5. Sangat Tinggi < 51

b. rasio efisiensi, didasarkan atas rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional pada posisi akhir bulan laporan. Penetapan risiko efisiensi adalah sebagai berikut

Rating Risiko Rasio biaya operasional / Pendapatan

operasional

1. Sangat Rendah ≤ 75 %

2. Rendah >75 % - 79,75 %

3. Sedang >79,75 % - 83,5 %

4. Tinggi > 83,5 % - 87,25 %

5. Sangat Tinggi > 87,25 %

c. rasio ekonomis, dihitung berdasarkan rasio antara total asset

terhadap jumlah sumber daya manusia . Rasio ini

dibandingkan setiap akhir bulan/periode dan dari perbandingan ini dihitung perkembangannya dengan rata-rata ukur selama satu kuartal/periode terakhir.

Rating Risiko

Trend Rata-rata rasio per bulan total

asset / jumlah SDM selama satu

kuartal

1. Sangat Rendah > 1,00 %

2. Rendah 0,75 % - 1,00 %

3. Sedang > 0,50 % - 0,75 %

4. Tinggi 0,00 % - 0,50 %

5. Sangat Tinggi < 0,00 %

d. rasio lancar, diukur dari lama rata-rata pencairan pinjaman

setelah dokumen diterima secara lengkap. Penetapan rating

risiko sebagai berikut:

Rating Risiko

Lama rata-rata pencairan kredit

setelah dokumen diterima secara

lengkap.

1. Sangat Rendah 1 - 2 hari.

2. Rendah >2 - 3 hari

3. Sedang >3 - 4 hari

4. Tinggi > 4 - 5 hari

5. Sangat Tinggi > 5 hari

e. rasio aman, diukur dari jumlah terjadinya peristiwa yang

merugikan LPD karena manipulasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme dan musibah dalam kurun waktu satu tahun terakhir. (Diambil dari data satu tahun terakhir)

Rating Risiko Jumlah peristiwa yang merugikan

1. Sangat Rendah 0

2. Rendah 1

3. Sedang 2

4. Tinggi 3

5. Sangat Tinggi > 3

f. rasio tertib, diukur dari jumlah pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam kurun waktu satu tahun.

(dari hasil pemeriksaan terakhir).

Rating Risiko Pelanggaran terhadap ketentuan yang

berlaku

1. Sangat Rendah 0

2. Rendah 1

3. Sedang 2

4. Tinggi 3

5. Sangat Tinggi 4

(2) Penetapan penalty atas peringkat risiko komponen operasional sebagai berikut:

Rating

Risiko

Penalty

Efektif Efisien Ekonomis Lancar Aman Tertib

1.Sangat Rendah 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

2.Rendah 5 5 5 5 5 5

3.Sedang 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

4.Tinggi 10 10 10 10 10 10

5.Sangat Tinggi 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

III.4. Faktor Risiko Modal (1) Faktor risiko modal didasarkan pada rasio antara modal

terhadap Aktiva Produktif Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Prinsip hehati-hatian Pengelolaan LPD.

(2) Penetapan besarnya faktor risiko modal adalah sebagai berikut :

Rating Risiko Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum (KPMM)

1. Sangat Rendah > 15,00 %

2. Rendah > 12,00 % - 15,00 %

3. Sedang 12,00 %

4. Tinggi 6,80 % - 11,90%

5. Sangat Tinggi < 6,80 %

(3) Penetapan penalty atas rating risiko modal didasarkan bobot faktor risiko modal sebagai berikut:

Rating Risiko Penalty

1. Sangat Rendah 75

2. Rendah 150

3. Sedang 225

4. Tinggi 300

5. Sangat Tinggi 375

IV. HASIL PENILAIAN NILAI PENALTY DAN PREDIKAT PERINGKAT RISIKO (1) Atas dasar nilai penalty dari faktor-faktor risiko yang ditetapkan

diperoleh nilai penalty gabungan. Dari nilai penalty gabungan dapat

diperoleh hasil rata-rata nilai penaly LPD dan pada gilirannya akan diketahui peringkat dan predikat risiko LPD yang bersangkutan.

a. nilai penalty sampai dengan 62,5 diberi predikat Risiko Sangat Rendah, (Peringkat 1).

b. nilai penalty di atas 62,5 sampai dengan 125 diberi predikat Risiko

Rendah, (Peringkat II). c. nilai penalty di atas 125 sampai dengan 187,5 diberi predikat Risiko

Sedang, (Peringkat III).

d. nilai penalty di atas 187,5 sampai dengan 250 diberi predikat Risiko Tinggi, (Peringkat IV).

e. nilai penalty di atas 250 sampai dengan 312,5 diberi predikat Risiko Sangat Tinggi, (Peringkat V).

(2) Laporan hasil penilaian peringkat risiko LPD disajikan pada bentuk

format sebagai berikut:

Laporan Peringkat Risiko LPD

Periode bulan:......... tahun.....

No Faktor dan Komponen yg dinilai Bobot Rasio yg

dicapai

Score

Penalty

Peringkat

Risiko

1 Kredit (a) Kualitas Aktiva

Produktif

20%

(b) CPRR 20%

2 Likwiditas (a) Basic Surplus 12%

(b) Likwidity Index 12%

3 Operasional (a) Efektif 1%

(b) Efisien 1%

(c) Ekonomis 1%

(d) Lancar 1%

(e) Aman 1%

(f) Tertib 1%

4 Modal 30%

Rata-rata 100%

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR



FORMAT LAPORAN LPD

I. FORMAT LAPORAN BULANAN Terdiri dari format laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman, format laporan neraca dan format laporan perhitungan laba rugi

I.1. Format laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman Laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman adalah laporan yang

menggambarkan kegiatan LPD pada bulan yang bersangkutan yang

meliputi; (1) potensi/sumberdaya; (2) perkembangan pinjaman yang

diberikan; (3) antar bank aktiva; (4) tabungan dan deposito masyarakat dan

(5) antar bank pasiva serta rinciannya. Bentuk format laporan kegiatan

dan perkembangan pinjaman sebagai berikut:

LPD ________________________

LAPORAN KEGIATAN & PERKEMBANGAN PINJAMAN

Periode Bulan:_________________

(1) Potensi /Sumber daya Desa Pakraman .............................

1.1.Jml Banjar 1.2.Jml KK 1.3.Jml Jiwa 1.4.Jml Pengelola/Karyawan

Laki-laki Perempuan

(2) Pinjaman yang diberikan (nilai dalam Rp.000)

2.1. Realisasi

Pinjaman bulan

ini

Nilai Jml org 2.2. Saldo

Pinjaman bulan

ini

Nilai Jml org

2.3.Kolektibilitas

Pinjaman bulan

ini

Klasifikasi Nilai Jml org 2.4.Pembentukan CPRR

1.Lancar 1.Bln ini

2.Kurang Lancar 2.S.d bln ini

3.Diragukan 2.5.Penghapusan Pinjaman

4.Macet 1.Hps Buku

Total 2.Hps Tagih

(3) Penempatan dana pada bank / LPD lain (Antar Bank Aktiva ) (Nilai dalam Rp.000)

3.1. ABA di

BPD Bali

Rekening Nilai 3.2. ABA di

Bank lain /

lembaga

keuangan

lainnya

Rekening Nilai

1.Giro 1.Giro

2.Tabungan 2.Tabungan

3.Deposito 3.Deposito

Total Total

(4) Tabungan, Deposito Masyarakat

4.1.Tabungan

Masyarakat

Nilai Jml org 4.2.Deposito

Masyarakat

Nilai Jml org

(5) Antar Bank Pasiva / Pinjaman yang diterima

5.1. Saldo ABP

BPD Bali

Nilai 5.2.Saldo ABP Lembaga

Keuangan lainnya

Nilai

I.2. Format laporan perhitungan laba rugi Laporan laba-rugi berisikan informasi mengenai jumlah pendapatan sesuai

pos-pos pendapatan LPD, biaya / belanja sesuai dengan pos-pos biaya dan

perhitungan laba/rugi sampai periode bulan laporan. Adapun format

laporan perhitungan laba / rugi sebagai berikut:

LPD____________________

Laporan Perhitungan Laba-Rugi

Periode Bulan: ___________

Perkiraan Sandi Jumlah (Rp)

A. Pendapatan Operasional

1. Hasil

a. Dari Bank-Bank Lain

i. Giro 120

ii. Tabungan 121

iii. Simpanan Berjangka 122

iv. Pinjaman yang Diberikan 123

v. Lainnya 124

b. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank

i. Pinjaman yang Diberikan 126

ii. Lainnya 129

2. Pendapatan Operasional Lainnya 170

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 100

B. Biaya Operasional

1. Biaya Bunga

a. Kepada Bank-Bank Lain

i. Simpanan Berjangka 194

ii. Pinjaman yang Diterima 195

iii. Lainnya 199

b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

i. Simpanan Berjangka 203

ii. Tabungan 206

iii. Lainnya 209

2. Tenaga Kerja 241

3. Pemeliharaan dan Perbaikan 280

4. Penyusutan

a. Aktiva Tetap dan Inventaris 291

b. Piutang 299

5. Barang dan Jasa dari Pihak Ketiga 300

6. Biaya Operasional Lainnya 301

JUMLAH BIAYA OPERASIONAL 180

JUMLAH LABA RUGI TAHUN BERJALAN 470

I.3. Format laporan necara

Format laporan neraca berisikan informasi tentang jumlah aktiva sesuai

dengan pos-pos aktiva dan jumlah pasiva sesuai dengan pos-pos pasiva

pada periode bulan laporan. Adapun format laporan necara LPD sebagai

berikut:

LPD ____________________________

LAPORAN NERACA BULANAN

Periode Bulan: _____________

AKTIVA


1. Kas 100

2. Antar Bank Aktiva

a. Giro 171

b. Tabungan 171

c. Deposito 171

3. Pinjaman

a. Pinjaman yang diberikan 171

b. Cadangan Piutang Ragu-ragu -/- 172

4.Aktiva Tetap dan Inventaris

a. Harga Perolehan 211

b. Akumulasi Penyusutan -/- 212

5. Rupa-Rupa Aktiva 230

JUMLAH AKTIVA

PASIVA


1. Tabungan 320

2. Simpanan Berjangka (Deposito) 330

3. Antar Bank Pasiva 350

4. Pinjaman yang diterima 369

5. Rupa-rupa Passiva 400

MODAL

6. Modal disetor: Modal Dasar 421

7. Cadangan Umum 430

8. Laba/Rugi Tahun Lalu 441

9. Laba/Rugi Tahun Berjalan 442

JUMLAH PASIVA

II. FORMAT LAPORAN 3(TIGA) BULANAN

Terdiri dari format laporan penilaian kesehatan LPD dan penilaian peringkat risiko LPD.

II.1. Format laporan penilaian kesehatan LPD Laporan penilaian kesehatan LPD berisikan informasi mengenai rasio, nilai

kredit masing-masing komponen dan nilai kesehatannya. Pelanggaran terhadap batas maksimum menjadi faktor pengurang terhadap total nilai kesehatan LPD. Adapun bentuk format laporan kesehatan LPD sebagai

berikut:

LPD ____________________________

LAPORAN HASIL PENILAIAN KESEHATAN LPD

Periode Bulan: _____________

No (1)

Faktor CAMEL (2)

Rasio (3)

Nilai (4)

Bobot (5)

Nilai Kesehatan (6)=(5x4)

1. CAR 25%

2. KAP 25%

CPRR 10%

3 Manajemen 10%

4 ROA 10%

BOPO 10%

5 Likwiditas 5%

LDR 5%

Total nilai CAEL

Pelanggaran/Pelampauan BMPK -/-

Total nilai kesehatan

Kriteria

II.2. Format laporan penilaian peringkat risiko LPD Laporan penilaian peringkat risiko LPD berisikan informasi mengenai rasio

yang dicapai, bobot, score penalty dan peringkat risiko masing-masing komponen yang dinilai. Adapun bentuk format laporan kesehatan LPD

sebagai berikut:

Laporan Peringkat Risiko LPD

Periode bulan:......... tahun.....

No Faktor dan Komponen yg dinilai Bobot Rasio

yg

dicapai

Score

Penalty

Peringkat

Risiko

1 Kredit (a) Kualitas Aktiva

Produktif

20%

(b) CPRR 20%

2 Likwiditas (a) Basic Surplus 12%

(b) Likwidity Index 12%

3 Operasional (a) Efektif 1%

(b) Efisien 1%

(c) Ekonomis 1%

(d) Lancar 1%

(e) Aman 1%

(f) Tertib 1%

4 Modal 30%

Rata-rata 100%

III. FORMAT LAPORAN TAHUNAN

Terdiri dari format laporan rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja

LPD (RK-RAPB); format laporan pertanggung jawaban pengurus akhir tahun; laporan hasil pertanggung jawaban audit pengawas internal.

III.1. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja LPD Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja LPD (RK-RAPB) disusun

oleh Pengurus, dibahas dan disetujui dalam paruman Desa Pakraman serta

disyahkan oleh Bendesa. Pelaksanaan RK-RAPB LPD dipertanggung

jawabkan Pengurus dan Pengawas Internal pada paruman Desa Pakraman.

Adapun kertas kerja penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja LPD

sebagai berikut:

i. Rasio-rasio Standar

No

Rasio

Realisasi Des Th..

Standar Proyeksi Des Th. ......... catatan

Rendah Tinggi Target

1 Cash Rasio

%

2 KPMM Rp.

3 CAR %

4 LDR %

5 ATMR Rp.

6 KAP %

7 PPAP %

8 BOPO %

9 ROA %

10 PYD

ii. Prakiraan / Proyeksi Biaya Overhead (Rp.000)

No

Jenis

Realisasi

Des Th..

Proyeksi Des Th. ........... catatan


1 Premi Ass.

2 Tenaga Kerja

a Gaji, upah, hon

b Pendidikan

c Lainnya

3 Sewa

4 Pemeliharaan / Perbaikan

5 Penyusutan

a Ak.Tetap + Inv.

b Beban ditghk.

6 Barang +Jasa

7 Lainnya

iii. Prakiraan / Proyeksi Modal (Rp.000)

No

Jenis

Realisasi Des Th..

Proyeksi Des Th. .......... Catatan


1. MODAL INTI

a Modal Disetor

b Modal Sumbangan

c Cadangan Umum

d Cadangan Khusus

f Laba ditahan

g Laba tahun lalu

h Laba tahun berjalan

2. MODAL PELENGKAP

a CPRR

b Cadangan Rev.A.T.

c Pinj. Subordinasi

d Modal Pinjaman

JUMLAH 1 + 2

iv. Prakiraan Realisasi Pinjaman yang diberikan LPD (Rp.000)

No

Jenis

Realisasi Des Th..

Proyeksi Des Th. .............. Catatan


1 Modal kerja

2 Investasi

3 Konsumtif

JUMLAH

v. Prakiraan / Asumsi Tingkat Bunga di terima (Rp.000)

No

Jenis

Realisasi Des Th..

Proyeksi Des Th. ............. Catatan


1 Antar Bank Aktiva

a Giro

b Tabungan

c Deposito

2 Antar LPD

a Tabungan

b Deposito

c Kredit diberikan

3 Kredit Diberikan

4 Lainnya

Jumlah

vi. Prakiraan / Asumsi Bunga dibayar (Rp.000)

No

Jenis

Realisasi

Des Th..

Proyeksi Des Th. .............. Catatan


1 Tabungan

2 Deposito

3 Bank Pasiva

a Tabungan

b Deposito

c Kredit diterima

4 Antar LPD

a Tabungan

b Deposito

c Kredit diterima

5 Pinjaman diterima

a Subordinasi

b Lainnya

Jumlah

Formulir Laporan Rencana Anggaran Belanja LPD

1. Proyeksi pos-pos Neraca

Pos-pos Neraca Estimasi

Des Th ....

Proyeksi Des Th ….. Target Des

Th… Rendah Tinggi

A. AKTIVA

1. Kas


a. Giro

b. Tabungan

c. Deposito

3. Pinjaman

a. Pinjaman yang

diberikan

b. Cad Piutang Ragu2 -/-


a. Harga Perolehan

b. Akum Penyusutan -/-

5. Rupa-Rupa Aktiva

JUMLAH AKTIVA

B. PASIVA

1. Tabungan

2. Simpanan Berjangka

3. Antar Bank Passiva

4. Pinjaman yang diterima

5. Rupa-rupa Passiva

MODAL

6. Modal disetor: Modal Dasar

7. Cadangan

8. Laba/Rugi Tahun Lalu

9. Laba/Rugi Tahun Berjalan

JUMLAH PASIVA

2. Proyeksi pos-pos Laba Rugi

Pos-pos laba rugi Estimasi Des

Th...

Proyeksi Des Th... Target Des Th...

Rendah Tinggi

A.Pendapatan Operasional

1. Hasil

a. Dari BankLain

Giro

Tabungan

Simpanan Berjangka

Pinjaman yang

Diberikan

Lainnya

b. Dari Pihak Ketiga

Bukan Bank

Pinjaman yang Diberikan

Lainnya

2. Pendapatan

Operasional Lainnya

JML Pendapatan

Operasional


1. Biaya Bunga

a. Kepada Bank-

Bank Lain

Simpanan

Berjangka

Pinjaman yang

Diterima

Lainnya

b. Kepada Pihak

Ketiga Bukan Bank

Simpanan

Berjangka

Tabungan

Lainnya

2. Tenaga Kerja

3. Pemeliharaan dan

Perbaikan

4. Penyusutan

a. Aktiva Tetap dan

Inventaris

b. Piutang

5. Barang dan Jasa

dari Pihak Ketiga

6. Biaya Operasional Lainnya

Jml Biaya Opr

Jml Laba – Rugi

III.2. Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun

Setiap tahun pengurus LPD wajib membuat Laporan Pertanggung Jawaban

Pengelolaan LPD. Pertanggung jawaban pengelolaan LPD disampaikan

kepada krama desa melalui paruman Desa Pakraman selaku pemilik LPD

paling lambat dilaksanakan pada bulan Maret tahun berikutnya.

Adapun outline laporan pertanggung jawaban pengelolaan LPD dimaksud

sebagai berikut:

Berita Acara Pengesahan Laporan Tahunan LPD…….. Tahun…….. oleh

Pengawas Internal.

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisikan informasi/ gambaran umum mengenai

identitas LPD termasuk fungsi dan tujuan LPD di Desa Pakraman.

Memberikan uraian mengenai berbagai usaha-usaha yang

dilakukan termasuk produk/jasa pelayanan LPD kepada krama

desa Pakraman termasuk masalah yang dihadapi dan upaya

pemecahannya. Informasikan juga mengenai rencana kerja

anggaran tahunan LPD yang telah disahkan Desa Pakraman dan

tujuan kegiatan ini adalah sebagai wahana mempertanggung

jawabkan pengelolaan LPD selama (satu) tahun kepada pemilik.

Bab II Keadaan Usaha

Menguraikan keadaan usaha & keuangan LPD meliputi kekayaan,

modal LPD, dana masyarakat, pinjaman yang diberikan,

pendapatan, biaya-biaya, laba usaha dan rasio-rasio keuangan.

Memberikan laporan mengenai realisasi / pencapaian rencana

kerja tahunan LPD baik menyangkut pencapaian pos-pos neraca

maupun pos-pos laba-rugi, termasuk pencapaian rencana kegiatan

lainnya.

Bab III Penunjang Usaha

Menguraikan sistem operasional LPD, administrasi, organisasi

termasuk keadaan inventaris LPD.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran, meliputi :

(i) Laporan realisasi rencana kerja tahun... (pos-pos neraca)

(ii) Laporan realisasi rencana kerja tahun... (pos-pos laba-rugi)

(iii) Neraca perbandingan tahun ini dengan tahun sebelumnya

(iv) Daftar Aktiva tetap dan Inventaris

(v) Daftar modal donasi

(vi) Trend perkembangan keuangan LPD dalam 5 tahun terakhir

(vii) Daftar Pembagian Laba periode tahun-tahun sebelumnya

(viii) Laporan Klasifikasi Pinjaman dan Penyediaan Cadangan Pinjaman

Ragu-ragu.

(ix) Laporan Pengawas Internal LPD

(x) Penilaian Kesehatan dan penilaian risk rating dari LPLPD

Bentuk Formulir Lampiran Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan

Pengelolaan LPD:

1. Laporan Realisasi Rencana Anggaran periode ....., pos-pos Neraca

Pos-pos Neraca Tahun... Tahun..........

Target Realisasi % Target Realisasi %

AKTIVA

1. Kas


a. Giro

b. Tabungan

c. Deposito

3. Pinjaman

a. Pinjaman yang diberikan

b. Cad Piutang Ragu2 -/-


a. Harga Perolehan

b. Akum Penyusutan -/-

5. Rupa-Rupa Aktiva

JUMLAH AKTIVA

PASIVA

1. Tabungan

2. Simpanan Berjangka (Dep)

3. Antar Bank Passiva

4. Pinjaman yang diterima

5. Rupa-rupa Passiva

MODAL

6. Modal disetor: Modal Dasar

7. Cadangan Umum

8. Laba/Rugi Tahun Lalu

9. Laba/Rugi Tahun Berjalan

JUMLAH PASIVA

(2) Laporan Realisasi Rencana Anggaran periode ....., Pos Laba-Rugi

Pos-pos Perhitungan

Laba/Rugi

Tahun...... Tahun..........

Target Realisasi % Target Realisasi %

A.Pendapatan Operasional

1. Hasil

a. Dari Bank Lain

Giro

Tabungan

Simpanan Berjangka

Pinjaman yang Diberikan

Lainnya

b. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank

Pinjaman yang

Diberikan

Lainnya

2. Pendapatan Operasional Lainnya

JML Pendapatan Operasional


1. Biaya Bunga

a. Kepada Bank-Bank Lain

Simpanan Berjangka

Pinjaman yang Diterima

Lainnya

b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Simpanan Berjangka

Tabungan

Lainnya

2. Tenaga Kerja

3. Pemeliharaan dan Perbaikan

4. Penyusutan

a. Aktiva Tetap dan Inventaris

b. Piutang

5. Barang dan Jasa dari Pihak Ketiga

6. Biaya Operasional Lainnya

Jml Biaya Opr

Jml Laba – Rugi

III.3. Laporan hasil Pertanggung Jawaban audit Pengawas Internal Setiap tahun pengawas internal LPD wajib membuat Laporan Pertanggung

Jawaban Pengawasan LPD. Pertanggung jawaban pelaksanaan

pengawasan LPD disampaikan kepada krama desa melalui paruman Desa

Pakraman selaku pemilik LPD paling lambat dilaksanakan pada bulan

Maret tahun berikutnya. Adapun outline laporan pertanggung jawaban

pengawas internal LPD sebagai berikut:

BAB. I – PENDAHULUAN

Isinya tentang ketentuan yang menunjukkan bahwa pemeriksaan internal diperlukan dan manfaatnya bagi LPD, Krama Desa dan Desa Pakraman.

BAB. II– PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Isinya realisasi rencana kerja pemeriksaan pada bagian/unit-unit

apa saja ? 2. Ruang Lingkup Pemeriksaan

a. Tujuan, dan Luas Pemeriksaan Tujuannya untuk memastikan bahwa pengelolaan kegitan

pada unit-unit kerja dilaksanakan sesuai prosedur ............................. seterusnya

b. Pendekatan Pemeriksaan Pemeriksaan sistem pengendalian intern (SPIN), melalui

diskusi, wawancara, memeriksa dokumen/file, pengambilan sampel, pengamatan langsung, dll.

Pemeriksaan terhadap kepatuhan (complient test), melalui diskusi, wawancara, memeriksa dokumen/file, pengambilan sampel, pengamatan langsung, dll.

Pemeriksaan substantive, seperti antara lain pemeriksaan kas, ABA, pinjaman yang diberikan, aktiva tetap dan inventaris, rupa-rupa aktiva / aktiva lain, tabungan, deposito, rupa-rupa pasiva, pinjaman yang diterima, modal, pos-pos pendapatan, pos-pos biaya, dll.

Kesehatan LPD Rating risiko LPD, dll

BAB. III– POKOK-POKOK TEMUAN DAN REKOMENDASI PEMERIKSA INTERNAL

Dari temuan pemeriksa tercermin masih terdapat beberapa kelemahan seperti : Sistem dan Prosedur, uraian jabatan , yang belum lengkap agar

dilengkapi dan seterusnyanya .............. Tingkat kesehatan LPD ........ bulan ........ menurun dari bulan

sebelumnya karena .............. untuk itu perlu diditingkatkan kinerjanya dengan ..........................

Ada beberapa bagian unit kerja menunjukkan seringnya ada kekeliruan dalam menjurnal ........ membuku terutama ...........

Masih ada penyelesian kredit bermasalah yang tertunda seperti

debitar ………… . beberapa dokumen kredit yang Belem ditandatangani, kurang kelengkapan identitas dan seterusnya ………

Pelayanan bagi from office perlu ditingkatkan dalam penguasaan produk LPD

Beberapa bagian sering dirangkap sedangkan bagian tersebut masih ada hubungan keterkaitan yang rawan frauds (pemisahan tugas dan wewenang masih longgar)

Terhadap temuan tersebut telah diberikan rekomendasi untuk penyempurnaan, dan pihak yang diperiksa telah dan sedang melakukan tidak lanjut untuk perbaikan.

BAB. IV KESIMPULAN 1. Pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pada

LPD ........... oleh pemeriksa bernama .................... sejak ............ sampai ..........

2. temuan yang ada mencerminkan adanya kelemahan pengendalian internal dan kecerobohan dari petugas LPD

3. dari temuan yang ada, telah dilakukan informasi dan komunikasi dengan pihak yang diperiksa baik secara tertulis maupun dibahas dalam pertemuan, dan sedang/telah ada tindak lanjutnya (bukti terlampir)

........., .................................. Pemeriksa Diketahui Oleh : (----------------------------) (---------------------------)

Lampiran :

- Perbaikan temuan

- Hasil cek list

- Form Pemeriksaan

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR



STRUKTUR ORGANISASI LPD

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Paruman Desa Pakraman

Panureksa

Pamucuk

Patengen Penyarikan

Kabag Umum Kabag Dana Kabag Kredit

Satpam Sopir

Kolektor

Pembina

Kredit

Dhana

Sepelan

Analis

Kredit

Dhana

Sesepelan

Clining

Service Kolektor

pengembangan

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR



STRUKTUR ORGANISASI BKS-LPD

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Pembina

Patengan Penyarikan

Musyawarah LPD

Kabag Litbang Kabag Kerjasama

Pamucuk

BKS-LPD

Kabupaten/Kota

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR



STRUKTUR ORGANISASI LPLPD

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Kepala LPLPD Provinsi

Kepala Tata Usaha

Sub Bidang

Perencanaan & Anggaran

Sub Bidang Umum

Bidang Pembinaan Teknis

& Pelatihan

Bidang Audit dan Penanganan

Pengaduan Masalah LPD

Sub Bid Perlindungan

Sub Bid Penjaminan

Koordinator/ Wkl Koordinator LPLPD

Kab/Kota

Pembina

Staf dan Petugas Lapangan

LPLPD

Kab/Kota

Tenaga Ahli

Sub Bidang Penyangga Likwiditas

Bidang Audit

LPD

Bidang Penanganan Pengaduan Masalah

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT DAN PEGAWAI LPLPD

A. Fungsi dan Uraian Tugas Kepala LPLPD Provinsi

Kepala LPLPD Provinsi mempunyai fungsi memimpin, merencanakan,

mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan

tugas pokok baik tugas-tugas di kesekretariatan maupun tugas-tugas

Pemberdayaan LPD yang meliputi antara lain pembinaan teknis,

pemeriksaan/audit, pelatihan SDM LPD, kerjasama, penyangga likwiditas

LPD, penjaminan simpanan nasabah LPD, perlindungan LPD, serta

pengaduan dan penanganan LPD bermasalah termasuk mengendalikan

keuangan belanja LPLPD dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui

Pembina;

Uraian tugas pokok Kepala LPLPD Provinsi dijabarkan sebagai berikut :

(1) Mengkoordinir perumusan program kerja dan rencana kerja anggaran

tahunan LPLPD berdasarkan peraturan, kebijakan dan ketersediaan

anggaran serta usulan kegiatan masing- masing bidang;

(2) Merumuskan dan menetapkan standar operasional prosedur baik

yang berlaku untuk kelembagaan LPLPD dan bidang-bidang kegiatan

pemberdayaan LPD maupun standar operasional prosedur yang

berlaku bagi LPD;

(3) Mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan mengendalikan

pelaksanaan tugas-tugas pemberdayaan LPD kepada bawahannya

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

(4) Mengkoordinasikan pengumpulan setoran dana pemberdayaan 5%

dari keuntungan bersih LPD dalam setahun dan mengalokasikan dana

tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;

(5) Mengakses dukungan dana dari Pemerintah Daerah dan sumber

lainnya yang tidak mengikat;

(6) Memutuskan dan mengendalikan penggunaan/belanja LPLPD agar

senantiasa berjalan secara transparan dan akuntabel, termasuk

melaksanakan rekonsiliasi terhadap seluruh rekening tabungan

LPLPD baik secara insidentil maupun secara bulanan dan

melaksanakan langkah-langkah/tindak lanjut jika ditemukan terdapat

permasalahan;

(7) Melaksanakan konsultasi dan pembinaan hubungan kerja dengan

Pemerintah Provinsi Bali, Tim Pembina Umum Provinsi, Tim Pembina

Umum Kabupaten/Kota; BPD Bali , SKPD terkait serta asosiasi/

lembaga – lembaga terkait lainnya;

(8) Memimpin lembaga termasuk memimpin pertemuan / rapat baik

yang dilaksanakan LPLPD;

(9) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

melaksanakan pembinaan guna meningkatkan / pengembangan

karier;

(10) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan LPLPD

berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan

program kerja berikutnya;

(11) Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan dan keuangan LPLPD termasuk laporan

perkembangan kinerja LPD kepada Gubernur melalui Pembina dan

kepada Bendesa Pakraman melalui BKS-LPD Bali;

(12) Memberikan masukan dan usulan serta saran dan pertimbangan

kepada Gubernur dalam menyusun kebijakan daerah serta

pemecahan masalah maupun dalam rangka pemberdayaan yang

berkaitan dengan pengembangan kemajuan LPD;

(13) Membagi habis tugas kepada Tata Usaha dan semua Kepala Bidang

dilingkungan LPLPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-

masing.

B. Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Tata Usaha

Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi merencanakan, mengatur, membina,

mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas

kesekretariatan yang meliputi urusan program kerja, rencana kerja dan

anggaran belanja tahunan, administasi keuangan, sistem informasi

manajemen dan laporan LPD, administrasi umum dan

personil/kepegawaian di lingkungan LPLPD, urusan surat menyurat,

urusan pelaporan, protocol dan bertanggung jawab kepada Kepala LPLPD.

Uraian Kepala Tugas Tata Usaha LPLPD dijabarkan sebagai berikut ;

(1) Bersama kepala LPLPD dalam melakukan perumusan program kerja

dan rencana kerja anggaran tahunan LPLPD berdasarkan peraturan,

kebijakan dan ketersediaan anggaran serta usulan kegiatan masing-

masing bidang;

(2) Bertindak selaku Pelaksana Teknis Kegiatan pada bidang tugasnya;

(3) Mengkoordinasikan tugas kesekretariatan kepada sub bidang

perencanaan & anggaran dan sub bidang umum sesuai tugas masing-

masing sub bidang kesekretariatan;

(4) Merekapitulasi pengumpulan setoran dana pemberdayaan 5% dari

LPD dan mengalokasikan dana sesuai ketentuan yang berlaku;

(5) Membuat proposal untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari

berbagai pihak sesuai arahan Kepala LPLPD;

(6) Memverifikasi rencana pengeluaran / belanja LPLPD, selanjutnya

diusulkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala LPLPD;

(7) Menanda tangani speciment rekening tabungan LPLPD;

(8) Mengendalikan pelaksanaan administrasi keuangan dan dokumen-

dokumen pengelolaan sumber dana dan penggunaan / belanja LPLPD;

(9) Menyelenggarakan pertemuan / rapat rutin ataupun insidentil yang

diselenggarakan LPLPD,

(10) Menyediakan pelayanan informasi kepada semua komponen LPLPD,

LPD dan masyarakat serta pihak lain terkait sesuai kebutuhan atas

petunjuk dan arahan Kepala;

(11) Membantu Kepala LPLPD dalam melaksanakan penilaian prestasi

kerja personil LPLPD sebagai bahan penyusunan laporan kepada

atasan untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan

perkembangan karier,

(12) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan dalam

rangka kelancaran penyelesaian pengelolaan tugas-tugas

kesekretariatan;

(13) Mengadakan Pengawasan/evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan

kegiatan dilingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran dan

sub bidang Umum sebagai bahan untuk membuat dan menyampaikan

laporan , saran dan pertimbangan kepada Kepala LPLPD Provinsi

untuk mendapat petunjuk lebih lanjut;

(14) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja dan pertanggung

jawaban pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran

kesekterariatan dan masing-masing Bidang;

(15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sekretariat dan bidang-

bidang kepada Kepala LPLPD baik secara insidentil maupun bulanan

disertai saran/pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk serta

arahan lebih lanjut.

(16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPLPD

B.1. Fungsi dan Uraian Tugas Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran

Sub Bidang Perencanaan dan anggaran mempunyai fungsi dalam

menampung semua sumber dana dan memverifikasi usulan kegiatan

dari bidang dan sub bidang termasuk belanja personil di lingkungan

LPLPD, menyusun rencana kerja anggaran belanja tahunan LPLPD,

memelihara rekening tabungan LPLPD, melakukan pembayaran,

mengadministrasikan keuangan dan dokumen-dokumen keuangan serta

dan bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha.

Uraian Tugas Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran LPLPD

dijabarkan sebagai berikut :

(1) Bersama Kepala Tata Usaha menanda tangani rekening (speciment)

tabungan LPLPD;

(2) Melaksanakan administrasi keuangan dan dokumen-dokumen

keuangan LPLPD;

(3) Menyiapkan data untuk penyusunan proposal kebutuhan bantuan

pendanaan dari berbagai pihak sesuai arahan Kepala Tata Usaha;

(4) Mengkompilasi semua usulan kegiatan dari semua bidang dan

sub bidang termasuk belanja personil di lingkungan LPLPD;

(5) Membuat proyeksi aliran dana masuk dan keluar (cash flow) dalam

periode satu tahun anggaran;

(6) Menyiapkan data untuk merumuskan rencana kerja anggaran

tahunan LPLPD berdasarkan peraturan, kebijakan dan

ketersediaan anggaran serta usulan kegiatan masing- masing

bidang dan sub bidang termasuk rencana belanja personil di

lingkungan LPLPD;

(7) Melaksanakan pembayaran atas belanja personil dan kegiatan

LPLPD setelah mendapatkan persetujuan Kepala LPLPD;

(8) Melakukan koordinasi dengan semua bidang dan sub bidang di

lingkungan LPLPD terkait dengan perencanaan dan anggaran

untuk kelancaran tugas;

(9) Menyusun laporan realisasi sumber dana dan penggunaan dana

LPLPD secara teratur setiap bulan dan tahunan untuk

disampaikan kepada Kepala LPLPD melalui Kepala Tata Usaha;

(10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sub bidang

perencanaan dan anggaran kepada Kepala LPLPD melalui Kepala

Tata Usaha baik secara insidentil maupun bulanan disertai

saran/pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk serta arahan

lebih lanjut.

(11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha

dan Kepala LPLPD Provinsi sesuai dengan bidang tugas.

B.2. Fungsi dan Uraian Tugas Sub Bidang Umum

Sub Bidang Umum mempunyai fungsi melakukan urusan surat

menyurat, hubungan masyarakat /protokol dan urusan rumah tangga,

informasi, pelaporan serta menyelenggarakan administrasi

personil/kepegawaian dilingkungan LPLPD, administasi perlengkapan

barang inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta

pemeliharaan barang inventaris kantor dan dalam melaksanakan

tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Tata Usaha.

Uraian Tugas sub Bidang Umum LPLPD dijabarkan sebagai berikut :

(1) Mengadministrasikan data personil LPLPD termasuk

keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan yang

diselenggarakan oleh LPLPD;

(2) Melakukan pendataan dan pengelolaan barang inventaris dan

membuat buku barang, kartu barang, Kartu Inventaris Ruangan

dan penomoran registrasi barang inventaris kantor;

(3) Menyelenggarakan urusan surat menyurat, administrasi non

keuangan, protocol, ketertiban, kebersihan dan urusan lainnya

yang belum diuraikan pada Bidang Lain;

(4) Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem informasi manajemen dan

laporan LPD di semua tingkatan;

(5) Menyusun Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan LPLPD

mengenai data laporan perkembangan kinerja LPD;

(6) Memeriksa/mengontrol disiplin kerja personil LPLPD agar sesuai

dengan petunjuk dan ketentuan/tata tertib yang berlaku;

(7) Mempersiapkan bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan personil

LPLPD yang dikoordinir Tata Usaha sebagai bahan penilaian

prestasi kerja personil LPLPD;

(8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Tata Usaha dan

Kepala LPLPD Provinsi sesuai dengan bidang tugas.

C. Fungsi dan Uraian Tugas Bidang Pembinaan Teknis & Pelatihan

Bidang Pembinaan Teknis dan Pelatihan mempunyai fungsi merencanakan,

mengatur, membina, melatih, mengkoordinasikan dan mengendalikan

berbagai kegiatan peningkatan kualitas SDM LPLPD, peningkatan

kapasitas LPD dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) LPD,

merumuskan dan melaksanakan sprosedur dan mekanisme pembinaan

teknis sesuai kebutuhan LPD, merumuskan dan melaksanakan prosedur

dan mekanisme pelatihan yang berbasis kompetensi bagi LPD, mengakses

sumber dana yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan,

memanfaatkan dana pemberdayaan yang bersumber dari setoran 5% LPD

secara transparan dan akuntable. Dalam pelaksanaan fungsinya

bertanggung jawab kepada Kepala LPLPD Provinsi.

Uraian Tugas Pembinaan Teknis dan Pelatihan LPLPD dijabarkan sebagai

berikut :

(1) Menyampaikan usulan kegiatan pembinaan teknis dan pelatihan

untuk dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan

LPLPD;

(2) Merumuskan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur

yang berlaku bagi personil pada bidang pembinaan teknis dan

pelatihan bagi SDM LPD;


yang berlaku bagi LPD sesuai dengan tingkat perkembangannya;

(4) Memberikan bimbingan teknis dan arahan kepada LPLPD

Kabupaten/Kota untuk optimalisasi pemanfaatan ”database” sistem

informasi manajemen dan reporting LPD;

(5) Memberikan bimbingan teknis dan arahan kepada semua personil

LPLPD Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi LPD agar menjalankan

peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai LPD termasuk

ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD;

(6) Mengkoordinir LPLPD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan

pembinaan teknis dan pelatihan LPD sesuai dengan ketentuan dan

standar operasional prosedur pembinaan teknis dan pelatihan LPD;

(7) Merumuskan standar kompetensi bagi pengurus/pengelola dan

pengawas internal LPD sesuai dengan tingkat perkembangan LPD

melalui pelaksanaan pengkajian kebutuhan peningkatan kualitas

SDM LPD;

(8) Mengembangkan modul dan desain pelatihan yang berbasis

kompetensi bagi SDM LPD;

(9) Mengelola dan mengembangkan kapasitas dan kualitas kelompok

pelatih agar memenuhi standar kompetensi;

(10) Menyelenggarakan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi SDM LPD;

(11) Mengembangkan kerjasama dengan BKS-LPD, perguruan tinggi dan

lembaga lainnya untuk mendapatkan dukungan teknis maupun

dukungan pendanaan untuk memperkuat program pelatihan yang

berbasis kompetensi bagi LPD;

(12) Mengumpulkan dan memeriksa laporan kinerja LPLPD berkenaan

dengan pembinaan teknis dan pelatihan LPD secara teratur setiap

bulan, tiga bulanan dan tahunan sesuai ketentuan;

(13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan bidang Pembinaan

Teknis dan Pelatihan kepada Kepala LPLPD Provinsi baik secara

insidentil maupun bulanan disertai saran/pertimbangan untuk

mendapatkan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

(14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPLPD Provinsi

sesuai dengan bidang tugas.

D. Fungsi dan Uraian Tugas Bidang Audit dan Penanganan Pengaduan

Masalah LPD

Bidang Audit dan Penanganan Pengaduan Masalah LPD mempunyai

fungsi merencanakan, mengatur, investigasi, membina,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan audit bagi LPD dan

penanganan pengaduan LPD bermasalah, membangun kerjasama dengan

BKS-LPD, aparat pemerintah sebagai penyidik, penegak hukum termasuk

merumuskan prosedur dan mekanisme Audit dan Penanganan pengaduan

LPD bermasalah. Dalam pelaksanaan fungsinya bertanggung jawab kepada

Kepala LPLPD Provinsi.

Uraian Tugas bidang Audit dan Penanganan Pengaduan LPD bermasalah


(1) Menyampaikan usulan kegiatan audit dan penanganan pengaduan

masalah LPD untuk dimasukkan dalam rencana kerja dan rencana

anggaran belanja tahunan LPLPD;


yang berlaku bagi personil LPLPD dan LPD berkenaan dengan audit

dan penanganan pengaduan masalah LPD;

(3) Mengkoordinir pelaksanaan audit bagi LPD termasuk melakukan

koordinasi dengan akuntan publik dalam pelaksanaan audit LPD

sesuai dengan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan LPLPD;

(4) Melakukan pendataan LPD bermasalah di seluruh Bali baik yang

berstatus beroperasi maupun yang tidak beroperasi (macet), termasuk

mendata pengaduan masalah LPD dari media masa atapun dari

sumber lainnya;

(5) Melakukan investigasi pada LPD yang bermasalah, membuat analisa

masalah sampai strategi dan rekomendasi penanganan LPD masalah;

(6) Mengkoordinir LPLPD Kabupaten/Kota untuk memberikan bimbingan

teknis bagi LPD dalam melaksanakan rekomendasi / tindakan

penyelesaian masalah secara cepat, tepat dan terukur;

(7) Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan dana perlindungan LPD, dana

penjaminan simpanan LPD dan dana penyangga likwiditas LPD sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

(8) Melakukan rekonsiliasi rekening tabungan dana perlindungan LPD,

dana penjaminan simpanan nasabah LPD dan dana penyangga

likwiditas LPD baik secara insidentil maupun secara teratur setiap

bulan;

(9) Melakukan koordinasi dengan dengan aparat PPNS/ advokasi hukum/

kepolisian/ Kejaksaan pada penanganan LPD bermasalah yang

disebabkan karena kasus Korupsi;

(10) Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan tindak lanjut dan

perkembangan penyelesaian masalah LPD kepada LPLPD

Kabupaten/Kota;

(11) Melaksanakan pertemuan / rapat baik dengan pengurus LPD,

majelis desa pakraman, BKS-LPD maupun dengan aparat/pemerintah

untuk membahas kegiatan audit dan penanganan pengaduan masalah

LPD;

(12) Membuat laporan bidang audit dan penanganan pengaduan masalah

kepada Kepala LPLPD Provinsi baik secara insidentil maupun

bulanan disertai saran/pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk

serta arahan lebih lanjut;



D.1. Fungsi dan Uraian Tugas Sub Bidang Perlindungan LPD

Sub Bidang Perlindungan LPD mempunyai fungsi merencanakan,

mengatur, membina, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan

dana perlindungan LPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam

pelaksanaan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Audit

dan Penanganan Pengaduan Masalah LPD.

Uraian Tugas sub Bidang Perlindungan LPD, sebagai berikut :

(1) Atas arahan Kepala Bidang Audit dan Penanganan Pengaduan

Masalah LPD, membuat usulan kegiatan sub bidang perlindungan

LPD untuk dimasukkan kedalam rencana kerja dan anggaran

belanja tahunan LPLPD;

(2) Mensosialisasikan ketentuan dan pedoman teknis pengelolaan

dana perlindungan kepada LPD yang membutuhkan penyelamatan

dan penyehatan;

(3) Menerima dan memverifikasi permohonan bantuan dana

perlindungan LPD, untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala

LPLPD melalui Kepala Bidang Audit dan Penanganan Pengaduan

Masalah LPD;

(4) Melaksanakan pemantauan, supervisi dan memberikan bimbingan

teknis kepada LPD pemanfaat agar pengelolaan dan pengembalian

dana perlindungan LPD sesuai dengan ketentuan;

(5) Melaksanakan pendataan kepada LPD pemanfaat dana

perlindungan LPD;

(6) Melaksanakan administrasi keuangan dan non keuangan termasuk

mengarsip seluruh dokumen yang terkait dengan pengelolaan dana

perlindungan LPD;

(7) Membuat laporan pelaksanaan dan kinerja pengelolaan dana

perlindungan LPD kepada Kepala LPLPD Provinsi melalui Kepala

Bidang Audit dan Penanganan Pengaduan Masalah LPD baik

secara insidentil maupun bulanan disertai saran/pertimbangan

untuk mendapatkan petunjuk serta arahan lebih lanjut;


Provinsi dan Kepala Bidang Audit dan Penanganan Pengaduan


D.2. Fungsi dan Uraian Tugas Sub Bidang Penjaminan Simpanan Nasabah

LPD

Sub Bidang Penjaminan Simpanan Nasabah LPD mempunyai fungsi

merencanakan, mengatur, membina, melaksanakan dan

mengendalikan pengelolaan dana penjaminan simpanan nasabah LPD

dan penjaminan kredit LPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Audit dan Penanganan Pengaduan Masalah LPD.

Uraian Tugas sub Bidang Penjaminan Simpanan Nasabah LPD



Masalah LPD, membuat usulan kegiatan sub bidang penjaminan

LPD untuk dimasukkan kedalam rencana kerja dan anggaran

belanja tahunan LPLPD;


penjaminan simpanan nasabah LPD dan penjaminan kredit LPD

kepada seluruh LPD di Bali;

(3) Melaksanakan pendataan terhadap LPD peserta penjaminan

simpanan nasabah LPD maupun penjaminan kredit LPD;

(4) Menerima dan memverifikasi permohonan pencairan dana

penjaminan LPD dan mengajukannya kepada Kepala LPLPD

melalui Kepala Bidang Audit dan Penanganan Pengaduan Masalah

LPD untuk memperoleh persetujuan;


teknis kepada LPD pemanfaat agar dana penjaminan LPD

digunakan sesuai dengan ketentuan;



penjaminan LPD;


penjaminan LPD kepada Kepala LPLPD Provinsi melalui Kepala

Bidang Audit dan Penanganan Pengaduan Masalah LPD baik

secara insidentil maupun bulanan disertai saran/pertimbangan

untuk mendapatkan petunjuk serta arahan lebih lanjut;


Provinsi dan Kepala Bidang Pengaduan dan Penanganan Masalah


D.3. Fungsi dan Uraian Tugas Sub Bidang Penyangga Likwiditas LPD

Sub Bidang Penyangga Likwiditas LPD mempunyai fungsi

merencanakan, mengatur, membina, melaksanakan dan

mengendalikan pengelolaan dana penyangga likwiditas LPD sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan fungsinya

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Audit dan Penanganan

Pengaduan Masalah LPD.

Uraian Tugas sub Bidang Penyangga Likwiditas LPD dijabarkan

sebagai berikut :


Masalah LPD, membuat usulan kegiatan sub bidang Penyangga

Likwiditas LPD untuk dimasukkan kedalam rencana kerja dan



dana penyangga likwiditas LPD kepada seluruh LPD di Bali;

(3) Menerima dan memverifikasi permohonan pinjaman dana

penyangga likwiditas LPD, untuk selanjutnya diajukan kepada

Kepala LPLPD melalui Kepala Bidang Audit dan Penanganan

Pengaduan Masalah LPD;


teknis kepada LPD pemanfaat agar pengelolaan dan pengembalian

dana penyangga likwiditas LPD sesuai dengan ketentuan;

(5) Melaksanakan pendataan kepada LPD pemanfaat dana penyangga

likwiditas LPD;



penyangga likwiditas LPD;


penyangga likwiditas LPD kepada Kepala LPLPD Provinsi melalui

Kepala Bidang Audit dan Penanganan Pengaduan Masalah LPD

baik secara insidentil maupun bulanan disertai

saran/pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk serta arahan

lebih lanjut;


Provinsi dan Kepala Bidang Audit dan Penanganan Pengaduan


E. Fungsi dan Uraian Tugas Koordinator LPLPD Kabupaten/Kota

Koordinator LPLPD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi merencanakan,

mengatur, membina, melaksanakan, mengkoordinasikan dan

mengendalikan petugas lapangan LPLPD Kabupaten/Kota dan pelaksanaan

tugas-tugas Pemberdayaan LPD yang meliputi antara lain pembinaan

teknis, pemeriksaan/audit, pengembangan dan pelatihan SDM LPD,

kerjasama, perlindungan LPD, penyangga likwiditas LPD dan penjaminan

simpanan nasabah LPD serta penanganan pengaduan masalah LPD

termasuk mengendalikan keuangan belanja LPLPD dan bertanggungjawab

kepada Kepala LPLPD Provinsi.

Uraian Tugas Koordinator LPLPD Kabupaten/Kota dijabarkan sebagai

berikut :

(1) Atas arahan Kepala LPLPD Provinsi, membuat usulan kegiatan LPLPD

Kabupaten/Kota untuk dimasukkan kedalam rencana kerja dan


(2) Koordinasi dan sosialisasi berbagai peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku kepada seluruh petugas lapangan LPLPD

Kabupaten/Kota dan kepada seluruh LPD di wilayahnya;

(3) Mengkoordinir dan memberikan bimbingan teknis kepada petugas

lapangan LPLPD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemberdayaan

antara lain pembinaan teknis, pemeriksaan/audit, pelatihan,

pengaduan dan penanganan masalah, kerjasama, perlindungan dan

penjaminan serta penyangga likwiditas bagi di LPD di wilayah

tugasnya;

(4) Menjalin koordinasi dengan bidang-bidang, sub bidang di lingkungan

LPLPD untuk mendorong peningkatan kinerja LPD di wilyahnya;

(5) Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan ”database” sistem informasi

manajemen dan reporting LPD;

(6) Mengkoordinasikan penyusunan laporan perkembangan kinerja LPD

secara teratur setiap bulan, tiga bulanan, tahunan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

(7) Memimpin pertemuan / rapat LPLPD Kabupaten/Kota baik yang

dilaksanakan secara bulanan maupun insidentil;

(8) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

melaksanakan pembinaan guna meningkatkan / pengembangan

karier;

(9) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan LPLPD

Kabupaten/Kota di wilayahnya berdasarkan realisasi program kerja

untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya;

(10) Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas

LPLPD termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja LPLPD

Kabupaten/Kota kepada Kepala LPLPD Provinsi, disertai usulan serta

saran dan pertimbangan dalam rangka pemberdayaan yang berkaitan

dengan pengembangan kemajuan LPD;

(11) Membagi habis tugas kepada pegawai LPLPD Kabupaten/Kota sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing.


dan oleh Kepala bidang di lingkungan LPLPD sesuai dengan bidang

tugas.

E.1. Fungsi dan Uraian Tugas Petugas Lapangan LPLPD Kabupaten/Kota

Petugas lapangan LPLPD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi

merencanakan, melaksanakan, membina, koordinasi dan

mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Pemberdayaan LPD yang

meliputi antara lain pembinaan teknis, pengembangan dan pelatihan

SDM LPD, pengawasan/audit, kerjasama, penjaminan, perlindungan,

penyangga likwiditas serta pengaduan dan penanganan LPD bermasalah

dan bertanggungjawab kepada koordinator LPLPD Kabupaten/Kota.

Uraian Tugas Petugas Lapangan LPLPD Kabupaten/Kota dijabarkan

sebagai berikut :

(1) Mensosialisasikan berbagai peraturan dan ketentuan-ketentuan

yang berlaku kepada seluruh LPD di wilayahnya;

(2) Mendata dan mengadministrasikan seluruh data dan dokumen-

dokumen yang terkait dengan keberadaan LPD di wilayah

tugasnya;

(3) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan LPD sesuai program kerja

bidang-bidang di lingkungan LPLPD guna meningkatkan kinerja

LPD di wilayah tugasnya;

(4) Membuat laporan perkembangan LPD secara teratur setiap bulan,

tiga bulanan dan tahunan, kemudian dilaporkan kepada Kepala

LPLPD Provinsi, termasuk melaksanakan menginput data laporan

LPD pada ”database” sistem informasi manajemen dan reporting

LPD;

(5) Membuat rekapitulasi perolehan laba LPD setiap akhir tahun dan

memungut dana pemberdayaan 5% serta menyetor ke rekening

tabungan LPLPD Provinsi;

(6) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya

kepada Kepala LPLPD Provinsi melalui koordinator LPLPD

Kabupaten/Kota disertai usulan, saran dan pertimbangan serta

kebutuhan dalam agar pemberdayaan LPD berjalan efektif;

(7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretariat Provinsi

dan koordinator LPLPD Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang

tugas.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR



PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PERLINDUNGAN LPD

I. UMUM

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu lembaga keuangan

milik Desa Pakraman telah menunjukkan peranannya dalam mendorong

pembangunan ekonomi perdesaan, menciptakan kesempatan berusaha

dan peluang kerja bagi masyarakat desa serta berperan dalam menunjang

program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan di Bali.

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro, LPD selama ini telah

melayani usaha mikro kecil (UMK) dan masyarakat pedesaan (krama desa)

di Bali melalui pelayanan jasa keuangan yang dilakukan sesuai dengan

kebutuhan nasabah, yaitu prosedur yang sederhana, proses yang singkat,

pendekatan personal, serta kedekatan lokasi dengan nasabah.

Perkembangan jumlah dan volume usaha LPD dari waktu ke waktu

menunjukkan bahwa keberadaan LPD memang dibutuhkan oleh

masyarakat pedesaan termasuk UMK yang selama ini dilayani. Sejalan

dengan pesatnya perkembangan LPD, ternyata disisi lain menunjukkan

kinerja yang beragam dan bahkan dari waktu ke waktu terdapat LPD

yang kurang sehat dan tidak sehat. Oleh karena LPD mempunyai peran

yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan perekonomian

perdesaan, maka diharapkan semua pihak dapat mendukung

pertumbuhan LPD dan dilindungi agar mampu bertahan hidup dan

berkembang secara berkelanjutan menjadi industri yang sehat, kuat dan

produktif.

Untuk mengadakan perlindungan terhadap LPD, sesuai ketentuan Pasal

22 ayat (1) 21 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8

Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, maka Gubernur Bali

mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Dana

Perlindungan Lembaga Perkreditan Desa. Agar dana perlindungan LPD

dapat dimanfaatkan oleh LPD untuk mencapai tujuan penyediaan dana

perlindungan LPD dan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) tentang

Dana Perlindungan LPD maka LPLPD merumuskan dan menetapkan

Pedoman Pengelolaan Dana Perlindungan LPD. Agar para pembina dan

pengawas LPD memiliki acuan kerja dalam memberikan pelayanan dana

perlindungan kepada LPD dan LPD sasaran dapat memperoleh pelayanan

dana perlindungan LPD untuk tujuan penyehatan LPD.

II. Tujuan

Tujuan dari Dana Perlindungan LPD adalah untuk menciptakan suatu

pendanaan yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk menyehatkan

LPD, agar dapat bertahan hidup dan terus berkembang melalui

penyediaan pinjaman dana.

III. Sasaran dan Kriteria

Dana Perlindungan LPD diperuntukkan bagi LPD kategori kurang sehat

dan tidak sehat berdasarkan penilaian kesehatan yang dilakukan oleh

staf LPLPD Kabupaten/Kota, kriteria, sebagai berikut:

a). Adanya keputusan paruman Desa Pakraman untuk menyelamatkan /

menyehatkan LPD.

b). Adanya kesediaan prajuru Desa Pakraman untuk meningkatkan

modal LPD sehingga memenuhi syarat minimal modal.

c). Adanya pernyataan dari warga Desa yang memiliki simpanan

(tabungan dan atau deposito) di LPD, tidak menarik simpanannya

untuk sementara waktu sampai operasional LPD berjalan lancar dan

LPD memperoleh laba.

d). LPD mempunyai prospek untuk terus ber operasi serta

menguntungkan di masa yang akan datang.

IV. Skim Dana Perlindungan LPD

a). Dana perlindungan LPD merupakan pinjaman tanpa bunga yang harus

dikembalikan dalam batas waktu tertentu sesuai perjanjian

b). Besarnya plafond pinjaman dana perlindungan LPD yaitu sebesar

kebutuhan likwiditas, yakni maksimum 20% dari dana pihak ketiga

(tabungan, deposito, ditambah pinjaman yang diterima) serta

perhitungan ratio kecukupan modal (CAR)

c). Tidak dikenakan biaya administrasi dan atau biaya-biaya lainnya.

d). Tidak ada agunan.

V. Peran Para Pihak

a). Bendesa, Prajuru Desa

Peran Bendesa / Prajuru Desa Pakraman adalah bertindak atas nama

pemilik LPD bertanggung jawab mengkoordinir seluruh proses

penyehatan LPD di Desa Pakraman melalui pemanfaatan dana

perlindungan LPD. Berbagai rangkaian kegiatan perlu dilakukan

untuk menghasilkan dokumen dan keputusan di Desa Pakraman,

meliputi:

1. Gambaran umum kondisi LPD saat ini, permasalahan yang

dihadapi, upaya penyehatan LPD dan prospek LPD di masa yang

akan datang.

2. Keputusan Paruman Prajuru Desa Pakraman untuk menyehatkan

LPD melalui pinjaman dana perlindungan LPD.

3. Pernyataan kesediaan warga desa dan atau Desa Pakraman untuk

menambah modal LPD.

4. Pernyataan kesediaan warga desa yang memiliki simpanan

(tabungan dan atau deposito) di LPD, tidak menarik simpanannya

untuk sementara waktu sampai operasional LPD berjalan lancar

dan LPD memperoleh laba.

b). Sub Bidang perlindungan LPD

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan teknis dana perlindungan LPD,

bertanggung jawab kepada Kepala LPLPD Provinsi melalui Kepala

Bidang Pengaduan dan Penanganan Masalah LPD.

c). Staf LPLPD

Peran staf LPLPD Kabupaten/Kota adalah memberikan bimbingan

teknis / pendampingan bagi Bendesa, Prajuru Desa dan pengurus LPD

dalam seluruh proses permohonan, pemanfaatan dan pengendalian

dana perlindungan LPD untuk penyehatan LPD.

d). Tim Verifikasi

Tim verifikasi berasal dari bidang-bidang dan sub bidang dilingkungan

LPLPD, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengaduan dan Penanganan

Masalah berperan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian

terhadap permohonan dana perlindungan LPD dan memberikan

rekomendasi terhadap permohonan yang diajukan Desa Pakraman

kepada Kepala LPLPD.

e). Pembina Umum Provinsi

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana

perlindungan LPD secara berkala maupun insidentil dan melaporkan

kepada Gubernur Bali.

VI. Prosedur dan Mekanisme Dana Perlindungan

a). Permohonan

Desa Pakraman mengisi formulir permohonan pinjaman Dana

Perlindungan LPD (form:P-01) ditanda-tangani Bendesa dan dilengkapi

dengan fotocopy KTP Bendesa/Prajuru Desa serta dilampiri dokumen-

dokumen meliputi;

1. Hasil paruman Desa Pakraman yang dituangkan pada Berita Acara

upaya penyelamatan/penyehatan LPD, dilampiri daftar hadir

peserta paruman prajuru Desa Pakraman serta ditanda-tangani

oleh Bendesa / Prajuru Desa.

2. Surat Pernyataan mengenai kesediaan warga desa dan atau Desa

Pakraman untuk menambah modal yang ditanda-tangani

Bendesa/Prajuru Desa.

3. Surat Pernyataan mengenai kesediaan warga desa yang memiliki

simpanan (tabungan dan atau deposito) di LPD, tidak menarik

simpanannya untuk sementara waktu sampai operasional LPD

berjalan lancar dan LPD memperoleh laba.

Permohonan pinjaman dana Perlindungan LPD beserta lampirannya

ditujukan kepada Kepala LPLPD Provinsi melalui Kepala Bidang

Pengaduan dan Penanganan Masalah LPD.

b). Verifikasi

Permohonan yang masuk, selanjutnya Kepala Bidang Pengaduan dan

Penanganan Masalah membuat disposisi ditujukan kepada Sub Bidang

Perlindungan LPD untuk mengkoordinir pelaksanaan verifikasi

terhadap permohonan Desa Pakraman. Tim verifikasi, melaksanakan

pemeriksaan dan penilaian (verifikasi) langsung ke Desa Pakraman

pemohon. Hasil pemeriksaan dan penilaian oleh Tim Verifikasi

dituangkan pada formulir verifikasi dan rekomendasi, dan diajukan

kepada Kepala LPLPD melalui Kepala Bidang Pengaduan dan

Penanganan Masalah LPD.

Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Verifikasi meliputi hal-hal sbb:

1. Keberadaan LPD secara umum, yang menerangkan bahwa dengan

berbagai kajian terhadap LPD termasuk rencana restrukturisasi,

dinilai bahwa LPD akan dapat berkembang dimasa yang akan

datang.

2. Adanya kesanggupan para prajuru Desa Pakraman untuk

menambah modal LPD sehingga memenuhi persyaratan minimal

modal.

3. Adanya kemauan yang besar untuk merevitalisasi LPD, dan adanya

semangat untuk berpartisipasi dalam pengembangan LPD.

4. Perhitungan mengenai kebutuhan dana bagi LPD.

c). Keputusan

Didasarkan atas hasil verifikasi dan rekomendasi, Kepala LPLPD

membuat keputusan mengenai persetujuan atau penolakan terhadap

permohonan Desa Pakraman. Keputusan Kepala LPLPD tersebut,

disampaikan kepada Desa Pakraman melalui Kepala Bidang

Pengaduan dan Penanganan Masalah LPD.

d). Perjanjian

Apabila keputusan Kepala LPLPD menyetujui / mengabulkan

permohonan Desa termasuk besarnya nilai pinjamannya, maka Kepala

Bidang Pengaduan dan Penanganan Masalah mengambil langkah-

langkah untuk mengadakan perjanjian pinjaman dana perlindungan

LPD antara LPLPD dengan Desa Pakraman. Bentuk perjanjian

pinjaman dana perlindungan LPD terlampir.

e). Pencairan

Kepala LPLPD sebagai pengelola dana Perlindungan LPD,

menyampaikan surat perintah pencairan dana perlindungan LPD

kepada Tata Usaha untuk diberikan kepada Desa Pakraman

pemohon.

VII. Pengendalian

Staf LPLPD Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis kepada Desa

Pakraman agar dana perlindungan LPD dapat dimanfaatkan sesuai

dengan tujuan penyehatan LPD. Dan memantau Desa Pakraman/LPD

dalam pengembalian pinjaman dana perlindungan sesuai perjanjian.

LPD / Desa Pakraman selain menyampaikan laporan wajib secara rutin,

juga menyampaikan laporan perkembangan penyehatan LPD kepada

Gubernur Bali melalui staf LPLPD Kabupaten/Kota.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Documents

PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 44 TAHUN 2017 …