35
"AirNav Indonesia Kantor Pusat Perum LPPNPI Gedung AirNav Indonesia !. tr. H. Juanda Tangerang 15121 Banten - Indonesia Telp:021-5591 5000 Fax:021-5591 51fi) www. aimavindonesia.co.id PERATURAN DIREKSI PERUM TEMBAGA PENYELENGGARA PETAYANAI{ NAYIGASI PENERBAI{GAIY INDONESIA NoMoR: PER '6lbll?fNPl /\t/2g1tl TENTANG PERJALANA}I DINAS DI TINGKT'NGAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAII NAYIGASI PENERBANGAN INDONESIA DIREKSI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAII NAYIGASI PENERBAI\IGA}I INI}OI\TESIA, Menimbang : bahwa untuk menyempurnakan Keputusan Direksi Nomor KEP. 0O9iLPPNPIIY 12013 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri <1an Luar Negeri Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dinilai perlu ditetapkan Peraturan Direksi tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia; Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor a297); Undang-Undang Nomor i Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a956); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan umum (Perurn) Lembaga Penyelenggara pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomot 176); Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK- l4/MBUl2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia; Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor SK- 15lNlBUl2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pengangkatan Anggota- anggota Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia; 4. 5.

peraturan direksi nomor per. 043/lppnpi/vi/2014 tentang perjalanan

Embed Size (px)

Citation preview

"AirNav Indonesia

Kantor Pusat Perum LPPNPIGedung AirNav Indonesia

!. tr. H. JuandaTangerang 15121

Banten - IndonesiaTelp:021-5591 5000Fax:021-5591 51fi)www. aimavindonesia.co.id

PERATURAN DIREKSIPERUM TEMBAGA PENYELENGGARA PETAYANAI{ NAYIGASI

PENERBAI{GAIY INDONESIA

NoMoR: PER '6lbll?fNPl /\t/2g1tl

TENTANG

PERJALANA}I DINAS DI TINGKT'NGAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARAPELAYANAII NAYIGASI PENERBANGAN INDONESIA

DIREKSI PERUM LEMBAGA

PENYELENGGARA PELAYANAII NAYIGASI PENERBAI\IGA}I INI}OI\TESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyempurnakan Keputusan Direksi Nomor KEP.

0O9iLPPNPIIY 12013 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

<1an Luar Negeri Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perum

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

dinilai perlu ditetapkan Peraturan Direksi tentang Perjalanan Dinas di

Lingkungan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi

Penerbangan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Badan usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor a297);

Undang-Undang Nomor i Tahun 2009 tentang Penerbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a956);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012

tentang Perusahaan umum (Perurn) Lembaga Penyelenggarapelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomot 176);

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-

l4/MBUl2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pengangkatan Anggota

Dewan Pengawas Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi

Penerbangan Indonesia;

Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor SK-

15lNlBUl2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pengangkatan Anggota-

anggota Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi

Penerbangan Indonesia;

4.

5.

6.

t.

9.

10.

11.

Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor SK-209/MBU/

2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pengangkatan Anggota-anggota

Dewan eengawas Perum Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan

Navi gasi Penerbangan Indonesia;

Peraruran Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.001/LPPNPD(2013

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara

Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Pusat;

Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 001/LPPNPIIX/2013

tanggal 03 Oktober 2A:B tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Pusat Perum LPPNPI;

Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 002/LPPNPllW20l3

tanggal 03 oktober 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor

Cabang JATSC Perum LPPNPI;

peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 003/LPPNPllXl20l3

tanggal 03 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Cabang MATSC Perum LPPNPI;

Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 004/LPPNPI/X/2013

tanggal 03 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Cabing Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan Perum

LPPNPI;

12. Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 005/LPPNPIIX/2013

tanggal 03 oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantorpisiilt< Ambon. Banda Aceh. Bandung, Banjarmasin, Biak, Halim,

Jambi, Kupang, Lombok, Manado, Padang, Pangkal Pinang,

Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Solo, Tanjung Pinang, Yogyakarta

Ferum LPPNPI;

13. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.011/LPPNPVW2}I3tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.002/

LPPNPyX 12013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga

Penyelenggxa Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor

Cabang Jakarta Air Trffic Services Centre (JATSC);

14. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.012/LPPNPI/)U2013

tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER'003/

LPPNPyX 12013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia Kantor

Cabang Makasar Air Trffic Services Centre (MATSC);

15. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.0l3/LPPNPIDV20I3

tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.004/

LPPNPL)V2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor

Cabang Midan, Palembang, Surabaya, Denpasar dan Balikpapan;

Menetapkan :

16. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER'014/LPPNPI/X/20I3

tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.005/

LPPNPIDU2}13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor

Disirik Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Biak, Halim,

Jambi, Kupang, Lombok, Manado, Padang, Pangkal Pinang,pekanbaru, poniianak, Semarang, Batam, Solo, Tanjung Pinang dan

Yogyakarta;

17. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER'0241LPPNPVII/2014

tentang Remunerasi Karyawan di lingkungan Perum Lembaga

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKSI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARAPELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PERUM

LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASIPENERBANGAN INDONESIA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah Perusahaan umum (Perum) Lembaga Penyelenggaru Pelayanan

Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).

2. Direksi adalah organ Perum yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perum untuk

kepentingan dan trjrun Perum r..1u *.*akili Perum baik di dalam maupun di luar

pengadilan.

3. Dewan Pengawas adalah ofgan Penrm yang bertugas melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perum.

4. Karyawan adalah pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, hak serta

kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Direksi sesuai ketentuan

yang berlaku di Perusahaan.

5. pejabat adalah Karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi untuk

melakasanakan flingsi dan tugas manajerial di Perusahaan.

6. Non Karyawan adalah Karyawan instansi lain, istri/suami Direksi dan Dewan

pengawas atau Karyawan Tidak Tetap yang karena sesuatu dan lain hal ditugaskan

untuk melakukan Perjalanan Dinas atas biaya Perusahaan.

7. unit Kerja adalah Kantor Pusat, Kantor cabangdan Kantor Distrik'

8. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perusahaan'

3

9. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Perusahaan yang ditetapkan melalui Peraturan

Direksi.

Kantor Distrik adalah Kantor Distrik Perusahaan yang ditetapkan melalui Peraturan

Direksi.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas di Dalam Negeri maupun di Luar

Negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Direksi, Dewan Pengawas,

Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan.

perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah Perjalanan Dinas di Dalam

Negeri maupun di Luar Negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendidikan

dan pelatihan Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat dan Karyawan yang

diselenggarakarVditugaskan oleh Perusahaan.

perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan di Dalam Negeri

karena peralihan tugas Jabatan dan lokasi kerja dalam jangka waktu tidak tertentu yang

mengharuskan PejaLat/Karyawan dan atau keluarganya pindah ke tempat tugas baru'

perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) adalah Perjalanan Dinas di Daiam Negeri yang

dilakukan oleh Pejabut dun Karyawan karena peralihan tugas dalam jangka waktu

tertentu dengan tidak mengubah Unit Kerja asal Pejabat dan Karyawan'

Hari Et'ektif adalah hari yang nyata-nyata digunakan untuk melaksanakan Perjalanan

Dinas, termasuk hari keberangkatan dan hari kepulangan yang diusulkan oleh unit

pengusul sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan dan telah mendapatkan

persetujuan dari Direksi atau Pejabat.

penanggungjawab Administrasi Perjalanan Dinas adalah Pejabat di Unit Kerja yang

bertanggungf awab atas pelaksanaan administrasi Perjalanan Dinas.

Uang Muka Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat UMPD adalah uang muka

yan; diberikan dalam jumlah tertentu kepada Penanggungiawab Administrasi

b.4ltunan Dinas untuk membiayai Tunjangan Perjalanan Dinas Direksi' Dewan

Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan serta akan dipertanggungiawabkan

berdasarkan hari efektif.

At-cost adalahperhitungan biaya riil untuk pemberian tunjangan dan fasilitas Perjalanan

Dinas yang dikeluarkai oleh Perusahaan kepada Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat,

Karyawan dan Non Karyawan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Lumpsumadalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated

amount) dan dibayarkan sekaligus.

Tunjangan Perjalanan Dinas adalah tunjangan yang diberikan sebelum pelaks3;.1.aan

Perjalanan Dinas dalam bentuk IMPD kepada l)ireksi, Dewan Pengawas, Pejabat,

Kaiyawan dan Non Karyawan serta akan dipertanggungiawabkan berdasarkan hari

efektif.

10.

11.

t2.

lalJ.

14.

15.

16.

17.

18.

t9.

20.

21. Fasilitas Perjalanan Dinas adalah fasilitas yang diberikan kepada Direksi, Dewan

pengawas, pejabat, Karyawan dan Non Karyawan untuk melaksanakan Perjalanan

Dinas dengan menggunakan biaya Riil dalam bentuk penyediaan transportasi dan

akomodasi atau fasilitas lain yang dimiiiki oleh Perusahaan.

22. Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat perintah yang ditandatangani oleh

Direksi atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Perusahaan untuk melaksanakan

Perjalanan Dinas f<epaAa Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non

Karyawan.

23. Kelompok Level Jabatan adalah kelompok jabatan yang memiliki tingkat bobot

kegiatan kerja yang relatif sama.

24. Tempat Kedudukan adalah Kantor tempat Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat,

Karyawan dan Non Karyawan dalam melaksanakan tugas kegiatan Perusahaan.

25. Tempat Tinggal adalah tempat Pejabat, Karyawan dan atau keluarganya berdomisili.

BAB IIPenyelen g garaan Perj alanan Dinas

Bagian KesatuUmum

Pasal2

(1) Perjalanan Dinas Perusahaan terdiri atas:

a. Perjalanan Dinas Jabatan;

b. Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);

c. Perjalanan Dinas Pindah;d. Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir).

(Z) perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dan perintah dari

Direksi atau Pejabat yang diberikan kewenangan otreh Direksi;

(3) Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum

dalam ayat (1) menjadi beban Perusahaan;

(4) Penentuan lama Perjalanan Dinas dihitung berdasarkan Hari Efektif;

Pasal 2a

Perjalanan Dinas harus dilakukan dalam waktu yang etbktif dan biaya yang efisien, serta

mengutamakan faktor keselamatan dan kenyamanan Pelaksana Perialanan Dinas tanpa

mengurangi maksud dan tujuan Perjalanan Dinas'

Pasal 2b

(1) Perusahaan bertanggungiawab dalam menyediakan Fasilitas Perjalanan Dinas dan

memberikan Tunj angan Perj alanan Dinas'

(Z) Fasilitas perjalanan Dinas dan Tunjangan Perjalanan Dinas diberikan secara at-cost

sesuai dengan kelompok Level labatan Karyawan, kecuali transport lokal dan Pakaian

Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II'

Pasal 2c

(1) Sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan

dan Non Karyawan diwajibkan untuk membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas

(SppD) serta diberikan Fasilitas Perialanan Dinas dan Tunjangan Perjalanan Dinas oleh

perusahaan, sesuai dengan kelompok level jabatan sebagaimana tersebut dalam

Lampiran II.

(2) Pembayaran Tunjangan Perjalanan Dinas dilakukan oleh Penanggungjawab

Administrasi ferjatan-an Dinas yang dilakukan melalui mekanisme Uang Muka

Perjalanan Dinas (UMPD).

(3) Tunjangan Perjalanan Dinas dapat diproses setelah mendapatkan ijin pelaksanaan

perjalaian Dinas dari Direksi atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Direksi,

minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum peiaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan kecuali

yang bersifat mendadak dan mendesak.

Pasal 2d

Dalarn hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas setelah Direksi, Dewan

Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan menerima UMPD, maka UMPD yang

telah diterima harus diklmbalikan kepada Perusahaan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah

tanggal pembatalan, dengan melampiikan Nota Dinas pembatalan dari Pejabat Unit Kerja

Pengusul Perjalanan Dinas.

Bagian KeduaPenanggungiawatr Administrasi Perjalanan Dinas

Pasal3

(1) penanggungjawab Administrasi Perjalanan Dinas di Unit Kerja Perusahaan, adalah

pejaballang membidangi Administrasi Perjalanan Dinas dengan tingkatan :

a. Kantor Pusat - Senior Manager;

b. Kantor Cabang - Manager;c. Kantor Distrik - Junior Manager'

(2) Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan yang melakukan

Perjalanan Dinas, mempertanggungiawabkan kepada penanggungiawab Administrasiperialanan Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas

dilaksanakan.

(3) Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam

ay at (2) adalah dengan melampirkan :

a. Surat perintah-Perjalanu, Dirrur yang telah ditandatangani oleh penanggungiawab

Administrasi Perjalanan Dinas/penanggungjawab kegiatan terkait tempat tujuan

perjalanan Dinas dilaksanakan dan dibuktikan oleh tandatangan dan stempel untuk

pedalanan Dinas Dalam Negeri, sedangkan untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri

minimum dibuktikan dengan tandatangan;

6

b. Boarding pass atau bukti pembayaranmoda transportasi lainnya;

c. Bukti pemakaian akomodasi;

d. Berita Acara Penggunaan UMPD.

(4) Bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pindah adalah dengan melampirkan :

a. Fotocopy surat Keputusan Direksi tentang Mutasi Pejabat atau Karyawan;

b. SppD yang telah ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat yalg diberikan

kewenangan oleh Direksi;Berita Acara penggunaan UMPD Pindah;

Bukti biaya pengepakan dan biaya pengangkutan sesuai standar sebagaimana

tersebut dalam LamPiran V.

Bagian KetigaFasilitas dan Tunjangan Perjalanan Dinas

Pasal 4

(l) perusahaan memberikan fasilitas Perjalanan Dinas dan tunjangan Perjalanan Dinas

kepada Direksi, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan sebagaimana tersebut dalam

Lampiran III dan LamPiran IV.

(Z) Disamping Fasilitas Perjalanan Dinas dan Tunjangan Pedalanan Dinas sebagaimana

dimaksud ayat (1), Perusahaan juga memberikan :

a. Biaya transportasi dari dan ke bandara (PP) sebagaimana tersebut dalam Lampiran

III dan Lampiran IV, diberikan secara lumpsum;

b. Biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udata (PJP2U);

c. Biaya p.ngu*run dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri (Paspor, visa atau

Asuransi Perjalanan yang dipersyaratkan untuk pengumsan Visa);

d. Biaya Administrasi kepesertaan Pelatihan untuk Perjalanan Dinas Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat) Luar Negeri;e. Bantuan biaya pendaftaran anak sekolah untuk Perjalanan Dinas Pindah.

(3) Fasilitas perjalanan Dinas disediakan oleh Perusahaan dengan menggunakan biaya riil(at-cost) sesuai ciengan standar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Lampiran

IV.

(4) Dalam hal Direksi dan Dewas melaksanakan Perjalanan Dinas didampingi oleh

istri/suami, maka perusahaan hanya memberikan fasilitas transportasi dengan standar

yang sama.

(5) Apabila dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas terjadi musibah dan menyebabkan

rneninggal dunia Perusahaan memberikan bantuan biaya mengambil/menjempuV

mengantark an i enazahuntuk keluarga sebanyak-banyaknya 4 (empat) ofang'

(6) Besaran bantuan biaya pemetian guna pengangkutan jenazah, biaya angkutan jenazah

dan biaya lainnya yang terkait dengan pengakutan ienazah, diberikan sesuai dengan

tarif yang berlaku.

(7) Dalam hal Direksi, Pejabat dan Karyawan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam

Negeri dan atau Luai Negeri, dimana sebagian/seluruh fasilitas dan tunjangan

perjalanan Dinas diberikan oleh Pihak Lain lebih kecil, maka Perusahaan dapat

c.d.

memberikan fasilitas dan tunjangan Perjalanan Dinas sesuai standard yang ditetapkan

dalam Peraturan ini.

Bagian KeemPatyang Berwenang Menandatangani SPPD dan Memberikan ljin Perjalanan Dinas

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mendapatkan

,jin terlebih dahulu ierta diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),

iebagaimana tersebut dalam Lampiran I'i dan Lampiran Ij'

(2) yang Berwenang Menandatangani SPPD dan Memberikan Ijin Perjalanan Dinas

Dalam Negeri adalah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.i.

(3) yang Berwenang Menandatangani SPPD dan Memberikan Ijin Perjalanan Dinas Luar

Negiri adalah adalahsebagaimana tersebut dalam Lampiran Ij.

BAB IIPERJALANAN DINAS JABATAN

Bagian KesatuJarak dan Waktu Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 6

(1) perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang dibiayai Perusahaan hanyalah Perjalanan

Dinas yang dilakukan ke tempat tujuan yang jaraknya > 100 (seratus) KM dari Tempat

Kedudukan.

(2) pelaksanaan perjalanaan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Jabatan

Luar Negeri dibatasi selama-lamanya 14 (empat belas) hari kalender.

(3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan yang direncanakan melebihi waktu sebagaimana

dimaksud ayat"(2),maka pemberian tunjangan Perjalanan Dinas diberikan maksimal 14

(empat belas) hari kalender.

Bagian KeduaFasilitas Perjalanan Dinas Jatratan Dalam Negeri dan Luar Negeri

Pasal 7

(1) Fasilitas dan Tunjangan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas

Jabatan Luar Negeri diberikan sesuai dengan Kelompok Level Jabatan yang

melaksanakan Perialanan Dinas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

(2) Dalam hal Pejabat dan Karyawan melakukan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri

dan Luar Negeri mendampingi Direksi atau Dewan Pengawas, maka Perusahaan dapat

memberikan fasilitas, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Akomodasi yang diberikan sama dengan akomodasi tempat Direksi atau Dewan

pengawas *Lrgirup dengan kelas kamar dibawah standar kelas kamar Direksi dan

Dewan Pengawas yang disesuaikan clengan kelompok level jabatan;

8

b. Transport yang diberikan sama dengan transport yang digunakan oleh Direksi atau

Dewan ferga;as dengan menggunakan standar kelas transport sesuai kelompok

level Jabatan.

Bagian Ketigapenghitungan Pemberian Uang Muka Perjalanan Dinas (UMPD) Jabatan

Dalam Negeri dan Luar Negeri

Pasal 8

(1) Uang Muka Pe4jalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Jabatan Luar

NegJri diberikan sesuai dengan jumlah Hari Efektif Perjalanan Dinas yang dilakukan.

(2) Apabila perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Jabatan Luar

Nlgeri kurang dari jumlah hari efektif sesuai ayat (1), maka selisih UMPD yang telah

diilayarkan harus ditembalikan oleh Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan dan

Non Karyawan kepada Perusahaan melalui Unit Kerja yang membidangi Perjalanan

Dinas dengan melampirkan Berita Acara, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.

(3) Komponen Uang Muka Perialanan l)inas Jabatan Dalam Negeri sebagaimana tersebut

dalam Lampiranlll, dihitung berdasarkan kelompok level jabatan yang terdiri dari :

a. Uang saku dan uang makan yang dibayarkan secafa at-cost;

b. Transport lokal dari dan ke bandara dibayarkan secara lumpsum.

(4) Komponen Uang Muka Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri sebagaimana tersebut

dalam LampiranlV, dihitung berdasarkan kelompok level jabatan yang terdiri dari :

a. uang saku dan uang makan yang dibayarkan secafa at-cost;

b. Transport lokal dari dan ke bandara (untuk perjalanan domestik dan internasional

pulang pergi) dibayarkan secara lumpsum'

(5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri diberikan biaya pakaian sipil lengkap

1 (satu) kali dalam setahun dan dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tersebut dalam

Lampiran IV.

(6) penanggungjawab Administrasi Perjalanan Dinas, rnengurus persiapan dan penyediaan

dokumen PJrjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri yang diperlukan.

BAB IIIPERJALANAN DINAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

Jarak dan waktu perjataniHillTffiluruun dan Petatihan (Diklat)

Pasal9

perusahaan membiayai perjalanan dinas diklat yang dilakukan ke tempat tujuan pelaksanaan

diklat yang jaraknyalebih dari atau sama denganl00 (seratus) KM dari tempat kedudukan'

9

Bagian KeduaFasilitas Perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri

Pasal 10

(1) Fasilitas dan Tunjangan Perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri diatur

sebagai berikut :

a. Akomodasi perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri menggunakan

fasilitas sebagaimana tersebut dalam Lampiran III & Lampiran IV atau dapat

menggunakan lasilitas lain yang dimiliki oleh Perusahaan;

b. Tunjangan perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri pada Hari Ke-1

lsatuy dan Ke-"2 (dua), diberikan tunjangan Perjalanan Dinas sebagaimana tersebut

dalam LamPiran IlI & LamPiran IV;c. Pelaksanaan Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri pada Hari ke-3 (tiga) dan

seterusnya diberikan uang saku Diklat sesuai ketentuan yang berlaku, dan proses

Administrasinya dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Diklat;

(2) Dalam hal pejabat dan Karyawan melaksanakan Perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri

dan Luar Negeri mendamp-ingi Direksi atau Dewan Pengawas, maka Perusahaan dapat

memberikan fasilitas, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Akomodasi yang diberikan sama dengan akomodasi tempat Direksi atau Dewan

pengawas *Lnglnrp dengan kelas kamar dibawah standar kelas kamar Direksi dan

Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kelompok level jabatan;

b. Transport ying diberikan sama dengan transport yang digunakan oleh Direksi atau

Dewan eengawar dengan menggunakan standar kelas transport sesuai kelompok

level Jabatan.

(3) perusahaan tidak menanggung fasilitas dan tunjangan Perialanan Dinas untuk

pelaksanaan Factoty Training (l-T) maupun Factoty Acceptance Test (FAT) yang

diselenggarakan oleh Pihak Ketiga'

Bagian Ketigapenghitungan Pemberian Uang Muka Perjalanan Dinas (UMPD) Diklat

Dalam Negeri dan Luar Negeri

Pasal 11

(1) Uang Muka perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri

diberikan ,"roui dengan jumlah Hari Efektif Perjalanan Dinas Diklat sebagaimana

diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf b.

(2) Apabila perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri

kurang dari jumlah hari efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisih

UMpD yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada Perusahaan melalui Unit

Kerja yang membidangi Administrasi Perjalanan Dinas dengan melampirkan Berita

Acarasebagaimana tersebut dalam Lampiran VI'

(3) Komponen Llang Muka Perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri sebagaimana tersebut

dalam Lampiranlll, dihitung berdasarkan kelompok level jabatan yang terdiri dari :

a. Uang saku dan-uungrnik*n yang dibayarkan secara at-cost (hari ke-1 dan Ke-2);

b. Transport lokal dari dan ke bandara dibayarkan secala lumpsum'

(4) Komponen Uang Muka Perjalanan Dinas Diklat Luar Negeri sebagaimana tersebut

dalam Lampiran"IV, dihitungberdasarkan kelompok level jabatan yang terdiri dari :

a. Uang saku dan.uurrg *ukun yang dibayarkan secara ot-cost (hari ke-1 dan Ke-2);

b. Transport lokal darl dan ke tandara (Domestik dan Intemasional - PP) dibayarkan

secara lumpsum.

(5) Dalam hal perjalanan Dinas Diklat Luar Negeri diberikan biaya pakaian sipil lengkap

lx (satu) kali dalam setahun dan dibayarkan secara lumsump sebagaimana tersebut

dalam LamPiran IV.

(6) penanggungiawab Administrasi Perjalanan Dinas mengurus persiapan dan penyediaan

dokumen re4atanan Dinas Diklat Luar Negeri yang diperlukan.

BAB IVPERJALANAN DINAS PINDAH

Bagian KesatuJarak dan Waktu Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 12

perjalanan Dinas pindah yang dibiayai Perusahaan membiayai Perjalanan Dinas pindah yang

dilakukan dari Tempat (edridukan lama ke Tempat kedudukan baru antar Unit organisasi

dengan jarak lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) KM termasuk Pejabat atau Karyawan

yang menjalani penugasan penuh keluar Unit Organisasi'

Bagian KeduaBiaya Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 13

(1) pejabat atau Karyawan yang melaksanakan Perjalanan Dinas pindah disediakan fasilitas

transport perjalanan Dinas dan diberikan Tunjangan Perjalanan Dinas selama 5 (lima)

hari sebagaimana tersebut dalam Lampiran III'

(Z) Keluarga pejabat atau Karyawan yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas pindah

diberikan:a. Akomodasi sesuai dengan jumlah tanggungan maksimal 2 (dua) kamar sesuai

kelompok level jabatan ielama 7 (tujuh) hari kalender, sebagaimana tersebut dalam

LamPiran III;b. Tunjangan angkutan/pengepakan barang dengan besaran sebagaimana tersebut

dalam LamPiran V.

(3) perusahaan memberikan bantuan biaya pindah sekolah sesuai tingkat pendidikan

kepada anak pejab at ataukaryawan yang pindah sekolah akibat perjalanan dinas pindah'

(4) Bantuan biaya pindah sekolah sesuai tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) meliPuti :

a. Taman Kanak-kanak (TK), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

b. sekolah Dasar (sD), sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

c. Sekolah MenengatrPertama (SMP), sebesar Rp. 6.000'000,- (enamjuta rupiah);

d. Sekolah Menenlah Atas (SMA), sebesar Rp' 8.000'000,- (delapan juta rupiah);

t7

(5) Bantuan biayapindah sekolah untuk anak Pejabat atau Karyawan yang melaksanakan

perjalanan nmur sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan oleh Perusahaan setelah

yang bersangkutan menyerahkan foto copy surat keterangan pindah dari sekolah asal

ban-pendaftaran sekolah baru dan dibayarkan secara lumpsum dilokasi tujuan.

(6) Keluarga Pejabat dan Karyawan adalah istri/suami yang sah dan anak yang sah

maksimal 3 (tiga) orang dari PejabatiKaryawan dan pada saat pelaksanaan Perjalanan

Dinas pindah dilaksanakan. dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Berusia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun dan belum pernah menikah;

b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan

c. Masih menjadi tanggungan dan terdaftar di Perusahaat'

BAB YPERJALANAN DINAS PENUGASAN (DETASIR)

Bagian KesatuJarak dan waktu Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir)

Pasal 14

(1) perusahaan membiayai Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) yang dilakukan ke

tempat tujuan Dinas Penugasan (Detasir) yang jaraknya lebih dari atau sama dengan

100 (seratus) KM dari Tempat Kedudukan.

(2) pelaksanaan Perjalanaan Dinas Penugasan (Detasir) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.

(3) Dalam hal diperlukan Direksi dapatmelakukan perpanjangan waktu penugasan.

Bagian KeduaFasilitas Perjalanan Dinas l)etasir

Pasal 15

(1) Fasilitas dan Tunjangan Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) bagi Pejabat atau

Karyawan yang rnelalsanakan Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) pada hari ke-1

lsatu; dan lari-t e-2 (dua) diberikan berdasarkan kelompok level jabatan yang terdiri

atas:

a. Transport dari lokasi asal ke tempat Detasir (pulang-pergi);

b. Akomodasi;c. Uang Muka Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) selama 2 (dua) hari yang

dibayarkan l00o ,yang meliputi uang makan dan uang saku; dan

d. Transport dari dan ke bandara dibayarkan secara lumpsum.

(2) Fasilitas dan Tunjangan Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) bagi Pejabat atau

Karyawan yang melaksanakan Perjalanan Dinas detasir pada harr ke-3 (tiga) dan

seterusnya aiU"iitun berdasarkan kelompok level jabatan yang terdiri atas :

a. Akomodasi;b. Uang Muka perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) diberikan sesuai dengan rencana

waktu pelaksanaan detasir meliputi :

i. Uang saku dibayarkan sebesar 25 % dari uang saku sesuai besaran tunjangan

Perjalanan Dinas;

2. Uang makan dibayar 100% sesuai dengan besaran tunjangan Perjalanan Dinas'

(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi Pejabat atau Karyawan

diberikan bantuan biaya transport dari tempat akomodasi Dinas Penugasan (Detasir) ke

tempat unit kerja peiaksanaan Dinas Penugasan (Detasir) sebesar Rp 100.000,- per

kehadiran yang"dibayarkan oleh unit kerja yang membidangi administrasi Perjalanan

Dinas pelaksanaan Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir)'

Bagian Ketigapemberian Fasilitas Perjalanan Dinas dan Tunjangan Perjalanan Dinas Kepada Non

Karyawan

Pasal 16

(1) Fasilitas dan Tunjangan Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada Non Kar-vawan

dalam rangka *t"f. kepentingan Perusahaan, dengan ketentuan akan dilakukan

penyetaraan kelompok level jabatan dan dapat dilakukan setelah mendapat

persetujuan dari Diieksi atau Pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam

Lampiran I.i, Lampiran Ij dan Lampiran I['(Z) pemLerian Fasilitas dan tunjangan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan penyetaraan kelompok level jabatan setelah mendapat

persetujuan dari Direksi atau pejabat yang berwenang'

BAB VISANKSI

Pasal 17

Bagi pejabat dan Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah

diatur dalam peratuan ini akan dikenakan sanksi berupa pemotongan penghasilan.

BAB VIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

(1) pelaksanaan Perjalanan Dinas di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan

ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direksi, dalam hal ini oleh

Direktur Personalia dan Umum;

(2) Direksi dapat menentukan lain diluar ketentuan yang berlaku didalam peraturan ini, dan

dalam p.lukrunuurryu dikoordinir oleh Penanggungiawab yang membidangi

Administrasi Perjalanan Dinas di unit kerja masing-masing'

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan diberlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Direksi Nomor

fpp.OOgllppNpyv/20l3 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Pada

Masa Transisi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

13

Pasal 20

Peraturan ini berlaku sejak tanggaltanggal0l Juli 2014'

Ditetapkan diPadaTanggal.

TANGERANG

2o Juni 2ot\.1

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Pengawas;

2. Direksi;3. Sekretaris Perusahaan;4. Kepala Satuan Pengawasan Internal;5. Kepala Biro Pengadaan;

6. Para Senior Manager;7. Para General Manager; dan

8. Para Distrik Manager.

IREKSI

14

Lampiran I.a Peraturan Direksi LPPNPI

Nomor : PER.OI5 / t?PNPI / Vl lZPlq

Tanggal : 20 Jqni 2[rq

(Kelompok Level Jabatan I dan tr Kantor Pusat)

CONTOH ST'RAT PEBINTAH PER'ALANAN I}INAS JABATAN DALAM NSGERYDIKLAT

NOMOR:

: DIREKSI1 Pejabat yang memberi Perintah

2Pelaksana perjalanan dinas Yangdiperintah

No NamaKelompok

Level JabatanJabatanAJnit Kerja Keterangan

J Maksud Perialanan Dinas

4 Transportasi yang Digunakan

5a. Tempat Berangkat

b. Iempat Tujuan

6

a. Lamanya Peri alanan Dinas

b. Ianggal Berangkat

c. fanssal Kembali

7 Keterangan Lain - lain

Mengetahui,

Datang tanggal :

Kembali tanggal :

Dikeluarkan di

Pada tanggal

(PENANGG{INGJAWAB/PIHAK TERKAIT)

a.n. DIREKSI

DIREKTT'RUTAMA

NII

a\_\'.Rg

Larnpiran I.b Peraturan Direksi LPPNPI

Nomor : PER oUt/uPPNPl/Vl' Dtt{

Tanggal : 2() Juni 2oltl

(Kelompok Level Jabatan A Kantor Pusat)

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS JABATAI\I DALAM NEGERU

DIKLATIPINDAI{/DETASIR

NOMOR:

: Direkfur Personalia dan UmumI Pejabat yang memberi Perintah

2Pelaksana perjalanan dinas Yangdiperintah

No NamaKelompok

Level JabatanJabatan/Unit Kerja Keterangan

3 Maksud Perialanan Dinas

4 Transportasi yang Di gunakan

5a. Tempat Berangkat

b. Tempat Tuiuan

6

a. Lamanya Peri alanan Dinas

b. Tansgal Berangkat

c. Tansgal Kembali7 Keterangan Lain - lain

Mengetahui,

Datang tanggal :

Kembali tanggal :

Dikeluarkan di

Pada tanggal

(PENANGGLINGJAWAB/PIIIAK TERKAIT)

a.n. DIREKSIDIREKTUR PERSONALIA DAN UMUM

DI

I

o\_\'& E

DIREKSI

Lampiran I.c Peraturan Direksi LPPNPI

Nomor : PERo\t /L(?Nfi /\l 'zotq: 20 f,uni 20tq

(Kelompok Level Jabatan B, C, D dan E Kantor Pusat)

CONTOI{ ST}RAT PERINTAH PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERU

DIICAT/PINDAII/I}ETASIR

NOMOR:

: f)irektur Personalia dan Umum1 Pejabat yang memberi Perintah

2Pelaksana perjalanan dinas Yangdiperintah

No NamaKelompok

Level JabatanJabatan/Unit Kerja Keterangan

J Maksud Perialanan Dinas

4 Transportasi yang Digunakan

5a. Temoat Berangkat

b. Tempat Tujuan

6

a. Lamanya Perlalanan Dinas

b. Tanggal Berangkat

c. Tanssal Kembali7 Keterangan Lain - lain

Mengetahui,

Datang tanggal

Kembali tanggal

(PENANGGLTNGJAWAB/PI}IAK TERKAIT)

Dikeluarkan di

Padatanggal :

a.n. DIREKTUR PERSONALIA DAN IIMUMADM. & GENERAL AFFAIRS SENIORMANAGER

6i*lar

ICT

Lampiran I.d Peraturan Direksi LPPNPI

Nomor : PER. otll /u9NPl /ul /zotq

Tanggal : 10 lUtit 2oltl

(Kelompok Level Jabatan A Kantor Cabang)

CONTOH SI'RAT PERINTAH PERJALANAN DINAS JABATAII DALAM IYEGERI/

DIKLATIPINI}AH/DETASIR

NOMOR:

: Direkrur Personalia dan Umum1 Pejabat yang memberi Perintah

2Pelaksana perjalanan dinas Yang

dipcrintah

No NamaKelompok

Level JabatanJabatanAinit Kerja Keterangan

J Maksud Perialanan Dinas

4 Transportasi yang Digunakan

5a. Tempat Berangkat

b. Tempat'luiuan

6

a. Lamanya Perialanan Dinas

b. Ianggal Berangkat

Tanggal Kembali

7 Keterangan Lain - lain

Mengetahui,

Datang tanggal

Kembali tanggal

Dikeluarkan di

Pada tanggal

PENANGGLINGJAWAB /PIHAK TERKAIT)a.N. DIREKTTIR PE,RSONALIA DAN UMUM

GENERAL MANAGER

Lampiran I.e Peraturan Direksi LPPNPI

Nomor : PER.o\), L0QNgt /{l /zottl

Tanggal : 20 JUni 2Ottl

(Kelompok Level Jabatan B, C, D dan E Kantor Cabang)

CONTOII S{'RAT PERINTAII PERJALANAI{ DINAS JABATAIT DALAM ITEGERU

DIKLAT/PINDAH/I}ETASIR

NOMOR:

: Direktur Personalia dan tlmum1 Pejabat yang memberi Perintah

Pelaksana perjalanan dinas Yang

dinerintah

No NamaKelompok

Level JabatanJabatan/Unit Kerja Keterangan

J Maksud Perialanan Dinas

4 Transportasi yang Digunakan

5a. Tempat Berangkat

b. Tempat Tuiuan

6

a. Lamanya Perialanan Dinas

b. Tamggal Berangkat

Tangsal Kembali

7 Keterangan Lain - lain

Mengetahui,

Datang tanggal

Kembali tanggal

Dikeluarkan di

Pada tanggal

(PENANGGT]NGJAWAB/PIIIAK TERKAIT)a.n. DIREKT{IR PERSONALIA DAN IIMIIM

GENERAL MANAGER

a

DIREKSI

Lampiran I.f Peraturan Direksi LPPNPI

Nomor : PER. OtlS / L0?NPI/ ul / 2ott{

Tanggal : 20 l$ii 2ottl

(Kelompok Level Jabatan B Kantor Distrik)

CO!{TQI{ SIIRAT PERINTAII PERJALANAI\ DINAS JABATAN DALAM IIEGERU

DIKLAT/PINDAH/DETASIR

NOMOR:

: Direktur Personalia dan Umum1 Pejabat yang memberi Perintah

2Pelaksana perjalanan dinas Yang

diperintah

No NamaKelompok

Level JabatanJabatan{Jnit Kerja Keterangan

3 Maksud Perialanan Dinas

4 Transportasi yang Digunakan

5a. Tempat Berangkat

b. Tempat Tqiuan

6

a. Lamanya Perj alanan Dinas

b. Tanggal Berangkat

Tanssal Kembali

7 Keterangan Lain - lain

Mengetahui,

Datang tanggal

KEmbali tanggal

(PENANGGUNGJAWAB/PIIIAK TERKAIT)

Dikeluarkan di :

Padatanggal :

a.n. DIREKTUR PERSONALIA DAN UMUMGENERAL MANAGER

u.b.

DISTRIK MANAGER

Lampiran I.g Peraturan Direksi LPPNPI

Nomor : PER'c["t]/uPPrrPt/Il lzotv

Tanggal : 2O JUni aotY

(Kelompok Level Jabatan C, D dan E Kantor Distrik)

CONTOII SURAT PERINTAH PERJALANAI{ DINAS JABATA}T DALAM NEGERU

DIKLAT/PII{DAII/I}ETASIR

NOMOR:

: Direktur Personalia dan Umum1 Pejabat yang memberi Perintah

2Pelaksana perjalanan dinas Yang

dipcrintah

No NamaKelompok

l,evel JabatanJabatanAJnit Keria Keterangan

J Maksud Perialanan Dinas

4 Transporiasi yang Digunakan

5&. Tempat Berangkat

b. Tempat Tuiuan

6

a. Lamanya Perialanan Dinas

b. Tanggal BerangkatTanggal Kembali

7 Keterangan Lain - lain

Mengetahui,

Datang tanggal :

Kembali tanggal :

(PENANGGIINGJAWAB/PII{AK TERKAIT)

Dikeluarkan di

Pada tanggal :

a.n. DIRFIK'IUR PERSONAI.IA DAN UMIIMGENERAL MANAGER

u.b.

I)ISTRIK MANAGEI{

Lampiran Lh Peraturan Direksi LPPNPI

Nomor

Tanggal

: PER. o\tllLPPNPI/Ul /eOtq

: 20 SUni 20lq

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS JABATA}{ LUAR NEGERV

DIKLAT LUAR NEGERI

NOMOR:

DIREKSI1 Pejabat yang memberi Perintah

2Pelaksana perialanan dinas Yang

dinerintah

No NamaKelompok

Level JabatanJabatan/Unit Kerja Keterangan

J Maksud Perialanan Dinas

4 f ransportasi yan g Di gunakan

5a. Iempat Berangkat

b. Iemoat Tuiuan

6

a. Lamanya Perialanan Dinas

b. Tanssal Berangkat'Ianggal Kembali

7 Keterangan Lain - lain

Mengetahui,

Datang tanggal

Kembali tanggal

Dikeluarkan di

Pada tanggal

(PENANGGTINGJAWABIPIHAK TERKAIT)

a.n. DIREKSI

DIREKTURUTAMA

DIRE,KSI

Lampiran I.i Peraturan Direksi LPPNPI

Nomor : PER.OqS/LPPNPI/Ull20lqTanggal :2O Jun\ 2otq

YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPPD DAN MEMBERTKAN IJIN PERJALANAN DINAS

.IABATA}{ I}ALAM NEGERI/PINDAH/DIKLAT/PENUGASAN KARYAWAN (DETASIR)

Yang Berwenatrg Menandatangani SPPD dan Memberikan IjinPerjalanan Dinas Dalam NegeriNO

Kelompok LevelJatratan

UnitKerja

berdasarkan usulan Direktur

Personalia dan Umum1 USetaraKantorPusat

2 WSetaraKantorPusat

Direktur l]tama atas nama Direksi berdasarkan usulan Direktur

Personalia dan Umum

J A/SetaraKantorPusat

ffiUmum atas namaDireksi setelah mendapat

Persetuj uan Direktur Utama

4 A/SetaraKantorCabang

General Manager atas nama f)irektur Personalia dan Umum setelah

mendapat persetuj uan l)irektur Utama

5 B/SetaraKantorCabang

General Manager atas nama Direktur Personalia dan Umum setelah

mendapat persetuiuan Direktur Personalia dan lhnum

6 BlSetaraKantorDistrik

Distrik Manager atas nama Direktur Personalia dan Utnum, General

Manager setelah mcndapat persetujuan Direktur Utama

7 B/SetaraKantorPusat

Senior Manager yang membidangi administrasi Perjalanan Dinas atas

nama Direktur Personalia dan Umum setelah mendapat persetujuan

l)irektur Personalia dan Umum

8 C. D dan ElSetaraKantorPusat

Senior Manager yang membidangi administrasi Perjalanan Dinas atas

nama Direktur Personalia dan Umum setelah mendapat persetujuan

Direktur Personalia dan Iimum

9 C, D dan E/SetaraKantorCabang

General Manager atas nama Direkrur Personalia dan Umum

10 C, D dan E/SetaraKantorDistrik

Distrik Manager atas nama Direktur I'ersonalia dan Umum, dan General

Manager

DIREKSI

I(

Lampiran II Peraturan Direksi Perum LPPNPI

Nomor : PER- $l)/ I'PPNPI' \'l' Z0tt'l

Tanggal : 20 JUt$ 20ltt

KELOMPOK LEYEL JABATAI{

KEY JOB TITLENO

KELOMPOK LE\'ELJABATAN

LEVBL JABATAN

Direktur Utama

1 VSetaraKetua Dewan Pengawas

2 II/Setara

Para Direktur

Anggota Dewan Pengawas

aJ A/Setara A1-43 Sesuai Key Job Title

4 B/Setara A.4-84 Sesuai Key Job Title

5 C/Setara C1-C4 Sesuai Key Job Title

6 D/Setara D1 -D4 Sesuai Key Job Title

7 E/Setara Non Karyalvan

DIREKSI

a

.n()

o0

CB.F

F

.*^A IJits\J/-

/d/\v] v R

VJI

61JaxlJrXora *,-i

:v=LU

V)

(.).t

(.)I d$5S

.'J "iS

o\US

.{ :*r

.it .tt!

9r

ii(.)

tf)H

tl^)co rrl

o\ oo

A.

Lr

$-ro

Grr)n0

p \o

O

(r)

zb0

Dta|

rat.<r

rna.) aa

a

atu

aooI

Pcd

a$3r

qtAHSr-

L

().U)

Lr-#C6

lr

ruH

3rd

!

p

CSt<cdO=<\)

.* ctl

3-r.B

Fr

dfr

*Qcd F]9r

Lao(Bqaqd

MEl-r

>+i-

,!i .,ia=-tr -!4 +{6U

=am -v +-4E] E{

-EH(/]E-

ETEFA-u*E] IJT

\i>(!.r +l .!.itr.EH6 J_dE=i o)oaq.-g-v*I! E] IIJ

>>=sE*o;i:4-v -v +{tll tJl tll

aoI

aCd

tr4

\.r'.

\!ra.6)u0)X'HE0i<:3a|-,'UDv

-L(̂-)u()A!^i

i< Ja-av

6)aItor< .!G).=t\ rt)

!()-o bo

;j caav

()o*r4'

G)

rl^i

b0

6

E

rr)

b0-dE

sh0

dI

n

t

bo

od3E EE 65M

6it-l

(.)a

t<

()asr

C)an

:r

(,)a

l-lzeF-i

JH

di-iI4t

t!Zz{^1ga?Z f-.<r!dz7,*dJ2azg<zz<JAi<<oa2

HZ

zzF-)

-z

at-r

=U)

ao

Fi 6lA\o.\i-l Cl,E4=6, )io.=oJ!,Fr\(.l'd nfr .-.54+es6 2rt? * oEhINLf€Li!)

dUL$'=ob0=tron(G,U (BJZ-

a

JD

zFa

E]

oaCd

63

C3.L-o)

b0

F

-V cd

ts.rro-6(J; \../

FE

6;sqA

c{ ..it!-

G.OS(> is

.isxsUT

G

(\r "it\v

3.d

l-.c)Orq

(n\o (l^)

ra)ca

g.frli

h()

3(d

rI)b0

H\ $ aa c..l

zoo

prr)C..I C'I

lr)

aI

atr.,i

a()tr-l

ch

L.

ga!F

ti

a(dl.rFP

d14

)a cg1I-

lid

n- ':Lr

t.i

!:<\).t6 63

L

E

LiaO

a0()e>48

F

\;> (!.- +"! .:iFfLF5a.V vi -:€E tii croaa..v -!4 +(t! fll irl

:F(r

x--.1VV-Y

o5a-!1 -14 #E]E]t!

-)>(r.- H .1.,i

o J-!,E?i c)o5q-\4 -v i<El trl tr.]

a

oI

aEo

-54

trcd

M

()^\xtrE5

EaE'Ec$ F-tav

P^(6 li

E'Ed t-rin-

()OHt+a(,)

M

aa

o0

+l

C.)

b0

e

c.l

b0

-E

OEo.7i dO o2.o

M

L

0)rA(-)

trd()a

lr

C)(nl+.1

W

;: oir .=

E+=-ia 9 il',

,?i;dc -!

6 _1.!)q)

'ApsZ

-red-

:v=t/,9!d

= d 3^_

-;r::!vNi-! 6-

=df x:7:6Y:- _ o

E9-.';Ei: 7,io6!o

'Ia=bll

..r o F '; ^

=t v, l)i,-

,et >EerPvl & ;^-gY

@aD

AF

cd *l'=I

Cdo.

CS

I

-=o-6agtr

ooalr-

Otr)\o

Ola)ra,

Otr)<f,

Oan

4(n3a

G

d.?()

50

-'F

1()a-'CPid

!?ecs:'- u

F

aoI

c6

acoI c{ c.l

Oat N

3q()

(rlan

tr)

a.)

oa.I N

ra)

q) -c,

!OrOco

Oa-N

OOc.i

O@

O

=_!. .-

za>L:.tJ (]

O * o-f, c.lOaf) a.i

a

a

fri

La

UI

a13oa-a

::F

f

.:a-tC\CB

LF

\=+t!

i:=L3A

t2*(\Jscp8

*tu

L<'

DA

I

*(g

L!

:) cd

+J

*csdJL<CBts

;,4

I

*(Ed-JL!CB iI

JA

tsmO

a4)-uEF

;> (!

>Etrciz*.29iHm u.v' i=tn

;> (!(,=4

5xf.iZAm ii-v,,trrl]

\;> (!

o d_ygii ()9V3,rqtrtI]

\>-(!

vJ-:l

=0)!4-l/, v -}<rrt tr El

\-(!.- H .litrEiJvutgX 6)oaz

-jZ v -:4Er tr rrl

\;>U.i +.,! .iitr 'r= 1l6 e-ds: ?i 6)

-9 VSE]EtI]

6Ua

u"!hacsEo

J4

L(g

(6

M

z

l-

pF]

a

zN

!.F()^O. l1)

=--r^ OIJ

96=-6

-()^aa;=--r^ CIJ

a |;zv)()

()bo

a()*c)

d)bo

a!(s

a

F()'I()

FLr

a

.)rrt

a

()

r

bo(s

lJi

ral

ho

G

-f,

oo

-tbo

m

ca

bo

o

c.t

ao

t+t

-v .lto6g€=-=i o)

t4 a)

']

L

!)a

!v

()a+()a

!dc)a

L

()a()

EC)a

3:l

l-lz

pt]zi-r

az

zZF]

f-

riz

zl-zD3z

at-lJa

,ora

Fr\7E?Oi\

Eg-EsAxaeE il o=t!c{!v

^o

E

i:Ld'=obo=c,o0FLdd .v (s!I Z F

@a

aNcg \]'=

o-

E

I

CL CO

rA 4)

Ooo

c.ta-

O\o

rnral

O\a|t

t/'la.)

6(h

a

E()

o0

F

E-y 0) h'EMEr-l vriF.uIE E

Ess

aooI

IaooI

P

rn(-.l

rn.'l

(r)c.l N

La)

o-aa$

ra)

aa a'l

aa)

C\

Osa-l a.l

b0-e0)(€ANc.r N

c..lc'i

ON

oo(a)\o

>_cbl.) {)=^(n=

Ir- t-1r)\o \o ra)

aea

Irr

s4iJI

Po

,tCL

L-

!J+(E

L!(u!:l(s

=!u ii

!

x(EL!'(tEDA

I*(gcdJL<

pa

+)

>dE{:ld

t-.1

I

*(t

:fd

ali

gal)

EF

tiaO

aa)cvEt-

aY=

(hA\D

EET

a=icitxao1)iE 95.'-r-r

,Tl q

\i\L.- H .:i

6 =-n9V3,irr E I!

\;>t!

g*#o;6 ,--]lu-:4rdErIr

-i:(r

o d_!1E7i ()oilq)zv&Htrrrf

EE=li+r=o d-y,trti ()o6q,

-\.v-:4rqEEr

V)

\JI

a

ao

!

z3riz

Fl

Iia;l

zN

Lo!6)^Q'4)'=--AP9',ia-6!

LoL()^O-o

r Ol]

9',i=u5

()5l)

aoIo

()bo

aL

cd!(h

FG)x{)n

F

.o63

a

6)o:Ea

()v

{n

bo

€E

oi) bo6Ptr

H

bo

pa

ca

bod

m

t)60

P

E

vCsodo..o

EgM6Fl

L(d

C)a

!

()(/)

!u

()a(t0)v)

cdPaaU

Eoa

@a

'=4

a=<d -l,=

cd

EI

o_(drA 1)

3(6

ooana- \o

O Orr)t

rnc.l

@(A

a

o

dE()

bo

F

X.)o-c

fa6

!?s(s

c-

aooI

!

aoI

!

Oa.) aa cf|

Oca

C)

O<-

Ot(aaa cf)

t/')a-al

olrlC-l

dxEbO*tr()(oOi

(a C'<-a.I

a.la-l c.l

Ooo

E

>-cLlVJ n

O ra)oo

(>oo f-- a-

a

a

tri

,1

U.l

F

,lCCdL

t-

*cgdJL\<

;1 8

#x(!CNJL<

DA

tsrF c!si(BE3(€'o

*cgL\

!"d

*tv(€J(6rl

),A

H)x(!dJL\

3(o

ar)d*r

a(tkF

I

re8.a()CuEF

a==

6.D

E:J]

;>La=--v-lZ6ai0);ac0 iiy

rrl U

\>-Lx-r9v-fZ

oy,',,-Y.vJrrl Ei t!

\;>Ltr51d

9Vp,rrj E r!

\;>L.jH.!

o d-ygii ()o6v,-\d VJrrl tr t!

\;>L

o J_ug-;i c)I Ve,ErtrH

!U1

U.l

!

v

f=

z

2

zN

oL()^9a;=.-2:;E

!oa)^*6)=-,a39.'6o-

()ho

ad)X

on

()bo

a€!cd

(dIa

F()I()

F

(s(r)

o()

:E

()

rnbI)

m

ral

ood

E

<f,

bo

coItrt4i

.+

oo

dP

E

ca

oo

cu

trP

a.l

bo

CG

Ocsa-oCCB

6c)M6-l

L

oa()a

sB

oa oau

(E()a(J

E()a

L.l

F-;l&DF

@a=

aN-6J -l

E(!

I

-=a9dv

oo

OaiF-

Otr)\o

On

olr) r.,ca

4(ar-r

a(t

IJ

(d.8,oA

bI)

F

E-Y, 0) i\q54EJveEsoE HB'r -iFASF

aoI

P

aoI

Paa

\na.) co ca

()

t*ca aa

(f)

aaOC'

5OrCc)f--C'

scn

t--o.l

OIr)c.l

Oc.ta..l

o'c.i

1-oobgo-6i-j,

ra)C\

O oO

aPa

tr,

>)

!I

L

rvaiC

LF

!\P*S(tJs<!(stspa

=L\

:+(S(nJL\-d!

=(o,a

e*6,L!

pa

I

+(cdJL'r-

,A

xNL\

JXIJ

aL

gd)

dkl*

lr"

8ea()CYE-

A-il o.l

=aca 3vEET

;> (L

.h^;O

00 :i ,.v.

\;>(!

9v-lZg;i 0)au,?.-YvJtIl Ei i!

\a>(*

9JStr=i d)OV,'4_:z r -:4

\ ;:: (rtr'5 1r

E-H €oila,g-}l!X[r] iri lrl

\>-(!

O i:tq-1 0)aaa.-:Z v -:4t!EE]

U)

-!*gracC

tr

EM

Lo!()^o. t)'=-_9.a=-6

oLa)^O-r)=-.a32,2=-E

()ho

aoIoo

()bo

a.tJ!

(tPa

Fq)I

a)

FE*(69a

()oIa()

frf-l

zN

boC

bI)

sbot

P

EO

sho

€H

cn

bo

aa

ol

Jl .!s

o. -otr(€=-E9M6

-l

tr

oa

L

{)U)

dL(toa oa

Leo

()aO

!!()al-.1

-rv

^d:r L.=)t

C=

:.D6L, != cJOq-c- -.9'= !'

-tsa) i.> -

Y€qo-='7 :: !

-!oi"ut

=2-''6{J-E!Jc obo5"rC

cdPr

L--

I 2 ._",

;i.Y 6

fd:

.-u*t.--d

=!4!

D6-4

N.-4.-..1 f aJ : -o

\l UL-*L6t@Da)a^ri -

Ura5O=luoE.r)Hl 4z 9ZHte,-eot sb:h()l c G +=

'/l .- a A i *, T*-Ur

Lampiran V Peraturan Direksi Perum LPPNPI

Nomor : PER' Oq' l L9Pt't0tl vl /2s1tq

Tanggal : 2O JUni 2oltl

RINCIAN TTINJANGAN ANGKUTAN IPENGEPAKAN BARANG

NOKELOMPOK LEYEL

JABATANSTATUS KELUARGA VOLUME BARANG (KG)

1

A

w3 400

2

1J

w2K/1

350

300

4

5

Kl0

TK

250

200

6

7

B

Kl3

w2

350

300

8

9

K/1

K/0

250

200

10 TK 150

11

t2

13 C

K/3

Kl2

K/1

300

254

2AO

14

15

K/0

TK

150

100

t6

t7

D

Kl3

Kl2

250

200

18

19

w1

KlO

150

100

2A TK 50

6 Biaya Pengepakan/Penggudangan/Kg

Sesuai tarif agen pengiriman paket yang berlaku

daerah asal pada saat perjalanan dinas pindah

dilakukan (at-cost)

7 B iaya angkutan via Udara/D ar atll-autSesuai tarif agen pengiriman paket yang berlaku

daerah asal pada saat perjalanan dinas pindah

dilakukan (at-cost)

\

Lampiran VI Peraturan Direksi Penm LPPNPI

Nomor : PER OtlS/LPPNPI / {l' 20lt{

ranggal : 1O Jthi 20lU

FORMAT RINCIAN TUNJANGANPERIALANANDINAS JABATANDALAMNEGERI/DIKLATIPINDAIYPENUGASANKARYAWAN (DETASIR)

NOMOR :

TANGGAI :

I]ANGGAL PELAKSANAANSPPD-DN

LAMA PELAKSAN,A-ANSI'PD. DN

NA.M.\ KEGIATAN PELAKSANAAN SPPD - DN

..... s/d. Hqri

NO.NAN,LA"/JABAT'AN/

KEI-OMPOKLF,VEL.IARATAN

FASILITAS DANTTINJANGAN BIAYA

PERJALANANSATUAN I]RAIAN

BIAYA SAlu-AN(Rp.)

JLMLAH (Rp.)

I FASILITAS

1 Akomodasi Per Malam Malam at-cosl

2 fransportasi

KelasBisnis/Ekonomi

(Standard Garuda

Indonesia)

(PP) dt-cost

TL|NJ ANGAN PEI{JAIANAN DINAS

1 Uang Makal Harian HariSesuai Kelompok

Level Jabatan

2 Lrang Saku Harian HariSesuai Keiompok

Level .Tabatan

3I ransporlasi Lokal (dari &

ke Bandara)I (satu) Kali I (PP) Luntpsum

TO]-AT,

Ierhilans

a.n. DIREKTIJI{ PERSONAI-IA DAN UMUM

ADM. & GENEITAI- AI'FAIRS SIINIORMANACiERTMANAGERIJLTNIOR MANAGER

NOMORTANGGAL

Lampiran MI Peraturan Direksi Perum LPPNPI

iffi:, :"ff#.i'L??NPrf ur'zDrtr

FORMAT RINCIAN TTINJANGAN PERIAIANAN DINAS JABATAN LUARNEGERYDIKI/'T LUARNEGERI

: SPPD-LN. ......1...... I ......

NAMA KEGIATAN PELAISANAAN SPPD - INTANC,GAL PEI.AKSANAANSPPD - I,N

LAMAPELAKSANAANSPPD - LN

.. s/d.

NO.

NAlrd{/JA}lAT;\N/KELOMPOKLEVEL

JABATAN

FASILIT'AS DANTLIN.TANGAN BIAYT\

PERJALANAN

SATLTAN TIRAIANBIAYA SATUAN

(US $).[,\4LAH (US $)

1 I]AS{LITAS

I Akermodasi Per Maiam Maiam dt-cost

2 Transportasi

Kelas

Bisnis,lEkonomi(Standard Garuda

Indonesia)

PP dl-cosl

TTINJANGAN PERJAI-ANAI{ DINAS

I LJang Makan Harian HariSesuai Kelornpok

Level Jabatan

2 Uang Saku IImian HariSesuai Kelompok

Level Jabatan

JI'ranspor1 Lokal dari dan

ke Randara (PP)I Kali I PP Lumpsuttt

PAKAIAN SIPIL

1PakaianSipillxdaiamsetahtur

l Kali 1 Kali l,unrpsunt

TOTAL

Terhilans

a.n. I)IRLKSI

DIRL,KTI IR PERSONAI-IA DAN LTN,ft JM

u^-:

Lampiran VItr Peraturan Direksi Perum LPPNPI

Nomor : PER. ot{} , t??N9l /ut /2DlV

Tanggal : 20 Juni 20lv

FORMAT RINCIAN TL]NJANGAN PERJALANAN DINAS PE,NUGASAN KARYAWAN

NOMORTANGGAL

NAMA KEGIATAN PELAKSANAAN DINAS PENUGASAN IIARYA\I'AN(DETASIR)

TAN(iGAT, PEI,AKSANAANDTNAS PENUGASAN

KARYAWAN (DETASIR)

LAT,LA PELAKSANAANDTNAS PENUGASAN

KARYAWAN (DETASIR)

.. s/d.......... .. (............) Hari

N0.NAMAJJABA'|AN/

KEI,OMPOK I-E\,EI-I\BATAN

FASILITAS DANTTINJANGAN I}IAYA

PERJALANANSATT]AN I-IRAIAN

BIAYA SAT'UAN(Rp )

JLMLAH (Rp.)

F,,{SII-mAS DAN TTINJANGAN PERJAI-A]IAN DINAS KARYAWAN (DETASIR)I

I Akomodasi Per Malam Malam et-cost

2 tjang Makan Hmian HariSesuai KelontpokLevel Jabatan (at-

cost)

J Uang Saku Harian Hari

(25% dari Uang

Saku) Sesuai

Kelompok Level

.Iabatan (at-cost)

TOTAI-

erouanS,

a.n. DIRI'iKT{JR PIIRSONAIIA DAN iIMLIM

ADM. & GENERAL AF'FAIRS SENIORMANAGERIMANAGER/JUNIOR MANAGER

DIREKSI

Lampiran IX Peraturan Direksi Perum LPPNPI

Nomor : PER. Or{)/ LPPNPI/ ul '

Zolq

Tanggal : 20 Juni 2olv

FORMAT RINCIAN TLINJANGAN PEzuALANAN DINAS PINDAH

NOMOR

TANGGAL

TANGGAIPELAKSANAANDINAS PINDAHKARYAWAN

LAl\,trAPELAKSANAANDINAS }'INDAH

KARYAWANNAMA KEGIAT'AN PELAKSANAAN DINAS PINDAH KARYAWA}{

.. s/d .... (............)Hmi

NO.

NAMA/JAI}ATAN/KHLOMPOK LEVEL

JABATAN

FASILITAS DANTIINJANGAN BIAYA

PERJALANANSATUAN URAIAN

BIAYA SATUAN(Rp.)

JUMLAIT (Rp.)

1 FASILMAS DAN TTINJANGAN ANGKIJTAN DAN PENGEPAKAN

1 Akomodasi PerMalam Malam at-cost

2 Biaya Angkrtan Kg KgSesuai Kelornpok

Level Jabatan

(at-cost)

3 Biaya Pengepakan Kg KgSesuai Kelompok

Level Jabatan

(at-cost)

TOTAL

Terbilang: :

a.n. DIRLKTUR PERSONAIIA DAN IIMUM

ADM. & GTiNERALATIAIRS SENIOR MANAGER,'

MANAGEPJJUNIOR MANAGER