PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2007/kalsel9-2007.pdf · langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 6. Kekayaan

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya perekonomian dan pembangunan daerah, bidang usaha yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan perlu disesuaikan dan dikembangkan secara proporsional berdasarkan kondisi daerah;

b. bahwa mengingat banyaknya perubahan peraturan serta pengembangan bidang usaha, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bangun Banua Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan perlu dilakukan pengaturan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengusahaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN

DAERAH BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalimantan Selatan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

6. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian dari kekayaan daerah yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah.

7. Direksi adalah unsur perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.

8. Badan Pengawas adalah unsur perusahaan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Direksi perusahaan daerah dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan daerah.



9. Pegawai adalah unsur staf perusahaan daerah yang bertugas melakukan pengurusan perusahaan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN BENTUK HUKUM Pasal 2

(1) Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1986 tentang

Perusahaan Daerah Bangun Banua Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, dan diatur kembali pendiriannya dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Perusahaan Daerah merupakan badan hukum yang berwenang melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah merupakan badan hukum yang berkedudukan di Banjarmasin serta dapat mendirikan cabang-cabang usaha dan atau perwakilannya di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan jika dipandang perlu.

(2) Pendirian cabang-cabang usaha dan atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Gubernur dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 4

(1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bergerak di bidang usaha:

a. pertambangan umum dan energi; b. perhotelan; c. pertanahan d. Pertanian Umum; e. perdagangan, industri dan jasa lainnya; dan f. properti. (2) Pengembangan dan atau pengurangan dalam suatu bidang-bidang usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur atas usul Direksi dan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

a. turut serta meningkatkan perekonomian daerah pada umumnya;



b. menyelenggarakan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan/atau jasa; c. memperoleh laba dan atau keuntungan.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaan yang sehat, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB V

MODAL Pasal 6

(1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari:

a. modal dasar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); b. modal yang sudah disetor Rp. 6.780.000.000 (enam miliar, tujuh ratus

delapan puluh juta rupiah); (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah oleh

Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dikelola menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Perusahaan Daerah tidak mempunyai cadangan diam dan atau cadangan rahasia. (3) Semua alat likuid diutamakan disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank

Pemerintah lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi Perusahaan Daerah dibentuk sesuai kebutuhan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah adalah:

a. Direksi; b. Badan Pengawas.



BAB VIII

DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 10

(1) Direksi diangkat oleh Gubernur, dari swasta atas usulan Badan Pengawas, setelah melalui uji kemampuan dan kepatutan (fit dan proper test) oleh lembaga independen dan DPRD.

(2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

(3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat lain yang diperlukan:

a. Syarat-syarat umum: 1. Warga Negara Indonesia; 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 4. setia dan taat kepada negara dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 5. tidak pernah terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

6. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa serta kepada pemerintah; 7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap; 8. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 56 (lima puluh enam)

tahun. b. Syarat-syarat khusus: 1. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan; 2. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di

bidang pengelolaan perusahaan; 3. berwibawa dan jujur; 4. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1); 5. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan, dibuktikan

dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

6. membuat dan mengajukan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan; 7. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau dengan anggora Direksi

atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

(4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur. (5) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih

dahulu oleh Gubernur dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(6) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap, yaitu: a. sebagai anggota Direksi pada perusahaan daerah lainnya atau perusahaan swasta dan

atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan; b. sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga

pemerintah pusat;



c. sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(7) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada perusahaan dan perkumpulan lain dalam usaha yang bertujuan mencari laba.

. Pasal 11

Jumlah anggota Direksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 12

(1) Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan yang kedua kalinya pada jabatan yang sama berturut-turut, apabila yang bersangkutan mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan hasil audit instansi berwenang serta penilaian Gubernur atas pertimbangan Badan Pengawas.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

(3) Masa jabatan Direktur ditetapkan 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dalam mengelola Perusahaan Daerah, Direksi mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah; b. menyampaikan rencana 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan

Daerah Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan; c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan

Pengawas; d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah; e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; f. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan; g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan

perhitungan rugi/laba kepada Badan Pengawas.

Pasal 14

Dalam mengelola Perusahaan Daerah, Direksi mempunyai wewenang:

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai; b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan di bawah

direksi; c. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba; d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 15

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

a. mengadakan perjanjian kerja sama usaha atau yang mungkin akan dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani Anggaran Perusahaan Daerah;



b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;

c. melakukan penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 16

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari: a. gaji; b. tunjangan. (2) Jenis dan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Gubernur. (3) Direksi membayar pajak penghasilan, atas beban perusahaan.

Bagian Keempat Cuti

Pasal 17

(1) Direksi memperoleh hak cuti tahunan sebagai berikut:

a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris; d. Cuti alasan penting; e. Cuti sakit.

(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan

setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas. (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan

Daerah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 18

Direksi diberhentikan dengan alasan: a. atas permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut ; d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.



Pasal 19

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, d dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 20

Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan: a. Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, d dan f; b. Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e.

Pasal 21

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, b dan c

diberhentikan dengan hormat.

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.

(3) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan c diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa kerjanya.

(4) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 22

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Gubernur.

Pasal 23

(1) Gubernur mengangkat pelaksana tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa

jabatannya berakhir.

(2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 24 Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Gubernur dapat mengganti Direksi.



Pasal 25

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Gubernur.

Pasal 26

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau perusahaan lain dalam jabatan yang sama.

Pasal 27 Dana representatif disediakan di dalam Anggaran Perusahaan Daerah paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efektif dan efesien dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah dan kelancaran operasional perusahaan.

BAB IX

BADAN PENGAWAS


Pasal 28

(1) Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur, setelah melalui tes kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan lembaga independen dan DPRD.

(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

(3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Syarat-syatar umum : 1. mempunyai akhlak dan moral yang baik; 2. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela; 3. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan

pengkhianatan kepada negara. b. Syarat-syarat khusus :

1. mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pengelolaan perusahaan minimal 5 (lima) tahun

2. menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya; 3. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau dengan anggota Badan

Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

(4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



Pasal 29

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota.

Pasal 30

(1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

(3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila: a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja; b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu

bersaing dengan perusahaan lainnya; c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di

masa yang akan datang.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah; b. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap pengangkatan dan

pemberhentian Direksi; c. memberikan pendapat dan saran kepada gubernur terhadap program kerja yang diajukan

direksi; d. memberikan pendapat dan saran terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah; f. menyampaikan laporan triwulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. memberi peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

b. memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan daerah; c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah; d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja direksi tahun

berjalan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 33

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.



Pasal 34

(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.

(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direkstur Utama.

Pasal 35 Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahunnya diberi jasa produksi yang besarnya ditentukan oleh Direksi.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 36

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

a. atas permintaan sendiri; b meninggal dunia; c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; e. terlibat tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah; f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

Pasal 37

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, d dan e, Gubernur segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan: a. Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan

Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, b, c, d dan f;

b. Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e.



BAB X

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS

Pasal 38

(1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.

(2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan daerah yang bersangkutan.

BAB XI

KEPEGAWAIAN


Pasal 39

(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah:

a. Warga Negara Indonesia; b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 40 (empat

puluh ) tahun; c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum yang pasti; d. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar

1945, Negara dan Pemerintah; e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik

instansi pemerintah/swasta; f. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan; g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian; h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; i. tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain; j. harus melalui seleksi yang dilakukan oleh Direksi.

(2) Calon pegawai dapat diangkat pegawai setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

(3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi: a. kesetiaan; b. prestasi kerja; c. kerja sama; d. ketaatan; e. kejujuran; f. tanggung jawab; g. prakarsa. (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diangkat menjadi pegawai. (5) Calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.



(6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai hanya diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pegawai dan tidak diperkenankan menduduki jabatan.

(7) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

(1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan.

(2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

(3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Bagian kedua Pangkat dan Golongan

Pasal 41

(1) Pegawai diangkat dalam pangkat golongan tertentu. (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang

pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 42

(1) Pemberian kenaikan pangkat diberikan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikkan reguler

dan kenaikan pangkat pilihan.

(2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler.

(3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 43

Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut: 1. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1 2. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A Ruang 2 3. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3 4. Pegawai Dasar I : Golongan A Ruang 4 5. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1 6. Pelaksana Muda I : Golongan B Ruang 2 7. Pelaksana : Golongan B Ruang 3 8. Pelaksana I : Golongan B Ruang 4 9. Staf Muda : Golongan C Ruang 1 10. Staf Muda I : Golongan C Ruang 2 11. Staf : Golongan C Ruang 3 12. Staf I : Golongan C Ruang 4 13. Staf Madya : Golongan D Ruang 1 14. Staf Madya I : Golongan D Ruang 2 15. Staf Utama Madya : Golongan D Ruang 3 16. Staf Utama : Golongan D Ruang 4



Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama

Pasal 44

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:

a. berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan golongan A/1; b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan

golongan ruang A/2; c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan golongan

ruang B/1; d. berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan golongan

ruang B/2; e. berijazah Sarjana S1 diberikan pangkat Staf Muda dan golongan ruang C/1; f. berijazah Sarjana S2 diberikan pangkat Staf Muda I dan golongan ruang C/2; g. berijazah Sarjana S3 diberikan pangkat Staf dan golongan ruang C/3.

Pasal 45 Pegawai dari badan usaha lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Badan Usaha sejenis 1. tidak diberhentikan: a. tidak diberhentikan dengan tidak hormat; b. tidak diberhentikan dengan hormat tanpa predikat; c. tidak diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. 2. pengalaman kerjanya diakui seluruhnya;

3. diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

b. Badan Usaha tidak sejenis 1). tidak diberhentikan dengan tidak hormat; 2). tidak diberhentikan dengan hormat tanpa predikat; 3). tidak diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri.

Bagian Keempat

Kenaikan Pangkat

Pasal 46

(1) Kenaikan pangkat ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juni tiap tahun. (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. kenaikan pangkat biasa; b. kenaikan pangkat pilihan; c. kenaikan pangkat penyesuaian; d. kenaikan pangkat istimewa; e. kenaikan pangkat pengabdian; f. kenaikan pangkat anumerta.



(3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 47 (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang

dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai

tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut: a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian

prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir. b. telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur

penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai Perusahaan Daerah setinggi-tingginya adalah sebagai berikut:

a. berijazah Sekolah Dasar sampai golongan ruang B/1; b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai golongan ruang B/2; c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai golongan ruang C/1; d. berijazah Diploma III sampai golongan ruang C/2; e. berijazah Sarjana strata 1 (S1) sampai golongan ruang D/1. f. berijazah Sarjana strata 2 (S2) sampai golongan D/2.

Pasal 48 (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai Perusahaan Daerah yang memangku

jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

(2) kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa bernilai kurang dalam 1(satu) tahun terakhir;

c. telah 6 (enam) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa bernilai kurang dalam 1(satu) tahun terakhir.

(3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan

Pasal 49 Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang lebih tinggi.

Pasal 50

(1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan.



(2) Kenaikan pangkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 51

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 52 Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Kelima Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 53

Tata cara dan pengangkatan dalam jabatan ditetapkan melalui Peraturan Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi dan mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 54

(1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Bagian Keenam Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 55

(1) Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan

pemindahan pegawai antar bidang Perusahaan daerah

(2) Pedoman pemindahan pegawai antar perusahaan Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.



Pasal 56

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier Perusahaan Daerah melalui penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian Ketujuh Hak-hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 57

(1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 diberikan gaji yang terdiri dari:

a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga. (2) Struktur dan besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada

struktur dan besarnya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 58

(1) Tunjangan keluarga terdiri dari dari: a. tunjangan isteri/suami; b. tunjangan anak (2) Tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

kepada pegawai yang mempunyai isteri/suami dan anak.

Pasal 59

(1) Besarnya tunjangan isteri/suami adalah 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok. (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5% (lima persen) dari gaji pokok dengan ketentuan

sebagai berikut: a. jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang; b. batas umur sampai dengan 21 tahun; c. tidak mempunyai penghasilan sendiri; d. tidak kawin atau belum pernah kawin. (3) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai mencapai

umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah/dekan.

Pasal 60

(1) Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan perusahaan.

(2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 61

Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan perusahaan diberikan tunjangan/biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

(1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan yang seusai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Selain uang pensiun pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha perusahaan dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

(1) Penghasilan pegawai terdiri dari: a. gaji; b. tunjangan-tunjangan lainnya.

(2) Tunjangan-tunjangan lainnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. tunjangan jabatan; b. tunjangan pelaksana; c. tunjangan perumahan/pengganti sewa rumah; d. tunjangan transport; e. tunjangan biaya perawatan di rumah sakit; f. tunjangan sandang pangan.

(3) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.

(4) Pegawai membayar pajak penghasilan, atas beban perusahaan.

Pasal 65

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di perusahaan diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 66

(1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat:



a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik, tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir; b. masih dalam batas kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala. (2) Apabila pada hasil penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala dintunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerjanya menunjukkan hasil amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 68

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada: a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 15 (lima belas) tahun dan hasil

penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 (tiga) kali penghasilan;

b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 (lima) kali penghasilan;

c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 30 (tiga puluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 (enam) kali penghasilan;

d. Pegawai yang telah menunjukan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan;

e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 69

Setiap tahun setelah tutup buku pegawai dapat diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedelapan

Kewajiban dan Larangan

Pasal 70 Setiap pegawai wajib:

a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. mematuhi atau menaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan. d. memegang teguh rahasia perusahaan dan jabatan;



e. mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 71 Setiap pegawai dilarang: a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan

perusahaan atau negara; b. menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri

atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perusahaan; c. melakukan hal-hal yang merugikan nama baik perusahaan dan atau negara;

d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi.

Bagian Kesembilan Hukuman Disiplin

Pasal 72

(1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71.

(2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai terdiri dari:

a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat; e. penurunan pangkat; f. penurunan jabatan; g. pembebasan jabatan; h. pemberhentian sementara; i. pemberhentian dengan hormat; j. pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Kesepuluh Pemberhentian

Pasal 73

Direksi memberhentikan sementara pegawai karena: a. sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan perusahaan; b. ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

Pasal 74

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikut diberi 50% (lima puluh persen) dari gaji.



Pasal 75

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 76

Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena:

a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun (usia pensiun normal); b. permintaan sendiri; c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; d. meninggal dunia; e. pengurangan pegawai.

Pasal 77

Direksi berwenang memberhentikan dengan tidak hormat pegawai karena: a. melanggar sumpah dan janji pegawai dan atau sumpah/janji jabatan; b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 78

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindahtugaskan ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 79

(1) Untuk melaksanakan pengawasan intern dalam Perusahaan Daerah, Direktur Utama membentuk Satuan Pengawas Intern.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas persetujuan Gubernur.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala dan 2 (dua) orang staf yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.



Pasal 80

(1) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan

penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada perusahaan daerah serta memberikan saran-saran perbaikan.

(2) Direksi Perusahaan Daerah dapat menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawas Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan perusahaan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lain dalam perusahaan daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 82 Kepala Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern yang objektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 83 Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 84

Dalam tahun buku yang sedang berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran setelah mendapat keputusan pengesahan dari Badan Pengawas.

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 85

(1) Semua pegawai perusahan daerah termasuk anggota direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan perusahan daerah karena tindakan melawan hukum dan atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya, dengan langsung atau tidak langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah/pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai atau direksi perusahan daerah.



(3) Semua pegawai perusahan daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki perusahan daerah, wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Tuntutan terhadap pegawai yang tidak melakukan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut ketantuan yang berlaku bagi pegawai perusahan daerah.

(5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari tata buku dan administrasi perusahan daerah, disimpan di tempat perusahan daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh direksi perusahan daerah, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

(6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaaan akuntan, surat bukti atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB XV

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN

Pasal 86

(1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Gubernur melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan pemerintah.

(3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.

(4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

(5) Rencana Kerja Anggaran dan Anggaran Perusahaan Daerah yang belum disahkan oleh Badan Pengawas sampai batas waktu tanggal 31 Desember tahun berjalan, dianggap telah disahkan.

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 87

(1) Dari laba bersih yang sudah disahkan, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk dana pembangunan daerah sebesar ....... 55% (lima puluh lima persen); b. untuk cadangan umum sebesar ................................ 15% (lima belas persen); c. untuk dana sosial sebesar .................................................... 5% (lima persen); d. untuk dana pendidikan sebesar ............................................ 5% (lima persen); e. untuk jasa produksi sebesar ...................................... 15% (lima belas persen); f. untuk sumbangan dana pensiun sebesar ............................. 5% (lima persen).



(2) Pembagian atas jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk Badan Pengawas serta tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

BAB XVII

PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 88

(1) Pembukuan, peleburan, penggabungan atau perubahan status Perusahaan Dearah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Gubernur menunjuk likuidatur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika Perusahaan Daerah dibubarkan.

(3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi, dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

(4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya, dilakukan oleh Gubernur atas nama Pemerintah Daerah.

(5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, jika kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

(1) Dalam keadaan yang sangat mendesak, Gubernur dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan perusahaan daerah.

(2) Badan Pengawas yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan dibentuknya Badan Pengawas yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Perusahaan dan atau Keputusan Direksi.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bangun Banua Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 3 Juli 2007

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 4 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, H.M. MUCHLIS GAFURI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 9



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM Perusahaan Daerah Bangun Banua merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi

daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 1986 tanggal 31 Desember 1986.

Perusahaan Daerah Bangun Banua sebelumnya merupakan hasil penggabungan dari 3 (tiga) perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Perusahaan Daerah Pengangkutan Tanah dan Bangunan, Perusahaan Daerah Pengangkutan Sungai dan Dok serta Perusahaan Daerah Badan Pembina Alat-Alat Besar.

Penggabungan itu sendiri merupakan saran dari Tim Evaluasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 1985 untuk mengadakan penilaian mengenai kondisi 3 (tiga) Perusahaan Daerah di atas sehubungan dengan adanya rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penggabungan perusahaan daerah yang dimilikinya. Rencana penggabungan merupakan keputusan yang diambil setelah melalui pengamatan yang seksama terhadap perkembangan pengelolaan 5 (lima) perusahaan daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat itu.

Di sisi lain upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut telah sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1979 Nomor Ekon 8/10/38 tentang Pembenahan, Penertiban dan Penyehatan Perusahaan Daerah.

Kini dalam perkembangannya, sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah, Perusahaan Daerah Bangun Banua berencana melebarkan sayap usahanya secara proporsional sesuai dengan kondisi daerah.

Atas dasar hal-hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bangun Banua.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Ayat (1)

Badan Hukum yang dimaksud pada ayat ini adalah Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962.

Ayat (2)

Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan ruang gerak yang lebih luas untuk perkembangan perusahaan daerah di masa mendatang.



Pasal 4 Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan ”Pertambangan Umum” adalah potensi tambang yang ada di Kalimantan Selatan antara lain batu bara, bijih besi dan batu gamping

Yang dimaksud dengan ”energi” adalah minyak dan gas bumi dan penyediaan tenaga listrik.

Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Cukup jelas. Huruf d

Yang dimaksud dengan ”Pertanian Umum” adalah meliputi peternakan, perikanan dan perkebunan.

Huruf e Yang dimaksud ”jasa lainnya” adalah jasa konstruksi, transportasi,

perbengkelan dan depo. Huruf f

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6

Cukup jelas. Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Selain Direksi dan Badan Pengawas maka bukan pengurus perusahaan daerah,

sedangkan pegawai perusahaan daerah hanyalah merupakan unsur staf yang melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh pengurus.

Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas.



Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Gubernur dalam menetapkan besarnya tunjangan harus berpedoman kepada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan perusahaan daerah.

Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Jumlah Badan Pengawas tidak boleh kurang dari 2 (dua) orang tetapi tidak boleh

lebih dari 3 (tiga) orang. Pasal 30 Cukup jelas.



Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas.



Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas.



Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87

Laba bersih adalah laba setelah dikurangi pajak.



Cadangan Umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian-kejadian

yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dana Sosial digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan. Dana pendidikan digunakan untuk kepentingan pegawai perusahaan daerah dalam

rangka meningkatkan sumber daya manusia dan kecakapan. Jasa Produksi dimaksudkan sebagai penghargaan kepada pegawai perusahaan daerah

karena hasil pekerjaannya sehingga diperoleh laba. Sumbangan Dana Pensiun dimaksudkan untuk membentuk dana penampung

pembayaran-pembayaran kepada pegawai yang bersangkutan yang pada waktu berlaku Peraturan Daerah ini sudah lanjut usia dan tidak dapat dimasukkan di dalam Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Pasal 88 Karena pendirian Perusahaan Daerah dilakukan dengan Peraturan Daerah, maka

pembubarannya harus dengan Peraturan Daerah. Pembubaran ini hanya dapat dilakukan apabila perusahaan daerah tersebut benar-

benar tidak dapat mencapai tujuan atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah. Apabila dilakukan pembubaran di samping inventaris hak dan kewajiban juga harus

diperhatikan nasib pegawai perusahaan daerah yang bersangkutan. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas.



Documents

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2007/kalsel9-2007.pdf · langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 6. Kekayaan