16
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang Mengingat a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Namar 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Namar 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru! a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; : 1. Undang-Undang Namar 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Namar 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 3262) sebagaimana lelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Namer 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Namar 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4740) ; 2. Undang-Undang Namar 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Namar 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Namar 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Namar 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 3987); 3. Undang-Undang Namar 14 Tahun 2002 lentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Namar 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4189);

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS …dpp.jakarta.go.id/wp-content/uploads/downloads/2012/05/PERDA-NO-… · kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli; ... Khusus untuk

Embed Size (px)

Citation preview

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Namar 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka PeraturanDaerah Namar 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama KendaraanBermotor sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuru! a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea BalikNama Kendaraan Bermotor;

: 1. Undang-Undang Namar 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Namar 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Namar 3262) sebagaimana lelah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Namer 28 Tahun 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Namar 85,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4740) ;

2. Undang-Undang Namar 19 Tahun 1997 tentang Penagihan PajakDengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Namar 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Namar 3686) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Namar 19 Tahun 2000 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Namar 129, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Namar 3987);

3. Undang-Undang Namar 14 Tahun 2002 lentang Pengadilan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Namar 27,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4189);

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomar 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukola NegaraKesaluan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4744);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5025);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049);

- 3 -

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang TataCara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan SuratPaksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi4049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang TataCara PenjuaJan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dar! PenjualanSecara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan SuratPaksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer4050);

15. Peraturan Pemerintah Nomer 137 Tahun 2000 tentang Tempatdan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama BaikPenanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Da/am RangkaPenagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4051);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelo/aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan9 PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repub/ik IndonesiaNomor 4593);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentan9Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger; Nomor 59 Tahun2007;

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokokPenge/olaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang OrganisaSiPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang KetentuanUmum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Menetapkan

- 4 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAANBERMOTOR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah inl, yang dimaksud dengan:

I. Daerah adalah Prayinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerinlah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerahsebagai unsur.penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Proyinsi Daerah Khusus IbukolaJakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyal Daerah, yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Proyinsi DaerahKhusus Ibukola Jakarta.

s. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak ProvlnsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas PelayananPajak Proyinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Pajak Daerah, yang selanjulnya disebuI·Pajak adalah kontribusiwajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi alau badanyang bersifal memaksa berdasarkan Undang-Undang, denganlidak mendapalkan imbalan secara langsung dan digunakan unlukkeperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang danlalau modal yangmerupakan kesaluan, baik yang melakukan usaha maupun yangtidak melakukan usaha yang melipuli perseroan lerbalas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha miliknegara (BUMN), alau badan usaha mlilk daerah (BUMD) dengan

- 5 -

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga danbentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektjf danbentuk usaha tetap.

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermolor adalah pajak alaspenyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat

perjanjian dua pihak alau perbuatan sepihak atau keadaan yangterjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau

pemasukan ke daiam badan usaha.

10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda besertagandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dandigerakkan olsh peralatan teknik berupa motor atau peralatanlainnya yang berlungsi untuk mengubah suatu sumber dayaenergi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

bersangkutan, tenmasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yangdalam operasinya menggunakan rocta dan motor dan tidak

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yangdioperasikan di air.

11. Kendaraan Berrnotor Urnurn adalah setiap kendaraan yangdigunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengandipungut bayaran.

12.Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan benmotoryang dimiliki/dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan orangpribadi, badan, Lembaga Negara dan yang dimilikildikuasai olehPemerintah IPemerintah Daerah.

BAB II

NAMA PAJAK

Pasal2

(I) Dengan nama Bea Balik Nama Kend,;raan Bermotor dipungutpajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

(2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan berdasarkanPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan UmumPajak Daerah.

- 6 -

BAB III

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

ObJek Pajak

Pasal 3

(1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermoior adalahpenyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

(2) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah ;

a. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yangdioperasikan di semua jenis jalan darat; dan

b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuranisi kolor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampa, dengan GT 7(tujuh Gross Tonnage).

(3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (2), adalah :

a. kereta api;

b. kendaraan bermoter yang semata-mata digunakan untukkeperluan p8rtahanan dan keamanan negara;

c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasaikedutaan, konsulat, pelWakiian negara asing dengan asaslimba! balik dan lembaga-lembaga internasional yangmemperoleh fasili!as pembebasan pajak dar; Pemerintah; dan

d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai olehpabrikan atau importir yang semata·mata disediakan untukkeperluan pameran dan tidak untuk dijual.

(4) Tennasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana

dimaksud pad a ayat (1), meliputi:

a. penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas)bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaankendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli;

b. pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untukdipakai secara tetap di Indonesia kecuali untuk:

1. dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;

2. diperdagangkan;

3. dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan

4. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dankegiatan olahraga bertaraf internasional.

- 7 -

(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf bangka 3, tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturul-turuttidak dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia.

Bagian Kedua

Subjek Pajak

Pasal4

Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Benmotor adalah :

a. Orang pribadi;

b. Badan;yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotoL

Bagian Ketiga

Wajib Pajak

Pasal5

(1) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :

a. Orang pribadi;b. Badan;

yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

(2) Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakilioleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

BABIV

DASAR PENGENAAN, TARIF,

CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalahNilai Jual Kendaraan Bermotor:

(2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atassuatu kendaraan bermotor.

- 8 -

(3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum padaminggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

(4) Harga Pasa,an Umum sebagaimana dlmaksud pada ayat (3),adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data

yang akurat.

(5) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor

tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukanberdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau

satuan tenaga yang sama;

b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;

c. harga kendaraan bermotor dengan merek Kendaraan

Bermotor yang sarna;

d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan

kendaraan bermotor yang sarna;

e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan

bermotor;

f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor

sejenis; dan

g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumenPemberitahuan Impor Barang (PIB).

(6) Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama KendaraanBermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai denganayat (5), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dad

Menteri Keuangan.

(7) Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama KendaraanBermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditinjau kembali

setiap tahun.

Bagian Kedua

Tari! Pajak

Pasal7

(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing­masing sebagai berikut :

a. penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen);

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu

persen).

- 9 -

(2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alatbesar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak

ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluhlima persen);

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nolkama nol tujuh puluh lima persen).

Bagian Ketiga

Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

(1) Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar

pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukanpada saat pendaftaran.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BABV

MASA PAJAK, SAAT TERUTANG PAJAKDAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangkawaktu penyerahan .kendaraan bermotor pertama ke penyerahanberikutnya.

- 10 -

Bagian Kedua

Saat Terutang Pajak

Pasal 11

Bea Balik Nama kendaraan bermoter terutang pada saat penyerahar

kendaraan bermatoL

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 12

(1) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajibmendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangkawaklu paling lambal 30 (Iiga puluh) hari kerja sejak saalpenyerahan.

(2) Orang pribadi alau badan yang menyerahkan kendaraanbermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebutkepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajakalau pejabal yang ditunjuk dalam jangka waklu 30 (tiga pUluh)hari kerja sejak saat penyerahan.

(3) Laporan lertulis sebagaimana dimaksud pada ayal (2), palingsediklt berisi:

8. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerimapenyerahan;

b. langgal, bulan, dan lahun penyerahan;

c. nomar polisi kendaraan bermoter;

d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomar Kendaraan Bermoter;dan

e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nornerpas kapal.

BABVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal13

(1) Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermolor yang lerulangdalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya PeraturanDaerah ini, masih tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2003 lenlang Bea Balik Nama KendaraanBermotor.

- 11 -

(2) Selama peraturan pelaksanaan dar; Peraturan Daerah In; belumditerbrtkan, maka peraturan peJaksanaan yang ada masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerahini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Peraturan DaerahNamar 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermator(Lembaran Daerah Pravinsi Daerah Khusus Ibukata Jakarta Tahun2003 Nomar 19), dicabut dan dlnyatakan tidak berlaku.

Pasal15

Peraturan Daerah Ini mula; berlaku pada tanggal1 Januarl 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukata Jakarta

Ditetapkan d; Jakartapadatanggal 3 November 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUK A JAKARTA,

Diundangkan di Jakartapada tanggal 5 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

~FADJAR PANJAITAN

NIP 195508251976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2010 NOMOR 9

- 12 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

BEl'. BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

L UMUM

Oaiam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Oaerah Khusus

Ibukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung

untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengl dengan pembiayaanyang memadal. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh PemerintahProvinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan pajak daerahantara Jain Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Salama ini pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Barmotor

sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 beserta peraturanpelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasandalam hal pemungutan objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perludilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama­

sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah,khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat optimal dalam rangkamendukung penyelenggaraan pemerintahan di ?rovinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarifPajak Daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkannya tarlf pajakyang tinggi dan di luar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambahbeban kepada masyarakal, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadappelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta secara terus menerus berupaya meningkatkan kine~a pelayanannya

sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk menlngkatkan akuntabilitas atas pungutan Pajak Daerah, maka didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor telah diamanatkan agar sebagian hasiJ peneriman pajak

dlalokaslkan untuk pembangunan dan/alau pemellharaan jalan serta peningkalanmoda dan sarana transportasi umum dan penegakan hukum.

• 13 -

Oengan diberlakukannya Peraturan Pajak Oaerah ini, dapal memberikankepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban

perpajakan Oaerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar

pajak, khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semakin meningkat dan

bagi aparat pemungut pajak beke~a seeara profesional yang didasari pada prinsiptata kelola pemerintahan yang baik.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur

ketenluan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasarpengenaan pajak, larlf pajak, dan tata eara penghitungan pajak, serla kelenluanmengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

II. PASAL OEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup je/as.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup je/as.

Angka 7

Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan imbalan seeara langsungadalah bahwa alas pembayaran Pajak Oaerah Iidak dapat diberikanimbalan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau badan,letapi diberikan secara kolektif.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

---------~---

- 14 -

Angka 10

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor alat-alat berat atau alat-alatbesar meliputi penggilas jalan, loader, forkllf, dump truck truetor head,buldozer, derek, cra;ne dan sejenisnya.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas timbal balik adalah perlakuanperpajakan yang diperlakukan sarna suatu negara yang

melaksanakan persetujuan atau ratifikasi berdasarkan KonvensiWina tahun 1961.

Perlakuan yang sama juga diperlakukan terhadap pajak (Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor) apabila suatu negara jugamemberikan pembebasan pajak bag; Kedutaan Besar Indonesiayang berada di negara tersebut.

Ketentuan tentang Lembaga-lembaga Internasional yang

memperoleh pembebasan pajak dari Pemerintah Provinsi OKIJakarta, terlebih dahulu mendapatkan fasilitas pembebasanPajak dan Bea Masuk dari Pemerintah.

- 15 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan pab,ikan alau importi, adalah pab,ikanatau importi, te,masuk Agen Tinggal Pemegang Merek (ATPM);

Yang dimaksud dengan dipamerkan atau tidak untuk dljualadalah kenda,aan benmotor yang digunakan untuk pameran danakan di re-ekspor,

Ayal (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal4

Hu,uf a

Cukup jelas.

Hu,uf b

Yang dimaksud dengan Badan termasuk Pemerintah PusaVDaerah danTNIIPOLRI.

Pasal5

Ayal (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huru! b

Yang dimaksud dengan Badan tenmasuk Pemerintah I PemerintahDaerah dan TNIIPOLRI.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan diwakili oleh pengu,us alau kuasa badanadalah:

a. Untuk Perseroan Terbalas dan sejenisnya diwakili oleh salah saluDireksi dalam hal dikuasakan, harus berdasarkan Sural Kuasa yangdilandatangani oleh salah satu Direks; dengan bermale,ai cukup.

b. Untuk Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakal, Partai Polilik dansejenisnya diwakili oleh Ketua Umum alau Sekretaris Umum, dalamhal dikuasakan, harus berdasa'kan Su,at Kuasa yang ditandalanganioleh Kelua Umum alau Sekrelaris Umum dengan bermaterai cukup.

c. Untuk lembaga nega,a, pemerintah, pemerintah daerah, TNIlPolriditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal dikuasakan,ha,us be,dasarkan Surat Kuasa yang dilandalangani oleh pejabatyang berwenang dengan bermate,ai cukup.

- 16 -

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal?

Cukup jelas.

PasalS

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal11

Cukup jelas.

Pasal12

Cukup jelas.

Pasal13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal15

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 6

'-"'-.'-".