PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN …...perubahan dan penataan kembali struktur organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan; b. bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS

DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian, perubahan dan penataan kembali struktur organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

b. bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

c. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup “a” dan “b” di atas maka perlu menetapakan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang .........

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kooordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatann (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun 2008 Nomor 216).

Dengan……..

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

4. Daerah Otonom selanjutnya adalah disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Desentralisasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

9. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan. 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

12. Dinas ……..

12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang terdiri dari Pegawai Negeri

Sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

14. Eselon adalah tingkat jabatan struktural. 15. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas-Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Kesehatan. 2. Dinas Pendidikan. 3. Dinas Pekerjaan Umum. 4. Dinas Kehutanan. 5. Dinas Penataan Ruang dan Permukiman. 6. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 8. Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika. 9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. 10. Dinas Pertambangan dan Energi. 11. Dinas Perikanan dan Kelautan. 12. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. 13. Dinas Perkebunan dan Peternakan. 14. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

DINAS KESEHATAN

Pasal 3

(1) Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan jaminan sarana kesehatan serta tugas pembantuan;

(3) Untuk ………..

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah

kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan jaminan sarana kesehatan;

b. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum dibidang pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan jaminan sarana kesehatan;

c. Pembinaan dan Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang Kesehatan; d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kesehatan; dan e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Pasal 4 (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan 3. Sub Bagian Penyusunan Program.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari: 1. Seksi Kesehatan Dasar; 2. Seksi Kesehatan Rujukan; dan 3. Seksi Kesehatan Khusus.

d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan terdiri dari: 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2. Seksi Wabah dan Bencana; dan 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan; 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;dan 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan terdiri dari: 1. Seksi Jaminan Kesehatan; 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan 3. Seksi Kefarmasian.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana sebagai Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian …….

Bagian Kedua

DINAS PENDIDIKAN

Pasal 5

(1) Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang pendidikan dasar dan khusus, pendidikan menengah umum dan kejuruan, pendidikan luar sekolah dan bidang sarana dan prasarana pendidikan serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dasar dan khusus, pendidikan

menengah umum dan kejuruan, pendidikan luar sekolah dan bidang sarana dan prasarana pendidikan;

b. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum di bidang pendidikan dasar dan khusus, pendidikan menengah umum dan kejuruan, pendidikan luar sekolah dan bidang sarana dan prasarana pendidikan;

c. Pembinaan dan Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang Pendidikan; d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kependidikan; dan e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :


1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan dan Kurikulum TK dan SD; 2. Seksi Pendidikan dan Kurikulum Luar Biasa; dan 3. Seksi Tenaga Kependidikan TK, SD dan Luar Biasa.

d. Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan dan Kurikulum SMP; 2. Seksi Pendidikan dan Kurikulum SMA/SMK; dan 3. Seksi Tenaga Kependidikan SMP, SMA/SMK.

e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan dan Kurikulum PLS; dan 2. Seksi Pendidikan dan Kurikulum PAUD Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional. f. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari :

1. Seksi Sarana Pendidikan; dan 2. Seksi Prasarana Pendidikan.

g. Unit …………

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaiman pada Lampiran II, dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 7

(1) Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang perencanaan, bina marga, pengairan, pengawasan dan pengendalian serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, bina marga, pengairan,

pengawasan dan pengendalian; b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perencanaan, bina marga, pengairan,

pengawasan dan pengendalian; c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan Umum; d. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang pekerjaan umum; e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum; dan f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Pasal 8

(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :



c. Bidang Perencanaan terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Bina Marga; dan 2. Seksi Perencanaan Pengairan.

d. Bidang Bina Marga terdiri dari : 1. Seksi Pemeliharaan Bina Marga; dan 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga.

e. Bidang Pengairan terdiri dari : 1. Seksi Pemeliharaan Pengairan; dan 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan.

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan; dan 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi

g. Unit ………….


h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana pada Lampiran III, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat DINAS KEHUTANAN

Pasal 9

(1) Dinas Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan hutan serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan dan perlindungan hutan;

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan dan perlindungan hutan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan; d. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang kehutanan; e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kehutanan; dan f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Pasal 10

(1) Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari : a. Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :


c. Bidang Pemanfaatan Hutan terdiri dari : 1. Seksi Pemolaan Hutan; 2. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan; dan 3. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman.

d. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri dari: 1. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Tanah; 2. Seksi Perhutanan Sosial; dan 3. Seksi Pengembangan Bibit Tanaman Hutan.

e. Bidang Perlindungan Hutan terdiri dari : 1. Seksi Pengamanan Kawasan Hutan; 2. Seksi Penertiban Peredaran Hasil Hutan; dan 3. Seksi Tata Usaha Hasil Hutan.

f. Unit …………

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana pada Lampiran IV, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN

Pasal 11

(1) Dinas Penataan Ruang dan Permukiman adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Penataan Ruang dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang perencanaan tata ruang, pengembangan perumahan dan permukiman dan pengelolaan/pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Penataan Ruang dan Permukiman menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pengembangan

perumahan dan permukiman dan pengelolaan/pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah;

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pengembangan perumahan dan permukiman dan pengelolaan/pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penataan ruang dan permukiman; d. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang penataan ruang dan permukiman ; e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang penataan ruang dan permukiman; dan f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Pasal 12

(1) Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman terdiri dari :



c. Bidang Tata Ruang terdiri dari : 1. Seksi Kawasan Perdesaan; 2. Seksi Kawasan Kota; dan 3. Seksi Kawasan Khusus.

d. Bidang Pengembangan Perumahan dan Permukiman terdiri dari : 1. Seksi Kawasan Perekonomian; 2. Seksi Perumahan dan Permukiman;dan 3. Seksi Sarana Umum dan Pemerintahan.

e. Bidang ……………..

e. Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan terdiri dari : 1. Seksi Pertamanan, Penerangan dan Air Bersih ; 2. Seksi Bangunan Pemerintahan dan Umum; dan 3. Seksi Kebersihan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman adalah sebagaimana pada Lampiran V, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

DINAS SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Pasal 13

(1) Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/ kewenangan Kabupaten dibidang sosial, ketenagakerjaan, hubungan industrial/ pengawasan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, ketenagakerjaan, hubungan industrial/

pengawasan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang sosial, ketenagakerjaan, hubungan

industrial/ pengawasan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, ketenagakerjaan dan

transmigrasi; d. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi; e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;

dan f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Pasal 14

(1) Organisasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdiri dari : a. Dinas; b. Sekretariat membawahi :


c. Bidang Sosial terdiri dari : 1. Seksi Bantuan Sarana dan Prasarana Sosial; dan 2. Seksi Penanggulangan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

d. Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari : 1. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

e. Bidang …………

e. Bidang Hubungan Industrial dan Pembinaan Ketenagakerjaan terdiri dari : 1. Seksi Hubungan Ketenagakerjaan; dan 2. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja.

f. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari : 1. Seksi Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi; dan 2. Seksi Pembinaan dan Kemitraan Transmigrasi.



(2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah sebagaimana pada Lampiran VI, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 15

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang Administrasi Kependudukan, data dan sosialisasi dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi kependudukan, data dan

sosialisasi serta pencatatan sipil; b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang administrasi kependudukan, data dan

sosialisasi serta pencatatan sipil; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; d. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang bidang kependudukan dan pencatatan

sipil; e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Pasal 16

(1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : a. Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan;dan 3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari : 1 Seksi Pendaftaran Penduduk; dan 2 Seksi Mutasi Penduduk.

d. Bidang ……..

d. Bidang Infomasi Kependudukan terdiri dari: 1. Seksi Sistem Teknologi Kependudukan dan Dokumentasi; dan 2. Seksi Sosialisasi dan Penertiban Kependudukan.

e. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil; dan 2. Seksi Administrasi Pencatatan Sipil.


g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana pada Lampiran VII, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 17

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang pengembangan perhubungan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan, pengawasan dan penertiban perhubungan dan penyelenggaraan komunikasi dan informatika serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perhubungan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan, pengawasan dan penertiban, perhubungan dan penyelenggaraan komunikasi dan informatika;

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengembangan perhubungan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan, pengawasan dan penertiban perhubungan dan penyelenggaraan komunikasi dan informatika;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

d. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan

f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Pasal 18

(1) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Keuangan ; dan 3. Sub Bagian Program.

c. Bidang …….

c. Bidang Pengembangan terdiri dari : 1. Seksi Manajemen Transportasi; dan 2. Seksi Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan terdiri dari : 1. Seksi Prasarana Perhubungan; dan 2. Seksi Peralatan dan Rambu-Rambu. e. Bidang Pengawasan dan Penertiban terdiri dari : 1. Seksi Pengawasan; dan 2. Seksi Penertiban.

f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 1. Seksi Komunikasi; dan 2. Seksi Informatika.


h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana

pada Lampiran VIII, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 19

(1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/ kewenangan Kabupaten dibidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar;

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dan pengelolaan pasar;

d. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dan pengelolaan pasar;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dan pengelolaan pasar; dan


Pasal 20 …………

Pasal 20

(1) Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan terdiri dari : a. Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :


c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari : 1. Seksi Koperasi; dan 2. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah.

d. Bidang Perindustrian terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah; dan 2. Seksi Promosi dan Investasi.

e. Bidang Perdagangan terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa; dan 2. Seksi Perlindungan Konsumen.

f. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan 2. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Pasar.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana pada Lampiran IX, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

Bagian Kesepuluh DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 21

(1) Dinas Pertambangan dan Energi adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang pertambangan umum dan panas bumi, geologi dan sumber daya mineral dan listrik dan migas serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pertambangan umum dan panas bumi, geologi dan sumber daya mineral dan listrik dan migas;

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pertambangan umum dan panas bumi, geologi dan sumber daya mineral dan listrik dan migas;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi; d. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang pertambangan dan energi; e. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi; dan f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Pasal 22 ……..

Pasal 22

(1) Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari : a. Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :


c. Bidang Pertambangan Umum dan Panas Bumi terdiri dari : 1. Seksi Perijinan dan Pengawasan Usaha Pertambangan; dan 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pertambangan.

d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari : 1. Seksi Sumber Daya Mineral dan Hidrogeologi; dan 2. Seksi Mitigasi Bencana dan Lingkungan Geologi.

e. Bidang Listrik dan Migas terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Ketenaga Listrikan dan Energi Baru; dan 2. Seksi Pengendalian Distribusi Minyak dan Gas Bumi.



(2) Bagan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana pada Lampiran X, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 23

(1) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang bina produksi perikanan, sumberdaya perairan dan pesisir, dan agribisnis perikanan serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang bina produksi perikanan, sumberdaya perairan dan pesisir, dan agribisnis perikanan;

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang bina produksi perikanan, sumberdaya perairan dan pesisir, dan agribisnis perikanan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan kelautan; d. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang perikanan dan kelautan; e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang perikanan dan kelautan; dan f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Pasal 24 ………

Pasal 24

(1) Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari : a. Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :


c. Bidang Bina Produksi Perikanan terdiri dari : 1. Seksi Pembenihan; 2. Seksi Budidaya; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Sumberdaya Perairan dan Pesisir terdiri dari : 1. Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Penangkapan Ikan; 2. Seksi Pengawasan; dan 3. Seksi Pelestarian.

e. Bidang Agribisnis Perikanan terdiri dari : 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengembangan Usaha; 2. Seksi Penguatan Modal dan Kelembagaan; dan 3. Seksi Pemasaran dan Pengolahan Data.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana pada Lampiran XI,

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 25

(1) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang tanaman pangan, hortikultura, sarana dan prasarana, dan usaha tani serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, sarana dan

prasarana, dan usaha tani; b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura, sarana

dan prasarana, dan usaha tani; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian, tanaman pangan dan

hortikultura; d. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang pertanian, tanaman pangan dan

hortikultura; e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pertanian, tanaman pangan dan

hortikultura; dan f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Pasal 26 ………..

Pasal 26

(1) Organisasi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan terdiri dari : a. Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :


c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari : 1. Seksi Padi/Palawija; dan 2. Seksi Serelia dan Umbi-Umbian.

d. Bidang Hortikultura terdiri dari : 1. Seksi Sayuran-Sayuran dan Buah-Buahan; dan 2. Seksi Biofarmaka dan Tanaman Hias.

e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : 1. Seksi Air dan Kajian Iklim; 2. Seksi Lahan dan Perluasan Areal; dan 3. Seksi Perlindungan Tanaman.

f. Bidang Usaha Tani terdiri dari : 1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pasca Panen; dan 2. Seksi Investasi dan Promosi; dan 3. Seksi Alat Mesin Pertanian.



(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana pada Lampiran XII, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Pasal 27

(1) Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang produksi perkebunan, produksi peternakan, penyediaan sarana/prasarana perkebunan dan peternakan, dan usaha tani serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang produksi perkebunan, produksi peternakan,

penyediaan sarana/prasarana perkebunan dan peternakan, dan usaha tani; b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perkebunan, produksi peternakan,

penyediaan sarana/prasarana perkebunan dan peternakan, dan usaha tani;

c. Pembinaan ……..

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan peternakan; d. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang perkebunan dan peternakan; e. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang perkebunan dan peternakan; dan f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Pasal 28

(1) Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri dari : a. Dinas; b. Sekretariat terdiri dari:


c. Bidang Produksi Perkebunan terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan; dan 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

d. Bidang Produksi Peternakan terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Ternak; dan 2. Seksi Kesehatan Hewan.

e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : 1. Seksi Sarana Prasarana Perkebunan; dan 2. Seksi Sarana Prasarana Peternakan.

f. Bidang Usaha Tani terdiri dari : 1) Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan dan Peternakan; dan 2) Seksi Investasi dan Promosi Perkebunan dan Peternakan.


h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagaimana pada

Lampiran XIII, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 29

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan

keolahragaan; b. Penyelenggaraan …………

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan;

d. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan;

e. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan; dan


Pasal 30

(1) Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari : a. Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :


c. Bidang Kebudayaan terdiri dari: 1. Seksi Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Daerah; dan 2. Seksi Pengembangan Seni Budaya dan Sejarah Daerah.

d. Bidang Pariwisata terdiri dari : 1. Seksi Promosi Objek Wisata dan Hiburan Umum; dan 2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Objek Wisata.

e. Bidang Pemuda terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Kepemudaan; 2. Seksi Pengembangan, Kaderisasi dan Lembaga Pemuda; dan 3. Seksi Kewirausahaan Pemuda.

f. Bidang Olahraga terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi dan Unggulan; 2. Seksi Olahraga Masyarakat dan Pelajar; dan 3. Seksi Prasarana dan Sarana Olahraga.



(2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana pada Lampiran XIV, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Pasal 31

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas …………

(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan penyusunan laporan dan aset daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan,

akuntansi dan penyusunan laporan dan aset daerah; b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendapatan, anggaran, perbendaharaan,

akuntansi dan penyusunan laporan dan aset daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset; d. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset; e. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset; dan f. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.

Pasal 32

(1) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari : a. Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :


c. Bidang Pendapatan terdiri dari : 1. Seksi Pendataan dan Penetapan; 2. Seksi Sosialisasi dan Penagihan; dan 3. Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.

d. Bidang Anggaran terdiri dari: 1. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan ; dan 2. Seksi Anggaran Belanja Langsung.

e. Bidang Perbendaharaan terdiri dari : 1. Seksi Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan 2. Seksi Perbendaharaan Belanja Langsung.

f. Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan terdiri dari : 1. Seksi Akuntansi; dan 2. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan; dan 3. Seksi Kas dan Transper.

g. Bidang Aset Daerah terdiri dari : 1. Seksi Pendataan dan administrasi Aset; dan 2. Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagaimana pada Lampiran XV, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ………..

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 33

(1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang belum terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi, paling banyak 2 (dua) Seksi.

(2) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Dinas, Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku: a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai beban kerja dan kebutuhan; b. Menghapus Unit Pelaksanana Teknis Dinas, bila tidak diperlukan; c. Menggabungkan Unit Pelaksana Teknis Dinas, dari beberapa menjadi satu unit

Pelaksana Teknis untuk menangani/membidangi beberapa Daerah Kecamatan dalam upaya efesiensi dan efektifitas.

(4) Kelembagaan Organisasi Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya dan akan dilakukan penyesuaian penataan terhadap pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang baru yang diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Bupati;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan atau Ketua Tim.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang Keahliannya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas persetujuan Bupati.

(3) Jenjang Jabatan fungsional diatur sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integritas dan Sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Setiap ………………..

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat.

(8) Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Dinas dapat menghunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Pasal 36

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Pasal 37

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan dan Penempatan Pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku setelah melalui pembahasan pada BAPERJAKAT.

Pasal 38

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.b. (2) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon III.a. (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b. (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan

Struktural Eselon IV.a. (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan

Struktural Eselon IV.b

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, pejabat yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru.

(2) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditinjau kembali serta dilakukan evaluasi untuk penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan Daerah, dengan adanya perkembangan urusan-urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini untuk menyesuaikannya terhadap beban kerja, kebutuhan dan kondisi Daerah.

BAB IX ………..

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Kantor Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, Peraturan pelaksanaan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 25 Nopember 2010

BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Padangsidimpuan pada tanggal 12 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACHMAD IBRAHIM HARAHAP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 245

5 Desember 2007BUPATI

TAPANULI SELATAN,

ONGKU P. HASIBUAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAEAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

I. UMUM

Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang beriorentasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah

telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yan efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepala Daerah dibantu oleh

perangkat daerah Kabupaten yang difomulasikan berdasarkan prinsi-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam membentuk suatu

organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, namun tidak berarti bahwa setiap penangangan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Sehingga dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah pada prinsipnya terwadahi fungsi-fungsi pemerintah tersebut pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan pada

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan ruang lingkup kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Organisasi Dinas Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas ……………

1. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah; 2. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan tugas Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup

tugasnya; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas Pasal 3 : Cukup Jelas Pasal 4 : Cukup Jelas Pasal 5 : Cukup Jelas Pasal 6 : Cukup Jelas Pasal 7 : Cukup Jelas Pasal 8 : Cukup Jelas Pasal 9 : Cukup Jelas Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup Jelas Pasal 13 : Cukup Jelas Pasal 14 : Cukup Jelas Pasal 15 : Cukup Jelas Pasal 16 : Cukup Jelas Pasal 17 : Cukup Jelas Pasal 18 : Cukup Jelas Pasal 19 : Cukup Jelas Pasal 20 : Cukup Jelas Pasal 21 : Cukup Jelas Pasal 22 : Cukup Jelas Pasal 23 : Cukup Jelas Pasal 24 : Cukup Jelas Pasal 25 : Cukup Jelas Pasal 25 : Cukup Jelas Pasal 26 : Cukup Jelas Pasal 27 : Cukup Jelas Pasal 28 : Cukup Jelas Pasal 29 : Cukup Jelas Pasal 30 : Cukup Jelas Pasal 31 : Cukup Jelas Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 ………….

Pasal 33 : Cukup Jelas Pasal 34 : Cukup Jelas Pasal 35 : Cukup Jelas Pasal 36 : Cukup Jelas Pasal 37 : Cukup Jelas Pasal 38 : Cukup Jelas Pasal 39 : Cukup Jelas Pasal 40 : Cukup Jelas Pasal 41 : Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor…………….

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN …...perubahan dan penataan kembali struktur organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan; b. bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan