PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG BESARAN TARIF ... peraturan daerah kabupaten tabalong nomor

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG BESARAN TARIF ... peraturan daerah kabupaten tabalong...

  • 1

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

    NOMOR 03 TAHUN 2014

    TENTANG

    BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

    H. BADARUDDIN TANJUNG

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI TABALONG,

    Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat

    (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

    Rumah Sakit, perlu menetapkan besaran tarif layanan kelas III pada Rumah Sakit;

    b. bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu serta cakupan pelayanan

    kesehatan kepada masyarakat di rumah sakit, maka

    diperlukan fleksibilitas dan dukungan yang optimal sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi

    masyarakat dengan tetap mempertimbangkan

    kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta

    kompetisi yang sehat, untuk itu perlu ditetapkan tarif

    layanan kesehatan khusus kelas III;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

    membentuk Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Layanan Kesehatan Kelas III Pada Badan Layanan

    Umum Daerah Rumah Sakit Umum H.Badaruddin

    Tanjung;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang

    Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong,

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

    Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 2756);

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

    Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

    Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  • 2

    4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

    Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

    sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

    tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor

    32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

    Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4844);

    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

    Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

    7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

    Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5036);

    8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

    Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5072);

    9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

    Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5234);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

    Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

    dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

    tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

    23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

  • 3

    Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5340);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

    tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4578);

    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

    tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

    sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

    dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

    Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

    Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

    Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun

    2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum

    Daerah;

    14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

    tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita

    Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

    15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09

    Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

    Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten

    Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran

    Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

    16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10

    Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

    Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten

    Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran

    Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

    17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02

    Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

    Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

    Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran

    Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

  • 4

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

    KABUPATEN TABALONG

    dan

    BUPATI TABALONG

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BESARAN TARIF

    LAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA BADAN

    LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM H. BADARUDDIN TANJUNG.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

    2. Bupati adalah Bupati Tabalong.

    3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

    penyelenggara Pemerintahan Daerah.

    4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah

    Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang

    dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

    penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

    mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan

    pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

    5. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan

    BLUD yang menambah akuitas dana lancar dalam periode anggaran

    bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

    6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang

    selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang

    memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-

    praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada

    masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

    mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan

    pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

    7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya

    disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

    di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

    8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD

    pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang

    berlaku umum.

    9. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra

    Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi,

  • 5

    program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan

    operasional BLUD.

    10. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan

    oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan

    tindakan medik.

    11. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional

    melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga

    kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup

    wewenang dan tanggung jawab yang meliputi : intervensi keperawatan,

    observasi khusus, dan pendidikan kesehatan.

    12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi,

    diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan

    lainnya dengan menginap di rumah sakit.

    13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang

    harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko

    kematian atau cacat.

    14. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan

    kepada pasien yang masuk Badan Layanan Umum