Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI SIAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERSEROAN TERBATAS (PT) SIAK PERTAMBANGAN
DAN ENERGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat dan
keikutsertaan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan energi
untuk mendukung pembangunan Daerah Siak, dipandang perlu
membentuk Badan Usaha Milik Daerah bidang Usaha
Pertambangan dan Energi;
b. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Badan Usaha
Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah Kabupaten Siak.
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);
2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3674);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 181 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
7.
8.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
10.
11.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12.
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian
Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3740);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman,
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1453K/30/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1454K/30/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) SIAK
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Siak;
6. Stakeholder adalah Pemerintah Kabupaten Siak, Pemegang Saham dan Komisaris;
7. Organ Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi adalah Rapat Umum
Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi;
8. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan
dan Energi;
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan
dan Energi;
10. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan
dan Energi;
11. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi;
12. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi;
13. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi;
14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan
Energi;
15. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan
Energi yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya;
16. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan Terbatas (PT) Siak Pertambangan dan Energi;
17. Usaha Pertambangan dan Energi adalah usaha di bidang sumber daya mineral dan energi
serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang sumber
daya mineral dan energi tersebut.
BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2
(1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan BUMD bidang Usaha Pertambangan dan
Energi dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas (PT) Siak
Pertambangan dan Energi ;
(2) Bupati diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan PT. Siak Pertambangan
dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
(1) Maksud didirikannya PT. Siak Pertambangan dan Energi adalah untuk
menyelenggarakan usaha di bidang Pertambangan dan Energi, dalam rangka mengambil
manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat;
(2) Tujuan dibentuknya PT. Siak Pertambangan dan Energi adalah :
a. Memanfaatkan peluang di bidang Usaha Pertambangan dan Energi;
b. Menciptakan lapangan kerja;
c. Menguasai teknologi, manajerial dan finansial yang berkaitan dengan usaha
penunjang Pertambangan dan Energi;
d. Memberikan konstribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat Siak;
e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA
Pasal 4
PT. Siak Pertambangan dan Energi berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Siak, dan dapat
membuka cabang dan perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah
Republik Indonesia, apabila dianggap perlu oleh Direksi atas Persetujuan RUPS sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 5
(1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Siak Pertambangan dan Energi adalah
menyelenggarakan usaha di sektor Pertambangan dan Energi;
(2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama
dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri atas persetujuan RUPS.
BAB V
MODAL DAN SAHAM
Pasal 6
(1) Modal Dasar PT. Siak Pertambangan dan Energi adalah Rp. 50.000.000.000,- (Lima
puluh Milyar Rupiah);
(2) Modal Dasar beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
Anggaran Dasar;
(3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh RUPS
dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7
Perubahan jumlah penyertaan modal, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan
ditetapkan dalam RUPS.
Pasal 8
(1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Siak Pertambangan dan Energi adalah saham atas
nama;
(2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS;
(3) Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Pemerintah Kabupaten
Siak dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Siak;
(4) Perubahan Penyertaan Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Daerah ini, ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 9
Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan
duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 10
Setiap Pemegang Saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang
ditetapkan secara sah oleh RUPS.
BAB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11
(1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi;
(2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;
(3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
(4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
ditutup;
(5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;
(6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama;
(7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan
memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama, dengan berpedoman
pada Anggaran Dasar.
BAB VII
DIREKSI
Pasal 12
(1) Untuk pertama kali Direksi di tunjuk langsung oleh Bupati yang ditetapkan dengan surat
keputusan;
(2) Masa tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun;
Pasal 13
(1) PT. Siak Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang
Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka salah seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama;
(2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang memenuhi persyaratan untuk jangka
waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali, yang sebelumnya telah mengikuti
uji kelayakan dan kepatutan dan dinyatakan lulus oleh tim uji kelayakan dan kepatutan
(Fit and Proper Test);
(3) Tim uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh
RUPS dengan anggota terdiri dari unsur :
a. Pemegang Saham;
b. DPRD Kabupaten Siak;
c. Tenaga Ahli/Independen.
(4) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta
pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar;
(5) Hak dan kewajiban Direksi ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan RUPS;
(6) Masa jabatan Direksi dalam melaksanakan tugas selama 4 (empat) tahun.
BAB VIII
KOMISARIS
Pasal 14
(1) Untuk pertama kali Dewan Komisaris ditunjuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan surat
keputusan;
(2) Masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua)
tahun;
(3) Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat
lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat
sebagai Komisaris Utama;
(4) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat
kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(5) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta
pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar;
(6) Hak dan kewajiban Komisaris ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dan diatur dalam Anggaran Dasar;
(7) Masa jabatan Komisaris dalam melakukan tugas selama 4 (empat) tahun.
BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 15
(1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;
(2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
BAB X
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 16
(1) Tahun Buku PT. Siak Pertambangan dan Energi adalah Tahun Takwin;
(2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk
memperoleh pengesahan;
(3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini,
ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku ditutup.
Pasal 17
(1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi membuat dan menyampaikan Laporan
Keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi;
(2) Dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi
membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan, setelah
diaudit oleh akuntan publik.
BAB XI
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH
Pasal 18
(1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan dan ditetapkan oleh RUPS;
(2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh
RUPS dan dialokasikan untuk :
a. Pemegang saham;
b. Dana pengembangan usaha;
c. Dana kesejahteraan pegawai;
d. Dana cadangan dan lain-lain yang dianggap perlu.
BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 19
(1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Siak Pertambangan dan Energi
ditetapkan oleh RUPS, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar.
BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 20
(1) Pembubaran dan likuidasi PT. Siak Pertambangan dan Energi ditetapkan oleh RUPS
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan mendapat
persetujuan terlebih dahulu DPRD Kabupaten Siak;
(2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam Anggaran Dasar.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Mei 2007
BUPATI SIAK,
H. ARWIN. AS, SH
Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 7
