Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARATNOMOR 07 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN MUARA BUNYUT KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2003 – 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH KUTAI BARAT,
Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan pelabuhan batubara, pelabuhan umum dan kegiatan lainnya adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelengaraan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, merupakan unsur pendorong dalam upaya peningkatan tujuan pembangunan ;
b. bahwa untuk menjaga kesinambungan dan keserasian pelaksanaan pembangungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan yang dilaksanakan oleh pihak swasta dan masyarakat serta keterpaduan antara sektor dan sub sektor, serta untuk penyesuaian rencana dengan perubahan dibidang sosial-ekonomi maupun fisik, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Muara Bunyut;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang ((RDTR) Kawasan Muara Bunyut Kabupaten Kutai Barat Tahun 2003 - 2013.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok– pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823) ;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 ketentuan – ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
6. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
8. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
9. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
10. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) ;
11. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68) ;
13. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) ;
2
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tata Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
30.
31.
32.
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2001);Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 13);Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Dan
BUPATI KUTAI BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN MUARA BUNYUT TAHUN 2003 – 2013.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
4. Kawasan adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh lingkup pengamatan fungsi tertentu, yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya ;
5. Kawasan Perencanan adalah bagian dari wilayah Kabupaten/Kota yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana tata ruang ;
6. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan sumber daya buatan ;
3
7. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam , sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan ;
8. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti : gempa bumi, longsor dan banjir ;
9. Ruang Terbuka Hijau adalah suatu area atau lahan yang diperuntukkan bagi penggunaan non bangunan ;
10. Sempadan Sungai merupakan kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Pengalokasian lahan untuk sempadan sungai ditujukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai ;
11. Rencana Kawasan adalah rencana pengembangan kawasan yang disiapkan secara teknis dan non teknis yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi kawasan termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kawasan ;
12. RDTR kawasan adalah rencana tata ruang kawasan di wilayah Kabupaten yang menggambarkan zonasi/blok alokasi pemanfaatan ruang, struktur pemanfaatan ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang kawasan ;
13. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Muara Bunyut, selanjutnya disingkat RDTR Kawasan Muara Bunyut adalah Rencana pemanfaatan ruang kawasan secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kawasan dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kawasan ;
14. Unit lingkungan adalah satuan permukiman terkecil setingkat Rukun Warga (RW) yang merupakan sub unit kawasan yang berperan dalam pengembangan kawasan ;
15. Blok lingkungan adalah bagian dari unit lingkungan yang merupakan peruntukkan pemanfaatan ruang tertentu yang dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan-jaringan utilitas ;
16. Penggunaan Lahan adalah wujud kegiatan penguasaan tanah sebagai upaya untuk dapat memberi manfaat berupa hasil dan atau jasa tertentu, dan mewujudkan tata ruang serta menjaga kelestarian fugsi lingkungan hidup ;
17. Daerah Manfaat Jalan (Damaja) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan. Daerah Manfaat Jalan (Damaja) meliputi perkerasan, bahu jalan, drainase dan ruang terbuka hijau ;
18. Daerah Manfaat Jalan (Damaja) atau Right Of Way (ROW) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai Peraturan Perundangan–undangan yang berlaku. Daerah Milik Jalan diperuntukkan bagi Daerah Manfaat Jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Daerah Milik Jalan (ROW), meliputi Daerah Manfaat Jalan dan sempadan jalan dengan pagar halaman rumah/tanah tertentu, diluar Daerah Manfaat Jalan ;
19. Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan dan diperuntukkan bagi pendangan bebas pengemudi dan pengamanan kontruksi jalan.Daerah Pengawasan Jalan, merupakan sejalur tanah tertentu dan merupakan sempadan jalan dengan tembok rumah ;
20. Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga ;
21. Jalan Kolektor Sekunder adalah jaringan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga ;
22. Jalan Lokal Sekunder atau Jalan Lokal adalah jaringan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan ;
4
23. Jalan Lokal Sekunder atau Jalan Lokal adalah jaringan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan ;
24. Jalan Inspeksi Khusus Pelabuhan Umum adalah jaringan jalan khusus yang diperuntukan bagi inspeksi kendaraan petugas pelabuhan dan kendaraan lain yang terkait dengan kegiatan pelabuhan umum ;
25. Pelabuhan adalah Tempat bersandar atau berlabuh kapal ; terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi ;
26. Garis Sempadan adalah garis batas maksimum untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa minyak dan gas ;
27. Garis Sempadan Bangunan adalah jarak antara pagar halaman bangunan terhadap dinding terluar bangunan. GSB dihitung setengah dari Daerah Milik Jalan (Damija)/ROW atau setengah dari as jalan sampai pagar jalan yang ada di muka kapling bangunan atau rencana atau rencana pemanfaatan lahan lainnya ;
28. Ketinggian Bangunan adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan dihitung mulai lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi yang diarahkan untuk terciptanya komposisi pemanfaatan lahan di dalam suatu kapling tertentu ;
29. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) atau Building Coverage Rasio (BCR) adalah suatu ukuran tingkat pemanfaatan lahan pada suatu kapling tertentu yang dinyatakan dalam satuan prosentase (%) yang dihitung dengan membagi luas bangunan dengan luas kapling ;
30. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) atau Floor Area Rasio (FAR) adalah ukuran tingkat pemanfaatan bangunan pada suatu bangunan tertentu yang dinyatakan angka 1, 2 dan seterusnya yang dihitung dengan membagi luas total seluruh bangunan terhadap luas lantai dasar bangunan. Jika suatu bangunan memiliki KLB atau FAR lebih besar dari 1 (satu), maka menunjukan bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan bertingkat ;
31. Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, dan lainya ;
32. Utilitas/Prasarana adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Termasuk dalam kelompok utilitas adalah; jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan lainnya ;
33. Air Bersih adalah air yang mutunya disarankan memenuhi syarat-syarat sebagai air minum seperti ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 0220-1987 – M tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum ;
34. Air Buangan limbah adalah semua jenis air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga maupun non rumah tangga dan industri ;
35. Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah sistem pengolahan air yang terdiri dari unit-unit pengolahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas air baku menjadi air bersih ;
36. Jaringan Drainase Adalah sistem penyaluran limpasan air hujan ke badan penerima agar tidak terjadi genangan ;
37. Tangki Septik adalah sebuah bak yang terbuat dari bahan yang rapat air, berfungsi sebagai bak pengendap yang ditujukan untuk menampung kotoran padat untuk mendapatkan suatu pengolahan secara biologis oleh bakteri dalam waktu tertentu ;
38. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah suatu tempat pengumpulan sampah sementara sebelum diangkut dan diolah di tempat pembuangan akhir ;
39. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah suatu tempat pengumpulan dari sampah kegiatan kota sebelum diolah dan atau dimanfaatkan untuk kegiatan lain.
5
BAB II
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN MUARA BUNYUT 2013
Pasal 2
Luas dan Batas Kawasan Perencanaan
(1) Kawasan Perencanaan RDTR Muara Bunyut dengan luas ± 2.652 Ha yang mencakup:
a. Sebagian wilayah administrasi Kampung Bunyut dengan luas ± 1.581 Ha atau ± 0,004 % dari luas kampong ± 43.170 Ha ;
b. Sebagian wilayah administrasi Kampung Empakuq dengan luas ± ± 1.071 Ha atau ± 0,001 % dari luas kampung ± 85.840 Ha.
(2) Kawasan Perencanaan RDTR Muara Bunyut terletak pada posisi geografis antara 000 16! 20“ Lintang Selatan sampai 000 18! 20“ dan 1150 45! 50“ sampai 1150 45! 53“ Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
1. Sebelah Utara : Sungai Mahakam ;
2. Sebelah Selatan : Hutan Belukar ;
3. Sebelah Barat : Hutan Belukar ;
4. Sebelah Timur : Hutan Belukar.
Pasal 3
Jumlah dan Pesebaran Penduduk
(1) Jumlah penduduk di Kawasan Perencanaan pada akhir tahun yaitu:a. Tahun 2004 = 820 jiwab. Tahun 2008 = 5.908 jiwac. Tahun 2018 = 7.103 jiwa
(2) Persebaran penduduk di Kawasan Perencanan pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2013 adalah :
a. Di Unit Lingkungan I (Blok Pelabuhan Batubara dan Permukiman Pekerja Tambang) sebanyak 931 jiwa dengan kepadatan kotor (Gross Density) 1 jiwa/Ha dan kepadatan bersih (Net Density) 2 – 3 jiwa/Ha;
b. Di Unit Lingkungan II (Blok Permukiman Umum dan Pusat Kampung Muara Bunyut) sebanyak 2.086 jiwa dengan kepadatan kotor (Gross Density) 4 – 5 jiwa/Ha dan kepadatan bersih (Net Density) 63 – 64 jiwa/Ha;
c. Di Unit Lingkungan III (Blok Pusat Pelayanan Kawasan dan Pelabuhan Batubara serta Pemukiman Pekerja) sebanyak 2.380 jiwa dengan kepadatan kotor (Gross Density) 5 - 6 jiwa/Ha dan kepadatan bersih (Net Density) 53 – 54 jiwa/Ha;
d. Di Unit Lingkungan IV (Blok Pelabuhan Umum dan Pusat Kampung Empakuq) sebanyak 1.950 jiwa dengan kepadatan kotor (Gross Density) 2 – 3 jiwa/Ha dan kepadatan bersih (Net Density) 22 – 23 jiwa/Ha.
Pasal 4
Fungsi Kawasan
(1) Unit Lingkungan I fungsinya sebagai Blok Pelabuhan Batubara dan Permukiman Pekerja Tambang;
(2) Unit Lingkungan II fungsinya sebagai Blok Permukiman Umum dan Pusat Kampung Muara Bunyut;
(3) Unit Lingkungan III fungsinya sebagai Blok Pusat Pelayanan Kawasan (Komersial, Perkantoran, Peribadatan, Pendidikan, Taman dan Lapangan Olah Raga) serta Blok Pelabuhan Batubara dan Pemukiman Pekerja;
(4) Unit Lingkungan IV fungsinya sebagai Blok Pelabuhan Penumpng, Pelabuhan Barang, Pelabuhan Nelayan, Terminal Lokal Tipe C, sarana penunjangnya dan Pusat Kampung
6
Empakuq. serta Blok Pelabuhan Batubara dan Pemukiman Pekerja. Pasal 5
Sistem Utama Tingkat Pelayanan Kawasan
(1) Pusat Pelayanan Kawasan dan Regional berupa Sarana Pelabuhan Penumpang, Pelabuhan Barang, dan Pelabuhan Batubara. Adapun khusus Pusat Pelayanan Kawasan berupa Sarana Pendidikan (SMU dan SMP), Peribadatan, Kesehatan (BKIA dan Klinik Bersalin, Apotik, Puskesmas Pembantu), Perdagangan dan Jasa (Pusat Perbelanjaan dan Niaga, Pertokoan, Hotel, Bank, Rumah Makan, Pom Bensin), Perkantoran (Kantor Cabang Dinas/Instansi, Kantor Cabang BUMN/BUMD, Kantor Polisi, Kantor Pemadam Kebakaran), Taman dan Lapangan Olah Raga, Sarana Khusus (Tempat Pemberhentian Kendaraan/Shelter, Terminal Lokal, Pelabuhan Nelayan, dan Pemakaman/Kuburan) untuk skala pelayanan kawasan;
(2) Pusat Pelayanan Kampung berupa Sarana Pendidikan (SD dan TK), Peribadatan, Perkantoran (Kantor Kampung), Taman dan Lapangan Olah Raga, untuk skala pelayanan kampung;
(3) Pusat Pelayanan Unit Lingkungan/Rukun Warga berupa Sarana Pendidikan (TK), Peribadatan, Kesehatan (Balai Pengobatan/Poliklinik), Perdagangan dan Jasa (Warung dan Toko), Perkantoran (Kantor RW), Taman dan Lapangan Olah Raga, Sarana Khusus (Tempat Pemberhentian Kendaraan/Shelter untuk skala pelayanan unit lingkungan dan blok lingkungan/Rukun Tetangga di masing-masing unit lingkungan.
Pasal 6
Rencana Penggunaan Lahan
(1) Unit Lingkungan 1 dengan Luas ± 1.048,90 Ha, Rencana Penggunaan Lahannya terdiri dari :
a. Kawasan Lindung Setempat yang terdiri dari :
1. Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai seluas ± 20,08 Ha;
2. Ruang Terbuka Hijau Daearah Banjir seluas ± 38,86 Ha;
3. Ruang Terbuka Hijau Jalan Angkut dan Pelabuhan Batubara seluas ± 513,60 Ha.
b. Sarana Perumahan Pekerja Tambang/Pelabuhan (kapling besar, Kapling sedang dan kapling kecil) seluas ± 15,20 Ha;
c. Sarana Pendidikan (TK) seluas ± 0,12 Ha;
d. Sarana Kesehatan (Balai Pengobatan/Poliklinik) seluas ± 0,03 Ha;
e. Sarana Peribadatan skala pelayanan unit lingkungan seluas ± 0,03 Ha;
f. Sarana Perkantoran (Kantor RW) seluas ± 0,05 Ha;
g. Sarana Taman dan Lapangan Olah Raga skala pelayanan unit lingkungan dan blok lingkungan seluas ± 0,22 Ha;
h. Sarana Khusus (Pelabuhan Batubara) seluas ± 300 Ha dan Shelter seluas ± 3,22 Ha;
i. Jaringan Jalan seluas ± 34,07 Ha.
7
(2)
(3)
(4)
Unit Lingkungan 2 dengan Luas ± 439,40 Ha, Rencana Penggunaan Lahannya terdiri dari :
a. Kawasan Lindung Setempat yang terdiri dari :
1. Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai seluas ± 250,5 Ha;
2. Ruang Terbuka Hijau Daerah Banjir seluas ± 72,49 Ha;
3. Ruang Terbuka Hijau Jalan Angkut dan Pelabuhan Batubara seluas ± 16,57 Ha.
b. Sarana Perumahan (kapling besar, kapling sedang dan kapling kecil) seluas ± 26,97 Ha;
c. Sarana Pendidikan (SMP,SD, TK) seluas ± 1,58 Ha;
d. Sarana Kesehatan (Balai Pengobatan/Poliklinik) seluas ± 0,03 Ha;
e. Sarana Peribadatan skala pelayanan kampung seluas ± 0,2 Ha;
f. Sarana Perdagangan dan Jasa (Toko) seluas ± 0,12 Ha;
g. Sarana Perkantoran (Kantor Kepala Kampung dan Kantor RW) seluas ± 0,25 Ha;
h. Sarana Taman dan Lapangan Olah Raga skala pelayanan kampung, unit lingkungan dan blok lingkungan seluas ± 1,75 Ha;
i. Sarana Khusus (Tempat Pemberhentian Kendaraan/Shelter) seluas ± 0,03 Ha;
j. Jaringan Jalan seluas ± 32,79 Ha.
Unit Lingkungan 3 dengan Luas ± 253,74 Ha, Rencana Penggunaan Lahannya terdiri dari :
a. Kawasan Lindung Setempat yang terdiri dari :
1. Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai seluas ± 60,04 Ha;
2. Ruang Terbuka Hijau Daerah Banjir seluas ± 76,0 Ha.
b. Sarana Perumahan (kapling Besar, kapling sedang dan kaplling kecil) seluas ± 20,24 Ha;
c. Sarana Pendidikan (SMU, TK) seluas ± 0,74 Ha;
d. Sarana Kesehatan (Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan/Poliklinik, Apotik. BKIA dan Klinik Bersalin) seluas ± 0,26 Ha;
e. Sarana Peribadatan skala pelayanan kawasan dan unit lingkungan seluas ± 1,03 Ha;
f. Sarana Perdagangan dan Jasa (Pusat Perbelanjaan dan Niaga, Pertokoan, Bank, Hotel, Rumah Makan) seluas ± 6,32 Ha;
g. Sarana Perkantoran (Kantor Cabang Dinas/Instansi, Kantor Cabang BUMN/BUMD, Kantor Polisi, Kantor Dinas/Instansi Lainnya, Kantor Pemadam Kebakaran, Kantor RW) seluas ± 10,05 Ha;
h. Sarana Taman dan Lapangan Olah Raga skala pelayanan kawasan, unit lingkungan dan blok lingkungan seluas ± 2,34 Ha;
i. Sarana khusus (Pelabuhan Batubara dan Pemukiman Pekerja) seluas ± 76,7 Ha dan Shelter (Tempat Pemberhentian Kendaraan) seluas ± 0,02 Ha;
Unit Lingkungan 4 dengan Luas ± 774 Ha, Rencana Penggunaan Lahannya terdiri dari :
a. Kawasan Lindung Setempat yang terdiri dari :
1. Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai seluas ± 68,63 Ha;
2. Ruang Terbuka Hijau Daearah Banjir seluas ± 238,60 Ha;
b. Sarana Perumahan (kapling Besar, kapling sedang dan kaplling kecil) seluas ± 17,67 Ha;
c. Sarana Pendidikan (SD, TK) seluas ± 0,60 Ha;
d. Sarana Peribadatan skala pelayanan unit lingkungan seluas ± 0,03 Ha;
e. Saran Taman dan Lapangan Olah Raga skala pelayanan unit lingkungan seluas ± 0,13 Ha;
8
g. Sarana Perkantoran (Kantor Cabang Dinas Perhubungan, Kantor Cabang PU dan Kimpraswil, Kantor PDAM dan Instalasi Pengolahan Air Bersih, Kantor Kampung, Kantor RW) seluas ± 10,25 Ha;
h. Sarana Taman dan Lapangan Olah Raga skala pelayanan unit lingkungan dan blok lingkungan seluas ± 0,13 Ha;
i. Sarana Khusus (Pelabuhan Penumpang, Pelabuhan Barang, Pelabuhan Nelayan, Terminal Lokal Tipe C, dan Tempat Pemberhentian Kendaraan/Shelter) seluas ± 51,02 Ha;
j. Jaringan Jalan seluas ± 58,87 Ha;
k. Pelabuhan Batubara dan Pemukiman pekerja ± 128,30 Ha.
Pasal 7
Sistem Transportasi
(1) Jaringan Jalan :
a. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan Penghubung antara Kawasan Perencanaan dengan Kota Melak dan Ibukota Kecamatan Sekolaq Darat dan Ibukota Kabupaten / Kota Sendawar di Barong Tongkok dengan panjang jalan ± 9,722 Km dengan ROW 30 meter, lebar perkerasan jalan 2 X 10 meter dan ketebalan lapisan perkesan jalan 35 - 40 cm, yang terletak pada :
1. Sebagian Jalan Penghubung Kampung Muara Bunyut dan Kampung Empas;
2. Sebagian Jalan Penghubung Kampung Muara Bunyut dan Kota Melak melalui Kampung Empakuq;
3. Jalan Baru yang menghubungkan antara Jalan Kolektor Primer dengan Jalan Kolektor Sekunder.
b. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan Penghubung antara Jalan Arteri Primer dengan Jalan Lokal dengan panjang jalan ± 13,644 Km dengan ROW 20 Meter, lebar perkerasan jalan 2 X 7,5 meter dan ketebalan lapisan perkerasan jalan 30-35 cm yang terletak pada :
1. Sebagian Jalan Penghubung Kampung Muara Bunyut dan Kampung Empas;
2. Sebagian Jalan Penghubung Kampung Muara Bunyut dan Kota Melak melalui Kampung Empakuq;
3. Jalan Menuju ke Lokasi Pelabuhan Batubara;
4. Jalan Baru yang menghubungkan antara Jalan Kolektor Primer dengan Jalan Lokal.
c. Jaringan Jalan Lokal adalah Jalan Penghubung antara Lingkungan Perumahan dengan Jalan Kolektor Sekunder dengan panjang jalan ± 17,782 Km dengan ROW 12 Meter, lebar perkerasan jalan 6 meter dan ketebalan lapisan perkerasan jalan 15-25 cm yang terletak pada Jalan Baru yang menghubungkan antara Jalan Kolektor Sekunder dengan Jalan Lokal;
d. Jaringan Jalan Khusus Angkutan Batubara sepanjang ± 3,2 Km dengan ROW 100 Meter, lebar perkerasan lalan 2 X 6 meter, jenis dan lebar perkerasan jalan sesuai kebutuhan perusahaan tambang yang merupakan sebagian jaringan jalan yang ada di kawasan perencanaan yang menghubungkan antara Pelabuhan Batubara dengan Lokasi Tambang;
e. Jaringan Jalan Khusus Inspeksi Pelabuhan sepanjang ± 2,5 Km dengan ROW 20 Meter, lebar perkeran jalan 2 X 7,5 meter dan ketebalan lapisan perkerasan jalan 30-35 cm merupakan jalan baru yang ada di kawasan perencanaan yang menghubungkan antara dermaga pelabuhan dengan kantor petugas pelabuhan.
(2) Terminal dan Tempat Pemberhentian Kendaran/Shelter
a. Terminal Lokal (Tipe C) terletak di Unit Lingkungan 4 dekat lokasi Pelabuhan Penumpang dan Pelabuhan Barang dengan luas ± 1 Ha;
b. Tempat Pemberhentian Kendaraan tersebar di Unit Lingkungan 1 sampai Unit Lingkungan 4.
(3) Pelabuhan
a. Pelabuhan Batubara dengan luas ± 300 Ha terletak di Unit Lingkungan 1 serta ± 205 Ha
9
terletak di Unit Lingkungan 3 dan Unit Lingkungan 4;
b. Pelabuhan Penumpang dengan luas ± 20 Ha terletak di Unit Lingkungan 4;
c. Pelabuhan Barang dengan luas ± 20 Ha terletak di Unit Lingkungan 4;
d. Pelabuhan Nelayan dengan luas ± 10 Ha terletak di Unit Lingkungan 4.
Pasal 8
Sistim Utama Jaringan Prasarana
(1) Air Bersih
a. Keperluan air bersih pada periode tahun 2004 sampai tahun 2008 sebanyak ± 15 sampai 18 Liter/Detik, sedangkan pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013 sebanyak ± 18 sampai 20,50 Liter/Detik;
b. Kebutuhan Air Bersih direncanakan dapat dipasok dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dikelola oleh PDAM dengan Air Baku dari Sungai Mahakam dan Sumur Artetis/Sumur Bor;
c. Kebutuhan Air bagi penduduk yang tidak berlangganan air dari PDAM dapat menggunakan sumur bor dengan memanfaatkan sumur air dari air tanah;
d. Kebutuhan air untuk kegiatan pelabuhan batubara diasumsikan akan menggunakan sistem instalasi air sendiri yang dikelola oleh perusahan tambang;
e. Pola jaringan pipa air bersih PDAM direncanakan akan mengikuti sistem jaringan jalan;
f. Pipa Transmisi dengan ukuran pipa 250 mm, Pipa Distribusi Primer dan Pipa Distribusi Sekunder degan ukuran pipa 80 sampai 150 cm, Jaringan Pipa Konsumen dengan ukuran pipa 25 mm, dan ukuran pipa Hidrant 80 mm.
(2) Air Buangan/ Air Limbah
a. Sistem pembuangan limbah domestik (rumah tangga) dan non domestik direncanakan dengan system Tangki Septik (Septik Tank) yang dilengkapi dengan saluran perembesan;
b. Penyediaan Kendaraan Penyedot Tinja.
(3) Pengaliran Air Hujan/Drainase
a. Jenis jaringan drainase terdiri dari saluran permanen (tembok) ditempatkan pada lingkungan permukiman, perkantoran, komersial dan sarana lainnya, sedangkan saluran non permanen (tanah) ditempatkan pada lokasi ruang terbuka;
b. Bentuk jaringan drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase terbuka ditempatkan pada lokasi yang tidak digunakan untuk sirkulasi kendaraan atau pada ruang terbuka, sedangkan jaringan drainase tertutup ditempatkan pada lokasi yang padat atau tempat sirkulasi kendaraan atau lokasi yang rawan menimbulkan kecelakaan;
c. Jaringan drainase ditempatkan sesuai fungsi jalan;
d. Konstruksi jaringan drainase yang terletak disisi jalan Kolektor Primer berukuran lebar 150 cm, dan kedalaman 80 cm sampai 120 cm dari batu kali, konstruksi jaringan drainase yang terletak disisi jalan Kolektor Sekunder dan Jalan Khusus Inspeksi Pelabuhan berukuran lebar 80 sampai 100 cm, dan kedalaman antara 80 cm sampai 100 cm dari batu kali, Konstruksi jaringan drainase yang terletak disisi jalan Lokal berukuran lebar antara 40 cm sampai 80 cm, dan kedalaman 40 cm sampai 80 cm dari batu kali. Adapun kontruksi jaringan drainase untuk jalan khusus angkutan batubara disesuaikan dengan kebutuhan menurut spesifikasi teknis kendaraan dan kebijaksanaan perusahaan tambang;
e. Saluran Pelimpasan Utama (Outlet) air dari jaringan drainase ke sungai terdekat.
(4) Listrik
a. Kebutuhan daya listrik pada periode tahun 2004 sampai tahun 2008 sebanyak ± 2,57 Mw sampai 2,95 Mw, sedangkan pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013 sebanyak ± 2,72 Mw sampai 3,13 Mw;
b. Penyediaan energi listrik direncanakan dapat dipasok oleh PLN dengan menggunakan PLTD
10
Sendawar atau membuat PLTD sendiri;
c. Penyediaan listrik untuk kebutuhan pelabuhan batubara menggunakan sumber pembangkit listrik sendiri;
d. Sumber daya listrik dari PLTD Sendawar didistribusikan melalui Gardu Hubung sebanyak 2 unit masing-masing di Unit Lingkungan 4 dekat lokasi pelabuhan umum dan di Unit Lingkungan 3;
e. Selanjutnya dari gardu Hubung disambungkan ke Gardu/Trafo Distribusi Bagi dengan kapasitas 20 KV/380 Volt sebanyak 4 unit dengan kapasitas tiap unit antara 750 KVA sampai 1000 KVA yang tersebar di tiap unit lingkungan;
f. Dari Gardu/Trafo Distribusi selanjutnya daya listrik diturunkan tegangannya menjadi 220 Volt untuk selanjutnya dialirkan ke konsumen;
g. Untuk mengantisipasi gangguan pasokan daya listrik dari PLN, di kawasan perencanaan perlu disiapkan Generator Set (Genset);
h. Jaringan listrik di kawasan perencanaan menggunakan sistem kabel udara dengan jarak antar tiang listrik ± 50 meter serta ukuran kabel listrik berkisar antara 35 mm, 70 mm dan 120 mm;
i. Jaringan Listrik Primer merupakan jaringan listrik dari PLTD ke Gardu Hubung Jaringan Listrik Sekunder merupakan jaringan listrik dari Gardu Hubung ke Gardu/Distribusi atau dari Gardu Distribusi ke konsumen.
(5) Telepon
a. Kebutuhan Satuan Sambungan Telepon (SST) pada periode tahun 2004 sampai tahun 2008 sebanyak ± 1.716 SST sampai dengan 1.972 SST, sedangkan pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013 sebanyak ± 2.145 SST sampai dengan 2.467 SST;
b. Kebutuhan sambungan telepon di kawasan perencanaan direncanakan dapat dipasok dari STO Melak atau STO Barong Tongkok;
c. Untuk keperluas Satuan Sambungan Telepon, direncanakan dibangun 4 unit Rumah Kabel (RK) dengan kapasitas tiap RK antara 500 SST sampai dengan 750 SST, serta dibangun 25 sampai 50 beberapa Titik Pembagi/Distribution Point dengan kapasitas tiap unit antara 50 SST sampai 100 SST.
d. Jaringan telepon direncanakan menggunakan sistem kabel udara dengan jarak antar tiang ± 50 meter;
e. Jaringan Primer merupakan jaringan kabel telepon dari Sentral Telepon Otomat (STO) ke Rumah Kabel (RK), Jaringan Sekunder merupakan jaringan kabel telepon dari Rumah Kabel (RK) ke Titik Pembagi (TP), Jaringan Tersier merupakan jaringan kabel telepon dari Titik Pembagi (TP) ke Konsumen.
(6) Persampahan
a. Kebutuhan sarana persampahan di kawasan perencanaan sampai tahun 2013 terdiri dari :
1. Tong Sampah/Bin kapasitas 50 liter sebanyak 54 unit;
2. Gerobak sampah kapasitas 1.000 liter sebanyak 15 unit;
3. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kapasitas 5 m3 sebanyak 12 unit;
4. Dump Truck kapasitas 6 m3 sebanyak 3 unit.
b. Sistem Pengangkutan sampah dilakukan dengan 2 cara, yaitu :
1. Untuk lingkungan perumahan, sampah dari Bin/Tong sampah diangkut dengan menggunakan Gerobak Sampah ke lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS), selanjutnya dari TPS diangkut menggunakan Truk Sampah ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
2. Untuk lingkungan perkantoran dan komersial, sampah dari Bin/Tong sampah diangkut menggunakan Truk Sampah ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
11
c. Lokasi TPA di tempatkan di luar kawasan perencanaan dan dapat digabung atau memanfaatkan sistem pengelolaan sampah Kota Sendawar.
Pasal 9
Alternatif Pemanfaatan Air Baku
Untuk mendukung pengembangan kawasan perencanaan diperlukan air baku dengan sumber-sumber air baku yang dapat dikembangkan berasal dari :
a. Sumber air dari Sungai Mahakam;
b. Sumber air dari Air Tanah.
Pasal 10
Penentuan Besaran Luas Ruang Tiap Sarana dan Prasarana Kota
(1) Sarana Perumahan.
Kebutuhan rumah untuk penduduk dan pegawai perusahaan tambang sampai tahun 2013 sebanyak ± 2.198 unit, dengan jumlah dan ukuran luas kapling sebagai berikut :
a. Rumah Kapling Besar dengan ukuran kapling 1.000 m2 sebanyak 237 unit;
b. Rumah Kapling Sedang dengan ukuran kapling 500 m2 sebanyak 765 unit;
c. Rumah Kapling Kecil dengan ukuran kapling 200 m2 sebanyak 1.196 unit.
(2) Sarana Pendidikan.
a. Sekolah Taman Kanak – Kanak sebanyak 7 unit dengan luas lahan 8.400 m2;
b. Sekolah Dasar / sederajat sebanyak 2 unit dengan luas lahan 7.200 m2;
c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / sederajat sebanyak 1 unit dengan luas lahan 5.000 m2;
d. Sekolah Menengah Umum (SMU) sebanyak 1 unit dengan luas lahan 5.000 m2.
(3) Sarana Kesehatan.
a. Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit dengan luas lahan 1.200 m2;
b. Balai Pengobatan / Poliklinik sebanyak 3 unit dengan luas lahan 600 m2;
c. Apotik sebanyak 2 unit dengan luas lahan 400 m2 per unit;
d. BKIA & Klinik Bersalin sebanyak 1 unit dengan luas lahan 1.000 m2;
e. Tempat Praktek Dokter lokasinya bersatu dengan rumah tinggal sebanyak 2 unit.
(4) Sarana Peribadatan.
a. Peribadatan skala pelayanan kawasan sebanyak 1 unit dengan luas lahan 10.000 m2;
b. Peribadatan skala pelayanan kampung sebanyak 1 unit dengan luas lahan 2.000 m2;
c. Peribadatan skala pelayanan Unit Lingkungan/(Rukun Warga) sebanyak 3 unit dengan luas lahan 900 m2;
(5) Sarana Komersial/Perdagangan dan Jasa.
a. Pusat Perbelanjaan dan Niaga sebanyak 1 unit dengan luas lahan 36.000 m2;
b. Warung sebanyak 28 unit;
c. Toko sebanyak 3 unit dengan luas lahan 3.600 m2 per unit;
d. Bank sebanyak 2 unit dengan luas lahan tiap unit 10.000 m2;
12
e. Hotel sebanyak 2 unit dengan luas lahan 2.000 m2;
f. Rumah Makan sebanyak 2 unit dengan luas lahan 40.000 m2;
g. Pom Bensin 1 unit dengan luas lahan 5.000 m2.
(6) Sarana Perkantoran.
a. Kantor Cabang Dinas sebanyak 4 unit dengan luas lahan 40.000 m2;
b. Kantor Polisi sebanyak 1 unit dengan luas lahan 10.000 m2;
c. Kantor/Pos Pemadam Kebakaran sebanyak 1 unit dengan luas lahan 20.000m2;
d. Kantor Cabang Instansi BUMN/BUND sebanyak 5 unit dengan luas lahan 50.000 m2;
e. Kantor Kampung sebanyak 2 unit dengan luas lahan 4.000 m2;
f. Kantor Rukun Warga (RW) sebanyak 3 unit dengan luas lahan 1.500 m2.
(7) Sarana Taman dan Lapangan Olahraga.
a. Taman skala pelayanan blok lingkungan/Rukun Tetangga (RT) sebanyak 28 unit dengan luas lahan 7.000 m2;
b. Taman dan lapangan olah raga skala pelayanan unit lingkungan/Rukun Warga (RW) sebanyak 3 unit dengan luas lahan 3.800 m2;
c. Taman dan lapangan olah raga skala pelayanan kampung sebanyak 1 unit dengan luas lahan 10.000 m2;
d. Taman dan Lapangan Olah Raga skala pelayanan kawasan sebanyak 1 unit dengan luas lahan 20.000 m2.
(8) Sarana khusus.
a. Tempat Pemberhentian Kendaraan / Shelter sebanyak 7 unit dengan luas lahan 700 m2;
b. Terminal Lokal Tipe C sebanyak 1 unit dengan luas lahan 10.000 m2;
c. Pelabuhan Penumpang sebanyak 1 unit dengan luas lahan 200.000 m2;
d. Pelabuhan Barang dan Pergudangan sebanyak 1 unit dengan luas lahan 200.000 m2;
e. Pelabuhan Nelayan sebanyak 1 unit dengan luas lahan 100.000 m2;
f. Pelabuhan Batubara sebanyak 2 unit dengan luas lahan 5.051.000 m2;
g. Pemakaman / Kuburan sebanyak 1 unit dengan luas lahan 20.000 m2.
Pasal 11
Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
(1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Rendah berkisar antara 5 – 20 %, diarahkan pada :
a. Sarana Perumahan Pegawai Tambang/Pelabuhan Batubara dan Blok Perumahan Umum dengan Kapling Besar sebesar 20 %;
b. Sarana Komersial (Pusat Perbelanjaan dan Niaga, Bank, Hotel) sebesar 20 %;
c. Sarana Perkantoran sebesar 20 %;
d. Sarana Taman dan Lapangan Olah Raga sebesar 5 - 10 %;
e. Sarana Khusus (Shelter, Terminal Lokal, Pelabuhan Penumpang, Pelabuhan Barang, Pelabuhan Nelayan, Pelabuhan Batubara, Pemakaman)sebesar 10 %.
(2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Sedang berkisar antara 30 – 40 %, diarahkan pada :
a. Sarana Perumahan Umum Kapling Sedang sebesar 40 %;
b. Sarana Pendidikan (TK, SD, SLTP, SMU) sebesar 30 %;
13
c. Sarana Kesehatan (Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan) sebesar 30 % dan BKIA & Klinik Bersalin sebesar 40 %;
d. Sarana Peribadatan sebesar 30 %;
e. Sarana Komersial (Toko dan Rumah Makan) sebesar 40 %.
(3) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Tinggi berkisar antara 50 - 60 %, diarahkan pada :
a. Sarana Perumahan Umum Kapling Kecil sebesar 60 %;
b. Sarana Kesehatan (Apotik) sebesar 50 %.
Pasal 12
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
(1) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Rendah maksimum 2 kali KDB, pada lokasi :
a. Perumahan yang terletak pada jalan lokal maksimum 2 kali KDB;
b. Sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana perkantoran, Sarana komersial (pom bensin), sarana khusus (pelabuhan penumpang, pelabuhan barang, pelabuhan nelayan, pelabuhan batubara, terminal) yang teretak pada jalan lokal, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder dan jalan khusus angkutan batubara maksimum 2 kali KDB.
(2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Sedang maksimum 4 kali KDB, pada lokasi :
a. Perumahan yang terletak pada jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder maksimum 4 kali KDB;
b. Sarana Perkantoran, Sarana Komersial (rumah makan, toko) yang terletak pada jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder maksimum 4 kali KDB.
(3) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Sedang maksimum 6 kali KDB, pada lokasi :
a. Sarana Komersial (Pusat Perdagangan dan Jasa, Hotel, Bank) yang terletak pada jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder maksimum 6 kali KDB;
b. Bangunan khusus (Mercusuar, Menara Pengawas, dan lainnya) yang diperlukan untuk menunjang keamanan dan keselamatan kegiatan tertentu maksimal 6 kali KDB.
Pasal 13
Ketinggian Bangunan
(1) Bangunan berlantai satu maksimum 7 meter dari permukaan tanah hingga pusat atap;
(2) Bangunan berlantai dua maksimum 14 meter dari permukaan tanah hingga pusat atap;
(3) Bangunan berlantai tiga atau lebih maksimum 35 meter dari permukaan tanah hingga pusat atap;
(4) Bangunan berkonstruksi kayu/panggung maksimum berlantai dua dengan ketinggian lantai dasar maksimum 5 meter di atas permukaan tanah.
Pasal 14
Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB)
(1) Disepanjang jalan kolektor primer (ROW 30 meter) adalah 1/2 dari ROW atau masing-masing 7,5 meter di kiri dan kanan jalan;
(2) Disepanjang jalan kolektor sekunder (ROW 20 meter) adalah adalah 1/2 dari ROW atau masing-masing 5 meter di kiri dan kanan jalan;
(3) Disepanjang jalan kolektor sekunder (ROW 12 meter) adalah 1/2 dari ROW atau masing-masing 3 meter di kiri dan kanan jalan.
14
Pasal 15
Tahapan Pelaksanaan Pembangunan
Tahapan pelaksanaan pembangunan di kawasan perencanaan RDTR Muara Bunyut meliputi tahap- tahap sebagai berikut :
(1) Tahap Pelaksanaan I (2003/2004 - 2007/2008) yang merupakan prioritas program pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan guna menunjang pelayanan pembangunan kawasan perencanaan. Program pembangunan pada Tahap I, meliputi :
A. BIDANG HUKUM DAN PERTANAHAN
1. Pembentukan Panitia Pembebasan Lahan;
2. Sosialisasi Rencana Pembebsan Lahan kepada masyarakat terkait;
3. Pengukuran Detail Persil Lahan Milik Masyarakat yang akan dibebaskan oleh perusahaan tambang untuk pembangunan pelabuhan batubara;
4. Pengukuran Topografi dan Batas Kepemilikan Lahan di Kawasan Perencanaan seluas ± 2.652 Ha;
5. Sosialisasi dan Musyawarah antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Perusahaan Tambang dan Masyarakat untuk kesepakartn hasil perencanaan RDTR Muara Bunyut, khususnya dalam penetapan Jalur Hijau Jalan Angkut dan Pelabuhan Batubara, Jalur Hijau Daerah Banjir, Jalur Hijau Sempadan Sungai, Rencana Pembangunan Jalan, Pembangunan Sarana dan Prasarana;
6. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bupati tentang RDTR Muara Bunyut;
7. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan;
8. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengambilan Air Tanah;
9. Peraturan Daerah tentang Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pengambilan Air Tanah;
10. Pensertifikatan lahan dan bangunan milik Pemerintah kabupaten, penduduk dan milik swasta;
11. Pengaturan Sirkulasi Kendaraan;
12. Pembentukan Rukun Warga (RW).
B. BIDANG LINGKUNGAN DAN TATA RUANG
1. Penyusunan Studi Resetlement;
2. Penyusunan Studi AMDAL;
3. Penyusunan Rencana Teknik Ruang (RTR) Kawasan Muara Bunyut;
4. Penyusunan Studi Konsolidasi Lahan.
C. BIDANG SARANA
1. Penyiapan Lahan untuk pembangunan sarana;
2. Pembangunan Sarana Rumah Pegawai Tambang dan Perumahan Umum;
3. Pembangunan Sarana Pendidikan (TK, SD, SLTP, SMU);
4. Pembangunan Sarana Kesehatan (Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan/Pliklinik, Apotik, BKIA dan Klinik Bersalin, Tempat Praktek Dokter);
5. Pembangunan Sarana Peribadatan (Peribadatan skala pelayanan kawasan, pelayanan kampung dan pelayanan unit lingkungan/RW);
6. Pembangunan Sarana Komersial (Pusat Perbelanjaan dan Niaga, Warung, Toko, Bank, Hotel, Rumah Makan, Pom Bensin);
15
7. Pembangunan Sarana Perkantoran (Kantor Cabang Dinas, Kantor Polisi, Kantor/Pos Pemadam Kebakaran, Kantor Cabang BUMN/BUMD, Kantor Kampung, Kantor RW);
8. Pembangunan Sarana Taman dan Lapangan Olah Raga (Taman skala pelayanan RT, Taman dan Lapangan Olah Raga skala pelayanan RW, Taman dan Lapangan Olah Raga skala pelayanan Kampung, Taman dan Lapangan Olah Raga skala pelayanan Kawasan);
9. Pembangunan Sarana Khusus (Tempat Pemberhentian Kendaraan/Shelter, Terminal Lokal, Pelabuhan Penumpang, Pelabuhan Barang, Pelabuhan Nelayan, Pelabuhan Batubara, Pemakaman/Kuburan).
D. BIDANG PRASARANA
1. Jaringan Jalan, Jembatan dan Drainase
a) Jalan Kolektor Primer 5,72 Km;
1). Peningkatan Jalan 4,54 Km;
2). Pembangunan Jalan 1,18 Km.
b) Jalan Kolektor Sekunder 13, 41 Km
1). Peningkatan Jalan 6,67 Km;
2). Pembangunan Jalan 6,74 Km.
c) Pembangunan Jalan Lokal 11,838 Km;
d) Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara 1,66 Km;
e) Pembangunan Jalan Khusus Inspeksi Pelabuhan 1,28 Km;
f) Peningkatan Jembatan 3 unit dengan bentang 10 - 20 meter, serta Pembangunan Jembatan 7 unit dengan bentang 10 – 20 meter;
g) Pembangunan Jaringan Drainase dan Gorong-gorong;
h) Pemasangan Rambu Lalu Lintasp;
i) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan.
2. Air Bersih
a) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebanyak 1 unit dengan kapasitas 33 liter/detik;
b) Pembangunan Jaringan Pipa Air sepanjang 55,3 Km.
3. Air Buangan
a) Pembangunan Tangki Septik Individu sebanyak 1,681 unit;
b) Penyediaan Kendaraan Penyedot Tinja sebanyak 1 unit.
4. Listrik
a) Penyiapan kebutuhan daya listrik sebanyak 2,95 Mw;
b) Pembangunan Gardu Hubung sebanyak 2 unit dan Gardu Distribusi/Trafo sebanyak 4 unit;
c) Pembangunan Jaringan Kabel Listrik sepanjang 54,56 Km
5. Telepon
a) Penyiapan kebutuhan Satuan Sambungan Telepon (SST) sebanyak 1,972 SST;
b) Pembangunan Rumah Kabel (RK) sebanyak 4 unit yang dilengkapi dengan Titik Pembagi sebanyak 25 unit;
c) Pembangunan Jaringan Kabel Telepon sepanjang 54,56 Km.
16
6. Persampahan
a) Penyiapan Bin/Tong Sampah sebanyak 43 unit;
b) Penyiapan Gerobak Sampah sebanyak 12 unit;
c) Penyiapan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sebanyak 9 unit;
d) Penyiapan Dump Truk sebanyak 2 unit.
(2) Tahap Pelaksanaan II (2008/2009 - 2012/2013) yang merupakan evaluasi terhadap hasil perencanaan tata ruang, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahap I, dengan demikian program pembangunan yang belum dilaksanakan pada Tahap I dapat dilanjutkan pada Tahap II. Program pembangunan Tahap II meliputi :
A. BIDANG HUKUM DAN PERTANAHAN
1. Melanjutkan pensertifikatan lahan dan bangunan
2. Melanjutkan penyusunan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati yang diperlukan sesuai kondisi yang terjadi
B. BIDANG LINGKUNGAN DAN TATA RUANG
Pengawasan dan Melanjutkan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Daerah Banjir, Sempadan Sungai, dan Ruang Terbuka Hijau Jalan Angkut dan Pelabuhan Batubara.
C. BIDANG SARANA
1. Penyiapan Lahan untuk pembangunan sarana;
2. Pembangunan Sarana Rumah Pegawai Tambang dan Perumahan Umum;
3. Pembangunan Sarana TK dan Penambahan Kelengkapan Sarana Penunjang Pendidikan (TK, SD, SLTP, SMU) yang telah ada;
4. Penambahan Kelengkapan Penunjang Sarana Kesehatan (Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan/Pliklinik, Apotik, BKIA dan Klinik Bersalin, Tempat Praktek Dokter);
5. Penambahan Kelengkapan Penunjang Sarana Peribadatan (Peribadatan skala pelayanan kawasan, pelayanan kampung dan pelayanan unit lingkungan/RW);
6. Penambahan Sarana Warung dan Penambahan Kelengkapan Penunjang Sarana Komersial (Pusat Perbelanjaan dan Niaga, Warung, Toko, Bank, Hotel, Rumah Makan, Pom Bensin);
7. Penambahan Kelengkapan Penunjang Sarana Perkantoran (Kantor Cabang Dinas, Kantor Polisi, Kantor/Pos Pemadam Kebakaran, Kantor Cabang BUMN/BUMD, Kantor Kampung, Kantor RW)
8. Penambahan Kelengkapan Penunjang Sarana Taman dan Lapangan Olah Raga (Taman skala pelayanan RT, Taman dan Lapangan Olah Raga skala pelayanan RW, Taman dan Lapangan Olah Raga skala pelayanan Kampung, Taman dan Lapangan Olah Raga skala pelayanan Kawasan);
9. Penambahan Kelengkapan Penunjang Sarana Khusus (Tempat Pemberhentian Kendaraan/Shelter, Terminal Lokal, Pelabuhan Penumpang, Pelabuhan Barang, Pelabuhan Nelayan, Pelabuhan Batubara, Pemakaman/Kuburan).
D. BIDANG PRASARANA
1. Jaringan Jalan, Jembatan dan Drainase
a) Jalan Kolektor Primer 13,73 Km;
1). Peningkatan Jalan 9,72 Km;
2). Pembangunan Jalan 4,01 Km.
b) Jalan Kolektor Sekunder 40, 69 Km;
1). Peningkatan Jalan 27,05 Km;
2). Pembangunan Jalan 13,64 Km.
17
c) Pembangunan Jalan Lokal 23,72 Km;
1). Peningkatan Jalan 17,78 Km;
2). Pembangunan Jalan 5,94 Km.
d) Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara 1,657 Km;
Peningkatan Jalan 1,66 Km;
e) Pembangunan Jalan Khusus Inspeksi Pelabuhan 1,28 Km;
Peningkatan Jalan 1,28 Km;
f) Peningkatan Jembatan 10 unit dengan bentang 10 - 20 meter;
g) Pembangunan Jaringan Drainase dan Gorong-gorong;
h) Pemasangan Rambu Lalu Lintas;
i) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan.
2. Air Bersih
a) Penambahan Kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebanyak 7 liter/detik;
b) Pemeriksaan Jaringan Pipa Air (Pipa Transmisi, Pipa Distribusi Primer dan Pipa Distribusi Sekunder) 55,3 Km.
3. Air Buangan
a) Penambahan Tangki Septik Individu sebanyak 441 unit;
b) Perbaikan Kendaraan Penyedot Tinja sebanyak 1 unit.
4. Listrik
a) Penambahan kebutuhan daya listrik sebanyak 0,18 Mw;
b) Pemeriksaan dan Perbaikan Gardu Hubung sebanyak 2 unit dan Gardu Distribusi/Trafo sebanyak 4 unit;
c) Pemeriksaan Jaringan Kabel Listrik 54,56 Km.
5. Telepon
a) Penambahan kebutuhan Satuan Sambungan Telepon (SST) sebanyak 495 SST;
b) Pemeriksaan dan Perbaikan Rumah Kabel (RK) sebanyak 4 unit yang dilengkapi dengan Titik Pembagi sebanyak 25 unit;
c) Pemeriksaan Jaringan Kabel Telepon 54,56 Km.
6. Persampahan
a) Penambahan Bin/Tong Sampah sebanyak 3 unit.
b) Perbaikan Gerobak Sampah sebanyak 12 unit
c) Perbaikan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sebanyak 9 unit.
d) Perbaikan Dump Truk sebanyak 2 unit.
Pasal 16
Rencana Pengelolaan Pembangunan
(1) Rencana pengelolaan pembangunan di kawasan perencanaan RDTR Muara Bunyut dilakukan di bawah koordinasi Bupati. Maka perlu ditentukan prioritas pelaksanaan pembangunan, adapun prinsip-prinsip yang dijadikan dasar penentuan prioritas adalah sebagai berikut :
a. Prioritas I adalah pembangunan sektor dan sub sektor yang menunjang /memacu
18
pertumbuhan sosial ekonomi terutama dibidang pemerintahan, pendidikan, olah raga, kesehatan, transportasi, perdagangan dan jasa serta usaha peningkatan perkonomian masyarakat dan sumber daya manusia;
b. Prioritas II adalah pembangunan sektor dan sub sektor yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan perkotaan;
c. Prioritas III adalah pembangunan sektor dan sub sektor yang menunjang kegiatan jangka panjang.
(2) Selanjutnya langkah-langkah makro penanganan pelaksanaan rencana untuk kawasan perencanaan adalah sebagai berikut :
a. Penguasaan dan Pematangan TanahMerupakan pengamanan, penguasaan tanah dan pembebasan tanah pada kawasan yang telah siap untuk dikembangkan atau dibangun menjadi kawasan-kawasan peruntukkan. Tindakan tersebut harus sesuai dengan prosedur administrasinya serta Peraturan-peraturan penunjangnya. Untuk jangka pendek di Unit Lingkungan I, II, dan IV, sedangkan untuk jangka panjang di Unit Lingkungan III.
b. Rehabilitasi
Merupakan tindakan penambahan/perbaikan, peremajaan, peningkatan kualitas lingkungan dan penyesuaian kondisi lingkungan sesuai dengan peruntukkan tanah menurut rencana yang telah disusun. Tindakan ini meliputi perbaikan lingkungan perumahan yang sudah ada, usaha rehabilitasi prasarana seperti jalan, saluran drainase, MCK, penghijauan dan persampahan. Untuk jangka pendek di Unit Lingkungan II dan IV, sedangkan untuk jangka panjang di Unit Lingkungan III.
c. Pembangunan
Merupakan upaya mendirikan/membuat bangunan pada areal yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukkannya dan pengembangan jaringan jalan baru guna merangsang pertumbuhan kawasan terbangun. Untuk jangka pendek di Unit Lingkungan I, II dan IV, sedangkan untuk jangka panjang di Unit Lingkungan III.
d. Penyesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Kawasan.
Merupakan pembenahan fungsi pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Muara Bunyut, tindakan ini dapat berbentuk pemutihan pada bangunan yang memungkinkan dalam arti proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat segera dilaksanakan jika ternyata penempatan bangunan-bangunan dimaksud telah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan atau penyesuaian fungsi-fungsi jaringan jalan berdasarkan kondisi yang telah berkembang pada saat itu. Untuk jangka pendek di Unit Lingkungan I dan II, sedangkan untuk jangka panjang di Unit Lingkungan III dan IV.
e. Pematokan dan Konsolidasi Lahan
Merupakan tindakan teknis dalam rangka menyusun rencana yang lebih operasional dilapangan. Dalam hal ini dilakukan konsolidasi tanah oleh Pihak Kantor Perwakilan Pertanahan Kutai yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan pematokan blok kapling dan jalan. Untuk jangka pendek di Unit Lingkungan II dan IV, sedangkan untuk jangka panjang di Unit Lingkungan I dan III.
d. Meningkatkan Administrasi Pembangunan Kawasan
Merupakan persiapan dalam aspek administrasi pembangunan kawasan untuk mendukung tercapainya tertib pembangunan dalam rangka peningkatan pembangunan fisik. Disini diperlukan ketegasan wewenang instansi kabupaten, seperti Bappeda, DPU dan Kimpraswil, Kantor Perwakilan Pertanahan Kutai, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas/Kantor/Lembaga/Instansi lainnya serta Camat, khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Muara Bunyut.
19
BAB III
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17
(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu d itempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lalu menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Penyidik pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
a. Pemeriksaan tersangka;
b. Pemasukan rumah;
c. Penyitaan benda;
d. Pemeriksaan surat;
e. Pemeriksaan saksi;
f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
(1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Muara Bunyut;
(2) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
(3) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
20
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
(1) Hal-hal yang belum diatur/belum cukup dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksaanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati;
(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah terdahulu sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Ditetapkan di Sendawarpada tanggal 07 November 2006
BUPATI KUTAI BARAT
ttd
ISMAIL THOMAS
Diundangkan di Sendawarpada tanggal 07 November 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KUTAI BARAT
ttd
YAHYA MARTHAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2006 NOMOR 07 SERI D
21
