PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

a. bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kebijakan pajak daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimasudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana, atau fasiltas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi perizinan tertentu;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-

undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

1

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARADAN

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINANTERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka Utara;2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Kolaka Utara;4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;

2

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yangmenyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfaatan yang dapat dinikmati oleh Orang atau Badan; -

7. Jasa perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang Pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

8. Bangunan gedung adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya diatas bawah permukaan tanah dan atau perairan yang serupa bangunan gedung dan atau bukan gedung;

9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;

10. Bagunan permanen adalah bangunan yang di tinjau dari segi konstruksi dan umum bangunan dinyatakan antara 15 (Lima Belas) tahun;

11. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;

12. Bangunan sementara/ darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umum bangunan dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun;

13. Mendirikan bangunan adalah pekeijaan mengadakan bangunan menimbun atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekeijaan mengadakan bangunan tersebut;

14. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran;

15. Pemanfaatan bangunan adalah kegiatan pemanfaatan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeliharaan secara berkala;

16. Pemeliharaan adalah kegiatan yang menjaga pemanfaatan bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeliharaan secara berkala;

17. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi;

18. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau parasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan;

19. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran serta pemeliharaan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki;

20. Pembongkaran adalah kegiatan pembongkaran atau merubah seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya;

3

21. Penguna bangunan adalah pemilik bangunan dan/ atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengolah bangunan atau bagian bangunan sesuai fungsi yang ditetapkan;

22. Pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikasi keahlian untuk melaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

23. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau atau usaha atau lembaga organisasi yang kegiatannya dibidang bangunan termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan;

24. Prasarana dan sarana bangunan adalah fasilitas kelengkapan didalam dan diluar bangunan yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan;

25. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruhnya bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi;

26. Garis sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun;

27. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekerangan;

28. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan;

29. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan puncak bangunan;

30. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan mendirikan/mengubah bangunan;

31. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah izin yang diberikan untuk menghapus/merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB;

32. Izin Penghapusan Bangunan adalah izin yang diberikan untuk menghapus/ merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB;

33. Kapling/pekarangan adalah sesuatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk tempat mendirikan bangunan;

34. Petugas adalah orang yang mendapat tugas secara resmi melayani kepentingan umum dibidang mendirikan bangunan;

35. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB;

36. RKS adalah rencana kerja dan syarat-syarat;37. Teras adalah bahagian lantai bangunan yang bersifat tambahan yang tidak

dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup;38. Jalan masuk adalah jalan untuk masuk ke dalam persil;39. Pagar pengaman adalah suatu pagar yang dikonstruksikan sementara, untuk

membatasi dan memberikan pengamanan tempat pekerjaan dan atau lingkungan sekitarnya;

40. Pagar pekerangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil;

4

41. Harga bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh unsur Dinas PU atau yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang;

42. Biaya perbaikan adalah harga bahan yang ditambah upah tenaga perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh unsur Dinas PU atau yang telah ditugaskan oleh pejabat yang berwenang;

43. Biaya pembongkaran adalah biaya bongkar bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh unsur Dinas PU atau yang telah ditugaskan oleh pejabat yang berwenang;

44. Bangunan dalam kota adalah bangunan yang berada diwilayah Ibukota Kabupaten atau Ibukota Kecamatan;

45. Bangunan diluar kota adalah bangunan yang berada di luar Ibukota Kecamatan;

46. Instalasi ialah konstruksi jaringan bahan penyambung dan perlengkapan alat-alat yang berkaitan dengan konstruksi jaringan;

47. Air kotor adalah semua air yang bercampur dengan kotoran-kotoran dari dapur, kamar mandi, kakus dan peralatan pembuangan lainnya;

48. Air industri adalah semua air yang barasal dari tempat-tempat industri;49. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya,

keadaan dan mahluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;

50. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;

51. Angkutan kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut pembayaran;

52. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk palayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah kabupaten Kolaka Utara;

53. Mobil penumpang/ bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) set, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

54. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;

55. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan /penumpang umum pada suatu trayek tertentu;

56. Izin Insedentil adalah pemberian izin pemakaian jalan diluar jalur dari izin trayek yang telah diberkan;

57. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan pemotongan retribusi tertentu;

58. Masa Pungutan Retribusi suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

59. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi daerah untk melaporkan

5

perhitungan-perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan;

60. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai* dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

62. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang;

63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

64. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda lainnya;

65. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi;

66. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;

67. Dalam Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

(1). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;(2). Retribusi Izin Gangguan;(3). Retribusi Izin Trayek; dan(4) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Pertama

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Paragraf 1

6

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan;

(2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan, desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatiakn Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;

(3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau milik pemerintah daerah.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

(3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Jenis Retribusi Perizinan Tertentu;

(4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan peruntukan bangunan dan jenis pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelengraan pemberian izin yang bersangkutan;

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan sebagai berikut:A. Tarif pelayanan IMB untuk mendirikan bangunan baru ;

a. Bangunan Rumah Tinggal Masyarakat:Biaya sebesar 1% dari RAB berdasarkan analisa beijalan;

b. Bangunan UsahaBiaya sebesar 2% dari RAB berdasarkan analisa beijalan;

c. Bangunan lainnya (pagar)Biaya sebesar 1% dari RAB berdasarkan analisa beijalan;

B. Tarif pelayanan IMB untuk mengubah bangunana. Bangunan Rumah Tinggal Masyarakat:

Biaya sebesar 1% dari RAB berdasarkan analisa berjalan;b. Bangunan Usaha

Biaya sebesar 2% dari RAB berdasarkan analisa berjalan;c. Bangunan lainnya (pagar)

Biaya sebesar 1% dari RAB berdasarkan analisa beijalan;C. Pelayanan IMB dengan tariff Rp.O (nol Rupiah) diberikan untuk :

a. Rumah dan tempat peribadatan, sarana kepentingan social yang bersifat nirlaba, dan rumah sangat sederhana;

b. Bangun bangunan berupa : tiang bendera, pengelola tanaman hias, bak sampah shelter bis, sumur resapan, dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL);

c. Bangunan milik pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.(4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

8

Pasal 9

(1) Dengan nama Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan izingangguan. -

(2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Obyek retribusi Izin Ganguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat meminbulakan ancaman bahaya, kerugian dan/atau ganguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya ganguan ketertiban keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;

(2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 11

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

(3) Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

(1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif berdasarkan luas tempat Usaha x Indeks gangguan + Modal usaha.

(2) Luas tempat usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 13

9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi izin gangguandidasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama, biayapenyelengaraan pemberian izin yang bersangkutan;

(2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitandokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan,dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 14

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin gangguan ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut:A. Klasifikasi luas bangunan tempat usaha dengan tar i f :

1. Luas <1000 M2 Rp.2.500/M22. Luas 1000 M2 s/d 2000 M2 Rp.2.000/M23. Luas 2001 M2 s/d 3000 M2 Rp.l.500/M24. Luas 3001 M2 s/d 4000 M2 Rp. 1000/M25. Luas> 4000 M Rp 500/M2

B. Klasifikasi indeks lokasi /indeks gangguan ditetapkan sebagai berikut :1. Kawasan industri/perdesaan Indeks 1.2. Kawasan perdagangan Indeks 23. Kawasan pariwisata Indeks 34. Kawasan perumahan Indeks 5

C. Klasifikasi Modal Usaha.

No. Modal (Rp) Tarif1 51.000.000 s/d 100.000.000 100.0002 101.000.000 s/d 150.000.000 150.0003 151.000.000 s/d 200.000.000 200.0004 201.000.000 s/d 300.000.000 250.0005 301.000.000 s/d 400.000.000 300.0006 401.000.000 s/d 500.000.000 400.0007 Diatas 500.000.000 500.000

(2) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang Izin Gangguan, selama usahanya masih beijalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus di ajukan dalam jangka 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu pendaftar ulang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

(3) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dalam hal ini pendirian atau perluasan tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha, ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

(4) Besarnya tarif perubahan jenis usaha ditetapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

(5) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.(6) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekomian.(7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

10

Retribusi Izin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka Utara

Bagian Keempat

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Paragraf 1Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 16

(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah

(2) Pemberian tata cara dan persyaratan retribusi Izin Trayek akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 18

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.

(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2

Golongan Retribusi Izin Trayek

Pasal 19

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 20

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Pasal 15

11

Paragraf 4

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 21 *

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;

(2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5

Struktur Dan Besarnya Tarif Izin Trayek

Pasal 22

(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.

(2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Paragraf 6

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 23

(1) Izin trayek berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan dengan masa

berlaku kartu pengawasan selama 1 (satu) tahun

(2) Masa retribusi izin trayek ditetapkan 6 (enam) bulan;

(3) Setiap izin Trayek wajib daftar ulang setiap tahun, dengan dikenakan tarif

retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);

(4) Saat terutangnya retribusi adalah pelayanan pemberian izin diberikan;

(5) Bentuk dan Muatan Materi Kartu Pengendalian/Pengawasan dimaksud

ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.

Paragraf 7

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 24

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

12

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Objek Retribusi izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan.

(2) Subjek Retribusi izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan

(3) Wajib Retribusi izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuann peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 26

Retribusi izin Trayek yang terutang di pungut di wilayah Kabupaten Kolaka Utara

Bagian Kelima

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 27

(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan.

(2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penagkapan dan pembudidayaan;

(2) Subyek retibusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan;

(3) Wajib retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan

Paragraf 2

13

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 29

(1) Tarif retribusi izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.(4) Penetapan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Prinsip dalam Penetapan tarif Retribusi

Pasal 30

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama biaya penyenggaraaan pemberian izin yang bersangkutan;

(2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegak hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Izin Usaha Perikanan

Pasal 31

(1) Orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha perikanan berdasarkan atau bukan berdasarkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dikenakan Pungutan produksi sebagai berikut:a. Hasil penangkapan ikan di laut atau perairan umum dan pengumpulan

ikan dikenakan Pungutan bagi produsen sebesar 2,5 % dari harga jual keseluruhan pada saat itu;

b. Hasil Pembudidayaan ikan di perairan laut, perairan tawar, dan perairan payau masing-masing sebesar 2,5 % dari harga jual keseluruhan pada saat itu;

c. Hasil pengolahan atau pengawetan ikan seperti sirip hiu, ikan asin, teripang, minyak ikan hiu, ebi, terasi dan lain-lain sebesar 2,5 % dari harga jual berdasarkan harga pasaran setempat.

(2) Pemungutan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurufb, dan huruf c, dilakukan di TPI dan atau PPI atau tempat Produksi.

Pasal 32

Retribusi Izin usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 33

14

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian kesatu

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 34

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan S KRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa karcis, kupon dan kartu anggaran.(4) Tata cara pemungutan retribusi di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 35

Retribusi terutang pada saat pelayanan diberikan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 36

(1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus.(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada Bendahara

Penerima atau langsung disetor ke Kas Daerah dengan memberikan bukti penerimaan pada bendahara penerima.

(3) Bendahara Penerima dinas memberikan bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon.

(4) Bendahara Penerima Dinas menyetor ke Kas Daerah seluruh retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 X 24 jam.

(5) Tata cara penentuan tempat pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif

Pasal 37

15

Dalam hal wajib rertribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurangmembayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua Persen) setiapbulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan tagih dengan menggunakanSTRD. -

Bagian Kelima

Penagihan

Pasal 38

(1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam

Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 39

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan;

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Ketujuh

Kedaluwarsa Penagihan

16

Pasal 41

(1) Hak untuk melakukan penagihan rertibusi setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang; -

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

a. Diterbitkannya surat terguran dan surat paksa atau :b. Ada pengukuran utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya dinyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 42

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1.)

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 44

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Hukum Acara Pidana.

17

j

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). adalah :a. Meminta keterangan dan bahan bukti dari-orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;b. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di Bidang Retribusi;c. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;g. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;h. Menghentikan penyidikan; dan/ataui. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Wajib Retrbusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) X jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB VIII

18

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 47

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam pasal -2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa tertentu.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 49

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pada saat Peraturan Daerah ini dimulai berlaku, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Perizinan Tertentu yang bertentangan dengan Paraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

ditetapkan di LasusuaPada tanggal 29 Desember 2012

BUPATI KOLAKA UTARA,

Z '

SDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua Pada tanggal 2012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 7

19

i

j

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Pemerintah

Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk

meningkatkan efesiensi dan kreativitas pennyelenggaraan dan pelayanan

publik kepada mayarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten/Kota

berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada

masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-

undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk

melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan

Tertentu. Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 50

Cukup jelas

20

LAMPIRAN I : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

A. Angkutan Penumpang Umum- Angkutan Kota (Angkot)

JENIS KENDARAAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK

TARIF

- Bus Kecil/Oplet/Mikrolet

- Bus Sedang

8 seat

8 seat keatas

Rp. 75.000/6 bulan

Rp. 150.000/6 bulan

- Angkutan Pedesaan

JENIS KENDARAAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK

TARIF

- BusKecil/Oplet/Mikrolet

- Bus Sedang

8 seat

8 seat keatas

Rp. 50.000/6 bulan

Rp. 75.000/6 bulan

- Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek

JENIS KENDARAAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK

TARIF

- Mobil penumpang

- Mobil Mini Bus/Bus

s/d 8 seat

8 seat keatas

Rp. 75.000/6 bulan

Rp. 75.000/6 bulan

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUDDiundangkan di Lasusua Pada Tanggal 29 Desember 2012SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDARLEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan AslinyaHukum Setda kolaka utara

ASHAR,SH.MH

23

A

LAMPIRAN II : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHAPERIKANAN (IUP)

A. Izin Usaha Budidaya

No Jenis Kegiatan Luas Lahan BudidayaKeterangan0 - 5 Ha > 5 Ha

1. Budidaya Tambak Rp. 75.000 Rp. 150.000 Per Lokasi/Tahun

2. Budidaya laut- Budidaya Ikan- Budidaya Teripang- Budidaya Rumput Laut- Budidaya Mutiara- Budidaya Lainnya

Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp.250.000 Rp. 50.000

Rp. 100.000 Rp.200.000 Rp. 150.000 Rp.500.000 Rp. 100.000

3.4.

Budidaya Air Tawar Pembenihan Udang dan Ikan

Rp. 30.000 Rp. 150.000

Rp.50.000 Rp.300.000

B. Izin Usaha Pengelolaan Ikan.

No Jenis Pengolahan Besarnya Pungutan Keterangan1. Pengelolaan Ikan Tradisional Rp. 50.000 Per Lokasi/Tahun2. Pembekuan ( Cold Storage ) Rp.200.0003. Penampungan/Pengangkutan Ikan Rp. 100.000

C. Izin Usaha Penangkapan Ikan

No Jenis Kapal Dan Alat TangkapUkurang Kapal / Besarnya Pungutan Keterangan0 - 4 GT > 5 - 10 GT

1.

2.

Kapal Pancing- Kapal Pole and Line- Rawai / Long Line- Pancing Tonda- Pancing Tunggal- Pancing Lainnya Kapal Jaring- Pure Seine.- Jaring Cakalang.- Gill Net.- Payang.- Lampara.- Maroami.

Rp. 150.000 Rp.75.000 Rp.50.000 Rp.50.000 Rp.50.000

Rp.250.000 Rp. 125.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp.75.000 Rp.50.000

Perkapal/TahunPerkapal/TahunPerkapal/TahunPerkapal/TahunPerkapal/Tahun

Perkapal/Tahun Perkapal/Tahun Perkapal/Tahun Perkapal / Tahun Perkapal/Tahun Perkapal/Tahun

3. Kapal Pengangkut dan Pengumpul Ikan. Rp.50.000 Perkapal / T ahun

4. Alat Penangkapan Ikan lainnya- Bubu- Bagang Apung

Rp.50.000 Rp.250.000 Rp.200.000

Per Unit Per Unit Per Unit

21

- Bagang Tancap Rp. 150.000 Per Unit- Rumpon Laut Dalam Rp. 100.000 Per Unit- Rumpon Laut Tengah Rp.75.000 Per Unit- Rumpon Laut Dangkal

BUPATI KOLAKA UTARA,

ttd

RUSDA MAHMUDDiundangkan di Lasusua Pada Tanggal 29 Desember 2012SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd

ISKANDARLEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan AslinyaKepala Bagian Hukum Setda kolaka utara

X -ASHAR,SH.MH

22