206
PENDAHULUAN 1 PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDER udaya patriarki merupakan sumber utama dimana ketidakadilan gender terhadap perempuan menjadi realitas yang sangat merugikan, baik dalam bentuk violence, stereotype, subordinasi, marginalisasi maupun double burden. Budaya patriarki telah mendasari bagaimana relasi sosial yang terbentuk baik dari perspektif “kelas” ataupun yang lainnya menjadikan posisi dan repre- sentasi kehadiran serta kepentingan perempuan mendapatkan perlakuan yang tak setara dibandingkan kaum laki-laki. Narasi besar kondisi patriarkal ini mewujud pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas sosial dan telah dilanggengkan secara dominatif maupun hegemonik untuk mem- pertahankan “kekuasaan” tersebut. Pada wilayah politik atau publik yang bermakna pengaturan pranata-pranata kehidupan sosial dalam mencapai tujuan bersama, keabsenan suara perempuan melahirkan situasi kehidupan sosial politik yang sangat maskulin dan konflik sebagai energi perubahan tidak lebih dari “zero sum game” (kalah–menang). Perspektif win-win solution dalam menangani konflik pada wilayah sosial politik hanya jargon semata. Karena itu, representasi kaum perempuan pada wilayah sosial politik menjadi kebutuhan dan kepentingan strategis yang tidak hanya signifikan bagi kepentingan kaum perempuan sendiri, akan tetapi lebih menjamin kepentingan atau kebutuhan semua kelompok sosial, khususnya mereka yang termarginalisasi secara sosial politik dalam proses pembangunan. Partisipasi politik perempuan dalam bentuk advokasi kebijakan publik yang melibatkan/merepresentasikan perempuan dalam pembuatannya bermakna sebagai usaha untuk memulai dan belajar melakukan “perang posisi” menghadapi struktur kekuasaan patriarkis yang dominatif dan hegemonik. Dimulai pada level wilayah “otonomi” paling bawah, yaitu desa, diharapkan proses-proses belajar untuk melawan kondisi tersebut berada dalam kerangka SMART ( Specific, B

PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

  • Upload
    buicong

  • View
    239

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PENDAHULUAN 1

PERANG POSISIMEWUJUDKANKEADILAN GENDER

udaya patriarki merupakan sumber utama dimana ketidakadilan genderterhadap perempuan menjadi realitas yang sangat merugikan, baik dalambentuk violence, stereotype, subordinasi, marginalisasi maupun double

burden. Budaya patriarki telah mendasari bagaimana relasi sosial yang terbentukbaik dari perspektif “kelas” ataupun yang lainnya menjadikan posisi dan repre-sentasi kehadiran serta kepentingan perempuan mendapatkan perlakuan yang taksetara dibandingkan kaum laki-laki. Narasi besar kondisi patriarkal ini mewujudpada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas sosialdan telah dilanggengkan secara dominatif maupun hegemonik untuk mem-pertahankan “kekuasaan” tersebut.

Pada wilayah politik atau publik yang bermakna pengaturan pranata-pranatakehidupan sosial dalam mencapai tujuan bersama, keabsenan suara perempuanmelahirkan situasi kehidupan sosial politik yang sangat maskulin dan konfliksebagai energi perubahan tidak lebih dari “zero sum game” (kalah–menang).Perspektif win-win solution dalam menangani konflik pada wilayah sosial politikhanya jargon semata. Karena itu, representasi kaum perempuan pada wilayahsosial politik menjadi kebutuhan dan kepentingan strategis yang t idak hanyasignifikan bagi kepentingan kaum perempuan sendiri, akan tetapi lebih menjaminkepentingan atau kebutuhan semua kelompok sosial, khususnya mereka yangtermarginalisasi secara sosial politik dalam proses pembangunan.

Partisipasi politik perempuan dalam bentuk advokasi kebijakan publik yangmelibatkan/merepresentasikan perempuan dalam pembuatannya bermaknasebagai usaha untuk memulai dan belajar melakukan “perang posisi” menghadapistruktur kekuasaan patriarkis yang dominatif dan hegemonik. Dimulai pada levelwilayah “otonomi” paling bawah, yaitu desa, diharapkan proses-proses belajaruntuk melawan kondisi tersebut berada dalam kerangka SMART (Specific,

B

Page 2: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI JAWA TIMUR2

Measureable, Achieveable, Rationable dan Timeable). Pada posisi ini kehadiranbuku Partisipasi Politik Perempuan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publikdi Daerah Jawa Timur (Studi Analitik atas Kondisi dan Sikap Masyarakat TerhadapPartisipasi Politik Perempuan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik di DaerahJawa Timur) dan Formulasi Pendampingan Komunitas Perempuan untukAdvokasi Kebijakan Publik diharapkan menjadi mozaik ataupun cermin baruuntuk memahami, dan bereksperimentasi melakukan “perang posisi“ dan gendermainstreaming pada kepentingan strategis kaum perempuan, khususnya partisipasiperempuan dalam pembuatan kebijakan publik.

Kehadiran buku ini diharapkan juga menjadi sebuah tradisi yang penting dimanaaksi-aksi advokasi atas partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan publiksebagaimana yang sedang dilakukan oleh Yayasan Cakrawala Timur Surabaya inidapat ikut dibaca, ditelaah, dikritisi dan dipertanggungjawabkan secara sosial.Perwujudan buku ini, sebagai bagian dari program partisipasi politik perempuandalam pembuatan kebijakan publik di daerah Jawa Timur, didukung olehPatnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI) dan Uni Eropa.

Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada PGRI dan Uni Eropa atas kerjasama dankepercayaannya selama ini kepada Yayasan Cakrawala Timur, semoga hubunganyang tulus ini semakin kuat dan kokoh pada masa-masa yang akan datang. Terimakasih juga kepada berbagai pihak yang membantu hingga terbitnya buku ini baiksecara langsung maupun tdk langsung, khususnya para “intelektual organik”,Mbakyu Eva Kusuma Sundari, Msc. yang sekarang bereksperimen langsung padawilayah politik praktis sebagai legislator MPR-DPR-RI, atas saran danketerlibatannya baik sebagai nara sumber atau fasilitator serangkain pelatihanprogram ini secara formal dan non formal. Juga terima kasih kepada Mbak Yuyudyang dengan telaten mendampingi proses lokakarya dan bimbingan dalampenyusunan buku ini.

Tidak lupa pula haturan terima kasih kepada KH Husein Muhammad dari Cirebon,juga Ustadz Nakho’i, Pak Karyono, dan Bu Sutinah atas pendampingannya selamaini sebagai konsultan ahli program. Juga kepada Khanis atas kontribusinya padaruang-ruang belajar kami.

Kepada 30 mitra dalam program ini yang bertindak sebagai subyek dalam prosespembuatan formulasi pendampingan komunitas perempuan hingga maujud dalamkarya buku ini, tentunya ucapan terima kasih belumlah sebanding denganpartisipasi dan ketelatenan yang ditunjukkan dalam proses selama ini.

Page 3: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PENDAHULUAN 3

Kepada seluruh kolega dari Yayasan Cakrawala Timur, ucapan terima kasih atasdedikasinya dalam menjaga komitmen atas kerja-kerja kemanusiaan yangdilakukan selama ini.

Selamat berproses dan selamat bekerja untuk keadilan perempuan.Terima kasih

Yayasan Cakrawala TimurSurabaya

Badrus Zaman

Page 4: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI JAWA TIMUR4

DAFTAR ISI

PENGANTAR:Perang Posisi Mewujudkan Keadilan Gender – vDaftar Isi – ix

BAB IPendahuluan – 1

Good Governance dan Problem Partisipasi Politik Perempuan – 3Sosial-Budaya dan Hambatan Partisipasi Politik Perempuan – 6Rumusan Masalah – 7Tujuan dan Kegunaan (Out Put) Penelitian – 7Metode Penelitian – 8

BAB IITinjauan Pustaka dan Teori - 9

Perspektif Makro tentang Problematika Realasi Gender – 10Problematika Perempuan dalam Dunia Politik - 14Perspektif Mikro tentang Problematika Perempuan dalam Politik - 24Perempuan dan Kebijakan Publik di Desa - 27

BAB IIIHasil Penelitian dan Pembahasan - 33

Karakteristik Responden – 33Pekerjaan dan Kondisi Ekonomi Responden - 37Mobilitas Sosial – 44Partisipasi dalam Kegiatan Publik - 48Peran Politik Perempuan - 60Sikap Patriarki Masyarakat - 65

BAB IVPenutup – 71

Kepustakaan – 75

Page 5: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PENDAHULUAN 5

FORMULASI PENDAMPINGAN KOMUNITAS PEREMPUANUNTUK ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

PROLOGIssu di 30 Kabupaten/Kota di Jawa Timur – 81

PRAWACANAPartisipasi Politik Perempuan dalam ProsesPembuatan Kebijakan Publik di Daerah Jawa Timur – 85

Hambatan–Hambatan Budaya dan Tafsir Agamaterhadap Partisipasi Politik Perempuan dalam Pembuatan Kebijakan Publik – 90

Muqaddimah – 90Masyarakat Bias Laki-Laki - 93Menggagas Masa Depan Fiqih Perempuan - 94

ISU: PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN - 97

1. KABUPATEN MALANG – 97LATAR BELAKANG WILAYAH - 97

Geografis - 97Sumber Daya Manusia - 98Sumber Daya Alam - 98Sumber Daya Ekonomi - 99Definisi Kemiskinan - 99

PILIHAN MASALAH – 100PROGRAM – 101

Di Tingkat Organisasi Perempuan Pengawal Advokasi Kebijakan -101Di Tingkat Basis – 101Di Tingkat Pemerintah – 102

LANGKAH/TAHAPAN KERJA – 102Penguatan Organisasi Perempuan – 102Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis – 103Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal – 104Partisipasi Kelompok Basis dalamPenyusunan Legislasi dan Anggaran – 105Negosiasi Kelompok Basis dalam MemenangkanUsulan Legislasi dan Anggaran – 106Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran - 107

Page 6: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI JAWA TIMUR6

2. KABUPATEN KEDIRI – 108LATAR BELAKANG - 108PILIHAN MASALAH - 108PROGRAM - 110

Strategi penguatan kelompok basis - 110Strategi negosiasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat - 110Strategi koordinasi Regio Mataraman - 110

TAHAPAN KERJA – 110Penguatan Organisasi Perempuan – 110Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis – 111Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal – 112Partisipasi Kelompok Basis dalamPenyusunan Legislasi dan Anggaran – 112Negosiasi Kelompok Basis dalam MemenangkanUsulan Legislasi dan Anggaran – 114Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran - 115

3. KABUPATEN PONOROGO – 116LATAR BELAKANG WILAYAH - 116

Kabupaten Ponorogo - 116Desa Campursari Kecamatan Sambit – 117

FOKUS MASALAH – 117PROGRAM – 118LANGKAH/TAHAPAN KERJA – 119

Penguatan Organisasi Perempuan Pengawal advokasi Kebijakan – 120Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis – 120Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal – 125Partisipasi Kelompok Basis dalamPenyusunan Legislasi dan Anggaran – 127Negosiasi Kelompok Basis dalam MemenangkanUsulan Legislasi dan Anggaran – 127Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran – 128

4. KABUPATEN PAMEKASAN – 129LATAR BELAKANG WILAYAH - 129

Geografis - 129Pemerintahan Desa - 129Kepemimpinan - 130Lembaga Tingkat Desa - 130Pertanian - 130Pendidikan - 131

Page 7: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PENDAHULUAN 7

Kesehatan - 131DESKRIPSI MASALAH - 132PROGRAM - 132LANGKAH/TAHAPAN KERJA – 132

Penguatan Organisasi Perempuan Pengawal advokasi Kebijakan– 133Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis – 134Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal – 136Partisipasi Kelompok Basis dalamPenyusunan Legislasi dan Anggaran – 137Negosiasi Kelompok Basis dalam MemenangkanUsulan Legislasi dan Anggaran – 137Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran – 137

ISU: PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH MIGRAN – 139

5. KABUPATEN SUMENEP – 139LATAR WILAYAH – 139PILIHAN MASALAH – 140PROGRAM – 141LANGKAH-LANGKAH PARTISIPASI PEREMPUANDALAM ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK– 141

Penguatan Organisasi Perempuan Pengawal advokasi Kebijakan– 141Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis – 142Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal – 144Partisipasi Kelompok Basis dalamPenyusunan Legislasi dan Anggaran – 145Negosiasi Kelompok Basis dalam MemenangkanUsulan Legislasi dan Anggaran – 145Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran – 146

6. KABUPATEN BLITAR – 147LATAR KOMUNITAS DALAM SUB KULTUR - 147PILIHAN MASALAH - 147PROGRAM - 148

Pada Tingkat Organisasi Perempuan pengawal Advokasi Kebijakan - 148Pada Tingkat Kelompok Basis - 148Pada Tingkat Pemerintah - 148

LANGKAH/TAHAPAN KERJA – 149Penguatan Organisasi Perempuan Pengawal advokasi Kebijakan– 149Pendampingan Kader Komunitas Perempuan – 150Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal – 152

Page 8: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI JAWA TIMUR8

Partisipasi Kelompok Basis dalamPenyusunan Legislasi dan Anggaran – 153Negosiasi Kelompok Basis dalam MemenangkanUsulan Legislasi dan Anggaran – 153Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran – 154

ISU: KESEHATAN LINGKUNGAN – 155

6. KABUPATEN SAMPANG – 155LATAR BELAKANG WILAYAH - 155PILIHAN MASALAH - 156PROGRAM - 156LANGKAH/TAHAPAN KERJA – 156

Penguatan Organisasi Perempuan – 157Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis – 158Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal – 159Partisipasi Kelompok Basis dalamPenyusunan Legislasi dan Anggaran – 160Negosiasi Kelompok Basis dalam MemenangkanUsulan Legislasi dan Anggaran – 160Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran – 160

ISU: KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN – 161

7. KABUPATEN PASURUAN – 161LATAR WILAYAH – 161

Kabupaten Pasuruan – 161Kecamatan Rembang – 162Desa Pekoren – 162

PILIHAN MASALAH - 162PROGRAM - 164LANGKAH/TAHAPAN KERJA – 165

Penguatan Organisasi Perempuan – 166Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis – 167Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal – 168Partisipasi Kelompok Basis dalamPenyusunan Legislasi dan Anggaran – 169Negosiasi Kelompok Basis dalam MemenangkanUsulan Legislasi dan Anggaran – 170Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran – 172

Page 9: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PENDAHULUAN 9

ISU: KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN – 173

8. KABUPATEN BANYUWANGI – 173LATAR WILAYAH – 173

Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran – 174PROGRAM - 174LANGKAH/TAHAPAN KERJA – 175

Penguatan Organisasi Perempuan – 175Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis – 176Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal – 177Partisipasi Kelompok Basis dalamPenyusunan Legislasi dan Anggaran – 178Negosiasi Kelompok Basis dalam MemenangkanUsulan Legislasi dan Anggaran – 178Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran – 179

ISU: AKSES AIR BAGI PEREMPUAN – 181

9. KABUPATEN BANGKALAN – 181LATAR WILAYAH – 181

Air dan Permasalahannya – 182Perempuan dan Kehidupan Sosial – 183

DESKRIPSI MASALAH - 184PROGRAM - 184LANGKAH/TAHAPAN KERJA – 184

Penguatan Organisasi Perempuan – 185Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis – 186Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal – 189Partisipasi Kelompok Basis dalamPenyusunan Legislasi dan Anggaran – 190Negosiasi Kelompok Basis dalam MemenangkanUsulan Legislasi dan Anggaran – 190Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran – 191

EPILOG(Pengalaman Keterlibatan Dalam Program) – 193

Dian Pratiwi[Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)] – 193Yeni Mariyana[Kelompok Kerja Lentera Perempuan Ponorogo (POKJA LP2)] – 199

Page 10: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI JAWA TIMUR10

PENDAHULUAN

ada masa Otonomi Daerah yang diamanatkan melalui UU no. 22 tahun 1999mengenai otonomi daerah (direvisi dengan UU no.32 tahun 2004) dan

UU no. 25 tahun 1999 (direvisi dengan UU no. 33 tahun 2004) tentangpembagian keuangan pusat dan daerah, yang telah berjalan kurang lebih selamalima tahun ini, di satu sisi merupakan angin segar akan tanda kemajuanperadaban dalam hubungan pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha bagi prosesdemokrasi dan pembangunan politik di Indonesia.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penjelasan akanrelasi kekuasaan yang disebut otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi.Desentralisasi bermakna penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kedaerah otonom yang mencakup desentralisasi teritorial; penyerahan kekuasaanuntuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi) dan bataspengaturannya adalah daerah, serta desentralisasi fungsional; pelimpahankekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batasannya adalahfungsi itu sendiri, seperti: pertanahan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Desentralisasi pada wilayah otonom ini, dalam berbagai penyelenggaraankekuasaan atas fungsi-fungsinya, memberi peluang kepada usaha tatapemerintahan baru yang baik (Good Governance Reform) , yaitu: tata pemerintah-an yang berdimensi pada adanya sikap dan kapasitas pemerintah serta hubunganvertikalnya (antara pemegang dan yang tidak memiliki kekuasaan), yang berartiadanya kapasitas pengelolaan dan pendistribusian sumber daya ekonomi, sosial,politik dan budaya melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik.

Kebijakan publik dalam otonomi daerah merupakan out-put dari proses relasikekuasan pada daerah otonom yang mencerminkan bagaimana pola, bentuk, sifatdan kualitas tata pemerintahannya.

P

1

Page 11: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PENDAHULUAN 11

Pola relasi kekuasaan yang terjadi itu merupakan perwujudan tata pemerin-tahan yang baik (Good Governance), sehingga out put-nya diharapkan memberimanfaat bagi meningkatnya kualitas kehidupan masyarakatnya, terutama perem-puan.

Pengalaman selama era otonomi daerah banyak menunjukkan adanya ke-bijakan publik yang sarat dengan muatan politis elitis, bahkan konspiratori s antaraeksekutif–legislatif sebagai penguasa daerah otonom, seperti ditunjukkan padafakta di Jawa Timur bahwa hampir di semua daerah otonom terindikasi dan ter-libat adanya penyimpangan kekuasaan (abuse of power) dalam bentuk penggelap-an atau korupsi keuangan publik dan tidak menunjukkan keperpihakan pada ke-pentingan perempuan.

Tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dapat dihadirkan dalamrealitas sosial dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang meliputi: trans-paransi, akuntabilitas, part isipasi, keterwakilan, kesetaraan dan penegakanhukum, dan dipertajam melalui analisis gender, sehingga pembentukan tatapemerintahan yang baik bermakna tata pemerintahan yang adil, yakni tatapemerintahan yang benar-benar responsif terhadap kepentingan gender dan ber-pihak pada kepentingan perempuan.

Perjalanan Otonomi Daerah di lapangan menunjukan adanya paradoksperwujudan tata pemerintahan yang baik bila diteropong menggunakan analisisgender. Georgina Asworth, pengajar The London School Political Science,menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat partisipasi perempuanuntuk dapat terlibat dalam proses pencapaian demokrasi, yaitu:1) Adanya anggapan bahwa hanya laki-laki saja yang dapat menjadi aktor politik,

perempuan terdiskualifikasi sebelum kompetisi politik dimulai.2) Menghindari isu representasi; perempuan hanya sebagai kelompok sosial.3) Kurangnya komitmen politik secara tertulis mengenai persamaan hak politik

maupun kesetaraan gender.4) Banyaknya penggunaan teknologi yang maskulin.5) Absennya suara politik perempuan.6) Budaya politik yang masih maskulin.7) Waktu yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam mengerjakan tang-

gung jawab domestik.8) Pelayanan sosial terhadap perempuan yang sangat terbatas.9) Kecilnya uang yang bisa diperoleh perempuan.10) Tidak adanya kuota bagi posisi perempuan dalam pengambilan keputusan.11) Ketakutan atas kemungkinan dialaminya kekerasan di lingkup rumah tangga

ataupun publik.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan berke-

adilan adalah menuju pada bagaimana hambatan-hambatan partisipasi masyarakatsebagai prinsip utama dari tata pemerintahan yang baik harus diminimalkan,

Page 12: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI JAWA TIMUR12

bahkan dihilangkan. Kualitas partisipasi politik pada tata pemerintahan yang baikberkaitan erat pada dua aspek, yaitu:1. Adanya basis legal sebagai bentuk partisipasi harus dibenahi dan disempurna-

kan.2. Adanya penguatan pada masyarakat yang dilakukan secara simultan melalui

penyediaan informasi serta peningkatan kapasitas untuk berpartisipasi.Demi mewujudkan proses demokrasi yang berkeadilan dan penerapan ke-

bijakan publik yang berprespektif gender (berpihak pada perempuan), maka pe-ningkatan partisipasi politik perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publikdi daerah Jawa Timur menjadi penting untuk diwujudkan.

Good Governance dan Problem Partisipasi Politik Perempuan

Tata pemerintahan sering dikonotasikan dengan pemerintah, kalangan bisnis, danmasyarakat yang mengesankan gender netral, yang menunjukkan fakta adanyapeluang memarginalisasikan kepentingan perempuan yang di Indonesia ini jumlah-nya lebih dari 50% total penduduk.

Tata pemerintahan global melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mene-tapkan pentingnya menciptakan lingkungan yang memungkinkan hak individu di-tetapkan tanpa memandang jenis kelamin. Upaya reform atau perbaikan tatapemerintahan harusnya didasarkan pada kebutuhan yang dirasakan warga sebuahkomunitas dalam kehidupan sehari-harinya dan perempuan selalu terlibat dalamsegala aspek kehidupan komunitas yang bergerak dari hari ke hari, baik di ruangdomestik maupun di ruang publik.

Pendekatan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu didoronguntuk dapat menjangkau ke dalam tata hubungan pada setiap unit sosial terkecildi masyarakat, termasuk keluarga, karena relasi kekuasaan dalam keluarga me-nempati posisi penting, sebagaimana pola kekerasan dalam masyarakat yangbanyak muncul di berbagai wilayah merupakan refleksi dari pola kekerasan didalam rumah tangga sebagai wilayah terkecil dalam masyarakat. Budaya ke-kerasan inilah yang menyeruak dan mengental dalam masyarakat, seperti: Aceh,Poso, Ambon, hingga Papua, dan tidak sedikit di bentaran Nusantara yang lainyang mengakibatkan korban, dan yang terbanyak dari korban-korban ini adalahanak-anak dan perempuan.

Revitalisasi kelembagaan yang mampu mendorong tata pemerintahan yangbaik (Good Governance) diarahkan untuk meletakkan unsur representasi sebagaiprinsip dalam tata pemerintahan yang baik. Pengertian partisipasi perempuan punharus meletakkan perempuan sebagai subyek, mulai proses perencanaan,memantau jalannya program, sampai evaluasi yang mencerminkan representasikepentingan perempuan atas keterlibatannya. Partisipasi di ruang privat seperti

Page 13: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PENDAHULUAN 13

dalam reproduksi dan dalam pekerjaan rumah tangga lainnya layak untukdiperhitungkan sebagai partisipasi produksi/ekonomi perempuan.

Desentralisasi yang diharapkan membuka peluang perwujudan tata peme-rintahan yang baik (Good Governance) dapat dicapai apabila peran serta/partisipasi perempuan pada proses-proses pengambilan keputusan publik direpre-sentasikan perempuan sebagai komunitas sosial sendiri, sehingga kehadiran fisikdan kapasitas yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan perempuan dapatterakomodasi secara nyata.

Namun secara umum, ditemukan bahwa partisipasi politik perempuan relatiflemah, baik dalam proses pembuatan kebijakan lokal desa maupun untukmengatur aktivitasnya sendiri. Partisipasi lebih dimaknai sebagai sebuah prosesmobilisasi masyarakat untuk suatu kepentingan pembangunan dengan mengatas-namakan ‘kesukarelaan berkorban demi nusa dan bangsa’. Bahkan secara definitif,partisipasi dilimitasi pada makna ‘pelaksana’ rencana pembangunan yang sudahdibuat oleh pemerintah. Lebih jauh dapat diafirmasikan bahwa definisi partisipasiyang berlaku di kalangan aparat perencana dan pelaksana pembangunan adalahkemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintahyang didesain dan dideterminasikan tujuannya oleh pemerintah.

Partisipasi politik perempuan dapat dilihat melalui tiga aspek, yaitu: akses,kontrol dan suara kelompok perempuan dalam policy making process. Realitasempirik mengindikasikan minimnya ruang publik yang dapat dijadikan arenapartisipasi kelompok perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Forum wargasebagai ruang publik di tingkat desa tidak lagi berjalan efektif, namun lebih bayakberlangsung di tingkat bawahnya. Dan sayangnya, agregasi kepentingan kelompokperempuan seringkali tidak terartikulasikan, bahkan kepentingan warga hanyastagnan dalam manifestasi penampungan aspirasi, tanpa ada tindak lanjut.

Minimnya akses kelompok perempuan untuk mengaktualisasikan partisipasi-nya dalam pembuatan kebijakan publik berdampak pada lemahnya kontrol kelom-pok perempuan terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Secara tidaklangsung, hal ini berimplikasi pada rendahnya kapasitas kelompok perempuandalam hal pembuatan kebijakan karena tidak memahami secara jelas latarbelakang atau dasar pemikiran suatu kebijakan. Akibatnya, suara mereka sering-kali tidak didengarkan karena dianggap tidak relevan dengan konteks yang ada.Lebih lanjut, minimnya akses dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dariminimnya ruang publik yang dapat dijadikan sebagai arena partisipasi kelompokperempuan. Hal ini bisa dikorelasikan pada persoalan struktural, yaitu persoalanregulasi yang mengatur atau membuka ruang publik untuk arena partisipasikelompok perempuan.

Dimatikannya forum-forum warga lokal dan disubstitusikan dengan organisasibentukan negara secara tidak langsung menghambat akses masyarakat, terutama

Page 14: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI JAWA TIMUR14

kelompok perempuan, dalam mengartikulasikan kepentingan mereka. Dalamrealitasnya, organisasi bentukan pemerintah cenderung elitis dan eksklusif, sebabia dibentuk dan dijalankan di bawah kontrol negara, sebuah perpanjanganskenario korporatisme negara. Sedangkan lemahnya kontrol dan suara kelompokperempuan dalam proses pembuatan kebijakan, lebih jauh, bersumber padalemahnya kapasitas kelompok perempuan, baik yang berkaitan dengan sotck ofknowledge (modal sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat) tentangkebijakan, maupun bargaining position (kapasitas kelompok perempuan dalammengorganisir dirinya).

Di sisi lain, program penguatan posisi dan peran perempuan jika dikorelasi -kan dengan upaya peningkatan partisipasi politik perempuan dalam ranah politikdan proses pembuatan kebijakan publik pada level dan ruang lingkup apapunsudah semestinya diawali dari tataran masyarakat dan pemerintahan desa, sebabgender mainstreaming dalam pembangunan nasional sangat terkait dan arena itubisa dimulai dari fungsi BPD sebagai kanalisasi aspirasi masyarakat di aras palingbawah. Institusi dan proses kanalisasi tersebut sebenarnya merupakan space(ruang) bagi segenap warga desa, termasuk kelompok perempuan, untukmeningkatkan partisipasi politiknya. Namun, ruang institusional dan mekanismeaspiratif tersebut berhadapan dengan kondisi sosial budaya pedesaan. Lebihlanjut, dengan menekankan tindakan yang tegas (affirmative action) boleh jadimerupakan strategi yang tepat dan instan dalam mengatasi problem masih lemah-nya kesadaran perempuan tentang hak-haknya.

Meski affirmative action berupa kuota perempuan di lembaga legislatifmaupun lembaga representatif desa (BPD) dinilai sebagai terobosan, namun hal ituoleh sebagian kalangan juga dinilai sebagai tindakan bias gender. Alasannya,affirmative action terhadap perempuan, secara implisit terkandung pengakuandan pengukuhan bahwa perempuan memang inferior dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perlu dilakukan tindakan yang berpihak pada perempuan. Tetapi,kebijakan ini bisa dipahami berdasar realitas panjang bahwa mengubah tatanansosial yang sudah mapan dan merekonstruksi nilai-nilai sosial dan budaya yangsudah terinternalisasi selain tidak mudah, juga perlu waktu sangat panjang. Olehsebab itu, affirmative action bisa disebut sebagai entry point adanya political willsemua pihak untuk meningkatkan kondisi, posisi dan peran perempuan dalamdunia publik demi keberhasilan pembangunan yang setara dan adil. Namun adapersoalan lagi, apakah dengan adanya representasi perempuan di parlemen desa(BPD) dengan sendirinya akan mengubah “political will” di pemerintahan desaagar berperspektif gender. Tidak ada jaminan untuk itu, kecuali bila perempuanyang ada di parlemen desa punya perspektif gender dan terpilih denganmekanisme yang memenuhi akuntabilitas. Untuk itu, penguatan peran perempuandi BPD atau parlemen desa signifikan dalam mewujudkan masyarakat sipil desayang berperspektif gender.

Page 15: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

PENDAHULUAN 15

Sosial-Budaya dan Hambatan Partisipasi Politik Perempuan

Dalam historisitasnya, perbedaa gender terkonstruk si melalui proses panjang,yakni dibentuk, disosialisasikan dan dikonsolidasikan, bahkan dikonstruksi secarasosial atau kultural melalui ajaran keagamanaan. Semua proses yang mengkausal-itaskan ketidaksetaraan tersebut memproduksi ketidakadilan dan ketimpangangender yang kemudian memanifestasi ke dalam beberapa bentuk; stereotip,marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan triple burden. Kondisi dan posisi sepertiini tentunya berimplikasi dan mendeterminasikan peran perempuan untuk berpar-tisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Di samping itu, juga menguat-kan pandangan bahwa perempuan merupakan manusia kelas dua, sehingga politikbukan ranah bagi perempuan.

Lebih lanjut, pembedaan akses pendidikan laki-laki dan perempuan berimpli-kasi pada diferensiasi dan dominasi penguasaan IPTEK, akses informasi dan komu-nikasi, sehingga perempuan terhambat dalam membangun jaringan di wilayahpublik. Informasi tentang politik selalu diterima berdasarkan perspektif laki -laki,sehingga perempuan - yang teralienasi – berasumsi bahwa politik menjadi feno-mena di luar dirinya. Tantangan partisipasi politik bagi perempuan juga nampakpada beberapa perempuan yang telah berhasil duduk di lembaga legislatif danmengalami kendala psikologis yang luar biasa untuk mengkomunikasikan kepen-tingan mereka secara khusus yang seharusnya dipahami oleh laki-laki, sepertipentingnya peningkatan kualitas hidup perempuan, hak-hak reproduksi, peningkat-an pendidikan dan wawasan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, per-dagangan anak dan perempuan, serta isue-isue perempuan lainnya. Sejumlahproblem dan kepentingan perempuan tersebut kurang mendapat respon darikalangan anggota legislatif disebabkan kurangnya sensitivitas dan respons tehadapkesetaraan gender. Di samping kendala yang bersifat eksternal, sesungguhnya adatantangan yang bersifat internal. Pencitraan perempuan sebagai makhluk lemah,tidak mandiri, kurang tanggung jawab yang sudah terinternalisasi dan inherentdalam mind set, dirasakan oleh perempuan sebagai fitrah, bawaan dan kodrati.Inferioritas akibat konstruksi sosial juga menjadi kendala bagi perempuan dalamproses aktualisasi potensi dirinya. Kekurangpahaman mengukur potensi diri me-nyebabkan perempuan seolah kehilangan jati dirinya. Sebagai konsekuensinya,pola pikir perempuan menjadi sangat akrab dengan kepasrahan, sengaja atautidak akan dimanfaatkan oleh kekuatan superioritas laki -laki.

Di sisi lain peluang institusional dan mekanisme aspiratif dalam kontekslokal-desa dengan adanya kanalisasi aspirasi (lembaga formal politik desa atauBPD) juga vis a vis dengan kondisi sosial-budaya-ekonomi pedesaan (pertanian).Karena sebagian besar masyarakat berbudaya pertanian, maka kultur petani danfaktor alam turut mendeterminasikan atau setidaknya mempengaruhi kehidupansosialnya, termasuk di dalamnya relasi gender. Sebagai masyarakat pertanian yang

Page 16: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas
Page 17: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

v

menuntut kerja keras, kekuatan fisik dan ketahanan mental, maka sosok priaakan mengedepan, sementara perempuan di belakang (konco wingking). Polapembagian kerja demikian in i acapkali disebut dengan pola pembagian kerjasecara seksual. Pola pembagian kerja secara seksual ini semula hanya terbatasdalam lingkup domestik (rumah tangga), namun dalam prosesnya juga mewarnaidalam berbagai ruang sosial, budaya dan keagamaan. Persoalannya menjadi lebihcomplicated karena aktivitas perempuan dalam berbagai kegiatan institusi yangada umumnya masih terbatas pada hal-hal yang selain ritual dan seremonial, jugabias gender akibat ketidaksadaran dan ketidakberdayaan tentang hak -hak perem-puan.

Sementara itu, kesetaraan dalam peran politik juga sering mendapat kendaladari suatu interpretasi ajaran agama yang secara tekstual membatasi atau bahkanmelarang perempuan menjadi pemimpin publik. Interpretasi ini sering dipakaisebagai dalil larangan perempuan tampil sebagai pemimpin masyarakat, mulai darilembaga kemasyarakatan sejenis yayasan, ormas sampai dengan kepemimpinanpolitik, khususnya kepemimpinan negara. Dalam masyarakat patriarki sangatpopuler pandangan bahwa kepemimpinan dalam bermasyarakat maupun bernegaraadalah hak laki-laki, bukan perempuan.

Rumusan Masalah

Studi ini ingin menjawab dua pertanyaan besar berkaitan dengan partisipasi politikperempuan di Jawa Timur, yaitu:1) Bagaimana kondisi partisipasi dan peran politik perempuan serta sikap ma-

syarakat terhadap partisipasi politik perempuan dalam proses pembuatankebijakan publik di Daerah Jawa Timur?

2) Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat partisipasi perempuandalam ruang publik dan proses pembuatan kebijakan publik d i Daerah JawaTimur?

Tujuan dan Kegunaan (Out-Put) Penelitian

1) Mendeskripsikan fakta situasi dan kondisi partisipasi politik perempuan, per-sepsi dan sikap masyaraktat atas partisipasi politik perempuan dalam ruangpublik dan proses pembuatan kebijakan publik di Daerah Jawa Timur

2) Menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peran perem-puan dalam ruang publik dan partisipasi politik perempuan dalam prosespembuatan kebijakan publik di Daerah Jawa Timur

Page 18: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

vi

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunankan pendekatan yang partisipatif, yaitu menempatkanmasyarakat bukan sebagai obyek penelitian, tetapi subyek penelitian. Dalam halini, masyarakat sendiri yang mengungkapkan fakta-fakta dan persepsinya tentangpartisipasi politik perempuan di Jawa timur. Analisis masalah dalam penelitian inidilakukan secara deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif, sehingga hasil yangdicapai akan lebih proporsional untuk mengungkapkan kondisi partisipasi politikperempuan yang ada di Daerah Jawa Timur dalam konteks keterlibatannya dalampengambilan kebijakan publik.

Posisi peneliti sendiri bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai bagian darisubyek penelitian yang juga terlibat secara nyata dalam memahami prosesdinamika dan pengalaman yang dialami masyarakat.

Metodologi pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui prosesdeep interview, kuisioner, dokumentasi, dan studi literatur.

Page 19: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

vii

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

aling tidak terdapat dua model analisis gender yang acap dipergunakan olehberbagai kalangan pemerhati masalah gender, yakni model analisis makrodan mikro. Model analisis pertama menjadi arus utama (mainstream) yang

hingga kini paling lazim dirujuk para akademisi dan kalangan LSM. Modelpenjelasan makro melihat persoalan ketimpangan relasi gender lebih disebabkanoleh tekanan struktur sosial dan budaya patriarki. Problem kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karenanya merupakan produk sistem sosial. Perempuan,sebagai individu anggota masyarakat, tak terhindarkan harus mengikuti ‘skenario’format sistem sosial dan budayanya. Teori yang termasuk ke dalam ranah makroini adalah Teori Struktural Fungsional, Teori Struktural Konflik dan Teori Sistem.

Berbeda dengan model analisis makro yang mendasarkan diri pada paradigmasocial fact, model analisis kedua justru menempatkan individu sebagai unitanalisisnya. Penjelasan berparadigma definisi sosial (social definition) ini meng-anggap individu-individu anggota masyarakat bukannya ‘obyek’ (benda mati) yangsiap ‘dibentuk’ dan selalu dijadikan sasarana kekuatan eksternal (struktur sosialdan budaya), melainkan individu-individu yang aktif, kreatif dan mempunyaikemampuan merespon stimulasi eksternal yang dinilai merugikan kepentingannya.Individu secara subyektif mempunyai kemampuan dan kapasitas yang memadaisehingga pada gilirannya mampu mereproduksi dan merekonstruksi sesuatu yangdinilai ‘given’ oleh masyarakat. Teori-teori yang biasa dipergunakan dalam modelpenjelasan mikro ini misalnya Teori Fenomenologi, Teori Interaksionisme Simbolik,Teori Wacana, Teori Pertukaran Perilaku, dan sebagainya.

P

2

Page 20: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

viii

Pilihan paradigma untuk menganalisis relasi gender pada gilirannya akanmembawa konsekuensi logis terhadap pilihan metodologi penelitian yang hendakdipergunakan. Oleh karena itu, peneliti perlu memperhatikan sejak dini tentangkejelasan masalah penelitian yang hendak diteliti, jenis paradigma yang akandipergunakan, kemudian menyesuaikan teori dan metodologi penelitiannya sesuaidengan paradigma yang dipilih.

Tinjauan pustaka dan teori berikut akan membahas persoalan relasi genderterutama dalam kaitannya dengan peluang dan tantangan (kaum) perempuandalam berpartisipasi di dunia politik, khususnya kebijakan publik. Uraian diawalidengan problematika ketimpangan gender dengan menggunakan model analisismakro kekuatan eksternal (struktural dan budaya). Kedua, dibahas tentangperjalanan kiprah perempuan dalam dunia politik. Ketiga, tawaran analisis relasigender berdasar paradigma definisi sosial, faktor peran perempuan secaraindividual, dan terakhir tentang peran perempuan dalam mempengaruhi kebijakanpublik di pedesaan.

Perspektif Makro tentang Problematika Realasi Gender

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kita hingga kini masihproblematik. Problematika relasi gender tersebut tidak hanya terjadi dalamkomunitas masyarakat pedesaan, tetapi juga terjadi di kalangan akademisi,birokrasi dan politisi yang umummnya sudah relatif lebih terbuka danberpandangan liberal. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesetaraan antara laki -laki dan perempuan menjadi fenomena umum di semua strata sosial baik diperkotaan maupun pedesaan.

Gender berbeda dengan jenis kelamin (seks). Gender, sebagai suatu istilah,membedakan peran-peran spesifik gender yang diatributkan pada laki-laki danperempuan di dalam masyarakat. Persoalannya, (pembagian) peran-peran dalamkehidupan sehari-hari itu bukan dibangun berdasarkan kriteria biologis (seks),melainkan oleh setting (kondisi) struktural, budaya dan norma. Karena perangender dan hirarkhinya didasarkan pada konstruksi budaya dan tergantung olehsituasi struktur sosial, maka ketika berbeda budaya dan struktur sosialnya, akanberbeda pula peran dan hirarkhi perannya. Dalam pandangan sosiobiolog, kaumlaki-laki pada masyarakat primitif banyak mendominasi perempuan, bahkanbudaya tinggi yang ada melembagakan dominasi tersebut. Sehingga, genetikamerupakan biang dari keteraturan penerapan pola pengunggulan laki-laki dansubmisifnya perempuan. Dominasi genetik laki-laki menjadi dasar dan rujukanperan-peran seksual dari dahulu hingga sekarang (Illich, 2002:50).

Cara pandangan tentang gender seperti itu, kata Illich, akan membedakantempat, alat, tugas, bentuk wicara, gerak-gerik dan persepsi yang dihubungkandengan laki-laki dan yang dihubungankan dengan perempuan dalam kebudayaan.

Page 21: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

ix

Asosiasi ini membentuk gender sosial karena ia secara khusus terikat pada tempatdan waktu tertentu, yang kemudian disebut dengan istilah vernacular gender.Vernacular gender selalu memantulkan keterkaitan antara budaya lokal, budayamaterial yang mendua antara laki-laki dan perempuan yang hidupnya mengacupada aturan-aturan yang ada, yang disebut dengan jenis kelamin sosial bersifatkatolik: ia membelah daya kerja seksual, watak atau kecerdasan menjadi dua dania merupakan hasil diagnosis atas penyimpangan-penyimpangan dari norma abstraktanpa gender (genderless) yang membentuk manusia. Singkatnya, gender meru-pakan sebuah konstruksi sosial budaya. Konstruksi sosial yang timpang ini menye-babkan relasi gender yang tidak seimbang pula. Oleh karena itu, dalam pandanganIllich, perbedaan antara laki -laki dan perempuan sesungguhnya lebih disebabkanoleh adanya seksisme dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pada seluruh pertum-buhan ekonomis akan selalu menyebabkan ketaklukan ekonomi perempuan.

Sejarah perbedaan gender, menurut pandangan makro, terjadi melaluiproses yang panjang, yakni dibentuk, disosialisasikan dan diperkuat, bahkandikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara.Semua proses yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender tersebut menghasilkanketidakadilan gender yang kemudian mewujud ke dalam beberapa bentuk berikut:1). Marjinalisasi perempuan : perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan di

berbagai segi kehidupan perempuan; di tempat kerja (pembedaan upahantara laki-laki dan perempuan), dalam rumah tangga (diskriminasi antaranggota keluarga antara laki-laki dan perempuan) dan bahkan dalamperlakuan negara (perbedaan perlakuan hukum)

2). Subordinasi : subordinasi terhadap perempuan terjadi akibat pandangan biasgender yang terjadi dalam segala bentuk yang berbeda, dari satu tempat ketempat lain dan dari waktu ke waktu. Anggapan bahwa perempuan itu tidakrasional, mengedepankan sifat-sifat emosional dan lebih banyak berbicaraatas dasar perasaan dari pada rasionalitasnya berakibat munculnya sikap yangmenempatkan perempuan pada posisi tidak penting, baik dalam perlakuandeskriminasi maupun kebijakan.

3). Stereotip : adanya labelisasi (penandaan, cap, vonis) negatif terhadapperempuan, terutama dalam konteks hubungan sosialnya dengan laki-lakisehingga selalu menimbulkan kerugian pada perempuan.

4). Kekerasan: penyerangan (invasi) terhadap fisik maupun integritas mentalpsikologis perempuan yang disebabkan oleh anggapan gender atau acapkalidisebut dengan gender -related violence.

5). Beban kerja: pembebanan pekerjaan kepada perempuan di area sekitar rumahyang cenderung dianggap rendahan dan tidak produktif dibandingkan denganjenis pekerjaan yang biasa dikerjakan laki -laki. Pembebanan pekerjaandomistik, rendahan dan tidak produktif seperti ini mengakibatkanketidakadilan terhadap perempuan.

Page 22: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

x

Banyak teori sosiologi digunakana untuk menelaah fenomena politik danrelasi gender. Misalnya, Teori Struktural Fungsional. Teori sosiologi bertataranmakro ini antara lain menyatakan bahwa masyarakat selalu eksis dan survivedalam keseimbangan (equality). Keseimbangan terjadi karena adanya pembagiankerja yang jelas dan tegas. Selama dan sejauh masing-masing bagian pekerjaantelah melakukan perannya masing-masing dengan baik, maka selama itu pula akanterbangun harmoni sosial. Namun, sebagian besar ahli sosiologi yang menggunakanpendekatan sensitif gender, telah melakukan kritik keras terhadap teori-teorisosiologi makro seperti teori struktural fungsional tersebut. Teori fungsional,khususnya Parsonia, mendapat kritik tajam dan pedas oleh karena teori aksi dariParsons dinilai kurang dapat diterapkan pada kelompok sosial atau komunitas yangheterogen, termasuk heterogenitas laki-laki dan perempuan. Ahli sosiologi yangberperspektif gender berpendapat bahwa heterogenitas cenderung menyebabkanperbedaan dalam orientasi dan pembagian tugas serta pendangan terhadap kontrolsosial (Johnson, 1989).

Kritik lain juga ditujukan pada konsep peran (role) dari teori fungsional,terutama konsep peran laki-laki dan peran perempuan (male role dan female role)yang selama ini dianggap sebagai saling melengkapi, sehingga dianggap tidak adadimensi power di dalamnya. Teori fungsional tidak memberi tempat bagi masalahketidakseimbangan (unequality) peran perempuan dan laki-laki, karena semuaperan dianggap fungsional. Pendeknya, teori fungsional ini dikritisi karenadianggap turut memberikan andil dalam menciptakan kembali struktur sosial yangtimpang tersebut. Selain itu, kritik juga ditujukan pada teori sosialisasi yangdianggap tidak mempertimbangkan adanya ‘tekanan’ dalam proses sosialisasiperan laki-laki dan perempuan (Ollenburger dan Moore, 1996).

Sehubungan dengan kritik terhadap teori fungsional di atas, Ida RuwaidaMoor (Opini, 24 April 2003) juga mengatakan bahwa persoalan gender merupakanfenomena struktural, karena:1). Perilaku cenderung berpola2). Perempuan dianggap sebagai elemen sistem yang mempunyai peran fungsi

serta fokus spesifik, yaitu di sektor domestik.3). Berkaitan dengan fenomena stratifikasi gender berdasarkan struktur

trianggulasi (struktur rumah tangga, ekonomi, dan sosial).Fokus analisis tentang perempuan akhir-akhir ini, karenanya, mulai beralih

ke arah perspektif baru seiring dengan terbukanya suatu area studi yang lebih luasdalam analisis sosiologi. Arah ini menuju alternatif paradigma baru yangberperspektif gender. Dasar pijakan analisis sosiologis yang berperspektif genderadalah orientasi pada perempuan serta analisis yang peka gender (gendersensitive) dalam menganalisis tentang proses sosial dan relasi sosial (Stanley,1990). Dengan demikian, perspektif baru ini menjadi sangat penting untuk

Page 23: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xi

memberikan nuansa dimensi gender dalam menjelaskan fenomena partisipasipolitik perempuan.

Analisis sosiologis perspektif gender mengkritik anggapan bahwa setiappenelitian hendaknya bersifat bebas nilai (free vakue), obyektif, bebas dariketerlibatan peneliti dan kepentingan politik. Pertanyaan mendasar pendekatanyang sensitif gender terhadap penelitian yang menggunakan pendekatanpositivistik seperti itu adalah masalah obyektifitas dalam penelitian atauobjectivity claims (Harding, 1987). Perspektif gender ini menilai bahwa penelitianyang bersifat ‘bebas nilai’ dan ‘obyektif’ justru bersifat ‘bias gender’, sehinggatidak dapat mengungkapkan realitas kehidupan perempuan yang sebenarnya.Suatu teori dapat dikategorikan sebagai berperspektif gender apabila teoritersebut dapat digunakan untuk memahami dan sekaligus mengubah status quoyang tidak menguntungkan perempuan.

Teori yang berperspektif gender setidaknya mencakup tiga elemen pokok(Harding, 1987; Stanley, 1990; Lynn, 1992), yaitu:1). Yang menjadi fokus perhatian adalah ‘gender’ sehingga penjelasan sepenuh-

nya ditujukan untuk memahami dimensi gender dari hubungan sosial, pranatasosial, dan proses sosial;

2). Gender dilihat sebagai issue atau suatu permasalahan, sehingga berusahamemahami bagaimana gender dikaitkan dengan ketimpangan sosial, ketegang-an sosial dan kontradiksi-kontradiksi sosial

3). Gender tidak dilihat sebagai hal yang bersifat alamiah dan kekal, tetapisebagai produk sosio kultural dan kekuatan historis yang telah diciptakan olehmanusia, sehingga secara potensial dapat diubah oleh manusia.

Sehubungan dengan upaya memahami kehidupan politik perempuan secarautuh, maka yang hendak dilakukan seharusnya perlu memperhatikan modelpenjelasan yang lebih luas dari pada sekedar penjelasan stereotip ( stereotype),yakni suatu penjelasan yang hanya melihat perempuan sebagai individu pasifsebagaimana dikemukakan para teoritisi sosiologi makro. Gender, dalam studiseperti itu, menjadi ‘subyek analisis’, yang ‘dapat diubah’ dan sekaligus sebagai‘bagian dari proses perubahan.’ Karena itu, penelitian yang hendak dilakukan iniseyogyanya menggunakan model analisis mikro berperspektif fenomenologi denganprinsip-prinsip dasar metodologi yang berperspektif gender. Terlebih apabilapenelitian tersebut hendak ditindaklanjuti dengan intervensi kebijakan ataukegiatan-kegiatan lanjutan terhadap perempuan.

Page 24: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xii

Problematika Perempuan dalam dunia Politik

Fenomena kelangkaan perempuan di dalam aktivitas publik, khususnya dalampolitik di parpol, sangat disadari oleh kaum perempuan, terutama mereka yangmemperjuangkan hak-hak perempuan, sehingga tak jarang muncul perdebatanpersoalan di mana sebenarnya kedudukan perempuan, khususnya dalam negara.Perdebatan akan kedudukan dan peran perempuan tersebut selalu berkisar padapersoalan yang bergerak pada dua pendulum, yakni perempuan berkedudukan didunai private (kerumahtanggaan) atau di dunia publik. Lebih-lebih ketika melihatfenomena bahwa beberapa perempuan bisa merangkap tiga peran, yakni peranbagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat (publik), yang ketiga peran tersebutmampu dilakukan secara bersamaan oleh perempuan. Inilah yang acapkali disebutdengan triple burden bagi perempuan.

Dalam konteks melihat rentang waktu ini, kedua pandangan tersebutsebenarnya sangat dipengaruhi oleh gender bias, yakni bahwa kepentinganperempuan masih disepelekan, terutama di partai politik. Praktek politik masihmenunjukkan bahwa parpol lebih dipahami sebagai struggle for power dari padasebagai artikulator kepentingan. Oleh karena itu yang terjadi adalah platformpartai politik yang ada selama ini baik pada masa Orde Lama, bahkan reformasimasih memperlihatkan betapa jauhnya gender sensitivity. Ini disebabkan platformpartai politik selama ini merupakan produk dari mayoritas kaum laki-laki yangtidak memiliki gender sensitivity. Pada akhirnya, kepentingan perempuan tidakakan pernah terartikualsikan di parpol, dan ini berimbas juga pada produk politikDPR yang tidak memiliki gender sensitivity.

Sesungguhnya, sudah cukup banyak konvensi internasional yang difasilitasiPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diratifikasi banyak negara, termasukIndonesia, yang menyebutkan perempuan memiliki hak-hak politik yang samadengan laki-laki. Dengan kata lain, negara tidak boleh mendiskriminasi perempuanakan hak-hak politiknya, karena hak-hak politik adalah bagian tak terpisahkan darihak-hak asasi manusia. Diratifikasinya konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melaluiUndang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984, menjadi landasan perjuangan isukesetaraan gender. walaupun tidak ada sanksi berat bagi negara yang meratifikasikonvensi ini (sebatas dipermalukan dalam sidang PBB). Namun, berbagai perangkatkebijakan Indonesia umumnya masih belum mencoba memperhatikan kesetaraangender.

Selain itu, dalam sejarah perpolitikan Indonesia hampir tidak pernah adatempat yang layak bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam posisisimetris, sepadan dan saling bersinergi dengan kaum laki-laki. Lihat misalnyadalam sejarah perjalanan pemilu di Indonesia yang sudah dilakukan sebanyaksembilan kali, formating pemilu umumnya didominasi oleh kaum laki-laki sehingga

Page 25: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xiii

keberadaan kaum perempuan menjadi tak terwakili (underrepresented) dalamsemua jabatan politik. Karena posisinya asimetris dan di hampir semua jabatanpolitik, maka baik yang diangkat maupun yang dipilih lebih banyak dikuasai laki-laki, sehingga sangat wajar kalau kebijakan publik maupun politis yang dihasilkantidak mengakomodasi kepentingan politik kaum perempuan. Dalam kondisi dankonteks kebijakan seperti itulah ketimpangan gender terjadi.

Seiring dengan bergulirnya bola reformasi, masalah kesetaraan dankeadilan gender pun sudah dituangkan dalam Propenas 2000-2004, yakni programuntuk meningkatkan kualitas peranan perempuan dalam bidang hukum, politik,ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

Secara teoritis, sebagaimana dinyatakan pada analisis makro, persoalanmarjinalisasi perempuan sebagai penyebab terjadinya ketimpangan gender karenakondisi eksisting struktur sosial yang dinilai menghambat kemajuan perempuan.Struktur sosial yang dibangun berdasarkan otoritas dan superioritas kaum laki -lakidemikian itu determinan pada nilai -nilai patriarki. Kecenderungan tersobdinasinyaperempuan yang underrepresented seperti itu terjadi hampir di semua negara didunia, terutama di negara-negara dunia ketiga. Dalam wacana perubahan yangsemakin demokratis kondisi marjinalisasi perempuan demikian itu dianggapsebagai suatu pelanggaran hak azasi manusia, suatu pelanggaran yang menjuruskepada pengingkaran dan atau pengabaian terhadap hak-hak politik perempuan.

Kurang terakomodasinya kaum perempuan dalam hak-hak politik misalnyaantara lain disebabkan oleh (1) konteks politik yang didominasi oleh kaum laki -lakisehingga kepentingan politik perempuan kurang terakomodasi, (2) konteks sosialyang didominasi kaum laki-laki sehingga menghasilkan praktek-praktek maskulin(maskulinisasi) dan (3) konteks budaya yang didominasi tradisi patriarkal yangmenghasilkan kontruksi sosial tentang pembagian kerja laki-laki dan perempuan(berdasarkan seks).

Jika diperhatikan komposisi perempuan di parlemen memang kurang terwa-kili karena beberapa sebab dan serangkaian kendala yang membatasi kemajuanmereka. Misalnya, dalam komisi-komisi di parlemen perempuan cenderung meme-gang jabatan-jabatan yang secara tradisi dilihat sebagai jabatan-jabatan yang"lembut", yang mencerminkan pola tradisional, seperti pembagian tanggung jawabantara laki-laki dan perempuan. Kendala lain yang menghalangi perempuanmenjadi anggota parlemen: (http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0803/18/teropong/ lainnya03. htm)1). Berkaitan dengan konteks budaya yang masih sangat kental asas patriar-

kalnya. Persepsi yang sering dipegang yaitu dunia politik adalah dunia laki-lakidan tidak pantas bagi perempuan untuk menjadi anggota parlemen. MenurutNadezha, budaya patriarki ini menciptakan "model maskulin" dalam kehidupanpolitik dan badan-badan pemerintahan hasil pemilu.

Page 26: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xiv

Kenyataan bahwa selama ini laki-laki mendominasi dunia politik memfor-mulasikan aturan dan permainan politik, dan laki-laki juga yang menentukanstandar evaluasi. Kehidupan politik juga diorganisasi sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai laki-laki serta dalam beberapa kasus mengikuti gayahidup laki-laki. Misalnya, solusi menang-kalah serta kompetisi dan konfrontasidianggap lebih baik dari pada solusi penciptaan konsensus, saling menghor-mati dan kolaborasi.

2). Berkaitan dengan proses seleksi dalam partai politik, yang hampir selaludilakukan oleh laki-laki, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik memilikikesadaran kesetaraan gender yang rendah, sehingga memberi pengaruh yangtidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender.Dengan demikian, perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki -laki.

3). Berkaitan dengan media yang berperan penting dalam membangun opinipublik tentang pentingnya representasi perempuan di parlemen.

4). Belum adanya jaringan antara organisasi massa, LSM, dan partai-partai politikuntuk memperjuangkan representasi perempuan.

5). Kemiskinan dan tingkat pendidikan perempuan yang rendah. Wajah kemis-kinan adalah wajah perempuan. Perempuan miskin harus bekerja memasokkebutuhan rumah tangga, tetapi kerja mereka tidak dihitung secara ekonomi.Kemiskinan ini ikut menghambat partisipasi mereka dalam politik formal.

6). Faktor keluarga yang berkaitan dengan persoalan izin dari pasangan. Banyaksuami yang cenderung menolak isterinya melakukan aktivitas tambahan di luarrumah, sedangkan kegiatan-kegiatan politik membutuhkan ketertiban yangtinggi dan dana yang besar.Indonesia sebagai salah satu negara dunia ketiga yang tengah bertransisi

menuju demokrasi hingga kini masih sedang mengalami “pergolakan” darikalangan aktifis perempuan untuk mendapatkan posisi kesetaraan dengan kaumlaki-laki sesuai dengan kaidah demokrasi. Dinamika perjuangan kaum perempuandalam konteks demokrasi politik di Indonesia misalnya dapat dilihat dari fenomenaketerwakilan politik perempuan dalam struktur politik, baik yang ada di partaipolitik dan lembaga legislatif maupun di lembaga-lembaga politik lainnya. Bahkan,ranah perjuangan perempuan tidak hanya pada tingkat nasional, melainkan jugaregional dan lokal pedesaan atau kelurahan.

Page 27: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xv

Tabel 1Proporsi Perempun dalam Lembaga Legislatif di Indonesia

PemiluTotal

AnggotaLaki-laki

% Laki-laki

Perempuan%

Perempuan

1955 272 255 93.7 17 6.31971 460 437 94.9 23 5.11977 460 427 92.8 33 7.21982 460 421 91.5 39 8.51987 500 450 90.0 50 10.01992 500 446 89.2 54 10.81997 500 442 88.4 58 11.61999 500 455 91.0 45 9.02004 550 485 88.19 65 11.81

Sumber: Litbang Kompas, 24 Februari 2003 dan KPU 2004

Dari pemilu ke pemilu, sebagaimana dapat dilihat dari tabel di atas, menun-jukkan bahwa peningkatan representasi perempuan dalam aktifitas politik sangatlambat. Partisipasi politik perempuan pada Pemilu 2004, meski sudah ada kuota30%, hanya meningkat 0.01% dibandingkan dengan Pemilu 1992. Sedangkan biladibandingkan dengan Pemilu 1999 mengalami peningkatan 2.81%. Pada Pemilu2004, jumlah anggota legislatif perempuan berjumlah 65 orang atau 11.81%,sedang sebagian besar (88.19%) adalah laki-laki dari jumlah keseluruhan (550orang).

Salah satu lembaga politik yang menjadi ukuran demokrasi adalah lembagaparpol. Setidaknya parpol menjadi lembaga politik yang jauh dinamis dibanding-kan dengan lembaga formal lainnya, sebab di dalam partai secara konseptualdilaksanakan berbagai fungsi politik. Parpol sebagai salah satu indikator berjalan-nya mesin demokrasi tentunya tidak diskriminatif dalam merekrut atau mengkaderanggota-anggotanya, khususnya secara gender. Namun dalam kenyataan, masihada partai yang mengadopsi nilai-nilai patriarki, sehingga akses perempuan keparpol tersebut sangat terbatas. Diskriminasi yang bersumber pada nilai-nilaipatriarki ini sampai kapanpun bila dibiarkan akan menjadi handicap untuk aksespolitik perempuan di dalam parpol.

Jika partisipasi politik perempuan diukur dengan kuota 30%, maka dalamkonteks ini peran partai politik sangatlah penting. Determinasi peran politik untukmeningkatkan partisipasi politik perempuan antara lain bisa ditunjukkan darifungsi yang dijalankan parpol, misalnya fungsi artikulasi kepentingan, pendidikanpolitik, komunikasi politik, sosialisasi politik dan rekruitmen politik. Oleh karenaitu, maka sesungguhnya dunia politik merupakan institusi politik yang paling

Page 28: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xvi

dinamis dibandingkan dengan lembaga-lembaga formal lainnya (Windyastuti,2004).

Memperhatikan fungsinya yang strategis untuk meningkatkan partisipasipolitik perempuan, partai politik seharusnya terbuka untuk memberikan peluangkepada semua warga, terutama perempuan. Namun, dalam prakteknya masihbanyak parpol yang karena masih mengadopsi nilai-nilai patrirki enggan melaku -kannya dan karena itu membatasi akses perempuan untuk berpartisipasi ke duniapublik, khususnya parpol. Kondisi parpol yang masih patriarchy oriented ini sudahtentu akan menjadi handicap untuk akses politik perempuan di masa mendatang.

Lolosnya UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 boleh jadi menjadi entry pointperempuan untuk dapat lebih banyak berkiprah dalam dunia publik melalui parpol.Pencantuman secara tegas kuota 30% untuk perempuan sebagaimana terteradalam pasal 65 ayat 1 adalah sebagai bentuk affirmative action yang berlakudalam jangka waktu tertentu. Dalam pasal tersebut, paling tidak telah mengikatparpol dengan memberikan nominasi 30% kepada perempuan ke dalam daftarcalon legislatif (Caleg). Menurut Ani Sucipto (Kompas, 24 Februari 2003), keten-tuan pasal 65 ayat 1 tersebut membawa beberapa implikasi bagi parpol danperempuan, yaitu:1). Perempuan mulai di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi hingga pusat ha-

rus bekerja keras mempersiapkan diri menjadi caleg yang dapat dicalonkanbagi parpol yang bersangkutan. Oleh sebab itu perlu dipersiapkan bank dataperempuan potensial yang mampu dan mau dinominasikan sebagai caleg;

2). Semua parpol perlu segera menyusun landasan politik, termasuk berbagaipandangan dan program mereka mengenai kesetaraan dan keadilan gender;

3). Parpol menyiapkan kader perempuan yang bisa dinominasikan;4). Pemberlakuan tindakan affirmative untuk perempuan ke dalam kepengurusan

parpol di berbagai tingkatan;5). Perempuan terus menerus membentuk jaringan dengan laki-laki di parpol,

LSM, media massa, pemerintahan dan akademisi untuk memperjuangkanproses nominasi caleg.

Berbeda dengan negara lain yang rata-rata keterwakilan perempuan sekitar35%, di Indonesia keterwakilan politik perempuan masih rendah. Di bawah iniadalah data yang menunjukkan keterwakilan politik di berbagai negara.

Page 29: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xvii

Tabel 2Proporsi Keterwakilan Perempuan Dalam Majelis Rendah Nasional

NegaraProporsi Perempuan

dalam MajelisRendah

SistemPemilihan Umum

Swedia 42,7 RepresentasiProporsional/campuran

Denmark 37,4 Representasi ProporsionalNoerwegia 36,4 Representasi ProporsionalJerman 30,9 Representasi Wakil CampuranSelandia Baru 30,8 Representasi Wakil CampuranAfrika selatan 29,8 Representasi ProporsionalMozambik 30,0 Representasi Proporsional

Sumber: Chusnul Mar’iyah, Kompas, 11 Februari 2004

Secara umum keterwakilan politik perempuan terkait dengan beberapapertimbangan berikut ini:1). Konstruksi sosial; Perempuan sendiri terkonstruksi secara sosial bahwa

kedudukan-kedudukan tertentu yang bersifat politis adalah laki-laki. Inibersumber pada adanya pertentangan antara dunia politik dengan duniaperempuan. Di samping itu, keterbatasan kemampuan perempuan, kegiatanmasyarakat yang seolah-olah sebagai sesuatu yang given, kesediaan perem-puan sendiri untuk duduk di jajaran elit politik, memberikan sumbangan padalanggengnya konstruksi sosial tersebut.

2). Konteks sosial di Indonesia yang masih didominasi laki-laki yang mengedepan-kan KKN, kekerasan dan perebutan kekuasaan. Akibatnya adalah hancurnyasistem perekonomian dan sosial, ketidakpastian hukum, krisis kepercayaan diantara warga masyarakat dan negara sehingga muncul berbagai konflik diberbagai daerah di Indonesia. Dalam situasi ini hampir tidak ada perempuanyang dilibatkan dalam peran penting pengambilan keputusan.

3). Konteks politik; yang produk politik dan perundang-undangan yang dihasilkansangat tidak memihak kepentingan perempuan. Hal ini antara lain disebabkanminimnya jumlah perempuan di lembaga-lembaga formal. Di DPR dan DPDperempuan hanya diwakili 9% dan kurang dari 5% untuk DPRD propinsi dankabupaten/kota.

Nampaknya dalam perjalanan politik nasional dari masa ke masa hampirtidak memberikan posisi yang layak kepada perempuan untuk posisi -posisi yangsimetris dengan laki-laki. Politik bahkan secara kultural lebih banyak mengeksploi-tasi perempuan dari pada menjadi wadah pemberdayaan. Fenomena Partai Demo-

Page 30: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xviii

krasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagaimana dikatakan oleh John Lakehomatan(Kompas, 15 September 2003), menunjukkan bahwa di dalam Departemen Pemudadan Wanita-nya keanggotaan seluruhnya terdiri dari para pengurus minus isteriyang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Idealnya, kaum ibu yang anggotadepartemen wanita sebuah parpol itu dibekali pemahaman lebih komprehensiftentang perempuan, anak, atau lingkungan keluarga. Ternyata para isteribermerek politik ini sebagai anggota perempuan lebih banyak bekerja di dapuruntuk melayani tamu dari daerah. Namun ketika saatnya dicalonkan untukmemenuhi kuota, tingkat kelayakan menjadi sangat diragukan, tidak hanya olehpihak luar, tetapi juga oleh orang dalam PDIP sendiri karena mereka tidak pernahmelakukan aktivitas berbau politik.

Walaupun beberapa partai sudah menyertakan dalam kepengurusan, namundi dalam platform partai untuk kaderisasi ataupun kepengurusan tidak pernahmensyaratkan keharusan adanya pengurus wanita (misal sebagai salah satu ketua).Kalaupun perempuan ada dalam prakteknya mereka lebih banyak ditempatkanpada posisi sebagai bendahara yang stereotip dengan pekerjaan perempuan.Sebagai contoh: di Partai Bulan Bintang (PBB) dari sejumlah 31 pengurus, ternyatahanya dua orang yang berjenis kelamin perempuan.

Banyak sebab mengapa posisi perempuan dalam kepengurusan masih sangatmarjinal. Dalam perpolitikan Indonesia, perempuan baru diperlukan ketika hendakpemilu, dan dijadikan sebagai jurkam perempuan untuk mencari dukungan dariperempuan yang notabene merupakan 50% pemilih.

Kultur politik yang eksploitatif ini akan menampakkan wajah politik kehadapan publik sebagai dimensi aktivitas yang sangat maskulin, keras, dan tidakramah kepada kaum perempuan. Kesan ini menjadi salah satu penghalang bagiperempuan untuk memasuki ruang publik politik tersebut. Bahkan, eksploitasidalam bentuknya yang lain adalah menjadikan perempuan sebagai aksesorikampanye. Soal program atau platform politik partai menjadi nomor dua. Yangterpenting adalah bahwa perempuan bisa bernyanyi, cantik, goyang dan massayang hadir bisa membludak.

Kesalahan pokok dari pengalaman empiris tersebut bisa diidentifikasisebab-sebabnya, antara lain:1). Parpol tidak memiliki pertautan idealisme yang termanifestasikan ke dalam

platform partai dengan elemen kekuatan kemasyarakatan seperti perempuan.Parpol hampir tidak pernah melihat perempuan sebagai elemen kekuatan yangpenting dan patut diperhitungkan. Kultur politik yang eksploitatif hanyamemandang perempuan sebagai aksesori politik untuk memperoleh suaradalam pemilu.

2). Kaderisasi dan rekrutmen politik yang terdapat pada anggaran dasar atauanggaran rumah tangga partai tidak memiliki gender sensitivity, karena pem-

Page 31: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xix

buat kerangka kaderisasi dan rekrutmen itu sebagian besar adalah laki -lakiyang sama sekali tidak memiliki kepekaan gender.

3). Perumus kebijakan di partai sebagian besar adalah laki-laki, mengakibatkanperempuan dalam posisi yang amat lemah dalam pengambilan keputusan ditingkat partai. Akibatnya, bargaining position perempuan pun tidak mengun-tungkan dalam perumusan kebijakan. Bagaimanapun, dengan minimnyaperempuan maka keterwakilan perempuan dalam perumusan kebijakan sangatkecil.

4). Politik senantiasa berada pada kecenderungan mengarus. Politik tidak sekedarformulasi kebijakan, tetapi juga ada dalam ruang kekuasaan untuk mendapat-kan akses. Dengan demikian komitmen parpol pada pemberd ayaan perempuanmenjadi nomor dua.

Berkaitan dengan marginalnya perempuan di kepengurusan parpol, DirekturEksekutif Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI), Hs Dillon,pernah mengemukakan bahwa dunia politik formal yang didominasi laki -laki masihzero sum-game; kalah atau menang. Dengan demikian, tidak mudah memasukkanpemikiran untuk suatu mekanisme lain yang hasilnya bukan sekedar kalah ataumenang, tetapi pembagian kekuasaan yang berarti mengurangi representasi,dalam hal ini keterwakilan laki-laki.

Lebih dari persoalan partai politik, gender responsive dalam pengambilankeputusan di bidang politik formal, seperti dikemukakan Mayling, merupakan intidari tata pemerintahan yang baik (good governance). Gender responsive artinyabukan hanya memperhatikan jumlah perempuan, tetapi perimbangan jumlah laki-laki dan perempuan. Ia menyatakan, angka perimbangan itu 40 : 60 seperti diFinlandia. Bisa 60% perempuan dan laki-laki, lewat dari 60% akan terjadiketidakseimbangan. Namun Nursyahbani mengingat kan, angka perimbangan 50 :50 menurut Beijing +5 juga gender balance yang juga merupakan kampanye globaltentang kesetaraan dan keadilan gender bagi partisipasi dan keterwakilan perem-puan dalam politik (formal).

Ani Sujipto menyatakan, setelah kuota 30% untuk perempuan legislatif bisadigolkan, yang harus dilakukan kini adalah kerja keras agar pe rempuan mampumemenuhi kursi 30% itu. Akan tetapi, baik Mayling maupun Nursyahbani,menengarai budaya dalam tubuh banyak partai politik masih kurang kondusif bag iperempuan, kalau tidak bisa dikatakan buruk. Hal ini membuat perempuan engganmasuk ke partai politik, padahal, satu-satunya jalan ke parlemen menurut sistempolitik harus melalui partai politik (Kompas, 22 Maret 2004).

Masa transisi dari banyak pemerintahan yang otoriter ke pemerintahanyang demokratis lebih banyak memberi kesempatan pada perempuan untukmerebut kembali ruang-ruang yang dulu dirampas oleh kekuasaan yang militeristikdan patriarkis. Meskipun terdapat kenaikan prosentase perempuan di parlemen-perlemen perempuan di 103 negara, perwakilan perempuan tidak berubah, bahkan

Page 32: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xx

menurun di 40 negara pada periode tahun 1995-2000. Partisipasi perempuan diparlemen di seluruh dunia pada tahun 2000 rata-rata sekitar 14%.

Afirmative action dengan sistem kuota akan membuat perubahan tak hanyamenyangkut partispasi perempuan dalam politik, tapi juga dalam upaya mening-katkan kesejahteraan masyarakat secara komplit. Kuota, menurut Sodarsham,penting karena jika diibaratkan pertandingan, garis start perempuan berada dibelakang. Di India partai-partai lokal dan kelompok-kelompok lokal mencari pe-rempuan calon untuk mewakili mereka dan memenangkan dukungan mereka. Limatahun setelah itu perempuan memenangkan 40% kursi di dalam pemilu lokal.

Di Perancis amandemen konstitusi tahun 1999 mengisyaratkan sedikitnyaseparuh dari calon untuk pemilihan di tingkat kota adalah perempuan. Tahun 2001perempuan memenangkan 48% dari kursi yang diperebutkan.

Tahun 1994 Konggres Nasional Afrika di Afrika Selatan memprakarsai satupertiga kuota untuk perempuan. Dengan 120 perempuan di antara 400 anggotadewan nasional Afrika Selatan menempati ranking delapan dunia dalam halperempuan di parlemen nasional. Peningkatan partisipasi perempuan membutuh-kan strategi jangka panjang untuk mengubah praktek-praktek yang telah berjalanlama yang membuat perempuan berada di luar politik praktis. Selain itu jugaharus dipromosikan pengambilan keputusan yang tanggap gender.

Moore (1998) menggambarkan bahwa kedudukan dan peran perempuandalam struktur politik masih sangat kurang karena dominasi kaum laki -laki dalampartai politik, termasuk struktur politik yang telah menempatkan aktivitas politikperempuan pada tingkatan sangat rendah. Meskipun perempuan memiliki hak yangsama, namun mereka tidak dapat mempunyai hak yang sama sebagai warga negarabila dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi sebagai akibat sebuah konstruksiideologi developmentalisme dan kultur politik yang patriarkis maskulin danhegemonik yang kemudian memunculkan inferioritas dan pasifitas gender. Sangatmale bias mengakibatkan kepentingan gender tidak pernah diakomodasi olehparpol. Akses dan peluang perempuan sangat kecil untuk duduk dalamkepengurusan parpol, karena tidak adanya kebijakan affirmative action.

Dalam buku monumentalnya, No Easy Choice: Political Participation inDeveloping Countries, Huntington dan Nelson mengatakan: partisipasi politikadalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi denganmaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasidapat bersifat individual atau kolektif, berkelanjutan atau sporadis, damai ataudengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Demonstrasi yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga sebagai reaksi a taskenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), dan teleponmenunjukkan bahwa perempuan selalu berpartisipasi dalam merespon kebijakanyang tidak menguntungkan mereka. Mereka bisa berada dalam garda paling depan,dan tidak kalah dengan kaum laki-laki dalam melakukan perubahan-perubahan

Page 33: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxi

politik, sosial, dan ekonomi. Mereka memiliki peran yang demikian besar dalamsetiap pergantian rezim. Partisipasi perempuan dalam revolusi politik tidak bisadiremehkan (Shafiyah dan Soeripno, 2003). Namun mengapa para perempuan,khususnya perempuan muslimah, yang duduk di parlemen, eksekutif, yudikatif,dan lembaga tinggi negara, mulai dari pusat sampai daerah sangatlah sedikit sekalisehingga tidak bisa ikut mewarnai setiap keputusan politik?

Dalam khazanah ilmu sosial dan politik istilah partisipasi politik telahmenjadi salah satu topik kajian yang cukup ramai didiskusikan oleh para ahli.Secara umum, istilah partisipasi politik sering digunakan untuk melihat kegiatanwarga, baik sebagai perseorangan maupun yang tergabung dalam suatu kelompokdalam bidang politik. Berpartisipasi dalam politik adalah hal yang sangat mudahuntuk dilakukan. Ada beberapa kegiatan yang dianggap sebagai bentuk partisipasidalam politik yang biasanya meliputi: menjadi pengamat yang kritis, mengikutiperkembangan politik melalui media massa, membicarakan masalah politik,menjadi partisipan yang kreatif, menghadiri rapat umum, memberikan suaradalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik, dan lain -lain. (Shafiyahdan Soeripno, 2003).

Semua warga negara, termasuk perempuan dan perempuan muslimah,mempunyai hak yang sama untuk berpolitik. Hal ini perlu ditekankan mengingatmasih banyak yang melarang perempuan muslimah berpolitik. Padahal, isteriRasulullah sendiri, Khadijah, rela menjalani hukuman tiga tahun pemboikotansosial-ekonomi demi mempertahankan iman, padahal beliau adalah tokohbangsawan Quraisy yang disegani. Pemboikotan itu tidak menyurutkan semangatKhadijah untuk membela perjuangan suaminya, Muhammad saw.

Lihat pula misalnya, Zainab al -Ghazali, pada awal abad kedua puluh, turutberada di garis terdepan dalam mempertahankan keteguhan sikap politiknya.Zainab, ustadzah yang juga Ketua Jam'iah Muslimat Mesir, ditangkap dandipenjarakan oleh rezim Naser dengan tuduhan terlibat dalam konspirasipercobaan pembunuhan pada Naser. Tetapi, dia menolak tawaran bantuan Naserterhadap organisasi yang dipimpinnya itu. Tidak mungkin organisasi yangberlandaskan Islam bergabung dengan organisasi yang berbeda ideologi, demikiantegas Zainab al-Ghazali.

Tindakan kedua tokoh perempuan Islam ini merupakan tindakan politik.Oleh karena itu, menurut Syahid Hasan al -Banna, politik tidak hanya menyangkutpenyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga upaya menciptakan sistem yang bersihdan berkeadilan, yang didukung oleh mekanisme kontrol. Menurutnya: "Kita adalahpara politikus, dengan pengertian bahwa kita memperjuangkan urusan bangsakita".

Politik adalah sesuatu yang inheren dalam diri setiap manusia, termasukmanusia muslim (dan muslimah) sebagai konsekuensi logis dari syahadatain (dua

Page 34: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxii

kalimat syahadat). Kiprah politik muslimah dalam ranah politik adalah sesuatuyang memiliki dasar hukum dan sekaligus signifikan.

Perspektif Mikro tentang Problematika Perempuan dalam Politik

Kondisi eksisting ‘perilaku’ perempuan dalam dunia politik dapat dipahami sebagaisuatu realitas sosial yang fenomenal. Sebagai suatu fenomena, maka analisis yangdinilai cukup tepat untuk memahaminya adalah perspektif teori fenomenologi.Teori fenomenologi bertolak dari ‘paradigma definisi sosial’1 yang memusatkanperhatian pada realitas sosial pada tingkatan mikro-subyektif dan sebagiantingkatan mikro-obyektif yang bergantung pada proses-proses mental dari tindakansosial (Ritzer, 2002: 131-133). Teori fenomenologi berpendirian bahwa interaksisosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman terhadaptindakan masing-masing individu maupun kelompok. Teori fenomenologi mem-fokuskan perhatiannya pada pentingnya memahami realitas sosial dalam konteks-nya, memahami bagaimana realitas sosial itu diciptakan dan bagaimana tindakansosial dilakukan dalam konteks pengertian mereka sendiri.

Teori fenomenologi melihat realitas sosial sebagai suatu realitas subyektif.Di sini realitas sosial secara obyektif diakui memang ada tetapi maknanya berasaldari dan oleh hubungan subyektif (individu) dengan dunia obyektif. Realitas ter-bentuk secara sosial, sehingga pemahaman tentang realitas sosial itu sendiri dapatdilakukan dengan jalan menganalisis proses bagaimana realitas sosial itu terjadi.Di sini diakui adanya realitas obyektif dengan membatasi realitas sebagai realitasyang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita(Berger dan Luckman, 1996). Karena itu, realitas sosial ini harus dipahami secarasubstansial, sehingga kita harus berupaya mengerti atau memahami ‘makna’(meaning) yang mendasari atau melingkupi suatu realitas sosial dan historis.Fenomenologi mencari penjelasan bagaimana individu yang unik dan spesifikmengkonstruksi secara kolektif suatu ‘dunia’ kehidupan sosial nyata. Analisis inimelihat kehidupan sosial – dan relasi sosial antara perempuan dan laki-laki –tercipta melalui proses pemberian makna terhadap obyek dan pengalaman yangspesifik (lihat Collin, 1997).

Mendasarkan pemikiran pada pendekatan fenomenologi tersebut, dalampenelitian ini konsep-konsep sosiologis seperti nilai dan norma sosial, relasi sosialdan institusi sosial, dilihat sebagai hasil dari suatu proses yang disengaja.Kekuasaan laki-laki yang secara struktural sangat kokoh dengan dukungan budayapatriarki karenanya memang dibangun dan diproduksi secara sadar oleh kaum laki-laki. Pendekatan fenomenologi mengakui potensi kreatif dan otonom dari setiap

1 Thomas Kuhn menjelaskan bahwa untuk menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan, paling tidakada empat paradigma, pertama paradigma fakta sosial (social fact), paradigma definisi sosial (social definition),paradigma perilaku sosial (social behaviour ) dan paradigma campuran.

Page 35: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxiii

perempuan sebagai individu serta mengakui kapasitasnya untuk ‘menentang’berbagai kondisi sosial, kebiasaan, sosialisasi dan ‘tekanan-tekanan’ kekuatan laki-laki yang patriarkis tersebut. Karena itu, menurut pendekatan ini realitaspartisipasi politik perempuan dipahami sedalam -dalamnya dengan cara menangkaprealitas sosial menurut realitas itu sendiri. Berdasarkan pendekatan fenomenologi,tindakan manusia dilihat sebagai tindakan yang dilakukan sebagai sarana (yangbaik atau setidaknya memuaskan) untuk mencapai suatu tujuan.

Realitas sosial dalam hal ini dianalisis dalam dua rangkaian realitas, yaitu:realitas tentang ‘tingkah laku’ dan realitas tentang ‘pikiran’. Dan realitaspartisipasi politik perempuan dilihat sebagai hasil dari interaksi dua elemen,yaitu: tingkah laku manusia dan makna yang membarengi tingkah laku tersebut(Berger and Luckman, 1996). Dalam hal ini, tingkah laku manusia dianggap tidaksepenuhnya dibentuk dan dikonstruksi, tetapi memiliki keberadaan yang bebas.Realitas sosial itu terbentuk karena pemikiran, penilaian dan keputusan manusia-manusia, sehingga realitas sosial mengandaikan tindakan manusia sebagai elemen-elemennya. Realitas sosial terdiri dari suatu lapisan realitas tentang tindakanindividu manusia yang terdiri dari ‘tingkah laku’ dan ‘sesuatu yang memberimakna pada tingkah laku itu.

Penggunaan pendekatan fenomenologi di sini dapat membuka kemungkinanuntuk melakukan analisis yang lebih kritis terhadap perilaku sosial yang dilakukanperempuan sebagai pihak yang tersubordinasi.

Pemahaman tentang ideologi gender yang berlaku dalam suatu komunitasdapat mengungkap kehidupan perempuan dan relasi gender yang berlangsung didalamnya. Ideologi ini penting karena merupakan sekumpulan nilai sosial yangmenjadi pedoman perilaku yang dianggap baik bagi laki-laki dan perempuan.Ideologi gender ini senyatanya menentukan bagaimana laki-laki dan perempuandidefinisika, dipersepsikan, dinilai dan diharapkan untuk bertingkah laku. Ideologigender ini pada akhirnya diyakini oleh seluruh anggota komunitas, dianggapsebagai sesuatu yang natural atau kodrati, merasuk dalam kehidupan sehari-haridan dalam kesadaran manusia. Walaupun demikian, ideologi gender yang dijadikanpedoman dalam perilaku perempuan dan laki-laki ini sebenarnya merupakan‘produk’ dari konstruksi sosial. Dalam arti, ideologi gender ini dikonstruksi darihari ke hari oleh anggota komunitas melalui interaksi sosial yang melibatkanperempuan dan laki-laki. Karena itu, ideologi gender ini bersifat dinamis, dapatmengalami redefinisi, rekonstruksi dan rekonseptualisasi sesuai dengan ‘k ebutuh-an’ komunitas.

Persoalan mendasar yang melingkupi kehidupan komunitas perempuandapat secara baik diungkap melalui pemahaman tentang relasi sosial yang melibat-kan perempuan dan laki-laki (relasi gender). Relasi gender tidak hanya menggam-barkan interaksi sosial antara perempuan dan laki-laki, tetapi mencakup suatu

Page 36: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxiv

proses sosial yang kompleks (Game dan Pringle, 1983: 15). Relasi gendersetidaknya mencakup lima proses yang saling berinteraksi:1). Konstruksi atas pembagian kerja yang berkaitan dengan gender;2). Konstruksi atas simbol dan citra (image) yang menjelaskan, mengekspresikan,

menekankan, dan memaksa atau kadang-kadang bertentangan dengan pemba-gian kerja tersebut;

3). Interaksi antara perempuan dan laki-laki, antara perempuan dan perempuan,dan antara laki-laki dan laki-laki;

4). Proses yang membantu untuk menghasilkan komponen gender dari identitasindividu yang meliputi pula kesadaran gender;

5). Proses fundamental secara terus-menerus terhadap konstruksi dan konseptual-isasi struktur sosial (Acker, 1990: 145-147).

Konstruksi sosial atas kelima proses tersebut tidaklah statis, melainkanbersifat dinamis dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Pemahaman terhadap interaksi sosial antara perempuan dan laki-lakimemerlukan pemahaman secara mendalam tentang konsep ‘patriarki’. Sebagaisuatu konsep, patriarki pada dasarnya memiliki dua aspek, yaitu sebagai ‘ideologi’dan sebagai ‘sistem’. Sebagai ideologi, patriarki dapat didefinisikan secara ringkassebagai: “kekuasaan laki-laki, hubungan sosial dengan mana laki -laki menguasai”(Bhasin, 1996: 1). Sementara itu, secara luas patriarki dapat didefinisikan sebagai“a system of interrelated structures through which men exploit women” (Walby,1990: 20), suatu struktur sosial yang saling berhubungan dan di sana laki-lakimengeksploitasi perempuan. Patriarki, sebagai suatu ideologi, menyatu dalambudaya manusia. Aturan-aturan yang mengatur hubungan antara laki-laki danperempuan tersebut dapat mengambil bentuk yang berbeda-beda dalam setiapmasyarakat.

Sejauh mana patriarki mengedepan dalam suatu masyarakat merupakansuatu hal yang menjadi salah satu ciri dan dasar dari relasi sosial gender. Lebihjauh, patriarki ini termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari melalui praktek-praktek eksploitasi, marginalisasi, feminisasi, domesti fikasi, tergantung padakonteks sosial dan historisnya. Ideologi gender yang direproduksi dalam berbagaibentuk diskursus (discourse) telah menjadi kekuatan penting dalam menyadarkanatau menegaskan pada perempuan dan laki-laki tentang tugas dan tanggung jawabmereka. Dengan demikian, pemahaman terhadap diskursus (wacana) gender disekitar realitas kemiskinan juga menggambarkan struktur kekuasaan yang adadalam komunitas tersebut (Susanti, 2003).

Dalam melakukan analisis tentang patriarki, Walby melihat cara barumenteorisasikan patriarki dengan membedakan tingkat abstraksi patriarki. Padatingkat abstrak, ‘patriarki’ merujuk pada sistem relasi sosial, sedangkan padatingkat lebih konkrit ‘patriarki’ merujuk pada struktur-struktur sosial (Walby,1990: 20). Selain itu, patriarki dapat dibedakan ke dalam dua tipe, yaitu:

Page 37: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxv

‘patriarki publik’ dan ‘patriarki privat’. Patriarki privat berpijak pada produksirumah tangga sebagai lingkungan sosial yang opresif terhadap perem puan,sedangkan patriarki publik pada prinsipnya berpijak pada lingkungan publik sepertilapangan kerja dan negara. Keduanya dibedakan untuk kepentingan analisis,tetapi keduanya merupakan suatu kontinum dan bukan suatu dikotomi yangterpisah dan kaku. Kedua bentuk utama dari patriarki ini berguna dalammengkonseptualisasikan perubahan pokok dalam relasi gender.

Berkaitan dengan relasi gender di dalam rumah tangga, Moser (1993: 27-36)menemukan bahwa dalam kehidupan rumah tangga perempuan memegang tigatanggung jawab sekaligus, yaitu: tanggung jawab bidang produktif, reproduktifdan pengelolaan komunitas. Tugas dan tanggung jawab perempuan ini tampaklebih melekat pada perempuan-perempuan lapisan bawah atau miskin dari padaperempuan yang berada di kelompok menengah maupun kelompok kelas atas.Karena itu, konsep tersebut menjadi penting dan sangat relevan untuk memahamikehidupan perempuan miskin.

Perempuan dan Kebijakan Publik di Desa

Otonomi daerah yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2001 melalui UU No 22/ 1999dan UU No 25/1999 di satu pihak ada yang menyambut positif karena akan dapatmerangsang keterlibatan perempuan dalam urusan-urusan publik, namun sebagianyang lain justeru mengkhawatirkan akan menambah ketimpangan gender yangselama ini terjadi. Pihak pertama beranggapan bahwa para perempuan desa akantertarik dan atau terdorong melibatkan diri dalam urusan publik di desa olehkarena lingkup dan jangkauan pengambilan kebijakannya terbatas dan dekatdengan setting sosial budaya kehidupannya sehari-hari, yakni desa. Sebaliknya,pihak kedua beralasan kebijakan otonomi daerah, yang juga mengisyaratkanotonomi desa sebagai subsistem dalam pemerintahan, dikhawatirkan akanberimplikasi sama pada aras desa (tidak membawa perubahan yang signifikan).

Sebagaimana dipahami bahwa pada masyarakat lokal, desa, persoalan ketim-pangan gender yang terjadi masih jauh lebih pelik dan problematik dibandingmasyarakat urban. Tekanan struktur sosial ekonomi pedesaan dan format budayapatriarki masih relatif kuat. Akibatnya, domain perempuan masih dianggap sebagairuang domestik. Konsekuensinya, perempuan menjadi tersubordinasi dan tak kuasamenghadapi determinasi tekanan lingkungan eksternal di sekitarnya. Dengan posisiseperti itu, maka partisipasi politik perempuan dalam wujud kontrol desa punmenjadi terabaikan.

Lihat misalnya di Kabupaten Sumedang. Keterlibatan perempuan dalampemerintahan desa relatif rendah, persentase perempuan yang duduk di BadanPerwakilan Desa (BPD) hanya 2,5 persen (72 perempuan dari 2.886 anggota BPD ),

Page 38: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxvi

sedangkan yang menjadi kepala desa sebesar 6,8 persen (62 perempuan dari 262desa) (Kompas, 3 Juni 2003)

Program penguatan perempuan, apalagi jika dikaitkan dengan upayapeningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik dan atau kebijakanpublik pada tingkat apapun, sudah seharusnya dimulai dari tataran masyarakat danpemerintahan desa, sebab pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasionalsangat terkait dan karena itu bisa dimulai dari dan dengan fungsi BPD atauparlemen desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat di aras paling bawah. DalamUU No 22/1999 Pasal 104 tentang BPD dijelaskan bahwa fungsi BPD antara lainberfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung danmenyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan penyelenggaraanpemerintah desa. Semua itu sesungguhnya menjadi ruang (space) bagi segenapwarga desa, khususnya perempuan untuk dapat meningkatkan partisipasipolitiknya.

Buku yang ditulis Samuel P Huntington dan Joan Nelson tentang PartisipasiPolitik di Negara Berkembang (1990) menerangkan, tujuan partisipasi politikadalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu,kegiatan itu harus ditujukan dan mempunyai dampak terhadap pusat di manakeputusan diambil. Tetapi, partisipasi politik desa akan cenderung menurun jikakeputusan menyangkut penduduk desa tidak diambil pada tingkat desa, melainkanpada tingkat nasional. Dengan demikian, partisipasi politik perempuan dalamkebijakan publik akan signifikan bila ada keterwakilan perempuan di pemerintahandesa.

Peluang perempuan untuk terlibat secara aktif dalam perpolitikan desajuga terlihat pada Pasal 14 UU No. 7/1984 yang mengisyaratkan pentingnyapenghapusan diskriminasi dan hak untuk berpartisipasi dalam perencanaanpembangunan bagi perempuan di pedesaan. Selain itu, kesetaraan sebagai pilardemokrasi akan timpang bila menegasikan kesetaraan gender dalam demokratisasipada tataran lokal. Karena itu, kesetaran gender merupakan keniscayaan dalammewujudkan demokrasi, dan partisipasi merupakan wujud kontrol masyarakatterhadap roda jalannya pemerintahan desa.

Pertanyaannya, melihat kondisi eksisting yang ada, bagaimana mereformasiinstitusi demokrasi yang ada di daerah pedesaan agar berperspektif gender?Masyarakat desa umumnya hidup dalam setting sosial budaya dan ekonomipertanian. Sebagai masyarakat yang berbudaya pertanian, maka kultur petani danfaktor alam turut menentukan, atau setidaknya mempengaruhi kehidupanmasyarakatnya, termasuk di dalamnya soal relasi gender. Sebagai masyarakatpertanian yang biasanya memerlukan (menuntut?) kerja keras, kekuatan fisik danketahanan mental, maka sosok laki-laki akan mengedepan, sementara perempuandi belakang. Pola pembagian kerja demikian ini acapkali disebut dengan polapembagian kerja secara seksual, berdasar biologis (Siregar, 1982). Pola pembagian

Page 39: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxvii

kerja seksual, semula hanya terbatas dalam lingkup domestik (rumah tangga),namun dalam prosesnya juga mewarnai berbagai perkumpulan, organisasi,jama’ah dan jam’iyah baik sosial, budaya dan keagamaan di desa-desa.

Berbagai organisasi dan perkumpulan baik sosial, budaya, ekonomi, mau-pun keagamaan banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat desa. Berbagaiinstitusi yang ada di desa tersebut, baik yang sifatnya lokal maupun yang menjadikapanjangan tangan institusi regional dan nasional, merupakan arena tempat ber-temu dan berkumpulnya warga desa (laki -laki maupun perempuan). Dengan demi-kian, sesungguhnya partisipasi warga desa, termasuk perempuan, dalam berbagaiinstitusi yang ada sudah relatif tinggi. Persoalannya, aktifitas perempuan dalamberbagai kegiatan institusi yang ada umumnya masih terbatas pada hal-hal yangritual dan seremonial, bahkan bias gender akibat ketidaksadaran danketidaktahuannya tentang hak-hak perempuan. Dalam konteks seperti itu, upayapemberitahuan tentang hak perempuan sebagai warga negara menjadi pentingdilakukan, meski diakui tidak mudah.

Kesadaran gender sesungguhnya tidak hanya penting bagi perempuan,melainkan juga bagi laki-laki dan masyarakat desa secara keseluruhan. Kehidupansosial berperspektif gender dengan demikian menjadi kepentingan dan kebutuhansemua warga masyarakat desa, sebab penekanan pentingnya kesetaraan genderbukan dimaksudkan untuk memunculkan kompetisi antara laki -laki dan perem-puan, melainkan lebih bersifat komplementer pada fungsi sosial keduanya.

Adanya tindakan keberpihakan kepada perempuan yang tertekan (affirma-tive action) boleh jadi merupakan strategi yang tepat dan instan dalam mengatasipersoalan masih lemahnya kesadaran perempuan tentang hak-haknya. Kebijakanaffirmative action bisa disebut sebagai tindakan yang sifatnya memaksa, menekandan bahkan mengancam untuk menyediakan kuota bagi perempuan di BPD atauparlemen desa.

Latar belakang mengapa perlu kuota 30% adalah sebagai tindakan afirmatifkarena titik awal keterlibatan perempuan dengan laki -laki dalam dunia publiktidaklah sama. Kemampuan perempuan dibangun dari kondisi sosial, tingkatpendidikan, pengalaman berinteraksi sosial, membangun jaringan, membangunbasis massa, sampai dukungan dana, jauh tertinggal dari laki-laki yang antara laindisebabkan oleh pengaruh kultur dan adat istiadat (Rahmawati, Api Indonesia, 4Maret, 2004).

Selain itu, rendahnya representasi perempuan dan kesulitan membuatterobosan-terobosan ke dalam sistem telah mendorong perempuan menuntutdisahkannya undang-undang yang mengatur kuota 30% untuk menjamin represen-tasi perempuan di badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan kuota 30% bagiperempuan ini sudah disahkan meskipun kurang memuaskan sebagian besarkalangan perempuan. Kuota tersebut merupakan langkah awal upaya kesetaraandalam representasi perempuan di parlemen.

Page 40: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxviii

Meski demikian, seandainya kuota 30% tersebut bisa dicapai, tidak akanbermaka sama sekali manakala perempuan tidak membekali diri dengan berbagaiketerampilan dan pengetahuan. Bahkan, jika targetnya hanya sekedar memenuhikuota 30%, atau sekedar ada perempuan yang duduk di kursi DPR atau BPD, tanpabekal kualitas yang memadai, maka hal itu sama dengan merendahkan martabatperempuan, karena orang-orang yang masuk untuk memenuhi kuota tersebuthanya akan menjadi pajangan politik.

Sebaliknya, apabila perempuan tidak memiliki keterampilan untuk melaku -kan hal tersebut, maka kuota 30% malah akan menjadi hambatan demokrasi yangpada ujungnya merendahkan martabat perempuan dan mengokohkan pandangankaum patrialkal. Karena itu, merupakan tantangan bagi (politisi) perempuan untukdapat membuktikan bahwa perempuan memang mempunyai kemampuan dankapasitas untuk terlibat dalam aktifitas politik.

Menurut Hikmah Anas, strategi yang dapat dilakukan oleh perempuandalam berpolitik (pada semua tingkatan, mulai DPR – BPD) disamping memberikankuota 30% dan peningkatan kualitas sebagaimana disebutkan di atas, antara lain:1). Membangun akses ke media. Media apa pun seperti: radio, TV, koran, internet

mampu memberikan opini bagi pemakainya. Dan setiap media, langsungataupun tidak langsung, akan mampu memberikan pengaruh pada parakonsumennya.

2). Perlunya Ornop yang prihatin dan peduli terhadap kondisi eksistingrepresentasi politik perempuan yang ada untuk melakukan upaya memperkuatpara kandidat perempuan. Upaya tersebut meliputi penyelenggaraan diskusipublik tentang pentingnya peningkatan representasi perempuan di lembagaperwakilan, penyelenggaraan diskusi terbatas, dan sarasehan-sarasehan untukmedia.

3). Meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik.Mengupayakan untuk menduduki posisi strategis dalam partai, seperti posisiketua, sekretaris, karena posisi tersebut yang akan berperan dalam memutus-kan banyak hal tentang kebijakan partai.

4). Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perem-puan lintas partai, agama, dan profesi.

Meski affirmative action kuota perempuan di parlemen dinilai sebagaiterobosan, namun hal itu oleh sebagian kalangan juga dinilai sebagai tindakanbias gender. Alasannya, affirmative action terhadap perempuan, secara implisitterkandung pengakuan dan pengukuhan bahwa perempuan memang inferiordibandingkan dengan laki-laki, sehingga perlu dilakukan tindakan yang berpihakkepada perempuan. Tetapi, kebijakan ini bisa dipahami berdasarkan kenyataanbahwa mengubah tatanan sosial yang sudah mapan dan merekonstruksi nilai-nilaisosial dan budaya yang sudah terinternalisasi selain tidak mudah, juga perlu waktusangat panjang. Karena itu, affirmative action bisa disebut sebagai entry point

Page 41: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxix

adanya kemauan semua pihak untuk meningkatkan posisi perempuan dalam duniapublik demi keberhasilan pembangunan yang adil dan tidak deskriminatif.

Persoalannya, apakah dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemendesa (BPD) dengan sendirinya akan mengubah kemauan politik aparatur pemerin-tahan desa agar berperspektif gender. Tidak ada jaminan untuk itu, kecuali bilaperempuan yang ada di parlemen desa punya perspektif gender dan terpilihdengan mekanisme yang memenuhi akuntabilitas. Untuk itu, penguatan peranperempuan di BPD atau parlemen desa penting dalam mewujudkan masyarakatsipil desa yang berperspektif gender.

Untuk kepentingan studi gender dalam kaitannya dengan upaya peningkat-an partisipasi perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik, maka paradig-ma dan perspektif yang perlu dirujuk adalah perspektif yang berskala mikrodengan unit analisis individu, yaitu perempuan. Dengan pilihan perspektif indi vidu,memungkinkan peneliti bisa mengeksplorasi tentang konsep diri perempuan,persepsinya terhadap kondisi eksternal yang bias gender (definisi sosial) dankapasitas perempuan dalam meredefinisi dan merekonstruksi kekuatan eksternalyang patriarkis. Selain itu, juga akan bisa ditelusuri dan diidentifikasi jeniskepentingan dan kebutuhan perempuan macam apa saja dan dengan instrumenseperti apa agar kita bisa membantu menfasilitasinya.

Pendekatan mikro dinilai penting bukan hanya berkaitan dengan pilihanmetodologi, melainkan juga dari adanya peluang bagi perempuan untuk berkiprahsecara lebih leluasa dalam dunia publik. Peluang itu tercermin dari kuota 30% bagiperempuan untuk bisa duduk dalam parlemen. Untuk itu, akhirnya bola berada ditangan perempuan sendiri. Adakah kemauan, kapasitas dan kepercayaan diri?

Page 42: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxx

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

enelitian ini dilakukan di 10 kabupaten dengan mempertimbangkan latarbekalang budaya, yakni budaya arek, pesisir, pendalungan, osing dankejawen. Asumsinya, perbedaan budaya akan berpengaruh terhadap sikap,

perilaku dan partisipasi perempuan dalam kegiatan publik.

Karakteristik Responden

Sebaran responden pada masing-masing lokasi penelitian (kabupaten) dapat dilihatpada tabel 3.

Sebaran responden di setiap kecamatan berbeda-beda karena adanya per-bedaan jumlah penduduk. Perbedaan jumlah responden di setiap kabupaten,dengan demikian, juga menunjukkan adanya jumlah penduduk yang tidak samaantara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Dari tabel 3 dapat dilihat bahwajumlah responden yang paling banyak adalah di kabupaten Tuban (18%) sedangkanresponden paling sedikit di Kabupaten Jombang (3,8%).

Dilihat dari kondisi pendidikan, para perempuan yang menjadi respondendalam penelitian menunjukkan variasi yang cukup merata. Dapat dilihat padatabel 4 di bawah ini bahwa rata-rata pendidikan responden adalah SLTA (32%).Sementara ada 13,3% yang berpendidikan perguruan tinggi (2,1% diploma dan 8,1%sarjana).

P

3

Page 43: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxxi

Tabel 3: Kabupaten, Lokasi Penelitian

Kabupaten Frequency Percent

Banyuwangi 58 4,2

Blitar 166 11,7

Jombang 54 3,8

Kediri 185 13,1

Lumajang 83 5,9

Malang 154 10,9

Pamekasan 206 14,6

Pasuruan 146 10,3

Ponorogo 136 9,6

Tuban 254 18,0

Total 1413 100,0Sumber: data primer

Tabel 4: Pendidikan Formal Responden

Tingkat Pendidikan Frequency Percent

Tidak Jawab 17 1,2

Tidak Sekolah 46 3,3

Tidak tamat SD/MI 72 5,1

Tamat SD/MI 293 20,7

Tamat SLTP 284 20,1

Tidak Tamat SLTP 30 2,1

Tamat SLTA 452 32,0

Tidak Tamat SLTA 30 2,1

Diploma 74 5,2

Sarjana 115 8,1

Total 1413 100,0Sumber : data primer

Meskipun terdapat beberapa persen yang mengaku tidak sempat menamat-kan sekolahnya, baik pada tingkat SD, SLTP maupun SLTA, namun umumnya

Page 44: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxxii

mereka mampu menamatkan pendidikannya, meskipun tidak sampai pada perguru-an tinggi. Jika kita cermati lebih lanjut, ternyata responden yang tidak tamatsekolah lebih banyak terjadi pada jenjang pendidikan SD dari pada SLTP maupunSLTA.

Tabel 5: Pendidikan Non Formal yang pernah diikuti

Pendidikan Non Formal Frequency Percent

Tidak Jawab 583 40,9

Pondok Pesantren 359 23,9

Pesantren dan kursus 6 ,4

Pesantren dan pelatihan 5 ,4

Kursus 316 20,0

Pelatihan/Penataran 135 9,6

Lainnya 10 ,4

1413 100,0Sumber : data primer

Kasus seperti ini paling banyak ditemukan di daerah-daerah responden yangberlatar belakang budaya Pendalungan (daerah Tapalkuda dan Madura). Padamasyarakat yang berkultur pendalungan umumnya budaya patriarki masih cukupkuat dibandingkan daerah lain. Oleh karenanya wajar apabila masalah pendidikan,terutama pendidikan terhadap anak perempuan, kurang mendapatkan perhatian.

Tabel 6: Usia

Usia Responden Frequency Percent

16 – 26 15 1,04

27 – 37 409 28,36

38 – 48 542 37,59

49 – 59 256 17,75

60 – 70 109 7,56

71 > 12 0,08

Total 1413 100,0Sumber : data primer

Page 45: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxxiii

Selain pendidikan formal, lebih dari separuh responden ternyata jugamempunyai sejumlah pengalaman pendidikan non formal, termasuk di dalamnyaadalah pendidikan di pondok pesantren. Dari 48,91% yang mempunyai pendidikantambahan non-formal, sebanyak 23,9% diperolehnya di pondok pesantren. Padatabel 5 di atas juga dapat dilihat pendidikan non formal lain yang diikutiresponden lain yang sifatnya lebih untuk menambah ketrampilan khusus adalahkursus-kursus (seperti menjahit, tata buku, tata boga, komputer) diikuti oleh 20%;juga ada sebanyak 9,6% mengikuti penataran dan pelatihan-pelatihan khusus.

Tabel 7: Status perkawinan

Status Perkawinan Frequency Percent

Tidak Jawab 6 ,4

Kawin 1035 73,2

Belum Kawin 274 19,4

Cerai Hidup 33 2,3

Cerai Mati 57 4,0

Pisah Ranjang 8 ,6

Total 1413 100,0Sumber : data primer

Usia responden sebagian besar masih relatif muda, dan termasuk masihsangat produktif, yakni di bawah 37 tahun sebanyak 29,40%. Sementara itu, yangbersusia matang (38 – 48) tahun paling banyak, yakni 37,59% (tabel 6).

Tabel 8: Agama

Agama Frequency Percent

Tidak Jawab 34 2,4

Islam 1395 98,7

Kristen 6 ,5

Katolik 6 ,4

Hindu 6 ,4

Total 1413 100,0Sumber: data primer

Page 46: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxxiv

Berkaitan dengan status responden, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7,sebagian besar responden sudah berstatus kawin (73,2%) dan sebanyak 13,2%mengaku masih belum menikah. Selain itu, ada sebanyak 6,3% berstatus janda,baik janda karena cerai maupun karena suami meninggal.

Sementara itu, dilihat dari agama yang dianut, sebagian besar (98,7%)beragama Islam (tabel 8).

Pekerjaan dan Kondisi Ekonomi Responden

Sebagaimana tercermin dari perbedaan karakteristik latar belakang daerahpenelitian, jenis pekerjaan utama responden, termasuk pekerjaan suami jugamemperlihatkan keragaman. Sebagaimana dilihat pada tabel 9 di bawah,wiraswasta atau pedagang berada pada tingkat 22, 29%, kemudian diikuti sebagaikaryawan (buruh) swasta seperti di pabrik, industri rumahan atau menjadi penjagatoko.

Tabel 9: Pekerjaan Pokok Responden

Jenis Pekerjaan Frequency Percent

Petani 278 19,7

Buruh tani 60 4,25

Mracangan 85 6,0

PNS 90 6,7

Ustadzah 20 1,42

Karyawan Swasta 188 13,30

Wiraswasta/pedagang 315 22,29

Penjahit 49 3,47

Ibu Rumah Tangga 319 22,58

Pelajar/mahasiswa 6 ,4

PRT 3 ,2

Total 1413 100,0Sumber: data primer

Bagi responden yang bermukim di daerah pertanian, seperti di Banyuwangidan Ponorogo misalnya, pekerjaan utama responden yang paling banyak adalahsebagai petani atau setidaknya buruh pertanian di desanya masing-masing. Besarpenghasilan responden dari pekerjan pokok tersebut sebanyak 86,9% tergolongkurang besar, yakni rata-rata di bawah 500 ribu rupiah per bulan (tabel 10).

Page 47: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxxv

Tabel 10Penghasilan responden/bln dari pekerjaan pokok

Jumlah Penghasilan Frequency Percent

0 – 500.000 1228 86,9500.000 – 1.000.000 145 10,3

1.000.000 – 1.500.000 34 2,41.500.000 – 2.000.000 3 0,2

2.000.000 - Keatas 3 0,2

Total 1413 100,0Sumber: data primer

Meski hanya di bawah 500 ribu, namun bagi responden yang bersangkutandinilai sangat berarti, “bisa untuk menambah memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak yang mulai masuk ke jenjang SMP,” kata Mirah, salah satu responden diBanyuwangi. Sementara itu, jumlah penghasilan sebesar itu, meski tidak bisamemenuhi semua kebutuhan keluarganya, namun bisa untuk menyambung hidupkeluarganya. Sebab, sejak 1 tahun terakhir suaminya tidak bekerja lagi, da nsekarang menganggur di rumah, kata Marni yang setiap harinya bekerja sebagaipelayan (penjaga) toko di Jombang.

Tabel 11Pekerjaan Sampingan Responden

PekerjaanSampiangan

Frequency Percent n = 261

Tidak Ada 1152 81,5 --

Petani 41 2,9 15,71

Buruh tani 36 2,5 13,8

Pedagang 32 2,3 12,3Mracangan 46 3,3 17,6

Karyawan Swasta 12 ,8 4,6

Wiraswasta 55 3,9 21,1

Bagi hasil ternak 11 0,7 4,2

Serabutan 28 1,9 11,1Total 1413 100,0

Sumber: data primer

Page 48: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxxvi

Lain Marni dan Mirah yang penghasilan dari pekerjaan pokoknya bolehdibilang lumayan untuk membantu ekonomi keluarganya, Suyatmi justru mengakusangat kurang. Menurutnya, penghasilan utamanya hanyalah sebagai penjahit yangselain penghasilannya tidak menentu, juga sangat kecil.

Ia mengaku kalau sedang ramai paling banyak memperoleh penghasilan(rata-rata) hanya 450.000-an menjelang lebaran, namun setelah lebaran habispaling-paling hanya ada dua atau tiga orang yang meminta jasanya. Ini pun tidakselalu ada. Sementara, empat anaknya sudah sekolah semuanya, bahkan anaknyayang pertama sudah klas II Tsanawiyah. Sedang suaminya selain tidak mempunyaipekerjaan tetap (serabutan), penghasilannya pun tidak seberapa besar. Olehkarena itu, ia terpaksa harus bekerja ekstra, yakni jualan makanan kecil di sekolahdan bagi hasil pemeliharaan ternak kambing. Semua anak-anaknya, meski dalamhatinya kasihan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan diberi tugasmemelihara kambing.

Tabel 12Penghasilan responden/bln dari pekerjaan sampingan

Rupiah Frequency Percent

0 – 250.000 1347 95,3

250.001 – 500.000 44 3,1

500.001 – 750.000 10 0,7

750.001 – 1.000.000 8 0,6

1.001.000 – Keatas 4 0,3

Total 1413 100,0Sumber: data primer

Meskipun sebagai istri, responden juga banyak yang mengaku bertanggungjawab terhadap upaya pemenuhan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, cukupbanyak yang harus mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara mencaripekerjaan sampingan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 12 di atas bahwasebanyak 95,3% responden bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari peker-jaan sampingannya sebesar 250 ribu ke bawah. Bahkan, ada yang penghasilantambahan dari kerja sampingan ini di atas 500 ribu (1,5%).

Page 49: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxxvii

Tabel 13Pekerjaan Pokok Suami

Pekerjaan SampinganSuami Responden

Frequency Percent

Tidak Jawab (Tidak Bekerja) 432 30,6

Petani 338 23,9

Buruh tani 29 2,1

Nelayan 29 1,6

Pedagang 86 6,1

Mracangan 14 1,0

PNS 96 6,8

Karyawan Swasta/buruh pabrik 139 9,8

Wiraswasta 183 13,0

TKI 21 1,5

Guru/ustadz 9 0,6

Sopir 8 0,6

Tukang Bangunan 8 0,6

Serabutan 22 1,6

Total 1413 100,0

Sumber: data primer

Berkat kerja keras dirinya, dan dibantu anak-anaknya, ia mengaku bersyukurkebutuhan keluarganya bisa terpenuhi meskipun diakuinya sangat pas-pasan.Baginya, yang penting anak-anaknya masih bisa sekolah; soal makan bisa sedanya,katanya.

Studi ini menujukkan bahwa memang tidak semua laki-laki yang menjadisuami responden bekerja. Artinya, ada setidaknya 30,6% yang tidak bekerja aliasmenganggur karena beberapa alasan (lihat tabel 13). Dari 69,4% yang bekerja,sebagian besar sebagai petani (23,9%) dan wiraswasta (13%). Sebagian yang lainada yang menjadi petani, karyawan swasta (termasuk buruh pabrik) dan pegawainegeri sipil.

Page 50: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxxviii

Tabel 14Penghasilan suami/bln dari pe kerjaan pokok

Rupiah Frequency Percent

< 500.000 1075 76,09

501.000 - 1.000.000 258 18,26

1.001.000 – 1.500.000 53 3,75

1.501.000 – 2.000.000 19 1,34

> 2.001.000 8 0,6

Total 1413 100,0Sumber: data primer

Sebagian besar (76,09%) penghasilan suami tak jauh berbeda dengan besarpenghasilan responden (istrinya), yakni di bawah 500 ribu rupiah. Sementara yangberpenghasilan di atas 1 juta rupiah tak lebih dari 5,59%. Kondisi penghasilankeluarga responden yang tidak terlalu besar tersebut bisa dipahami karena latarbelakang pekerjaan mereka umumnya selain di sektor pertanian dan tradisional,juga berada di daerah pedesaan.

Tabel 15Rata-rata kebutuhan hidup dalam sebulan

Rupiah Frequency Percent

0 – 500.000 977 69,1

500.000 - 1.000.000 360 25,5

1.000.000 – 1.500.000 49 3,5

1.500.000 – 2.000.000 21 1,5

2.000.000 - keatas 6 0,4

Total 1413 100,0Sumber: data primer

Minimnya penghasilan keluarga, sementara kebutuhan hidup semakin me-ningkat, acapkali banyak mendorong mereka (baik suami maupun istri) harusmencari tambahan penghasilan dengan melakukan pekerjaan sampingan.

Tabel 15 menunjukkan bahwa sebanyak 69,1% menyatakan rata-ratakebutuhan hidup dalam satu bulan minimal adalah 500 ribu rupiah. Jika pengha-silan responden maksimal yang sebesar itu ada 86,9% dan suami mereka 76,09%(rata-rata jika penghasilan mereka digabung menjadi 81,49%), berarti paling tidak

Page 51: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xxxix

ada 12,39% keluarga responden yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnyasehari-hari. Bahkan jika dilihat secara lebih rinci, besaran kekurangan (minus)penghasilan keluarga responden tersebut berjumlah 25,85%.

Tabel 16Kondisi ekonomi keluarga responden

Kondisi EkonomiKeluarga

Frequency Percent

>-500.000 - 26 1.84

-420.000 -- -450.000 59 4.18-350.000 – -400.000 40 2.83

-260.000 – -300.000 36 2.55

-210.000 – -250.000 43 3.04

-170.000 – -200.000 30 2.12

-120.000 – -150.000 15 1.60

-60000 – -100.000 57 4.15-15000 – -50.000 50 3.54

0 242 17.13

15.000 – 50.000 110 7.78

51.000 – 100.000 141 9.98

101.000 – 150.000 90 6.37

151.000 – 200.000 87 6.34201.000 – 250.000 49 3.52

251.000 – 300.000 92 6.38

301.000 – 350.000 25 1.77

351.000 – 400.000 30 2.12

401.000 – 450.000 19 1.63451.000 = 500.000 53 3.56

>500.000 248 17.55

Total 1413 100,0Sumber: data primer

Tabel 16 di atas memperlihat bagaimana sesungguhnya kondisi kelurgaresponden. Terdapat 17,13% responden yang kehidupan ekonominya pas-pasan.Artinya, jumlah penghasilan dan besar pengeluarannya sama, impas. Sedangsebanyak 25,85% kehidupan ekonominya minus. Dengan kata lain, lebih dari

Page 52: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xl

separuh responden, kehidupannya cukup baik, sedangkan 42,98% kondisi ekonomikeluarga responden pas-pasan, bahkan lebih banyak yang mengalami minus.

Tabel 17Pekerjaan Sampingan Suami

Pekerjaan SampinganSuami Responden

Frequency Percent n = 252

Tidak Jawab 1161 82,2

Petani 52 3,7 20,63

Buruh tani 58 4,1 23,00

Nelayan 5 0,03 1,98

Pedagang/berdagang 29 2,0 11,51

Karyawan Swasta 7 0,04 2,78

Wiraswasta 51 3,6 20,23

Guru Swasta 5 0,03 1,98

Beternak 17 1,2 6,75

Buruh Bangunan 13 ,2 5,16

Serabutan 22 1,6 8,73

Total 1413 100,0 100,00

Sumber: data primer

Berbeda dengan kaum perempuan yang boleh jadil lebih fleksibel danterbuka dalam mencari pekerjaan tambahan, kaum laki-laki umumnya hanya bisamencari kerja tambahan di sektor pertanian, wiraswasta dan pertukangan.

Tabel 18Penghasilan suami/bln dari pekerjaan sampingan

Rupiah Frequency Percent

0 – 500.000 1383 97,88

500.001 – 750.000 8 0,6

750.001 – 1.000.000 14 0,9

1.000.001 – Keatas 8 0,6

Total 1413 100,0Sumber: data primer

Page 53: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xli

Dibandingkan dengan penghasilan responden dari kerja sampingan, pengha-silan suami mereka jauh lebih kecil tidak saja dilihat dari keseluruhan penghasilannamun juga dari distribusi besarannya. Lihat misalnya, selain prosentase respon-den yang berpenghasilan di bawah 500 ribu lebih besar dibanding suami mereka,juga distribusi terhadap besaran penghasilan yang lebih besar juga lebih banyakprosentasenya dibandingkan penghasilan suaminya (lihat tabel 16). Studi ini, sekalilagi membuktikan bahwa sumbangan ekonomi dari kaum perempuan terhadapekonomi keluarga sangat signifikan.

Mobilitas Sosial

Secara sosiologis ada perbedaan wawasan, pengetahuan dan orientasi sosial antarakomunitas petani (termasuk nelayan) dan pedagang. Komunitas petani yang karenapekerjaan dan setting sosialnya yang agraris dan karena itu relatif tidak banyakmobilitas (bepergian) ke luar daerah cenderung konservatif dan agak sulit beru-bah. Sebaliknya, komunitas pedagang (wiraswasta) yang karena mobilitas sosialnyarelatif tinggi, cenderung lebih kosmopolit karena wawasan, pengetahuan danorientasi sosialnya relatif lebih luas dan terbuka.

Tabel 19Sarana dan Prasarana transportasiyang dimiliki/biasa dipergunakan :

Jumlah Frequency Percent

Tidak ada 281 19,88

Sepeda 640 45,3

Sepeda Motor 441 31,12

Mobil 40 2,8

Truk 10 ,7

Perahu 1 ,1

Total 1413 100,0

Hampir semua responden, setidaknya sebagian besar responden mempunyaisarana dan prasarana transportasi yang relatif memadai. Tabel 19 di atas menun-jukkan hanya 19,88% responden yang mengaku tidak mempunyai kendaraan jenisapapun.

Paling tidak, dan ini jumlah paling banyak adalah memiliki kendaraansepeda pancal (onthel) sebanyak 45,3%. Sementara itu, terdapat 31,12% yang

Page 54: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xlii

biasa menggunakan kendaraan sepeda motor. Mobil dan kendaraan jenis lain jugaterlihat biasa dipergunakan meski jumlahnya tidak terlalu banyak.

Tabel 20Frekuensi Bepergian ke kecamatandan Kabupaten Satu Bulan Terakhir

Kecamatan Frequency Percent

Tidak Pernah 611 43,3

1- 5 601 42,5

6 – 10 70 4,9

11 – 15 29 2,1

16 – 20 18 1,3

21 – lebih 84 5,9

Kabupaten

Tidak Pernah 739 52,3

1 – 5 493 34,0

6 – 10 67 4,74

11 – 15 21 1,49

16 – 20 18 1,27

21 – Lebih 75 5,3

Total 1413 100,0Sumber: data primer

Sebagaimana diungkap dalam tabel di atas, ternyata sebagian besar res-ponden tidak pernah bepergian ke kota kabupaten, termasuk ke kota kecamatan.Data ini mempertegas fenomena bahwa kehidupan petani barangkali memangtidak berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang disediakan oleh kota. Apa yangmereka butuhkan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaannya di desa, umum-nya cukup tersedia di desanya sendiri. Oleh karena itu, wajar apabila merekajarang bepergian ke kota.

Namun, berdasar data sebagaimana tertera pada tabel di atas , respondenanehnya justru lebih banyak bepergian ke kota kabupaten dari pada ke kotakecamatan. Fenomena ini sebetulnya wajar-wajar saja, sebab, sebagaimanadikemukakan oleh salah satu responden di Tuban bahwa kegiatan merekaseringkali justru banyak diselenggarakan di kabupaten dari pada di kecamatan.Acara-acara seperti penataran, pelatihan, mengikuti beberapa kali undangan

Page 55: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xliii

seminar tidak pernah dilaksanakan di kecamatan, melainkan di kabupaten. Lainhalnya alasan yang dikemukakan salah satu responden di Lumajang, bahwa iahampir sebulan sekali kota Lumajang karena menengok anaknya yang sedangsekolah di SLTA dan indekos di kota.

Tabel 21Pemanfaatan Televisi

Jumlah Frequency Percent

Tidak mempunyai 199 14,1

Mempunyai 1169 82,7

Mempunyai lebih dari 2 45 3,2

Total 1413 100,0

Meski secara fisik orang tidak biasa bepergian ke luar daerah, namunsecara psikologis dapat saja mengetahui perkembangan kondisi dan situasi di luardaerah dengan menonton perkembangannya melalui media televisi. Dengandemikian, maka sesungguhnya mobilitas pikiran seseorang tidak harus denganmengetahui langsung perkembangan kondisi luar, melainkan dapat denganmelihatnya di televisi. Asumsinya, frekuensi menonton televisi, terutama yangberkaitan dengan perkembangan sutuasi sosial, politik, ekonomi dan kebudayaandi luar, langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan wawa-san, pemikiran dan orientasi sosial seseorang.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 21, sebanyak 82,7% respondenmempunyai televisi sendiri di rumahnya; hanya 14,1% yang mengaku tidakmempunyai. Artinya, di hampir setiap rumah responden telah tersedia mediainformasi yang bisa bermanfaat untuk menambah w awasan dan perkembangan dariluar. Apalagi, hampir 80% responden mengaku hampir setiap hari menontonacara-acara televisi, baik swasta maupun TVRI (lihat tabel 22). Meski tidak semuaresponden mengaku mempunyai televisi di rumah, namun mereka menyatakansering menonton televisi, walau harus numpang di tetangganya. Persoalannya,acara macam apakah yang biasa dan paling sering ditonton masyarakat.

Page 56: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xliv

Tabel 22Frekuensi Menonton TV

Jumlah Frequency Percent

Setiap hari 1115 78,9

Seminggu sekali 289 20,4

Sebulan sekali 9 ,7

Total 1413 100,0

Dari sejumlah acara televisi yang ada, studi ini menemukan bahwa ternyataacara sinetron masih yang paling digemari oleh 19,03% responden. Selain sinetron,acara-acara yang bersifat hiburan seperti musik, lawak, dan film, termasuk AFIdan KDI juga mnjadi acara paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Hiburanberupa film pun juga termasuk banyak digemari responden, terutama film India(tabel 23).

Tabel 23Acara Televisi yang Paling Disenangi

Acara TV yang Paling Disenangi Frequency Percent

Berita lokal 259 18,32

Berita Nasional2 45 3,18

Dialog (politik, ekonomi, dsb) 49 3,46

Hiburan Musik 79 5,59

Hiburan AFI,KDI 155 10,97

Sinetron 269 19,03

Film Nasional 45 3,18

Film Barat 25 1,77

Film India 80 5,66

Kesenian (Wayang, Ludruk, Ketoprak) 45 3,18

Lawak 88 6,23

Apa adanya 274 19,39

Jumlah 1413 100%

Sumber: data primer

Page 57: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xlv

Selain kegemaran menonton acara televisi yang bersifat hiburan, ada halyang barangkali cukup menggemberikan untuk keper luan dan kepentingan trans-formasi sosial, yakni prosentase yang cukup tinggi pada kegemaran menontonberita lokal, khususnya seperti ditayangkan salah satu TV swasta di Jawa Timur(JTV) seperti Pojok Kampung yang menggunakan bahasa lokal (daerah). Merekamengaku senang, bahkan selalu menunggu berita lokal seperti itu, bukan hanyakarena ingin mengetahui isi beritanya, melainkan juga tertarik dengan bahasayang digunakannya. Apalagi, sejak beberapa bulan terakhir, bahasa daerah JawaTimuran yang dipergunakan semakin banyak, tidak hanya bahasa arek Suroboyoan(yang dalam banyak hal dinilai kasar), tetapi juga mulai digunakan bahasa Madura,Jawa ngoko dan Jawa kromo (halus). Bahkan, di beberapa daerah seperti Madura,Ponorogo, Lumajang, termasuk Surabaya sendi ri acara berita lokal ini termasukpaling digemari oleh para orang tua.

Partisipasi dalam Kegiatan Publik

Ada kecenderungan pengalaman berorganisasi di masa silam, termasuk ketikamasih sekolah, umumnya berpengaruh di kemudian hari terhadap aktifitas danpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Sehubungandengan itu, studi ini mencoba melacak pengalaman responden ketika masihbersekolah baik ketika masih di SD, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi.

Tabel 24Pengalaman Berorganisasi Ketika di Sekolah

(N=432)

KETIKA DI

SLTP/MTs

SLTA/MA

MAHASISWA

Tidakpernah

No JENISKEGIATAN

1 2 3 4

1 OSIS/Senat 12,2 18,1 0,3 69,4

2 Olah raga 8,4 6,4 0,6 84,6

3 Keagamaan 17,8 6,6 6,2 69,4

4 Pramuka 25,8 9,4 ,5 64,3

Pengalaman berorganisasi responden ketika masih sekolah atau kuliah ter-nyata lumayan baik, yakni 30,9%. Artinya, sepertiga responden mengaku pernahterlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah (kampus). Dariempat jenis kegiatan yang pernah diikuti semasa sekolah, yang paling banyak

Page 58: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xlvi

terlibat dalam kegiatan pramuka (35,7%), terutama ketika mereka masih di SD danSMP. Setelah itu, kegiatan keagamaan dan OSIS juga termasuk banyak diikuti, danyang paling jarang diikuti adalah kegiatan di bidang olah raga.

Tabel 25Posisi dalam Kegiatan di Sekolah(N=432)

Jenis Kegiatan AnggotaBiasa

MenjadiPengurus

1 Pramuka 26,1 7,6

2 OSIS 17,3 12,5

3 Olahraga 12,8 1,6

4 Keagamaan 21,3 8,2

Sumber: data primer

Beberapa responden, yang kebetulan kini aktif di beberapa kegiatan organi-sasi di desanya mengakui kalau pengalaman mengikuti berbagai kegiatan semasadi sekolah sangat berperanan menjadikan dirinya aktifis di kampungnya sekarang.“Rasanya tidak enak kalau saya tinggal diam, apalagi menganggur di rumah.Inginnya mengikuti kegiatan di kampung sembari menambah pergaulan, wawasandan syukur-syukur bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak,” kata Siti MaimunahSumarwati, salah satu aktifis perempuan di Banyuwangi.

Dari 432 responden yang pernah mengikuti berbagai kegiatan semasa disekolah, yang paling banyak mengkui pernah menjadi pengurus pada kegiatan OSISdan keagamaan. Pengalaman saya menjadi ketua OSIS sewaktu masih di SMPternyata telah banyak membantu saya sebagai orang yang berani dan tegas dalamsemua hal. Saya betul-betul merasakan manfaatnya sekarang, kata Sumiati, salahsatu ketua partai politik di tingkat kecamatan di kabupaten Malang.

Ketika ditanyakan keikutsertaan responden sejak dua tahun terakhir dalamkegiatan organisasi sosial, keagamaan, politik, termasuk profesi yang ada dilingkungannya, rata-rata (86.7%) tidak menjawab. Artinya, mereka memangbelum pernah mengikutinya, atau sebetulnya pernah ikut terlibat, bahkan adayang menjadi pengurus, namun sejak dua tahun terakhir mengaku tidak lagi aktifdengan berbagai alasan.

Tentang partisipasi responden dalam 12 organisasi (baik organisasi sosial,politik, keagamaan, profesi, dll) yang ada di lingkungannya, prosentase partisipasipaling tinggi adalah dalam kegiatan pengajian (66,8%), kemudian diikuti kegiatanPKK (27,9%) dan organisasi (jam’iyah) NU (22,2%). Kegiatan pengajian, harusdiakui menjadi salah satu kegiatan yang telah sejak lama paling banyak diikutikaum perempuan. Kegiatan ini bisa jadi satu-satunya wadah kaum perempuan

Page 59: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xlvii

yang tidak mengenal golongan politik apapun. Meski ada kelompok pengajian Al-Hidayah yang dikelola Golkar, namun kegiatan pengajian ini tidak dapat menarikperhatian banyak pihak karena sifatnya yang dinilai elitis.

Sebaliknya, kegiatan pengajian selalu ada di kampung, bahkan mulaitingkat RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten. Selain itu,pengajian juga diselenggarakan hampir di setiap Musholla, Langgar maupunMasjid. Institusi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU acapkali jugamelakukan kegiatan keagamaan. Selain itu, hampir semua institusi negara, swasta,sekolah maupun lembaga-lembaga lain juga sering menyelenggarakan kegiatanpengajian, terutama pada momen-momen Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).

Tabel 26Aktifitas Perempuan Berdasarkan Lokasi Kegiatan

LOKASIRT/RW Dusun Ds/Kel Kec Kab Nas

TidakMenjawabNo JENIS

ORGANISASI1 2 3 4 5 6 7

1 Dasa Wisma 9.5 0.6 1.3 0.2 - - 88.4

2 PKK 9.4 4.2 13.0 1.2 0.1 - 72.1

3 Karang Taruna 1.9 1.5 4.8 0.2 - - 91.64 Organisasi NU 2.2 4.7 10.0 4.1 1.2 - 77.8

5 Muhamadiyah 0.2 0.6 1.7 0.9 0.5 - 95.6

6 Pengajian 18.8 17.8 16.6 2.7 0.8 0.1 43.2

7 LSM 0.4 0.1 0.5 0.5 0.8 - 97.7

8 OrganisasiKepemudaan

0.9 0.5 1.4 0.5 0.6 - 96.0

9 BPD - - 0.1 - - - 99.0

10 OrganisasiPolitik

- - 0.5 0.6 0.2 - 98.7

11 OrganisasiProfesi

0.1 0.2 0.1 1.1 1.0 0.1 97.3

12 Paguyuban 0.5 0.4 0.6 0.2 0.1 - 98.313 Posyandu 5.6 5.9 0.4 0.4 - - 83.4

Sumber: data primer

Singkatnya, kegiatan pengajian sudah menjadi kegiatan publik, milik publikdan bahkan milik negara. Artinya, kegiatan pengajian justru menarik semua orangdan karena itu acapkali banyak dikunjungi semua kelompok masyarakat manakalakegiatan pengajian itu menjadi bagian dari program PKK, Karang Taruna, baik

Page 60: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xlviii

pada tingkat RT, RW, dusun, desa, kelurahan, kecamatan atau kabupaten (bukanpengajian dari salah satu organisasi keagamaan semisal NU atau Muhammadiyah).

Sebagai contoh, sudah sejak lama kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh PKK di salah satu desa di Kabupaten Blitar yang hadir sampai ratusan ibu-ibu. Ketika kegiatan ini diambil alih oleh salah satu organisasi keagamaan, makayang hadir tidak lebih dari 40 orang ibu. Salah satu ibu yang ketika tidak mauhadir dan menjadi responden penelitian ini mengemukakan : “pengajian ini sudahlama cukup baik dan lancar, dan yang hadir sampai 400 orang setiap diadakanpengajian di Balai Desa. Orang ngaji itu tidak dan bukan milik siapa-siapa, tapimilik warga muslimin semua. Karena milik semua orang, maka sebaiknya yangmengelola PKK sehingga bisa lancar kembali. Kalau tahu-tahu diambil dandiatasnamakan oleh kelompok begini, akibatnya kacau seperti ini,” katanya.

Selain pengajian, kegiatan publik nomor dua yang paling banyak diikutiresponden adalah PKK. Hal ini bisa dipahami karena kegiatan ibu-ibu seperti dalamPKK tersebut ditemukan di hampir semua desa/kelurahan, bahkan di semuainstansi pemerintah. Meskipun demikian, aktifitasnya sangat tergantung padakapasitas dan kemampuan pengelola di setiap desa atau kelurahan, sehingga tidaksemua desa atau kelurahan aktif dan banyak kegiatan.

Selain pengajian dan PKK, kegiatan keoragnisasian yang juga sangat banyakdiikuti responden adalah di jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU). Seperti diketahui,dalam organisasi jam’iyah NU, setidaknya ada lebih dari 20 lembaga, badanotonom dan lajnah yang di dalamnya setidaknya terdapat beberapa lembaga danbanom yang secara khusus merupakan jam’iyah perempuan. Misalnya, Muslimat(diperuntukkan bagi ibu-ibu), Fatayat (diperuntukkan bagi kaum muda perem-puan), IPPNU (organisasi pelajar-mahasiswa putri NU), belum lagi ada LKK(Lembaga Kajian Kesejahteraan Keluarga), Mabarot, dst. Oleh karena itu sangatwajar apabila banyak kaum perempuan di pedesaan yang terlibat dalam organisasikeperempuanan di NU. Apalagi, Jawa Timur merupakan sentrum basis NU diIndonesia.

Dalam hal keterlibatan dalam organisasi politik, meski masih sangat sedikitresponden yang terlibat, setidaknya ada 1,3% (19 responden) yang sudah menjadiaktifis partai politik di desanya. Sembilan dari 19 responden tersebut berlatar-belakang keluarga yang menjadi aktifis partai politik tertentu, sehingga sejak kecilia sudah terbiasa dengan politik. Sedangkan 10 orang yang lain tertarik politikkarena berbagai alasan, antara lain: diajak teman, ditawari oleh partai politikuntuk bergabung, sampai karena kesadarannya sendiri untuk bergabung. Yangterakhir ini didasari oleh keyakinan bahwa perjuangan apapun diyakininya harusmelalui politik. Seperti dikemukakan oleh salah satu responden di Kediri bahwa:

Untuk era sekarang ini, kalau kita mau memperjuangkan sesuatutidak akan bisa berhasil dan sukses kalau tidak lewat partai politik

Page 61: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xlix

atau menjadi anggota DPRD. Sebab, merekalah yang sekarang ber-kuasa menentukan undang-undang atau perda. Mereka pula yangmenyetujui program atau usulan kegiatan dari bupati, gubernur danpresiden. Jadi menurut saya di ruang sidang DPRD itulah perjuanganyang paling strategis untuk memperjuangkan kepentingan rakyat ...

Model atau strategi gerakan perjuangan ala responden di atas adalah modelgerakan atau perjuangan struktural. Ini memang cukup strategis dibandingkandengan model-model gerakan dan atau perjuangan parlemen jalanan. Hanyapersoalannya apa yang disampaikan tersebut tidak mudah dilakukan.Realitasnya, banyak orang yang sebelum menjadi anggota DPR bicara sangatradikal dan idealis, namun ketika sudah menjadi anggota DPR suaranya hilangbagai ditelan bulan, kata Choirunnisa’, salah satu responden dari Malang

Tabel 27Aktifitas Perempuan Berdasar Posisi dalam Organisasi

STATUS

Anggota Biasa Pengurus

TidakMenjawabNo JENIS

ORGANISASI1 2 3

1 Dasa Wisma 7,6 4,2 88,2

2 PKK 19,8 7,5 72,7

3 Karang Taruna 5,2 2,9 91,9

4 Organisasi NU 13,4 9,3 77,3

5 Org. Muhamadiah 2,8 1,7 95,5

6 Pengajian 47,5 8,7 43,8

7 LSM 1,0 1,2 97,8

8 Org. Kepemudaan 1,6 2,2 96,2

9 BPD ,6 ,4 99,0

10 Organisasi Politik ,5 1,2 98,3

11 Organisasi Profesi 1,9 ,9 97,2

12 Paguyuban 1,1 ,4 98,4

13 Posyandu 5,6 5,9 83,4

Page 62: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

l

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 26 bahwa lokasi kegiatan organisasiyang paling banyak diikuti adalah pada tingkat desa/kelurahan (4.24%), diikutikegiatan pada lingkungan RT dan RW (4.13%) disusul di tingkat dusun (pedukuhan)dengan rata-rata 3.04%. Itu artinya bahwa desa atau kelurahan tetap menjadipusat kegiatan kaum perempuan.

Berkaitan dengan status dalam berbagai kegiatan publik seperti tampakpada tabel 27, yang paling banyak menjadi pengurus adalah dalam organisasi(kegiatan) pengajian ibu-ibu (9,3%), kemudian diikuti PKK, pengajian, Dasawismadan Posyandu.

Banyaknya responden aktif dalam empat kegiatan di atas, terutamadasawisma, PKK dan Posyandu karena kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan lang-sung dengan aktifitas perempuan. Oleh karena itu, wajar kalau perempuan yangmengelola dan mengurusi kegiatan tersebut.

Tetapi, jika memperhatikan kegiatan yang banyak diikuti perempuansebagaimana tertera pada tabel 27 di atas, yang juga di dalamnya melibatkankaum laki-laki, umumnya masih banyak dipimpin dan lebih banyak diwarnaidominasi laki-laki. Meski demikian, sudah mulai banyak perempuan yang jugamenjadi pengurus, walau sekali lagi, kepengurusan yang dipegang perempuantersebut masih saja berkaitan dengan bidang keperempuanan. Misalnya, sekretarisatau bendahara di organisasi profesi dan Karang Taruna, sie kewanitaan di parpol,kajian dan pemberdayaan perempuan di LSM, dan seterusnya. Hampir langkaditemukan ada ketua dari beberapa organisasi yang ada yang diketuai olehperempuan.

Terlepas dari posisioning perempuan dalam berbagai organisasi yangdiikutinya, betulkah partisipasi perempuan dalam organisasi-organisasi tersebutatas kesadarannya sendiri?

Sebagaimana tampak pada tabel 28, studi ini menemukan bahwa di antaraempat motivasi yang terungkap, prosentase paling banyak menunjukkan motivasiresponden mengikuti berbagai kegiatan publik karena atas kemauannya sendiri.Dibandingkan dari ketiga motivasi lainnya, dorongan dari dirinya sendiri rata-ratapaling besar, yakni 8,98%, kemudian diikuti faktor ajakan teman atau tetangga(1,24%), dorongan suami (0,75%) dan faktor orang tua (0,24%).

Data di atas setidaknya membuktikan bahwa niat, kehendak dan semangatdari dalam diri perempuan sesungguhnya cukup signifikan untuk aktif berparisipasidalam kegiatan-kegiatan publik. Persoalannya bukan lagi pada mau atau tidakmau, melainkan ada atau tidak adanya kesempatan bagi perempuan untuk terlibatdalam organisasi publik yang umumnya masih banyak dikelola oleh laki -laki,termasuk dipartai politik misalnya.

Page 63: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

li

Tabel 28Aktifitas Perempuan Berdasarkan Motivasi dan Siapa yang Mendorong

MOTIVASI

Kemauansendiri

OrangTua

Suami Teman/tetangga

Lainnya

TidakMenjawabNo JENIS

ORGANISASI

1 2 3 4 5 6

1 Dasa Wisma 8,3 - ,2 1,8 ,5 89,22 PKK 19,6 ,2 1,9 2,8 ,7 74,5

3 Karang Taruna 5,8 ,2 ,2 1,3 ,1 92,4

4 Organisasi NU 18,1 ,3 1,3 1,3 ,1 78,9

5 Org Muhamadiyah 3,5 - ,2 ,3 ,1 95,9

6 Pengajian 41,0 1,2 4,6 5,8 ,5 46,8

7 LSM 1,7 ,1 ,1 ,3 ,1 97,78 Org. Kepemudaan 3,0 - ,1 ,5 - 96,3

9 BPD ,4 - - - ,1 99,5

10 Organisasi Politik ,9 ,2 ,1 ,1 ,1 98,6

11 Org Profesi 2,1 ,1 ,1 ,2 ,2 97,3

12 Paguyuban ,9 ,1 ,1 ,1 ,2 98,6

13 Posyandu 11,4 ,4 ,6 1,6 ,3 85,7Sumber: data primer

Yang menarik diperhatikan adalah adanya faktor suami. Meski jumlahnyatidak terlalu besar, namun hal ini penting dicermati karena dari berbagai persoa l-an partisipasi perempuan dalam kegiatan publik, faktor suami acapkali menjadikendala pertama dan utama. Seperti dituturkan oleh salah seorang responden yangkini menjadi aktifis kegiatan perempuan di Kabupaten Ponorogo :

Sungguh saya sangat bersyukur dan sangat senang tiada tarakarena suami saya mengijinkan, bahkan sangat mendorong sayauntuk bisa membantu orang lain dengan aktif di beberapa kegiatansosial yang ada di sekitar saya. Padahal sebelumnya dia melarangsaya ikut-ikutan perempuan lain yang ia sebut sebagai ‘hura-hura’di organisasi. Memang, ketika dilarang, saya tidak melawan danmenentangnya, sebab, bagaimanapun ia adalah suami saya yangharus saya patuhi dan taati. Tetapi, sedikit demi sedikit, setiapada kesempatan bisa ngobrol, terutama ketika menjelang tidurmalam, saya selalu membicarakan kegiatan ibu-ibu di yayasansosial yang ada di desa … yang pokoknya ngobrol dan ngomong

Page 64: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lii

sambil santai dan tiduran. Ternyata, dengan cara seperti itu,‘kekakuan’ suami saya sedikit demi sedikit menjadi luntur,semakin mengerti dan memahami tentang kegiatan ibu-ibu dikampung dan yayasan sosial hingga akhirnya malah dia yangpertamakali menyuruh dan hingga sekarang terus mendorong sayabisa aktif di yayasan sosial. Ketika itu, bak petir di siang bolong,ketika suami saya tahu-tahu ngomong: ‘bu, opo awakmu kepengennderek kegiatan ibu-ibu to … wis gak opo-opo, budalo … takdukung, tapi sing ngati-ati lho ya!!”. Alangkah kaget dansenangnya saya ketika itu. Waduh, saya justru semakin sayang danmenghormati suami saya. Hingga kini, suami saya tetap terusmendukung saya, bahkan sering memberikan masukan dan kritikkepada saya. Kini, saya tidak saja aktif di yayasan sosial, bahkanjuga di beberapa kegiatan perempuan lain, termasuk kemarin diajak teman untuk masuk ke kepengurusan partai…, aduhalhamdulillah!!, katanya”

Sementara itu, jika memperhatikan sebaran angka pada tabel 28 berdasarkolom terlihat bahwa prosentase paling banyak yang bersumber dari kemauansendiri terlihat pada kegiatan pengajian (41%), kemudian diikuti kegiatan PKK,organisasi NU, Posyandu, dasawisama, dan seterusnya. Sementara itu, yang karenaajakan teman atau tetangga umumnya juga terlihat pada kegiatan pengajian, PKK,dasawisama dan Posyandu. Sedangkan yang dipengaruhi dorongan suami selainpengajian, juga terlihat pada kegiatan PKK, Posyandu, organisasi NU danMuhammadiyah. Yang jelas, semua motivasi yang ada, prosentase paling banyaktertuju pada kegiatan pengajian.

Sebagaimana disebutkan di atas, pengajian sudah menjadi milik publiksehingga hampir semua orang bisa mengikutinya. Pengajian dinilai penting tidaksaja agar orang bisa lebih tahu dan memahami ajaran agama, tetapi juga untuksosialisasi sesama orang yang dinilai lebih paham agama sehingga perilaku ibu-ibubaik dalam mendidik anak maupun dalam mengatur keluarganya sehari-hari bisalebih baik.

Selain ada faktor pendorong, terdapat sejumlah alasan mengapa perem -puan mau dan bersedia aktif di organisasi publik. Studi ini menunjukkan bahwaalasan yang umumnya dikemukakan utamanya karena untuk menambah wawasandan memperbanyak pergaulan sosial, sehingga bisa mengikuti perkembangankeadaan di luar rumah. Alasan lain cukup banyak dan variatif, namun yang palingbanyak adalah kedua alasan tersebut.

Page 65: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

liii

Tabel 29Aktifitas Perempuan Berdasarkan Alasan

ALASAN

Kewajiban Pergaulan Wawasan DaripadaBengong

Lainnya

TidakMenjawabNo JENIS

ORGANISASI

1 2 3 4 5 7

1 Dasa Wisma 3,9 1,9 3,1 ,2 1,7 89,2

2 PKK 9,9 2,5 8,4 1,1 2,9 75,2

3 KarangTaruna

2,2 ,8 2,9 ,3 1,6 92,2

4 Organisasi NU 4,5 3,3 9,6 1,2 2. 79,4

5 OrgMuhamadiyah

1,2 ,6 1,7 ,4 ,2 95,9

6 Pengajian 13,2 5,8 21,4 7,7 4,1 47,8

7 LSM ,5 ,3 ,8 ,1 ,2 98,1

8 Org.Kepemudaan

1,3 ,7 1,1 ,3 ,1 96,5

9 BPD ,4 ,1 ,1 - - 99,4

10 OrganisasiPolitik

,5 ,1 ,4 - ,2 98,8

11 OrganisasiProfesi

,8 ,1 1,0 - ,3 97,8

12 Paguyuban ,2 ,4 ,5 ,1 ,2 98,6

13 Posyandu 6,3 ,9 4,7 ,6 1,5 86,0

Sumber: data primer

Dari beberapa alasan yang dikemukakan, alasan untuk menambah wawasandan pengetahuan terlihat paling banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa respondensangat berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya.Mereka juga ingin lebih maju, lebih berkembang dan karenanya juga dapat lebihberperanan tidak saja dalam mengelola keluarganya, melainkan juga dalamkehidupan sosial. Demikian beberapa alasan yang dikemukakan beberapa respon-den, misalnya seperti berikut:

Saya ikut kegiatan di kampung tidak hanya ikut-ikutan, tapi tentuada maksudnya. Ya, selain menambah teman, juga lebih pentingmenambah pengetahuan, wawasan, dan kemampuan saya. Sayanggak mau ngumpet di rumah terus. Maunya ingin terus maju danberkembang. Dengan ikut kegiatan ibu-ibu saya bisa menjadi lebihbanyak tahu bagaimana hidup sehat, bagaimana mendidik anak,

Page 66: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

liv

bagaimana melayani suami, bagaimana bergaul yang baik danbenar sehingga hidup ini bisa lebih baik. Jamannya kan sudahberubah ... masak perempuan hanya disuruh di rumah saja ... kannggak bisa maju-maju ...

Betulkah organisasi sosial, keagamaan, profesi, dan lain-lain itu hanya ber-kaitan dengan kegiatan-kegiatan ritual-seremonial belaka? Tidak pernahkan dalamkesempatan mereka bertemu dalam suatu kegiatan di masing-masing organisasisecara sadar (dan terncana atau menjadi agenda?) juga dibicarakan hal-hal lainyang bersifat dan bernuansa kepentingan publik?

Memang, tidak semua responden selalu mengikuti kebijakan atau keputusanhasil rapat desa atau kelurahannya. Namun, dari 1413 responden, sebanyak 133responden (9,4%) menyatakan selalu mengikuti setiap kebijakan pemerintahandesa/kelurahan. Sebanyak 28,2% mengaku hanya kadang-kadang saja mengikutikarena kebijakan itu menjadi sorotan dan perhatian masyarakat banyak, khususnyakaum perempuan (tabel 30).

Tabel 30Selalu Mengikuti-Tidak Terhadap

Kebijakan/Keputusan Rapat Desa/kelurahan

Jumlah Frequency Percent

Tidak Jawab 48 3,4Ya, selalu 133 9,4

Kadang-kadang 399 28,2

Tidak pernah 833 59,0

Total 1413 100,0

Tabel 31Pernah–Tidak Menyetujui Kebijakan/

Keputusan Pemerintah Desa/Kelurahan

Jumlah Frequency PercentTidak Pernah 851 60,2

Ya, pernah 168 11,9

Kadang-kadang 214 15,1

Tidak pernah 180 12,7

Total 1413 100,0

Page 67: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lv

Meski demikian, ternyata ada 11,9% responden mengaku pernah menolakdengan tegas kebijakan dari pemerintahan desa/kelurahannya, sedang yangkadang-kadang juga ikut menolak kebijakan pemerintah manakala kebijakan itusudah sangat keterlaluan memberat masyarakat, baik secara ekonomi maupunsosial serta keagamaan sebesar 15,1% (tabel 31). Misalnya, persoalan permainanbilyar di kampung-kampung yang meresahkan masyarakat, lokalisasi, tarikan agus-tusan, lokasi pengajian, penetapan hari raya, dan sebagainya.

Tabel 32Yang Dilakukan Jika Tidak Menyetujui

Kebijakan/Keputusan Pemerintah Desa/Kelurahan

Jumlah Frequency Percent

Tidak Jawab 1043 73,8

Mengadukan ke RT 89 6,3

Mengadukan ke RW 15 1,1

Mengadukan ke Pamong (Perangkat Desa) 58 4,1

Mengadukan ke BPD/LMD 44 3,1

Mengadukan ke Tokoh masyarakat (Tomas) 84 5,9

Lainnya 80 5,7

Total 1413 100,0

Sumber: data primer

Institusi RT, meski tidak secara formal dan struktural berada dalam jalurkomando pemerintahan desa/kelurahan, namun bagi masyarakat, justru RT lahyang paling banyak menjadi sasaran pengaduan responden. Paling tidak, 6,3%responden selalu melaporkan dan atau mengadukan setiap ada persoalan (baiksosial maupun keluarga) ke RT, bukan ke institusi BPD (LKMD/LMD) atau langsungke pemerintahan desa/kelurahan. Selain RT, sasaran pengaduan masyarakat jugake tokoh masyarakat, seperti ke kyai, guru atau orang yang dituakan di desa.Pengaduan ke BPD justru relatif kecil (3,1%) dibanding pengaduan ke pamong desamisalnya hanya 4,1%.

Fenomena tersebut membuktikan bahwa masyarakat, selain mungkin belummengetahui substansi, konsekuensi dan dampak pengaduan yang dilakukan, jugabelum banyak mengerti prosedur yang seharusnya. Oleh karena itu, masyarakatmasih lebih tertarik ke tokoh-tokoh jalur informal karena pengalaman hubunganemosional dan faktor kultural-tradisonal.

Page 68: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lvi

Tabel 33Pernah-Tidak Dibicarakan Tentang Kebijakan Pemerintah

yang Dinilai Meresahkan Masyarakat dalam Organisasi yang Diikutinya

PERNAH –TIDAK

Pernah Tidak

TidakMenjawabNO PERMASALAHAN

YANG DINILAI MERESAHKAN1 2 3

1 Deskriminasi Terhadap Perempuan 20,2 57,3 22,5

2 Iuran Kebersihan Kampung 26,9 46,1 27,0

3 Tarikan Desa/Kelurahan 34,0 40,1 25,9

4 Kenaikan Listrik 30,8 42,0 27,2

5 Beaya Sekolah Anak 24,7 40,6 34,7

Sumber: data primer

Studi ini menemukan bahwa ternyata dalam aktifitas keorganisasi yang di -ikuti oleh responden tidak hanya dilakukan aktifitas ritual saja, melainkan jugadibicarakan hal-hal yang dinilai menjadi persoalan, bahkan meresahkan masyara -kat (27,32%). Tabel 33 di atas menunjukkan pada jenis persoalan apa dan berapaprosentasenya permasalahan sosial yang meresahkan tersebut pernah dibicarakandalam kegiatan organisasi yang diikutinya.

Diantara permasalahan penting yang pernah dibicarakan dalam kegiatanorganisasinya, paling banyak adalah persoalan besaran tarikan kampung (desa/kelurahan), termasuk di dalamnya pajak (PBB) sebesar 34,0%, kemudian diikutimasalah kenaikan listrik (30,8%), iuran kebersihan kampung (biasanya di tingkatRT/RW) (26,9%), semakin mahalnya biaya pendidikan anak (24,7%) termasuktarikan-tarikan oleh sekolah, uang seragam, uang buku, dan sebagainya, dan yangpaling kecil prosentasenya adalah adanya deskriminasi terhadap perempuan.

Yang menarik diperhatikan dari permasalahan sosial tersebut adalah tentangcara menyampaikan aspirasi mereka. Studi ini menemukan, hampir tidak ada dantidak pernah dilakukan upaya penyampaian aspirasi melalui cara-cara kelembaga-an (institusional) organisasinya, misalnya mengatasnamakan PKK, kelompok penga-jian, atau yang lainnya. Memang, ada beberapa responden yang mengaku pernahmenyampaikan aspirasi tentang permasalahan sosial dengan mengatasnamakanorganisasi, seperti melalui muslimat, fatayat, atau jaringan peduli perempuan.Namun hal ini sangat langka dan jarang dilakukan.

Yang paling lazim dilakukan justru dengan cara-cara personal dan individual(sendiri-sendiri). Prosentasi paling banyak hanya dilakukan sendiri-sendiri, secarapribadi, hanya kadang-kadang saja yang dilakukan secara bersama -sama (denganmengajak beberapa orang yang mau diajak).

Page 69: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lvii

Tabel 34Cara Menyampaikan Permasalahan Sosial

Cara

Sendiri Bersama Lainnya

TidakMenjawabNo CARA

YANG PILIH1 2 3 4

1 Melaporkan Langsung 12,1 3,8 ,6 83,5

2 Lewat Surat 1,8 1,9 ,1 96,2

3 Rapat Resmi 1,1 4,7 ,1 94,1

4 Unjuk Rasa ,3 ,6 ,2 98,9

5 Berunding ,5 ,5 - 99,0

Sumber: data primer

Memang pada tabel 34 terlihat angka 4,7% yang menggunakan cara melaluirapat resmi dan kemudian disampaikannya secara bersama-sama. Namun, umum-nya itu dilakukan tidak dengan mengatasnamakan institusinya, meski sebelumnyadilakukan musyawarah di organisasinya.

Peran Politik Perempuan

Lingkungan sosial budaya dan keadaan sistem politik makro yang kurang kondusifmenyebabkan belum terjaminnya perempuan politisi berperan sebagai pengambilkeputusan politik. Dominasi laki-laki di parlemen/legislatif merupakan mata rantaikecilnya peran perempuan di sektor politik. Program affirmative action yang telahdiakomodasi dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum,yang tertera pada Pasal 65 ayat 1, yang menyatakan: "Setiap partai politik pesertaPemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupa-ten/Kota, untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilanperempuan sekurang -kurangnya 30 persen" juga masih terganjal dalam kerangkengkultural.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan program affirmative action kondisilembaga legislatif hasil Pemilu 2004 bisa mendekati perbandingan yang propor-sional, tidak lagi dominan diisi laki -laki dan wajah demokrasi pun berubah daridiskriminatif menjadi partisipatif. Tetapi yang terpenting, di dalam kedudukannyadi legislatif itu nantinya perempuan berpeluang besar terlibat dan memiliki oto-ritas pengambilan keputusan strategis bagi kepentingan dan kebutuhannya yangselama ini kurang bahkan belum disentuh oleh policy makers.

Daerah Jawa Timur secara garis besar mewakili berbagai karakteristik darikeadaan Indonesia. Berdasarkan Gender Development Index (GDI) Jatim menem-

Page 70: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lviii

pati rangking 22 dari 26 provinsi Indoneisa (1999) dengan nilai 61,8 (dari nilaiabsolut 100). Provinsi ini memiliki luas wilayah 46.429 km2 dengan tingkatkepadatan penduduk 732 (tahun 2000) dan naik menjadi 728 pada tahun 2001.Jumlah penduduk Jatim tahun 2001 adalah 34.250.524 juta jiwa, laki-laki16.818.069 (49,05 %) jiwa dan perempuan 17.467.455 jiwa (50,95 %). (Jawa TimurDalam Angka 2001)

Propinsi Jatim secara kultural memiliki empat subkultur, yaitu Arek, Mata-raman, Pendalungan dan Madura. Dengan kategorisasi subkultur ini memudahkandalam melihat hubungan antara tingkat status perempuan dengan intensitaspembangunan dan laju industrialisasi. Identifikasi status perempuan dalamsubkultur itu berkorelasi dengan status perempuan pada masing-masing wilayah.Status perempuan pada subkultur Madura atau Pendalungan menempati urutanterendah.

Dilihat dari tingkat Gender Empowerment Measure (GEM), Jatim menem-pati urutan ke empat dari 26 provinsi dan ini terlihat dari angka partisipasi perem-puan di legislatif sebesar 11% dibanding rata-rata nasional sebesar 8,5%. Artinya,upaya memberdayakan dan memperkuat peran politik perempuan di Jatim pe-luangnya cukup besar sehingga program-program yang berkait dengan pember-dayaan perempuan bisa berkembang dan berhasil.

Namun secara umum, studi ini menemukan bahwa peran politik perempuandalam kegiatan publik, apalagi dalam organisasi politik (dan kebijakan publik)masih relatif kurang. Masih rendahnya peran perempuan dalam kegiatan politik-publik ini antara lain disebabkan terutama oleh kurangnya kesempatan dariinstitusi publik yang selama ini ‘dikuasai’ laki-laki, baik itu di pemerintahan(termasuk pemerintahan di tingkat desa), maupun di organisasi-organisasi publiklainnya. Alasan paling banyak disebut oleh responden adalah pihak kelurahan/kepala desa – dan dalam beberapa hal juga partai politik yang ada –sangat jarang(bahkan hampir tidak pernah) mengundang dan melibatkan perempuan dalamberbagai kegiatan mereka yang bersifat publik. Kalaupun dilibatkan, mereka lebihbanyak berkaitan dengan bidang “keperempuanan” seperti mengurusi soal-soalakomodasi, konsumsi, lobbying, dan sebagainya.

Meski demikian, secara sosio -antropologis, ada kecenderungan ke arahperubahan yang lebih baik terhadap kiprah perempuan di masyarakat. Masyarakatsecara umum sudah tidak lagi terlalu mempermasalahkan aktifitas perempuandalam kegiatan-kegiatan di luar rumah (lihat tabel 35).

Dari 1413 responden yang diwawancarai sebanyak 13,8% mengaku masihada saja yang suka mempermasalahkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan diluar rumah. “Mereka itu, umumnya selalu berpikiran negatif (su’udzon) kalau adaperempuan mengikuti kegiatan desa,” kata Retno, responden dari Pasuruan

Page 71: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lix

Tabel 35Apakah masyarakat masih mempermasalahkan

jika ada kaum perempuan berpartisipasi dalam urusan luar rumah(misalnya kebijakan pemerintah desa)?

Jumlah Frequency Percent

Masih mempermasalahkan 195 13,8

Kadang-kadang 511 36,2

Sudah tidak lagi 624 44,2

Tidak Tahu 83 5,9

Total 1413 100,0

Sumber: data primer

Selain pihak yang masih mempermasalahkan aktifitas perempuan di luarrumah (kegiatan publik) yang berasal dari masyarakat awam, yang biasanya sukamempermasalahkan aktifitas tersebut adalah “orang tua” dan tokoh agama –meskipun sejak lima tahun terakhir sudah mulai tidak terdengar lagi. Tampaknya,mereka sudah mulai mengerti dan memahami aktifitas ibu -ibu di desanya, kataMaimunah responden dari Pamekasan. Ia selanjutnya mengatakan:

Orang tua saya, dulu sangat keras melarang saya ikut-ikutanorganisasi di kampus. Bahkan setelah saya selesai kuliah pun masihdilarang ikut kegiatan di masyarakat. Alasannya, pekerjaan organi-sasi itu pekerjaannya orang laki, bukan perempuan, kata ayahsaya. Tetapi, setelah kakak saya kawin dengan perempuan yangmenjadi pengurus salah satu organisasi profesi, bapak saya tahu-tahu terdiam, nggak bisa bicara lagi. Karena istri kakak saya ituorangnya pintar, trampil, cekatan dan relatif mumpuni. Sejak itu,bapak saya tidak pernah lagi mempermasalahkan saya aktif diorganisasi partai.

Fenomena serupa yang pernah dialami oleh salah satu responden dariTuban. Ketika ia mulai terlibat dalam beberapa organisasi di desanya, hampirsemua tetangganya membicarakan dirinya. Hampir semua pembicaraan tentangdirinya tidak ada yang enak di dengar. “Semuanya memojokkan dan bahkanmenuduh saya yang tidak-tidak.” Ia selanjutnya mengemukakan,

Saya sih bisa mengerti omongan dan komentar mereka tentangsaya seperti itu, karena kalau mereka tahu, saya yakin merekatidak akan bicara seperti itu. Ya, saya biarkan saja. Biar mereka

Page 72: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lx

tahu sendiri nanti tentang apa yang saya lakukan di organisasi.Tapi kadang-kadang telinga saya panas, nggak tahan komentarorang-orang di sekitar saya tersebut. Mereka enak saja ngomong(menuduh) saya sebagai wanita tak tahu diri, murahan, tidak lakukawin, dst. Suatu saat, saya ada kegiatan sosial bersama salahseorang kyai yang cukup terkenal dari salah satu pondok pesantrenyang relatif di segani untuk menyantuni anak-anak yatim danpendampingan masyarakat melalui program pengentasan kemis-kinan. Karena sering pergi bersama-sama kyai, santri dan teman-teman LSM lain, akhirnya mereka tahu sendiri apa dan bagaimanasaya ...

Studi ini juga menemukan bahwa sesungguhnya faktor-faktor kulturalseperti idiologi patriarki sudah relatif tidak terlalu dominan lagi, setidaknyamenurut persepsi (sikap) responden. Artinya, para perempuan secara kulturaltidak merasa canggung, enggan, apalagi sampai takut jika ikut terlibat dalam ber-bagai kegiatan publik, termasuk politik sekalipun. Persoalannya, mereka merasatidak diberikan kesempatan dan apalagi dilibatkan dalam berbagai kegiatan desa,termasuk rapat-rapat desa.

Studi ini juga menemukan bahwa di masyarakat lapisan bawah sesungguh-nya sudah mulai terbangun kesadaran gender yang menjanjikan untuk perkem-bangan kemandirian perempuan di masa mendatang. Namun, sekali lagi, hal inimasih sangat tergantung dari situasi struktur politik pemerintahan pada tingkatlokal (desa/kelurahan) dan kebijakan partai politik.

Selain faktor struktur politik lokal, juga penting diperhatikan hadirnya‘tokoh’ gerakan perempuan, khususnya dari dalam desa sendiri, bukan dari luardesa. Sebab, secara sosiologis situasi sosial kaum perempuan di pedesaan,khususnya sejak reformasi 1997, banyak dinilai dan dipahami oleh masyarakat,termasuk kaum perempuan sendiri, semakin kondusif untuk “publikasi” kegiatan.Situasi kondusif ini tidak saja ditopang oleh situasi keluarga (sikap suami yangsemakin terbuka dan anak-anak yang sudah mulai bisa ‘lepas’ dari ibunya), namunjuga oleh usia responden yang umumnya masih relatif muda, sehingga banyak ibu-ibu di pedesaan yang mempunyai cukup waktu senggang dan bisa dimanfaatkanuntuk berbagai kegiatan produktif dan konstruktif.

Meski belum banyak perempuan di pedesaan yang aktif dalam kegiatanpublik, namun setidaknya ada 9,4% yang mengaku selalu mengikuti kebijakan/keputusan pemerintah, khususnya kebijakan pemerintah desa (kelurahan).Bahkan, ada 11,9% responden yang mengaku sering tidak sependapat (dan acapkalijuga menolak) kebijakan pemerintah tersebut. Yang menarik, saluran untukmenyampaikan ketidaksetujuannya bukanlah ke BPD atau langsung ke kepala desa

Page 73: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxi

(kantor kelurahan), melainkan mengadukannya ke RT, ke tokoh masyarakat,bahkan ke pamong desa (khususnya ke kepala dusun).

Selain itu, media yang dipergunakan untuk menyampaikan ketidaksetujuantersebut bukannya melalui surat, audiensi, meminta penjelasan (klarifikasi)kepada pemerintah, atau apapun sebagai hasil musyawarah atau rapat, melainkandisampaikannya secara individual (perseorangan). Jadi, jalur kelembagaan masihbelum bisa ditempuh sebagai media komunikasi. Dengan kata lain, meski sudahmulai ada tanda-tanda kesadaran dan kepekaan sosial, namun mereka masihsangat lemah pada tataran organisasi. Barangkali di sinilah konteks penting danstrategisnya bimbingan dan fasilitasi dari pemimpin (tokoh) gerakan.

Tabel 36Ada-Tidak Ada Tanggapan

Yang Mengarah Kepada Perubahan Keadaan

Jumlah Frequency Percent

Tidak Jawab 1067 75,5

Ya ada 231 16,3

Tidak ada 111 7,9

Belum Tentu 4 ,3

Total 1413 100,0

Apakah aspirasi masyarakat yang berhasil disampaikan kepada pihakpemerintahan desa bisa diterima dan ditanggapi? Ternyata menurut 16,3%responden aspirasi yang disampaikan itu akan ditanggapi oleh pihak pemerintahdesa/kelurahan. Hanya 7,9% yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintahah(desa/kelurahan) akan tetap ndableg, nggak ngreken alias tidak menanggapidengan serius laporan dan aspirasi masyarakat tersebut (lihat tabel 36).

Page 74: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxii

Tabel 37Yang Dilakukan Jika tidak ada Tanggapan (n=111)

Yang Dilakukan Percent

Yang sudah, biarkan saja 77,8

Kembali meminta penjelasan 15,8

Melaporkan ke instansi yang lebih tinggi 4,7

Melakukan unjuk rasa ,1

Memboikot kegiatan ,6

Dimusyawarahkan ,6

Lainnya ,5

Total 100,0

Tingkat kegigihan responden dalam memperjuangkan aspirasinya umumnyamasih belum maksimal, apalagi militan. Dari 111 responden yang menyatakantidak ada respon sama sekali atas aspirasi yang telah diajukannya, ternyatasebesar 77,8% mengaku pasrah, diam saja (tabel 35). Sedangkan sebanyak 4,7%responden menyatakan terus berjuang dengan menyampaikan aspirasi ke instansiyang lebih tinggi, misalnya ke kantor kecamatan, bahkan ke pemerintahankabupaten/kota atau ke DPRD.

Sikap Patriarki Masyarakat

Secara umum penelitian ini menemukan bahwa sikap patriarki masyarakat JawaTimur mulai memperlihatkan adanya pergeseran menuju lebih terbuka. Artinya,pola hubungan sosial tidak lagi dideterminasi oleh nilai yang membatasi ruanggerak perempuan untuk terlibat dalam aktifitas sosial dan kemasyarakatan.

Meski demikian, secara kultural harus diakui masih ada sebagian anggotamasyarakat yang masih mempermasalahkan peran publik perempuan. Namun,secara umum hasil studi ini menunjukkan bahwa prosentase sikap masyarakat yangdemikian ini sangat kecil. Masyarakat sudah relatif lebih terbuka terhadapaktifitas perempuan yang berdimensi publik, sehingga tidak banyak lagipergunjingan yang mempermasalahkan keberadaan perempuan sebagai aktifispartai politik, LSM, atau kegiatan kemasyarakatan yang lain. Responden umumnyajusteru bangga, senang dan mengaku sangat ingin bisa mengikuti berbagaikegiatan (apapun) yang dinilai bisa membawa manfaat bagi orang banyak.

Mereka mengakui, dengan semakin banyaknya perempuan tampil sebagaidan menjadi pemimpin masyarakat, ketua partai, anggota DPR dan tokoh-tokoh

Page 75: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxiii

masyarakat, telah banyak mendorong dan membangkitkan semangat mereka untukbisa lebih aktif dalam berbagai kegiatan sosial di kampung.

Situasinya semakin kondusif oleh karena hampir semua tokoh masyarakat(tokoh pemuda, tokoh agama, anggota BPD, tetua desa termasuk beberapapamong desa) mengakui bahwa sejak 10 tahun terakhir kegiatan yang dilakukankaum perempuan di desanya banyak mengalami kemajuan.

Jika dilihat berdasarkan lokasi penelitian, sikap patriarki masyarakatmenunjukkan perbedaan-perbedaan. Dari 10 kabupaten yang menjadi lokasipenelitian, daerah yang masih relatif kuat sikap patriarkisnya adalah KabupatenPasuruan, kemudiaan diikuti Pamekasan, Blitar dan Banyuwangi. Daerah tapalkuda ini boleh jadi memang tetap memperlihatkan karakteristik sebagai daerah‘hijau’ yang terikat kuat dengan nilai-nilai keagamaan. Sebagaimana diketahuibahwa daerah tapal kuda, termasuk Madura (Pamekasan) adalah daerah yanghingga saat ini cukup problematik dalam merespon inovasi sebagai akibat dari carapemahaman agama yang banyak dinilai konvensional, tekstual dan hitam-putih.

Tabel 38Sikap Patriarkis Masyarakat

All Banyuwangi Blitar Jombang Kediri LumajangSikapF % F % F % F % F % F %

SANGAT SETUJU 39 2,76 0 0 3 1,8 0 0 1 0,5 0 0Setuju 320 22,65 0 0 40 24,1 27 50,0 25 13,5 28 33,7Ragu-ragu 806 57,04 23 79,3 101 60,8 23 42,6 118 63,8 51 61,4Tidak setuju 243 17,20 6 20,7 22 13,3 4 7,4 40 21,6 4 4,8Sangat Tidak setuju 5 0,35 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0

Total 1413 100,0 29 100,0 166 100,0 54 100,0 185 100,0 83 100,0

All Malang Pamekasan Pasuruan Ponorogo TubanSikap

F % % F % F % F % F % %

SANGAT SETUJU 39 5 3,2 14 6,8 11 7,5 1 0,7 4 1,6 2,76Setuju 320 33 21,4 35 17,0 15 10,3 57 41,9 60 23,6 22,65Ragu-ragu 806 101 65,6 86 41,7 73 50,0 72 52,9 158 62,2 57,04Tidak setuju 243 15 9,7 70 34,0 45 30,8 6 4,4 31 12,2 17,20Sangat tidaksetuju

5 0 0 1 0,5 2 1,4 0 0 1 0,4 0,35

Total 1413 154 100,0 206 100,0 146 100,0 136 100,0 254 100,0 100,0Sumber: data primer

Page 76: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxiv

Sikap masyarakat yang terbangun oleh nilai -nilai keagamaan yang konven-sional seperti itu menyebabkan masyarakat di daerah ini dikenal sangat konser-vatif, sulit berubah, sehingga kondisi laju pembangunan jauh tertinggal dibandingdengan daerah-daerah lain di Jawa Timur.

Berdasar data sebagaimana tertulis pada tabel di atas dapat disimpulkanbahwa secara umum sikap masyarakat dilihat dari prosentasenya terhadapstatemen-statemen bernuansa patriarkis memperlihat bahwa yang menjawabsangat setuju dan setuju relatif kecil dibandingkan dengan yang tidak setuju dansangat tidak setuju. Sementara yang menjawab ragu-ragu justru menunjukkanprosentase yang cukup besar dan merata hampir di semua daerah. Hal inimenunjukkan bahwa sikap dan pemikiran masyarakat umumnya masih dalamkeraguan dan boleh jadi anomali. Atau dengan kata lain, sebaran data demikianitu juga menunjukkan bahwa masyarakat sedang dalam situasi transisional: darikondisi budaya lama yang patriarkis menuju ke budaya baru yang terbuka. Sebuahungkapan dari salah satu tokoh masyarakat di Pasuruan bisa mencerminkan hal ini:

Bagaimanapun, peran perempuan yang baik adalah sesuai denganajaran agama, yaitu tugasnya di rumah, mengelola rumah tangga.Apa jadinya kalau para perempuan pada aktif di luar rumah. Orangboleh saja ngomong atur waktu, bagi waktu atau apa sajalahnamanya. Tapi yang namanya waktu kan tetap, konstan. Apanyayang dibagi. Kalau perempuan aktif di luar rumah, sudah pastiwaktu untuk anak-anak jadi terkurangi. Dan ini pasti adapengaruhnya terhadap anak. Mbok ya, kalau ngomong itu mikir,jangan hanya mencari alasan pembenarnya sendiri. Jadi, nilaiagama itu sudah pasti benarnya. Tidak bisa ditawar lagi. Itulahkebenaran mutlak. Boleh saja perempuan berpartisipasi dalamkegiatan sosial di masyarakat. Tetapi itu ada aturan (totokromonya). Tidak seperti yang selama ini terjadi.

Sebaliknya, daerah yang relatif sudah tampak lebih terbuka terutamaadalah Kabupaten Malang, kemudian diikuti Kabupaten Jombang, Ponorogo danTuban. Artinya, beberapa kabupaten ini sikap patriarkisnya sudah memperlihatbanyak perubahan-perubahan. Masyarakat, khususnya kaum perempuan sudahtidak merasa enggan, segan dan takut-takut lagi untuk ikut berbagai kegiatanpublik, termasuk dalam dunia politik.

Berdasar data di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum sikappatriarki masyarakat masih relatif kuat pada masyarakat tapal kuda dibandingdengan komunitas budaya lain. Sebaliknya, pada komunitas budaya Mataramandan Pesisir, sikap patriarki masyarakatnya sudah mulai berubah secara signifikan.

Page 77: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxv

Tabel 39Sikap Masyarakat Terhadap Kultur Patriarki

Bwangi Lmajang Pasuruan Malang JombangOk No Ok No Ok No Ok No Ok NoNo sikap1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Sulit bagi perempuan menjadipemimpian, apalagi di papol

31.0 27,6 22,9 62,7 39 35,7 35,1 57,1 33,3 55,5

2 Perempuan sebaiknya tetapmenjadi ibu rumah tanggasaja

20,7 48,3 15,7 75,9 33,6 52 23,4 68,8 11,1 87

3 Orang tua harus mengarah-kan anak perempuannya

55,2 34,5 22,9 65,1 35,6 48,6 12,8 64,3 20,4 72,2

4 Tetangga masih menggun-jingkan perempuan yg aktif dipublik/politik

13,8 37,9 9,6 73,5 25,3 47,3 15 75,3 11,1 74,1

5 Perempuan pun masihmenggunjingkan perempuanaktif di publik, apalagi parpol

3,4 44,8 9,6 75,9 29,5 45,9 6,5 76,6 11,1 74,1

6 Saya tidak senang jikaperempuan aktif di luarrumah, apalagi partai politik

3,4 65,5 6,1 83,1 19,2 49,3 12,4 76,6 7,4 85,1

7 Karena saya perempuanmaka tugas saya memasak,momong dan melayani suami

13,8 55,2 26,5 69,9 41,1 49,3 24,1 67,5 14,8 81,5

8 Suami saya tugasnyamencari uang di luar rumahdan tidak mengurusi rumah

20,7 58,6 18,1 79,5 26,1 57,5 5,2 85,1 5,6 94,4

9 Secara tegas dibedakantugas suami dan Istri

55,2 6,9 51,8 44,6 50,7 35,6 24,7 65,6 9,2 88,9

10 Saya lebih senang anak laki-laki ketimbang perempuan

17,2 55,2 9,6 86,8 24 57,5 14,9 73,4 5,5 92,6

11 Anak laki-laki lebih cekatandan dapat diandalkan daripada perempuan

24,1 55,2 12 86,8 32,2 50,7 16,9 72,1 3,7 96,3

12 Anak laki-laki bisa sekolahterus kalo perempuan tidak

13,8 72,4 8,4 84,2 27,4 56,8 5,9 88,3 1,9 96,2

13 Saya tidak setuju jika yangjadi pemimpin saya adalahperempuan

10,3 65,5 19,3 68,7 20,6 49,3 16,2 75,3 13 79,9

14 Sudah sewajarnya suamimenegur istrinya yang tidakmenurut

3,4 79,3 4,8 89,2 3,4 83,6 1,3 86,3 1,9 96,2

15 Kalau ada 2 calon Kadesmaka saya memilih laki -laki

24,1 37,9 7,2 79,5 52,8 22,6 24 41 31,5 51,8

Page 78: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxvi

16 Waktu ngobrol paraperempuan tidak pernahmembicarkan politik ataukebijakan desa

24,1 20,7 16,9 62,6 27,4 30,8 25,3 41 33,3 48,2

17 Perempuan keluar rumahatau berpolitik menyalahikodrat

3,4 72,4 3,6 91,6 20,5 52,7 18,2 72,7 9,3 87

18 Bagaimanapun pemimpinmasyarakat adalah laki-laki

31 48,3 18,1 75,9 59 21,9 29,9 61,1 24,1 64,8

19 Apapun kebijak pemerintah/desa harus diikuti walupunmerugikan perempuan

10,3 82,8 2,4 95,2 3,4 76,7 13,6 74,7 7,4 92,6

20 Menurut saya tidak adaperempuan di desa ini yangdapat menjadi kepala desa

55,2 44,8 16,9 81,9 30,1 35 18,8 40,9 27,8 57,4

21 Tidak mungkin saya bisamenjadi pemimpin dalamorganisasi di desa ini

10,3 41,4 13,2 72,3 28,1 41,1 29,9 44,8 24,1 66,6

Kediri Blitar Ponorogo Tuban PameksanOk No Ok No Ok No Ok No Ok NoNo sikap

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Sulit bagi perempuan menja-di pemimpian, apalagi dipartai politik

43,8 37,8 47 39,2 31,6 63,3 31,9 52,7 40,3 26,2

2 Perempuan sebaiknya tetapmenjadi ibu rumah tangga

31,9 60,5 18,7 75,3 14 83 19,3 65,7 46,8 48,1

3 Orang tua harus mengarah-kan anak perempuannya

37,8 46 35,5 53 16,9 76,5 28,3 43,7 30,6 38,3

4 Tetangga masih menggun-jingkan perempuan yangaktif di publik/politik

25,4 53 28,9 52,4 11,8 81,6 22,4 61 20,9 42,2

5 Perempuan pun masihmenggunjingkan perempuanaktif di publik, apalagi parpol

22,2 56,2 27,7 58,4 12,5 84,6 20,9 61 17,9 43,2

6 Saya tidak senang jikaperempuan aktif di luarrumah, apalagi di parpol

20 61,1 18,7 57,8 11 80,2 17,3 62,6 22,8 39,8

7 Karena saya perempuanmaka tugas saya memasak,momong dan melayanisuami

27,6 68,7 16,9 75,9 19,9 79,4 21,2 56,2 36,4 44,2

8 Suami saya bertugas cariuang di luar rumah dan tidak

13,5 78,4 5,4 87,3 4,4 92,7 15,8 76,3 22,8 50

Page 79: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxvii

mengurusi rumah

9 Secara tegas dibedakantugas suami dan Istri

31,4 49,7 50 47,5 36,8 58,8 33,4 60,4 25,7 31

10 Saya Senang anak laki-lakiketimbang perempuan

10,8 81,6 11,4 78,9 5,1 92,7 4,7 82,7 20,4 57

11 Karena anak laki-laki lebihcekatan dan dapatdiandalkan dari padaperempuan

16,3 68,1 9,6 78,9 8,1 91,9 7,5 81,1 22,8 46,6

12 Anak laki-laki bisa sekolahterus kalo perempuan tidak

11,9 80 5,4 89,2 2,9 95,6 3,9 87 23,3 50,5

13 Saya tidak setuju jika yangjadi pemimpin saya adalahperempuan

17,8 63,2 13,8 68,7 8,8 86,8 7,5 74,4 22,8 48,1

14 Sudah sewajarnya suamimenegur istrinya yang tidakmenurut

3,3 90,3 2,4 91,6 0,7 96,3 4,3 87,4 10,7 73,3

15 Kalau ada 2 calon Kadesmaka saya memilih laki -laki

50,3 24,3 38,5 22,3 28,7 51,1 33,5 33,5 21,4 43,2

16 Waktu ngobrol para perem-puan tidak pernah membica-rkan politik atau kebijakandesa

39,5 32,4 28,9 38 25,5 58,1 27,9 42,5 19,4 34

17 Perempuan keluar rumahatau berpolitik menyalahikodrat

9,2 71,4 7,8 74,7 5,1 86,8 8,3 77,9 23,8 50

18 Bagaimanapun pemimpinmasyarakat itu adalah laki-laki

43,8 44,3 39,8 42,2 28,7 61,8 33,1 49,2 29,1 43,2

19 Apapun kebijak pemerintah/desa harus diikuti walaupunmerugikan perempuan

18,9 62,7 5,4 78,9 3,7 91,2 9,1 73,2 18,9 58,3

20 Menurut saya tidak adaperempuan di desa ini yangdapat menjadi kepala desa

28,7 50,3 13,3 57,8 5,1 89 12,6 62,2 22,3 32,5

21 Tidak mungkin saya bisamenjadi pemimpin dalamorganisasi di desa ini

27,1 48,1 17,5 58,4 8,8 76,5 19,3 48,4 18,9 34,5

Page 80: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxviii

PENUTUP

ecara umum, studi ini menemukan bahwa peran politik perempuan dalamkegiatan sosial atau kegiatan yang berdimensi publik, termasuk di dalamnyayang menyangkut pembuatan kebijakan publik, juga organisasi politik, masih

relatif kurang, meski sudah mulai ada geliat yang signifikan, terutama sejakreformasi. Juga kurangnya kesempatan dari institusi publik yang selama ini‘dikuasai’ laki-laki, baik itu di pemerintahan, termasuk pemerintahan di tingkatdesa, maupun di organisasi-organisasi sosial dan politik lainnya.

Kondisi seperti itu terutama ditemukan pada komunitas budaya Tapal Kudadan Madura. Pada komunitas ini kekuatan budaya patriarki, kokohnya laki-laki dancara pemahaman agama yang tekstual dan tradisional, menyebaban perempuansangat sulit menembus wilayah strategis itu. Meski demikian, studi ini menemukansejumlah indikator mulai longgarnya ‘tekanan budaya dan struktur sosial yangpatriarkis’ seperti itu walau diakui cukup lamban.

Pihak kelurahan/kepala desa dan partai politik sangat jarang, bahkanhampir tidak pernah, mengundang, “menyapa” dan apalagi melibatkan perempuandalam berbagai kegiatan yang bersifat publik. Kalaupun dilibatkan, lebih banyakberkaitan dengan bidang “keperempuanan” seperti mengurusi masalah akomodasi,konsumsi, lobbying, dan sebagainya.

Meski demikian, ada kecenderungan ke arah perubahan yang lebih baikterhadap kiprah perempuan di masyarakat. Masyarakat secara umum sudah tidaklagi terlalu mempermasalahkan atau mempergunjingkan perempuan aktif dalamkegiatan-kegiatan di luar rumah. Studi ini menemukan hanya 13,8% respondenyang mengaku masih ada saja yang suka mempermasalahkan kegiatan perempuandi luar rumah.

S

4

Page 81: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxix

Oleh karena itu, studi ini juga menemukan bahwa sesungguhnya faktor-faktor kultural seperti idiologi patriarki sudah relatif tidak terlalu dominan lagi,setidaknya menurut persepsi (sikap) responden. Artinya, para perempuan secarakultural tidak lagi merasa canggung, enggan, apalagi merasa takut terlibat dalamberbagai kegiatan publik, termasuk politik sekalipun.

Pada masyarakat lapisan bawah sesungguhnya sudah mulai terbangun kesa-daran gender yang menjanjikan untuk perkembangan kemandirian perempuan dimasa mendatang. Namun, sekali lagi, hal ini masih sangat tergantung dari situasistruktur politik pemerintahan pada tingkat lokal (desa/kelurahan) dan kebijakanpartai politik.

Proyek Voter Education sebagai upaya penyadaran terhadap hak dan kewa-jiban warga negara, termasuk pemberdayaan politik yang berkesetaraan gender,merupakan jawaban untuk memenuhi the right gender balance in politics sebagaibagian dari demokrasi politik, sebab tidak akan ada demokrasi tanpa keterlibatanperempuan di dalamnya (no democracy without women).

Dengan tingkat pemberdayaan yang masih kurang maksimal terhadapperempuan di pedesaan Jawa Timur, sebagaimana ditemukan dalam studi ini,maka sistem pemilu apapun tidak akan ada yang menguntungkan ditinjau dari sisiketerwakilan perempuan dalam legislatif. Pada Pemilu 2004 yang lalu seyogyanyamerupakan kesempatan bagi perempuan untuk berdiri sejajar dan mandiri dalamaktivitas politik formal-praktis, namun senyatanya masih belum dimanfaatkansecara maksimal. Keterlibatan perempuan di wilayah publik hanya sebatas sebagaipemilih dalam pemilu, sementara haknya untuk dipilih terbatas.

Selain faktor struktur politik lokal, juga penting diperhatikan hadirnya‘tokoh’ gerakan perempuan, khususnya dari dalam desa sendiri; bukan dari luardesa. Sebab, secara sosiologis situasi sosial kaum perempuan di pedesaan, khusus-nya sejak reformasi 1997, banyak dinilai dan dipahami oleh masyarakat, termasukkaum perempuan sendiri, semakin kondusif untuk “publikasi” kegiatan. Situasikondusif ini tidak saja ditopang oleh situasi keluarga (sikap suami yang semakinterbuka dan anak-anak yang sudah mulai bisa ‘lepas’ dari ibunya), namun jugaoleh usia responden yang umumnya masih relatif muda, sehingga banyak ibu-ibu dipedesaan yang mempunyai cukup waktu senggang yang bisa dimanfaatkan untuberbagai kegiatan produktif dan konstruktif.

Meski belum banyak perempuan di pedesaan yang aktif dalam kegiatanpublik, namun setidaknya ada 9,4% yang mengaku selalu mengikuti kebijakan/keputusan pemerintah, khususnya kebijakan pemerintah desa (kelurahan).

Apapun cara yang dipergunakan untuk menyampaikan aspirasinya, ternyatamenurut 16,3% responden ada manfaatnya. Maksudnya, laporan dan aspirasinyaditanggapi oleh pihak pemerintah desa/kelurahan. Hanya 7,9% yang secara tegasmenyatakan kalau pemerintahah (desa/kelurahan) ndableg, nggak ngreken: tidakada tanggapan sama sekali.

Page 82: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxx

Akhirnya studi ini bisa menemukan (beberapa hal baru) atau mempertegassejumlah variabel yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatanpolitik, dan setidaknya juga termasuk dalam berbagai kegiatan organisasi publik.Beberapa variabel itu antara lain adalah:1) Pendidikan2) Mobilitas sosial3) Kian mudahnya akses informasi baik dari media elektronik, cetak dan tulis4) Kondisi keluarga (berkurangnya beban sosial dan ekonomi keluarga)5) Pelibatan dalam organisasi-organisasi (proyek-proyek) publik6) Signifikansi pemanfaatan organisasi-organisasi sosial-kegamaan lokal7) Tersedia-tidaknya kesempatan8) Semakin banyaknya waktu luang bagi ibu-ibu ketika anaknya sudah menginjak

usia sekolah9) Kian banyaknya perempuan yang bekerja10) Adanya desakralisasi keluarga akibat peningkatan fungsi publik perempuan11) Faktor kepemimpinan (ketokohan), pelibatan dari pemerintahan desa, proyek

/program (P2KP), pendidikan, pengalaman berorganisasi, sangat signifikanterhadap kiprah perempuan dalam dunia publik

12) Munculnya motivasi bagi perempuan untuk terlibat di sektor publik sebagaiupaya menerapkan pengalaman keagamaan, menambah wawasan, bentukpengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat dan pemahaman terhadapperkembangan keadaan bahwa memang sudah jamannya perempuan tidakhanya tinggal diam di rumah.

Sementara itu, semakin melemahnya budaya patriarki antara lain disebab -kan oleh beberapa faktor berikut:1) Kian banyak kaum perempuan yang bekerja2) Pendidikan masyarakat, khususnya perempuan yang kian meningkat3) Adanya reference-group tokoh perempuan baik dalam bidang politik,

ekonomi, budaya maupun di bidang yang lain4) Semakin banyaknya perempuan yang terbukti lebih berhasil dan “mumpuni”

(sembodo) dari pada laki-laki, terutama dalam hal ekonomi, pendidikan,pekerjaan dan politik.

Bagaimana prospek aktifitas perempuan di masa mendatang? Studi ininenemukan bahwa: Dalam pandangan masyarakat (responden), di masa mendatang:

1) Perempuan akan semakin aktif karena kesempatan yang kian terbuka,pelibatan dalam berbagai kegiatan dan kian meningkatnya pendidikan

2) Sikap permisif masyarakat akan semakin meluas sehingga memungkinkanperempuan bisa bekerja dan beraktifitas di mana saja dan kapan saja

3) Akan semakin menyadari pentingnya sapaan pemerintah desa terhadapperempuan

Page 83: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxi

Dalam pandangan tokoh masyarakat:1) Semakin banyak tokoh masyarakat yang memberikan keleluasaan atau

setidaknya toleransi kepada perempuan, khususnya anggota keluarganyasendiri untuk berkiprah dalam dunia publik

2) Kesadaran akan adanya arus besar yang memberikan kebebasan kepadamasyarakat, khususnya perempuan dalam berbagai aktifitas publik

3) Meski kesadaran dan keleluasaan para tokoh masyarakat terhadapaktifitas perempuan di sektor publik belum dinikmati oleh semuakomunitas budaya di Jawa Timur, namun setidaknya indikator ke arahperubahan seperti itu sudah terlihat di hampir semua komunitas budaya

4) Oleh karena itu, di masa depan prospek kiprah perempuan di Jawa Timurdinilai akan semakin terbuka, meski untuk ini agak memerlukan prosesyang lamban di komunitas Tapal Kuda.

Dalam pandangan aktifis perempuan:1) Hampir semua aktifis perempuan melihat adanya perubahan atau

setidaknya perkembangan yang cukup signifikan terhadap peranperempuan dalam dunia publik. Berbeda dari komunitas Tapal Kuda yangdiakui memang relatif alot karena faktor ke-patriarki-an dan carapemahaman agama yang tradisional. Komunitas kejawen, arek danpesisiran relatif lebih signifikan. Artinya, sejak reformasi kiprahperempuan dalam dunia publik dan politik jauh mengalami kemajuanyang sangat berarti dibanding sebelumnya.

2) Di masa yang akan datang kondisi aktifitas perempuan pada komunitastersebut akan semakin pesat dan kondusif.

Page 84: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxii

PENUTUP

ecara umum, studi ini menemukan bahwa peran politik perempuan dalamkegiatan sosial atau kegiatan yang berdimensi publik, termasuk di dalamnyayang menyangkut pembuatan kebijakan publik, juga organisasi politik, masih

relatif kurang, meski sudah mulai ada geliat yang signifikan, terutama sejakreformasi. Juga kurangnya kesempatan dari institusi publik yang selama ini‘dikuasai’ laki-laki, baik itu di pemerintahan, termasuk pemerintahan di tingkatdesa, maupun di organisasi-organisasi sosial dan politik lainnya.

Kondisi seperti itu terutama ditemukan pada komunitas budaya Tapal Kudadan Madura. Pada komunitas ini kekuatan budaya patriarki, kokohnya laki-laki dancara pemahaman agama yang tekstual dan tradisional, menyebaban perempuansangat sulit menembus wilayah strategis itu. Meski demikian, studi ini menemukansejumlah indikator mulai longgarnya ‘tekanan budaya dan struktur sosial yangpatriarkis’ seperti itu walau diakui cukup lamban.

Pihak kelurahan/kepala desa dan partai politik sangat jarang, bahkanhampir tidak pernah, mengundang, “menyapa” dan apalagi melibatkan perempuandalam berbagai kegiatan yang bersifat publik. Kalaupun dilibatkan, lebih banyakberkaitan dengan bidang “keperempuanan” seperti mengurusi masalah akomodasi,konsumsi, lobbying, dan sebagainya.

Meski demikian, ada kecenderungan ke arah perubahan yang lebih baikterhadap kiprah perempuan di masyarakat. Masyarakat secara umum sudah tidaklagi terlalu mempermasalahkan atau mempergunjingkan perempuan aktif dalamkegiatan-kegiatan di luar rumah. Studi ini menemukan hanya 13,8% respondenyang mengaku masih ada saja yang suka mempermasalahkan kegiatan perempuandi luar rumah.

S

4

Page 85: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxiii

Oleh karena itu, studi ini juga menemukan bahwa sesungguhnya faktor-faktor kultural seperti idiologi patriarki sudah relatif tidak terlalu dominan lagi,setidaknya menurut persepsi (sikap) responden. Artinya, para perempuan secarakultural tidak lagi merasa canggung, enggan, apalagi merasa takut terlibat dalamberbagai kegiatan publik, termasuk politik sekalipun.

Pada masyarakat lapisan bawah sesungguhnya sudah mulai terbangun kesa-daran gender yang menjanjikan untuk perkembangan kemandirian perempuan dimasa mendatang. Namun, sekali lagi, hal ini masih sangat tergantung dari situasistruktur politik pemerintahan pada tingkat lokal (desa/kelurahan) dan kebijakanpartai politik.

Proyek Voter Education sebagai upaya penyadaran terhadap hak dan kewa-jiban warga negara, termasuk pemberdayaan politik yang berkesetaraan gender,merupakan jawaban untuk memenuhi the right gender balance in politics sebagaibagian dari demokrasi politik, sebab tidak akan ada demokrasi tanpa keterlibatanperempuan di dalamnya (no democracy without women).

Dengan tingkat pemberdayaan yang masih kurang maksimal terhadapperempuan di pedesaan Jawa Timur, sebagaimana ditemukan dalam studi ini,maka sistem pemilu apapun tidak akan ada yang menguntungkan ditinjau dari sisiketerwakilan perempuan dalam legislatif. Pada Pemilu 2004 yang lalu seyogyanyamerupakan kesempatan bagi perempuan untuk berdiri sejajar dan mandiri dalamaktivitas politik formal-praktis, namun senyatanya masih belum dimanfaatkansecara maksimal. Keterlibatan perempuan di wilayah publik hanya sebatas sebagaipemilih dalam pemilu, sementara haknya untuk dipilih terbatas.

Selain faktor struktur politik lokal, juga penting diperhatikan hadirnya‘tokoh’ gerakan perempuan, khususnya dari dalam desa sendiri; bukan dari luardesa. Sebab, secara sosiologis situasi sosial kaum perempuan di pedesaan, khusus-nya sejak reformasi 1997, banyak dinilai dan dipahami oleh masyarakat, termasukkaum perempuan sendiri, semakin kondusif untuk “publikasi” kegiatan. Situasikondusif ini tidak saja ditopang oleh situasi keluarga (sikap suami yang semakinterbuka dan anak-anak yang sudah mulai bisa ‘lepas’ dari ibunya), namun jugaoleh usia responden yang umumnya masih relatif muda, sehingga banyak ibu-ibu dipedesaan yang mempunyai cukup waktu senggang yang bisa dimanfaatkan untuberbagai kegiatan produktif dan konstruktif.

Meski belum banyak perempuan di pedesaan yang aktif dalam kegiatanpublik, namun setidaknya ada 9,4% yang mengaku selalu mengikuti kebijakan/keputusan pemerintah, khususnya kebijakan pemerintah desa (kelurahan).

Apapun cara yang dipergunakan untuk menyampaikan aspirasinya, ternyatamenurut 16,3% responden ada manfaatnya. Maksudnya, laporan dan aspirasinyaditanggapi oleh pihak pemerintah desa/kelurahan. Hanya 7,9% yang secara tegasmenyatakan kalau pemerintahah (desa/kelurahan) ndableg, nggak ngreken: tidakada tanggapan sama sekali.

Page 86: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxiv

Akhirnya studi ini bisa menemukan (beberapa hal baru) atau mempertegassejumlah variabel yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatanpolitik, dan setidaknya juga termasuk dalam berbagai kegiatan organisasi publik.Beberapa variabel itu antara lain adalah:13) Pendidikan14) Mobilitas sosial15) Kian mudahnya akses informasi baik dari media elektronik, cetak dan tulis16) Kondisi keluarga (berkurangnya beban sosial dan ekonomi keluarga)17) Pelibatan dalam organisasi-organisasi (proyek-proyek) publik18) Signifikansi pemanfaatan organisasi-organisasi sosial-kegamaan lokal19) Tersedia-tidaknya kesempatan20) Semakin banyaknya waktu luang bagi ibu-ibu ketika anaknya sudah menginjak

usia sekolah21) Kian banyaknya perempuan yang bekerja22) Adanya desakralisasi keluarga akibat peningkatan fungsi publik perempuan23) Faktor kepemimpinan (ketokohan), pelibatan dari pemerintahan desa, proyek

/program (P2KP), pendidikan, pengalaman berorganisasi, sangat signifikanterhadap kiprah perempuan dalam dunia publik

24) Munculnya motivasi bagi perempuan untuk terlibat di sektor publik sebagaiupaya menerapkan pengalaman keagamaan, menambah wawasan, bentukpengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat dan pemahaman terhadapperkembangan keadaan bahwa memang sudah jamannya perempuan tidakhanya tinggal diam di rumah.

Sementara itu, semakin melemahnya budaya patriarki antara lain disebab -kan oleh beberapa faktor berikut:5) Kian banyak kaum perempuan yang bekerja6) Pendidikan masyarakat, khususnya perempuan yang kian meningkat7) Adanya reference-group tokoh perempuan baik dalam bidang politik,

ekonomi, budaya maupun di bidang yang lain8) Semakin banyaknya perempuan yang terbukti lebih berhasil dan “mumpuni”

(sembodo) dari pada laki-laki, terutama dalam hal ekonomi, pendidikan,pekerjaan dan politik.

Bagaimana prospek aktifitas perempuan di masa mendatang? Studi ininenemukan bahwa: Dalam pandangan masyarakat (responden), di masa mendatang:

4) Perempuan akan semakin aktif karena kesempatan yang kian terbuka,pelibatan dalam berbagai kegiatan dan kian meningkatnya pendidikan

5) Sikap permisif masyarakat akan semakin meluas sehingga memungkinkanperempuan bisa bekerja dan beraktifitas di mana saja dan kapan saja

6) Akan semakin menyadari pentingnya sapaan pemerintah desa terhadapperempuan

Page 87: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxv

Dalam pandangan tokoh masyarakat:5) Semakin banyak tokoh masyarakat yang memberikan keleluasaan atau

setidaknya toleransi kepada perempuan, khususnya anggota keluarganyasendiri untuk berkiprah dalam dunia publik

6) Kesadaran akan adanya arus besar yang memberikan kebebasan kepadamasyarakat, khususnya perempuan dalam berbagai aktifitas publik

7) Meski kesadaran dan keleluasaan para tokoh masyarakat terhadapaktifitas perempuan di sektor publik belum dinikmati oleh semuakomunitas budaya di Jawa Timur, namun setidaknya indikator ke arahperubahan seperti itu sudah terlihat di hampir semua komunitas budaya

8) Oleh karena itu, di masa depan prospek kiprah perempuan di Jawa Timurdinilai akan semakin terbuka, meski untuk ini agak memerlukan prosesyang lamban di komunitas Tapal Kuda.

Dalam pandangan aktifis perempuan:3) Hampir semua aktifis perempuan melihat adanya perubahan atau

setidaknya perkembangan yang cukup signifikan terhadap peranperempuan dalam dunia publik. Berbeda dari komunitas Tapal Kuda yangdiakui memang relatif alot karena faktor ke-patriarki-an dan carapemahaman agama yang tradisional. Komunitas kejawen, arek danpesisiran relatif lebih signifikan. Artinya, sejak reformasi kiprahperempuan dalam dunia publik dan politik jauh mengalami kemajuanyang sangat berarti dibanding sebelumnya.

4) Di masa yang akan datang kondisi aktifitas perempuan pada komunitastersebut akan semakin pesat dan kondusif.

Page 88: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxvi

Kepustakaan

Acker, 1990, “Hierarchies, Jobs, Bodies; A Theory of Gendered Organization”.

Dalam Gender and Society. 4 (2): 139-158

Api Indonesia, 4 Maret, 2004

Bhasin, K, 1996. Menggugat Patriarkhi: Mengangkat tentang Persoalan Dominasi

Terhadap Kaum Perempuan. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Berger and Luckman, 1966, The Social Construction of Reality: A Theories in the

Sociology of Knowledge. Harmonsdworth: Penguin Books Ltd

Collin, F, 1997. Social Reality. New York, Routledge

Harding, S, (ed) 1987, Feminism and Metodhology: Social Science Issues. Milton

Keynes: Open University Press

Illich, I, 1983. Gender. London, Marison Boyars.

Johnson, 1989, Huntington dan Joan Nelson, 1990

Jurnal Pemberdayaan Perempuan, Volume 4. Nomer 1, November 2004.

Kompas, 24 Februari 2003

Kompas, 3 Juni 2003

Kompas, 15 September 2003

Kompas, 11 Februari 2004

Kompas, 22 Maret 2004

Litbang Kompas, 24 Februari 2003 dan KPU 2004

Page 89: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxvii

Moore ,1998. Feminisme dan Antropology. Tim Proyek Studi Gender dan

Pembangunan Fisip Universitas Indonesia (penerjemah). Jakarta: Obor

Moser, C.O.N. 1993. Gender Planning and Development: Theory, Practice and

Training. London: Roudledge

Ollenburger dan Moore, 1996. Sosiologi Wanita. Jakarta: Rineka Cipta

Opini, 24 April 2003

Ritzer, G, 2000. Moderns Sociology Theory. Boston: McGrawHill

----------, 2002, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda. Jakarta: Rayagrafindo Persada

Shafiyah, Amatullah dan Haryati Soeripno, 2003. Kiprah Politik Muslimah: Konsep

dan Implentasinya. Jakarta: Gema Insani Press

Stanley, L, 1990. Feminist Praxis: Research, Teory and Epistimology in Feminist

Sociology. London: Routledge

Susanti, Emy, 2003. “Perempuan dalam Komunitas Miskin: Studi Tentang Idiologi

dan Relasi Gender dalam Komunitas “Kedungmangu Masjid” di Kota

Surabaya”, Desertasi. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah

Mada

Windyastuti, Dwi 1996, Pengaruh Pemahaman, Kepentingan dan Kepercayaan

Politik Terhadap Peran Politik Wanita di Golkar. Surabaya, Lemlit Unair

Walby, 1990

----------, 2004. Akomodasi Partai Politik Terhadap Kuota Perempuan dalam

Pemilu 2004. Surabaya: Lemlit Unair.

Page 90: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxviii

FORMULASIPENDAMPINGAN

KOMUNITAS PEREMPUANUNTUK ADVOKASIKEBIJAKAN PUBLIK

Page 91: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxix

PROLOG

ulisan berikut ini merupakan rangkaian formulasi pendampingankomunitas perempuan untuk advokasi kebijakan publik yang disusunoleh para mitra Yayasan Cakrawala Timur dalam perjalanan program

Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan dalam Proses PengambilanKebijakan Publik di Jawa Timur. Formulasi ini disusun berdasarkan hasilpembacaan relitas desa dan persoalan perempuan yang dihadapi olehmasing-masing mitra sebagai pilihan daerah dampingan. Beberapapersoalan berhasil diidentifikasi melalui need assassement dan analisasosial serta lokakarya subkultur yang mencoba melihat persoalanperempuan berdasarkan subkultur masing-masing mitra.

Ada 30 mitra yang tergabung dalam program ini. Dan dalam tahappenyusunan formulasi pendampingan, masing-masing mitra berangkat dariisu yang berhasil dirumuskan berdasarkan kondisi riil masyarakat desadampingan dan persoalan perempuan yang ada di sana yang semuanyamengerucut pada upaya partisipasi politik perempuan, yakni denganmelibatkan perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan di desa,dengan pertimbangan bahwa perempuan juga merupakan bagian pentingdari warga desa (negara dalam lingkup terkecil) yang memiliki hak yangsama dengan laki-laki. Lebih dari itu, perempuan selama ini terbukti belumbanyak terakomodasi dalam ruang lingkup kekuasaan atau penyelenggaraanpemerintahan dan berada pada posisi strategis penentu kebijakan. Halinilah yang menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak berperspektifgender dan tidak berpihak pada perempuan.

Kembali pada isu yang menjadi pijakan atau titik keberangkatan dalampenyusunan formulasi pendampingan, di sini ada beberapa isu yang berhasilterklasifikasikan, yaitu: partisipasi politik perempuan, kekerasanterhadap perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, perlindunganburuh migran, kesehatan lingkungan, dan akses ekologis air sungai untukperempuan. Beberapa isu tersebut dipilih berdasarkan realitas empirikyang dihadapi daerah dampingan dan konsentrasi khusus lembaga mitra diJawa Timur.

T

Page 92: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxx

Dalam “buku” formulasi pendampingan komunitas ini tentu saja tidak akanditampilkan seluruh formulasi yang berhasil disusun oleh lembaga mitra,melainkan diambil beberapa yang merepresentasikan isu sebagaimanadiklasifikasikan di atas. Dalam hal ini, isu partisipasi politik perempuanmenempati posisi paling banyak karena menjadi titik tolak mayoritaslembaga mitra. Karena itu akan ditampilkan beberapa (lebih dari duamitra) yang merepresentasikan program dan langkah pendampinganberdasarkan isu tersebut. Sementara isu yang lainnya hanya akandirepresentasikan oleh satu atau dua lembaga mitra saja. Hal ini dirasasudak cukup untuk memberi gambaran tentang langkah-langkah danprogram pendampingan berdasarkan isu yang berbeda-beda. Latar belakangsosial ekonomis dan kultural masing-masing wilayah membutuhkanpenyesuaian yang smart tersendiri bagi wilayah manapun yang inginmenerapkan beberapa strategi langkah pendampingan sebagaimana disusunoleh mitra-mitra yang memiliki kesamaan isu. Dan ini bukan merupakankendala yang berarti mengingat formulasi-formulasi ini sendiri tidakbersifat baku dan final, melainkan membutuhkan revisi-revisi yang sesuaidengan konteks sosial kultural dan ekonomis masing-masing wilayah(kabupaten/desa).

Sebelum memasuki “alam penjelajahan wilayah” dan persoalan perempuanberikut strategi penanganannya, di sini akan diberikan juga semacam“prawacana” atau boleh juga disebut wacana khusus mengenai partisipasipolitik, dan Islam dan gender (hambatan kultural dan tafsir agama ataspartisipai politik perempuan). Prawacana-prawacana itu ditulis oleh parakonsultan ahli program partisipasi politik ini dengan harapan akan membe-rikan penerangan awal tentang berbagai problem perempuan yang dihadapidi Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur.

Demikian sedikit pengantar, semoga bisa membimbing para pembacakepada maksud disusunnya buku ini. Selamat membaca!

Page 93: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxxi

ISUE PENDAMPINGAN KOMUNITASUNTUK ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

DI DAERAH JAWA TIMUR

I. SUBKULTUR AREK

NoKabupaten/

KotaIssue

(Focus)Output

1. Malang Partisipasi politikperempuan dalam prosespengambilan kebijakanpublik

Kebijakan lokal yang menjaminketerlibatan perempuan dalampengambilan keputusan desa

2. Sidoarjo Kekerasan berbasis gender Kebijakan lokal yangmemberikan proteksi bagiperempuan dari kekerasan

3. Mojokerto Kesehatan reproduksiperempuan

Kebijakan untuk meningkatkanpelayanan dan pengadaanfasilitas Kesehatan bagiperempuan di tingkat lokal

4. Jombang Partisipasi perempuandalam proses pengambilankebijakan publik

Kebijakan lokal yangmemberikan aksespembangunan terhadapperempuan

5. Surabaya Kesehatan reproduksi Kebijakan lokal yangmemberikan akses dan fasilitaskesehatan reproduksi bagiperempuan

Page 94: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxxii

II. SUBKULTUR MATARAMAN

No Kabupaten/Kota

Issue

(Focus)Output

6. Ngawi Akses sumberdayamodal untukperempuan

Kebijakan lokal yangmemberikan akses sumberdayamodal terhadap perempuan

7. Magetan Akses modal usahaperempuan

Kebijakan yang memberikanakses modal Usaha bagiperempuan

8. Madiun Peningkatan alokasianggaran perempuandesa

Kebijakan yang berpihak padapeningkatan alokasi anggaranuntuk kepentingan peempuan

9. Nganjuk Partisipasi perempuandalam prosespengambilan kebijakanpublik

Kebijakan yang memberikanproteksi perempuan darikekerasan dalam rumah tangga

10. Trenggalek Peningkatan pelayanankesehatan masyarakat(khususnyaperempuan)

Kebijakan yang memberikanketersediaannya fasilitas &pelayanan kesehatan (klinik )

11. Ponorogo Partisipasi aktif &keterwakilanperempuan dalambidang Politik

Kebijakan yang memberikanakses terhadap perempuan sertaadanya perempuan yangmerepresentasi dalam posisistrategis di tingkat desa.

12. Pacitan Keterwakilanperempuan

Kebijakan & kuota 30 % di tingkatlokal

13. Blitar Perlindungan buruhmigran

Kebijakan lokal yang memberikanproteksi terhadap buruh migran

14. Tulung Agung Keterwakilanperempuan

Kebijakan yang memberikanakses terhadap keterwakilanPerempuan di tingkat lokal

15. Kediri Keterlibatanperempuan dlmpengambilan kebijakanatau keputusan di Desa

Kebijakan dan Representasiperempuan dalam posisi strategisdi tingkat lokal

Page 95: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxxiii

III. SUBKULTUR PANTURA

NoKabupaten/

KotaIssue

(Focus)Output

16. Bojonegoro Keterlibatanperempuan dalamproses pengambilankebijakan di desa

Kebijakan yang memberikan aksesterhadap perempuan untuk terlibatdalam pengmabilan kebijakan ditingkat lokal

17. Tuban KeterlibatanPerempuan dalamproses pembuatankebijakan di desa

Kebijakan yang memberikan aksesterhadap perempuan untuk terlibatdalam pembuatan kebijakan ditingkat lokal

18. Lamongan Perlindungan SumberDaya Air

Kebijakan di tingkat lokal tentangPerlindungan Sumber Daya Air

19. Gresik Partisipasi Perempuandalam prosespembuatan kebijakan

Kebijakan tentang partisipasiperempuan dalam prosespembuatan kebijakan di tingkatlokal

IV. SUBKULTUR MADURA

NoKabupaten/

Kota

Issue

(Focus)Output

20. Sumenep Akses pertanianterhadap buruh migran

Kebijakan lokal yang memberikanakses pertanian terhadap buruhmigran

21. Sampang Sanitasi / kesehatanlingkungan ibu nelayan

Kebijakan lokal yang memberikansarana sanitasi lingkungan (MCK)

22. Pamekasan Keterlibatanperempuan dalampengambilan kebijakandi tingkat desa

Kebijakan lokal yang memberikanakses terhadap keterlibatanperempuan dalam pengambilankebijakan di tingkat lokal

23. Bangkalan Akses sosial ekologissungai untukperempuan Tonjung

Kebijakan lokal yang memberikanakses sosial ekologis sungai bagiperempuan

Page 96: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxxiv

V. SUBKULTUR TAPAL KUDA

NoKabupaten/

Kota

Issue

(Focus)Output

24. Situbondo KesehatanReproduksi

Kebijakan lokal yang memberikan akseskesehatan reproduksi bagi perempuan

25. Probolinggo PerlindunganBuruh Migran

Kebijakan lokal yang memberikanproteksi terhadap Buruh Migran

26. Pasuruan KekerasanTerhadapPerempuan

Kebijakan lokal yang memberikanproteksi terhadap perempuan darikekerasan

27. Bondowoso KekerasanDalam RumahTangga

Kebijakan tentang perlindunganperempuan dari kekerasan dalam rumahtangga di tingkat lokal

28. Jember Kesehatanperempuan

Kebijakan lokal yang memberikanpelayanan kesehatan terhadapperempuan

29. Lumajang PelayananKesehatan

Kebijakan lokal yang memberikanpelayanan kesehatan terhadapperempuan

30. Banyuwangi KesehatanReproduksi

Kebijakan lokal yang memberikan aksesterhadap kesehatan reprodusiperempuan

Page 97: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxxv

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN

DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

DI JAWA TIMUR

Oleh: Sutinah

erempuan dan politik merupakan dua hal yang sangat jauh dari angan-angan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yangmasih kental dengan budaya patriarki. Masyarakat masih beranggapan

bahwa dunia dan perilaku politik merupakan domain publik yang identik denganaktivitas laki-laki.

Hal ini dapat dilihat bahwa keberadaan perempuan dalam posisi pemimpin(leader) dan pengambil keputusan tetap menyimpan suatu dilema; harus berha-dapan dengan tembok struktural yang cenderung patriarkis, bahkan tidak jarangada pihak yang melihat keberadaan perempuan secara diskriminatif. Ada sikap danpandangan yang tidak sama, yaitu ada yang sangat menyetujuinya, dan ada yangmerasa khawatir dengan kompetensi dan aspirasi baru perempuan. Walaupun padaakhir-akhir ini mulai banyak pertanyaan dan gugatan diajukan agar perempuanmendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki, namun tidak jarang kesetaraaninilah yang paling gampang dijadikan kambing hitam terhadap persoalan antaralaki-laki dan perempuan. Sebagaimana persoalan yang umum terjadi, misalnyakeretakan dalam rumah tangga.

Perlu diketahui bahwa selama ini masyarakat mengakui laki-laki merupakanaktor politik yang menentukan. Pengakuan ini karena laki-laki adalah kepalakeluarga, sehingga tidak jarang istri dan anak-anaknya pun mewakilkan aspirasi

P

Page 98: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxxvi

politik mereka kepada sang suami atau ayah. Sementara kaum perempuan dinilaitidak mungkin menjadi aktor politik karena minat dan kepentingan merekaterbatas pada domain privat atau rumah tangga, sebab norma budaya yang adamenekankan bahwa kedudukan dan peran perempuan berkisar dalam lingkungankeluarga seperti mengurus suami, anak-anak, memasak dan lain-lain. Sebagaiakibatnya, sulit bagi perempuan untuk berhasil dalam dunia politik dibandingkanlaki-laki. Bahkan, pada umumnya perempuan hanya dijadikan alat politik peleng -kap untuk mendapatkan suara.

Dunia politik memang “kejam”, hal ini dapat dilihat di banyak negara,dimana perempuan belum menempati posisi yang sama dengan laki-laki dipanggung politik. Bahkan, yang terjadi acapkali lebih parah; kaum perempuanmengalami ketidakadilan ganda, karena miskin dan karena statusnya sebagai pe-rempuan, dan di banyak negara/tempat ketidakadilan itu masih dipertajamdengan diskriminasi rasial.

Satu hal yang menarik di Indonesia adalah hasil pemilu legislatif tahun2004, meski dilakukan secara langsung, namun tidak menunjukkan adanya kenaik-an presentase keterwakilan perempuan yang signifikan. Secara nasional padapemilu tahun 1999, jumlah anggota legislatif perempuan sebanyak 9,0% yangmengalami penurunan dibanding pemilu pada tahun 1992 dan tahun 1997. Padapemilu tahun 2004 meningkat menjadi 11,81%. Kenyataan ini menunjukkan bahwapemilihan umum/pemilu yang demokratis tidak menjamin peningkatanketerwakilan perempuan. Selain itu juga menunjukkan bahwa dalam masa transisidi Indonesia partai-partai politik belum mempunyai pendirian yang jelas dalam halpengarusutamaan gender (gender mainstreaming).

Oleh karena itu, sekarang sudah saatnya kita mulai melakukan suatu upayauntuk meningkatkan posisi dan partisipasi perempuan dalam dunia politik, sebuahdunia yang terlanjur dilabelkan sebagai dunia laki-laki. Padahal dalam kenyataan,secara demografis jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, walaupunhampir di semua sektor (seperti pendidikan, ekonomi, politik) mengalami keter-tinggalan. Partisipasi perempuan dalam dunia politik terkait dengan usaha untukmemperbesar akses perempuan kepada kekuasaan. Oleh karena hanya denganmempunyai akses besar, perempuan bisa mencapai jabatan-jabatan dalam politikdan pemerintahan. Sudah saatnya kaum perempuan berpartisipasi aktif dalamproses pengambilan keputusan di negeri ini. Kalau tidak, kondisi perempuan akanterus terpuruk dan perubahan yang menyangkut kepentingan perempuan tidakakan pernah terjadi.

Kita tidak mungkin memungkiri realitas yang ada, seperti kendala -kendala/hambatan struktural, internal, eksternal yang masih menghalangi perempuanuntuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Untuk mewujudkan kesetaraan gender,meningkatkan partisipasi politik perempuan harus bisa menjadi keniscayaan, maka

Page 99: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxxvii

perempuan harus membekali dirinya dengan memiliki kompetensi, keahlian (skill)dan kapasitas politik.

Kendala yang menghalangi perempuan untuk mencapai tahap kesetaraangender harus dikuti dengan kompetensi, keahlian dari perempuan sendiri. Partisi -pasi politik perempuan sudah semestinya ditingkat kan, bukan hanya untukmelahirkan dimensi pemerintahan yang demokratis, serta untuk memenuhi prinsip -prinsip gender equitable. Jika tahap ini telah terlampaui, maka program -programyang bersinggungan langsung dengan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perem-puan bisa diwujudkan. Organisasi-organisasi perempuan yang telah ada seperti diIndonesia dapat dioptimalkan perannya melalui advokasi, dan membangun kesa-daran politik anggotanya merupakan upaya penguatan peran politik perempuan(empowering), sehingga kendala yang menghambat partisipasi politik perempuanbisa dikurangi.

Harus disadari bahwa undang-undang dan kebijakan yang menguntungkanperempuan tidak bisa diwakilkan kepada laki-laki dan harus diperjuangkan kaumperempuan sendiri karena perempuan mempunyai kepentingan dan kebutuhankhas yang hanya bisa dipahami perempuan sendiri, di antaranya isu kesehatanreproduksi, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, kepedulian ter-hadap anak, kelompok lanjut usia, dan sebagainya. Selain itu, bila dibedah satuper satu dari seluruh undang -undang dan kebijakan yang ada, terlalu banyak untukdisebutkan klausul yang tidak berpihak pada kepentingan kaum perempuan.

Padahal kalau diperhatikan secara cermat, sejak tahun 1991, ada suatupenelitian di Amerika (Zanville, 2001) yang menunjukkan bahwa telah terjadisuatu gelombang perubahan yang cukup besar dimana makna perempuan mulaiberubah, banyak perempuan yang masuk dalam bangunan politik. Sejak saat itu,terbentuk suatu pandangan baru tentang perempuan yang mengukuhkan citrabahwa perempuan layak menggunakan kekuatan maupun kekuasaan yang selamaini didominasi oleh laki -laki.

Bahkan Naomi Wolf (1997) mengemukakan bahwa kesetaraan gender me-nuntut kaum perempuan sebagai agent of change, agen potensial bagi perubahandengan banyak sumberdaya manusia. Karena itu peran perempuan sebagaipemimpin (dalam arti luas) harus mampu melakukan pemberdayaan diri yangbermakna pemerataan kekuasaan dan otonomi. Lebih lanjut Naomi Wolf menye-butkan bahwa kekuasaan mendasar yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkanposisi tawar menawar (bargaining) adalah uang, kesempatan, kesehatan,pendidikan dan keterwakilan politis. Sementara untuk menjadi pemimpin yangdiakui luas, dibutuhkan perjuangan 3-5 kali lebih keras.

Fenomena peran perempuan dalam ranah publik (termasuk politik)khususnya dalam posisi peran pemimpin (pengambil keputusan) sebagaimanadigambarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rose Lyn Zanville (2001),menunjukkan hal yang sama di beberapa negara, yaitu bahwa perempuan di ranah

Page 100: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxxviii

publik menunjukkan kinerja dan pencapaian karir yang lebih bagus dibanding laki-laki ditinjau dari karakteristik personal yang dimiliki oleh masing-masing jeniskelamin.

Mengacu hasil penelitian Bank Dunia dalam kaitannya dengan korupsi,sebagaimana dipaparkan dalam Engineering Development (2001), menunjukkanbahwa jika jumlah perempuan lebih besar dalam kehidupan publik (politik) makatingkat korupsi menurun. Suatu analisis data yang dikumpulkan dalam World ValueSurvey’s dari 18 negara pada tahun 1981 dan 43 negara pada tahun 1991menunjukkan bahwa perempuan kurang bisa menerima perbuatan tidak jujur danyang bersifat ilegal dibanding laki-laki. Secara eksplisit disebutkan bahwa hanya 7dari 43 negara yang disurvei pada tahun 1991, lebih banyak laki -laki yang tidakbisa menerima uang sogok, selebihnya banyak perempuan yang tidak bisamenerima sogok. Laporan studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan sikap terha-dap korupsi karena perbedaan gender merupakan hal yang terjadi di berbagaitempat di dunia.

Survei tersebut juga dilakukan di perusahaan-perusahaan, yang menemu-kan bahwa perempuan yang memiliki usaha lebih sedikit memberi sogok kepadaaparat pemerintah dibanding dengan laki-laki. Alasan perempuan untuk menolakmemberi sogok adalah untuk menghindari risiko yang lebih besar atau karenastandar etika moral yang lebih tinggi. Bahkan survei terhadap 350 perusahaan diNegara Georgia menyimpulkan bahwa perusahaan yang dikelola atau dimiliki laki-laki memiliki kecenderungan memberi sogok lebih tinggi dibanding perusahaanyang dikelola dan dimiliki perempuan (2:1).

Hal yang kurang lebih sama adalah studi yang dilakukan oleh PresidenDirektur Fortune PR, dalam dunia bisnis jarang perempuan pengusaha yangbermasalah dalam bisnisnya, pengusaha dengan masalah kredit macet dalamjumlah besar kebanyakan adalah laki-laki. Bukan berarti usaha perempuan dalamskala kecil sehingga bila ada kredit macet tidak terdengar, tetapi menurut studiini ada rasa malu yang tinggi dan secara emosi perempuan lebih berkembangsehingga perempuan lebih merasa khawatir bila melakukan hal-hal yang melanggarnorma, lebih merasa malu. Survei Bank Pembangunan Asia di Medan dan Semarangmenemukan bahwa perempuan lebih realistis dan hati-hati dalam menjalankanusahanya. Perempuan pengusaha lebih diandalkan dalam melunasi pinjamannya dibank. Bahkan, perempuan pengusaha cenderung lebih memilih untuk memiliki izinusaha dan membayar pajak pertambahan nilai serta pajak pendapatan.

Yang sangat menarik adalah hasil studi Bank Dunia yang menunjukkanbahwa pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi perempuan berkorelasi negatif,artinya bila hak-hak sosial dan ekonomi perempuan dipenuhi, maka angka korupsijuga menunjukkan penurunan. Selain hak-hak perempuan, partisipasi perempuanyang lebih tinggi di dalam politik dan angkatan kerja juga berpengaruh terhadappenurunan jumlah korupsi. Korupsi berkurang secara nyata ketika proporsi

Page 101: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

lxxxix

perempuan di parlemen meningkat. Mereka mampu mengontrol pendapatannegara dan faktor lain yang mempengaruhi korupsi.

Gillin (dalam Engineering Development) mengemukakan bahwa perempuandan laki-laki berbeda dalam tingkah laku yang berhubungan dengan korupsi, sebabperempuan lebih berorientasi pada komunitas dan sedikit yang hanya memikirkandiri sendiri (selfless) dibandingkan dengan laki-laki.

Dari deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran perempuan didunia politik sangat diperlukan, bukan hanya untuk memenuhi haknya sebagaiwarga negara untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga untuk ikutmelakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara itu sendiri. Berdasarkanbeberapa studi ataupun penelitian sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkanbahwa perempuan juga memiliki kapabilitas untuk terlibat di wilayah publik dancenderung berdampak positif dalam setiap representasinya, namun hanya masalahkesempatan dan paradigma yang patriarkis yang menjadi hambatan bagiberlangsungnya partisipasi politik perempuan. Oleh karena itu, program-programsebagaimana dijalankan oleh Yayasan Cakrawala Timur untuk meningkatkanpartisipasi politik perempuan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, menjadisangat signifikan dan harus selalu didukung demi tercapainya good governance.

Page 102: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xc

PARTISIPASI

POLITIK

PEREMPUAN

FORMULASI PENDAMPINGAN KOMUNITASDALAM UPAYA PENINGKATANPARTISIPASI POLITIK PEREMPUANDALAM PROSES PEMBUATANKEBIJAKAN PUBLIKDI WILAYAH KABUPATEN MALANG

LATAR BELAKANG WILAYAH

Geografis

Desa Tlogosari terletak pada 600 m di atas permukaanlaut, dengan temperatur rata-rata 15°C-35°C, danmerupakan wilayah perbukitan/pegunungan. Desa inirelatif luas dengan kepadatan penduduk yang relatifrendah. Topografi bentangan lahan untuk dataranseluas 70 ha dan perbukitan seluas 827 ha. Desa initerletak paling dekat dengan pusat pemerintahankecamatan Tirtoyudo dan di pertengahan jalur kegiatanekonomi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang.

Di sebelah utara desa ini dibatasi oleh DesaSukorejo, sebelah selatan dibatasi oleh desaJogomulyan, sebelah timur dibatasi oleh DesaTamansari dan sebelah barat dibatasi oleh DesaGadungsari. Ia juga berdekatan dengan ibukotakecamatan, jarak yang ditempuh untuk mencapai ibukota Kabupaten ± 40 km.

Jumlah penduduk pada saat ini ±3338 orangdengan rasio jenis kelamin 98,33 yang terdiri dari 1655laki-laki dan 1683 perempuan. Sebenarnya, desa

OUTPUT:Kebijakan danrepresentasiperempuan dalamposisi strategis ditingkat lokal

Page 103: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xci

Tlogosari merupakan sebuah desa yang potensial bila pengelolaan sumber dayadilakukan dengan baik. Tingkat pendidikan penduduk Desa Tlogosari relatif masihrendah, mayoritas tingkat pendidikannya SD. Meskipun tidak menempuhpendidikan formal, Penduduk pada umumnya merupakan keluaran pondokpesantren yang tersebar di wilayah kecamatan Gondang legi dan Dampit.

Sarana perhubungan yang seringkali digunakan oleh penduduk dalammelakukan aktifitas sehari -hari adalah bis antar kota, mobil penumpang umum,ojek dan sarana perhubungan lain seperti kendaraan pribadi. Karena wilayah desaini berada di jalur utama Lumajang -Malang, maka setiap saat tersedia alatangkutan umum.

Kualitas jalan di wilayah desa sendiri masih kurang baik/rusak. Bahkansebagian jalan yang menghubungkan antar dusun masih makadam (tak beraspal).Sedangkan jalan yang menghubungkan dengan kabupaten masih relatif baik. Jarakmenuju pusat pemerintahan Kecamatan Tirtoyudo relatif sangat dekat. Dan jarakke kabupaten bisa ditempuh dalam waktu ±45 menit.

Sumber Daya Manusia

Tingkat pendidikan penduduk relatif sangat rendah. Mayoritas tingkatpendidikannya adalah SD. Meskipun tidak menempuh pendidikan formal, pendudukumumnya alumni pesantren yang tersebar di wilayah Kec. Gondanglegi danDampit. Mayoritas penduduk ialah subkultur arek Jawa Timur dan beberapagolongan dari etnis Madura pendalungan dan sedikit Jawa Timur Mataraman(Tulungagung dan Trenggalek). Kehidupan sosial yang paling utama adalahkomunitas pengajian dan kegiatan arisan baik pada kelompok bapak-bapakmaupun ibu-ibu. Kegiatan sosial keagamaan rutin dijalankan di setiap RT untuksatu minggu sekali dan untuk tingkat desa satu bulan sekali

Sumber Daya Alam

Luas wilayah ± 450 ha, terbagi dalam kepemilikan perorangan mencapai ± 275 ha(61,11%), tanah sengketa dengan rakyat ± 168 ha (37,33%), milik negara ± 5,57 ha.Komposisi peruntukannya ± 20 ha untuk pemukiman, ± 5,57 ha untuk bangunan,luas sawah ± 24 ha, luas ladang ± 168 ha, luas perkebunan rakyat ± 221 ha danselebihnya ± 9 ha untuk lain -lain.

Kondisi tanah yang subur ± 252 ha atau 28,09% dari luas lahan yang ada.Sedangkan luas lahan ± 200 ha atau 22,3% merupakan lahan sedang. Curah hujanrata-rata1800-2000 mm per tahun dengan topografi perbukitan jenis tanahberombak yang termasuk lahan kritis.

Page 104: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xcii

Sumber Daya Ekonomi

Sumber utama pencaharian penduduk ialah sektor pertanian, baik dari perkebunanmaupun lahan sawah kering. Dari luas 24 ha persawahan dimiliki oleh sekurang-kurangnya 70 orang. Sedangkan lahan perladangan seluas 168 ha dimiliki 827orang. Dan sebanyak 132 orang pemilik lahan perkebunan.

Dari subsektor peternakan terdapat sedikitnya 155 orang yang menekunibidang ini. 15 orang memiliki ternak sapi, 20 orang ternak kambing, 110 orangternak ayam, dan 10 orang buruh ternak. Usaha pertanian yang dikembangkanoleh penduduk di antaranya tanaman kopi dengan penghasilan rata-rata 1,5-2ton/ha, tanaman padi 3-4 ton/ha, tanaman jagung 4 ton/ha, tanaman ubi kayu 25ton/ha, dan tanaman nilam 20 ton/ha.

Usaha di sektor non pertanian yang umumnya banyak digeluti olehpenduduk adalah jasa perdagangan dan tukang kayu. Desa Tlogosari mempunyaipasar desa, dan pasar ini menjadi sangat ramai khususnya pada hari pasaran pon.Usaha-usaha lain di luar pertanian dan perdagangan meliputi PNS/TNI sekitar 6orang, guru 21 orang, mantri kesehatan/perawat 2 orang dan pegawai swastasekitar 7 orang.

Pelayanan masyarakat di bidang ekonomi jauh tertinggal. Desa Tlogosariyang kaya akan sumber ekonomi pertanian nyaris tak mendapatkan dukunganteknis dari pemerintah. Ekonomi masyarakat setempat bergerak mandiri dansendiri. Struktur ekonomi yang terbentuk di tingkat lokal lebih merupakan hasilgerakan masyarakat. Kondisi ini menggambarkan adanya pasar bebas padakomunitas petani subsisten yang berbasis agraris. Petani penggarap dan buruh taniserta perusahaan besar bekerja pada ruang yang sama. Persaingan dan kerjasamaditentukan oleh akses-akses modal, teknologi dan manajemen yang menentukanpula kegiatan ekonomi. Oleh karena itu proses dan kegiatan ekonomi terpusatpada usaha-usaha tempat modal terpusat. Sarana transportasi sangat baik danlancar untuk dapat mencapai pusat desa, kota kecamatan dan kabupaten.

Prasarana jalan darat yang ada di desa atau yang melalui desa sebagaiberikut: jalan desa sepanjang 15 km belum beraspal (makadam), jalan kabupaten4 km dan jalan propinsi 6 km. Kondisi jalan tanah 15 km, jalan batu 4 km danjalan aspal 10 km.

Definisi Kemiskinan

Secara umum komunitas (buruh tani) di wilayah perkebunan Desa Tlogosarimendefinisikan kemiskinan bukan semata-mata pendapatan yang rendah, tidakmendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, pemukiman yang sederhana,menerima zakat sepanjang hayat (mendapatkan santunan dan belas kasihan),Namun juga merupakan keterkaitan antara penguasaan lahan yang dimiliki,

Page 105: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xciii

pekerjaan yang digeluti, akses terhadap modal, akses informasi dan ketrampilanyang dimiliki serta akses terhadap pelayanan publik (seperti sekolah, penyuluhanpertanian, penyuluhan kesehatan).

Ukuran kemiskinan yang diutarakan oleh masyarakat Desa Tlogosaribukanlah semata-mata ukuran moneter (uang). Tetapi juga dilihat padabagaimana etos kerja yang dimiliki, motivasi dan hubungan kekerabatan sesamawarga desa. Sehingga yang dibutuhkan di sini ialah bagaimana untuk mendapatkanakses pelayanan publik yang memadai dan juga bagaimana aksi riil yang dilakukanoleh perempuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, dengantanpa meninggalkan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga.

PILIHAN MASALAH

Secara umum permasalahan yang dihadapi perempuan di desa Tlogosari tidak jauhbeda dengan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan di wilayah-wilayahyang lain. Dalam konteks partisipasi politik, perempuan di desa Tlogosari masihbelum terlibat dalam aktifitas -aktifitas yang memiliki dampak sosial yangsignifikan, terutama yang menyangkut pembuatan dan pengambilan kebijakan ditingkat desa.

Rendahnya partisipasi ini di antaranya disebabkan oleh tingkat pendidikanperempuan di sana yang rendah (rata-rata tamatan SD). Lemahnya wadahpengorganisasian perempuan di desa juga menyebabkan tingkat keberdayaanpolitik perempuan desa kurang, dan ini juga didukung oleh tidak adanya supportdari pemerintahan desa baik berupa support moral maupun material untukmemberdayakan perempuan. Selain itu, setereotip pemerintah bahwa perempuanmerupakan warga kelas dua menyebabkan perempuan di desa tersebut tidakdilibatkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik.

Selain beberapa sebab di atas, kondisi geografis yang menempatkan desaTlogosari pada pedalaman kabupaten Malang menyebabkan akses akan informasijuga terbatas. Hal ini juga berdampak pada minimnya pengetahuan dan kesadaranperempuan akan eksistensi dan hak-hak politiknya, sehingga menempatkanperempuan tetap pada wilayah domestik.

Organisasi-organisasi informal yang ada di desa seperti jamaah yasinan,jamaah tahlilan, kelompok arisan, dan lain-lain lebih cenderung berorientasidomestik (hanya mengarah pada ekspresi individual dan spiritual yang ujung-ujungnya kembali pada rumah tangga, dan ini dianggap sebagai aktifitas sosialkhas perempuan). Sampai saat ini belum ada organisasi-organisasi, baik formalmaupun nonformal, yang menampung apresiasi dan ekspresi perempuan tentangpermasalahan-permasalahan publik dan mendorong mereka menjadi kekuatansosial yang memiliki nilai tawar pada penentuan keputusan politik (kebijakan).Bahkan, belum ada upaya untuk mendorong aktifitas-aktifitas organisasi nonformal

Page 106: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xciv

yang selama ini diikuti mereka menjadi ruang yang sekaligus menampungpembicaraan-pembicaraan seputar permasalahan masyarakat yang dihadapi didesa.

Karena itulah, perlu adanya satu upaya yang sistematis dan terorganisiruntuk membuka kesadaran kaum perempuan di desa Tlogosari dan mendorongnyauntuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas sosial yang berdampak positif bagi merekadan mempu memiliki nilai tawar untuk mempengaruhi dan menentukan setiapproduk kebijakan yang ada di desa.

PROGRAM

Di Tingkat Organisasi Perempuan Pengawal Advokasi Kebijakan

- Rancangan kegiatan pendampingan yang sistematis dan gradual.- Menyiapkan media-media pengorganisasian (Legal drafting, UU, Perdes) dan

juga community organizer sehingga siap untuk diajak melakukan needassessment bersama dalam rangka mengidentifikasi masalah-masalah ditingkatan lokal.

- Melakukan advokasi terhadap kebijakan publik dengan mendasarkan padadatabase yang ada di tingkat pemerintahan lokal.

- Evaluasi kegiatan atas berbagai kekurangan maupun kelemahan yang selamaini terjadi, sehingga akan diperoleh satu hikmah yang akan dijadikan rujukanbagi penyusunan strategi melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan di masayang akan datang.

Di Tingkat Basis

- Proses pendampingan- Membentuk kelompok kolektif organisasi perempuan sebagai wadah konsolidasi- Melakukan diskusi tentang penguatan pendidikan partisipatoris, sekaligus

melakukan sosialisasi tentang agenda kepentingan perempuan.- Mengadakan pelatihan tentang Toga (Tanaman Obat Keluarga)- Melakukan need assessment; identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan,

identifikasi sumber daya, identifikasi kebijakan-kebijakan yang sudah ada.- Focus Group Discussion (FGD) untuk mencari kesamaan cara pandang sehingga

mencapai satu titik kesadaran kritis.- Menyusun rencana tindak lanjut

Page 107: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xcv

Di Tingkat Pemerintah

- Pengumpulan database dari legal draft yang ada dan juga menggali informasiyang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang selama inidijalankan.

- Melakukan pendekatan dengan aparat desa baik secara formal maupuninformal

- Melakukan aksi atau tindakan riil (lobi, negosiasi, memperkuat jaringan) dalammendesakkan kepentingan-kepentingan perempuan dalam pos-pos anggaran.

- Sosialisasi ke publik tentang hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahdesa setempat sejauh mana pelibatan perempuan dalam proses pembuatankebijakan publik.

- Konsolidasi tentang berbagai hal yang akan maupun hal yang sudah dicapaisehingga tercapai konsistensi dari pemerintah desa untuk melaksanakanagenda tersebut.

LANGKAH/TAHAPAN KERJA

Kegiatan 1Penguatan Organisasi Perempuan Pengawal Partisipasi Perempuan Marginal DalamKebijakan Publik Lintas Kabupaten

DeskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

PertemuanAsistensi dariCT

Proses kon-sultasi danpemecahanmasalah

AktivisKKPM

Diskusi Adanya persamaanmanajemenprogram antara CTdengan KKPM

KesepakatanCT denganKKPM

Pertemuanantar OrganPerempuan se-Regio Arek

Konsolidasidan sharinginformasiaktivitasmasing-masinglembaga ditiap kabu-paten

Lembagapelak-sanaprogramdi RegioArek

Diskusi,Brainstorming

Adanya koordinasisebagai langkahpengawalan untukpencapaian isue-isue kebijakanpublik di tingkatkabupaten masing-masing

2 bulan sekali

Page 108: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xcvi

Pertemuan dankonsolidasi ditingkatanorganisasiKKPM

Konsolidasidan evaluasipelaksanaanprogramserta ren-cana tindaklanjut

Aktivis/anggotaKKPM

Diskusi Terevaluasinyakegiatan yangterlaksana dantersusunnyarencana programyang sistematis

1 minggusekali

Kegiatan 2.Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Pelatihankaderkomunitasperempuan

Memuncul-kan kader-kader komu-nitas yangmendorongpeningkatanpartisipasipolitikperempuandi tingkatdesa

30 orang pesertayang ada di desaTlogosari yangmeliputi 3 dusun,yakni DusunTlogosari, Tlogo-rejo & Tlogo-mulyo, denganmempertimbangkan bahwa sebarankomunitas beradadalam satu satuanadministrasi, ber-asal dari kesama-an topografi (da-taran tinggi, la -han kering) dankesamaan budaya(tradisi sosial,nilai-nilai dansumber produksi)

PendidikanOrang Dewasa(POD) yangberpijak padaprinsip belajardari peng-alaman.

Fasilitatormenstrukturkan pengalamanyang diungkap-kan dengancara curahgagasan, diskusikelompok,permainan danbrain storming

Nara sumbermemberikangambaran danmasukan yangbersifatinformatif dancara pandangbaru dalammelihatfenomena yangterjadi dengancara presentasidan tanyajawab

Kader perem-puan pedesaanmemahamipartisipasipolitik dankebijakanpublik untukterwujudnyatata pemerin-tahan yangbaik (GoodGovernance),mampumenjadiCommunityOrganizer dikomunitasnyadalam mendo-rong partisipasipolitk perem-puan di tingkatdesa, danmampu menyi-bak keterbata-san akses eko-nomi masyara-kat desa, khu-susnyaperempuan.

28-29Juni2005

Page 109: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xcvii

Pendam-pingankelompokperempuan

Pendidikanpartisipa-toris danmemunculkan kesa-daran kritis

Peserta pelatihankader komunitasperempuanpedesaan danwarga perempuandesa

1. Diskusi2. Focus Group

Discussion(FGD)

3. Pelatihan-pelatihan

Teridentifikasinya masalahperempuan danmunculnyakesadaranuntuk memper-juangkannya ditingkat desa,yakni persoalankurangnyajaminan kese-hatan daripemerintah,kurangnyaakses informasiyang merekaterima danjuga kurangnyaakses terhadapperekonomian

Ming-gu ke-4

Kegiatan 3.Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Mengadakanpertemuandengankepala desadanperangkatdesa

1. Memperolehinformasitentangprogram desa

2. Mempeng-aruhi carapandangaparat desatentangkesetaraandan keadilangender

Kepala Desabese rtaPerangkat-perangkatnya

DialogDiskusiCurahgagasan

Adanyakesadaranpihakpemerintahdesa tentangkeadilan dankesetaraangender

Kesepakatan antarakomunitasbasisperempuandenganaparat desa

Mengadakanpertemuandengan BPD

- Memintapenjelasantentangprogram satutahun desa,

- Minta penje-lasan tentangpendapatanasli desa, danaalokasi umumdari Pemda,

BPD - Dialog Adanyainformasitentangprogram desauntukkemudiandibawa kekomunitasbasis untukditindak-lanjuti,

Tentatif

Page 110: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xcviii

dan alokasipos anggaranuntuk pem-bangunan desa

sekaligussebagairencana aksikomunitas

Kegiatan 4.Partisipasi Kelompok Basis Dalam Penyusunan Legislasi dan Anggaran

DeskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Mengajukandraft usulanPerdes tentangketerwakilanperempuandalampartisipasipolitik ditingkat desa

1. Mengakomo-dasi kepen-tingan perem-puan desaTlogosari,yakni aksesinformasi,kemudahan/subsiditerhadap akseskesehatan,akses terhadapmodal usaha

2. Mewujudkanperan sertaperempuandalam segalaproses peng-ambilankeputusan ditingkatanpemerintahandesa

BPD danpemerintahdesa

1.Dialog2.Lobby

1. Adanyaperaturandesa yangmengaturtentangketerwakilanperempuan disetiapkegiatanpengambilankebijakan,perencanaanpembangunansampai padaevaluasipelaksanaanpembangunan

2. Adanyaperempuanyang dudukdalamwilayahpengambilankebijakanpublik

Tentatif

Mengajukandraft usulananggaran untukkegiatanpemberdayaanperempuandesa Tlogosari,terutama demipeningkatankesejahteraanmasyarakat

Gender budgetinguntuk tiapprogrampembangunan,yakni anggarantentangkesehatan, untukusahaperekonomianbersama.

Pemerintahdesa danBPD

1.Dialog2.Lobby

Dianggarkannyakepentingan -kepentinganperempuandalam anggaranpemerintahandesa, yaknianggarantentangkesehatan,untuk usahaperekonomianbersama

Tentatif

Page 111: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

xcix

Peran sertadalamMusbangdes

Meningkatkanpartisipasi aktifperempuan dalamsetiap prosespengambilankebijakan publikdi tingkat desa

Pemerintahdesa danBPD

NegosiasiKontrakpolitik

Meningkatnyapartisipasi aktifperempuandalampembuatankebijakan publiksertaterakomodirnyakepentinganperempuan

Setiapadamusbangdes

Kegiatan 5.Negosiasi Kelompok Basis Dalam Memenangkan Usulan Legislasi dan Anggaran

DeskripsiKegiatan Tujuan Sa saran Metode Capaian Wakt

u

Membangunopinimasyarakatdesa tentangusulan perdesdan anggaran

Sosialisasitentang usulanpengajuanperdesketerwakilanperempuan dananggaran untukpemberdayaanperempuan

Tokoh agama,tokoh masya-rakat, kelom-pok penga-jian, kelom-pok tani,karang taru-na, dan lain-lain.

Kampanye

Adanya duku-ngan terhadapperdes keter-wakilan perem-puan dan ang-garan untukpemberdayaanperempuan

Tentatif

Lobby BPD 1. Mendorongterbentuknyaperdes dananggaran

2. Mendorongpengikutsertaan perwa-kilan perem-puan dalamsetiap peren-canaan pem-bangunantingkat desa

Personal dankolektif BPD

- Silatu-rahmi

- Men-datangikantorBPDsecaraberkala

- Meng-ikutisidangBPD

Adanya Notakesepakatandengan BPDuntukmewujudkanPerdesketerwakilanperempuan danAnggaran desauntukperempuan

Tentatif(Ketika adasidangBPD)

Memobilisasipublik (ke-lompok ke-pentingan,serikat, pe-ngajian, dsb)mengadakanpertemuandengan BPD

Membangunbasis dukunganuntukmendesakkankepentinganperempuan

BPD dan LKD -N

egosiasi- Dengar

Pendapat

Persamaan per-sepsi dan issutentang Keter-wakilan perem-puan. Adanyaorganisasi/ jobdescriptionpenggalanganbasis massa

Tentatif

Page 112: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

c

LobbyPengurusPartai tingkatranting

Menjaring duku-ngan politikuntuk mende-sakkan terwu-judnya keter-wakilan perem-puan.

Penguruspartai politik

KontrakPolitikSilatu-rahmi

Nota kesepa-katan untukmendesakkankebijakan publiktentang keter-wakilan perem-puan.

Tentatif

Kegiatan 6.Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran

DeskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Pertemuan/Hearingdengan BPDdan AparatDesa

Koreksi danevaluasi draftkebijakanketerwakilanperempuan

BPD danaparat desa

- Dialog- Diskusi

Draft kebijakanberpihak padaperempuan.

Tentatif

Page 113: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

ci

FFoorrmmuullaassii PPeennddaammppiinnggaann KKoommuunniittaass UUnnttuukk AAddvvookkaassiiKKeebbiijjaakkaann PPuubblliikk ddii JJaawwaa TTiimmuurrKabupaten KediriDesa Selopanggung Kecamatan Semen

Latar belakang

Wilayah lereng Gunung Wilis di Kabupaten Kediri merupakan prototipe wilayahdengan segala keterbatasan geografis dan sumberdaya manusianya. Hal inimenyebabkan akses politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat rendah.

Pengaruh yang jelas dari kondisi geografis wilayah tersebut, khususnyaDesa Selopanggung, adalah sumber daya ekonomi masyarakat lebih didasarkanpada sektor pertanian. Hal ini membawa konsekuensi tersendiri pada pembagiankerja masyarakat antara yang laki-laki dan yang perempuan. Dalam hal ini, peranlaki-laki lebih dominan karena produksi pertanian menuntut tenaga (fisik) yanglebih, sementara perempuan telah diasumsikan tidak memiliki kekuatan yang samasehingga produksi pertanian ini lebih ditentukan oleh laki -laki. Peran laki-laki yanglebih ini kemudian berpengaruh di ruang publik, yaitu proses pengambilankeputusan sangat ditentukan oleh mereka.

Namun, seiring perkembangan zaman ketika tuntutan hidup semakin tinggidan mencari nafkah semakin sulit, perempuan dituntut untuk ambil bagian dalamproses produksi ekonomi ini, sehingga dominasi laki-laki dalam kerja-kerja fisik inimengendur dan di-sharing-kan dengan perempuan. Namun, dalam hal pengambilankeputusan, baik di keluarga maupun di komunitas, dan peran di ruang publik masihdidominasi oleh laki-laki. Bahkan, justifikasi agama sering dipakai untuk melarangperempuan terlibat dalam forum-forum desa sehingga aktifitas perempuanterbatas hanya di komunitasnya, yaitu di kelompok Muslimat.

PILIHAN MASALAH

Desa Selopanggung berada di lereng Gunung Wilis dan termasuk dalam wilayahKecamatan Semen Kabupaten Kediri. Sebagian besar warganya, baik laki-lakimaupun perempuan, tua dan muda, bermatapencaharian sebagai petani dansebagian besar wilayahnya berupa areal persawahan, perkebunan dan hutan.

Sektor pertanian menjadi sumber penghasilan bagi mayoritas warga. Dalamkeluarga, baik laki dan perempuan ataupun orangtua dan anak, semua mendapatperan yang seimbang dalam pengelolaan usaha pertanian. Namun warga yangnotabene berada pada tingkat ekonomi menengah ke atas berasal dari sektor diluar pertanian, seperti PNS atau pedagang. Adanya kebijak an dari Pemerintah

2

Page 114: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cii

Kabupaten Kediri yang akan menjadikan wilayah lereng Gunung Wilis sebagaitempat pariwisata membuat kurangnya perhatian terhadap sektor pertanian. Inididukung oleh makin tingginya harga sarana produksi pertanian, seperti pupuk danbenih, sementara harga jual produk pertanian makin turun. Hal ini sangatdirasakan oleh petani-petani kecil yang jumlahnya dominan, yang seringkalimerugi dalam usaha pertaniannya.

Pengakuan pemerintah yang hanya pada kelompok tani laki -laki membuatakses perempuan terhadap program pemerintah di bidang pertanian tidak ada,padahal perempuan punya peran cukup besar dalam usaha pertanian. Hal iniberdampak pada kurang berhasilnya pelaksanaan program yang dirasakan olehmasyarakat.

Dalam keluarga, peran produksi, reproduksi, distribusi, transaksi dankonsumsi dilakukan melalui kerjasama antara laki-laki dan perempuan denganpembagian peran yang seimbang. Namun dalam hal mengakses modal masihdikuasai oleh laki-laki karena adanya aturan dari pemerintah dan masih kuatnyabudaya patriarkhi. Misalnya: karena laki-laki dianggap sebagai kepala rumahtangga maka pengajuan kredit bank, surat tanah, surat kendaraan bermotor dansurat-surat berharga lainnya dalam keluarga harus atas nama laki-laki. Hal inimenjadi hambatan bagi keluarga yang tidak ada laki-lakinya sehingga terjadipemiskinan. Padahal, perempuan lebih kreatif dalam pengelolaan keuangan danmenambah pendapatan, seperti adanya arisan, simpan pinjam dan koperasi bahankebutuhan pokok serta pengolahan hasil pertanian oleh kelompok ibu-ibu tingkatRT. Hal ini ditunjang oleh adanya akses penguasaan atas alat-alat produksi danteknologi, terutama pengolahan hasil pertanian, oleh perempuan.

Semua posisi di pemerintahan dan lembaga desa diisi oleh laki-laki.Pemerintahan desa kurang berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku karenakurangnya pemahaman tentang tata cara mengatur pemerintahan, yang didukungoleh berubah-ubahnya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan,kepercayaan masyarakat lebih pada tokoh masyarakat di tingkat RT/RW daripadaperangkat desa.

Pengambilan keputusan di desa sering hanya dilakukan oleh beberapaperangkat desa tanpa melibatkan semua perangkat, apalagi perwakilanmasyarakat dan perempuan. Bahkan ada pernyataan dari beberapa warga bahwaperan sekretaris desa sangat dominan sampai keluar wilayah tugasnya dan seringmelakukan penyelewengan sehingga kurang disenangi masyarakat. Perangkat desalebih mengutamakan instruksi dari pihak kecamatan atau di atasnya daripadamemperhatikan aspirasi masyarakat.

Jadi, permasalahan pokok menyangkut perempuan di Desa Selopanggung iniadalah rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan desa.Sehingga program yang dibutuhkan adalah pemberdayaan politik perempuan desaSelopanggung untuk terlibat dalam aktifitas pengambilan kebijakan publik.

Page 115: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

ciii

PROGRAM

Strategi penguatan kelompok basis1. Sosialisasi tentang kesetaraan dan keadilan gender kepada komunitas basis,

baik perempuan maupun laki-laki2. Penguatan kelompok melalui pendampingan kelompok basis untuk

memantapkan pemahaman isu gender sehingga terjadi perubahan cara berpikirdalam menyikapi permasalahan perempuan, termasuk di dalamnya menyadarikebutuhan perempuan dan berani memperjuangkannya

3. Pengorganisasian masyarakat atau organisasi rakyat berperspektif gendersebagai kelompok penekan percepatan partisipasi perempuan dalampembuatan kebijakan publik.

Strategi negosiasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat1. Melakukan pendekatan terhadap pemerintah desa (kepala desa dan perangkat)

serta tokoh masyarakat tentang pengarusutamaan gender (PUG), bahwa PUGmerupakan bagian dari program pemerintah yang juga harus dilakukan olehpemerintah desa

2. Mengkomunikasikan permasalahan perempuan kepada pembuat kebijakan ditingkat desa untuk ditindaklanjuti sebagai permasalahan publik (melakukanPublic Hearing)

Strategi koordinasi Regio Mataraman1. Diadakan komunikasi untuk sharing informasi aktivitas masing-masing

Kota/Kabupaten berkaitan dengan isu perempuan2. Saling memberikan dukungan di tingkat regio (konsolidasi) untuk mengawal isu-

isu publik yang muncul di kota/kabupaten di Regio Mataraman.

TAHAPAN KERJA

Kegiatan 1Penguatan Organisasi Perempuan Pengawal Partisipasi Perempuan Marginal DalamKebijakan Publik Lintas Kabupaten

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

PertemuanAsistensidari CT

Proseskonsultasidanpemecahanmasalah

Aktivisorganisasiperempuanpengawaladv . KP

Diskusi Adanyapersamaanmanajemenprogram antaraCT dan KIBAR

Kesepakat-an CTdenganKIBAR

Page 116: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

civ

PertemuanantarOrganPerempuanse-Regio

Konsolidasidan sharinginformasi ak-tivitasmasing-masinglembaga ditiap kabupa-ten

Lembagapelaksanaprogram

DiskusiCurahpendapat

Adanya koordinasisebagai langkahpengawalan untukpencapaian isu-isu kebijakanpublik di tingkatkabupatenmasing-masing

2 bulansekali

Pertemuandi tingkatlembagaKIBAR

Konsolidasidan evaluasipelaksanaanprogram sertarencanatindak lanjut

Aktivis/anggotaKIBAR

Diskusi Terevaluasikegiatan yangtelah terlaksanadan tersusunnyarencana programberikutnya secarasistematis

2 minggusekali(tentatif)

Kegiatan 2

Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis

Deskripsikegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Pelatihankaderkomunitasbasisperempuan

Menyiapkankader-kaderkomunitasbasis yangmendorongpeningkatanpartisipasiperempuan ditingkat desa

30 orangperempuanyang mewakilikomunitas diDesa Selopang-gung Kec.Semen Kab.Kediri dariDusun Tunggul,Plingsangan,Selopanggungdan Sumber-agung

PendidikanOrangDewasa(POD)dipandufasilitatordan dialoginteraktifdengannarasumber

Munculnya kaderkomunitas yangmemiliki kesadar-an tentang kese-taraan dan kea-dilan gender.Adanya kaderperempuan ditingkat basis yangmendorongpeningkatanpartisipasiperempuan ditingkat desa

21-22Juni2005

Pendampingankelompokperempuan

Melakukanpendidikanpartisipatorissehinggamunculkesadarankritis darikaderperempuan

Pesertapelatihan kaderkomunitasperempuan

Kaderperempuan darimasing-masingdusun

FocusGroupDiscussion(FGD)

Teridentifikasinyamasalah perem-puan dan muncul-nya kesadaranuntuk memper-juangkan masalahtersebut sebagaimasalah publik

2 kalitiapbulanselamaJuli-Desember2005

Page 117: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cv

Kegiatan 3.Lobi Aparatus Penyelenggara Negara Lokal

DESKRIPSIKEGIATAN

TUJUAN SASARAN METODE CAPAIAN WAKTU

Mengadakanpertemuandengankepala desadanperangkat

Memperolehinformasi ten-tang programdesa.Mempengaruhicara pandangaparat desatentang keseta-raan dan keadil-an gender

KepaladesaPerangkat

Dialog Adanyakesadaranpihak peme-rintah desatentang kea-dilan dankesetaraangender

Kesepakatanbersamaantarakomunitasdenganaparat desa

Mengadakanpertemuandengan BPDdan LPMD

Minta penjelas-an tentangprogram 1tahun desaMinta penjelas-an tentang pen-dapatan aslidesa, danaalokasi umumdari Pemda danalokasi anggar-an untuk pem-bangunan desa

BPD danLPMD

Dialog Adanya infor-masi tentangprogram desauntuk kemu-dian dibawake komunitasbasis untukditindaklan-juti sekaligussebagai ren-cana aksikomunitasdalam mem-perjuangkanhak-haknya

Tentatif

Kegiatan 4.Partisipasi Kelompok Basis Dalam Penyusunan Legislasi Dan Anggaran

Deskripsikegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Mengajukandraft usulanPerdestentangketerwakilanperempuan

Terakomodasinyakepentinganperempuan diDesaSelopanggung

BPD danpemerintahdesa

DialogLobbying

- Adanyaperaturan desatentangketerlibatandanketerwakilanperempuan

- Adanya kuotaperempuanuntuk setiap

Tentatif

Page 118: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cvi

kegiatanpengambilankebijakan,perencanaanpembangunansampai padaevaluasipelaksanaanpembangunan

- Adanyaperempuanyang dudukdalam wilayahpengambilankebijakanpublik

Mengajukandraft usulananggaranuntuk kegia-tan pember-dayaan per-empuan DesaSelopanggung

Melaksanakangender budget-ting untuk tiapprogrampembangunan

Pemerintahdesa d anBPD

DialogLobying

Adanya anggaranuntuk kegiatanpemberdayaanperempuandalam APBDes

Tentatif

PeransertadalamMusbangdes

Meningkatkanpartisipasi aktifperempuandalam setiapproses pengam-bilan kebijakanpublik di tingkatdesa

Pemerintahdesa danBPD

NegosiasiKontrakpolitik

Meningkatnyapartisipasi aktifperempuandalam pembuat-an kebijakanpublik sertaterakomodirnyakepentinganperempuan

SetiapadaMusbangdes

Page 119: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cvii

Kegiatan 5.Negosiasi Kelompok Basis Dalam Memenangkan Usulan Legislasi Dan Anggaran

Deskripsikegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Membangunopinimasyarakatdesa tentangusulan perdesdan anggaran

Sosialisasitentang usulanpengajuanperdes keterwa-kilan perempu-an dan anggar-an untuk pem-berdayaanperempuan

Tokohagama

TokohmasyarakatIbupengajianKarangtaruna

Kampanye Tersosialisasikannya pengajuanperdesketerwakilanperempuan dananggaran untukpemberdayaanperempuan

Tentatif

Lobby BPD Mendorongterwujudnyaperdes dananggaran untukperempuan

Personaldan kolektifBPD

SilaturahmiMendatangikantor BPDsecaraberkalaMengikutisidang BPD

Adanya notakesepakatandengan BPD

Tentatif

Lobby LPMD Mendorongpengikutsertaanperwakilanperempuandalam setiapperencanaanpembangunantingkat desa

Personaldan kolektifLPMD

SilaturahmiLobbyingNegosiasi

Adanya notakesepakatandengan LPMD

Tentatif

Memobilisasipublik (kelompok kepen-tingan, seri-kat, pengaji-an, dsb)untuk adakanpertemuanBPD dan LKD

Membangunbasis dukunganuntukmendesakkankepentinganperempuan

BPD danLKD

Negoisasiuntuk de-sakkan dantawar me-nawar ke-pentinganDengarpendapat

Persamaanpersepsi dan isuketerwakilanperempuan.

Adanyaorganisasi/jobdescriptionpenggalanganbasis massa

Tentatif

Page 120: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cviii

Lobi penguruspartai tingkatranting

Menjaring duku-ngan politikuntuk mende-sakkan terwu-judnya keter-wakilanperempuan.

Penguruspartaipolitik

KontrakpolitikSilaturahmi

Notakesepakatanuntukmendesakkankebijakan publiktentangketerwakilanperempuan

Tentatif

Kegiatan 6.Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran

Deskripsikegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Pertemuan/Hearing denganLKD, BPD danAparat Desa

Koreksi danevaluasi draftkebijakanketerwakilanperempuan

LKD, BPDdanaparatdesa

Dialog Draftkebijakanberpihakpadaperempuan.

Tentatif

Page 121: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cix

PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAMPROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIKDI KABUPATEN PONOROGO(Advokasi Kepentingan Perempuan dalam Rencana Pembangunan

Melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Campursari, Kec.Sambit)

Latar Belakang Wilayah

Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu dari 37 kabupaten di Jawa Timuryang terletak sekitar 200 Km² dari kota Surabaya (Ibu Kota Propinsi), memiliki luaswilayah 1.371,78 Km dan terbagi atas 21 kecamatan serta 26 kelurahan dan 277desa (BPS Kab.Ponorogo Tahun 2001). Secara administratif batas wila yahKabupaten Ponorogo meliputi:1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk.2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulung Agung dan Trenggalek.3. Sebelah Selatan berbatasan denagn Kabupaten Pacitan.4. Seabelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa

Tengah).Sedangkan secara topografi Kabupaten Ponorogo terbagi dalam 2 area yaitu :dataran tinggi, meliputi 4 kecamatan, yaitu: Ngrayun, Sooko, Pulung dan Ngebel;dataran rendah meliputi 17 kecamatan termasuk kecamatan Sambit.Secara demografis Kabupaten Ponorogo berpenduduk 898.807 jiwa dengan 441.114laki-laki dan 457.693 perempuan (hasil Registrasi pada akhir 2002).

Sebagian besar penduduk kabupaten Ponorogo bermata pencahariansebagai petani. Tetapi, lima tahun terakhir ini Kabupaten Ponorogo menjadi basispengiriman buruh migran baik sebagai TKI maupun TKW dengan ditandaibanyaknya cabang-cabang PJTKI dan meningkatanya pendapatan daerah yangberasal dari sektor ini .

Secara sosial-kultural Kabupaten Ponorogo tidak sama dengan kabupatenlain di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ponorogo, tidak bisa disebutberbudaya khas Jawa Timur tetapi juga tidak bisa disebut berbudaya khas JawaTengah, meskipun merupakan daerah bekas kekuasaan Kerajaan Mataram Islam(Demak). Ponorogo telah dikenal sebagai daerah WAROK dan REOG jauh sebelumpenguasaan Mataram. Karena kuatnya budaya Warok dan Reog makamempengaruhi karakter masyarakatnya, yaitu memiliki keteguhan prinsip. Meski

3

Page 122: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cx

masyarakat Ponorogo lebih cenderung sebagai masyarakat abangan, namun dalamperkembangannya Islam menjadi semangat religius yang kental beriringan denganbudaya reognya.

Desa Campursari

Desa Campursari merupakan salah satu dari 15 desa di Kecamatan Sambit yangmerupakan daerah berdataran rendah. Desa Campursari merupakan desa kecilberdasarkan luas wilayahnya, yaitu ± 103,156 Ha dengan batas-batas wilayahsebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan sungai dan Desa Kradenan KecamatanJetis

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulu Kecamatan Sambit Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Campurejo Kecamatan sambit Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis.

Jumlah penduduk Desa Campursari 1601 jiwa yang terdiri dari 822 jiwaperempuan dan 779 jiwa laki-laki. Mata pencaharian mayoritas penduduk adalahsebagai petani. Namun, karena semakin sempitnya luas tanah pertanian banyakpenduduk yang berdagang. Meskipun demikian,masih banyak penduduk DesaCampursari yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap (sebagai buruh tani,buruh lepas dan merantau ke luar kota). Desa Campursari terbagi dalam 2 dusundengan 15 RT, Dusun Gading yang letaknya di sebelah Barat dan Dusun Bedali yangterletak sebelah Timur. Ada satu ciri khas Dusun Bedali, yaitu sebagai sentraindustri rumah tangga pembuatan roti Bolu.

Mayoritas penduduk Desa Campursari beragama Islam dan termasuk desayang tingkat religiutasnya tinggi yang ditandai dengan hidupnya kelompok yasindan tahlil. Kehidupan sosial kemasyarakatan cukup semarak, hal ini dapat dilihatdengan banyaknya organisasi dan perkumpulan, antara lain: Karang Taruna DusunGading, Karang Taruna Dusun Bedali, paguyupan Reog, paguyupan karawitan,kelompok sepakbola PERSADA.

FOKUS MASALAH

Permasalahan di Desa Campursari adalah masih lemahnya tingkat partispasiperempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik di tingkat desa. Kondisi realpartisipasi perempuan dapat dilihat dari hasil identifikasi permasalahanperempuan dalam Pelatihan Kader Komunitas Basis Perempuan pada bulan Junitahun 2005. Berdasarkan hasil curah pengalaman perempuan tergambarkan dengansangat jelas beberapa permasalahan yang dihadapi perempuan, sepertipermasalahan kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya modal usaha bagiperempuan, kesehatan reproduksi perempuan, rendahnya akses informasi dan

Page 123: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxi

masih banyak lagi. Hal itu disebabkan karena kepentingan perempuan tidakterumuskan dalam rencana pembangunan desa dan tidakadanya perempuan yangdilibatkan dalam proses pengambilan keputusan desa. Bahkan, dalam sejarahpemerintahan desa Campursari, belum ada perempuan yang duduk di wilayahstruktural pemerintahan desa.

Selama ini perempuan lebih berkecimpung di PKK dan kegiatan sosialkeagamaan, atau kalaulah perempuan dilibatkan maka prosentasenya sangat kecildan belum representatif dengan jumlah perempuan. Akar masalah dari semua ituadalah karena hak perempuan (istri) ditentukan oleh suami. Apabila ditelaah lebihlanjut berdasarkan pengalaman ibu-ibu pada waktu pelatihan kader kemarin,penghambat partisipasi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan publikadalah masih dirasakan kegiatan domestik sebagai kewajiban perempuan,meskipun dirasakan merepotkan dan menjadi beban karena sudah terkonst ruksisedemikian rupa sehingga ibu -ibu (perempuan) memaknainya sebagai “KODRAT”.Hambatan dalam diri perempuan untuk terlibat dalam kegitan publik khususnyadalam proses pembuatan kebijakan publik adalah kurangnya rasa percaya diri yangdiakibatkan rendahnya tingkat pengetahuan dan kemampuan perempuan.

Dalam program ini diharapkan masyarakat, khususnya perempuan,menyadari akan hak dan kewajibannya untuk terlibat dalam kegiatan publik (ikutandil dalam proses pembuatan keputusan desa) untuk memperjuangkankepentingan-kepentingannya agar terumuskan dalam rencana pembangunan.

Program

Program yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan partisipasi perempuandalam proses pembuatan kebijakan publik di tingkat desa dengan isu“Keterwakilan Perempuan”. Momen yang sangat tepat saat ini sedangdilaksanakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), sehingga dapat dijadikanmedia untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan yangselama ini belum terumuskan dalam rencana pembangunan secara maksimal.Selain itu, mengajak komunitas perempuan berpikir kritis tentang kebijakan danalur pembangunan untuk selanjutnya diarahkan pada advokasi kebijakan (rencanajangka panjang).

Kegiatan pengawalan PPK ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhanpraktis perempuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, sekaligus sebagaipemenuhan kebutuhan strategis perempuan dalam partisipasi pembangunan.Dalam hal ini masyarakat, khususnya perempuan, diajak untuk mengkaji tentangapa dan bagaimana PPK. Kebutuhan praktis perempuan berjalan sinergis dengankebutuhan strategisnya, dengan mengusung isu keterwakilan perempuan. Out putyang diharapkan adalah adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang keterwakilanperempuan sebagai jaminan yuridis yang nantinya menjawab berbagai kepentingan

Page 124: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxii

perempuan yang tidak terumuskan dalam rencana pembangunan desa, sekaligusmendorong kegiatan perencanaan pembangunan mempunyai roh keadilan dankesetaraan gender.

Dalam rangka pencapaian out put tersebut maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan penguatan dan transformasi dengan sasaran:

1. Organisasi pengawal advokasi kebijakan2. Kelompok komunitas perempuan3. Pemerintahan desa dan tokoh masyarakat

Langkah/Tahapan Kerja

Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah penguatan organisasi pengawalprogram, dalam hal ini adalah POKJA LP2. Selanjutnya melakukan identifikasi“tokoh kunci” yang akan menjadi partner untuk mengawal program. Identifikasikomunitas perempuan yang ada di desa dan pendataan calon kader juga sangatpenting untuk memaksimalkan hasil pelatihan yang akan dilaksanakan.

Tahapan berikutnya adalah penguatan dan penyadaran pada kelompokkomunitas perempuan. Kegiatan ini merupakan proses yang diawali denganpelatihan kader komunitas basis perempuan. Pada pelatihan tersebut diharapkanada cara pandang baru dari komunitas tentang keadilan dan kesetaraan genderterhadap perempuan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pendampingan komunitasperempuan sebagai upaya meningkatkan kesadaraan kritis perempuan danmeningkatkan partisipasi politik perempuan. Dari pendampingan ini jugadiharapkan muncul kelompok perempuan yang akan mewakili perempuan desaCampursari dalam memperjuangkan kepentingannya di tingkat desa.

Pemerintah desa dan tokoh masyarakat tidak boleh ditingggalkan ,mengingat mereka adalah pembuat kebijakan di tingkat desa. Upayamempengaruhi pembuat kebijakan desa dilakukan dengan melakukan dengarpendapat, lobbi dengan pihak desa, BPD maupun tokoh-tokoh lain yangberhubungan dengan pembuatan kebijakan.

Diskusi publik dilakukan sebagai upaya mensosialisasikan agendakepentingan perempuan sekaligus menggalang dukungan dari masyarakat dalamupaya peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan ditingkat desa, dengan kata kunci “keterwakilan perempuan”.

Page 125: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxiii

KEGIATAN 1Penguatan Organisasi Perempuan pengawal Advokasi Kebijakan

Diskripsikegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Pertemuanasistensi dariYayasanCakrawalaTimur

Proseskonsultasidanpemecahanmasalah

Aktivisorganisasipengawaladvokasikebijakanpublik

Diskusi Adanyakoordinasiantara CTdengan POKJALP2 dalammelaksanakanprogram

Kesepakat-an antaraCT denganPOKJA LP2

Pertemuanantarorganisasipengawalprogram seregiomataraman

Konsolidasidan sharinginformasiaktivitasmasing -masinglembaga ditiapkabupaten

LembagaPelaksanaProgram

DiskusiBrain-storming

Adanyakoordinasisebagai langkahpengawalanuntukpencapaianproses advokasikebijakan ditingkatkabupatenmasing-masing

2 bulansekali(selesai)

Pertemuan ditingkatlembagaPOKJA LP2

Konsolidasidan evaluasipelaksanaanprogram

Aktivis POKJALP2

Diskusi 1. Adanyarencanaprogram yangsistematis.

2. Keberhasilanpelaksanaanprogramsesuairencana

Tentatif

Kegiatan 2Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis

Diskripsikegiatan

Tujuan SasaranMetode

Capaian Waktu

Identifikasi“Tokoh Kunci”desa

Mengiden-tifikasi tokoh-tokoh desayang dapatdijadikanpartner dalampelaksanaan

Tokoh-tokoh desa:istriperangkatdesa, istriPak Kyai,Kades,

SilaturahmiLobbypersonal

Adanyatokoh-tokohdesa yangsudah dikenalmasyarakatyang menjadipartner

BulanApril – Mei2005

Page 126: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxiv

ataupengawalanprogram

anggotaBPD,anggotaLKD,perangkatdesa lainnya

dalammengawalprogram

Identifikasidan Pendataancalon Kader

Mendaftarcalon kaderdari komunitasperempuanyang ada didesa(representatifwilayah) yangakan diundangdalamPelatihan kader

Komunitas-Komunitasperempuanyang ada didesacampursari

Pengumpulandata (hasildialog dengantokohmasyarakatdanpengamatanlangsung)

Adanyadaftar calonkader yangmerupakanperwakilandarikomunitas-komunitasperempuan

BulanMei-Juni2005

PelatihanKaderKomunitasBasisPerempuan

1.Mensosialisasikan tentangkeadilan dankesetaraangender.2.Munculnya

kaderperempuanyangberperspektifgender yangmenguatkankomunitasperempuanyang ada untukbersama-samameningkatkanpartipasiperempuandalampembuatankebijakanpublik ditingkat desa.

30 orangpesertaperempuandesaCampursari,yangmewakili 2dusundengan 15RT dandiutamakanperempuandarikomunitasperempuanyang ada,yaitu :1.Komunitas

JamaahYasin Dsn.Gading

2.KomunitasjamaahYassinDsn.Bedali

3.PerkumpulanPemudiGading(KPG)

4.Perkumpu

1. PendidikanOrangDewasa(POD) yangberpijakpadaprinsipbelajar daripengalam-an

2. Nara-sumberhanyamemberi-kanmasukanyangbersifatinformativedan carapandangbaru dalammelihatfenomenayangterjadi.

1.Terssialisasikan-nyakeadilandankesetaraangender.

2.Adanyakader-kaderperempuanyangberperspektif genderyangmenguatkankominitasperempuanyang adauntukbersama-samameningkatkanpartisipasiperempuandalampembuatankebijakanpublik

Tanggal25 – 26Juni 2005

Page 127: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxv

lanpemudiBedali(TunasPertiwi)

5.PKK6.Kelompok

Ibu-ibuKerawitan

PendampinganI (Evaluasipemahamantentang materipelatihan)

Menguatkanpemahamankomunitasperempuantentang materipelatihandalam rangkameningkatkankesadaran kritisperempuan.

- Komunitasinti(alumnipelatihankaderkomunitasperempu-an)

- PKK- Kelompok

ArisanIbu-ibu RT02/RW IGading.

- FokusGroupDiscution(FGD)

- Pertemuanpartisipato-ris komuni-tas perem-puandenganpendekatankefasilitatoran secarakontinyu

1.Meningkatnyakesadarankritisperempuanuntukberpartisipasi dalamprosespembuatankebijakandi desa.

2.Munculnyakelompokperempuanyangmewakiliperempuandesa Cam-pursariuntukmemperjuangkankepenting-an perem-puan didesa.

Bulan Juli2005 :15 juli200520 juli200524 juli2005.

PendampinganII (Peningkatanpengetahuankomunitasperempuantentangpembangunandanpembuatankebijakanmelalui “PPK”

1.Mengetahuialurpembangunan &pembuatankebijakanyangdiarahkanpadaadvokasikebijakan.

2.Meningkatkan partisipasi

1.KomunitasintiKelompokPerempuan “TIRTASARIPERTIWI”

2.Komunitasperempuan yangada.

3.

1.Diskusi2.Pertemuan

secarakontinyu

3.Permainan

1.Komunitasperempuanmemahamidanmengetahui tentangpembangunan danalurpembuatankebijakandi desa.

2.Komunitas

BulanAgustus2005:17Agustus2005(JamaahYassin DsnGading)28Agustus2005(Tirta Sari

Page 128: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxvi

perempuanmelaluimadia “PPK”

3.Mengidentifikasikebutuhan &kepentinganperempuanuntuk masukdalamrencanapembangun -an.

perempuanberpartisipasi untukmemperjuangkankepentingan sekaligusikut sertadalamprosesperencanaanpembangunanmelaluimedia“PPK”.

3.Teridentifikasinyakebutuhandankepenting-anperempuanuntukdimasuk-kan dalamrencanapembangunan

Pertiwi)

PendampinganIII (Perumusanstrategikomunitasperempuandalammemperjuangkankepentingannya dalampelaksanaanPPK di tingkatdesa)

1.Merumuskanstrategidalampencapaianpemenuhankebutuhan &kepentinganperempuandalamrencanapembangunan

2.Mengawalgagasan &kepentinganperempuanuntuk masukdalamrencanapembangunan

1.Kelompok“Tirta SariPertiwi”.

2.KomunitasPerem-puan yangada(Ikmapi“TunasPertiwi”)

Diskusikelompok.

1.Adanyastrategidalampencapaiankebutuhan&kepentinganperempuandalamrencanapembangunan.

2.Adanyakepastianusulangagasankebutuhan& kepen-tingan

10 & 18Septem-ber 2005

Page 129: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxvii

perempuanmasukdalamrencanapembangunan.

PendampinganIV (PersiapanKomunitasPerempuanmengawalkepentingannya dalamkompetisi PPKdi Kecamatan)

1. Mempersiap-kan komuni-tas perem-puan dalamkompetisi PPKdi Kecamatan

2. Menggalangdukungan darikelompok lain(komunitasperempuan)untukmenjadipartnerdalammemperjuangkankepentinganperempuan diKecamatan.

1.Komunitasperempuan “TirtaSariPertiwi”

2.Kelompokdi luarkomunitasPerem-puan.

DiskusiKelompokLobby

1. Adanyakemampuan &kepercayaan dirikelompokperempuanyangdibekalidenganmateri &bahan datayangdijadikanpendukungdalamkompetisidi tingkatkecamatan

2. Adanyapartner diluarkelompokpermpuanuntukmemperjuangkanusulankepenting-an perem-puan.

9 & 16Oktober2005

PendampinganV (Evaluasicapaian usulanperem-puandalam rencanapembangunanpascaMusyawarahAntar DesaPenetapanusulan PPK )

Mengevaluasicapaian usulanperempuandalam rencanapembangunanyangdihubungkandenganketerwakilanperempuan.

1.Kelompok“Tirta SariPertiwi”

2.Komunitasperem-puan lain

DiskusiKelompok.

Adanya hasilkajianbersamatentangcapaian dariusulanperempuandalamrencanapembangun-an ygdihubungkan

20November2005

Page 130: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxviii

denganketerwakilanperempuandalam setiapproses pen-capaiannya,sebagailandasanuntukpenyusunanPeraturanDesa tentangketerwakilanperempuan.

PendampinganVI (Penindak-lanjutan hasilevaluasitentangketerwakilanperempuan(perumusan“produkyuridis”sebagaijaminanketerwakilanperempuan)

Mempelajaritentang alurpembuatanPeraturan Desa

1.Komunitasperem-puan“Tirta SariPertiwi”

2.Kelompokdi luarkomunitasPerem-puan.

Diskusikelompokmenghadirkan narasumber (semipelatihan)

Perempuanmempunyaipengetahuan&kemampuantentangpembuatanPerdessebagaiupayapenyusunandrafrancanganPerdestentangketerwakilanperempuan.

BulanDesember2005- 11 Des

2005- Tentatif

Kegiatan 3Lobby Aparatus Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Diskripsikegiatan

Tujuan SasaranMetode

Capaian Waktu

Hearing I :MengadakanpertemuandenganpemerintahDesasehubungandenganpelaksanaanPPK

1.Memberikaninformasitentangpartisipasiperempuandalamkegiatan &pengawalanPPK sekaligusmemberikan

Kades &perangkatDesa,BPD

- Dengarpendapat.

- Lobby (baiksecarapersonalmaupunkelembagaan)

1.Adanyadukungan &aksesinformasiseluas -luasnyatentangpelaksanaanPPK di DesaCampursari.

BulanAgustus05

Minggu Ibln Sept2005

Page 131: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxix

informasitentang hasilidentifikasikebutuhan &kepentinganperempuan(dari hasilmusyawarahkhususperempuan)

2. MemintapersetujuandariPemerintahDesa selakupemegangkebijakanuntukmenetapkankelompok“Tirta SariPertiwi”yangnantinyamenjadipenerimamanfaatsekaliguspengeloladana simpanpinjamkelompokperempuandalampelaksanaanPPK.

Untukkelompokperempuansekaligusdimasukkannya usulangagasankelompokperempuandalamrencanapembanguandesa.

2. ditetapkannya kelompokperempuan“Tirtar SariPertiwi”sebagaipengelola &pemanfaatdana SPPPPK yangdituangdalam suratkeputusanKepala Desa& diketahuioleh BPD.

Hearing II:Pertemuandenganpelaku PPK

Konsolidasimencaridukungan untukmemenangkanusulanperempuan ditingkatkecamatan.

Kades,BPD, FD,LKD & TPKPPK

- Lobby- Diskusi

1.Adanya notakesepekatantentangusulan pem-bangunandesa.

2.Adanyastrategibersamauntuk me-menangkanusulan desa

BulanOktober05

Page 132: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxx

Hearing III:PertemuandenganPemegangKebijakanDesa

1. Memberikaninformasitentangkegiatan &hasil evaluasikelompokperempuanpasca MADpenetapanusulan PPK

2. Mempang-aruhi carapandang parapembuatkebijakansekaligusmendesakkanadanyajaminanyurudistentangketerwakilanperempuan.

Kades,perangkat& BPD

Lobby &dengarpendapat.

1.Adanyakesepaham-an tentangperlunyaketerwakilanperempuandalam setiappelaksanaanpembangun -an desa.

2.Adanyakepeduliandaripemerintahdesa untukmemasukkanjaminanyuridistentangketerwakilanperempuan.

BulanDesem-ber 05

Kegiatan 4.Partisipasi Kelompok Basis Dalam Penyusunan Legislasi dan Anggaran

Diskripsikegiatan

Tujuan SasaranMetode

Capaian Waktu

Peran sertadalamMusbangdes

Munculnyaketerlibatankomunitasperempuandalam prosespengambilankeputusanpembangunandesa

Kelompokperempuan“Tirta SariPertiwi”

Negosiasi,Dengarpendapat.

Adanyaketerlibatankomunitasperempuandalam prosespengambilankeputusanpembangunandi desa.

Setiap adaMusbangdes.

Penempatanperwakilanperempuanpada posisi-posisistrategiskegiatandesa

1.Mengaksesinformasitentangkegiatan-kegiatandesa yangbisadijadikan

Kader-kaderperempuanyangmempunyaikomitmenterhadapkepentinganperempuan

Negosiasi 1.Adanyainformasitentangkegiatan-kegiatandesa yangbisadijadikan

Setiap adakegiatanyangmelibatkanpartisipasimasyarakat.

Page 133: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxi

(difokuskanpada pelakuPKK desa)

mediapartisipasiperempuan.

2. Mengawalkepentinganperempuandalampembangunan di tingkatdesa.

(kader-kaderberperspektif“sisterhood”)

mediapartisipasiperempuan(ditindaklanjuti sebagaiagenda aksi)

2.Adanyakepastiankepentinganperempuanterencanakandalam pem-bangunan ditingkat Desa.

Kegiatan 5Negosiasi Kelompok Basis Dalam Memenangkan Usulan Legislasi dan Anggaran

Diskripsikegiatan

Tujuan SasaranMetode

Capaian Waktu

Membangunopinimasyarakatdesa tentangpartisipasiperempuandalampembangunan

1. Menggalangmassauntukmendukungpartisipasiperempuandalampembangunan

2.Menghapuspandangannegatifmasyarakatterhadapperempuanyang seringberorganisasi.

1.TokohAgama

2.TokohMasyarakat

3.kelompok-kelompokdi luarkomunitasperempuan

- Silatur-rahmi

- Meng-undangpadakegiatan-kegiatanorganisasiperempuan

- Mendatangiacara-acara diluarkegiatanperempuan

1. Adanyadukungandarimasyarakatterhadappartisipasiperempuandalampembangunan

2. Adanyapemahaman darimasyarakattentangpentingnyaperempuanberorganisasi.

Tentatif

Diskusi Publik Mensosialisasikan wacanatentangpengarusutamaan gender(PUG) &agendakepentingan

- Pemegangkebijakandesa , BPD,komunitasperempuan,Ormasperempuan(se-Kec.

Seminar Tersosialisasikannya PUG &agendakepentinganperempuandalampeningkatanpartisipasi

Bu la nNovem-ber 2005(tentatif )

Page 134: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxii

perempuandalampeningkatanpartisipasiperempuandalam prosespembuatankebijakanpublik

Sambit)- Anggota

DPRD- Camat

besertaaparatkecamatan

- KantorpemberdayaanmasyarakatkabupatenPonorogo

perempuandalam prosespembuatankebijakanpublik.

Kegiatan 6Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran.

Diskripsikegiatan

Tujuan SasaranMetode

Capaian Waktu

Pertemuandenganpemerintahdesa, BPD &pelaku PPKdesa.

Koreksi &evaluasipelaksanaanPPK.

Pemerintahdesa, pelakuPPK

Dengarpendapat

AdanyatransparansipelaksanaanPPK di desa

BulanDesember2005 –Januari2006(tentati f)

Page 135: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxiii

FORMULASI PENDAMPINGAN KOMUNITAS UNTUKADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIKDi Desa Blumbungan Pamekasan

Latar Belakang Wilayah

Geografis

Desa Blumbungan adalah desa yang berada di pinggiran Kota Pamekasan. Desa initerdiri dari 16 dusun, yaitu: Pangganten, Bantar, Duwak Tinggi, Berruh, Polay,Sumber batu, Aeng Penay, Pandian, Tlagah, Garuk, Kendal, Tomang Mateh, KajuRaja, Nyalaran, Tambak, Toronan Samalem. Di Desa Blumbungan penduduknyamayoritas bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani, sebagian bermatapencaharian sebagai pedagang dan sebagian lagi pengangguran. Jumlah pendudukdesa Blumbungan keseluruhan mencapai 14. 516 jiwa dan termasuk desa yangwilayahnya paling luas, sehingga ada rencana dari pihak pemerintah KabupatenPamekasan untuk membagi Blumbungan menjadi tiga desa. Masyarakat desaBlumbungan dapat di katagorikan menjadi dua katagori, yaitu:1. Masyarakat pedalaman yang identik dengan daerah berbasis pesantren ( salaf)

yang cenderung konservatif dan taat pada tokoh.2. Masyarakat pinggiran yang sebagian besar masyarakatnya adalah buruh gudang

tembakau, ada pula yang bekerja sebagai PNS. Pada katagori yang keduamasayarakatnya lebih terbuka dan lebih mudah menerima hal baru. Ketaatanterhadap tokoh cenderung berkurang daripada masyarakat katagori pertama.

Pemerintahan Desa

Posisi pemerintahan dan lembaga desa semuanya diisi oleh laki-laki. Pemerintahandesa kurang berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman tentang tata caramengatur pemerintahan, yang didukung oleh beruba-ubahnya UU tentangpemerintahan daerah. Kepercayaan masyarakat lebih besar kepada tokohsetingkat RT/RW. Selain mereka lebih intens berkomunikasi dengan masyarakat,mereka juga lebih mudah untuk ditemui. Pengambilan keputusan di desa seringhanya dilakukan oleh beberapa perangkat desa tanpa melibatkan semua perangkatdesa, apalagi perwakilan masyarakat dan perempuan. Bahkan, masyarakat seringtidak tahu tentang proyek yang diterima oleh desanya, seperti Raskin, PPK, danlain sebagainya, karena selain memang tidak open management, juga tidak ada

3

Page 136: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxiv

sosialisasi ke warga desa. Hal ini sebenarnya yang membuat hilangnyakepercayaan warga terhadap perangkat desa, terutama Kadesnya.

Kepemimpinan

Kepemimpinan desa Blumbungan diturunkan sebagaimana warisan, karena yangpernah menjadi pemimpin adalah hubungan ayah dan anak. Kepala desa yangsekarang adalah keturunan ke 7 dari Buyut Lander (Pemimpin pertama DesaBlumbungan pada zaman Belanda). Menurut masyarakat Blumbungan tidak adayang berani untuk merebut posisi kepala desa dari keturunan Buyut Lander. Selagiketurunannya masih berminat untuk menjadi kades, maka tidak ada seorang punyang berani mencalonkan diri dalam Pilkades karena takut kualat. Karena semasahidupnya Buyut Lander adalah orang yang bisa dibilang hebat karena kesaktiannya.Meskipun kepala desa yang sekarang rupanya kurang serius untuk menjadi kepaladesa karena ternyata dia jarang ada di rumahnya dan sulit untuk bertemurakyatnya.

Lembaga Tingkat Desa

Desa Blumbungan di pimpin oleh seorang kepala desa, yang relatif masih muda,karena dia mewarisi ayahnya sebagai kepala desa sebelumnya. Perangkat desa,mulai dari KADUS, ketua RT/ ketua RW, BPD semuanya diisi oleh laki-laki. Di desaini tidak ada organisasi masyarakat yang eksis, seperti karang taruna, kelompoktani, atau PKK. Yang ada hanya paguyuban berbasis keagamaan yang memilikikegiatan tahlilan, yang dalam bahasa Madura disebut kolom atau kumpulan.Paguyuban semacam ini dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan. Namun,paguyuban yang anggotanya perempuan lebih banyak dan lebih tinggifrekuensinya. Namun kepercayaan terhadap perempuan untuk terlibat dalammusyawarah desa hampir tidak ada, atau bahkan tidak ada sama sekali.Perempuan masih dianggap tabu untuk berbicara dalam forum musyawarah desayang mayoritas pesertanya adalah laki-laki. Dalam hal ini, perempuan dilaranguntuk ikut campur.

Pertanian

Sektor pertanian di Desa Blumbungan kurang produktif karena masyarakatBlumbungan hanya semangat untuk bertani ketika musim kemarau, yaitu saatmusim tembakau. Sedang beberapa tahun terakhir ini harga tembakau sangatmurah (anjlok), sehingga tidak bisa diandalkan untuk menopang perekonomian,karena memang tidak punya kuasa untuk menentukan harga. Sedangkan padamusim hujan biasanya masyarakat Blumbungan menanam jagung, walaupunterkadang biaya perawatannya jauh lebih besar daripada hasil panennya karena

Page 137: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxv

memang harga jagung relatif murah. Hal inilah yang membuat petani engganuntuk bertani dan sebagian memilih menjadi buruh gudang tembakau atau kulibangunan.

Pendidikan

Di Blumbunagan juga banyak lembaga pendidikan tin gkat sekolah, seperti SekolahDasar (SD), Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Tsanawiyah (MTs), MadrasahAliyah (MA), juga pondok-pondok pesantren. Namun biasanya jenjang pendidikantingkat menengah dan atas (MTs/MA) lebih banyak diisi oleh murid laki -laki,apalagi di kelas 3 MA hampir tidak ada murid perempuan (kalaupun adaprosentasenya sangat kecil), karena biasanya murid perempuan yang usianyamencapai kelas 3 MTs sudah dilamar dan dikawinkan. Fenomena yang lain adalah:anak laki-laki biasanya disekolahkan ke sekolah negeri seperti SMP, SMA yang adadi kabupaten, sementara anak perempuan cukup di sekolah swasta dan cukupsampai di jenjang MTs saja. Bahkan, ada beberapa pilihan bagi perempuan yangtelah lulus SD, yaitu: langsung menjadi buruh tembakau, nikah, atau masuk kepondok pesantren.

Kesehatan

Desa Blumbungan mempunyai puskesmas pembantu yang hanya buka dua kalidalam seminggu. Dan ada juga bidan desa yang tinggal dekat rumah kepala desa,dan tidak semua masyarakat desa dapat menjangkaunya karena j alannya sulit danrelatif jauh mengingat Blumbungan sangat luas daerahnya.

--00O00--

Budaya patriarkhi yang sangat kuat di Madura, termasuk Pamekasan, sertajustifikasi agama para kiyai membuat sulitnya perempuan berperan dalam ranahpublik. Ketika ada perempuan yang aktif dalam persoalan politik, menjadi sorotandari semua pihak baik itu laki -laki ataupun perempuan. Hal inilah yang membuatperempuan takut untuk berperan di wilayah tersebut, karena pasti akan dinilainegatif. FKSK mencoba melakukan proses penyadaran dengan mensosialisasikanhak-hak perempuan dan perlunya perempuan berperan aktif dalam ranah publikyang di ikuti oleh Ibu-ibu dan remaja putri di desa Blumbungan.

Tidak adanya organisasi masyarakat yang mewadahi perempuan di desaBlumbungan membuat perempuan di desa semakin jauh dari kebiasaan hidupbermusyawarah dalam memutuskan persoalan di desa. Biasanya urusan desasepenuhnya di serahkan kepada laki-laki. Karena itu, kini saatnya perempuanbangkit untuk menyejajarkan haknya dengan laki-laki untuk terlibat di wilayahpublik, khususnya di wilayah yang strategis sebagai pengambil kebijakan.

Page 138: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxvi

2. Deskripsi masalah

Isu yang menjadi fokus FKSK dalam program Peningkatan Partisipasi PolitikPerempuan dalam Pembuatan Kebijakan Publik adalah tidak adanya perempuanyang terlibat dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik. Perempuan tidakpernah dilibatkan baik dalam struktur pemerintahan desa maupun dalam setiapkegiatan pembangunan baik yang sifatnya temporal maupun jangka panjang,pembangunan fisik maupun non fisik.

Adanya UU Otonomi daerah yang salah satu produknya adalah terbentuknyalembaga legislatif desa yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai alat kontroldan mitra pemerintahan desa ternyata juga belum bisa mengakomodasiperempuan untuk terlibat di dalamnya. Hal ini disebabkan karena:1. Masyarakat Madura dikenal sebagai penganut ajaran Islam yang taat dan fatwa

kyai yang membatasi perempuan untuk aktif di ranah publik2. Faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi yang lemah, sehingga perempuan

yang kebetulan aktif di luar lebih banyak bekerja sebagai buruh tani dan buruhgudang tembakau yang upahnya pun rendah.

Dengan kondisi seperti itu, maka perempuan sulit untuk terlibat di setiapproses pengambilan kebijakan publik, baik di tingkat desa, dusun atau pun RT.Karena itu, perlu adanya satu program untuk mendorong partisipasi politikperempuan di tingkat desa.

Dengan program ini diharapkan perempuan mempunyai peluangberpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik, baik di tingkatstruktural pemerintahan desa maupun di tingkat komunitas.

3. Program

program yang akan dijalankan adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalampembuatan kebijakan publik di desa. Outputnya adalah rumusan perdes untukdiajukan ke pemerintahan desa dan DPRD. Diharapkan perdes tersebut dapatmemberikan ruang kepada perempuan untuk terlibat dalam struktur desa ataudalam setiap pembangunan di desa Blumbungan.

4. Langkah/tahapan kerja

Langkah pertama yang dilakukan adalah pengorganisasian masyarakat (communityorganizing) untuk membentuk wadah bagi komunitas perempuan denganmelakukan penyadaran tentang hak-hak perempuan serta pentingnya perempuanterlibat dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik di desa. Selanjutnya ,dilakukan pendampingan selama tujuh bulan terhadap kelompok perempuandengan melakukan pendalaman materi tentang advokasi kebijakan publik.

Page 139: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxvii

Upaya mempengaruhi pembuat kebijakan dilakukan dengan cara dengarpendapat (hearing) dengan pihak pemerintahan desa, Badan Perwakilan Desa(BPD), dan Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD). Respon yang berupadukungan dari masyarakat tentang agenda aksi perempuan Desa Blumbungan iniakan diperoleh dari kegiatan diskusi publik.

Kegiatan 1Penguatan Organisasi Perempuan Pengawal Partisipasi Perempuan DalamKebijakan Publik

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

PertemuanAsistensidenganYayasanCakrawalaTimur

Proseskonsultasidanpemecahanmasalah

AktivisFKSK

Diskusi Adanyakesepahamanantara CT danFKSK dalammanajemenpelaksanaanprogram

KesepakatanantaraCT danFKSK

Pertemuanantar organperempuanse-Regio

Proseskordinasidanpemecahanmasalah

Lembagapelaksanaprogram

Diskusi Adanya koordinasisebagai langkahpengawalankebijakan publikdi kabupatenmasing-masing

Duabulansekali

Pertemuandi tingkatFKSK

Evaluasi,menyusunRTL

KomponenFKSKPamekasan

Diskusi Terevaluasinyakegiatan yangsudahdilaksanakan dantersusunnyarencana kerjaperiodeberikutnya

Satubulansekali

UP Datedata

Memilikidata terkiniterkaitprogram

PersonilFKSKPamekasan

Pengamatanlangsung,Klippingkoran,Investigasi

Mendapatkan databerupa kebijakan,Struktur Pemdes,danperkembangankelompok basis

Tentatif

Page 140: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxviii

Kegiatan 2Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis

DeskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Identifikasipermasalahandankomunitassasaran

Mengetahuikondisi DesaBlumbungan,memetakanpermasalahanperempuanDesaBlumbungan

PerempuanDesaBlumbunganyang aktifdalamkegiatanmasyarakattapi tidakdilibatkandalampembuatankebijakandesa

Diskusikelompok/Focus GroupDiscussion(FGD)

Memperolehdata tentangpemerintahandesa dankondisi sosialmasyarakatDesaBlumbungan

April danMei 2005

Pembentukankelompok

Membentukkelompokperempuan yangakanmemperjuang -kan kepenting-an perempuandi desa

PerempuanDesaBlumbunganrepresentasidari semuadusun

Pertemuan-pertemuan

Terbentuknyakelompokperempuanyang kuatyang mewakilisemua dusundi DesaBlumbungan

Mei 2005

Peningkatankapasitas

Memahami polarelasi genderyang setara,hak-hakperempuan,resistensiterhadapglobalisasi,strategiadvokasi, danperanperempuandalamKebijakanpublik di desa

30 calonkader dari 16dusun di DesaBlumbungan.

PendidikanOrangDewasa(POD),Diskusi,Ceramah,Permainan

Meningkatnyakapasitas 30orang calonkaderkomunitas

3, 4 Juni2005

Page 141: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxix

Pendampingan kelompok perempuan

Studikebijakan(pendamping -an I)

Anggotakelompokmemahamikebijakan desayang berkaitandengankepentinganperempuan

30 calonkader dari 16dusun di DesaBlumbungan.

Pengumpulan data(lisan, hasilpengamatan,klippingberita),diskusi

Munculnyasikap kritis ataskebijakan yangtidak berpihakpadakepentinganPerempuanDesaBlumbungan

Juli2005

Perumusanstrategiadvokasi(pendamping -an II)

Anggotakelompok dapatmerumuskantujuan advokasidan langkahyang harusditempuh untukmencapainya(merumuskanisu, tujuan,sasaran)

30 calonkader dari 16dusun di DesaBlumbungan.

Diskusikelompok

Adanyarumusanstrategiadvokasi, isuutama, tujuanjangka pendekdan jangkapanjang,sasaranadvokasi, sertadraft notakesepakatanyang akandiajukankepadaPemdes, BPD,DPRD, danmasyarakatluas

Agust.2005

Perumusanpesan danpenyampaianpesan(pendamping -an III)

PerempuanDesaBlumbungandapatmerumuskanpesan, memilihmediakampanye dansalurankomunikasi

30 calonkader dari 16dusun di DesaBlumbungan.

Diskusikelompok

Tersampaikannya gagasankelompokmengenai hak-hak perempuan

Sept.2005

Persiapankomunikasidengan lawan(Pendamping -an IV)

Meningkatkankemampuananggota kelom-pok untuk ber-dialog denganpihak terkaitkebijakan

30 calonkader dari 16dusun di DesaBlumbungan.

Diskusikelompok

Tersusun draftnotakesepakatan,personel yangakanberunding ,serta skenario

Okt.2005

Page 142: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxx

(Pemdes, dll.) perundingan

Identifikasidukungan

Anggotakelompokmengetahuipihak manayang akanmendukungpencapaiantujuannya danbagaimanabentukdukungannya

30 calonkader dari 16dusun di DesaBlumbungan.

Diskusikelompok

Anggotakelompokmampumerancangsuatu kegiatanyangmelibatkanmasyarakatluas untukmendapatkandukungan(misal; diskusipublik,seminar, dll.)

Nop.2005

Perumusanpetisi/notakesepakatan

Anggotakelompok dapatmerumuskandraftkesepakatanberkenaandengan rencanaaksinya.

30 calonkader dari 16dusun di DesaBlumbungan.

Diskusikelompok

Terumuskannyaperdes untukdiajukankepadaPemdes. BPDdan DPRD

Des.2005

Kegiatan 3Lobi dengan aparatur penyelenggara negara lokal

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Pertemuandengankepala desadan apaturdesa(Hearing 1)

Memberikaninformasi kepihakkelurahanmengenairencana aksikelompok danmengetahuipersepsiaparat desamengenai hak-hakperempuan

Kades danAparaturDesa

Dengarpendapat

Adanya kepedulianpihak desaterhadapkepentinganperempuan danketerlibatanperempuan dalamkebijakan publikserta adanyadukungan kongkrit(nota kesepakatan)

Agustus2005

Pertemuandengan BPD(Hearing 2)

Menyampaikankeinginankelompokberkenaandengan

BPDBlumbungan

Dengarpendapat

Adanyakesepahamanmengenaiketerlibatanperempuan dalam

Oktober2005

Page 143: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxxi

keterlibatanperempuandalampengambilankebijakandidesa

setiap prosespembuatankebijakan publik didesa

Pertemuandengan DPRD(Hearing 3)

MenyampaikanrumusanPerdes

AnggotaDPRD komisiterkait

Dengarpendapat

Tersampaikannyatuntutankomunitasperempuanmengenaiketerlibatanperempuan dalamsetiap prosespembuatankebijakan publik didesa

Desem-ber 2005

Kegiatan 4Partisipasi Kelompok Basis Dalam Penyusunan Legislasi Dan Anggaran

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Membangunkomunikasidenganaparatkelurahan

Menggalangdukungan

Lurah, sekretarisdesa dan stafkelurahan lain

Diskusitentatif

Terbangunhubunganpsikologis yangbaik, pihakkelurahanmemahamikepentinganperempuan

Setiapsaat

Kegiatan 5Negosiasi kelompok Basis dalam Memenangkan Usulan Legislasi dan Anggaran

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

MusyawarahpemangkukepentinganDesaBlumbungan

Menggalangdukungan

Tomas, Toga,BPD danperangkatDesa

Diskusi Pemangkukepentinganmengetahui agendakomunitasperempuan

2006

Page 144: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxxii

Kegiatan 6Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Pertemuandengan BPDdan Pemdes

Evaluasipelaksanaankebijakan

BPD danKades

Diskusi Terbentuknyakesepakatanbaru

Tentatif

Dengarpendapatdengan DPRD

Memintapenjelasanmengenai followup dewan atasrumusan perdes

Komisiterkait

Dengarpendapat

Ada follow upyang lebih jelasdanbertanggungjawab daridewan

Tentatif

Pendesakan Mendesak parapembuat kebijakantingkat kabupatenuntuk membuatperda tentangketerlibatanperempuan dalamkebijakan publik.

Dinasterkait

Aksi,statement

Ada perhatianlebih baik daripihak pembuatkebijakan,pressure olehkomunitas lain

Tentatif

Page 145: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxxiii

PERLINDUNGAN

TERHADAP

BURUH

MIGRAN

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAMADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PERLINDUNGANDAN PEMENUHAN HAK-HAK EKOMOMI BURUH MIGRANPEREMPUAN DI DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP

Latar Wilayah

Secara geografis Desa Bragung berbatasan dengan DesaTambukoh (sebelah barat), Desa Penanggungan (sebelahtimur), Desa Guluk-guluk (sebelah selatan) dan DesaPrancak (sebelah utara). Desa Bragung terdiri dari tujuhkampung, yaitu: Kampung Lengkong Barat, LengkongTimur, Parebaan, Banlapah, Lengkong Daya, Areg Sawahdan Gunung yang merupakan daerah perbukitan denganjumlah penduduk keseluruhan 7500; terdiri dari laki-laki3000 dan perempuan 4500. Sedangkan mata pencaha-rian utama penduduk rata-rata pertanian dengan presen-tase 70%, 5% peternakan, 10% pedagang dan 15% menjadiburuh migran (85% ke negara Malaysia, 5% ke Saudi Arabiadan 10% urban).

Dalam presentase pendidikan masyarakat yangtidak sekolah mencapai 50%, dan 40% dari itu adalahperempuan. Mereka yang tamat SD sebanyak 30% (10%-nya perempuan), MTs sebanyak 10% (4%-nya perempuan),MA sebanyak 8% (1%-nya perempuan), dan sarjana seba-nyak 2% (tidak ada perempuan).Pilihan Masalah

OUTPUT:Kebijakanlokal yangmemberikanperlindungan terhadapburuhmigran

Page 146: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxxiv

Dilihat dari letak georafis Desa Baragung secara ekonomi bisa dibilang mengun-tungkan karena memiliki area persawahan yang subur. Tapi mengapa dalam setiaptahunnya hasil pertanian selalu tidak menguntungkan bagi petani. Hal inisebenarnya sudah disadari oleh para petani bahwa semua alat produksi pertaniantidak lagi dimiliki oleh petani, mulai dari pupuk, bibit, bahkan pasar pun tidakmemihak petani. Seringkali petani terjebak pada rentenir saat membutuhkanmodal tanam.

Para buruh tani perempuan dengan upah Rp.7000 dan buruh laki-lakidengan upah Rp.15000 ternyata tidak mampu menopang hidup dengan baik,apalagi dengan tingginya harga barang-barang pokok, biaya pendidikan, biayarumah sakit dan ditambah lagi dengan budaya “tatengka” (seperti kondangan,kematian, kelahiran, jenguk orang sakit dan lain-laian). Persoalan ini yangakhirnya menjadi alasan mereka memilih menjadi buruh di negeri asing tanpamemiliki informasi yang akurat mengenai proses bekerja keluar negeri, terutamabagi perempuan yang pada umumnya berpendidikan rendah dan bekerja di sektorinformal. Dengan demikian, eksploitasi serta diskriminasi terhadap perempuantidak dapat dihindarkan.

Pemerintah desa sendiri selama ini kurang begitu berperan dalam melaku -kan kontrol terhadap warganya yang pergi ke luar negeri, karena pada umumnyapara calon tidak pernah melapor ke pihak desa. Kalau pun pihak desa tahu, mere-ka juga tidak melakukan apa-apa.

Beberapa masalah yang lolos dari kontrol desa antara lain: penipuan wargasebagai calon tenaga kerja oleh calo-calo, TKW yang pulang dalam keadaan hamil,TKW yang pulang dengan membawa anak tanpa suami, dan lain-lain.

Sampai saat ini belum ada kebijakan yang mengatur perlindungan terhadapkeluarga buruh migran, termasuk jaminan kesehatan dan pendidikan anak-anakyang ditinggalkan oleh orang tuanya yang bekerja menjadi TKW. Karena itu perluadanya dorongan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan buruh migranini, termasuk juga buruh migran perempuan (TKW) agar mereka mendapatkanperlindungan dari ketidakadilan dan mendapat jaminan kesejahteraan bagikeluarganya. Dorongan tersebut adalah keterlibatan warga, khususnya perempuan,dalam penentuan kebijakan desa yang menyangkut kepentingan buruh migran.

Dengan demikian, fokus masalah yang akan diatasi oleh SBMI Sumenepadalah perlindungan terhadap buruh migran perempuan (BMP).

Page 147: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxxv

Program

Program yang akan dijalankan adalah meningkatkan partisipasi buruh migran pe-rempuan dalam mendesakkan pembuatan kebijakan publik yang berkenaan denganperlindungan dan pemenuhan hak-hak ekomomi buruh migran perempuan. Output-nya adalah rumusan UU perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi bagi buruhmigran untuk diajukan kepada pemerintahan desa. Harapannya adalah buruhmigran terlindungi dari segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan, dan mendapathaknya dari pemerintahan desa berupa perlindungan dari praktek percaloa n.

Langkah-langkah partisipasi perempuan dalam advokasi kebijakan publik.

Kegiatan 1Penguatan Organisasi Perempuan Pengawal Partisipasi Perempuan Marginal DalamKebijakan Publik Lintas Kabupaten

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

PertemuanAsistensi dariCT

Proseskonsultasidanpemecaganmasalah

Aktivis SBMI Diskusi Adanya pemaham-an bersama antaraCT dan SBMI Madu-ra dalam manage-men pelaksanaanprogram

CT dan SBMISumenep

Pertemuanantar OrganPerempuanse-Regio

- Sharingpengalaman pelak-sanaanprogram

- Proseskonsultasidan pe-mecahanmasalah

Lembagapelaksanaprogram

Diskusi - Adanya informasiisue tentang ha-sil pelaksana-anprogram yangsedang dilakukan

- Adanya koordina-si sebagai lang-kah pengawalankebijakan publikdi kabupatenmasing-masing

PertemuanRegio 3x1setahun

Pertemuantingkat SBMISumenep

Evaluasipelaksanaanprogram

SBMISumenep

Diskusi Terevaluasinya ke-giatan yang sudahdilaksanakan dantermuskannya ren-cana kegiatn peri-ode selanjut-nya

Setiap kalipelaksanaankegiatanprogram

Page 148: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxxvi

Kegiatan 2.Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis

DeskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Membahasrencanakelompok(RTL)pelatihankomunitas

Adanya rencanaaksi bersamaoleh kelompok

KomunitasBMP

Cura hpendapat

CeramahDiskusikelompok

Komunitas memi-liki pemahamanterhadap persoal-annya dan ter-programnya aksibersama

Juli2005

MembahasDampakglobalisasipadaperempuandesa

Adanya pema-haman dan ke-sadaran ten-tang globalisasidan dampaknyaterhadap pe-rempuan desa

KomunitasBMP

Ceramahdiskusi

Komunitas BMPmemiliki penge-tahuan tentangglobalisasi dandampaknya terha-dap perempuan

Juli2005

MembahasPerempuandan politik

Adanya pema-haman komu-nitas tentangpolitik dan me-nyadari pen-tingnya perem-puan terlibatdalam kepu-tusan politik ditingkat desa

KomunitasBMP

Curahpendapat

CeramahDiskusikelompok

Komunitas BMPmemiliki pema-haman dan kesa-daran pentingnyaketerlibatandalam pengambil-an keputusan didesanya

Agust.2005

MembahasPemerintahdesa kita

- Komunitas pa-ham sistempemerintahandesa dan tahuproses pem-buatan pera-turan desasehingga da-pat mengkri-tisi kebijakandi desa

- Komunitasmempunyaigagasan untukperbaikan sis -tem pemerin-tahan desa

KomunitasBMP

CeramahDiskusikelompokCurahpendapat

Permainan/praktek

Komunitas BMPmemiliki kesadar-an kritis serta ter-motivasi untukmelakukan aksiguna perbaikansistem pemerin-tahan desa yangbaik

Agust.2005

Page 149: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxxvii

dan termotiv-asi untukmelakukanaksi

AnalisaUUPTKLN.Konvensi PBBdan DeklarasiColombo

MenganalisabersamatentangUUPTKLN,konvensi PBBdan DeklarasiColombo

KomunitasBMP

dialog Terumuskannyadraf UUperlindungan BMperempuan

Sept.2005

Sosialisasipembentukanwadahkeuangan

Adanyapersiapan untukmembangunwadahkeuangansebagai upayamengurangiperan rentenir

KomunitasBMP

Dialog - Gagasan prog-ram disepakati

- Komunitas BMperempuan pa-ham dan komitpada gagasanyang direncakan

Sept.2005

Pembentukanwadahkeuanganbagi BMP

Adanya wadahkeuangan yangterbentuk olehkomunitas BMP

KomunitasBMP

Dialog Terbentuknyawadah pengem-bangan keuanganbagi komunitasBM perempuan

Sept.2005

Pembuatanrumusan UUperlindunganBMP dan pe-nguatan eko-nomi melaluiwadah ke-uangan bagiBMP

a) PerumusanUU perlindung -an buruh migranterutama hal-hal yang ber-kaitan denganpencaloan

b) PerumusanUU pemberda-yaan ekonomibagi buruh mig -ran dan perem-puan padaumumnya

KomunitasBMP

FGD TerumuskannyaUU perlindungandan pemenuhanhak-hak ekonomibagi buruh migranperempuan

Nov.2005

Page 150: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxxviii

Kegiatan 3.Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal

DeskripsiKeiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Pertemuandengan kepaladesa dan BPD

Memberikan in-ormasi ke pihakdesa rencanaaksi kelompokdan mengetahuipersepsi kelurah-an mengenai ke-butuhan komu-nitas

Kepaladesa danBPD

Lobby Adanya kepeduli-an pihak kelurah-an terhadap per-lindungan buruhmigran (notakesepakatan)

Agustus

Mengadakanpertemuandengan BPD

Memperoleh in-formasi tentangprogram legisla-tif desa, angga-ran desa, meka-nisme kerjanya

BPD Dialog Adanya kontrakpelayanan BPDterhadap kelom-pok basis dan or-gan pengawaladvokasi kebijak-an publik

Agustus2005

Mengadakanpertemuandengan AparatDesa/Kelurahan

- Minta penjelas-an tentangprogram 1tahun desa,

- Minta penjelas-an tentangpendapatanasli desa, danaalokasi umumdari Pemda,dan alokasianggaran untukpembangunandesa

AparatDesa

dialog Terkumpulnyadata dan informa-si tentang prog-ram 1 tahun desa,pendapatan aslidesa, dana alokasiumum dari Pem-da, dan alokasianggaran untukpembangunandesa

Oktober2005

Page 151: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxxxix

Kegiatan 4.Partisipasi Kelompok Basis dalam Penyusunan Legislasi dan Anggaran

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Mengajukan draftusulan perdes ten-tang perlindungandan pemenuhanhak-hak ekonomiBM perempuan

Adanya drafusulan Perdestentang perlin-dungan dan pe-menuhan hak-hak ekonomi BMperempuan

BPD DialogLobby

Disahkannyaperdes tentangperlindungandan pemenuhanhak-hak ekono-mi bagi BMperempuan

Des.2005

Mengajukan draftusulan Anggaranuntuk peningkatanekonomi buruhmigran dan pe -rempuan padaumumnya

Adanya anggar-an untuk pem-berdayan eko-nomi BM pere-mpuan

BPD DialogLobyy

Adanya legiti -masi hukumtentang hak-hakekonomi bagiperempuan

Des.2005

Peran serta dalamMusrembangdes

Ikut merumus-kan rencanapembangunan

Camat,BPD,aparatdesa,tomas.

NegosiasiKontrakPolitik

Keterlibatan BMperempuan da-lam perumusanpembangunan

Setiapadamusbangdes

Kegiatan 5.Negosiasi Kelompok Basis Dalam Memenangkan Usulan Legislasi Dan Anggaran

DeskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Membangun opinipublik desa ten-tang usulan legis-lasi/anggaran

Agar ada pema-haman, kesadar-an dan aksi ber-sama tentang isu(usulan legislasi/anggaran) untukpemberdayaanekonomiperempuan

Tokohagama,tokohmasyarakat,Ibupengajian

Kampanye Adanya du-kungandarimasyarakatterhadap usu-lan legislasidan anggaranuntuk pem-berdayaanekonomiperempuan

November2005

Page 152: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxl

Lobby BPD Membangun ke-sepakatan untukpeningkatanekonomi bagiburuh migranperempuan

Personaldan kolektifBPD

SilaturahmiMendatangikantor BPDsecaraberkalaMengikutisidang BPD

Tercapainyakesepakatandalam peren-canaan ang-garan untukpeningkatanekonomi bagiBM perem-puan

Des .2005

Lobby Bappedes Agar mengetahuiproses dan caramelakukan peng-awasan programpembangunandesa

Personaldan kolektifBappedes

Dialogpersonal/kolektif

Terlibat da-lam pengawa-san proses pe-laksanaanprogram pem-bangunan

KesepakatanSBMIdankomu-nitas

Lobby penguruspartai tingkatranting

Menjaring duku-ngan dari partai-parta lokal untukpelaksanaanpemberdayaanekonomi

Partai lokal KontrakPolitikSilaturahmi

Adanya duku-ngan dari par-tai lokal un-tuk pelaksa-naan programpemberdaya-an ekonomi

KesepakatanSBMIdanPartaipolitiklokal

Kegiatan 6.Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Pertemuandengan BPD,Bapedes, apa-rat desa,Tomas, partailokal dankomunitas

MembicarakanDraf UU/Perdesyang mengaturtentang perlin-dungan dan peme-nuhan hak-hakekonomi bagi BMperempuan

BPD,Bapedes,aparat desa,partai lokal,tomas dankomonitas

Dialog DisepakatinyaUU/Perdes yangmengatur ten-tang perlindung-an dan peme-nuhan hak-hakekonomi bagi BMperempuan

27 Juli2006

Page 153: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxli

Formulasi Pendampingan KomunitasUntuk Advokasi Kebijakan PublikDi Kabupaten Blitar

Latar Komunitas dalam Sub Kultur

Perempuan di komunitas Kalipucung ini tidak terlepas dari kultur Mataraman yangmenempatkan mereka hanya sebagai konco wingking laki-lakinya. Aktifitasnyaterbatas pada wilayah kerumahtanggaan, dan jika ingin terlibat dalam ruangpublik hanya dibatasi pada aktifitas keagamaan (pengajian). Atau jika merekaterlibat dalam kegiatan publik, mereka hanya di beri ruang untuk me ngurusikonsumsi. Meskipun ada perempuan yang bersikeras aktif di wilayah publik danmendapat posisi strategis di struktur desa, ternyata ruang geraknya sangatdibatasi oleh suaminya dengan aturan bahwa tidak diperbolehkan terlibat dalamurusan desa. Bahkan, masih ada penilaian negatif jika ada perempuan yang pulangmalam, meskipun itu melakukan kegiatan organisasi masyarakat atau keagamaan.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Kalipucung adalah tanidan buruh tani. Ada tradisi yang masih sangat melekat, yaitu ketika Bulan Suromasyarakat di desa itu selalu melakukan selamatan dengan cara membuat tum-peng dan kepala ayam yang sudah dimasak dimasukkan ke dalam sumber mata airyang biasanya disebut sumber udel dengan tujuan agar pada tiap panen hasilpanennya berlimpah karena pengairan sawah penduduk Kalipucung berasal darisumber itu. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun mereka sangat memegang teguhagama, tetapi mereka juga memegang tradisi yang dianut oleh nenek moyangnya.

Pilihan masalah

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, para petani dan buruh tani itu hanyabisa menikmati hasil panen per bulannya kurang lebih Rp. 50.000, -, sehinggapendapatan perharinya kurang lebih hanya Rp. 1.500,-. Akibatnya, masyarakat didesa tersebut harus mencari nafkah tambahan yang biasanya dilakukan olehseorang isteri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Misalnya, denganmembuka usaha di rumah, berjualan di pasar, dan sebagian besar justeru menjaditenaga kerja di luar negeri atau buruh migran.

Berkaitan dengan buruh migran, bayak masalah yang dihadapi oleh paraburuh migran itu dan keluarganya (bahkan sering tanpa disadari), baik sebelumbekerja, ketika bekerja, ataupun setelah bekerja. Masalah itu pun dianggap bukanmasalah karena tuntutan ekonomi dan desakan kebutuhan hidup terus menjadi

2

Page 154: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxlii

motivasi untuk berangkat kerja di luar negeri. Pemalsuan KTP, gaji yang tidakdibayarkan, penyiksaan dan penganiayaan, pelecehan seksual, tidak boleh melaku-kan ibadah, dan lain-lain adalah bagian dari hidup para buruh migran itu. Semen-tara fungsi pengawasan dan perlindungan aparat desa terhadap warganya sangatlemah, terbukti dengan tidak adanya data tertulis jumlah penduduknya yangbekerja di luar negeri. Selain itu, para calo yang sering disebut sebagai petugaslapangan dengan mudah keluar masuk desa untuk mencari “mangsa” yang akan di-berangkatkan keluar negeri dengan iming-iming bebas biaya, terutama untuk calonburuh migran perempuan.

Namun, sampai saat ini belum ada kebijakan desa yang menjamin perlin -dungan bagi buruh migran ini. Bahkan, ada kesan bahwa aparat desa sendiri ter-libat dalam konspirasi penjaringan calon buruh migran dengan memudahkan pema-lsuan KTP.

Dengan demikian, permasalahan pokok yang dihadapi buruh migran di desaini adalah tidak adanya perlindungan dan jaminan keselamatan bagi mereka.Karena itu perlu adanya perjuangan untuk mendesakkan satu kebijakan yangmengatur perlindungan bagi buruh migran di desa tersebut.

Program

Pada tingkat organisasi perempuan pengawal advokasi kebijakan

1. Melakukan pertemuan secara intensif untuk mendiskusikan permasalahanburuh migran dan upaya perlindungan terhadap mereka.

2. Merumuskan langkah-langkah strategis advokasi kebijakan di tingkat kelompokbasis dan pemerintah.

3. Melakukan Up Dating data tentang permasalahan buruh migran perempuan.

Pada tingkat kelompok basis

1. Melakukan proses penyadaran terhadap kelompok perempuan basis tentangbahaya trafficking

2. Melakukan pengorganisasian komunitas buruh migran perempuan dan menyiap-kannya sebagai kader komunitas perempuan yang akan memperjuangkan hak-hak buruh migran.

3. Peningkatan kapasitas kelompok basis baik yang bersifat teknis maupunkognitif (peningkatan wacana).

Pada tingkat pemerintah

Page 155: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxliii

1. Melakukan lobi secara intensif kepada aparat pemerintah maupun instansi ter-kait dalam rangka memperjuangkan hak-hak buruh migran

2. Mendesakkan perdes dan APBDes yang mendukung upaya perlindunganterhadap buruh migran perempuan

3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas aksi yang telah dilakukan bersamakomunitas perempuan buruh migran dengan kebijakan yang didesakkan kepemerintah.

Langkah/Tahapan Kerja

Yang telah dilakukan oleh Solidaritas Buruh Migran Blitar (SBMB) adalahpengorgan-isasian warga Kalipucung yang mayoritas mantan buruh migran untuksecara kritis mengetahui hak-hak buruh migran mulai pra kerja, saat bekerja,dan sesudah bekerja di luar negeri. Kemudian, dilanjutkan dengan prosespendampingan seba-gai bentuk penguatan kapasitas terhadap kader komunitas,hal ini juga meningkat-kan ketrampilan mempengaruhi pembuat kebijakan ditingkatan desa yang dilaku-kan dalam bentuk hearing dengan melibatkan aparatdesa, DPRD yang berasal dari desa Kalipucung, Disnakertrans, dan tokohmasyarakat agar Peraturan Desa yang didesakkan mampu direspon dandikaitkan dengan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan buruhmigran yang ada di Kabupaten Blitar.

Kegiatan 1Penguatan Organsiasi Perempuan Pengawal Partisipasi Perempuan Marginal DalamKebijakan Publik

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

PertemuanAsistensidari CT

Proseskonsultasidanpemecahanmasalah

AktivisorganisasiSolidaritasBuruhMigranBlitar

Diskusi Adanya pemahamanbersama antar CTdan SBMB dalammanajemen pelak-sanaan program

Sesuaikesepakatan

Pertemuandi tingkatSBMB

Evaluasi,menyusunRTL

Tim ataukomponenSBMB

Diskusi Terevaluasinya ke-giatan yang sudahdilaksanakan dantersusunnya rencanakerja periodeberikutnya.

SatuBulanSekali

Up Date Memiliki CO SBMB Pengamatan Adanya data tentang Setiap

Page 156: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxliv

data data terkiniterkaitprogram

langsung,komunikasipersonaldengan kaderkomunitas

permasalahan yangdihadapi buruh mig-ran perempuan ber-dasarkan apa yangdialaminya, baik se-belum, ketika, mau-pun setelah bekerja.

saat dansewaktu-waktu

Page 157: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxlv

Kegiatan 2Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis

DeskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Identifikasipermasalahankomunitassasaran

Mengetahuikondisi mantanburuh migranperempuan dankeluarganya

15 mantanburuh migranperempuan dankeluarga-nya, 5orang Ormasperempuan, 5remaja putridesa

CurahpendapatDiskusikelompok

Memperolehdata kasus yangpernah dialamimantan buruhmigran perem-puan dan upayapenanganannya

Mei2005

Pembentukankelompok

Menyiapkan kaderkomunitas perem-puan mantan bu-ruh migran dankeluarganya untukmemperjuangkanhak-hak buruhmigran perempuan

15 mantanburuh migranperempuan dankeluarga-nya, 5orang Ormasperempuan, 5remaja putridesa

Pertemuanintensif

Terbentuknyakelompokperempuanmantan BuruhMigran danperempuankeluarga BuruhMigran

AwalJuni2005

Peningkatankapasitas

Memahami polarelasi gender yangsetara, hak-hakperempuan, danhak-hak buruhmigran

15 mantanburuh migranperempuan dankeluarga-nya, 5orang Ormasperempuan, 5remaja putridesa

PendidikanOrangDewasa(POD),diskusi,ceramah,danpermainan

Kader komuni-tas memilikibekal pema-haman tentangkeadilan genderdan hak-hakburuh migranperempuan

11, 18Juni2005

Pendampingan Kader Komunitas Perempuan(Dilakukan 1 bulan 2 kali pertermuan selama bulan Juli – Desember 2005)

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Analisa sosialtentang kon-disi desa da-lam perspek-tif gender

- Mengetahui kon-disi dan potensidesa

- Mengetahui keber-pihakan aparatdesa terhadap ke-pentingan perem-puan

15 mantanburuh migranperempuan dankeluarga-nya, 5orang Ormasperempuan, 5remaja putridesa

Diskusikelompok,permainan

Munculnya si-kap kritis darikader sehinggamampu meng -kaitkan hak-haknya sebagaipermpuan de-ngan kebijakandesa

Juli2005

Page 158: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxlvi

Belajarbersamatentangbahayatrafficking

- Mengetahui modusoperandi pelakutrafficking

- Mampu merumus-kan apa itutrafficking

15 mantanburuh migranperempuan dankeluarga-nya, 5orang Ormasperempuan, 5remaja putridesa

Ceramah,diskusi

Anti traffickingsebagai gerak-an komunitaskader perem-puan

Agust.2005

Perumusanstrategiadvokasi

Kader komunitasmampu merumus-kan tujuan danlangkah untukmencapai tujuan(merumuskan isu,tujuan, sasaran)

15 mantanburuh migranperempuan dankeluarga-nya, 5orang Ormasperempuan, 5remaja putridesa

Diskusikelompok

Adanya rumus-an stategi ad-vokasi, isu uta-ma, tujuanjangka pendekdan jangkapanjang, sertakesepakatan,yang akan dia-jukan kepadaaparat desadan DPRD sertaDisnakertrans

Sept.2005

Perumusanpenyampaianpesan

Kader komunitasmampu meru-muskan strategikampanye gera-kan anti traffick-ing dan penting-nya perlindunganburuh migran.

15 mantanburuh migranperempuan dankeluarga-nya, 5orang Ormasperempuan, 5remaja putridesa

Diskusikelompok

Pembuatankaos dan stikeruntuk menyam-paikan gagasankelompok me-ngenai penting-nya perlindung-an terhadapburuh migrandan keluarga-nya

Okto-ber2005

Persiapankomunikasidenganlawan

Meningkatkankemampuan kaderkomunitas untukberdialog denganpihak terkait(aparat desa danDisnakertrans)

15 mantanburuh migranperempuan dankeluarga-nya, 5orang Ormasperempuan, 5remaja putridesa

Diskusikelompok

Tersusunnyanota kesepa-katan danpersonel yangakan berundingserta skenarioperundingan

Nop.2005

Page 159: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxlvii

Identifikasidukungandan peru-musan kese-pakatan

- Menggalang duku-ngan yang lebihluas hingga tingkatkabupaten akanpentingnya per-lindungan BM hing-ga tingkat desa.

- Kader mampumerumuskan draftkesepakatan yangberkaitan denganrencana aksinya.

15 mantanburuh migranperempuan dankeluarga-nya, 5orang Ormasperempuan, 5remaja putridesa

Seminar,diskusipublik

Rumusandiajukan keDPRD

Des.2005

Kegiatan 3Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal

DeskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Mengadakanpertemuandenganaparat DesaKalipucung

Memperolehinformasi ten-tang data pen-duduk Kalipu-cung yang be-kerja di luarnegeri dan ting-kat pengawasan

AparatDesa,Tokohmasyarakat

Dengarpendapat

Memperolehdata yangakurat tentangjumlah buruhmigran,khususnyaperempuan

Agustus2005

Pertemuandengan BPDdan DPRD

Mendesakanpentingnyaperlindunganuntuk buruhmigran

BPD, DPRD Dengarpendapat

Adanyadukungansecara konkret

Oktober2005

PertemuandenganDisnakertrans

Memperoleh in-formasi tentangdraft perda per-lindungan danUU perlindung-an BM

DPRD,Disnaker-trans

Dengarpendapat

Tersampaikan-nya tuntutankomunitas

Desember2005

Page 160: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxlviii

Kegiatan 4Partisipasi Kelompok Basis dalam Penyusunan Legislasi dan Anggaran

DiskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

SosialisasiPembuatanAPBDespartisipatif

Memberikangambaran ten-tang pentingnyaAPBDes.Mengetahuipentingnyapengelolaanaset desa

Kelompok pe-rempuandampingan,tokoh masya-rakat, BPDdan ormas

Ceramahdandialog

MunculnyapemahamantentangAPBDes

13 Agustus2005

PelatihanPembuatanAPBDes

Mendorong tum-buhnya sema-ngat partisipasimasyarakatdalam menge-lola keuangandesa.Menumbuhkansikap kritis ma-syarakat ter-hadap pengelo-laan aset desasebagai modalpemberdayaandan pelayananmsayarakatdesa dan kaumperempuan

Kelompokperempuandampingan,tokohmasyarakat,BPD danormas

Brain-stromingdandiskusikelompok(Pendidikan OrangDewasa)

Mampu mem-buat APBDes

20 Agustus2005

Kegiatan 5Negosiasi Kelompok basis Memenangkan Usulan Legislasi dan Anggaran

DiskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

PublikHearingdenganaparatdesa

Mendesakkanketerlibatanperempuan ditingkat pem-buat kebijakan

Kelompok perem-puan dampingan,tokoh masyarakat,BPD dan ormas

Dialog danpernyataansikap

Tercapainyakuota 30%bagi perem-puan di ting-kat strukturdesa

27Agustus2005

Page 161: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxlix

Publikhearingdenganaparatdesa

MendesakkanAPBDes yangpro perempuan

Kelompokperempuandampingan, tokohmasyarakat, BPDdan ormas

Dialog danpernyataansikap

Tercapainyakesepakatan/kontrak poli-tik tentangpoor budget-ing danwomen bud-geting

24 Sept.2005

RembugDesa

Menggalangdukungan

Kelompokperempuandampingan, tokohmasyarakat, BPDdan ormas

Dialog danpernyataansikap

Tercapainyakesepakatan/kontrak poli-tik tentangperdes perlin-dungan buruhmigran sertamengetahuiagenda kaderkomunitas

2006

Kegiatan 6Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran

DiskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

PertemuandenganDisnakertrans

Evaluasipelaksanaankebijakan

Staft dankepalaDinas

Diskusi Terbentuknyakesepakatan

Tentatif

Dengarpendapatdengan DPRD

Meminta pen-jelasan me-ngenai followup ataskesepakatan

Komisiterkait

Dengarpendapat

Follow up yang jelasdan bertanggungjawab

Tentatif

Pendesakan Mendesak pa-ra pembuatkebijakanhingga tingkatkabupatententang per-lindunganburuh migran

Dinasterkait,DPRD,Pemkab

Aksi, Persrelease.

Adanya perhatianyang lebih baik padaburuh migran dankeluarganya sebagaipenyumbang devisauntuk KabupatenBlitar

Tentatif

Page 162: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cl

KESEHATAN

LINGKUNGAN

FORMULASI PENDAMPINGAN KOMUNITASUNTUK ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK DI DESA DHARMACAMPLONG KECAMATAN CAMPLONG KABUPATENSAMPANG

Latar Belakang Wilayah

Desa Dharma Camplong merupakan salah satu desa yangada di kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yangterdiri dari tujuh dusun. Seperti kecamatan lain diKabupaten Sampang, penduduk Desa Dharma Camplongkebanyakan bermata-pencaharian sebagai nelayan,petani dan pedagang. Sebagian kecil berprofesi sebagaipegawai baik di instansi pemerintahan maupun swasta.

Penduduk Desa Dharma Camplong sampai de-ngan akhir tahun 2004 berjumlah 8317 jiwa yang terdiridari 4210 jiwa perempuan dan 4107 jiwa laki-laki,dengan jumlah KK 1674 dan pasangan usia subur 966pasang.

Berdasarkan data penduduk miskin jumlahkeluarga pra sejahtera 777 KK, keluarga sejahtera tahapI 689 KK, keluarga sejahtera tahap II 135 KK dankeluarga sejahtera tahap III 73 KK. Pendidikan yangdirasakan oleh penduduk Desa Dharma Camplong jugamasih kurang, khususnya bagi perempuan karena istilah“makkeah da’remma’ah baih reng bine’ paggun burun -nah ka dhapor keyah” (bagaimana pun tingginya pendi-dikan seorang perempuan, larinya akan ke dapur juga)sangat kuat diterapkan pada perempuan. Dalam

OUTPUT:Kebijakanlokal yangmemberikansaranasanitasilingkungan

Page 163: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cli

menentukan sekolahpun, orang tua laki-laki lebih dominan mempunyai keputusan,dan rata-rata mereka memilih MTs karena mereka beranggapan SMP hanya tempatuntuk pacaran dan lebih banyak makan biaya (pembayaran SPP, pembelian bukuLKS dan buku-buku lainnya), sementara di MTs banyak pelajaran yang lebih disukaikarena 60% pendidikan/pelajaran yang diberikan tentang keagamaan.

Pilihan Masalah

Isu yang menjadi titik keprihatinan dalam program Tikar bekerja sama denganCakrawala Timur ini adalah tentang rendahnya pendidikan untuk ibu-ibu nelayandan kebersihan lingkungan.

Lokasi yang dipilih adalah sebuah dusun, yaitu Dusun Pesisir Timur DesaDharma Camplong Kecamatan Camplong yang mayoritas penduduknya berprofesisebagai nelayan dan segala aktifitasnya selalu berkaitan dengan laut; mencari ikandi laut, membuang sampah ke laut, bahkan membuang hajat (buang air besar) punke laut. Karena rendahnya pendidikan maka perilaku masyarakat yang seperti itumenimbulkan lingkungan yang tidak sehat, seperti beg itu banyaknya tinja manusiadan sampah yang ada di pinggir pantai.

Dalam program ini diharapkan masyarakat (khususnya ibu-ibu nelayan)mempunyai kesadaran, mampu menyampaikan keinginannya dan mampu meng-kritisi pada pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan dusunnya.

Program

Program yang akan dijalankan adalah meningkatkan partisipasi perempuan pesisirdalam pembuatan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kesehatanibu nelayan. Outputnya adalah munculnya kebijakan desa yang mengatur tentangkebersihan dan kesehatan lingkungan bagi kaum nelayan dan adanya penyediaansarana sanitasi (MCK)

Langkah Tahapan Kerja

Dalam pelaksanaannya, program didahului dengan kegiatan pengorganisasianmasyarakat untuk membentuk wadah bagi komunitas perempuan pesisir memper-juangkan kepentigannya. Setelah terbentuk kelompok dilakukan peningkatankapasitas anggota kelompok dengan mengirim kader terpilih dalam pelatihan, dankader tersebut diharapkan bisa menjadi agen pembaharu dan salah satu titik awalkekuatan kelompok. Dilanjutkan pendampingan selama tujuh bulan terhadapkelompok saat melaksanakan advokasinya. Upaya mempengaruhi pembuatkebijakan dilakukan dengan cara melakukan dengar pendapat dengan pihakpemerintah desa, dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Respon, baik berupa

Page 164: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clii

dukungan maupun kritikan dari masyarakat luas terhadap agenda aksi perempuanpesisir ini akan diraih melalui kegiatan diskusi publik.

Kegiatan 1Penguatan organisasi perempuan pengawal partisipasi perempuan marginal dalamkebijakan publik lintas kabupaten.

Kegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waku

Pertemuanasistensidari CT

Proseskonsultasi danpemecahanmasalah

Aktivitasorganisasiperempuanpengawaladvokasi KP

Diskusi Adanya persamaanmanajemen prog -ram antara CTdengan Tik@r da-lam melaksanakanprogram

Kesepa-katan CTdenganTik@arSakera

Pertemuanantarorganisasiperempuanse-Regio

Konsilidasidan sharinginformasiaktivitas ditiap kabupa-ten

Lembagapelaksanaprogram

Diskusi Adanya koordinasisebagai langkahpengawalan untukpencapaian isu-isukebijakan publik ditingkat Kabupatenmasing-masing

2 bulansekali

Pertemuandi tingkatlembagaTik@arSakera

Konsilidasidan evaluasipelaksanaanprogram sertaRTL

Aktivis/anggotaTik@ar Sakera

Diskusi Terevaluasinyakegiatan yangterlaksana dantersusunnyarencana programyang sistimatis

2 minggusekali(tentalif)

Updatedata

Mencari dataterkini terkaitprogram

Personil datadan informasiTik@r

Pengamatanlangsung

Terkumpulnya dataterkini yang men-dukung terlaksana-nya program

Tentatif

Page 165: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cliii

Kegiatan 2Penyadaran dan penguatan kelompok basis

Kegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waku

Identifikasipermasalahandankomunitassasaran

Mengetahuidanmemetakankondisimasyarakat

Kelompokperempuanpesisir

FGD 1.Data sosialmasyarakat pesisir

2.Data perempuanyang menggunakanlaut sebagai tempatbuang hajat dansampah

AprildanMei2005

Pelatihankaderkomunitasperempuan(peningkatankapasitas)

Mencarikader-kaderkomunitasbasis untukmendorongpeningkatanpartisipasiperempuan ditingkat desa

30 orangperempuanyangmemilikikomunitasperempuanpesisir.

Diskusikelompok

Munculnya kaderkomunitas yangmemiliki kesadarantentang kesetaraandan keadilan dender.Adanya kader perem -puan di tingkat basisyang mampu mendo-rong peningkatanpartisipasi perempuandi tingkat desa.

4-5Juni2005

Pendampingan Kelompok Perempuan

Kegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waku

Pengorgani-sasian danpendam-pingan I

Memberikanpendidikantentang hak-hakperempuanpesisir

Kelompokperempuanpesisir

Diskusikelompok

Perempuan pesisirmemahami tentanghak-haknyasebagaiwarga desa dannegara

16 juli2005

Pengorgani-sasian danpendam-pingan II

Memahamipentingnyapendidikan,khususnya bagiperempuan

Kelompokperempuanpesisir

Diskusikelompok

Perempuan pesisirmemahami tentangpentingnyapendidikan bagiperempuan

13-14Agustus2005

Pengorgani-sasian danpendam-pingan III

Memberi penya-daran tentangpentingnyakesehatan dankebersihanlingkungan

Kelompokperempuanpesisir

Diskusikelompok

Adanya kesadaranbagi perempuanpesisir tentangpentingnya kese-hatan dan keber-sihan lingkungan

17-18Sept.2005

Page 166: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cliv

Pengorgani-sasian danpendam-pingan IV(perumusanstrategiadvokasi)

Perempuanpesisir mampumerumuskanstrategi untukpeningkatanSDM

Kelompokperempuanpesisir

Diskusikelompok

Adanya rumusanlangkah/tahap se-bagai strategi advo-kasinya yang diaju -kan kepada sasaranterpilih (pemerin-tah desa), dinaskesehatan dandinas pendidikan.

16 -17Nopem-ber 2005

Pengorgani-sasian danpendam-pingan V

Identifikasidukungan danpersiapandiskusi publik.

Kelompokperempuanpesisir

Diskusikelompok

Perempuan pesisirdapat mengidenti -fikasi pihak terkaityang akan mendu-kung aksinya.

12 -13Nopem-ber 2005

Kegiatan 3Lobby aparatus penyelenggara negara lokal

Kegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waku

Mengadakanpertemuandengan kepa-la desa danperangkat

-Memperolehinformasi tentagprogram desa.

-Mempengaruhicara pandangaparat desatentang keseta -raan dan kea-dilan gender

-Mengusulkanadanya saranasanitasi bagimasyarakatnelayan

Kepala desaPerangkat

Dengarpendapat,Dialog

Adanya kesa-daran pihakpemerintahdesa tentangkeadilan dankesetaraangender. Dandipertimbang-kannya usulansarana sanitasi.

Kesepa-katanbersamaantarakomuni-tas de-nganaparatdesa

Pertemuandengan dinaskesehatandan dinaspendidikan

Meminta penje-lasan tentangprogram-programdinkes dan diknasuntuk perempuan

Dinaskesehatandan dinaspendidikan

Dengarpendapat

Adanya kesepa-haman menge-nai pendidikandan kesehatanbagi masyara-kat pesisir

OktoberdanDesem-ber 2005

Page 167: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clv

Kegiatan 4Partisipasi kelompok Basis dalam penyusunan legislasi dan anggaran.

Kegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waku

Membangunkomunikasidenganaparat desa

Menggalangdukungan

Kades danperangkatdesa

Di skusiTentatif

Terbangunnya hubu-ngan psikologis yangbaik, pihak desa me-mahami kepentinganperempuan

Setiapsaat

Kegiatan 5Negoisasi kelompok basis dalam menunangkan usulan legislasi dan anggaran.

Kegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waku

Pertemuandenganpemangkukepentingandesa

Menggalangdukungan

Tomas, Togadan aparatdesa

Diskusi Pemangku kepenting-an mengetahuiagenda komunitasperempuan

2006

KEGIATAN 6Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan legislasi dan anggaran

Kegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waku

Pertemuandengan dinaskesehatan danpendidikan

Evaluasi danpelaksanaankebijakan

Dinaskesehatandanpendidikan

Diskusi Terbentuknyakesepakatanbaru

Tentatif

Pendesakan Mendesak parapembuat kebijakantingkat desa untukmembuat rencanatata ruang yanglebih baik

Dinasterkait

Aksi Adanya per-hatian lebihbaik dari pihakpembuatkebijakan

Tentatif

Page 168: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clvi

KEKERASAN

TERHADAP

PEREMPUAN

Formulasi Pendampingan KomunitasUntuk Advokasi Kebijakan PublikDi Desa Pekoren Rembang Pasuruan

Latar Wilayah

Kabupaten Pasuruan

Pasuruan merupakan sebuah kabupaten yang berbatasansebelah Selatan dengan Kabupaten Malang, sebelah Timurdengan Kabupaten Probolinggo, sebelah Utara denganKabupaten Sidoarjo dan Selat Madura, dan sebelah Baratdengan Kabupaten Mojokerto. Secara administratifkabupaten Pasuruan mempunyai enam wilayah PembantuBupati, 24 Kecamatan, 341 wilayah desa dan 24 wilayahkelurahan, dengan luas area 14.740.150 ha, denganjumlah penduduk keseluruhan sebanyak 1.366.605 jiwayang terdiri dari laki-laki 676.264 jiwa dan perempuan690.341 jiwa. Dari jumlah penduduk keseluruhan yangtergolong miskin sebesar 1,51%, sangat miskin 6,47%, danmendekati miskin 22,76%. Sedang sisanya 69,26% tidakmiskin.Kecamatan Rembang

OUTPUT:Kebijakanlokal yangmemberikanproteksiterhadapperempuandari

Page 169: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clvii

Kecamatan Rembang adalah kecamatan yang berbatasan sebelah barat dan utaradengan Kecamatan Bangil, sebelah timur dengan Kecamatan Kraton dan sebelahselatan dengan Kecamatan Sukorejo. Kecamatan ini memiliki tujuh wilayah desadengan luas wilayah 4.252 ha. Jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 53072 jiwa:terdiri atas 25.837 laki-laki dan 27.235 perempuan. Dari 24 kecamatan yang ada diwilayah Pasuruan, Kecamatan Rembang menduduki peringkat pertama dalamkategori penduduk miskin terbanyak dengan jumlah sekitar 21.824 jiwa.

Desa Pekoren

Desa Pekoren terdiri dari empat dusun, yakni Pekoren, Ketimang, Ketapan, danKrian dengan luas wilayah 515 ha. Penduduknya sebanyak 4954 jiwa, terdiri dari2500 perempuan dan 2454 laki-laki. Dalam hal mata pencaharian, warga Pekorenyang berusia 30 tahun ke bawah rata-rata menjadi buruh pabrik di daerah sekitar(Kawasan PIER), dan yang usianya lebih dari 30 tahun bekerja sebagai pekerjahome industri (Bordir), buruh tani, PNS, buruh perkebunan. Sebagian besar pendu-duk Pekoren beretnis Jawa, tetapi bahasa sehari -harinya menggunakan bahasacampuran Jawa-Madura.

Pilihan Masalah

Realitas sosial-budaya dan sosial-religius masyarakat Desa Pekoren pada umumnyahomogen, yakni masyarakat berbasis pesantren. Nilai-nilai dan norma-normakehidupan bermasyarakat baik individu maupun sosial banyak diwarnai religi.Dominannya kehidupan pesantren membawa pengaruh pada perilaku kehidupansosial, politik, maupun individu.

Secara kultural, posisi laki -laki lebih dominan dalam hampir semua aspekkehidupan, baik politik, sosial, agama, maupun keluarga. Perempuan berada padawilayah domestik (rumah tangga), dan setiap pengambilan keputusan banyakdidominasi laki -laki.

Berhubungan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, pihak laki -lakidapat dengan mudah memutuskan talak atau tindakan kekerasan kepada istrinyatanpa dilandasi dasar dan pertimbangan apapun. Tradisi sosial -budaya turutmemperparah keadaan. Di desa Pekoren, tidak jarang terjadi kekerasan fisikmaupun psikis terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga, seperti pemukul-an, penganiayaan, umpatan, dan perkataan -perkataan kasar yang mengakibatkantrauma. Hasil identikasi praktek kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi diDesa Pekoren ini menunjukkan bahwa sangat banyak tindakan ini dilakukan o lehsuami, namun mayoritas ibu-ibu rumah tangga tidak mau mengungkapkan secaralebih detail, meskipun mereka umumnya mengakui bahwa tindakan kekerasan ini

Page 170: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clviii

sering kali terjadi di dalam rumah tangga mereka. Mereka masih merasa takutuntuk mengungkapkan tindakan-tindakan kekerasan tersebut karena menganggapbahwa hal tersebut merupakan aib keluarga yang tidak patut untuk diungkapkepada orang lain (konsumsi publik). Beberapa pengakuan yang berhasil direkamadalah mayoritas kekerasan bersifat sangat fisik yang berupa pukulan, tamparan,dan sejenisnya. Dan kekerasan fisik ini tidak saja terbatas dilakukan di dalamrumah, bahkan sering terjadi pula dilakukan di luar rumah dan disaksikan olehlingkungannya, namun sama sekali tidak ada respon dalam masyarakat untukmengatasi hal ini. Tentu saja hal tersebut karena dianggap bahwa itu bukanurusan mereka, melainkan urusan internal rumah tangga yang bersangkutan.

Selain kekerasan yang bersifat fisik juga terjadi kekerasan yang bersifat psikis,yakni dengan umpatan-umpatan kasar yang secara langsung sangat melukaiperasaan dan menimbulkan trauma tersendiri bagi perempuan. Beberapa ragamkekerasan tersebut umumnya disebabkan karena istri membantah perkataansuami, atau tidak menuruti kehendak suami. Selain itu juga sering terjadiperselingkuhan yang mengakibatkan mudahnya suami melakukan talak, padahaldalam hal ini perempuan yang sangat dirugikan.

Sementara itu, di salah satu dusun di Desa Pekoren juga masih ditemukannyapraktek-praktek kawin sirri yang sangat rentan mengundang tindakan kekerasanterhadap perempuan, dan juga menyebabkan keluarga (istri dan anak) terlantar.Padahal dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 secara eksplisit disebutkanbahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual ataupenelantaran dalam rumah tangga.

Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi tindak kekerasan terhadapperempuan. Tetapi kasus tersebut secara sosial bukanlah menjadi sebuahpermasalahan, bahkan telah “mentradisi”. Artinya, hal ini sudah menjadi bagiandari hidup berumahtangga mayoritas masyarakat Pekoren sehingga sudah dianggapsangat lazim. Dengan demikian, secara tidak sadar tindakan kekerasan tersebuttelah menjadi bagian dari kultur dan terpatri dalam pola pikir dan perilakusebagian besar masyarakat Desa Pekoren. Pandangan kultural yang terbentukkemudian adalah bahwa merupakan aib bagi perempuan untuk mengadukankekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Di samping itu, belum adasatu institusipun yang mampu melakukan pendidikan kepada masyarakat untukmengeliminasi banyaknya atau membudayanya tindak kekerasan dalam rumahtangga. Juga belum ada campur tangan aparatur desa, entah melalui produkhukum atau kebijakan yang diambil yang mencoba mengatasi kekerasan dalamrumah tangga ini.

Page 171: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clix

Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya Perdes yang mengatur persoalan tersebutsangat mendesak untuk dibuat. Karena itu perlu dilakukan penelitian danpenelaahan secara mendalam untuk pembuatan Perdes, sehingga benar -benarmenjawab kebutuhan masyarakat Desa Pekoren akan Perdes yang mengaturperlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga yangsesuai dengan karakterisktik dan kondisi lokal, sehingga tidak tumbuh dan berten-tangan dengan perundang-undangan yang sudah ada.

Melekatnya budaya patriarkis dengan meletakkan perempuan sebagai sub strukturmasyarakat, maka sangat dimungkinkan bahwa dengan pembuatan Perdes perlin-dungan perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga akan menyebabkan“culture shock”. Karena itu dalam pembuatannya harus melibatkan semua unsurmasyarakat desa Pekoren, sehingga bisa meminimalisasi polemik yang kemung-kinan terjadi di tengah masyarakat nantinya.

Program

1. Tingkat kelompok perempuan: Melakukan koordinasi dengan kelompok–kelompok perempuan yang ada baik di Desa Pekoren maupun di tingkat kabupa-ten untuk menyamakan perspektif terhadap permasalahan yang dihadapi danbersama-sama mendesakkan kepentingan yang sama.

2. Tingkat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat: Mempengaruhi parapembuat kebijakan dengan cara dengar pendapat (hearing) dengan pihakkelurahan, BPD, dan Bappemas. Sedangkan dengan tokoh masyarakatnya akandilakukan pendekatan yang intens untuk mencari dukungan selama prosesadvokasi.

3. Tingkat kelompok basis: Program pertama yang akan dijalankan adalah menga-dakan pelatihan kader komunitas sebagai kader inti untuk melakukan perubah-an di masyarakat dengan perempuan sebagai subjeknya. Selanjutnya dilakukanproses pendampingan secara rutin selama 6 (enam) bulan dalam bentuk diskusirutin atau Focus Group Discussion (FGD) untuk memberikan pemahaman danpengetahuan tentang permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencari solusiuntuk mengatasinya. Ketika kelompok perempuan telah memahaminya, makaperlu adanya pelatihan advokasi kebijakan publik dan pendidikan lobi dannegosiasi sebagai motivasi dan bekal mereka dalam melakukan advokasi untukkepentingan mereka.

Page 172: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clx

Langkah/Tahapan Kerja

Untuk mengatasi beberapa masalah yang muncul di Desa Pekoren, pilihan aksiyang dilakukan di komunitas perempuan Desa Pekoren adalah:1. Melakukan pendekatan pada masyarakat dan berintegrasi dengan kondisi sosial

setempat. Pola pendampingan ini dilakukan untuk membangun kesadaran kritisdi basis massa perempuan pedesaan.

2. Dalam proses pendampingan, yang dilakukan adalah mengorganisir kelompok-kelompok perempuan, dengan terlibat dalam komunitas yang sudah ada. Jikatidak ada kelompok yang bisa diorganisir, maka yang dilakukan adalah memfa -silitasi pembentukan kelompok sebagai kader inti untuk mendorong gagasantentang perubahan yang akan dilakukan dengan perempuan sebagai subjeknya.

3. Selanjutnya, dilakukan diskusi rutin atau Focus Group Discussion (FGD) untukmemberikan pemahaman dan pengetahuan tentang permasalahan yang dihada -pi dalam rangka mencari solusi untuk mengatasinya.

3. Ketika kelompok perempuan telah memahaminya, maka perlu ada motivasi danbantuan untuk memfasilitasi komunikasi kepada pihak-pihak yang bisa diajakbernegosiasi, misalnya intansi-instansi pemerintah terkait. Diharapkan, partisi-pasi perempuan tersebut dapat dilakukan dalam bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait.

5. Kemudian dari rangkaian proses yang telah dilakukan tersebut, ada hal-hal yangharus dilakukan, yaitu evaluasi. Kelompok perempuan harus difasilitasi untukmengevaluasi proses-proses yang telah dilakukan, sehingga dapat meminimali -sasi permasalahan yang mungkin menghambat proses.

6. Untuk proses menggalang dukungan maka diperlukan kampanye atas apa yangtelah dilakukan dengan harapkan masyarakat memahami permasalahan terse -but secara komprehensif, sehingga akan menjadi stimulan munculnya kesadarankritis menuju terwujudnya partisipasi masyrakat.

7. Mekanisme proses kampanye sebagai media pemberian informasi kepadamasyarakat terdiri dari berbagai macam metode, salah satunya adalah menjalinkerjasama dengan beberapa instansi -instansi pemerintah terkait dengan perma-salahan tersebut untuk memperkuat dan memperlancar proses ini.

Langkah-langkah yang dilakukan diatas masih pada level membangun kesadarankritis secara kolektif, bukan hanya pada level kesadaran personal. Untuk tahapanselanjutnya, yang dilakukan adalah memfasilitasi upaya perubahan yang ingindilakukan oleh komunitas basis.

Page 173: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxi

Untuk persoalan kekerasan terhadap perempuan, yang diupayakan adalah adanyapenyediaan layanan penanganan korban yang berbasis komunitas secara sederhanasebagai mekanisme awal sebelum adanya penanganan korban di level kabupatenyang telah menyediakan layanan khusus untuk korban kekerasan.

Kegiatan 1Penguatan Organisasi Perempuan Pengawal Partisipas i Perempuan Marginal dalamKebijakan Publik Lintas Kabupaten

DeskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

PertemuanAsistensi dariCT

konsultasi danpemecahanmasalah

AktivisorganisasiPerempuanPengawalAdvokasi KP

Diskusi Adanya koordi-nasi dan pe-mahaman ber-sama tentangproses advo-kasi

3 bulansekali

Pertemuanantar organperempuan seRegio

Koordinasidan sharingproses advo-kasi di ma-sing-masingkabupaten

Aktivis organperempuan dimasing -masingkabupaten se-regio

Diskusidansharing

Adanya reflek-si dan evaluasiatas tahapanyang dilakukandi masing-masingkabupaten

2 bulansekali

Pelatihankefasilitatoran

Memberikanskill kefasili-tatoran

Aktivisorgan/lembagaperempuan se-regio

POD Adanya skilldalam prosesuntukmemfasilitasi

Agustus

Pelatihan advo-kasi kebijakanpublik sampaipada skill legaldrafting danbudgeting

1. Penguatan danpeningkatankapasitas dankualitas lem-baga dalamadvokasi kebi-jakan publikdan memilikiskill legaldrafting danbudgeting

Aktivis organ/lembaga pe-rempuan se-regio

POD 1. Adanya pema-haman untukmelakukanadvokasi kebi-jakan publik.

2. Adanya pema-haman tentanglegal draftingdan budgeting

September

Pelatihan lobbydan negosiasi

Memiliki skilllobbying dannegosiasi

Aktivis organ/lembaga pe-rempuan se-regio

POD Adanya ke-mampuanuntuk melaku-kan lobby dannegosiasi

Oktober

Page 174: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxii

Kegiatan 2.Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis

DeskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

PendidikanAnsos “Pemeta-an desa ber-dasarkananalisis SWOT”

Menguatkanperspektifdan skillkomunitasbasis dalammelakukanAnsos danPRA

Komunitasbasis

Brain-storming,role playingdan diskusikelompok

Adanya ke-mampuandari kelompokbasis untukmelakukanAnsos danPRA

24, 31 Juli

Analisa genderdalam perspek-tif Islam

Transformasiwacana gen-der dalamperspektifIslam

Komunitasbasis

Brain-storming dandiskusi

Adanya pema-haman ten-tang wacanagender dalamperspektifIslam di kom-unitas basis

12, 22Agustus

Sosialisasi dasar-dasar hukumperlindunganperempuan daritindakkekerasan

Transformasidasar-dasarhukum perlin-dungan pe-rempuan daritindak keke-rasan

Komunitasbasis

Diskusi danstudi kasus

Adanya pema-haman danwacana kritisdari kaderkomunitastentangdasar-dasarhukum perlin-dungan per-empuan daritindak keke-rasan

2, 23September

Pendidikanadvokasikebijakan publik

Memahamilogika legis-lasi dan ang-garan desa

Komunitasbasis

Diskusi danstudi kasus

Adanya pema-haman atasmekanismepembuatankebijakan dananggaran desa

1, 15Oktober

Pendidikanlobiying dannegosiasi

Komunitasbasis memilikiskill dalambernegoisasidan lobbying

Komunitasbasis

Role playing,studi kasusdan diskusi

Adanya pema-haman danskill kelompokbasis dalambernegoisasi

18, 30Nopember

Page 175: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxiii

Pendidikan ten-tang penyediaanlayanan perlin-dungan dan kon-seling terhadapperempuan kor-ban kekerasan

Komunitas ba-sis memahamibagaimanamenyediakanlayanan per-lindungan dankonseling ter-hadap perem-puan korbankekerasan

Komunitasbasis

Diskusi, rolepalaying danstudi kasus

Adanya pema -haman ten-tang mekanis-me pemben-tukan danoperasionali-sasi layananperlindunganterhadapperempuankorbankekerasan

9, 18Desember

Kegiatan 3.Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal

DeskripsiKeiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Mengadakanpertemuandengan tokohagama (Toga)dan tokohmasyarakat(Tomasy)

Memperoleh du-kungan dari To-ga dan Tomasyterhadap ke-lompok basisdan organisasipengawal advo-kasi kebijakanpublik

Toga,Tomasy

Silaturrahmidanmelibatkandalam FGD

Adanya dukung-an dari Togadan Tomasyterhadap ke-lompok basisdan organisasipengawal advo-kasi kebijakanpublik

Jum’at12Agustus2005,jam13.30-16.00

Mengadakanpertemuandengan BPD

Memperoleh in-formasi tentangprogram legisla-tif desa, anggar-an desa, mekan-isme kerjanya

BPD Dialog Adanya kontrakpelayanan BPDterhadap ke-lompok basisdan organ pe-ngawal advo-kasi kebijakanpublik

Senin, 12Septem-ber 2005jam08.30-10.00

Mengadakanpertemuandengan aparatdesa/kelurahan

Minta penjelas-an tentangprogram 1tahun desa;Minta penjelas-an tentang pen-dapatan aslidesa, danaalokasi umum

AparatDesa

Dialog Adanya wacanakritis darikomunitas basistentang kebi-jakan dananggaran desa(DAU dan DAK)tiap tahun

Senin, 26September 2005jam09.00-13.00

Page 176: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxiv

dari Pemda, danalokasi anggar-an untuk pem-bangunan desa

Mengadakanpertemuandengan pihakpemerintah ter-kait denganperlindunganhukum danpenyediaanlayanan penang-anan bagiperempuankorbankekerasan

Memperolehakses informasidan sharingtentang perlin-dungan hukumdan penyediaanlayanan pena-nganan bagiperempuankorban kekeras-an di desa

Instansi/Dinasterkait

Diskusi dansharing

Adanya pema-haman bersamaantara Instansi/Dinas terkaitdan basis ten-tang Perlindu-ngan hukumdan penyediaanlayanan pena-nganan bagiperempuankorban kekeras-an di desa

Jum’at,9 Des.2005,jam09.00-11.00

Kegiatan 4.Partisipasi Kelompok Basis Dalam Penyusunan Legislasi Dan Anggaran

DeskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Mengajukandraft usulanPerdes antikekerasanterhadapperempuan

Mencari duku-ngan terhadapusulan Perdesanti kekerasanterhadapperempuan

BPD danPemdes

DialogLobby

Adanya dukung-an terhadapusulan Perdesanti kekerasanterhadapperempuan

September

Mengajukandraft usulananggaran untukpenyediaanlayanan pena-nganan bagi pe-rempuan kor-ban kekerasan

Mencari duku-ngan terhadapusulan anggaranuntuk penyedia-an layanan pe-nanganan bagiperempuan kor-ban kekerasan

BPD danPemdes

DialogLobby

Adanya dukung-an terhadapusulan anggaranuntuk penyedia-an layanan pe-nanganan bagiperempuan kor-ban kekerasan

10Oktober

Peran sertadalamMusbangdes

Keikutsertaandalam prosesmusyawarahperencanaanpembangunandesa

BPD danPemdes

NegosiasiKontrakpolitik

Adanya keterli-batan kelompokbasis dalamproses musya-warah peren-canaan pemba-ngunan desa

21Oktober

Page 177: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxv

Kegiatan 5.Negosiasi Kelompok Basis dalam Memenangkan Usulan Legislasi dan Anggaran

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

LobbyBPD

Mempengaruhipola pikir perso-nel BPD dalampengesahan draftusulan Perdes antikekerasan terha-dap perempuandan draft usulananggaran untukpenyediaan layan-an penangananbagi perempuankorban kekerasan

Personaldan kolektifBPD

- Silaturahmi- Mendatangikantor BPDsecaraberkala

- Mengikutisidang BPD

Terbangunnyakesamaan po-la pikir antaraBPD dengankelompok ba-sis tentangdraft usulanPerdes antikekerasanterhadap pe-rempuan dandraf usulananggaranuntuk penye-diaan layan-an penangan -an perem-puan korbankekerasan

September

LobbyPemdes

Mempengaruhipola pikir perso-nel pemdes dalampengesahan draftusulan perdes antikekerasan terha-dap perempuandan draft usulananggaran untukpenyediaan laya-nan penangananbagi perempuankorban kekerasan

Personaldan kolektifPemdes

- Silaturahmi- MendatangikantorPemdessecaraberkala

- MengikutisidangPemdes

Terbangunnyakesamaanpola pikir an-tara pemdesdengan ke-lompok basistentang draftusulan Perdesanti kekeras-an terhadapperempuandan draft usu-lan anggaranuntuk penye-diaan layan-an penangan -an perem-puan korbankekerasan

Oktober

Page 178: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxvi

DiskusiPublik

Membangun opinipublik desa ten-tang draft usulanPerdes anti keke-rasan terhadapperempuan dandraft usulananggaran untukpenyediaan laya-nan penangananbagi perempuankorban kekerasan

Tokohagama,tokohmasyarakat,Ibupengajian

Kampanye Terbangunnyaopini publik didesa tentangdraft usulanPerdes antikekerasanterhadap pe-rempuan dandraft usulananggaran un-tuk penyedia-an layananpenangananperempuankorbankekerasan

Nopember

Galangsekutu

Membangun ke-kuatan politikdalam memenang-kan draft usulanPerdes anti keke-rasan terhadapperempuan dandraft usulan ang-garan untuk pe-nyediaan layananpenanganan bagiperempuankorban kekerasan

Partaipolitik,ormas,Kyai/Ulamadanpesantren

KontrakPolitik,Silaturahmi

Terbangunnyakekuatan po-litik dalammemenang-kan draftusulan Perdesanti kekeras-an terhadapperempuandan draftusulan angga-ran untukpenyediaanlayanan pena-nganan bagiperempuankorbankekerasan

Desember

Page 179: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxvii

Kegiatan 6.Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran

DeskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Monitoring Mengawal prosesdan implementasikebijakan publikyang sensitifgender

Pelaksanaterkait

Diskusi danaksesinformasidan data

Adanya mediaaksesinformasiyang terbuka

Nopember-Desember

Evaluasi Meningkatkantransparansi danakuntabilitaspelaksanakebijakan desa

Pemerintahdesa

Mengontrolkeputusanstrategisdan praktisdesa

Diketahuinyaprogres danhambatankebijakandesa

Nopember-Januari2006

Page 180: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxviii

KESEHATAN

REPRODUKSI

PEREMPUAN

FOMULASI PANDUAN PENDAMPINGANKOMUNITAS DALAM UPAYA ADVOKASIKEBIJAKAN PUBLIK DI BANYUWANGI

Latar Wilayah

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di ujungpaling timur dari propinsi Jawa Timur dengan pendudukyang tergolong padat dan dengan identitas kolektif akul-turasi Jawa, Madura dan Osing. Hal ini membuat prosesadaptasi dalam masyrakat menjadi faktor penting karenaperbedaan budaya tersebut. Secara demografis jumlahpenduduk Banyuwangi ± 1.488.791 jiwa.

Dalam hal perekonomian masyarakat Banyuwangitidak hanya terfokus pada bidang tertentu, namun dise-suaikan dengan kondisi wilayah yang didiami masyarakat,yaitu wilayah pantai, daratan, dan pegunungan. Karenaitu pilihan pekerjaan juga beragam, antara lain: nelayan,petani (buruh tani), pedagang, dan pegawai perkebunan.

Namun, kehidupan bermasyarakat yang diwarnaikultur Osing dan agama dengan “pemahaman seadanya”menempatkan perempauan pada keterbatasan untukmengakses ruang publik, termasuk akses informasi, keter-libatan dalam aktifitas desa, dan lain-lain. Bahkan,mereka mereka mendapat keterbatasan untuk mengakseshal-hal yang menyangkut kebutuhannya sendiri sepertilayanan kesehatan dan lain-lain.

Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran

OUTPUT:Kebijakanlokal yangmemberikanpelayanankesehatankepada

Page 181: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxix

Desa Purwodadi yang terletak di Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangisecara geografis dibatasi oleh beberapa desa, yaitu: sebelah barat berbatasandengan Desa Tegalsari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sembulung, sebelahutara berbatasan dengan Desa Jajag, dan sebelah selatan dibatasi oleh KecamatanBangorejo.

Luas wilayah desa secara keseluruhan adalah 1.777 Km2. Jumlah pendu-duknya teridiri dari laki-laki 3.024 jiwa dan perempuan 3.752 jiwa.

Desa Purwodadi merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Banyu-wangi dengan kultur budaya Jawa. Tingkat partisipasi perempuan dalam hal peng-ambilan kebijakan publik rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada nya keter-wakilan perempuan dalam lembaga legeslatif desa.

Rendahnya pendidikan masyarakat ditunjukkan dengan angka putus sekolah130 orang (SLTP) dan 181 orang (SLTA). Hal ini berakibat pada rendahnya kesadar-an masyarakat tentang kesehatan. Data statistik menunjukkan:- Angka kelahairan tahun 2005 sampai bulan Juli sebanyak 74 dengan rata-rata

10 kelahiran/bulan- Angka kematian bayi tahun 2005 sampai bulan Juli adalah 1 bayi- Angka melahirkan dengan bantuan medis untuk tahun 2005 sampai bulan Juli

adalah 37 bayi.- Kasus persalinan abnormal untuk tahun 2005 sampai dengan bulan Juli adalah 3

kasus.Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap

kesehatan, kususnya kesehatan reproduksi masih rendah. Fenomena melahirkantanpa bantuan medis, enggan ke dokter ketika sakit, menjadi salah satu alasan dipilihnya daerah tersebut sebagai daerah dampingan dengan program pilihan yangdidasarkan pada isu kesehatan reproduksi perempuan.

Program

Program yang akan di laksanakan adalah meningkat partisipasi perempuan DesaPurwodadi dalam proses pembuatan kebijaan publik yang berkenaan dengankesehatan reproduksi perempuan. Hasil yang diharapkan adalah adanya peraturanatau kebijakan di tingkat desa yang mengatur tentang adanya layanan kesehatanmurah bagi perempuan dan anak.

Page 182: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxx

Langkah atau tahapan kerja

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada masya-rakat khususnya perempuan dan berintegrasi dengan kondisi setempat, kemudianmelakukan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi bagi perempuan yang diharap-kan bisa menjadi bahan renungan dan penyadaran bahwa kesehatan reproduksimerupakan hal yang sangat penting dan harus diketahui. Langkah selanjutnyaadalah melakukan pengorganisasian masyarakat untuk membentuk wadah bagikomunitas perempuan Desa Purwodadi untuk memperjuangkan kepentingannya.Setelah terbentuk kelompok dilakukan peningkatan kapasitas anggota kelompokdengan cara diskusi rutin atau Focus Group Discussion (FGD) serta pendampingandengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang permasa-lahan yang dihadapi dalam rangka mencari solusi untuk mengatasinya. Upayamempengaruhi pembuat kebijakan dilakukan dengan cara dengar pendapat(Hearing) dengan pemerintah desa, dinas kesehatan setempat, TOGA dan TOMAS.Proses penggalangan dukungan dari masyarakat tentang agenda aksi perempuanDesa Purwodadi ini akan diraih melalui kegiatan diskusi publik.

Kegiatan IPengutan Organisasi Perempuan Pengawal Patisipasi Perempuan dalam KebijakanPublik

Diskripsikegiatan Tujuan Sasaram Metode Capaian Waktu

Pertemuanasistensidengan CT

Proseskonsultasi danpemecahanmasalah

Aktifis organi -sasi perem-puan penga-wal adv. KP

Diskusi Adanya koordinasidan pemahamanbersama tentangproses advokasi

3 bulansekali

Pertemuanantarorganperempuanse-regio

Koordinasidan sharingproses advo-kasi di ma-sing-masingkabupaten

Aktifis organperempuan dimasing-masingkabupaten se-regio

Diskusidansharing

Adanya refleksi danevaluasi atastahapan yang sudahdilakukan di msing-masing kabupaten

2 bulansekali

Pertemuandi tingkatinternlembaga

Evaluasi danmenyusunRTL

Komponenlembaga

diskusi Terevaluasi kegitanyang sudah dilaksa-nakan dan tersu-sunnya rencanakerja periodeberikutnya

1 bulansekali

Page 183: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxi

Updatedata

Memiliki dataterkini meng-enai program

Personillembaga

Investigasiataupencariandata

Mendapatkan databerupa program-program terbarudari pemerintahyang terkaitdengan kesehatanreproduksi

tentatif

Kegiatan 2Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis

Diskripsikegiatan

Tujuan Sasaram Metode Capaian Waktu

Pendidikantentangkesehatanreproduksibagiperempuan

Komunitas basismengetahui danmemahami ten-tang kesehatanperempuan

Komunitasbasis

POD Adanya pema-haman dan pe-ngetahuan ten-tang kesehatanreproduksi bagiperempuan

Bulan Juni

PelatihanGender

Transformasiwacana gender

Komunitasbasis

POD Adanya pema-haman tentangperspektif genderdi komunitasbasis

Juli

Pendidikanmanajemenorganisasi

Komunitas basismemiliki skillmengelolakelompok

Kamunitasbasis

POD,simulasi,roleplaying,dll.

Adanya kemam-puan dari basisuntuk memanagekelompok atauorganisasi

Agustus

PendidikanAnsos

Menguatkanperspektif danskill komunitasbasis

Komunitasbasis

POD Adanya kemam-puan dari basisuntuk melakukananalisa sosial

September

Pendidikanadvokasikebijakanpublik

Memahamilogika legeslasidan anggarandesa

Komunitasbasis

Roleplayingdll.

Adanya pemaha-man tentang pe-nyusunan legis-lasi dan anggaran

Oktober

Pendidikannegosiasidanlobbying

Menyiapkan skilluntuk bernego-siasi dan mela-kukan lobbying

Komunitasbasis

Roleplayingdll.

Adanya pemaha-man dan kemam-puan kelompokbasis dalam ber-negosiasi danlobbying

November

Page 184: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxii

Perumusandraftperdeskespro

Anggota kelom-pok dapat meru-muskan draftberkenaan de-ngan rencanaaksinya (kespro)

Kelompokbasis

Diskusikelompok

Terumuskannyadraft perdeskespro untukdiajukan kepadapemdes

Desember

Kegiatan 3Lobby Aparatus Penyelenggara Negara Lokal

Diskripsikegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Mengadakanpertemuandengan BPDdan pemdes

Memberikan infor-masi kepada pihakpemdes mengenairencana aksi kelom-pok dan mengeta-hui persepsi pem-des mengenai kebu-tuhan masyarakatakan pelayanankesehatan yanglebih murah

Aparatdesa dananggotaBPD

Dengarpendapat

Adanya keper-dulian pihakPemdes ter-hadap kebu-tuhan masya-rakat akan pe-layanan kese-hatan murahdan adanyadukungankongkrit

Septem-ber

Pertemuandengan pe-nyedia pela -yanan kese-hatan di desa(Bidan, pus-kesmas, ataudinas terkait)

Memperoleh infor-masi tentang laya-nan kesehatan yangdisediakan sertainformasi tentanglayanan kesehatanyang bisa diaksesoleh masyarakat

Bidan,puskesmas,dinasterkait

Dengarpendapat

Adanya pema-haman tentanglayanan kese-hatan yangdisediakan didesa

Oktober

Mengadakanpertemuandengan peme-rintah desadan BPD

Menyampaikandraft perdes kespro

Pemdesdan BPD

Dengarpendapat

Tersampaikannya tuntutankomunitas pe-rempuan danterbitnya pera-turan desamengenai pela-yanan kesehat-an murah

Desem-ber

Page 185: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxiii

Kegiatan 4Partisipasi Kelompok Basis Dalam Penyusunan Legeslasi dan Anggaran

Diskripsikegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Mengajukandraft usulanperdes tentanglayanan kese-hatan bagi pe-rempuan dananak yangmampu diaksesdi wilayahpedesaan

Mencari duku-ngan terhadapusulan Perdestentang laya-nan kesehatanbagi perem-puan dan anakyang mampu diakses di wila-yah pedesaan

BPD danPemdes

Dialogdan lobby

Adanya dukunganterhadap usulanperdes tentangpelayanan kese-hatan bagi pe-rempuan dan anakyang dapat diakses di wilayahpedesaan

Desember

Mengajukandraft usulananggaran untuksubsidi kesehat-an bagi perem-puan dan anak

Mencari duku-ngan terhadapusulan anggar-an tentang la-yanan kesehat-an bagi perem-puan dan anak

BPD danpemdes

Dialogdan lobby

Adanya dukunganterhadap usulananggaran tentanglayanan kesehatanbagi perempuandan anak

Desember

Kegiatan 5Negosiasi Kelompok Basis Dalam Memenangkan Usulan Legeslasi Dan Anggaran

Diskripsikegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Lobby BPDdanPemdes

Mempengaruhipola pikir perso-nal BPD dan pem-des untuk mendu-kung berhasilnyaPerdes tentanglayanan kesehat-an

PersonalBPD danPemdes

Silaturrahmi Terbangunnyakesamaan polapikir dan visiantara pemdes,BPD dengankelompok basis

September,OktoberdanNovember

Page 186: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxiv

Lobi TOGAdan TOMAS

Mempengaruhipola pikir perso-nal TOGA danTOMAS sertamenggalang du-kungan untukkeberhasilan Per-des tentang laya-nan kesehatan

TOGA danTOMAS

Diskusi dansilaturrahmiserta suratdukunganuntuk peng-ajuanperdes

TOGA danTOMAS memilikikesamaan polapikir dengankelompok basisdan memberidukungan ter-hadap agendakomunitasperempuan

September,OktoberdanNovember

Diskusipublik

Membangun opinipublik di desatentang usulanlegeslasi atauanggaran kespro

TOGA,TOMAS,danKomunitasperempuan

Kampanye Terbangunnyaopini Publik didesa tentangusulan legeslasidan anggarankespro

November

Kegiatan 6Pengawasan Dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi Dan Anggaran

Diskripsikegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Mengadakanpertemuandenganaparat desadan BPD

Melakukankontrol terhadapproses legeslasidi desa,anggaran desa,mekanismekerjanya

Aparat desadan BPD

Dialog Adanya kontrol darikelompok basisterhadap hasilkebijakan (legeslasidan anggaran) danmekanisme kerjanya

tentatif

Page 187: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxv

AKSES

AIR

BAGI

PEREMPUAN

FORMULASI PENDAMPINGAN KOMUNITASPEREMPUAN UNTUK PEMENUHANKEBUTUHAN AIR DI DESA TONJUNGKECAMATAN BURNEH KABUPATENBANGKALAN

Latar Wilayah

Kabupaten Bangkalan adalah salah satu dari empatkabupaten di Pulau Madura dan memiliki 18 kecamatan.Seperti kabupaten yang lain di Madura, penduduk Bang-kalan bermatapencaharian sebagai pedagang, nelayandan petani. Sebagian kecil berprofesi sebagai pegawaibaik di instasi pemerintahan maupun swasta.

Penduduk Bangkalan sampai dengan akhir 2003(Bangkalan Dalam Angka) adalah 826.258 jiwa, yangterdiri dari 390.230 jiwa laki-laki dan 436.028 perem-puan. Dengan jumlah penduduk perempuan yang lebihbanyak daripada jumlah penduduk laki-laki keterwakil-an perempuan di bidang politik tidak cukup memadai.Dari 45 anggota DPRD Bangkalan periode 2004-2009hanya dua orang yang berjenis kelamin perempuan.Hampir setahun masa jabatannya sebagai anggotadewan tidak pernah terdengar terobosan baru darikedua anggota dewan tersebut sebagai wujudkepeduliannya terhadap kepenting-an perempuan.

OUTPUT:Kebijakanlokal yangmemberikanakses sosialekologis airsungai bagiperempuan

Page 188: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxvi

Gender mainstreeming di Bangkalan tidak mencapai kemajuan yang berarti.Contoh konkretnya adalah, data statistik dalam Bangkalan Dalam Angka tidakspesifik menyajikan data perempuan dan laki-laki. Sosialisasi program atau proyekyang berkenaan dengan kepentingan umum tidak pernah secara khu-susmengundang masyarakat dengan perimbangan gender (contoh: sosialisasi waduk,sosialisasi program PDPP/RPJMDK).

Kepentingan perempuan tidak mendapat tempat yang memadai. Dengankepala daerah yang melakukan poligami tidak banyak yang bisa diharapkan daripemerintah. Setahun berlakunya UU PKDRT, pemerintah Bangkalan tidak pernahmenyelenggarakan satu pun acara untuk mesosialisasikannya. Kalaupun ada hanyamendompleng acara-acara yang diselenggarakan oleh LSM atau ormas lainnya.

Dalam pembangunan jembatan Suramadu (lintas Surabaya-Madura) Bangka-lan adalah pintu gerbang untuk daerah Madura. Kondisi ini menimbulkan konseku-ensi perubahan besar-besaran dalam tatanan kehidupan masyarakat Bangkalan dikemudian hari. Rencana Suramadu satu paket dengan industrialisasi Madura me-nimbulkan potensi masalah tersendiri bagi daerah kaki. Proyek pusat ini diberita-kan terancam mandek karena dana dari pusat tidak segera turun, tapi provinsiJawa Timur akan mengajukan talangan dalam APBDnya.

Dalam berbagai kesempatan Kabupaten Bangkalan sibuk mempersiapkandiri untuk menyambut Suramadu, tetapi konsentrasi utama cenderung ke arahmengundang investor sebanyak-banyaknya. Salah satu proyek yang diduga kala-ngan LSM untuk menyambut industrialisasi adalah pembangunan waduk yang akanmenenggelamkan 14 desa untuk pemenuhan airnya.

Air dan Persoalannya

Masalah air adalah masalah besar bagi masyarakat Madura. Sejak jaman dahuluMadura selalu dianggap kekurangan air. Bangkalan adalah pemilik sumber airterbesar di Madura, yaitu Sumber Pocong, tetapi saat ini mulai terjadi perebutankepentingan terhadap sumber tersebut. Selama ini sumber tersebut dipergunakanuntuk irigasi, sumber PDAM, pemasok air bagi Batuporon (kompleks militer) dankapal-kapal besar. Saat ini telah ada satu perusahaan air minum yang mengincarsumber tersebut, aksi penolakan mulai muncul. Pihak kecamatan pemilik sumbertidak ambil pusing terhadap persoalan tersebut karena selama inipun penerimamanfaat terbesar bukan dirinya, segala retribusi yang berkenaan dengan peman -faatan air masuk ke kabupaten.

Kecamatan Burneh adalah salah satu kecamatan dimana kaki Suramaduberada. Daerah industri diperkirakan berada di daerah ini. Saat ini jalan aksesSuramadu tengah dibangun. Jalan akses ini pembangunannya mengarah ke sungaiyang mengalir di kecamatan Burneh. Sungai tersebut berasal dari Sumber Pocong.

Page 189: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxvii

Selama ini selain untuk irigasi sungai tersebut juga dipergunakan olehrumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan non konsumsi. Tetapi satu -satunyafungsi yang diakui adalah fungsi irigasi.

Penggunaan sungai oleh perempuan untuk berbagai keperluan rumah tang-ga tidak diakui, karenanya kebijakan yang muncul kemudian merugikan kepenting-an perempuan tersebut, misalnya mematikan aliran air ketika musim panen,pembukaan gorong-gorong limbah menuju sungai baik dari pabrik kecil maupunkamar mandi rumah tangga.

Perempuan dan Kehidupan Sosial

Madura adalah sebuah daerah yang terkenal Islami, termasuk di antaranya Kabu-paten Bangkalan. Puluhan pondok pesantren berdiri di Bangkalan. KecamatanBurneh sendiri memiliki lebih dari 10 pondok pesantren. Kyai masih menjadiopinion leader di sini. Tetapi saat ini sudah banyak kyai yang terjun ke duniapolitik. Bupati Bangkalan tadinya adalah seorang kyai, demikian pula ketua DPRD,wakil ketua dan beberapa anggotanya. Salah satu anggota dewan perempuan jugaberasal dari keluarga kyai.

Perempuan Bangkalan, seperti daerah lainnya, mengalami dinamika sosialyang beragam. Sebagian masih terkungkung erat dalam budaya patriarki sebagianlainnya mulai membebaskan diri. Bangkalan dalam angka tidak menyebutkanspesifik jumlah perempuan dalam pendidikan. Tetapi menurut seorang aktivis LSM,saat ini kesempatan perempuan bersekolah lebih besar. Beberapa sekolahmenengah pertama di pedesaan jumlah siswa perempuan hampir berimbangdengan siswa laki-laki. Perempuan yang melanjutkan pendidikan ke perguruantinggi semakin banyak.

Khusus untuk Kelurahan Tonjung, perempuan tidak memiliki hambatanyang cukup berarti untuk kehidupan sosial be rmasyarakat. Sebagian besar tidakmendapat hambatan untuk berkegiatan di luar rumah atau bernegosiasi. Masalah-nya adalah tidak ada organisasi yang cukup progresif memperjuangkan kepen-tingan perempuan. Kelompok yang ada adalah kelompok agama dan PKK. Kegi atanPKK hanya sebatas arisan bulanan, dan saat -saat tertentu dikumpulkan lebih darisekali sebulan karena ada lomba PKK antar wilayah kabupaten. Pada saat ituterjadi pembenahan mendadak terhadap administrasi PKK.

Agama tidak dijadikan alasan untuk melarang perempuan berkegiatan diluar rumah. Menurut salah satu tokoh masyarakat, perempuan Tonjung sudahbiasa tidak di rumah karena sebagian besar berprofesi sebagai pedagang di pasar,baik Pasar Tonjung, pasar kecamatan lain, pasar kabupaten, bahkan pasarSurabaya. Setiap hari banyak perempuan pedagang yang pergi pagi pulang sore.Hambatan berkegiatan justru muncul pada istri pegawai atau TNI, kemandirianmereka jauh lebih kecil daripada para pedagang dalam hal ekonomi, karena

Page 190: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxviii

adanya perasaan makan nunut suami maka pengabdian yang diberikan harus lebihbanyak. Kegiatan PKK tidak menjadi masalah karena jarang dan hanya sebentar disore hari, tetapi suami akan tegas-tegas melarang istrinya ikut kegiatan yangcukup lama misalnya pelatihan sehari. Hal lain yang menjadi prinsip merekaadalah jangan mengikuti kegiatan yang membahayakan pekerjaan suami. Jikapada masa Orde Baru pilihan partai dalam pemilu yang menentukan adalah suami,pada masa reformasi pun situasi ini tidak berubah. Meskipun mereka menyadariadanya ketidakadilan yang menimpa perempuan dalam hidup bermasyarakattetapi tidak mau melakukan sesuatu untuk perubahan karena enggan melepaskankehidupan mapan sebagai isteri pegawai.

Deskripsi masalah

Di Kelurahan Tonjung, Kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan ada sebuah sungaiyang melintas. Sungai tersebut selama ini memenuhi kebutuhan air non konsumsisebagian besar masyarakat kelurahan. Terlepas dari layak tidaknya kualitas airsungai itu dimanfaatkan, masyarakat saat ini dihadapkan pada ancaman yangberasal dari rencana pembangunan jembatan Suramadu, jalan tol, dan kemung -kinan tumbuhnya industri yang dikhawatirkan mengganggu kelestarian (dayadukung terhadap fungsi ekologis dan sosial) sungai selama ini. Potensi ancamantersebut berupa berkurangnya kapasitas air dan tercemarnya sungai.

Dalam program ini diharapkan masyarakat, khususnya perempuan, mem-punyai ruang partisipasi yang lebih luas dalam menentukan nasib sungainya. Ituberarti masyarakat, khususnya perempuan pengguna mayoritas air sungai itu,harus mengkritisi kebijakan yang telah dan akan diterapkan terhadap sungainya.

Program

program yang akan dijalankan adalah meningkatkan partisipasi perempuan peng-guna sungai dalam pembuatan kebijakan publik yang berkenaan dengan sungaiTonjung. Outputnya adalah rumusan petisi untuk diajukan kepada DPRD. Diharap-kan petisi tersebut dapat mempengaruhi rencana tata ruang wilayah berkaitandengan sungai tersebut.

Langkah/tahapan kerja

pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan pengorganisasian masyarakatuntuk membentuk wadah bagi komunitas perempuan pengguna kali untuk mem -perjuangkan kepentingannya. Setelah terbentuk kelompok dilakukan peningkatankapasitas anggota kelompok dengan mengirim kader terpilih untuk melakukanpenelitian. Selanjutnya dilakukan pendampingan selama tujuh bulan terhadapkelompok saat melaksanakan advokasi untuk mewujudkan jaminan fungsi sosial

Page 191: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxix

ekologis sungai. Upaya mempengaruhi pembuat kebijakan dilakukan dengan caradengar pendapat (hearing) dengan pihak kelurahan, dinas pengairan, dan DPRD.Respon yang berupa dukungan dari masyarakat tentang agenda aksi perempuanpinggir sungai ini akan diraih melalui kegiatan diskusi publik.

Kegiatan 1Penguatan Organisasi Perempuan Pengawal Partisipasi Perempuan dalamKebijakan Publik

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

PertemuanAsistensidenganYayasanCakrawalaTimur

Proseskonsultasi danpemecahanmasalah

Aktivis KSLRampa

Diskusi Adanya pema-haman bersamaantara CT danKSL Rampadalam manaje-men pelaksanaanprogram

Kesepa-katan

Pertemuanantar OrganPerem puanse Regio

Proseskonsultasi danpemecahanmasalah

Lembagapelaksanaprogram

Diskusi Adanya koordi-nasi sebagailangkah penga-walan kebijakanpublik dikabupatenmasing-masing

Duabulanselesai

Pertemuandi tingkatKSLRampa

Evaluasi,menyusun RTL

KomponenKSL Rampa

Diskusi Terevaluasinyakegiatan yangsudah dilaksana-kan dan tersu-sunnya rencanakerja periodeberikutnya

Satubulansekali

UP Date data Memiliki dataterkini terkaitprogram

Personil KSLRampa

Penga-matanlangsung,Inves-tigasi

Mendapatkandata berupakebijakan,kondisi sungai,dan perkem-bangankelompok basis

Tentatif

Page 192: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxx

Kegiatan 2Penyadaran dan Penguatan Kelompok Basis

Deskripsi

KegiatanTujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Identifikasipermasalahandan komunitassasaran

Mengetahuikondisi sungai,memetakanperempuanpenggunasungai

Perempuanyang tinggaldi sepan-jang anaksungai dandiduga me-miliki inter-aksi dengansungai

Diskusikelompok/Focus GroupDiscussion

(FGD)

Memperolehdata fisikbiologi dansosial sungai

April danMei 2005

Pembentukankelompok

Membentukkelompok tiapanak sungaisebagai wadahmewujudkanpartisipasidalam peme-cahan masalahkomunitasterkait kebu -tuhan air

Perempuanyang tinggalsepanjanganak sungaidan didugamemiliki in-teraksi de-ngan sungai

Pertemuan-pertemuan

Terbentuknyasatuan kelom-pok berdasarkananak sungai(anak sungaikenek, kalimodern, sungaibagian hulu)

Mei 2005

Peningkatankapasitas

Memahami po-la relasi gen-der yangsetara, hak-hak perem-puan, resis-tensi terhadapglobalosasi,strategi advo-kasi, dan peranperempuan da-lam politik air

10 calonkader daritiap anaksungai

PendidikanOrangdewasa(POD)DiskusiCeramah

Permainan

Meningkatnyakapasitas 30orang calonkader komunitas

3, 4 Juni2005

Page 193: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxxi

Pendampingan kelompok perempuan

Studikebijakan(pendam-pingan I)

Anggotakelompokmemahamikebijakanterkaitsungainya

Kel. I (rembagpenggir singaykenek)

Kel. II (rembagpenggir songaikali modern)

Kel. III (rembagpenggir songaykampongdemmangan)

Pengum-pulandata(lisan,hasilpengama-tan,klippingberita),diskusi

Munculnya sikapkritis ataskebijakan yangtidak berpihakpadakepentinganmasyarakat tepisungai

Juli 2005

Perumusanstrategiadvokasi(pendam-pingan II)

Anggota ke-lompok dapatmerumuskantujuannyadan langkahapa yangharus ditem-puh untukmencapaitujuannya(merumuskanisu, tujuan,sasaran)

Kel. I (rembagpenggir singaykenek)Kel. II (rembagpenggir songaikali modern)Kel. III (rembagpenggir songaykampongdemmangan)

Diskusikelompok

Adanya rumusanstrategi advo-kasi, isu utama,tujuan jangkapendek danjangka panjang,sasaran advo-kasi, serta drafnota kesepakat-an yang akandiajukan kepadakelurahan,pengairan,DPRD, danmasyarakat luas

Agustus2005

Perumusanpesan danpenyampaianpesan(pendam-pingan III)

Perempuanpinggir kalidapatmerusukanpesan,memilihmediakampanyedan salurankomunikasi

1.Kelompok I(rembagpenggirsingay kenek)

2.Kelompok II(rembahSongay kalimodern)

3.Kelompok III(rembagpenggirsongaykampongdemmangan)

Diskusikelompok

Penggunaanmedia stikeruntukmenyampaikangagasankelompokmengenai sungai

Septem-ber 2005

Page 194: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxxii

Persiapankomunikasidengan lawan(Pendam-pingan IV)

Meningkatkankemampuanangota ke-lompok untukberdialog de-ngan pihakterkait kebi-jakan (DinasPengairan,dll)

1.Kelompok I(rembagpenggirsingay kenek)

2.Kelompok II(rembahSongay kalimodern)

3.Kelompok III(rembagpenggirsongaykampongdemmangan)

Diskusikelompok

Tersusun drafnota kesepaatandan personelyang akanberunding sertaskenarioperundingan

Oktober2005

Identifikasidukungan

Anggotakelompokmengetahuipihak manayang akanmendukungpencapaiantujuannyadan bagai-mana bentukdukungannya

1.Kelompok I(rembagpenggirsingay kenek)

2.Kelompok II(rembahSongay kalimodern)

3.Kelompok III(rembagpenggirsongaykampongdemmangan)

Diskusikelompok

Anggota kelom-pok mampu me-rancang suatukegiatan yangmelibatkanmasyarakat luasuntuk melihatrespon masya-rakat terhadaprencana aksinya(misal; diskusipublik, seminar,dll.)

Nopem-ber 2005

Perumusanpetisi/notakesepakatan

Anggota ke-lompok dapatmerumuskandraf berkena-an denganrencanaaksinya.

1.Kelompok I(rembagpenggirsingay kenek)

2.Kelompok II(rembahSongay kalimodern)

3.Kelompok III(rembagpenggirsongaykampongdemmangan)

Diskusikelompok

Terumuskannyapetisi untukdiajukan kepadaDPRD

Desem-ber 2005

Page 195: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxxiii

Kegiatan 3Lobi dengan aparatur penyelenggara negara lokal

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Pertemuandengankepalakelurahan(lurah)

Memberikaninformasi kepihak kelurah-an mengenairencana aksikelompok danmengetahuipersepsi kelu-rahan menge-nai kebutuhanmasyarakatakan air

Lurah danperangkatkelurahan

Dengarpendapat

Adanya kepedu-lian pihak kelu-rahan terhadapkebutuhan ma-syarakat akanair dan adanyadukungan kong-krit (notakesepakatan)

Agustus2005

Pertemuandengan Dinaspengairan

Memintapenjelasankebijakanterkait sungaidan menyam-paikan keingi-nan kelompokberkenaandengan sungai

DinaspengairancabangBurneh,juru air, dll.

Dengarpendapat

Adanya kesepa-haman menge-nai pengelolaanair sungai, kom-promi antarakepentinganirigasi danfungsi sosial

Oktober2005

Pertemuandengan DPRD

Menyampaikanpetisi

AnggotaDPRD komisiterkait

Dengarpendapat

Tersampaikannya tuntutankominitas pe-rempuan meng-enai pengelola-an fungsi sosialekologis sungaiterkait rencanapembangunanjalan tol menujuSuramadu dandampak indus-trialisasi

Desem-ber 2005

Page 196: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxxiv

Kegiatan 4Partisipasi Kelompok Basis Dalam Penyusunan Legislasi Dan Anggaran

Kelompok basis yang didampingi KSL RAMPA berada di wilayah adiministratif yangberbentuk kelurahan. Selama ini tidak ada produk kebijakan yang dikeluarkan olehkelurahan, kalaupun ada peraturan kelurahan hanya mengikat stafnya. Upayauntuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran tidak memi-liki ruang. Upaya memasukkan agenda perempuan dalam anggaran hanya dapatdilakukan dengan pendekatan kepada lurah. Upaya yang dibangun adalah mem-bangun komunikasi yang baik.

Menggagas acara temu tokoh masyarakat adalah jalan yang akan ditempuh komu-nitas perempuan untuk memasukkan kepentingan perempuan dalam anggarankelurahan.

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Membangunkomunikasidengan aparatkelurahan

Menggalangdukungan

Lurah,sekretarisdesa danstaf kelura-han lain

Diskusitentatif

Terbangun hubunganpsikologis yang baik,pihak kelurahan me-mahami kepentinganperempuan

Setiapsaat

Kegiatan 5Negosiasi kelompok Basis dalam Memenangkan Usulan Legislasi dan Anggaran

DeskripsiKegiatan Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

RembugpemangkukepentinganKelurahanTonjung

Menggalangdukungan

Tomas,toga,perangkatkelurahan

Diskusi Pemangkukepentinganmengetahui agendakomunitasperempuan

2006

Page 197: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxxv

Kegiatan 6Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Legislasi dan Anggaran

DeskripsiKegiatan

Tujuan Sasaran Metode Capaian Waktu

Pertemuandengan Dinaspengairan

Evaluasipelaksanaankebijakan

Staf dinaspengairan

Diskusi Terbentukkesepakatanbaru

Tentatif

Dengarpendapatdengan DPRD

Meminta penje-lasan mengenaifollow up dewanatas petisi

Komisiterkait

Dengarpendapat

Ada follow upyang lebih jelasdan bertang-gung jawab daridewan

Tentatif

Pendesakan Mendesak parapembuat kebi -jakan tingkatkabupaten untukmembuat renca -na tata ruangyang lebih baik

Dinasterkait

Aksi,statement

Ada perhatianlebih baik daripihak pembuatkebijakan,pressure olehkomunitas lain

Tentatif

Page 198: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxxvi

Epilog:Pengalaman Keterlibatan Dalam ProgramPeningkatan Partisipasi Politik Perempuan dalamProses Advokasi Kebijakan Publik

DD iiaann PPrraatt iiwwiiKK EE DDIIRR II BB EE RR SS AAMM AA RR AAKK YY AATT ((KK II BB AARR ))

aya adalah koordinator Program Pendidikan Pemilih bagiPerempuan menjelang Pemilihan Umum 2004, serta ProgramPeningkatan Partisipasi Pol itik Perempuan dalam Proses Peng -

ambilan Kebijakan Publik di Kabupaten Kediri. Kedua program terse -but terlaksana masing-masing di tahun 2004 dan 2005 dengan cakup -an wilayah provinsi Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan gambaranbagaimana proses berjalannya program tersebut di Kediri, pembela -jaran yan g saya dapatkan, serta manfaat maupun kekurangan yangada.

Pada awalnya Saya mengenal teman-teman Cakrawala Timur dijaringan pendamping petani perempuan Jawa Timur. Komunikasi yangterbangun menjadi berkembang pada kepedulian atas minimnya aksesperempuan di segala bidang. Berdasarkan hasil diskusi intensif yangdilakukan, terbentuklah forum peduli perempuan untuk polit ik.Forum ini menjalin kerjasama dengan Partnership for GovernanceReform in Indonesia (PGRI) dalam menyusun strategi pemberdayaanperempuan dalam bidang polit ik di Jawa Timur.

S

Page 199: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxxvii

Dari Focus Group Discussion (FGD) pada awal pelaksanaan pro-gram, teridentifikasi sistematika proses polit ik perempuan yang sayaakui merupakan pengalaman pertama saya dalam memahami apa itu“Polit ik” dengan benar. Pendidikan tentang politik perempuan yangdifasilitasi oleh Ibu Eva Kusuma Sundari sangat mengena di otak danmenyentuh di jiwa saya. Sebelumnya saya hanya bergaul dalam ge -rakan petani yang notabene sangat maskulin. Sampai akhirnya terja -di internal isasi di ri sebagai perempuan bahwa segala perjuanganbagi keadilan di bidang apapun tidak akan tuntas tanpa keterl ibatanperempuan. Perebutan kekuasan atau jalan politik harus ditempuhperempuan demi mengatasi segala ketertinggalan dan hambatan.Kemudian pola piki r saya bisa terbentuk untuk memasukkan analisagender dalam setiap aktivitas dan program. Saya harus berterimakasih pada Mbak Eva, Mbak Nadia dan teman- teman Cakrawala Timuratas semua proses pembelajaran di awal tahun 2004 kemarin.

Program pendidikan pemil ih bagi perempuan di tahun 2004mendapatkan momentum yang tepat setelah adanya affirmativeaction bagi kelompok perempuan yang terakomodir dalam undang-undang pemilu. Hal ini mempermudah saya menyusun strategiimplementasi program di kediri, serta menari k dukungan dari pihak-pihak terkait. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kotakediri yang pernah berkerjasama dengan Forum Perempuan Kediri(Forpuri) menyelenggarakan seminar “aktualisasi dan implementasiUU pemilu pasal 65 tentang kuota 30% perempuan menjelang pemilu2004”. KPU Kota dan KPU Kabupaten Kediri sangat mendukungprogram pendidikan pemilih bagi perempuan, dengan terl ibat sebagaipembicara maupun memberi masukan -masukan konstruktif. Pesertayang terlibat dalam seminar menjadi jaringan kami untuk mensosiali-sasikan kepentingan politik perempuan ke masyarakat luas.

Kemudian, salah satu partai yang mempunyai basis massa ter-besar di Kediri juga membuka peluang komunikasi dan menempatkancukup banyak calon anggota legislatif perempuannya dalam daftarcaleg, dan hasilnya 2 anggota legislatif perempuan bisa menjadianggota DPRD Kabupaten Kediri. Total anggota legislatif perempuandi Kabupaten Kediri ada 4 orang, meningkat 3 orang daripadasebelumnya. Ini memang belum bisa diklaim sebagai hasil pen didikanpemilih untuk perempuan, namun setidaknya menjadi entry pointbagi perjuangan atas kepentingan polit ik perempuan di masa menda -tang di Kediri.

Sosialisasi dan penguatan kelompok perempuan berupa Pelatih-an Tingkat Basis (PTB) di Kediri kami lakukan pada satu daerah pemi-

Page 200: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxxviii

l ihan, yaitu DP 6, yang meliputi 5 kecamatan. Kegiatan tersebutmendapat respon posit if dari para kader perempuan yang ditun -jukkan dari antusiasme mereka mengikuti pelatihan dan menjalankantindak lanjut yang disepakati. Para kader sebagian besar mengakubaru memahami polit ik dan pentingnya peran perempuan di dalam-nya. Namun karena yang mengikuti hanya 2 orang kader perempuanperwakilan dari 60 desa, maka sosialisasi tersebut kurang optimalhasilnya. Terlalu banyaknya desa dan sedi kitnya jumlah kader perdesa membuat saya dan teman-teman kurang bisa mendampingi danmemonitoring pelaksanaan sosialisasi serta menindaklanjutinya,kecuali di beberapa desa yang sebelumnya sudah menjadi wilayahdampingan. Bagaimanapun, pelatihan ini menjadi sarana kami untukmengembangkan kemampuan kefasilitatoran dalam hal pemberdayaanpolit ik perempuan.

Dari kegiatan kampanye yang dilakukan, baik melalui radiomaupun berupa kampanye kits seperti spanduk, leaflet dan stiker,wacana keterwakilan perempuan bisa tersampaikan kepada khalayakluas. Adanya talk show radio membuka peluang bagi kami untuk me-ngenal dunia jurnalisme di Kediri sehingga pada kesempatan berikut -nya mempermudah kami apabila memerlukan media publikasi. Manfa -at lain adalah kami juga menjadi terlatih untuk berbicara di depanpublik.

Program ini mencapai kl imaksnya saat dilaksanakan DialogPublik antara calon anggota legislatif perempuan dengan konstituen -nya, yang menjadi satu pendidikan polit ik yang baik sekal i bagi ke -dua belah pihak. Selain bisa saling mengenal dan menjalin keakrab-an, pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa konstituen tidak akan“membeli kucing dalam karung” dan caleg tidak akan “jualan obat”lagi. Sayangnya, meskipun caleg perempuan dari DP 6 kami undangsemua, yang hadir hanya 4 orang dari jumlah yang seharusnya, 15orang. Beberapa partai dan caleg yang kami konfirmasi mengemuka -kan alasan-alasan seperti di kantor partai tidak ada orang sehinggaundangan tidak sampai ke caleg, undangan sudah sampai ke calegtapi calegnya yang tidak mau hadir, serta undangan tidak jelasacaranya. Hal ini menunjukkan selain tidak rapinya manajemenpartai di tingkat daerah, juga perhatian terhadap kegiatan berupapendidikan politik bagi perempuan masih kurang dan dianggap tidakpenting . Ini sangat mengenaskan sekali mengingat sebenarnya sudahada kuota perempuan yang pada hakekatnya bisa diterjemahkansebagai momentum peningkatan partisipasi pol itik perempuan.

Page 201: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

clxxxix

Atas inisiatif peserta, dari kegiatan Dialog Publik terbentukForum Perempuan Pemilih dari DP 6 Kabupaten Kediri, yang terdiridari perwakilan 5 kecamatan, serta saya dan teman -teman sebagaimediator antara konstituen dengan anggota legislatif. Setelah prog -ram tahun 2004 berakhir, para perwakilan dari Forum PerempuanPemilih inilah yang seringkali bertanya bagaimana tindak lanjut dariprogram tersebut. Kami akui memang sulit untuk melakukan tindaklanjut mengingat sumber daya yang terbatas dengan wilayah yangluas.

Satu hal penting sebagai manfaat sampingan dari program tahun lal uadalah terbentuknya Rembug Perempuan Pedesaan Jawa Timur (RPPJATIM) . Forum ini berangkat dari hasil diskusi informal namun inten-sif teman -teman yang sehari-harinya menggeluti isu perempuan pe-desaan, yang dilakukan di sela -sela waktu pelaksanaan progra m.Dengan berjalannya program di tahun ini sangat mendukung aktifitasteman -teman yang tergabung dalam RPP JATIM.

Pendidikan politik bagi perempuan berlanjut di tahun kedua(2005) dengan tema Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam ProsesPembuatan Kebijak an Publik. Nilai plus pada program tahun 2005adalah adanya pelatihan- pelatihan capacity building sebagai bekalkami melakukan pendampingan komunitas perempuan dan advokasikebijakan. Dilakukan juga beberapa kegiatan pra -program sepertiLokakarya Identifik asi Persoalan Perempuan dengan memfokuskantarget pada satu desa saja melalui pendampingan intensif, saya rasamakin mengarahkan pada pencapaian output yang optimal. Sayang-nya ada kegiatan yang dikurangi intensitasnya, yaitu kampanye, yangdibatasi pada talk show radio saja. Padahal pengalaman tahun lalumenunjukkan adanya sumbangan yang cukup besar dari adanya kam -panye kits terhadap pembangunan opini publik tentang keterwakilanperempuan dalam polit ik.

Para mitra yang tergabung dalam program tahun ini menjadilebih banyak karena berasal dari seluruh kabupaten di Jawa Timur,serta semuanya melakukan pendampingan komunitas perempuan didaerah masing- masing. Hal ini merupakan nilai positif sebagaimanahasil evaluasi program tahun lalu dan need assesment di awalprogram tahun ini bahwa berdasar realitas di Jawa Timur,pendidikan politik untuk perempuan lebih realistis bila dilakukanterfokus pada satu desa saja dengan pemerintahan desa sebagaisasaran advokasi karena merupakan bagian terkecil daripemerintahan .

Page 202: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxc

Beberapa pelatihan yang ditujukan untuk mitra selain menam -bah wawasan dan ketrampilan juga menjadi sarana tukar informasidan pengalaman yang efektif. Misalnya saja, saya menjadi sangatterbantu ketika salah satu kasus yang terjadi di Kediri dijadikancontoh soal dalam pelatihan sehingga saya mendapatkan banyak idedan solusinya.

Program yang ditujukan untuk wilayah sasaran berupa pelatih-an kader komunitas perempuan, pendampingan komunitas perem -puan, talk show radio, hearing komunitas basis dengan form al polit ikdan dialog publik. Saat ini masih dalam masa running programsehingga saya belum bisa memberikan gambaran secara utuh ataskeseluruhan program. Namun dari pelatihan kader komunitas perem -puan, saya merasakan ada keharuan tersendiri. Pelaksanaan programtahun ini kami tempatkan di Desa Selopanggung Kecamatan SemenKabupaten Kediri. Desa ini terdapat di lereng Gunung Wilis yangkering dan berbukit. Dari hampir semua peserta perempuan yang ikutpelatihan, pendidikannya hanya setingkat Sekolah Dasar (SD),sehingga mereka merasa sangat senang mendapatkan pendidikan lagiyang juga bermanfaat. Hambatan mereka dalam meraih pendidikantinggi tidak menyurutkan semangat mereka untuk belajar.

Karena wilayah ini termasuk wilayah pendampingan sayasebelumnya, mempermudah saya memasukkan isu -isu kepentinganpolit ik perempuan yang saya kombinasikan dengan isu pedesaan danpertanian. Pendampingan di komunitas perempuan lebih saya inten -sifkankan, disamping pendampingan di komunitas petani yang dido -minasi laki-lak i yang intensitasnya sudah cukup tinggi. Dengan dila -kukan pendampingan di dua komunitas yang berbeda ini saya kirasangat mendukung pencapaian output yang optimal, karena sering-kali hambatan perempuan dalam partisipasi pol itik berasal dari laki -laki.

Mengenai berbagai jaringan yang terhubung dari program tahunlalu, masih ada yang tersisa untuk tahun ini. Meskipun sekarangFORPURI sudah tidak aktif lagi, namun beberapa lembaga dan indi -vidu didalamnya masih intens melakukan komunikasi dan kerjasamadalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah terbentuknya KadiriWomen and Children Center (KWCC), yang memfokuskan diri padaperlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Disini sayamenempati Divisi Humas yang membuat saya harus tetap memeliharahubungan baik dengan berbagai pihak. Hal yang bisa saya ambilmanfaatnya dari adanya KWCC adalah sisi kekerasan politik padaperempuan yang sangat relevan apabila diapl ikasikan pada wilayah

Page 203: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxci

sasaran program. Di Desa Selopanggung, perempuan jarang sekalidilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan publik dan tidak adasatupun yang menempati posisi strategis di institusi desa.

Aktifitas di RPP JATIM masih berlanjut karena saya dipercayateman -teman sebagai Koordinator Regio Mataraman dan Divisi Datadan Informasi. Banyak hasil yang didapat dari program tahun inimenjadi masukan bagi RPP JATIM, antara lain hasil identifikasiproblem dan kepentingan perempuan tiap subkultur di Jawa Timur,serta seperangkat program yang mendukung pendampingan di komu -nitas perempuan. Hasil t ersebut menjadi data dan fakta untukmerumuskan arah langkah RPP JATIM kedepan.

Secara keseluruhan, program affirmative action bagi perem-puan ini mendapat respon posit if dari masyarakat, khususnya perem -puan yang paling merasakan manfaat dari proses pendi dikan polit ikyang dilakukan. Hal ini dikarenakan selama ini perempuan kurangmendapatkan akses pendidikan serta kesempatan beraktivitas diwilayah publik. Pengembangan dan keberlanjutan program ini kedepan menjadi penting bagi terwujudnya keadilan dan ke setaraangender, utamanya di ranah politik.

Page 204: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxcii

Yeni MariyanaKELOMPOK KERJA LENTERA PEREMPUAN PONOROGO(POKJA LP2)

agu dan tidak percaya diri saat Yayasan Cakrawala Timur menghu-bungi dan menawarkan kepada POKJA LP2 untuk bergabung sebagaimitra dalam Program Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam

Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Jawa Timur. Ini kali pertama kamibergabung dengan Cakrawala Timur. Selain itu, dari program tersebut adadua poin yang sangat penting menurut hemat kami, yaitu partisipasiperempuan dan kebijakan publik. Dua hal tersebut bagaikan dua kutub yang“rasanya” sulit untuk dipertemukan, sehingga kami berkesimpulan inibukan program “main-main”, artinya dibutuhkan komitmen dan kemam-puan untuk dapat mengawalnya, sedangkan kami (POKJA LP2) cukup sadarakan sumber daya manusia (SDM) yang kami miliki. Akan tetapi di sisi lainhal ini sekaligus tantangan dan kesempatan bagi kami sebagai bagian darimasya-rakat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi perempuan diPono-rogo, khususnya di daerah kami bertempat tinggal.

Serangkaian prosedur kami ikuti sebagai mitra dari Cakrawala Timursampai akhirnya kami menandatangani Memorandum of Understanding(MOU). Bahwa ini bukan program main-main ditunjukkan juga oleh pihak

R

Page 205: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxciii

Cakrawala Timur sebagai penanggungjawab program dengan mempersiap-kan serangkaian pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan para lembagamitra dalam pelaksanaan program di daerahnya nanti. Salah satu hal yangperlu dicatat yaitu adanya perubahan rencana pelatihan pada waktuworkshop yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari lembaga mitra. Kalauboleh jujur ini salah satu kelebihan dari Cakrawala Timur.

Lokakarya identifikasi masalah perempuan yang dilakukan di masing-masing regio (subkultur) merupakan upaya untuk melihat dan menemukanhambatan-hambatan partisipasi perempuan dalam kegiatan publik, utama-nya dalam proses pengambilan dan pembuatan kebijakan publik. Pelatihananalisis sosial dengan perspektif gender juga memberikan dasar bagi kamiuntuk menemukan masalah sampai pada menyingkap akar masalah yangsesungguhnya. Kemampuan untuk melakukan pengorganisasian komunitasjuga diberikan, sehingga meningkatkan rasa percaya diri kami untuk terusmengawal program ini. Pelatihan gender dan Islam merupakan pembekalanuntuk menindaklanjuti hasil dari lokakarya, bahwa salah satu hambatanpartisipasi perempuan adalah adanya pemahaman terhadap ajaran agamaIslam yang bias gender. Pelatihan ini tidak hanya diberikan kepada aktivislembaga mitra tetapi juga terhadap tokoh agama dari komunitas yang kamidampingi sehingga sangat membantu dan meringankan beban kami, sekali -gus membuka peluang adanya partner dalam mengawal program ini.

Karena berkaitan dengan pembuatan kebijakan publik, pelatihanadvokasi kebijakan menjadi hal yang wajib, juga pelatihan gender budget-ing bagi pembuat kebijakan lokal yang paling tidak memberikan carapandang baru tentang pengarusutamaan gender. Pelatihan komunikasipublik memberikan bekal dan pencerahan bagi kami, karena kesalahandalam berkomunikasi akan menyebabkan tidak tersampaikannya pesanadvokasi, sekaligus juga mengetahui pentingnya menggunakan media massadan berkawan dengan pers dalam melakukan advokasi.

Akan tetapi, tiada gading yang tak retak. Ada beberapa pelatihanyang rencananya sebagai bekal kami untuk mengawal program ini menga-lami perubahan dari jadwal yang telah ditentukan, sehingga membuat kamiharus belajar dari kawan-kawan lembaga lain yang tergabung sebagai mitraCakrawala Timur. Persoalan administrasi yang rumit seringkali lebihmenguras energi kami sehingga mengurangi konsentrasi dalam membuatstrategi advokasi dan pelaksanaan advokasi itu sendiri. Persoalan adminis-trasi tersebut muncul karena dari awal tidak ada pelatihan. Dan pelatihanbaru diberikan setelah berjalannya program, yaitu ketika menghadapi kasus

Page 206: PERANG POSISI MEWUJUDKAN KEADILAN GENDERmemahamiwanita.weebly.com/uploads/2/5/2/0/25203851/partisipasi... · pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas

cxciv

(kesalahan dalam sistem administratif) sehingga hal tersebut menyulitkankami sebagai lembaga yang baru sekali ini bekerjasama dengan CakrawalaTimur.

Ada hikmah yang sangat kami syukuri dari program ini, karenameliputi 30 kabupaten se-Jawa Timur maka ini memberikan kesempatanuntuk belajar dan menimba pengalaman dari kawan-kawan yang telah lamamelakukan pengorganisasian komunitas, khususnya kawan-kawan yangtergabung dalam Rembug Perempuan Pedesaan Jawa Timur.