57

PERANAN POLISI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA LINGKUNGAN

Oleb : Abdul Rabman Kalau

Dewasa inl Polri sebagai . penyidlk d1lunlul untuk mampu be-,peran secara profesional dalam perbra pidana peneemanui dan peng­rusakan Ilngkungan bidup. Adanya koordlnasl antar instansi terkait dalam penanuulaolan dampak peneemaran dapal mengbindari penye­lesalan masalab secara sepibak.

Pendabuluan

Akhir-akhir ini masalah Iingkungan hidup sering dibahas oleh pakar­pakar dari berbagai disiplin i1mu baik dalalm forum nasional. maupun dalam forum internasional.

Di Indonesia masalah Iingkungan hidup sudah mulai dirasakan dampak negatipnya oleh masyarakat sehingga sering timbul keresahan masyarakat. Untuk dapat menanggulangi masalah tersebut maka seluruh aparat yang terkait harus dapat berperan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum Lingkungan saat ini telah ada yaltu Undang~Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup namun ketentuan itu tidak dapat diimplementasikan tanpa peran seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mencipta­kan kesinambungan Iingkungan hidup yang sehat dan harmonis per1u peningkatan pengawasan dan penindakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggarnya.

Pengertian-pengertian

Beberapa pengertian yang dapat dijelaskan sehubungan dengan · tulisan ini adalah :

A. Istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum Iingkungan.

F.bnMui 1990

58 Hukum don Pembangunan

I. Lingkungan hidup. Banyak istilah yang sering digunakan orang untuk mengartikan

"lingkungan" ataupun" lingkungan hidup" . Istilah lingkungan dan Iingkungan hid up digunakan dalam pengertian yang sarna dan telah di­kenaI di berbagai negara dengan istilah antara lain. "Environment" dalam bahasa Inggris atau "Lievironnment ll dalam bahasa Prancis, "Umwelt" dalam bahasa Jerman, "Miliew" dalam bahasa Belanda, "Alam sekitar " dalam bahasa Malaysia, "Kapagiliran" dalam babasa Tagalog atau "Sin-Vat-Lom" dalam bahasa Thai. 1

Lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan alam buatan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan m.nusia serta makhluk hidup lainnya.

Istilah lingkup.gan hidup ini kemudian [ebih tegas dirumuskan dalam ketentuan pasall ayat (I) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentu~n Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup adalah, "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilaku­nya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya." 2

2. Pencemaran dan perusakan Iingkungan. Pencemaran Iingkungan berarti masuknya atau dimasukkannya

makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbul­kan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.3

Penggunaan istilah tindakan IIPencemaran"dan" Perusakan" lingkungan hidup sering dicampuradukkan orang. Secara sepintas memang tidak tampak adanya perbedaan karena setiap orang yang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran Iingkungan begitupun sebaliknya. Jadi batasan perbedaannya hanya terletak pad a

1 Prof., Mr., St., Munadjat Danusaputro Hukum Lingkungan Buku I Umum, 8andung: Bina Cipta. 1985, p. 62

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 [cntang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Tahun 1987, p. 3

3,bid.,pp.

Peranan 59

intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar kerugian yang diderita oleh Iingkungan akibat perbuatan tersebu!.

B. Istilah-istilah yang berhubungan dengan penyidikan

I. Polri. Polri diartikan sebagai alat negara penegak hukum yang terutama

bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. 4

2. Tindak pidana. Bertitik tolak dari istilah yang digunakan dan dasar at au alasan yang

dikemukakan oleh para sarjana hukum yang menggunakan istilab" tindak pidana ", maka dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dengan ke­salah an dilakukan at au tidak dilakukan oleh seseorang yang mampu ber­tanggung jawab, bersifat melawan hukum, dilarang atau diharuskan dan diancam oleh undang-undang, yang terjadi di tempat, waktu dan dalam keadaan tertentu. 5

3. Penyidik dan penyidikan. Penyidik diartikan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam un dang-un dang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pi dana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 6

4. Penyelidik dan penyelidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencamtumkan bahwa

pengertian penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Sedangkan penyelidikan disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pi dana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 7

.$ Undang·Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 lenlang Ketentuan·ketenluan Pokok Kepolisian Negara, Lembaga Negara Republik Indonesia No. 245, 1961, p.2

5 S.R. Sianluri, S.H. Tindak Pidanll di KUHP BerikUI Uraiannya, Jakarta: Penerbit Alumni AHM·PTHM, 1983, p.l

6 A. Tambunan, S.H., Kilab Undang·Undang Hukum Atara Pidana, Jakarta: Bina Cipta, 1982, p. &.7

7 Ibid., p.7

60 Hukum dan Pembangunan

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

A. Perulllusan ketentuan pidana. Tindak pi dan" merllpakan SlIO[U pengenian dasar dalam hukum

pidana, oleh karcna i[U ll1emahami pengcrtian tindak pidana adalah penting sekali.

Dnlam pembail a"iun lindak pidana khususnya yang mengenai p~ ncelllaran dan perllsakan lingkungan hidup le!ltlt ridak !epas dari pcngcnian lindak pioana sepcrli yang tdah disebUlkan pada BAll II eli alas dun Ji dalam UlH.lang-Ulldang Nomor ~ TatulIl IY82 k1..'tcnlllall pidana ini dijumpai pada pasal 22 yang menyatakan balma :

I. Barang siapa dcngan sengaja melakukan perbualan yang menyebabkan rusak­nya lingkungan hiJup u(au Icrcemarnya lingkungan hidup yang dialur dalam lIlldang-undang jni arau undang-lindang lain diancam pidana J~ngan pidan<l penjara selama-Iamanya IO (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 100.000.000.- (seralUS jut" rupiah).

2. lbrallg siapa karcna kdabiallilya lIIelakukan perbuatan yang mcnyebabkan fl1~aknya lingkungan hidup awu lercemarnya lingkungan hidiJp yang diatur dalam undang-undang ini atau llndang-undang lain diancam pidana dengan pidana kurungan ':Idama-Iamanya I (salU) tahun dan at au denda s~ba l1 yak-banyaknya

Rp. 1.000.000, - (""U jllia rupiah).

3. Pl!rhu<ttan sl!bagailllana tersebut dalam ayat (I) pasal ini adalah kejahatan dan perbualan I,cbaga im ana tcrsebu{ dalam ayat (2) pasa! ini adalah pelanggaran. S

B. Unsur-unsur lindak pidana peneemaran dan perusakan Iingkungan hid up.

DiJ...etahlii bahwa lInSUr-lIIlSUr tindak pidana itu terdiri dari lima unslIr

yaitu unsur subyek; unsur kesalahan; unsur yang bersifat melawan hukum; unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/per­undangan dan terhadap pelanggarannya dianeam pidana; unsur waktu tempat dan keadaan.'

PaJa t umusan tindak pidana penccmaran dan perllsakan Iingkungan hidup unsur-unsurnya berpedoman pada pasal22 ayat (I) dan (2) Undang­Ullda ng Nom!lt" 4 Tahun 1982 yang dapat diteliti dan diuraikan sebagai bcrikut :

1,. Unsur suby!!k; telah je!as Jirul11l1sk:li1 ... ebagaimana yang tercamtum yaitu "Barang siapa ". lni bcrani bahwa tindakan pencemaran dan perusakanlingkungan hidup Japat dilakukan olch <;i<lpa >;aja.

8 LJIlJang.LJndang Rcpu bli k Indone"ia Nomor -4 Tahull I1)R2

t,J ' S.R. SianlUri, S. H .. Tindak Pidana di KUHP Berikul liraiannya., OP. Uf., p.1

61

:!. L Il"lir k .. -,atlh'1I1; b~lHu" ~C'l~tl,\han dalail1' ayat (1) adalah kesengajaan yang dirumu,kan "dengan sengoja" sedangkan untuk ayal (2)-nya benluk kesalahan adalah kelalaian.

3. Unsur bersifal melawan hukum; pada ayal (I) maupun pada ayal (2) sifal m~la\\"an hukumnya tidak di~amtumkan. tClapi bcnjasarkan Putusan Mahkamah :\~un,g J.h:publik Indone~i<l NomOI" 30/ K/ J\.r/ 1969tanggaI6 Juni 19iO, un.\ur ber­... irat mcia\\an hukuJ11 ~dahl dinyawkan ada ~alam liap tindak pidana, walaupun tilla" dh:alltumkan lhlli.llll fUillWlan delik.

.. J. l 'n\ur linda)..an Y31l£ dilarang atau diharuskan olch ulldang­undang . pcrunu.tngan dan tcrhaul.lp pclanggarnya diancam dengan pidana; secara lIInum 1I11\ur tcrsebul dirumuskan scbagai melakukan tindakan yang meJlycbab­"all ru~"knya atau teTcemarnya Iingkungan hidup.

5. Ln",ur \\i.lklll, tempal dan keadaan; adalah bila terjadinya suatu tindak pidana pelll.:enHtnlll dan perusakan lillgkllngal~ hidup pasti terjadi di suatu tempat atau kawa~an tertentu, pada wakHl tertelllu sena datam keadaan terlemu.

Dari uraian di atas dapallah dibuat ,ualU telaahan bahwa 1<lah ler­jadi sualU lindak pi dana peneemaran dan perusakan lingkungan hid up <Ii sualu lempal alau kawasan di Indonesia apabila seseorang alau sekelompok orang atau sualu badan hukum tertenlu yang mampu ber­langgllng jawab lelah melakukan alall lidak mclakukan sualU tindakan yang dengan kesalahan dan alau kelalaiannya mengakibalkan limbulnya peneemaran dan perusakan lingkungan hidup yang bersifal melawan huklllll. <lilarang alall diharuskan dan dianeam oleh undang-undang (klasifi"',i pcnccmaran dan perllsakan lingkllngan hidup seeara rinci lelah dilentukan oleh Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan ling­kungan Hidup Nomor : Kep-02!MENKLH 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pedoman Penelapan Baku Mutu Lingkungan). Tindakan yang bersifal melawan hukum tersebul tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

C. Fal..ta pcncemaran dan perllsakan lingkungan.

I. I-:asus-kasus peneemaran dan perusakan lingkungan hidup <,Ii Indonesia. h.cl1lajllan-kl'majuan yang Iclah dirapai Bang~a Indonesia dalam

pcmbangunan Icrnyata tidak hany,~ mcmberikan dampak posilip mclaillkan juga memberikan dalllpa~ Ilcgatip yang jllstru dapat merugikan kclang:-.ungan hidup Bangsa In<iol1c.-. ia _",endiri. Salah ~atll kcrugiaJl tcrs-cbllt bcrilublillgan lh..'llgan Iingkullgan l1idllP yailU akibat sampingan dari pcmbangunan industri yang mcnimbllikan pencemaran dan perusakan Iingk lI11gan hidup.

:V1clalui media T11a~~a ~cbJ£ai ~alah salU sarana komunikasi, l11a ~yarakat mcngctahui jnform,,~ i tcnlung nwsalah lingkllngan hidllp dan

FebTwm' 1990

62 Hukum dan Pembangunan

berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Masyarakal semakin sadar bahwa masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidllp sangal membahayakan kesehalan dan keselamalan hidup karenanya kepentingan umuk menanggulanginya sudah dirasakan sangal mendesak'.

Kemudian disadari pula bahwa manifeslasi yang paling menonjol dalam pemhangllnan terhadap masalah lingkungan hidup adalah pcncemaran. Hal ini nienarik perhalian para ahli dari berbagai disiplin ilmu unruk menganalisa dan membahas masalah lingkungan rerscbu{ ke dalam panel-panel diskusi, sl!l11 inar-seminar maupull ke dalam bentuk tlliisan. ,

Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemanlri, S.H. salah seorang ahli hukum Indonesia. Dalam tulisannya, beliau juga meneantumkan tindakan­pencemaran lingkllllgan hidup yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Dalam tulisannya, beliau juga mencantumkan tindakan­tindakan yang telah diambil oleh Direktorat Jendral Aneka Industri baik seeara langsung maupim tidak langsung yaitu :

a. Masalah pencemaran air dengan didirikannya pabrik Indigo oleh P. T. SM di Semarang sudah dis'elesaikan dengan dipindahkannya lokasi pabrik. Semula lokasinya berdekatan dengari pemukiman penduduk, sekarang dipindahkan jauh dari lokasi pemukiman.

b. Pencemaran lingkungan oleh pabrik minyak pelumas bekas di Tulung Agung-Jawa Timur, diselesaikan dengan menyarankan meninggikan cerobong asap ± 20 meter dan membuang Iimbah jauh dari sungai dan sumur-sumur. e. Sebuah pabrik penyedap rasa P.T. ,SI di Probolinggo telah meneemar­kan air. Kaslis ini d'i .~elesaikan rlengan ganti kerugian oleh perusahaan ke-pada masyarakat 'yang dirugikan .; . d. Udara dan bunyi / suara mengakibatkan pencemaran yang ditimbllikan oleh perusahaan P .T. BOS di Bogor. Kemudian diatasi bersama-sama Kanwil Perindustrian Jawa Barat, Balai Bahan-bahan di Bandung, Di­rektorat Jendral Aneka Industri dan Pemda TK. II Bogor. Disarankan agar perusahaan dapat meninggikan cerobong asap dan memakai alat peredam suara pada mesin kompresor, saran tersebut sudah dilaksanakan .

e. KaslIs yang cukup ramai yaitu pencemaran udara dan bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh 'pabrik Cat/ Thinner SB di Tangerang-Jawa Baral, telah diselesaikan dengan memindahkan lokasi pabrik . 10

Selain kaslls-kaslls di atas masih terdapat beberapa kasus lain yang , \0 Pro f. Or. h: o.:snadi Hardjasoemanni , S.H., "ukum T:II1:1. I.in~l.:tlnl!.lIn. Y L'~~"kan a : Gajah _'fada Cni\cr, iti Prcs~, 1'.186. pp. 281-282

Peranan 63

sampai sekarang masih hangat dibiearakan orang diantarannya kasus peneemaran sungai Asahan di Sumatera Utara, kasus pencemaran sungai Brantas dan Kali surabaya di Jawa Timur serta Kali Ciliwung di Jakarta yang semua itu menuntut perhatian kita untuk menanggulanginya sehingga dapat menjamin terciptanya kelangsungan hid up bangsa dan pembangun­an llasional Indonesia. 2. Kasus pidana pencemaran dan perusakan Iingkungan hidup di Surabaya.

Scjarah pcradilan di Indonesia telah mengawali babakan baru dalam peranannya di bidang pembangunan hukum yaitu dengan menyidangkan kasu, pencemaran lingkungan yang terjadi di Kali Surabaya-Jawa Timur.

Penulis sengaja mengemu·k3kan kasus iersebut dalam tulisan ini karena sangat menarik untuk dibicarakan. Selain merupakan kasus pencemaran lingkungan yang baru pertama kali disidangkan di Indonesia juga tidak kalah menarik karena hasil putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menangani kasus itu menvonis "Bebas" terdakwa pemilik pabrik tahu P. T. Sidomakmur dan Peternakan babi P.T. Sidomulyo di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sehingga Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum pad a kasus itu mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

. Lebih lanjut hasil pemantauan harian "Tempo" No.: 12 Tahun XIX tanggal 20 Mei 1989 mengulas sebagai berikut

THIBOK TEBAL DI KALI SURABA YA

Bcrd<JjilrJ. .. aIJ IlasiJ pemanlauan Tim Komisi Pcngenda/ian Pell~'cmaran Lingkungan Hidup (J.:,PRLH) Pemda Jau',i Timur dj Kali ?ur<fbaya y,allg di1aku~an seeara inlensif mula; bulan OJ"w/lcr 1987 dilclJJuki:w pcncemaran di berbagai pab'dk, (ermasuJ..: pabrik [ahu PT Sidol/lal.:mur (/illl petemakan babi PT SidomuJ)'o di Desa Sidomul)'o, J.:e(:amaran Krian, Sidoarjo Untuk lebih menyakinkan. KPPLH Sidoarjo meminta banluan Balai Teknik Keschatan Lingkungan (BTKL) Surabaya unluk meneJiti lim bah dari pabrik tersebul.

Pada langgal 19 JuJi 1988 BTKL Surabaya mengirim riga ahlinya ke 10kasi pabrik tahu dan pelernakan bab; itu. Didampingi sebelas petugas Polres Sidoarjo, secara diam4 diam mereka mengamb;1 contoh air di ~alurall pembuangan limbah. Di P. T. Sidomakmur dilemukan kandungan BOD (Biological Oxygen Demand atau Kebutuha'a Oksigen Biokimia) sebanyak 3.095,4 mg per liter dan COD (Chemical Oxygen Deman,d arau Kebutuhan Oksigen Kimja) ~eb<:"s4r 12.293 mg perljl~r sedangkan di P. T. Sidomulyo, BOD sebesar 462,3 mg per liler 'Ian COO sebesar 1.802,9 r:ng per 1iIer. , Sedangk~n p.ada Sural Kepurusan Gubernur Jatlm No. '43/ 1983 disebutkan bahwa batas maksimal Kcbutuhan Oks;gcn Biokimia (BOD)adaJah 30 mg per lirer dan Kebutuhan Oksigen Kimia (COD) adaJah 80 mg per liter. Jadi jelasJah bahwa hasil penelirian di atas ambang batas maksimal.

................. . ........................................................................... .. , , ,

Ala.'; da.~ar itlll.ll! "emilik pabtik atas llama Bambang Gunawan (d/ h Oei Ling Gwat) berumur 48 lahun discre/ ke meja hijau o/ell Jaksa Syamsuddin YusuF dengan ,uduhan mem.'emarkan lingk.ungan Ka/i Surabaya lall/ menuntu( pidana cnam bulan kurungan dengan masa percobaatl saw lallun. at.1U dCllda Rp. 1.()()(J.OOO, ' (satu juta rupiah).

"

Feb"",,; 19.90

64 Hukum dan Pembongunan

.-\I.:JI/ Ict,IP; "lksi·,'i'lbi y'Hlg di.ljukan memberik:w kercr,1ngan }ang s~ilitJg bertenr:lngan. Dn . HuJoro KepaJa Oillas Perinduscrian SidoJrjo mi.~alllya, I1!Cllgufip data BaJai Petlclirian dan Pengembangan lndustri (BPPl) Sidoarjo yallg mt'meriksa air hI/anguli PT Sidomakmur p.lda lJllggaJ 4 JUfli 1988 Icn.;alar bahwa BOD yang dikalldung dalam limbah tersebur 17,34

mg per filt'r Jail COO 68,'58 mg per liler ya ng {clift/flY., masil1 di bal\'ah ambang balas lIlak .. illw/.

!>.:;UCiI:' jilt/ail. /":L'w., .\lajL'iis Hakim Ngak:1II Nyomall Rai. S.H. (Kew<l Pt'llgadilan Negeri 5i./(I;II-,;41 ' 1I11."/Ilb~'h; . ,J,.;lII fl.'rruduh II-a/au IJIl'm;lIIg Ierbukri lIIembu<lng limbah indus/rinya

ke k';/Ii SlIf:lh;J.";', 1/;/1111/11 fh,k illllllL'/l i la i perhU;Jt.lI1rIY:' bukiln tindak Pid<llli1 , kart'lI;! Iidak 1I!1.'tlyebabko.lll /er,.:emarny~1 lingkullgan hidup .

•••• . ••••• , •••••••••••••••••••••••••• • ••••• • ••••••••••••••••••••••• • ••••••• j ••••••••••••••••••• • ••••••••••

Kemudian dikerahu; dalam catalan laporan BPPI Sidoarjo, ternyaca dicancumkan juga balnva pt~tlgambjlan sample air buangan dilakukan oleh karyawi1n peru~a haatl bersangkuc3n akan telapi selama sidang bcr/ang;ung pihak BTKL Surabaya belum mengelahui cacac:Jnrersebul. Obyekrit'iras pellgambilan sample itu yang akhirnya diragukan oleh Drs. Maryadi Broto SI/II.1ndi Kt'pala 8al:,; Teknik Kesehatall Lingkllllgan Surabaya. (Ulasan ini ada/all hasH te/a<lfwlI pt'tlL/h. .. cerh;,u/:II' wpik lillgkungan di Maja/ah Tempo No. /2 Tahull XIX halaman 69/.

Putusan Hakim itu tentunya beralasan karena keterallgan ahli yang diberikan di persidangan saling bertentangan dan masing-masing mempunyai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar itu Hakim berpendapat bahwa memang terbukti telah terjadi pencemaran lingkungan terapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, seperti yang rercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 191 ayat (2) sebagai berikut ; "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa lerbukti. tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala luntutan hukum". II

Fungsi dan Tugas Polri

A. Polri pengemban tugas kepolisian .

Polri sebagai salah saw unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia yailu pembela/ pengawal negara dan Bangsa Indonesia terhadap segal a macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam.

Tugas Polri sebagai peml;>ela/ pengawal negara, dan bangsa diwujud­kan dengan melaksanakan tugas-tugas kepolisian untuk senantiasa meneiplakan suatu keadaan yang tenang, tentram dan aman dalam kehidupan masyarakat.

Lebih rinei rJlgas-tugas kepolisian itu dijelaskan dalam undang­undang sebagai berikut :

II A. rambunaTl . S. H .. Kilab Undang-Undang Hu,"um .",C:lrll Pidana. Op. Gt .. p. 22

Peranan 65

1. s. Memelihara A!;elertiban dan menjamin hamsnan umum. b. Mencegah dan memberantas menjalarnya peoyakit peoyakit masyarakat. c. MemeUhara keseJamatan negara gangguan dan dalam. d. Memelihara keselamatan orang, benda. dan masyarakal, tertnaSuk memberi perlindungan

dan pertolongan. e. Mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhacJap peraturan-peraturan

Negara.

2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelaDggaraD menurut kelentuan-kelenluao dalam UDdaDg-Undang Hukum Acara Pidana dan lain­lain peraluran Negsra.

3. Mrngawasi alinm-aJiran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakatj dan negara.

4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh sualu peraluran Negara. 12

Tugas kepolisian bertujuan memelihara terciptanya suatu kondisi bangsa yang sehat dan dinamis sehingga dapat menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri dituntut untuk sanggup menjalankan -tugas penertiban masyarakat, menyelenggarakan penyelamatan jiwa raga dan harta benda, meneegah dan menindak penyimpangan hukum, serta menjalankan berbagai tugas lainnya yang bisa dibebankan kepadanya.

Dalam melaksanakan tugasnya Polri harus selalu peka dan tanggap terhadap segala maeam kemungkinan gejolak sosial dalam masyarakat terutama yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maupun yang dapat menghambat kelanearan pelaksanaan pembangunan nasional.

Patut disyukuri bahwa dalam era pembangunan sekarang ini peranan media massa telah dimanfaatkan secara fungsional sehingga dapat menunjang kelangsungan pembangunan nasional di segala bidang. Dalam bidang" tugas kepolisian untuk memantau dan meriangkal setiap bentuk kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi, Polri dapat menelaah dan menganalisa informasi yang berhubungan dengan kewenangan tugasnya melalui media massa tersebut. Dengan demikian seeara dini akibat negatip yang kemungkinan timbul dapat dieegah ataupun diatasi dengal) tidak mengurangi fungsi kewenangannya sebagai pengayom dan pengabdi masyarakat.

B. Polri sebagai penyidik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan Polri berkewajiban dan mempunyai wewenang sebagai berikut :

12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 Op. Cit., pp 2-3

F.brwrl 1990

66 Hukum dan Pembangunan

1. Menerirna laporan alau ~.gadu.n dari seseorang (entang ad_oya lindak pidloa. 2. Melakukan lindakan pert.rna pad. sui di tempI. kejadian. 3. Menyuruh berhenti seonng tersangka dan memeriksa landa pengensl diri tersangk •. 4. Melakukan penangkapan. penabanan, penggeledahaR dan penyilaan. 5. Melakukan pemeriksaan daD penyit.an surat. 6. Mengambil sidik jari dan memotrd seseorang. 1. Memanggil oraDg unluk didengar dan diperiksa sebagai tersangh atau saksi. 8. Mendstangkan orang .hli yang diperlukan dalam hubunganoya dengsn pemeriksaan

perkara. 9. Meagadakan penghentian penyidikan.

10. MeDgadakan lindatan lain menurul hukum yang bertanggung jaw.b. IJ

Dalam hal penyidikan, Polri seteiah mengetahui adanya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan suatu tindak pidana, telah mempunyai kewajiban untuk melakukan penyidikan.

Unsur yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan penyidikan adalah "telah diketahui" terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Jadi tanpa diketahui terlebih dahulu tentang peristiwa itu maka "tidak ada" kewajiban bagi Polri untuk melakukan penyidikan. ada" kewajiban bagi Polri untuk melakukan penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan itu tidak harus rrienunggu laporan dari masyarakat ataupun orang yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana yang patut diduga tersebut.

Dengan demikian apabila telah terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, penyidik dalam hal ini Polri wajib segera melakukan tindakan penyidikan setelah menerima laporan atau pengaduan dan atau sebelum/ tidak menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun orang yang dirugikan sedangkan penyidik mengetahui terjadinya peristiwa itu. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut ; "Penyidik yang mengetahui. menerima Isporan alsu ~ngaduan remang terjadinya suato per;stiwa yang parUI didugs merupakan tindak pidana wajib segera me/akukan tindakan penyidikan yang diperJukan ". 14

Ini tidak berarti bahwa peranan Polri pasip yaitu hanya mengetahui setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai suatu tindak pidana dari masyarakat ataupun orang yang dirugikan. Melainkan Polri harus selalu tanggap terhadap setiap permasalahan yang timbul dan patut diduga sebagai tin dak pidana yang terjadi di tengah tengah kehidupan masyarakat.

Mengenai ketentuan pembiayaan selama penyidikan dilakukan sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga

I) A. Tambunan. S.H. Kilab U.d .... -Und.ng H.kum Aca,.. Pldana Op. CIf. , p. 12

14 Ibtd .• p. 43.

Peranan 67

merupakan tindak pidana adalah menjadi tanggungan negara (pasal 136 UU No.8 Tahun 1981). 15

Jadi jelas bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka kepentingan penyidikan untuk meneari dan menguatkan bukti-bukti yang dilakukan sejak awal penyidikan sampai dilimpahkannya perkara tersebut ke persidangan adalah dibiayai oleh negara.

C. Peranan Polri di dalam menangani perkara tindak pidana peneemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa Polri sebagai penyidik telah mcmpunyai wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan setelah mengetahui terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana . Namun demikian dalam penegakan hukum terhadap kasus peneemaran dan perusakan lingkungan hidup telah ditetapkan pedoman pelaksanaan tersendiri untuk menanggulangi masalah peneemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut.

Penegakan hukum dalam kasus peneemaran dan perusakan lingkungan hidup sclai n mclibatkan Polri juga melibatkan em pat instansi pcmcrintah Jainnya yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman. Kementrian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup serta Kejaksaan Agung Rl.

Dari hasil kesepakatan kelima instansi pemerintah itu dikeluarkan Prosedur Penanggulangan Kasus Peneemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup seperti yang dieantumkan dalam Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 03 / SE / MENKLH /6/1987 tanggal 5 Juni 1987 antara lain sebagai berikut :

"Laponm dari penderila alau anggola masyarakallenlang telah terjadinya pencemaran dan alau prrusakan Iingkungan hidup disampaikan kepada sparat Pemerinlah Daerah yang wajib dengan segera meneruskannya kepada Bupati/Walikolamadya Kepala naerah Tingkat II dengan lembusan Kepolisian RI, sedangkan unhtk IlKI Jakarta laporan diajukan kt'pada Cuh('rnur Kt'pala Da('rah Khllsus Ibu Kola Jakarta dengan tembusan kepada Kepolisian RI, ma~inJ:.·masing )'ang membawahi wilalah lokasi terjadin)-a pentemaran dan alau prrll)'akan lingkllngan hidup";

"Berdasarkan bahan / Li.tlrrangan ~·ang dilerimanya dan alau dari hasil prn}'etidikan sendiri. Kepolisian RI melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku"; "Berdasarkan hasil penyidikan olrh Kepolisian RI diambil langkah·langkah I"nlulan hukum s('suai drngan peraluran perundang·undangan lang berlaku". 16

ISlbid., p. 52

16 P~doman P~laksanaan Peraturan P~m~rintah Nomor 29 Tahun 1986 t~ntang AnaJisis MC'ngC'nai Dampak Lingkungan . SC'krC'larial M~ntC'ri NC'gara J(C'pC'ndudukan dan Lingkungan Hidup. Tahun 1987, pp. 108-109

Feb"",,; 1990

68 Hukum dan Pembangunan

Konsekuensi prosedural dari ketentuan pelaksanaan itu menunjukkan bahwa Polri mengetahui terjadinya pencemaran dan pcrusakan lingkungan hidup , ctelah menerima tembu,an laporan pcnderita atau anggota masyarakul yang dirugikan dari Pemerinrah Daerah yang bersangkutun. Hal ini berbeda dengan proses pengaduan tindak pidana biasa karena pertimbangan teknis bahwa selain diberlakukannya ketentuan pidana pada setiap tindakan pencemaran dan peru,akan lingkungan hidup juga dapat diselesaikan melalui saluran hukum perdata maupun administrasi. Atauplin apabila dipandang perlu keliga saluran hukum itu dapat sekaligus dilcrapkan "alam satu perkara tindak pidana pencemaran dan "crusakan lingkungan hidup yang tentunya penerapan itu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu baik lindak pidana biasa maupun tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kedua-duanya bukan merupakan"delik aduan " . Dengan demikian secara hukum tetap tidak menutup kcmungkinan Polri melakukan penyidikan sendiri terhadap kasus penccmaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dari sekian banyak kasus pencemaran dan pcrusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, banyak yang tidak kita temui kasusnya di pengadilan. Padahal Polri baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik lelah berwenang dan berkewajiban untuk mclakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tersebut. Lalu mengapa kasus tersebut banyak yang tidak sampai ke pengadilan? Sampai sejauh manakah peranan Polri dalam kasus-kasus tersebut? Apakah Pold belum tanggap terhadap permasalahan lingkungan? Ataukah karena belum mampu menangani secara teknis kasus-kasus pencemaran dan perus.akan \ingkungan hidup yang terjadi? Inilah yang patut dipertanyakan sehubungan dengan banyaknya kasus pencemaran dall perusakan lingkungan yang tidak sampai ke pengadilan.

D. Panda ngan penulis.

Menganalisa hasil ulasan pad a kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kali Surabaya (Bab lll, Sub Bab C, Sub­sub lJab 2), limbul kcsan bahwa hasil pen yelidikan dan pcnyidikan tcrhadap kasus tersebut , cbenarnya belum siap scpenuhttya untuk tlilimpahkan kc pcrsidangan. Hal ini lerbukti dengan adanya keterangan ahli yang salilig bertentangan di antara para saksi ahli sehingga Hakim mcnc.:tapkan plIttisan "Bebas ".

Seharlisnya Polri dapal berperan di balik persidangan ilU untuk merelevansikan keterangan ahli dari para saksi ahli tadi yaiut pad a saat dilakukannya penyidikan. Tetapi patut disadari bahwa profesionalisme Polri dalam bidang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup khususnya serta masalah lingkungan hidup pad a ul11umnya masih dirasakan kurang.

69

P'H.ialiai ~I.'allcl~till~ a Polri dal~1Il1 hill ini Polrc.'l Sidoarjo dapat 1lh..'llgullgkapkan L'atalall laporan BPPI Sidoarjo yang mCI1Callllllllkall bah\\'a pengambilall ,ampd air bungan ilu dilakukan oleh karyawan pcru ... ahaan b('r~allgkutan s,cbclulll dilimpahkannya bcrkas pcnyidikan 11L'I'kru a kl' pcr~idallgan 1l111ngkin Majcli~ Hakim tidak akan mCllctapkan IHI[U~all" Ueha.l\ " pada ka~tl~ terscbUI karcna faktor ohycklivita\ pCllga lllbilail ~alllpic itu mcmang patut diragllkan.

Dcngan mclihal hasil laporan BPPI Sidoarjo yang dilakukan pada ","ggal 4 .Iuni I ~88 jela, sudah tidak akurat lagi bila ditinjau dari waklu pengambilan ,am pel karena konsentrasi zat kimia itu selalu akan berubah. PI,.:rubahall itu bi ... a di~cbabkan olch waktu, tcmpal, l'U3Ca, maupun kadar kelarutan a{,jam basa dari zat alau mineral yang dilarutinya. Apalagi bila dikailkan dellgall hasil penelilian yang dilakukan BTKL Suraba)'a bersama P(llrl" Sid(larjo pad a tanggal 19 Juli 1988. Berani terdapal sclang \\'aklll ± 45 (cmpal puluh lima) hari, tenlll saja sclama illl konscntrasi zat kimia eli dalam lim bah akan bervariasi scsuai dengan kualitas maupun kuantitas produksi ),ang dihasilkan o\eh pabrik tersebut. Makin baik kualitas dan l1lakin banyaknya kuantitas produksi yang dihasilkan akan makin banyak pula kOIl .... entra~i zal kimia yang digunakan begitupull sebaliknya.

Hal inilah sebenam)'a yang harm dijadikan bahan penimbangan Polri (Polrc" Si<ioarjoj di dalam menYlIsun berkas penyidikan perkara ,ebelum dililllpahkan kcpada penllntut umum untuk diajukan ke persidangan.

Sangat disayangkan bahwa di dalam tulisan Majalah Tempo No. 12 Tahun XIX yang mengungkapkan kasus tersebut, tidak disertai dengan uraian yang mcnerangkan tentang kegiatan alau Jangkah-Iangkah yang tclah dilaksanakan olch Polres Sidoarjo ,ehllbungan dengan penelitian yang dilakukan bersama-sama BTKL Suraba)'a sehingga hal ini membatasi \\'a\\'a~aTl penuli~ di dalam menanggapi kasus pencemaran tersebut khmusn)'a )'ang menyangkut masalah penyidikan.

Dari ulasan itu penulis berpcndapat bahwa langkah-Iangkah ),ang dapat dilakukan PoIres Sidoarjo pada pen)'e1idikan dan penyidikan kasus ICl'.I\cbut adalah : I. I kut meneliti buangan atau limbah pabrik tersebut. 2. Pada saat melakukan penelitian hal-hal yang harus diperhatikan adalah mcngadakan koordinasi dengan instansi terkait (dalam kaslls ini adalah BTKI. SlIrabaya, BPPI Sidoarjo, Pemda Jawa Timur dan iSlansi lain ),ang Illungkin dapal memberikan dukllngan demi kelanearan pelaksanaan penelitian, juga terhadap peralatan ),ang memadai sehingga akan memperlancar jalann)'a penclitian dan pcnyelidikan. 3. Tindakan yang dianggap pcrlu untuk dilaksanakan dilokasi kejadian antara lain:

a. Melakukan tindakan pengamanan terhadap korban dan masyarakat sekitar lokasi kejadian juga terhadap makhluk hidup lainnya yang dimungkinkan akan terkena pencemaran (bila telah

FebrUllrj 1990

70 Hukum dan Pembangunan

terjadi korban ataupun bila diperkirakan akan timbul korban).

b . Mengadakan tindakan praktis seperti; mengambil sampel yang ada dengan peralatan steril, mengirimkan dengan segera sampel itu ke laboratorium untuk diteliti, mencatat specifikasi atau keadaan yang dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik kimiawi maupun fisika zat dari limbah tersebut misalnya; waktu, tempat, cuaca, suhu maupun kadar kelarutan asam basa larutan dan lain-lainnya.

c. Mengadakan wawancara dengan orang yang dianggap bisa dijadi­kan saksi seperti ahli untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, juga terhadap korban bila pada kasus tersebut telah menimbulkan korban.

4. Hasil penelitian itu harus dilampirkan pada berkas penyidikan perkara sebagai 'in put' penuntutan bagi penuntut umum bila telah ditemukan bahwa di dalam limbah itu telah memenuhi unsur-unsur pidana pencemaran lingkungan. Oleh penuntut umum hasil penelitian itu juga merupakan bahan telaahan untuk menentukan sampai sejauh mana pencemaran itu terjadi dihubungkan dengan ketentuan pi dana yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Selanjutnya penulis juga beranggapan bahwa pada masalah pembuktian dan keterangan ahli khususnya yang digunakan oleh BPPI Sidoarjo pada kasus pencemaran tersebut terdapat pengaruh unsur subyektivitas yang tersembunyi. Ini bisa kita temui pada catatan laporan BPPI Sidoarjo yang mencantumkan bahwa pengambilan sampel air buangan dilakukan oleh karyawan perusahaan bersangkutan, tetapi pihak BPPI Sidoarjo masih menggunakan laporan itu sebagai keterangan persaksian pada persidangan perkara pencemaran tersebul. Sedangkan di pihak lain, baik Polres Sidoarjo maupun BTKL Surabaya belum mengetahui catatan laporan itu sejak dari pelimpahan perkara itu ke persidangan sampai ditetapkannya putusan Majelis Hakim.

Jadi dapat dianalisa bahwa masalah pembuktian akan selalu timbul dalam setiap kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Demi penegakan hukum dan untuk menghindari subyektivitas pengambilan sampel ataupun terhadap masalah pembuktian seperti tersebut pada kasus di atas, sudah seharusnya Polri sebagai penyidik melakukan penelitian dan penyelidikan sendiri bila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pi dana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang tentunya dengan berdasar pad a ketentuan perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini. menimbulkan beberapa pertanyaan; Seandainya demikian sanggupkah Polri menyediakan sejumlah tenaga ahli di bidang profesi lingkungan hidup tanpa ketergantungan dengan instansi lain? Atau secara profesional sanggupkah Polri melakukan penelitian tanpa didasari

Pt.'ra/lan 7J

pengclalluan dan hcaillian khusus lInluk mcnangani lasus tersebut? Bila itu mungkin mampukah Polri mengadakan penelitian tanpa didukung saran a atau pcralatan yang memadai? Lalu siapa yang menytapKan", Scperti yang lelah diuraikan pada baba ini juga (Sub Bab-8) bahwa "Biaya yang dikeluarkan selama kegialan penyelidikall dan penyidikan dilaksanakan adalah menjadi langgungan negara (pasal 136 UU No.8 Tahun 1981) "17. Dengan demikian kepada siapa atau kepada instansi manakah biaya penelitian dalam rangka penyelidikan dan penyidikan kasus pencemaran lingkungan itu dibebankan? Padahal kita tahu bahwa biaya penelitian terhadap masalah lingkungan itu relatif besar.

Itulah sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polri terhadap permasalahan lingkungan Ilidup yang sampai sekarang masill merupakan teka-teki yang harus dija\\ab.

Karcnanya pada era sekarang ini sudah sangat dirasakan perlunya pemanlapan profesionalisme Polri dibidang penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus lingkungan hid up yang didukung kendala-kendala lainnya umuk menunjang tugas-tugas tersebut sehingga keberadaan hukum di tengah-Iengah masyarakat dapat dirasakan manfaatnya . Apalagi program pembangunan akan berlangsung terus secara berkesinambungan dan tenlunya akan menimbulkan resiko permasalahan lingkungan hid up yang semakin kompleks.

Penutup

A. Kesimpulan.

Setelah menguraikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan peranan Polri sebagai penyidik dalam perkara pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada bab-bab terdahulu maka penulis mcnyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

I. Polri belum mampu berperan secara profesional sebagai penyidik perkara pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik ditinjau dari aspck personil Polri itu scndiri, saralla dan peralatan penelitian maupun dari aspek pembiayaan dalam rangka penelitian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pcngelahuan yang dimiliki personil Polri lenlang permasalahan lingkungan hidup dan terbalasnya kendala yang dapal dimanraatkan unluk kegialan penyclidikan dan penyidikan pada kaslis peneemaran dan perusakan lingkungan.

2. Dalam upaya penanggulangan dampak pencemaran dan perusakan

17 A. Tambunan, S.H., Kihlb Und.ng-Undang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., p. 52

Febrwrj 1990

72 Hukum dan Pelllballgllllan

iingkungan hidup di Indonesia masih dirasakan kurang adanya koordinasi a!Har instansi terkait sehingga tidak jarang permasalahan lingkungan hidup yang terjadi diw\c)aikan seeara sepihak akibatnya ~kses yang ditimbulkan ma..;ih tctap dirasakan arau dialami oleh masyarakat.

B. Saran.

Berkaitall dengan kesimpulan tul isan ini, penulis ingin mengajukan saran yang kiranya dapat dijadikan bahan perlimbangan sebagai maSUkal) lllltuk kepentingan penegak hukum di bidang"lingkungan khususnya yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagai berikut :

I. Perlu adanya peningkatan mutu profesionalisme Polri sebagai penyidik khusus di dalam menangani perkara pidana pencemaran dan peiusakan lingkullgan hidup yang dapat diupayakan dengan cara

a. Mengadakan penataran-penataran atau kursus-kursus tentang masalah lingkungan hidup bagi personil Polri yang sifatnya praktis sehingga dapat langsung diterangkan di lapangan.

b. Memperbanyak tenaga profesi lingkungan ke dalam jajaran Polri melalui pendidikan militer sukarela bagi para sarjana.

c. Memperbanyak dan meningkatkan saran a dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di lapangan seperti laboratorium Iingkungan dan lain-lain.

2. Perlunya peningkatan hubllngan kerja sarna atau koordinasi yang baik antar instansi terkait dengan berpedoman pad a ketentuim perundang­lIndangan yang berlaku sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah perlu segera menetapkan pedoman pelaksanaan bagi instansi atau lembaga pemerintah mana yang berwenang membiayai segala kcgiatan penyelidikan maupun penyidikan khususnya pad a kastis pencemaran dan perusakan lingkungan yang diduga telah memenuhi unsur-unsur ti ndak pidana .

Kepustakaan

A. Tambunan, S.H. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Bina Cipta, 1982

73

Koesnadi Hardjosoemantri, Prof., Dr., S.H. H ukum Tala Lingkungan, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1986

Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Tahun 1987, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 lenlang Kelentuan-ketenluan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lemba'ran Negara Republik Indonesia Nomor 245, 1961, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 len lang Kelenluan-kelenluan Pokok Kepolisian Negara

Munadjat Danusaputro St , Prof., Mr., Hukum Lingkungan Buku I Umum, Bandung; Bina Cipta, 1985, p. 62

Majalah Tempo Nomor 12 Tahun XIX, Jakarta, 20 Mei 1989

S.R. Sianturi, S.H. Tindak Pi dana di KUHP Berikul Uraiannya. Jakarta: Penerbitan Alumni AHM-PTHM, 1983

Sekretariat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Tahun 1987, Pedoman Pelaksanaan Peraluran Pemerinlah Nomor 29 Tahun 1986 len lang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

ANDA MEMBUTUHKAN PER A TURAN PERUNDANG·UNDANGAN?

Undang-undang Peraturan Pemerintah Sekretariat Negua/Menteri-Menteri Negara Lembaga-lembaga TiT1(!8i Negua Departemen Lembaga-Jembaga non departemen Daerah-daerah

HUBUNGILAH PUSAT DOKUMENTASI HUKUM F AKULT AS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA. JL. CIREBON 5 JAKARTA, TELP. (021) 335432

FebruJ1ri 199()