PERANAN PERS

KELOMPOK 5 Chatur Emy Saputri

Kadek Widya Wedhanti

Noviana Mardha Tilla H

Restu Imam Prasetyo

Fadil Erlangga

Syamsul Arifin

DAFTAR ISI1. Pengertian Pers2. Teori-teori Tentang Pers3. Sistem Pers di Beberapa

Negara4. Sifat, Fungsi dan Peranan

Pers5. Perkembangan Pers di

Indonesia6. Pers Yang Bebas dan

Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik Jurnalistik Dalam Masyarakat Demokratis Di Indonesia

1.

1. Pengertian 1. Pengertian PersPers

Apa sih Pers itu ?

bahasa Belanda, persen

Persbahasa Inggris, press

tekan atau cetak

WartawanWartawan orang yang secara teratur melaksanakan orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik kegiatan jurnalistik

1.1. Ensiklopedi Pers Indonesia,Ensiklopedi Pers Indonesia, istilah Pers merupakan istilah Pers merupakan sebutan bagi penerbit/perusahaan/kalangan yang sebutan bagi penerbit/perusahaan/kalangan yang berkaitan dengan media masa atau wartawan. berkaitan dengan media masa atau wartawan.

2.2. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang PersUU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah lembaga , adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputimelaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi

3.3. Profesor Oemar Seno AdjiProfesor Oemar Seno Adji, Pers dalam , Pers dalam arti arti sempit sempit menganmengan--dung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan dung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau berita-berita dengan kata tertulis. atau berita-berita dengan kata tertulis. DDalam arti luasalam arti luas, , yaitu yaitu memasukmemasuk--kan di dalamnya semua media kan di dalamnya semua media mass mass communicationscommunications yang memancarkan pikiran, dan yang memancarkan pikiran, dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan. maupun dengan lisan.

4.4. L. Taufik, dalam bukunyaL. Taufik, dalam bukunya, , pengertian pers terbagi pengertian pers terbagi duadua : :a.a. Pers dalam arti sempit diartikan sebagai surat Pers dalam arti sempit diartikan sebagai surat

kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin-kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin-buletin kantor berita. Jadi, pers terbatas pada buletin kantor berita. Jadi, pers terbatas pada media tercetak.media tercetak.

b.b. Pers dalam arti luas mencakup semua media Pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi, film dan massa, termasuk radio, televisi, film dan internet.internet.

5.5. Leksikom KomunikasiLeksikom Komunikasi, Pers berarti : 1) usaha , Pers berarti : 1) usaha percetakan dan penerbitan, 2) usaha pengumpulan percetakan dan penerbitan, 2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita, 3) penyiaran berita melalui dan penyiaran berita, 3) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Istilah surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Istilah ““presspress” atau pers ” atau pers :: surat kabar dan majalah (dalam surat kabar dan majalah (dalam arti sempit) arti sempit) && dalam arti luas y dalam arti luas yaitu,aitu, menyangkut menyangkut media massa (surat kabar, radio, televisi, dan film).media massa (surat kabar, radio, televisi, dan film).

2. 2. Teori-teori Tentang Teori-teori Tentang PersPers

TeoriTeori Pers OtoritarianPers Otoritarian

Mc. Quail, dasar prinsip-prinsip pelaksanaan pers

otoritarian :

1. Harus tunduk kepada penguasa yang ada.

2. Penyensoran dapat dibenarkan.

3. Wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam organisasinya.

negara merupakan ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu.

PEMERINTAHPEMERINTAH

PERSPERS

Berpendapat bahwa pers

harus memiliki kebebasan yg

seluas-luasnya untuk

membantu manusia

mencari dan menemukan

kebenaran yang hakiki

tersebut.

Teori Pers LibertarianTeori Pers Libertarian

Tugas Pers:1. Melayani kebutuhan kehidupan ekonomi

(iklan)

2. Melayani kebutuhan kehidupan politik

3. Mencari keuntungan

4. Menjaga hak warga negara

5. Memberi hiburan.

PEMERINTAHPEMERINTAH PERSPERS

kebebasan pers harus disertai

tanggung jawabkepada

masyarakat. Kebebasan pers perlu dibatasi

oleh dasar moral, etika & hati nurani insan

pers.

Teori Tanggung Jawab Teori Tanggung Jawab SosialSosial

PEMERINTAHPEMERINTAH PERSPERS

1. Menetapkan standar yang tinggi terhadap informasi, kebenaran, subyektivitas, dll

2. Dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.

3. Tidak Memuat unsur SARA

4. Bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan.

5. Memberi kesempatan yang sama untuk berpendapat

Prinsip Utama Teori Tanggung Jawab Sosial

3. 3. Sistem Pers di Beberapa Sistem Pers di Beberapa NegaraNegaraSistem Pers BaratSistem Pers Barat

Pada umunya Pada umunya Sisten Pers Barat Sisten Pers Barat menganut menganut falsafah “Liberalisme”, yang menjadi falsafah “Liberalisme”, yang menjadi landasan sistem sosial, sistem politik dan landasan sistem sosial, sistem politik dan sistem pemerintahan mereka.sistem pemerintahan mereka.

Di Amerika Serikat, pers mempunyai Di Amerika Serikat, pers mempunyai kebebasan untuk bergerak. Di dalam kebebasan untuk bergerak. Di dalam

sistem liberal, pers tidak berorientasi pada sistem liberal, pers tidak berorientasi pada politik pemerintah (bkn merupakan politik pemerintah (bkn merupakan

terompet pemerintah seperti di negara-terompet pemerintah seperti di negara-negara). negara).

Pers digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan

kekuasaan pemerintah dan partai untuk kegiatan propaganda

dan agitasi.Ada lembaga kontrol/sensor yang diberi nama GlavitGlavit.

Tugasnya : mengawasi bahan-bahan pers yang akan

dipublikasikan dan tugas-tugas untuk mengamankan politik

ideologis dan keamanan. .

1. Pers sebagai alat propaganda, agitator, dan organisator kolektif.

2. Pers merupakan tempat pendidikan kader-kader komu-nis di kalangan masa.3. Pers bertugas sebagai lembaga yang memmobilisasi dan berorganisir masa untuk pembangunan ekonomi.

4. Pers menerapkan dan menyiarkan semua dekrit, keputusan, intruksi yang di keluarkan oleh Komite Sentral Partai maupun oleh Pemerintah Rusia serta bahan publikasi lain dari pemerintah.

5. Pers berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol dan kritik.

Ciri-ciri khusus Ciri-ciri khusus ::1.Cenderung mengikuti sistem pers

negara bekas penjajahnya.2.Masih mencari bentuk yang tepat,

sehingga kurang stabil.3.Dituntut dapat berperan sebagai

“agent of social change” dan mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan.

4. Dalam pelaksanaannya, terdapat pembatasan-pembatasan dengan menganut sistem pers tanggung jawab sosial (social responsibility ).

5. Mengalami masalah di bidang komunikasi, yaitu; ketimpangan informasi, monopoli, dan pemusatan yang berlebihan dari sumber dan jalur komunikasi.

6. Pola hubungan antara pers & pemerintah mempunyai tendensi perpaduan antara sistem-sistem yang ada (libertarian, authoritarian, social responsibility, dll.).

4. 4. Sifat, Fungsi dan Peranan Sifat, Fungsi dan Peranan PersPers

Sifat Pers

Sifat (Falsafah) Pers, mencakup:

Liberal Democration press (Pers Demokrasi liberal)

Communist Press (Pers Komunis)

Authoritarian Press (Pers Otoriter )

Freedom and Responsibility Press (Pers Bebas dan Bertanggung-jawab)

Five Foundation Press (Pers Pancasila)

Misi dan Fungsi PersMisi dan Fungsi Pers

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 3 antara lain 1999 tentang Pers, pada Pasal 3 antara lain disebutkan pers nasional berfungsi sebagai disebutkan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan dapat juga sebagai kontrol sosial dan dapat juga sebagai lembaga ekonomi.lembaga ekonomi.

Peranan Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyebutkan tentang peranan pers :

g

Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.

Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

5. Perkembangan Pers di Indonesia

Pers Jaman Penjajahan Belanda & Jepang

Pemerintah penjajah Belanda memandang perlu membuat undang-undang

khusus untuk membendung pengaruh pers Indonesia, kehidupan pers masa itu

sangat tertekan.

Masa pendudukan Jepang, pers Indonesia banyak yang

berjuang tidak hanya dengan tulisan, melainkan

juga melalui : orgkeagamaan, pendidikan,

politik, dsb.

Pers di Masa Pergerakan Dengan munculnya pergerakan modern Budi

Utomo (20 Mei 1908), surat kabar yang dikeluarkan lebih banyak berfungsi sebagai alat perjuangan.

Saat itu, pers mendapat tekanan dari pemerintah Hindia Belanda, dengan cara memberantas dan menutup usaha penerbitan pers pergerakan.

Pada masa pergerakan, berdirilah Kantor Berita Nasional Antara pada tanggal 13 Desember 1937.

Pers banyak mengalami Pers banyak mengalami penderitaan dan penderitaan dan

pengekangan kebebasan pengekangan kebebasan yang lebih daripada jaman yang lebih daripada jaman

Belanda. Belanda.

Namun, ada beberapa keuntungan bagi Namun, ada beberapa keuntungan bagi insan pers Indonesia yang bekerja pada insan pers Indonesia yang bekerja pada penerbitan Jepang :penerbitan Jepang :

1.1. Pengalaman yang diperoleh para Pengalaman yang diperoleh para karyawan bertambah.karyawan bertambah.

2.2. Penggunaan Bahasa Indonesia Penggunaan Bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin sering dalam pemberitaan makin sering dan luas. dan luas.

3.3. Adanya pengajaran untuk rakyat Adanya pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap berita agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber-yang disajikan oleh sumber-sumber resmi Jepang. sumber resmi Jepang.

Pers di Masa Penjajahan Jepang

Pers di Masa Revolusi Fisik

Sesuai dengan fungsi, naluri dan tradisinya, pers harus menjadi

penjaga kepentingan publik (public watch

dog).

Untuk menangani masalah-masalah pers, pemerintah mem-bentuk Dewan Pers pada tanggal 17 Maret 1950, yang terdiri dari orang-orang persuratkabaran, cendikiawan, dan pejabat-pejabat pemerintah.

Pers di Era Demokrasi Pancasila dan Orde Baru

Sejak terjadinya “Peristiwa Malari” 1974, kebebasan pers menga-lami set-back yang berakibat beberapa surat kabar dilarang terbit.

Rezim Orde Baru melihat pers tidak lebih dari

sekedar institusi politik yang harus diatur dan

dikontrol seperti halnya dengan organisasi massa

dan Partai Politik.

Penguasa lebih menggiatkan larangan-larangan melalui telepon supaya pers tidak menyiarkan suatu berita. Demikian juga pengawasan terhadap kegiatan pers dan wartawan diperketat, terutama menjelang Sidang MPR-1978.

Kode artinya tanda (sign) yang secara luas diartikan sebagai bangun simbolis.   Kode Etik Jurnalistik adalah suatu kode etik profesi yang harus dipatuhi oleh wartawan Indonesia. 

dasadasarr Hukum Pers Indonesia Hukum Pers Indonesia

Norma-norma Pers NasionalNorma-norma Pers Nasional Pers Nasional, menganut Norma-norma :

a. Keserasian sosiologisb.Pola pikir dan kerja berdasarkan nilai-

nilai gotong-royong. Lingkup hubungannya pers :

a. Hubungan antara pers dan pemerintahb.Hubungan antara pers dan masyarakat

cq. golongan-golongan dalam masyarakat.

Hubungan antara pers dan pemerintah terjalin dalam bentuk yang dijiwai oleh semangat persekawanan (partnership).

Anggota Dewan Pers terdiri dari:1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh

organisasi perusahaan pers;3. Tokoh masyarakat.4. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh

anggota;5. Keanggotaan Dewan Pers harus dari keputusan

presiden;6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa

tiga tahun.

Organisasi PersOrganisasi Pers

Dalam komponen sistem pers nasional, terdapat Dewan Pers.

Sistem Pers NasionalSistem Pers Nasional

Sistem pers nasional adalah sistem pers yang berlaku di Indonesia.

Ciri khas sistem pers nasional : 1.Integrasi

2.Keteraturan

3.Keutuhan

4.Organisasi

5.Koherensi

6.Keterhubungan dan

7.Ketergantungan

Dalam menjalankan profesinya seorang wartawan harus :a.Dengan sadar menjalankan tugasnyab.Mengemukakan apa yang sebenarnya

terjadi. Pers dalam pengembangan kegiatan sehari-

hari harus berada dalam konteks interaksi positif.

Jika ada masalah dalam masyarakat, pers berupaya membantu menjernihkan persoalan (fungsi mendidik), bukan sebaliknya.

Pertanggungjawaban :Pertanggungjawaban :

Kode Etik JurnalistikKode Etik Jurnalistik

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menetapkan Kode

Etik Kewartawanan. Kode Etik Wartawan telah dijadikan pedoman ;

a. Sejak berdirinya PWI di Surakarta bulan Februari 1946.

b.Penegasan kembali dilaksanakan pada tgl 1 Mei 1955.

Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan mengenai perilaku dan

pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media

pers dalam siarannya.

DAFTAR PUSAKA

www.slideshare.net/putraivan/bab-iiipersdlmmasyarakat

knburahmaayue.blogspot.com/2012/12/bab-3-peranan-pers-dalam-masyarakat.html?m=1

Terimakasih