Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UM

8/18/2019 Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UM

1/36

PERANAN PEMERINTAH DALAM

PEMBERDAYAAN UMKM DI INDONESIA

DISUSUN OLEH :

NAMA : YOHANES

NIM : 017070343

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS TERBUKA

UPBJJ PONTIANAK – KALIMANTAN BARAT

http://study-succes.blogspot.com/2013/11/makalah-umkm-peranan-pemerintah-dalam.htmlhttp://study-succes.blogspot.com/2013/11/makalah-umkm-peranan-pemerintah-dalam.htmlhttp://study-succes.blogspot.com/2013/11/makalah-umkm-peranan-pemerintah-dalam.htmlhttp://study-succes.blogspot.com/2013/11/makalah-umkm-peranan-pemerintah-dalam.html


2/36

i

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian

daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan

ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha

Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan

nasional. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang

tangguh di tengah krisis ekonomi. Saat ini sekitar 99% pelaku ekonomi mayoritas

adalah pelaku usaha UMKM yang terus tumbuh secara signiikan dan men!adi

sektor usaha yang mampu men!adi penopang stabilitas perekonomian nasional.

Peranan pemerintah sebagai salah satu prasyarat keberhasilan dalam pengembangan

UMKM dengan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kiner!a UMKMsehingga dapat menghasilkan produk"produk yang berdaya saing tinggi. Mengingat

sebagian besar penduduk #ndonesia adalah pelaku usaha kecil yang harus

diperhatikan secara serius dan berkesinambungan , memiliki peluang yang besar

untuk mengembangkan produk " produk yang berorientasi pada ekspor . Pemerintah

perlu mengambil langkah $ langkah strategis guna mendukung pertumbuhan dan

perkembangan UMKM agar tidak hanya men!adi pelaku didalam negeri sendiri

namun dapat pula melangkah ma!u pada tingkat regional terutama dalam menghadapi

Pasar ebas &S'&.


3/36

ii

KATA PENGANTAR

engan mengucap pu!i dan syukur kehadirat *uhan +ang Maha 'sa yang telah

melimpahkan segala berkat dan rahmat $ ya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan karya ilmiah ini dengan baik .

&dapun penulisan karya ilmiah ini dengan maksud dan tu!uan untuk mengikuti

omba Karya #lmiah Mahasis-a 'K/"U* 0123 pada akultas 'konomi , 4urusan

'konomi Pembangunan, Program Studi 'konomi Pembangunan, Uni5ersitas *erbuka

UP44 Pontianak di Pontianak Pro5insi Kalimantan arat .

alam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menyadari sepenuhnya akan

keterbatasan -aktu, pengetahuan dan biaya, sehingga tanpa moti5asi dan niat

yang kuat, tidaklah mungkin karya ilmiah ini dapat berhasil dengan baik . /leh

karena itu, pada kesempatan ini tidaklah berlebihan, apabila penulis

menghaturkan banyak terima kasih kepada 6

2. +upita ( #steri ) dan ketiga anak $ anakku 6 +udhistira 7anes &gung, +uriska

8ahma &rtha dan +ocelyn 8a5a &5isa yang telah memberikan banyak cinta dan

kasih sayang, moti5asi dan doa dalam penulisan karya ilmiah ini dan dalam

studi yang saya tempuh .

0. an kepada semua pihak, teman $ teman sekantor, yang tidak menyangkut

dalam penulisan karya ilmiah ini, tetapi mereka memberikan dukungan dan

moti5asi untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik .

Mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyadari

bah-a penulisan karya ilmiah ini masih !auh dari kesempurnaan, -alaupun demikian

penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manaat bagi pihak $

pihak yang mungkin kelak membutuhkannya .

engkayang, 03 4uni 0123

YOHANES

Penulis


4/36

iii

DAFTAR ISI

&S*8&K ...............................................................................................

i

K&*& P'7&*&8 ...............................................................................

ii

&*&8 #S#.............................................................................................

iii

& # P'&UU&

&. atar elakang ..............................................................................

2

. 8umusan Masalah .........................................................................

:

;. *u!uan Penulisan ...........................................................................

:

& ## P'M&&S&

&. Perkembangan dan Pemberdayaan UMKM di #ndonesia ..................

<

. ambatan dan Pemberdayaan UMKM di #ndonesia .........................

2=


5/36

;. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di #ndonesia ...........

01

. Strategi Pemberdayaan UMKM menghadapi Pasar ebas &S'& ....

0=

& ### K'S#MPU&..............................................................................

09

&*&8 PUS*&K&..................................................................................

>2

BAB I

PENDAHULUAN

A.L!" B#$%&' M($)

Sesuai dengan Undang" Undang omor 01 *ahun 011? tentang Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM) 6

Pengertian UMKM

a. U() Mi%"* adalah usaha produkti milik orang perorangan dan@atau badan

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam

Undang"Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria asset maksimal sebesar =1 !uta

dan omAet sebesar >11 !uta.


6/36

b. U() K#+i$ adalah usaha ekonomi produkti yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau men!adi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang"Undang

ini. Usaha Kecil memiliki kriteria asset sebesar =1 !uta sampai dengan =11 !uta dan

omAet sebesar >11 !uta sampai dengan 0,= miliar.

c. U() M#&') adalah usaha ekonomi produkti yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

,#"-()& atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau men!adi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan

!umlah kekayaan bersih atau hasil pen!ualan tahunan sebagaimana diatur dalamUndang"Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria asset sebesar =11 !uta

sampai dengan 21 miliar dan omAet sebesar 0,= miliar sampai dengan =1 miliar.

*erdapat beberapa acuan deinisi yang digunakan berbagai instansi di #ndonesia,

yaitu6

B UU N *. !)-& 1/ tentang mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai

aset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar 8p 011 !uta dengan omAet per

tahun maksimal 8p 2 milyar. Sementara itu berdasarkan #npres o.21 tahun 2999

tentang usaha menengah, batasan aset tetap (di luar tanah dan bangunan) untuk usahamenengah adalah 8p 011 !uta hingga 8p 21 milyar.

B K##&! # "i& K*,#"(i & UKM menggolongkan suatu usaha sebagai usaha

kecil !ika memiliki omset kurang dari 8p 2 milyar per tahun. Untuk usaha menengah

batasannya adalah usaha yang memiliki omset antara 8p 2 sampai dengan 8p =1

milyar per tahun.

B D#,"!##& P#"i&-(!"i& & P#"'&'& menetapkan bah-a industri

kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai in5estasi sampai dengan 8p

= milyar. Sementara itu usaha kecil di bidang perdagangan dan industri !uga

dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari 8p 011 !uta dan

omAet per tahun kurang dari 8p 2 milyar (sesuai UU no.9 tahun 299=)

B B&% I&*(i menggolongkan usaha kecil dengan meru!uk pada UU no

9@299=, sedangkan untuk usaha menengah # menentukan sendiri kriteria aset


7/36

tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manuaktur (8p 011 !uta s@d

8p = miliar) dan non manuaktur (8p 011 $ :1 !uta).

B B& P-(! S!!i(!i% 2BPS menggolongkan suatu usaha berdasarkan !umlah

tenaga ker!a. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki peker!a 2"= orang. Usaha

kecil adalah usaha yang memiliki peker!a :"29 orang. Usaha menengah memiliki

peker!a 01"99 orang dan usaha besar memiliki peker!a sekurang"kurangnya 211

orang.

Menurut Sri Cinarni (011:) Pada umumnya, usaha kecil mempunyai ciri antara lain

sebagai berikut (2) iasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadanhukum perusahaan, (0) &spek legalitas usaha lemah, (>) Struktur organisasi bersiat

sederhana dengan pembagian ker!a yang tidak baku, (3) Kebanyakan tidak

mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan

pribadi dengan kekayaan perusahaan, (=) Kualitas mana!emen rendah dan !arang

yang memiliki rencana usaha, (:) Sumber utama modal usaha adalah modal pribadi,

(


8/36

nasional. erdasarkan data PS (011>), populasi usaha kecil dan menengah (UKM)

!umlahnya mencapai 30,= !uta unit atau 99,9 % dari keseluruhan pelaku bisnis di

tanah air. UKM memberikan kontribusi yang signiikan terhadap penyerapan tenaga

ker!a, yaitu sebesar 99,: persen. Sementara itu, kontribusi UKM terhadap Produk

omestik ruto (P) sebesar =:,< persen. &ngka tersebut terus meningkat seiring

dengan pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun.

Meski demikian, UMKM !uga masih memiliki beberapa kendala antara lain dalam

hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan

teknologi, permodalan, serta iklim usaha. alam pertemuan &P'; 012>, Menkop

dan UMKM Syari asan mengungkapkan > kendala yang dihadapi oleh pelaku

UMKM yakni permodalan, teknologi, dan pemasaran. &gar kendala tersebut tidak

berlan!ut, perlu dilakukan upaya pemberdayaan UMKM.

alam rangka pemberdayaan UMKM, keterlibatan stakeholder sangat menentukan

keberhasilannya. Se!auh ini keterlibatan stakeholder UMKM antara lain terdiri dari

instansi pemerintah, lembaga pendidikan, SM, koperasi, perbankan dan asosiasiusaha. Menurut Karsidi dan #rianto (011=) keterlibatan yang ada masih bersikap

sendiri"sendiri dan kurang intergrati antara stakeholder satu dengan yang lain.

Se!atinya pemberdayaan UMKM merupakan gerakan sinergis antar berbagai pihak.

amun pemerintah tetap memegang peranan terbesar dalam upaya pemberdayaan

tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan UMKM telah diatur !elas

dalam UU o. 01 tahun 011? tentang UMKM. Undang"Undang ini memuat tentang

ketentuan umum, asas, prinsip dan tu!uan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan

iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan pen!aminan, kemitraan, dan

koordinasi pemberdayaan, sanksi administrati dan ketentuan pidana.


9/36

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam

perekonomian di #ndonesia. Ketika badai krisis moneter melanda #ndonesia di tahun

299?, banyak in5estor dan pengusaha besar yang mengalihkan modalnya ke negara"

negara lain, sehingga perekonomian #ndonesia dikala itu semakin terpuruk. Usaha

kecil dan sektor riil mampu bertahan dan menopang roda perekonomian bangsa

#ndonesia. Undang"undang yang mengatur tentang seluk"beluk Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM) adalah Undang"Undang omor 01 *ahun 011?. alam

undang"undang tersebut di!elaskan bah-a sebuah perusahaan yang digolongkan

sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang

atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan !umlah kekayaan dan pendapatan

tertentu. 8inciannya sebagai berikut6

• Usaha produkti yang kekayaannya sampai =1 !uta rupiah dengan pendapatan

sampai >11 !uta rupiah per tahun digolongkan sebagai Usaha Mikro.

• Usaha produkti yang nilai kekayaan usahanya antara =1 !uta hingga =11 !uta

rupiah dengan total penghasilan sekitar >11 !uta hingga 0,= milyar rupiah per

tahun dikategorikan sebagai Usaha Kecil.

• Sedangkan Usaha Menengah merupakan usaha produkti yang memiliki

kekayaan (modal) =11 !uta hingga 21 milyar rupiah dengan !umlah

pendapatan pertahun berkisar 0,= $ =1 milyar rupiah.

Menurut ank unia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga !enis, yaitu Usaha

Mikro (!umlah karya-an 21 orang), Usaha Kecil (!umlah karya-an >1 orang) dan

Usaha Menengah@Medium (!umlah karya-an hingga >11 orang). alam perspekti

usaha, UMKM diklasiikasikan dalam empat kelompok, yaitu6

• UKM sektor inormal atau dikenal dengan istilah i5elihood &cti5ities,

contohnya pedagang kaki lima dan -arteg.


10/36

• UKM Mikro atau Micro 'nterprise adalah para UKM dengan kemampuan

siat pengera!in namun tidak memiliki !i-a ke-irausahaan dalam

mengembangkan usahanya.

• Usaha Kecil inamis (Small ynamic 'nterprise) adalah kelompok UKM

yang mampu ber-irausaha dengan men!alin ker!asama (menerima peker!aan

subkontrak) dan ekspor.

• ast Mo5ing 'nterprise adalah UKM"UKM yang mempunyai ke-irausahaan

yang cakap dan telah siap untuk bertranormasi men!adi usaha besar.

Secara umum, usaha kecil memiliki ciri"ciri6 mana!emen berdiri sendiri, modal

disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan !umlah

karya-an yang dipeker!akan terbatas. &sas pelaksanaan UMKM adalah

kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kema!uan,

berkelan!utan, eesiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. UMKM

mendapat perhatian dan keistime-aan yang diamanatkan oleh undang"undang, antara

lain6 bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan iAin usaha,

bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, beberapa kemudahan

lainnya.

B.R--(& M($)

2. agaimana perkembangan dan pemberdayaan UMKM di #ndonesiaD

0. &pa hambatan dalam pemberdayaan UMKM di #ndonesiaD

>. agaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di #ndonesiaD

3. &pa Strategi Pemberdayaan UMKM menghadapi Pasar ebas &S'&D

http://www.kerjausaha.blogspot.com/2013/01/bantuan-modal-usaha-kredit-untuk-umkm.htmlhttp://www.kerjausaha.blogspot.com/2013/01/bantuan-modal-usaha-kredit-untuk-umkm.htmlhttp://www.kerjausaha.blogspot.com/2013/01/bantuan-modal-usaha-kredit-untuk-umkm.html


11/36

.T-5-& P#&-$i(&

2. Mengetahui perkembangan dan pemberdayaan UMKM di #ndonesia.

0. Mengetahui hambatan dalam pemberdayaan UMKM di #ndonesia

>. Mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di #ndonesia

3. Mengetahui Strategi Pemberdayaan UMKM menghadapi Pasar ebas &S'&

BAB II

PEMBAHASAN

A. P#"%#6&'& & P#6#"& UMKM i I&*(i

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami peningkatan yang

sangat menggembirakan dikarenakan berhasil menyumbangkan =


12/36

dari segi kuantitas melainkan tenaga ker!a, modal serta asset mereka. UMKM !uga

dikatakan usaha ekonomi produkti yang cukup kuat, sekalipun ter!adi ge!olak atau

krisis mereka tidak terkena dampak yang begitu menyedihkan. al tersebut dikarena

prinsip kemandirian yang dimiliki yang artinya mereka memiliki modal sendiri dan

tidak terlalu bergantung pada lembaga lain sehingga membuat mereka kokoh hingga

saat ini dan men!adi katup perekonomian negara.

Pencapaian yang sangat menggembirakn bagi UMKM kita tidak didapat hanya

dengan sekali mengedipkan mata. anyak tantangan yang mereka harus lalui dan

banyak masalah yang harus mereka selesaikan baik secara modal, tenaga ker!a,kegiatan produksi dan hal lainnya. Sehingga apabila terdapat UMKM yang tidak siap

dan tak mampu menghindari atau mengatasi ge!olak yang datang maka tidak

mustahil akan ada !uga UMKM yang kolaps.

erdasarkan masalah"maslah yang dialami oleh koperasi dan UMKM di #ndonesia

penulis menganalisis dan memiliki strategi penyelesaian masalah"masalah tersebut

yang mereka alami agar tak terulang kembali dan terus meningkat baik secara

kuantitas maupun kualitas. Strategi yang penulis sarankan, baik bagi pemerintah

khususnya Menteri Koperasi dan UMKM, anggota serta pengurus koperasi di seluruh

#ndonesia dan para o-ner UMKM di seluruh #ndonesia untuk agar memiliki

komitmen yang kuat untuk meningkatkan perekonomian #ndonesia melalui cara"cara

berikut, diantaranya6

2. Penyediaan modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan. itambah

dengan pemberian kemudahan (bukan berbelit"belit) dalam mengurus administrasi

untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan. apat !uga melalui pengeektian

dan pengeisienan program Kredit Usaha 8akyat (KU8) yang telah disediakan oleh

pemerintah sebelumnya.


13/36

0. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi SM. Melalui pendidikan dan

pelatihan baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh koperasi atau UMKM itu

sendiri. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SM, mereka perlu EdibangunkanF

kembali mengapa mereka berada di koperasi, orang yang masih konsisten berusaha

mengembalikan mindset orang yang tidak akti agar mereka mau berorganisasi

khususnya koperasi berdasarkan asas dan prinsip"prinsip yang telah ditetapkan.

>. Meningkatkan kemampuan pemasaran UMKM. Pemberian pendidikan mengenai

pemasaran atau dengan cara membuka@merekrut tenaga proesional yang ahli dalam

hal pemasaran.

3. Meningkatkan akses inormasi usaha bagi UMKM.

=. Men!alin kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKM,

Usaha esar dan UM).

:. Melakukan@membuat program goes to goal, yaitu langsung ke tu!uan atau sasaran.

ilakukan dengan cara memberikan bantuan baik modal, konsep, dan hal"hal yang

dibutuhkan oleh koperasi dan UMKM atau dengan membidik para indi5idu yang

memiliki !i-a enterpreneur dengan tetap adanya prinsip prudensial dan adanya

manager in5estasi (memin!am istilah perbankan syariah dimana nasabah yang telah

diberi pin!aman tetap terus mendapat penga-asn atau layanan prima dalam

pengolahan dana yang ). Selama ini banyak orang ahli dalam bidang UMKM

mengadakan seminar"seminar demi meningkatnya kualitas dan kuantitas dari

UMKM, namun EeekF yang ada dari seminar tersebut tidaklah lama, hanya bertahan

sebentar, untuk itu lebih baik mereka mencari langsung ter!un ke lapangan untuk

mencari orang"orang yang benar"benar serius di UMKMK dan !ika dilihat potensi

usahanya bagus segera dipin!ami dana dalam rangka mengembangkan usahanya.


14/36

Se!atinya perkembangan UMKM di #ndonesia cukup baik, !ika ditin!au dari segi

!umlah unit usaha maupun !umlah tenaga ker!a yang diserap oleh UMKM dalam

rangka mengurangi pengangguran. ata PS (2993) menun!ukkan !umlah pengusaha

kecil telah mencapai >3,>2: !uta orang yang meliputi 2=,:>= !uta pengusaha kecil

mandiri (tanpa menggunakan tenaga ker!a lain), 2?,00< !uta orang pengusaha kecil

yang menggunakan tenaga ker!a anggota keluarga sendiri serta =3 ribu orang

pengusaha kecil yang memiliki tenaga ker!a tetap.

erdasarkan data PS (011>), populasi usaha kecil dan menengah (UKM) !umlahnya

mencapai 30,= !uta unit atau 99,9 persen dari keseluruhan pelaku bisnis di tanah air.

UKM memberikan kontribusi yang signiikan terhadap penyerapan tenaga ker!a,

yaitu sebesar 99,: persen. Sementara itu, kontribusi UKM terhadap Produk omestik

ruto (P) sebesar =:,< persen.

&ngka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. berikut akan disa!ikan tabel

mengenai perkembangan UMKM dari tahun 011:"0121.

T)-& J-$) UMKM J-$) T#&' K#"5

011: 39.102.?1> unit ?1 orang011? =2.319.:20 unit 93.103.0


15/36

totalnya mencapai 8p.3.:9:,= trilyun bersandar pada produkti5itas UMKM. 4umlah

tersebut terus meningkat. ata tahun 0119 menyebutkan bah-a UMKM

berkontribusi sebesar =:,=>% terhadap pembentukan P menurut harga berlaku.

&ngka tersebut men!adi =


16/36

Sedangkan dilihat dan nilai in5estasi (pembentukan modal tetap bruto) UMKM

menurut harga berlaku tahun 011? mencapai 8p.:31 trilyun atau sebesar =0,?9% dan

total nilai in5estasi nasional yang mencapai sebesar 8p.2.021 trilyun. engan tingkat

in5estasi tersebut, dibandingkan dengan usaha besar, maka pengembangan UMKM

hanya membutuhkan tingkat in5estasi yang lebih rendah, dengan konsekuensi akan

memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian

integral dalam pembangunan nasional.yang bertu!uan untuk me-u!udkan masyarakat

yang adil dan makmur. alam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UU

293= menekankan implementasi aAas kekeluargaan (pasal >> ayat 2) dan

penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi

(pasal >> ayat 3).

alam hal ini pemberdayaan UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan

peningkatan kese!ahteraan bagi sebagian besar rakyat #ndonesia (pro poor). Selain

itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti men!adi penopang kekuatan dan

pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan UMKM yang dominan

sebagai pelaku ekonomi nasional !uga merupakan subyek 5ital dalam pembangunan,khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi -irausaha baru dan

penyerapan tenaga ker!a serta menekan angka pengangguran (pro job).

erdasarkan data diatas, sangat terlihat bah-a UMKM merupakan kekuatan dalam

pelaksanaan ekonomi kerakyatan. /leh karena itu, keberadaan UMKM harus

dilindungi dan diberdayakan pemerintah. alam UU o.01@011? tentang UMKM,

dideinisikan bah-a pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah,

Pemerintah aerah, unia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk

penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu

tumbuh dan berkembang men!adi usaha yang tangguh dan mandiri.

#klim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah aerah

untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui


17/36

penetapan berbagai peraturan perundang"undangan dan kebi!akan di berbagai aspek

kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh

pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang

seluas"luasnya.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah aerah,

unia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah melalui pemberian asilitas bimbingan pendampingan dan bantuan

perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai

kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk me-u!udkan kemakmuran

rakyat.

engan dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM

merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelan!utan, ber-a-asan

lingkungan, kemandirian, keseimbangan kema!uan, dan kesatuan ekonomi nasionaluntuk kese!ahteraan seluruh rakyat #ndonesia.

&sas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan unia

Usaha secara bersama"sama dalam kegiatannya untuk me-u!udkan kese!ahteraan

rakyat. &sas 'isiensi adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan

UMKM dengan mengedepankan eisiensi berkeadilan dalam usaha untuk

me-u!udkan iklim usaha yang adil, kondusi, dan berdaya saing.

&sas erkelan!utan adalah asas yang secara terencana mengupayakan ber!alannya

proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara

berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

&sas er-a-asan ingkungan adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan


18/36

dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan

lingkungan hidup. &sas Kemandirian adalah usaha pemberdayaan UMKM yang

dilakukan dengan tetap men!aga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan

kemandirian UMKM

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU o. 01 tahun 011?)

adalah6

a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan ke-irausahaan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiriG

b. per-u!udan kebi!akan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilanG

c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan

kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahG

d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahG dan

e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sesuai dengan UU o.01 tahun 011?, pemberdayaan UMKM bertu!uan6

a. me-u!udkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilanG

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah men!adi usaha yang tangguh dan mandiriG dan

c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan

daerah, penciptaan lapangan ker!a, pemerataan pendapatan, pertumbuhan

ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Si!abat, peneliti pada eputi idang Pengka!ian Sumberdaya UMKM dalam Sudra!at

mengatakan upaya pemberdayaan UMKM bukanlah suatu komitmen kebi!akan

!angka pendek, tetapi merupakan proses politik !angka pan!ang. alam upaya

mendorong percepatan proses pemberdayaan UMKM selama era reormasi !uga

terlihat sudah cukup banyak isu politik yang seharusnya dapat mempercepat


19/36

(akselerasi) proses pemberdayaan koperasi dan UKM. isinilah mungkin letak

pokok permasalahannya. Kalangan UMKM serta para pemangku kepentingan

( stakeholders) dituntut berkemampuan memberikan keyakinan kepada para

pengambil keputusan agar lebih berpihak kepada pembangunan kelompok

masyarakat banyak tersebut.

elum eektinya isu"isu politik yang berkembang selama era reormasi

mengindikasikan bah-a proses komunikasi politik sendiri belum ber!alan baik.

Sesungguhnya komunikasi politik yang eekti diharapkan dapat dibangun dan

ditumbuhkan oleh para eksponen yang bergerak dalam pemberdayaan UMKM.

engan kondisi yang masih seperti sekarang !angan diharapkan akan ada tenggang

rasa dari para pengusaha besar kepada pengusaha kecil. ela!ar dari pengalaman

masa lalu untuk bermitra antara pengusaha kecil dan pengusaha besar harus dipaksa

dan diikat dengan peraturan ormal, begitupun belum dapat ber!alan dengan eekti.

ebih lan!ut Si!abat mengatakan pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari konsepsi

dasar pembangunan yang men!adi medium penumbuhan UMKM. Merancang

konsepsi dasar pemberdyaan UMKM adalah membangun sistem yang mampumengeliminir semua masalah yang menyangkut keberhasilan usaha UMKM. Salah

satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan UMKM adalah iklim usaha. &spek

itu sendiri terkait erat dengan kemampuan sistem yang di bangun, sedangkan sistem

yang dibangun terkait dengan banyak pelaku (aktor) dan banyak 5ariable (aktor)

yang berpengaruh nyata serta bersiat !angka pan!ang (multies years). /leh karena

siatnya tersebut maka aktor"aktor ini sulit diukur keberhasilannya sebagai buah

karya suatu instansi atau suatu reAim pemerintahan. /leh sebab itu kondusiitas dari

setiap aktor tersebut harus ditumbuhkan dan terus diperbaiki. Untuk mengetahui

kondisi dari setiap aktor dan para pelaku yang berperan didalamnya perlu dilakukan

e5aluasi setiap -aktu, setiap tempat dan setiap sektor kegiatan usaha UMKM.


20/36

Menurut Suar!a (011


21/36

dan keuangan. emahnya kemampuan mana!erial dan sumberdaya manusia ini

mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu men!alankan usahanya dengan baik.

Secara lebih spesiik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah6 Pertama,

kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua,

kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh !alur

terhadap sumber"sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan

mana!emen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan !aringan usaha ker!asama

antar pengusaha kecil (sistem inormasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang

kurang kondusi, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan

yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta

kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Kuncoro !uga mengungkapkan bah-a tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dapat

dibagi dalam dua kategori6 Pertama, bagi PK dengan omset kurang dari 8p =1 !uta

umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana men!aga kelangsungan hidup

usahanya. agi mereka, umumnya asal dapat ber!ualan dengan EamanF sudah cukup.

Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksiG biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran cashflow sa!a. isa

dipahami bila kredit dari P8"P8, KK, *PSP (*empat Pelayanan Simpan Pin!am"

KU) amat membantu modal ker!a mereka.

Kedua, bagi PK dengan omset antara 8p =1 !uta hingga 8p 2 milyar, tantangan yang

dihadapi !auh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk

melakukan ekspansi usaha lebih lan!ut. erdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi

Pengusaha Kecil U7M, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh PK !enis

ini adalah (Kuncoro, 299


22/36

karena kebanyakan PK mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan

tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggiG (>) Masalah

menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketatG

(3) Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh

perusahaan@grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubahG (=) Masalah

memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam

mendapatkan bahan baku, bahan baku berkulaitas rendah, dan tingginya harga bahan

bakuG (:) Masalah perbaikan kualitas barang dan eisiensi terutama bagi yang sudah

menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai

perusahaan tertentu, dan banyak barang penggantiG (


23/36

al ini mengindikasikan bah-a U lebih mudah menghindari pa!ak, misalnya,

dengan mengalihkan dan melaporkan keuntungannya ke daerah yang tingkat

pa!aknya lebih rendah. 8esponden memandang nilai tukar (0?%), korupsi (0?%),

ke!ahatan !alanan (0


24/36

asil penelitian ker!asama Kementerian egara KUKM dengan PS (011>) di dalam

Sri Cinarni (011:) menginormasikan bah-a UKM yang mengalami kesulitan usaha

,9> %.

Persentase kesulitan yang dominan dihadapi UMKM terutama meliputi kesulitan

permodalan (=2.19%). ebih lan!ut disebutkan bah-a dalam mengatasi kesulitan

permodalannya diketahui sebanyak 21,>1 %, (0) *idak

berminat 0=,>3 %, (>) Pelaku UMKM *idak punya agunan 29,0? %, (3) UMKM

yang tidak tahu prosedur 23,>> %, (=) Suku bunga tinggi ?,?0 %, (:) Proposal

ditolak (2,9> %).Penerapan Peraturan Pemerintah o.3: *ahun 012> diyakini !uga akan berdampak

negati terhadap keberlangsungan UMKM. &turan tersebut memuat mengenai pa!ak

penghasilan sebesar 2% bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto diba-ah 3,?

milyar dalam 2 tahun.

ari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hambatan yang dialami oleh UMKM.

ambatan tersebut berupa6

a. Kurangnya modal yang dimiliki oleh UMKM

b. &kses terhadap modal yang sulit di!angkau

c. Pengelolaan yang kurang proesional

d. Kesulitan dalam persaingan usaha yang pesat

e. 8endahnya tingkat ino5asi pelaku UMKM

. Kebi!akan pemerintah yang kurang pro UMKM


25/36

g. ahan baku sukar diperoleh

h. Pasar yang cepat berubah selera sehingga pemasaran men!adi sulit

. P#"& P##"i&!) $ P#6#"& UMKM i I&*(i.

Semen!ak #ndonesia merdeka, pemerintah berusaha mencetak pengusaha"pengusaha

baru untuk merobohkan sistem ekonomi kolonial dan diganti dengan ekonomi

kerakyatan. eberapa program disusun oleh pemerintah /rde ama. i masa

demokrasi liberal, dikenal Program enteng (Kabinet atsir), yaitu upaya

menumbuhkan -iras-asta-an pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa

bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu

dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan

kredit pada perusahaan"perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam

perkembangan ekonomi nasional. amun usaha ini gagal, karena siat pengusaha

pribumi yang cenderung konsumti dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non"

pribumi.

7agal dengan Program enteng, pemerintah mengenalkan program baru yakni

sistem ekonomi &li"aba (kabinet &li Sastroami!oyo #) yang diprakarsai Mr #skak ;okrohadisuryo, yaitu penggalangan ker!asama antara pengusaha cina (baba) dan

pengusaha pribumi (ali). Pengusaha non"pribumi di-a!ibkan memberikan latihan"

latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi

usaha"usaha s-asta nasional. Program ini tidak ber!alan dengan baik, karena

pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya di!adikan alat untuk

mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

i masa /rde aru, pengembangan UMKM terus berlan!ut. Pemerintah /rba

membuat UU o.9 *ahun 299= tentang Usaha Kecil guna memberdayakan usaha

kecil. UU ini berisi H# bab dan >? pasal dan mengatur pelaksanan permberdayaan

UMKM di #ndonesia.

Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis

dan global, Undang"Undang omor 9 *ahun 299= tentang Usaha Kecil, yang hanya


26/36

mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di

#ndonesia dapat memperoleh !aminan kepastian dan keadilan usaha. UU tersebut

diganti dengan UU o.01 *ahun 011? tentang UMKM. alam UU tersebut,

disebutkan peran pemerintah untuk memberdayakan UMKM.

*erkait dengan urusan pemerintahan, setiap Menteri membidangi urusan tertentu

dalam pemerintahan (Pasal 3 ayat 2 ). Kementerian Koperasi dan UKM 8#

merupakan Kementerian di kelompok ketiga yaitu urusan pemerintahan dalam

rangka pena!aman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah (Pasal 3 ayat 0,

huru ;), berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah (Pasal = ayat >).

Undang"Undang telah memberi amanat terhadap pemerintah untuk mengembangkan

UMKM. alam UU o.01 *ahun 011? tentang UMKM disebutkan peran pemerintah

antara lain6

a. ersama Pemerintah aerah melaksanakan penga-asan dan pengendalian

kesempatan berusaha (Pasal 2>).

b. ersama Pemerintah aerah melaksanakan kegiatan promosi dagang (Pasal 23,

ayat0).

c. ersama Pemerintah aerah memasilitasi pengembangan usaha dalam bidang

produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan

teknologi (Pasal 2: ayat 2).

d. Menyusun Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengembangan, prioritas,intensitas, dan !angka -aktu pengembangan usaha dimaksud (Pasal 2: ayat >).

e. ersama dengan Pemerintah aerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro

dan Kecil (Pasal 0l). alam hal ini Pemerintah, Pemerintah aerah, dan dunia

usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan


27/36

mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk

Usaha Mikro dan Kecil(Pasal 0l ayat3).

. Memberikan insenti datam bentuk kemudahan persyaratan periAinan, keringanan

tari sarana prasarana, dan bentuk insenti lainnya yang sesual dengan ketentuan

peraturan perundang"undangan kepada dunia usaha yang menyediakan

pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 02 ayat =).

g. Meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 00).

h. ersama Pemerintah aerah, meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil

terhadap sumber pembiayaan (Pasal 0> ayat 2).

i. ersama dengan Pemerintah aerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah

dalam bidang pembiayaan dan pen!aminan (Pasal 03).

!. ersama Pemerintah aerah, dunia usaha dan masyarakat memasilitasi,

mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan,

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan (Pasal 0= ayat 2). Kemitraan

antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah dengan Usaha esar mencakup proses alih keterampilan di

bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia,

dan teknologi (Pasal 0= ayat 0).

k. Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri teknis lain mengatur pemberian insenti

kepada Usaha esar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah melalui ino5asi dan pengembangan produk berorientasi ekspor,

penyerapan tenaga ker!a, pengunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan,

serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Pasal 0= ayat >).

l. Menteri Koperasi dan UKM dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan

usaha nasional dan daerah untuk memantau pelaksanaan kemitraan (Pasal >3).


28/36

m. Melarang Usaha esar memiliki dan@atau menguasai Usaha Mikro, Kecil,

dan@atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan

kemitraan (Pasal >=).

n. Melarang Usaha Menengah memiliki dan@atau menguasai Usaha Mikro dan@atau

Usaha Kecil mitra usahanya(Pasal >=).

o. Menteri Koperasi dan UKM melaksanakan koordinasi dan pengendalian

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal >? ayat 2).

p. Mengatur dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemberian

sanksi administrati pelaggaran UU omor 01 *ahun 011? *entang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (Pasal >9 ayat >).

Sehubungan dengan amanat Undang"Undang, pemerintah melaksanakan berbagai

program yang bertu!uan untuk memberdayakan UMKM. Program tersebut antara lain

adalah program 7erakan Ke-irausahaan asional (7K) dan pemberian Kredit

Usaha 8akyat (KU8).

7erakan Ke-irausahaan asional bertu!uan memiliki tu!uan sebagai berikut6

a. Meningkatkan semangat dan !i-a ke-irausahaan bagi masyarakat, khususnya

generasi muda, untuk men!adi -irausaha yang mandiri handal dan tangguh, serta

memiliki daya saing.

b. Memoti5asi agar tumbuh -irausaha baru kreati, ino5ati dan ber-a-asan global.

c. Mampu melakukan interaksi melalui tukar menukar inormasi dan peningkatan

ker!asama di segala sektor.

d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ber-irausaha khusus bagi -irausaha

baru.

e. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha koperasi dan UMKM yang

dilakukan oleh para pelaku -irausaha.


29/36

. Mengekspose dan memberikan inspirasi atas keberhasilan -irausaha dari dalam

dan luar negeri dan diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya

-irausaha baru.

Sedangkan KU8 yang dilaksanakan se!ak tahun 011< dan beker!a sama dengan bank

nasional penyalur KU8 sebanyak < bank yaitu ank asional #ndonesia (#),

ank 8akyat #ndonesia (8#), ank Mandiri, ank *abungan egara (*), ank

ukopin, ank Syariah Mandiri (SM) dan ank egara #ndonesia Syariah (#

Syariah).

asil pelaksanaan pada tahun 0120 yaitu penyaluran Kredit Usaha 8akyat (KU8)

sebesar 8p.>3,0 triliun untuk lebih dari 2,9 !uta debitur, dengan rata"rata

kredit@pembiayaan sebesar 8p.21 triliun. *ingkat non"perorming loan

(P) KU8 pada tahun 0120 cukup rendah yaitu >,: persen. Sebagian besar KU8

disalurkan ke sektor perdagangan (> !uta@debitur dan 8p. %. Di urutan ketiga adalah # dengan total plaond sebesar 8p. 20,22

triliun, debiturnya sebanyak 2?3.?1= UMK, dengan rata"rata kredit 8p. :=,=

!uta@debitur serta nilai P sebesar 3,2%.

Selan!utnya berturut"turut yaitu * dengan plaond 8p. 3,2 triliun, SM dengan

plaond 8p. >,3 triliun, ank ukopin dengan plaond 2,


30/36

dengan plaond 8p. 230.?,3%. ank * merupakan ank Pelaksana dengan nilai P terbesar dalam

penyaluran KU8 yaitu sebesar 9,=% dan 8# Mikro dengan P terkecil yaitu 2,9%.

iharapkan pada periode"periode berikutnya nilai P pada bank yang masih di atas

=% bisa turun sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.

Pada tahun 0120, pemerintah !uga melakukan pendampingan bagi 0> pro5insi. Melalui program tersebut diharapkan

penerima KU8 dapat mempergunakan KU8 untuk pengembangan usaha dan membuat

UMKM men!adi lebih berdaya karena tambahan modal tersebut.

D.S!"!#'i P#6#"& UMKM i I&*(i #&'),i P(" B#6(

ASEAN

elum kokohnya undamental perekonomian #ndonesia saat ini, mendorong

pemerintah untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga ker!a cukup besar dan memberi

peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih

cenderung menggunakan modal besar (capital intensie). 'ksistensi UMKM

memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan men!adi

roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. isisi lain, UMKM !uga

menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal ker!a, Sumber

aya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta

teknologi (Sudaryanto dan anim, 0110). Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah

keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang !elas serta perencanaan, 5isi dan misi

yang belum mantap. al ini ter!adi karena umumnya UMKM bersiat income

gathering yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri"ciri sebagai berikut6 merupakan

usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relati sederhana, kurang


31/36

memiliki akses permodalan (bankable), dan tidak ada pemisahan modal usaha

dengan kebutuhan pribadi.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat

UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan ino5asi

produk dan !asa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan

area pemasaran. al ini perlu dilakukan untuk menambah nilai !ual UMKM itu

sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk"produk asing yang kian

memban!iri sentra industri dan manuaktur di #ndonesia, mengingat UMKM adalah

sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga ker!a terbesar di #ndonesia(Sudaryanto, 0122).

Pada tahun 0122 UMKM mampu berandil besar terhadap penerimaan negara dengan

menyumbang :2,9 persen pemasukan produk domestik bruto (P) melalui

pembayaran pa!ak, yang diuraikan sebagai berikut 6 sektor usaha mikro menyumbang

>:,0? persen P, sektor usaha kecil 21,9 persen, dan sektor usaha menengah 23,<

persen melalui pembayaran pa!ak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya

menyumbang >?,2 persen P melalui pembayaran pa!ak (PS, 0122).

Sebagian besar (hampir 99 persen), UMKM di #ndonesia adalah usaha mikro di

sektor inormal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar

lokal. #tulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. aporan

!orld "conomic #orum (C') 0121 menempatkan pasar #ndonesia pada ranking ke"

2=. al ini menun!ukkan bah-a #ndonesia sebagai pasar yang potensial bagi negara

lain. Potensi ini yang belum dimanaatkan oleh UMKM secara maksimal.

Perkembangan UMKM di #ndonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan

sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan

utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan inrastruktur dan akses

pemerintah terkait dengan periAinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan.


32/36

engan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu men!adi

terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global

namun pada kenyataannya permasalahan"permasalahan yang dihadapi sangat banyak

dan lebih berat. al itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis

global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kun!ung

terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenagaker!aan dan pungutan liar, korupsi

dan lain"lain.

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM, yaitu adanya liberalisasi perdagangan,

seperti pemberlakuan &S'&" ;hina ree *rade &rea (&;*&) yang secara eekti telah berlaku tahun 0121. i sisi lain, Pemerintah telah menyepakati per!an!ian ker!a

sama &;*& ataupun per!an!ian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih

dahulu kesiapan UMKM agar mampu bersaing. Sebagai contoh kesiapan kualitas

produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang !elasnya peta produk

impor sehingga positioning persaingan lebih !elas. Kondisi ini akan lebih berat

dihadapi UMKM #ndonesia pada saat diberlakukannya $%"$N &ommunity yang

direncanakan tahun 012=. &pabila kondisi ini dibiarkan, UMKM yang disebut

mampu bertahan hidup dan tahan banting pada akhirnya akan bangkrut !uga. /leh

karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM sebagai undamental ekonomi

nasional, perlu kiranya diciptakan iklim in5estasi domestik yang kondusi dalam

upaya penguatan pasar dalam negeri agar UMKM dapat men!adi penyangga (buffer )

perekonomian nasional.

Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus men!adi kelemahan UMKM adalah

kurangnya akses inormasi, khususnya inormasi pasar (#shak, 011=). al tersebutmen!adi kendala dalam hal memasarkan produk"produknya, karena dengan

terbatasnya akses inormasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan

lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya inormasi mengenai pasar tersebut,


33/36

men!adikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara !elas

dan okus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi.

Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang

perlu dipikirkan lebih lan!ut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan

perekonomian #ndonesia. Selain itu aktor sumber daya manusia di dalamnya !uga

memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat

dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya

manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar &;*&,

diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KU8), penyediaan akses inormasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui capacity building , dan

pengembangan information technology (#*).

emikian !uga upaya"upaya lainnya dapat dilakukan melalui kampanye cinta produk

dalam negeri serta memberikan suntikan pendanaan pada lembaga keuangan mikro.

Keuangan mikro telah men!adi suatu -acana global yang diyakini oleh banyak pihak

men!adi metode untuk mengatasi kemiskinan (re). erbagai lembaga multilateral

dan bilateral mengembangkan keuangan mikro dalam berbagai program ker!asama.

Pemerintah di beberapa negara berkembang !uga telah mencoba mengembangkan

keuangan mikro pada berbagai program pembangunan. embaga s-adaya

masyarakat !uga tidak ketinggalan untuk turut berperan dalam aplikasi keuangan

mikro (Prabo-o dan Cardoyo, 011>).

BAB III

PENUTUP

A.K#(i,-$&

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian #ndonesia telah terbukti mampu

men!aga stabilitas ekonomi disaat krisis ter!adi. Keberadaan UMKM di #ndonesia

yang !umlahnya mencapai 99,99% dari total usaha di #ndonesia telah menyerap


34/36

91% tenaga ker!a di #ndonesia. Keberadaan UMKM !uga memberikan kontribusi

sebesar =


35/36

DAFTAR PUSTAKA

http'www.kerjausaha.com*+,*+mengenal-usaha-mikro-kecil-dan-

menengah.html

http'www.fiskal.depkeu.go.id*+*medef-konten-iew- mobile.asp

id/*+,+,+**0+,012,+

http'studyandlearningnow.blogspot.com*+,*+pengertian-umkm-dan-

koperasi.html

http://www.kerjausaha.com/2013/01/mengenal-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.htmlhttp://www.kerjausaha.com/2013/01/mengenal-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.htmlhttp://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/m/edef-konten-view-http://www.kerjausaha.com/2013/01/mengenal-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.htmlhttp://www.kerjausaha.com/2013/01/mengenal-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.htmlhttp://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/m/edef-konten-view-


36/36

http'ekonomi.kompasiana.combisnis*+,++0perkembangan-koperasi-dan-

ukm-di-indonesia-3+13+1.html

http'lembagalentera.wordpress.com*++++kelemahan-dan-hambatan-

koperasi-dan-ukm-

Kementerian UMKM dan Koperasi, 8encana Strategis 0119"0123

Kementerian UMKM dan Koperasi, 8encana Ker!a Pemerintah *ahun 0123 idang

Pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

UU o 01 *ahun 011? *entang Usaha Kecil Mikro an Menengah

UU o 9 *ahun 299= *entang Usaha Kecil

Kementerian Koperasi dan UMKM, data UMKM dan U tahun 011:"0121.
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/12/18/perkembangan-koperasi-dan-ukm-di-indonesia-617617.htmlhttp://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/12/18/perkembangan-koperasi-dan-ukm-di-indonesia-617617.htmlhttp://lembagalentera.wordpress.com/2012/12/11/kelemahan-dan-hambatan-koperasi-dan-ukm-2/http://lembagalentera.wordpress.com/2012/12/11/kelemahan-dan-hambatan-koperasi-dan-ukm-2/http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/12/18/perkembangan-koperasi-dan-ukm-di-indonesia-617617.htmlhttp://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/12/18/perkembangan-koperasi-dan-ukm-di-indonesia-617617.htmlhttp://lembagalentera.wordpress.com/2012/12/11/kelemahan-dan-hambatan-koperasi-dan-ukm-2/http://lembagalentera.wordpress.com/2012/12/11/kelemahan-dan-hambatan-koperasi-dan-ukm-2/

Documents

Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UM