BAB IPENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bagi bangsa yang ingin maju, pendidikan merupakan sebuah

kebutuhan. Sama dengan kebutuhan perumahan, sandang dan pangan.

Bahkan ada bangsa atau yang tekecil adalah keluarga, pendidikan

merupakan kebutuhan utama. Artinya, mereka mau mengurangi klualitas

perumahan, pakaian, bahkan makanan demi melaksanankan pendidikan

anak-anaknya.

Seharusnya negara juga demikian. Apabila suatu negara ingin cepat

maju dan berhasil dalam pembangunan. Prioritas pembangunan negara

itu adalah pendidikan. Jika perlu sektor-sektor yang tidak penting ditunda

dan daya dipusatkan pada pembangunan pendidikan.

Di era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologisudah

berkembang dengan sangat pesat, untuk mengikuti perkembangan

zaman ini, jalan satu-satunya adalah dengan pendidikan. Pendidikanlah

yang akan mengajarkan dan menuntun kita dalam pengetahuan atau

mengetahui satu hal. Dengan pendidikan kita bisa mengetahui mana yang

baik dan mana yang buruk yang bisa diteladani atau ditiru dari berbagai

sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang.

Dengan pendidikan jugalah kita bisa berorientasi ke depan, kita bisa

menciptakan segala sesuatu, misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi

maupn budaya lebih baik dan lebih sempurna dari yang ada seperti saat

dahulu dan saat sekarang ini.

2. Rumusan Masalah

1. Apa Yang Dimaksud Dengan Pendidikan Kesetaraan ?

2. Apa Pengertian dari Pendidikan Nasional ?

3. Bagaimana Peran Pendidikan Kesetaraan Dalam Pendidikan Nasional ?

3. Tujuan dan Kegunaan

Untuk Mengetahui Pendidikan Kesetaraan

Untuk Mengetahui Tentang Pendidikan Nasional

Untuk mengetahui Bagaimana Peran Pendidikan Kesetaraan dalam Pendidikan Nasional

BAB IIPEMBAHASAN

2.1    Pengertian Pendidikan Kesetaraan Dalam Pendidikan Nasional

Menurut Frederick J.Mc Donald dan M.J. Langeveld, pendidikan adalah suatu proses

atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah kebiasaan (behavior) manusia. Menurut John

Dewey, pendidikan merupakan salah satu proses pembaharuan makna pengalaman. Hal ini

mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang

muda. Bahkan, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan

kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang

belum dewasa dan kelompok tempat dia hidup.

Pendidikan adalah suatu modal penting dalam hidup manusia apalagi genarasi bangsa,

dengan pendidikan yang cukup, wawasan, pengetahuan yang luas akan mampu menyiapkan

generasi muda yang berkualitas yang mampu membangun bangsa dan negara ini lebih baik.

tentu saja pendidikan, kemampuan, wawasan dan pengetahuanlah yang kita butuhkan.

Di dalam bangku pendidikan banyak sekali hal yang kita dapatkan.Tetapi entah mengapa

banyak sekali warga di Indonesia ini yang tidak mengenyam bangku pendidikan sebagaimana

mestinya, khususnya di daerah-daerah terpencil di sekitar wilayah Indonesia ini. Sepertinya

kesadaran mereka tetang pentingnya pendidikan  perlu ditingkatkan.

2.2    Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait

secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka

kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi

pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang

dalam usaha mendewasakan manusiamelalui upaya pengajaran dan pelatihan.

2.3    Peranan Pendidikan Nasional Dalam Pembangunan Karakter

Bangsa

Pendidikan kebangsaan bila dilihat dari kacamata pertahanan

sebuah negara, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendidikan militer

dan non militer. Di negara maju seperti Jepang, mereka menerapkan

pertahanan rakyat semesta atau wajib militer. Dalam wajib militer ini

tidak hanya diberikan pelatihan fisik saja namun diberikan juga

pendidikan bela negara yang menanamkan pembentukan karakter sebuah

bangsa.

http://belajarmasyarakat.blogspot.com/2012/11/pendidikan-kesetaraan.html

Pendidikan dan pertahanan sebuah bangsa selalu berkaitan, karena

dengan pendidikan kebangsaan yang baik akan tercipta suatu

kebhinekaan, dimana hal tersebut akan menjadi modal pertahanan

sebuah negara. Beliau berpendapat setiap percikan budaya merupakan

bagian dari ke-Indonesiaan untuk mengisi ulang jati diri bangsa Indonesia.

bahasa sebagai suatu proses pertama transformasi nilai-nilai karakter

bangsa berharap dengan pengamalan budaya ini dapat menyaring

persepsi dan pandangan-pandangan yang mengikis karakter.

Di tengah derasnya arus informasi, masyrakat Indonesia cenderung

tidak tertarik lagi pada buku dan bacaan-bacaan. Masyarakat Indonesia

lebih tertarik kepada gambar dan tayangan-tayangan,  hal ini

mempengaruhi persepsi kita sebagai bangsa Indonesia. pendidikan

Indonesia hendaklah kembali pada budaya gemar membaca buku.

Pendidikan karakter yang terpenting dimulai dari seorang ibu.

Betapa pun kuatnya pengaruh sekolah formal, informal dan non formal, 

Ibulah yang menanamkan nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan. Ibu

mengajarkan semangat juang dan pantang menyerah. Selain ibu, faktor

lingkungan seperti rumah yang nyaman dan  kondusif adalah tempat yang

paling tepat bagi seorang anak untuk menumbuhkan rasa percaya diri,

berdaya saing dan beradab.

Pendidikan adalah sebuah kenyataan yang direncanakan untuk mewujudkan situasi dan

proses belajar, untuk membuat siswa meningkatkan kemampuan mereka secara aktif untuk

memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan juga

keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka dan dengan lingkungan mereka. Pendidikan

adalah suatu peralatan, perencanaan kurikulum, evaluasi belajar, metode belajar, dan juga

latihan karier.

http://www.gaptek.info/pengertian-pendidikan.html

2.4    Peranan Pendidikan Dalam Meningkatkan Sumber Daya

Manusia

Persoalan ketenagakerjaan selalu mendapat perhatian yang serius

dari berbagai kalangan,  baik  pemerintah, swasta maupun dari

masyarakat. Kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan ini dapat

dipandang sebagai suatu upaya masing-masing individu untuk

memperoleh dan mempertahankan hak-hak kehidupan yang melekat

pada manusia agar memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidup.

Tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat

Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan dan berdaya saing maju

dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang

didukung oleh manusia yang sehat, mandiri dan bertakwa kepada Tuhan

yang Maha Esa.

Dari tujuan tersebut tercermin bahwa sebagai titik sentral

pembangunan adalah pemberdayaan sumber daya manusia termasuk

tenaga kerja, baik sebagai sasaran pembangunan maupun sebagai pelaku

pembangunan. Dengan demikian, pembangunan ketenagakerjaan

merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan pembangunan

nasional. Di sisi lain, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, khususnya dibidang

dibidang ketenagakerjaan, sehingga diperlukan kebijakan dan upaya

dalam mengatasinya.

Sehubungan hal tersebut di atas pengembangan SDM di Indonesia

dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu pendidikan, pelatihan dan

pengembangan karir di tempat kerja. Jalur pendidikan merupakan tulang

punggung pengembangan SDM yang dimulai dari tingkat dasar sampai

perguruan tinggi. Sementara itu, jalur pelatihan dan pengembangan karir

di tempat kerja merupakan jalur suplemen dan komplemen terhadap

pendidikan.

Arah pembangunan SDM di indonesia ditujukan pada

pengembangan kualitas SDM secara komprehensif meliputi aspek

kepribadian dan sikap mental, penguasaan ilmu dan teknologi, serta

profesionalisme dan kompetensi yang ke semuanya dijiwai oleh nilai-nilai

religius sesuai dengan agamanya. Dengan kata lain, pengembangan SDM

di Indonesia meliputi pengembangan kecerdasan akal (IQ), kecerdasan

sosial (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).

Dalam rangka pengembangan SDM di indonesia, banyak tantangan

yang harus dihadapi. Tantangan pertama adalah jumlah penduduk yang

besar, yaitu sekitar 216 juta jiwa. Tantangan kedua adalah luasnya

wilayah indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dengan penyebaran

penduduk yang tidak merata. Tantangan ketiga adalah mobilitas

penduduk yang arus besarnya justru lebih banyak ke pulau Jawa dan ke

kota-kota besar.

Berbagai tantangan seperti itu, memerlukan konsep, strategi dan

kebijakan yang tepat agar pengembangan SDM di Indonesia dapat

mencapai sasaran yang tepat secara efektif dan efisien. Hal ini penting

dilakukan karena peningkatan kualitas SDM Indonesia tidak hanya untuk

meningkatkan produktivitas dan daya saing di dalam maupun diluar

negeri, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan

penghasilan bagi masyarakat.

2.5    Peranan Pendidikan Dalam Mewujudkan Mobilitas Sosial

Pendidikan dalam kaitannya dengan mobilitas sosial harus mampu

untuk mengubah mainstrem pesrta didik akan realitas sosialnya.

Pendidikan yang tepat untuk mengubah paradigma ini adalah pendidikan

kritis yang pernah digulirkan oleh Paulo Freire. Sebab, pendidikan kritis

mengajarkan kita selalu memperhatikan kepada kelas-kelas yang

terdapat di dalam masyakarakat dan berupaya memberi kesempatan

yang sama bagi kelas-kelas sosial tersebut untuk memperoleh pendidikan.

Disini fungsi pendidikan bukan lagi hanya sekedar usaha sadar yang

berkelanjutan. Akan tetapi sudah merupakan sebuah alat untuk

melakukan peruabahan dalam masyarakat. Pendidikan harus bisa

memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang realitas sosial,

analisa sosial dan cara melakukan mobilitas sosial.

Orang bisa mendebat balik, dengan pendidikan seseorang bisa

mengalami mobilitas sosial. Mereka tak harus terus menjadi petani dan

orang miskin jika bisa mengenyam pendidikan. Itulah masalahnya. Di

banyak negara berkembang lain mobilitas sosial tidak selalu

dimungkinkan. Di India kasta adalah salah satu hambatan mobilitas sosial,

selain banyak hambatan lain. Di negara seperti Indonesia, korupsi yang

sudah mengakar hingga ke tingkat penerimaan pegawai bisa jadi alasan

lain mengapa mobilitas sosial relatif sulit terjadi.

Cengkeraman kapitalisme nampaknya begitu kental dalam dunia

pendidikan di Indonesia. Didorong oleh misi untuk meningkatkan

akumulasi kapital sebesar-besarnya, lembaga pendidikan akan lebih

banyak menerima pelajar-pelajar gedongan meski memiliki IQ pas-pasan.

Pelajar yang berprestasi tetapi miskin, tidak dapat sekolah atau

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mobilitas sosial vertikal hanya

akan menjadi milik orang kaya yang mampu sekolah tinggi, meskipun

secara intelektual diragukan.

Berbarengan dengan meningkatnya gejala privatisasi pendidikan

dan aspirasi atas pendidikan yang berkualitas memang juga terjadi

peningkatan kecenderungan dalam masyarakat untuk mendirikan

pendidikan yang mahal tetapi menjanjikan mutu: Buktinya sekolah /

madrasah baik swasta maupun negeri semakin meningkat jumlahnya

dalam kurun hampir dua dasawarsa terakhir. Jelas, hanya terdapat

segelintir kalangan masyarakat biasa disebut sebagai “kelas menengah” –

yang mampu membeli pendidikan yang mahal tersebut. Tetapi lembaga

lembaga pendidikan yang mahal itu sudah telanjur eksis di mana-mana.

dan tersebar dimana-mana dan kalangan publik yang inisk. sekalipun

beranak anak mereka ke sana. Dan ini jelas dan perlu dihargai dan

didukung.

Disinilah terletak dilema klasik. Pendidikan merupakan akses yang

sangat penting – jika tidak satu satunya – untuk mencapai mobilitas

sosial; tetapi kaum miskin tidak dapat menjangkau akses tersebut, karena

mahalnya biaya. Akhirnyal terciptalah vicious circle (lingkaran setan);

kerniskinan menciptakan keterbelakangan pendidikan, dan sosial

ekonomi, dan keterbelakangan terakhir ini menghasilkan keterbelakangan

pendidikan.

Dalam konteks terakhir inilah kebutuhan pada filantrofi

(kedermawanan) secara khusus untuk pendidikan terasa semakin

dibutuhkan dan mendesak. Jika tidak, sekolah/madrasah yang berkualitas

hanya bisa dimasuki anak anak dari keluarga kaya. Padahal, kita juga

tahu, terdapat cukup banyak anak dari kalangan miskin yang cerdas,

borbakat, rajin, mau bekerja keras dan dengan demikian, cukup

menjanjikan.

Memang tradisi filantropi untuk pendidikan bukanlah sesuatu hal baru di

Indonesia. Kita tahu sangat banyak lembaga pendidikan, seperti

madrasah/sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang didirikan dan

dikembangkan dengan dana filantropi. Agaknya, hampir bisa dipastikan,

lembaga lembaga pendidikan yang dibangun dengan dana filantropi

swasta dan masyarakat jauh lebih banyak, dibandingkan dana

pemerintah.

2.6    Peranan Pendidikan Memotong Rantai KemiskinanIndonesia dengan penduduk sekitar 211 juta jiwa pada tahun 2002

memerlukan usaha terus menerus yang konsisten untuk

memerangi/memecahkan masalah penduduknya yang masih berada

dibawah garis kemiskinan. Upaya memerangi kemiskinan itu harus

merupakan komitmen semua komponen pembangunan yang dilakukan

dengan terpadu dan terus menerus pada sasaran yang sama, yaitu

keluarga kurang mampu, baik menyangkut kepala keluarganya, anak-

anaknya atau anggota lain dari keluarga tersebut.

Apabila komitmen itu tidak seragam, yaitu setiap komponen

pembangunan mencari sasarannya sendiri-sendiri, tidak mustahil hasilnya

akan tidak maksimal dan kemiskinan yang mungkin saja ditangani akan

tumbuh kembali dengan magnitute yang justru lebih membesar.

Upaya pengentasan kemiskinan biasanya ditujukan kepada sasaran

penduduk miksin atau penduduk kurang mampu tanpa mengambil

sasaran keluarganya secara utuh. Padahal keluarga itu mempunyai anak,

atau anak-anak yang masih kecil atau anak remaja yang mungkin saja

sekolah atau kebanyakan tidak sekolah karena orang tuanya kurang

mampu. Anak-anak ini biasanya terlepas dari perhatian kita semua karena

di sekolah hampir pasti anak-anak ini tidak menonjol karena berbagai

alasan. Atau anak-anak ini justru tidak sekolah karena kekurangan biaya

dan harus membantu orang tuanya mencari nafkah atau maksimal

bekerja keras sambil sebisa-bisa belajar pada tingkat pendidikan yang

masih rendah. Jarang, kalau ada, anak-anak keluarga kurang mampu itu

yang sanggup melanjutkan pendidikan pada pendidikan tinggi atau

universitas. Kalau ada mereka umumnya menjadi mahasiswa yang segera

dengan mudah drop-out karena berbagai alasan.

Pertumbuhan keluarga kurang mampu muda dewasa ini relatif

tinggi karena beberapa alasan sebagai berikut ini :

1. Jumlah keluarga muda kurang mampu sekarang ini relatif tinggi, yaitu

sekitar setengah paro dari 20 persen jumlah penduduk yang ada di

Indonesia yang jumlahnya adalah 211 juta jiwa tersebut.

2. Anak-anak muda anak dari keluarga kurang mampu itu masih menikah

relatif pada usia yang muda.

3. Anak-anak muda yang lebih mampu bisa belajar sedikit tentang

reprodusksi dan mungkin saja mengikuti KB setelah menikah.

4. Berkat tersedianya fasilitas kesehatan umum yang makin baik, biarpun

relatif kurang mampu, tingkat kematian anak dan tingkat kematian

bayi secara umum makin kecil.

Karena alasan-alasan itu maka upaya pengentasan kemiskinan tidak

boleh hanya terpaku pada kepala keluarga yang kebetulan miskin, tetapi

harus dengan seksama diarahkan pada keluarga muda yang kurang

mampu serta anak-anak mereka yang masih bersekolah, baik di

pendidikan dasar, menengah maupun mereka yang berhasil meraih

pendidikan yang lebih tinggi.

Anak-anak mereka yang bersekolah itu harus dijadikan sasaran

bersama untuk dibantu pemberdayaannya dengan gigih karena

kemungkinan besar dengan membantu pemberdayaan mereka dengan

pendidikan yang cukup bisa dicegah tumbuhnya atau bertambahnya

keluarga miskin baru. Upaya itu sekaligus merupakan upaya untuk

memotong rantai kemiskinan yang terjadi secara alamiah karena anak

keluarga miskin yang tidak bersekolah, hampir pasti mendapatkan

pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah yang relatif rendah. Apabila

pertambahan keluarga miskin itu dapat dicegah maka dengan sendirinya

upaya pengentasan kemiskinan itu tidak seperti upaya yang “berjalan di

tempat”. Ini berarti untuk upaya pengentasan kemiskinan yang bersifat

komprehensip kita harus mewaspadai para anggota keluarga kurang

mampu yang ada secara menyeluruh.

2.7         PERAN PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI Sebagai suatu entitas yang terkait dalam budaya dan peradaban manusia, pendidikan

di berbagai belahan dunia mengalami perubahan sangat mendasar dalam era globalisasi. Ada

banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dinikmati umat manusia. Namun

sebaliknya,kemajuan tersebut juga beriringan dengan kesengsaraan banyak anak manusia,

apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Pendidikan sudah menjadi komoditas yang makin

menarik. Suatu fenomena menarik dalam hal pembiayaan pendidikan menunjukkan gejala

industrialisasi sekolah. Bahkan beberapa sekolah mahal didirikan dan dikaitkan dengan

pengembangan suatu kompleks perumahan elite. Sekolah-sekolah nasional plus di kota-kota

besar di Indonesia dimiliki oleh pebisnis tingkat nasional dan didirikan dengan mengandalkan

jaringan multinasional berupa adopsi kurikulum dan staf pengajar asing.

Otonomi pendidikan tinggi membawa implikasi hak dan kewajiban perguruan tinggi

negeri dan swasta untuk mengatur pengelolaannya sendiri termasuk mencari sumber-sumber

pendapatan untuk menghidupi diri. Konsekuensi logis dari otonomi kampus, saat ini

perguruan tinggi seakan berlomba membuka program baru atau menjalankan strategi

penjaringan mahasiswa baru untuk mendatangkan dana. Perdebatan antara anti-otonomi dan

pro-otonomi perguruan tinggi tidak akan berkesudahan dan mencapai titik temu.

Berkurangnya tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan mengarah pada

gejala privatisasi pendidikan. Dikotomi sekolah negeri dan swasta menjadi kabur dan

persaingan antarsekolah akan makin seru. Akibat langsung dari privatisasi pendidikan adalah

segregasi siswa berdasarkan status sosio-ekonomi. Atau, kalaupun fenomena itu sudah terjadi

di beberapa kota, pemisahan antara siswa dari keluarga miskin dan kaya akan makin jelas dan

kukuh.

Siswa-siswa dari keluarga miskin tidak akan mampu menanggung biaya yang makin

mencekik sehingga mereka akan terpaksa mencari dan terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang

minimalis (miskin). Sementara itu, siswa-siswa dari kelas menengah dan atas bebas memilih

sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, karena sekolah-sekolah ini

mendapatkan iuran pendidikan yang memadai dari siswa, sekolah-sekolah ini juga akan

mempunyai lebih banyak keleluasaan untuk makin membenahi diri dan meningkatkan mutu

pendidikan. Jadi, sekolah yang sudah baik akan menjadi (mempunyai kesempatan) untuk

menjadi lebih baik. Sebaliknya, sekolah yang miskin akan makin terperosok dalam

kebangkrutan.

Dalam dinamika globalisasi, anak-anak bangsa tercecer dalam berbagai sekolah yang

beragam menurut latar belakang sosioekonomi yang berbeda. Negara belum mampu

memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan

yang bermutu. Sampai saat ini, belum tampak adanya pembenahan yang signifikan dan

terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dari tingkat pendidikan dasar

sampai dengan tingkat pendidikan tinggi. Muncul pertanyaan besar: Ke mana arah

pendidikandiIndonesia?

Pendidikan dimaksudkan sebagai mempersiapkan anak-anak bangsa untuk menghadapi masa

depan dan menjadikan bangsa ini bermartabat di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Masa

depan yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan

menjadi lokomotif dari proses demokratisasi dan pembangunan bangsa. Pendidikan

membentuk masa depan bangsa. Akan tetapi, pendidikan yang masih menjadi budak sistem

politik masa kini telah kehilangan jiwa dan kekuatan untuk memastikan reformasi bangsa

sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan berada pada rel yang tepat. Dalam konteks

globalisasi, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan anak-anak untuk memahami

eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa-bangsa lain dan segala persoalan

dunia. Pendidikan nasional perlu mempertimbangkan bukan hanya {state building] dan

{nation building] melainkan juga {capacity building.] Birokrasi pendidikan di tingkat

nasional perlu fokus pada kebijakan yang strategis dan visioner serta tidak terjebak untuk

melakukan tindakan instrumental dan teknis seperti UAN/UNAS. Dengan kebijakan otonomi

daerah, setiap kabupaten perlu difasilitasi untuk mengembangkan pendidikan berbasis

masyarakat namun bermutu tinggi. Pendidikan berbasis masyarakat ini diharapkan bisa

menjadi lahan persemaian bagi anak-anak dari berbagai latar belakang untuk mengenali

berbagai persoalan dan sumber daya dalam masyarakat serta terus mencari upaya-upaya

untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

Globalisasi ekonomi dan era informasi mendorong industri menggunakan sumber

daya manusia lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Akan tetapi tidak setiap lulusan perguruan tinggi memiliki jiwa kewirausahaan seperti yang

diinginkan oleh lapangan kerja tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa hanya sebagian

kecil lulusan perguruan tinggi yang memiliki jiwa kewirausahaan. Di sisi lain, krisis ekonomi

menyebabkan jumlah lapangan kerja tidak tumbuh, dan bahkan berkurang karena bangkrut.

Dalam kondisi seperti ini, maka lulusan perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya mampu

berperan sebagai pencari kerja tetapi juga harus mampu berperan sebagai pencipta kerja.

Keduanya memerlukan jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, agar supaya perguruan tinggi

mampu memenuhi tuntutan tersebut, berbagai inovasi diperlukan diantaranya adalah inovasi

pembelajaran dalam membangun generasi technopreneurship di era informasi sekarang ini.

Ada suatu pendapat bahwa, saat ini sebagian besar lulusan perguruan tinggi di Indonesia

masih lemah jiwa kewirausahaannya. Sedangkan sebagian kecil yang telah memiliki jiwa

kewirausahaan, umumnya karena berasal dari keluarga pengusaha atau dagang. Dalam

kenyataan menunjukkan bahwa kewirausahaan adalah merupakan jiwa yang bisa dipelajari

dan diajarkan. Seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan umumnya memiliki potensi

menjadi pengusaha tetapi bukan jaminan menjadi pengusaha, dan pengusaha umumnya

memiliki jiwa kewirausahaan.

Proses pembelajaran yang merupakan inkubator bisnis berbasis teknologi ini

dirancang sebagai usaha untuk mensinergikan teori (20%) dan Praktek (80%) dari berbagai

kompetensi bidang ilmu yang diperoleh dalam bidang teknologi & industri. Inkubator bisnis

ini dijadikan sebagai pusat kegiatan pembelajaran dengan atmosfir bisnis yang kondusif serta

didukung oleh fasilitas laboratorium yang memadai.

Tujuan implementasi inovasi dari kegiatan inkubator bisnis berbasis teknologi ini

adalah menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa sebagai peserta didik.

Sedangkan manfaat yang diperoleh bagi institusi adalah tercapainya misi institusi dalam

membangun generasi technopreneurship dan meningkatnya relevansi antara dunia pendidikan

dengan dunia industri. Sedangkan manfaat bagi mitra kerja adalah terjalinnya kerja sama

bisnis dan edukasi. Kerjasama ini dikembangkan dalam bentuk bisnis riil produk sejenis yang

memiliki potensi ekonomi pasar yang cukup tinggi.

Proses globalisasi yang sedang terjadi saat ini, menuntut perubahan perekonomian

Indonesia dari resourced based ke knowledge based. Resource based yang mengandalkan

kekayaan dan keragaman sumber daya alam umumnya menghasilkan komoditi dasar dengan

nilai tambah yang kecil. Salah satu kunci penciptaan knowledge based economy adalah

adanya technology entrepreneurs atau disingkat techno-preneur yang merintis bisnis baru

dengan mengandalkan pada inovasi. Hightech business merupakan contoh klasik bisnis yang

dirintis oleh technopreneurs.

Bisnis teknologi dunia saat ini didominasi oleh sektor teknologi informasi,

bioteknologi dan material baru serta berbagai pengembangan usaha yang berbasiskan inovasi

teknologi. Bisnis teknologi dikembangkan dengan adanya sinergi antara teknopreneur sebagai

pengagas bisnis, Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat inovasi teknologi

baru, serta perusahaan modal ventura yang memiliki kompetensi dalam pendanaan.

Jumlah usaha kecil menengah berbasis teknologi (UKMT) di Indonesia berkembang

dengan pesat. Kecenderungan peningkatan ini lebih didorong oleh terbatasnya peluang kerja

di industri-industri besar karena pengaruh krisis ekonomi dan mulai munculnya

technopreneurship di kalangan lulusan pendidikan tinggi teknik.

Dalam menghadapi era globalisasi, persaingan akan semakin ketat, sehingga sangat

dibutuhkan kebijakan-kebijakan dan aktivitas-aktivitas secara langsung yang dapat

meningkatkan daya saing UKMT di kemudian hari. Kesulitan dan hambatan pada UKMT di

Indonesia dalam mengembangkan usahanya adalah lemahnya jalur pemasaran, dukungan

teknologi dan terbatasnya permodalan. Terlebih lagi, bagi pengusaha pemula, masalah ini

akan terlihat lebih besar dan menjadi kendala cukup besar dalam mengembangkan usahanya.

Sampai saat ini belum banyak institusi pemerintah maupun swasta yang dapat

memberikan dukungan secara langsung untuk pengembangan UKMT khususnya bagi

pengusaha pemula. Sehingga sangat dibutuhkan suatu wadah yang dapat memberikan

dukungan langsung berupa fasilitas-fasilitas yang dapat membantu UKMT khususnya

membantu pengusaha pemula dalam melaksanakan dan mengembangkan usahanya. Dalam

rangka turut serta membantu dan mendukung secara langsung kegiatan UKMT khususnya

kegiatan pengusaha pemula, maka dipandang sangat perlu untuk dapat membangun suatu

wadah yang memiliki fasilitas yang dapat mendukung secara langsung kegiatan operasional,

promosi, pemasaran, konsultasi teknologi produksi, investasi dan permodalan. Dengan

adanya fasilitas-fasilitas tersebut, diharapkan UKMT khususnya pengusaha pemula di

Indonesia dapat mengembangkan usahanya lebih cepat dan terarah.

BAB IIIPENUTUP

1. Kesimpulan

A. Pengertian Pendidikan Kesetaraan Dalam Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah suatu modal penting dalam hidup manusia apalagi genarasi bangsa,

dengan pendidikan yang cukup, wawasan, pengetahuan yang luas akan mampu menyiapkan

generasi muda yang berkualitas yang mampu membangun bangsa dan negara ini lebih baik.

tentu saja pendidikan, kemampuan, wawasan dan pengetahuanlah yang kita butuhkan.

Di dalam bangku pendidikan banyak sekali hal yang kita dapatkan.Tetapi entah mengapa

banyak sekali warga di Indonesia ini yang tidak mengenyam bangku pendidikan sebagaimana

mestinya, khususnya di daerah-daerah terpencil di sekitar wilayah Indonesia ini. Sepertinya

kesadaran mereka tetang pentingnya pendidikan  perlu ditingkatkan.

B. Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait

secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

2. Saran

Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat memberi manfaat pada para pembaca.

Terlepas dari sudah selesainya makalah ini, penulis mengharapkan kritik dan saranyang

membangun diri pembaca untuk sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat

bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.gaptek.info/pengertian-pendidikan.html

http://www.imadiklus.com/2012/10/pengertian-program-pendidikan-kesetaraan.html

http://www.putra-putri-indonesia.com/pengertian-pendidikan-nasional.html

http://fanysuharti.blogspot.com/2012/11/pengaruh-pendidikan-kestaraan-abc-pada.html

PERAN PENDIDIKAN

KESETARAAN DALAM

PENDIDIKAN NASIONAL

DISUSUN OLEH :

NAMA : IRWAN

STAMBUK : 21115056

PRODI : PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

JURUSAN : SOSIOLOGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU

PENDIDIKAN

2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..................................................................................... i

DAFTAR ISI................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah....................................................................1

B. Rumusan Masalah............................................................................. 1

C. Tujuan penulisan.............................................................................. 1

D. Metode Penulisan.............................................................................. 1

BAB II PEMBAHASAN................................................................................. 2

2.1 Pengertian Peran Pendidikan............................................................. 2

2.2 Pendidikan Nasional........................................................................... 2

2.3 Peran Pendidikan Kesetaraan Dalam Pendidikan Nasional.............. 7

BAB III PENUTUP...................................................................................... 11

A. KESIMPULAN................................................................................... 11

B. SARAN.............................................................................................. 11

DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 12

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat

dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis dengan

tepat waktu.

Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul

“PERAN PENDIDIKAN KESETARAAN DALAM PENDIDIKAN NASIONAL”

Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman

bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau

menyinggu perasaan pembaca.

Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan

semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.

Raha, Agustus 2013

"Penulis"