14
LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR TAHUN ANGGARAN 2010 Judul : Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (Studi pada Industri kerajinan di Provinsi Bali) Peneliti :: Ni Nyoman Y Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2010 Nomor : 492/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010. Universitas Brawijaya Malang 2010 BIDANG ILMU : EKONOMI

Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

  • Upload
    lytuyen

  • View
    231

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR

TAHUN ANGGARAN 2010

Judul : Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (Studi pada Industri kerajinan di Provinsi Bali)

Peneliti :::: Ni Nyoman Y

Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan

Penugasan Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2010 Nomor : 492/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010.

Universitas Brawijaya Malang 2010

BIDANG ILMU : EKONOMI

Page 2: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan
Page 3: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

RINGKASAN

Pembangunan perekonomian Bali dengan mengandalkan industri pariwisata

sebagai leading sector, telah mampu mendorong terjadinya perubahan struktur perekonomian daerah Bali. Bila dilihat dari peran sektor sekunder dan tersier dari segi pendapatan terus mengalami peningkatan, sedangkan sektor primer terus mengalami penurunan. Peran sektor sekunder utamanya didukung oleh industri kecil dan kerajinan rumah tangga (Rahyuda dkk, 2003). Bila mampu membuat industri kecil dan rumah tangga mandiri dalam berusaha, maka kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan lambat laun akan terwujud.

Pemberdayaan ekonomi rakyat sangatlah penting untuk mengetahui potensi ekonomi lokal dari berbagai sektor, di samping perlu mengetahui potensi sumber daya manusianya. Potensi ekonomi lokal meliputi usaha menengah, mikro dan usaha kecil. Secara kelembagaan pengembangan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan mengambil kewilayahan, bisa desa atau banjar adat. LPD milik desa pekraman memiliki peran sangat strategis dalam penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan fungsi sosialnya. Peningkatan fungsi sosial ini tidak saja dapat menguatkan tujuan LPD, yaitu peningkatan kesejahteraan anggota, tetapi juga meningkatkan komitmen dan kebersamaan para anggota terhadap LPD dan antar anggota (sesama) (Murjana 2009).

Kepedulian krama terhadap saudara di lingkungan keluarga, tetangga, serta antar anggota masyarakat pada lingkungan banjar/desa adat yang menjunjung tinggi norma, adat dan budaya, keyakinan terhadap kepercayaan dari agama yang mereka anut, saling percara terhadap sesama dalam interaksi yang mereka lakukan adalah cerminan tingginya modal sosial dari krama. Tunduk pada aturan awig-awig yang berlaku di wilayah adat, tidak berani untuk melanggar karena itu adalah kesepakan bersama, takut bila melanggar akan dikenakan sangsi sosial. Semakin tinggi kepedulian krama akan lingkungan pada desa adat yang ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang santun sesuai dengan norma, saling percaya serta saling menghargai kepercayaan yang diberikan oleh orang lain juga dapat mencerminkan tingginya modal sosial. Norma-norma ini secara informal dapat mengatur hubungan antar satu individu dengan individu lainnya atau kelompok sehingga menimbulkan kepercayaan diantara sesamanya. Secara kriteria ekonomis atas dasar kepercayaan maka suatu kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara produktif, efisien dan ekonomis. Norma melalui tradisi sejarah yang terbangun dari tata cara dan perilaku seseorang atau suatu kelompok masyarakat akan muncul modal sosial yang dapat mengatur kepentingan pribadi maupun kelompok. Norma-norma ini secara informal dapat mengatur hubungan antar satu individu dengan individu lainnya atau kelompok sehingga menimbulkan kepercayaan diantara sesamanya. Secara kriteria ekonomis atas dasar kepercayaan maka suatu kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara produktif, efisien dan ekonomis.

Perkembangan produktivitas IKM yang dihitung dari rasio antara nilai produksi dengan jumlah tenaga kerja tahun 2003-2008 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dan cenderung menurun. Berdasarkan data pada periode tersebut ternyata penurunan produktivitas secara rata-rata setiap tahun sebesar 5,30 persen. Informasi ini mengindikasikan bahwa IKM perlu diberdayakan serta diupaya untuk meminimumkan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian peran semua instansi terkait diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM.

Keberadaan lembaga adat dilihat dari peran sosial, budaya, ekonomi maupun keuangan dari LPD, diyakini mampu berperan dalam pembangunan serta menggali potensi ekonomi lokal. Kedekatan dari lembaga ini dengan masyarakat desa, akan

Page 4: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

mudah diketahui apa sesungguhnya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Peran sosial lembaga adat dapat dirasakan dari adanya perhatian terhadap krama yang kurang mampu. Adanya peluang yang cukup untuk mendorong krama agar terlibat lebih banyak dalam proses produksi. Demikian juga dari segi budaya, maka lembaga adat memberikan pemahaman terhadap krama dalam berusaha serta menghasilkan suatu produk agar tetap memelihara, mempertahankan , melaksanakan serta menjaga adat dan budaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh peran pemerintah yang telah dilakukan oleh Disperindag maupun instansi terkait terhadap pemberdayaan IKM yang ada di Provinsi Bali, 2) Untuk mengetahui pengaruh lembaga adat dilihat dari peran sosial, budaya, ekonomi dan keuangan terhadap pemberdayaan IKM yang ada di Provinsi Bali, 3) Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan tingkat pemberdayaan pada IKM yang hanya didorong oleh peran pemerintah dengan IKM yang tidak didorong oleh peran pemerintah di Provinsi Bali, 4) Untuk mengetahui pengaruh modal sosial terhadap peran sosial, budaya, ekonomi dan keuangan lembaga adat pada IKM di Provinsi Bali..

Penelitian dilakukan di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang mewakili seluruh populasi dari industri kerajinan. Masing-masing Kabupaten/Kota diwakili oleh satu desa. Pada masing-masing desa yang dijadikan sampel penelitian diambil sejumlah pemuka lembaga adat, serta pengrajin yang menghasilkan jenis kerajinan yang dapat mewakili populasi. Untuk mengetahui peran pemerintah/institusi terkait diambil beberapa pejabat yang berkompeten pada bidang masing-masing yang mendukung penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan teknik analisis SEM. dan SPSS. Analisis SEM merupakan pendekatan terintegrasi antara Analisis Faktor, Model Struktural, dan Anasisis Path. Salah satu langkah dalam teknik analisis SEM berkaitan dengan konversi diagram Path dalam model struktural yang terdiri atas konversi diagram path model struktural ke dalam model matematika dan konversi diagram path model pengukuran ke dalam model matematika. Analisis dengan pendekatan SPSS digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan pemberdayaan pada IKM yang yang dorong oleh peran pemerintah dengan IKM yang tanpa didorong oleh peran pemerintah, menggunakan uji beda dua rata-rata.

Setelah dianalisis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.: 1) Ada pengaruh signifikan peran pemerintah terhadap pemberdayaan IKM di provinsi Bali. 2) Ada pengaruh signifikan peran lembaga adat dilihat dari peran sosial, budaya, ekonomi dan keuangan terhadap pemberdayaan IKM di provinsi Bali. 3)Terdapat perbedaan signifikan pemberdayaan pada IKM yang didorong oleh peran pemerintah dengan IKM yang tidak didorong oleh peran pemerintah. 4) Ada pengaruh signifikan modal sosial terhadap peran lembaga adat dilihat dari peran sosial, budaya, ekonomi dan keuangan.

Page 5: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

SUMMARY

The economic development of Bali by relying on tourism industry as the leading sector, has able to lead to the economic structure changing occurred in Bali. It can be viewed from the roles of secondary and tertiary sectors from income aspect that is increasing continuously, while for the primary sector is decreasing. Secondary sector role mainly supported by small industry and household handicraft (Rahyuda, et. al.2003). If it can make small industry and household to be independent in business, so that society life with the aim to increasing the prosperity can be achieved sooner or later. Empowering the economy of society is very important to know the local economic potency from many field, besides the need for counting on the potency of human resources. The local economic potency include middle, micro, small industries. Institutionally, empowering the economy of society can be done through taking regionally, either village or neightborhood organization. LPD belongs to village of pekraman has strategically role in solving the problem of poverty by increasing its social function. The increasing of social function is not only to strengthening LPD’s purpose, that is the increasing of its members prosperity, but also to improving the commitment and togetherness of its members with LPD and between fellow members (Murjana, 2009).

The care of krama for the brothers in the family, neighborhood, and between members of society on neightborhood organization environment / customary village that give respect highly on norms, custom and culture, the belief on religion that they profess, trust between the fellows in the interaction they build are the reflection of the highly social capital from krama. Submit to awig-awig rule that applied in customary region, not having courage to break the rule since it has been general agreement among the people, fear of social sanction if they break it. The higher of the regard on krama to environment of customary village that shown by the behavior of the people being well-mannered according to the norms, trust each other and mutual respect for the trust given by other people may also reflect the highly social capital. These norms informally can arranged the relationship between one individual with others or groups, thereby trust between these fellows may be achieved. In the economical criterion based on trust, the economic activities can carried on productively, efficiently and economically. Norms through historical tradition built from manners and behaviour of one or a society group will emerge social capital that is able to arrange individual and group interest. These norms informally can arranged the relationship between one individual with others or groups, thereby trust between these fellows may be achieved. In the economical criterion based on trust, the economic activities can carried on productively, efficiently and economically.

The development of IKM productivity calculated from ratio between production value with the number of labor on the year 2003-2008 showed fluctuative development and tended to decrease. Based on the data on that period the average of productivity decreasing on each year was 5,30%. This information indicated that IKM needed to be empowered and meant to minimize the problem faced. Thus, the role of all related agency is expected to improve the productivity of IKM.

The existence of customary institution viewed from social, culture, economic and financial roles from LPD, believed able to contribute role on the development and explore local economic potency. From the closeness of this institution with the people of village, will be known easily what problems faced by the local society. The social role of customary institution can be seen from the care to krama that is less capable. There is sufficient opportunity to encourage krama to be more involved in the process of production. Also from the culture aspect, customary institution gives understanding on krama in making effort and producing a product by keeping, maintaining, regarding, carrying, and protecting mores and culture.

Page 6: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

The objectives of the research are: 1) To find the government role done

through Disperindag (department of industry and trade) and related institutions on the empowerment of IKM existed in Bali, 2) To find the influence of customary institutions viewed from social, economic, culture, and financial roles on the empowerment of IKM existed in Bali, 3) To find whether there is or there is no difference on empowerment level between IKM that only supported by the government role with IKM that is not supported by the government role in Bali, 4) To find the influence of social capital on social, culture, economic, and financial roles of customary institution to IKM in Bali.

The research conducted in five regencies/cities in Bali representing all population from handicraft industry. Each cities/regencies represented by one village. On each village that is being the research sample, chosen some customary institution figures, and also some craftsmen that produce kinds of handicraft that can represent the population. To find the role of government related institutions, chosen some competent officials on each field that support this research.

The research applies quantitative analysis approach. Analysis quantitative applies SPSS and SEM analysis technique. SEM analysis is an integrated approach between Factor Analysis, Structural Model, and Path Analysis. One way in SEM Analysis technique related with path diagram conversion in structural model that of path diagram conversion structural model to mathematic model and path diagram conversion measurement model to mathematic model. Analysis by using SPSS is applied to examine whether there is or there is no difference on empowerment level between IKM that only supported by the government role with IKM that is not supported by the government role, using average two difference test. After making the analysis can be drawn some conclusion as follow: 1) There is significant influence of government role on the empowerment of IKM in Bali; 2) There is significant influence of customary institution role viewed from social, economic, culture, and financial roles on the empowerment of IKM in Bali; 3) There is significant difference on the empowerment of IKM that is supported by government role with IKM that is not supported by the government; 4) There is significant influence of social capital on the customary institution role viewed from social, economic, culture, and financial roles.

Page 7: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Moha Asri. 1999. The accessibility of the government-sponsored support programmes for small and medium-sized enterprises in Penang. Cities, Vol. 16, No. 2, Elsevier Science Ltd. All rights reserved. Printed in Great Britain.

Adelman Irma, 1999. The Role of Government in Economic Development.

Department of Agricultural and Resource Economics and Policy, Division of Adricultural and Natural Recource University of California at Berkely.

Adhikari, Krishna Prasad. 2009. Social Capital and its “Downside”; The Impact on

Sustainability of Induced Community-Based organization Nepal. World Development Volume 38 No 2 pp.184-194.

Agung, I. N. 2003. Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi: Kiat-Kiat untuk

Mempersingkat waktu penulisan Karya Ilmiah yang Bermutu. Jakarta:UI Press. Aoki, Masahiko. 1998. Institutional Evolution as punctuated ekuilibria. Editor by

Menard Claude. 2000. Edward Eigar Publishing Limited. Akyuz, Kadri Cemil, Ilker Akyuz, Hasan Serin, Hicabi Cindik. 2006. The financing

preference and capital structure of micro, small and medium sized firm owner in forest product industry in Turkey. Forest policy and Economics, volume 8, p: 301-311.

Ammari, Fauzy, Wempi Saputra, Budi Setiawan. 2007. Industri Kecil dan Menengah

(IKM) di Jepang dan Proposal Pengembangan IKM Nasional. http:// www.google.com.

Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan,

Yogyakarta: Gava Media. Ari Suta, I Putu Gede. 2004. Sunrise for Bali. Strategi Pengembangan Bali Abad XXI,

Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta. Applebaum, Steven H. 1999. Empowerment- power, culture and leadership – a

strategy or fad for the millennium? Journal of Workplace Learning: Employee Counselling Today. Volume 11 . Number 7 . 1999 . 233-254.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, 2005. Data Bali

Membangun, Denpasar. Barcala, Fernandez Marat, Maria Jose Sanzo Perez and Juan Antonio Trespalacios

Gutierrez. 1999. Training in small business retailing- testing human capital theory. Journal of European Industrial Training, volume 23 No. 7, pp: 335-352.

Blakely, Edward J and Bradshaw Ted K, 2002. Planning Local Economic

Development,Theory and Practice. SAGE Publications.

Page 8: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

Brata, Aloysius Gunadi. 2009. Innovation and Social Capital in the Small-Medium

Enterprises: a case of bamboo handicraft in Indonesia. MPRA. Paper No. 15696, posted 13. June 2009 / 08:42. Online at http://mpra.ub.unimuenchen. de/15696

Brooks, Benjamin. 2008. The natural selection of organizational and safety

culture within a small to medium sized enterprise (SME). Journal of Safety Research, volume 39, pp: 73-85

Carey, Dermot and Antoinette Flynn. 2005. Is bank finance the Achilles' heel of

Irish SMEs? Journal of European Industrial Training, ,volume 29 No. 2, pp: 712 729.

Coase, Ronald H. 1998. The New Institutional Economics. Editor by Menard Claude. 2000. Edward Eigar Publishing Limited.

Coleman, James S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. The

American Journal of Sociology, Vol.94, Supplement: Organizations and Institution: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, pp. S95-S120.

Daruri, Ahmad Deni. 2007. Quo Vadis Arsitektur Perbankan Indonesia. Penerbit

Center for Banking Crisis, Jakarta Selatan. Deliarnov. 2005. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI. 2002. Rencana Induk

Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002 – 2004. Buku I Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri Kecil Menengah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. 2009. Pemberdayaan Industri

Kecil dan Menengah (PIKM) Bali. Laporan Kegiatan Akhir Tahun 2008. Elmes, Michael B, Diane M. Strong and Olga Volkoff. 2005. Panoptic empowerment and reflective conformity in enterprise systems-enabled organizations. Journal of Information and Organization. volume 15 pp. 1–37.

Fielden, Sandra L. Adel J. Dawe and Helen Woolnough. 2006. UK government small

business finance initiatives. Journal of Equal Opportunity Equal volume 25 No. 1, pp:25-37

Fee, Ruth, Andrew Erridge and Sean Henniggan. 2002. SMEs and government

purchasing in Northern Ireland: problems and opportunities. Joural of European Business Review, volume 14 No. 5 pp: 326-334

Furubotn, Eirik G dan Rudolf Richter. 2005. Institutions and Economic Theory,

The Contribution of the New Institutional Economics. Second Edition. The university of Michigan Press.

Fu-Lai, Yu Tony. 2000. A new perspective on the role of the government in economic

development Coordination under uncertainty. School of Economics and Management, University College, The University of New South Wales, Canberra, Australia. International Journal of Social Economics, Vol. 27, pp. 994-1012.

Page 9: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

Ghatak, Subrata and Kent Ingersent. 1984. Agriculture and Economic

Development.Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Ginanjar Kartasasmita. 2004. Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan,Jakarta: CIDES.

Goeltom, Miranda S. 2007. Essays in Macroeconomic Policy: The Indonesian

Experience. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Gomez, Richardo C. and Luciana de Oliveira Miranda Gomez. 2009. Depicting the

arena in which Brazilian local government authorities make decisions. International journal of public sector management, volume 22 No. 2, pp” 76-90

Hair, J. F, William C Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson, Ronald L.Tatham.

2006. Multivariate Data Analysis, Sixth Edition. New Jersey. Person Prentice Hall.

Hay, Donald A, and Derek J Morris. 1991. Industrial Economic and Organization Theory and Evidence. Oxford university Press, New York.

Harris, Kenneth J, Anthony R. Wheeler and K. Michele Kacmar. 2009. Leader–

member exchange and empowerment- Direct and interactive effects on job satisfaction, turnover intentions, and performance. The leadership quarterly, volume 20 pp. 371-382

Han, Woo Parka, and Leydesdorff, Loet. 2010. Longitudinal trends in networks of

university–industry–government relations in South Korea: The role of programmatic incentives. Jurnal Research Policy, 39, p 640-649.

Hendayana, Rahmat dan Sjahrul Bustaman. 2007. Fenomena Lembaga Keuangan

Mikro Dalam perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan. http://www.google.com.

Hidayat, Rahmat dan Herlambang, Yudha. 2009. Pengembangan Tata Kelola Industri

Kecil-Menengah di Madura. Jurnal Teknik Industri, Vol II No1 ISSN 1411- 2485. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Trunojoyo Madura.

Husain, Umar 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Gramedika

Pustaka Jakarta. Hughes, Mathew and Robert K. Perrons. 2010. Shaping and re-shaping social capital

in buyer–supplier relationships. Journal of Business Research, pp. 2-8 Ibbotson, Patrick, and Lucia Moran. 2003. E-banking and the SME/bank relationship in Northern Ireland. International Journal of Bank Marketing volume 21 No. 2 pp:94 -103.

Imron M Ali, H.R Riyadi Soeprapto, Suwondo. 2002. Peraran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa (Studi Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro), Publikasi Ilmiah, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kekhususan Administrasi Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. http:// www.google.com.

Page 10: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

Irawan dan M Suparmoko. 2002. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keenam. BPFE

Yogyakarta. Ismail, Munawar. 2003. Emansipasi Nilai Lokal, Ekonomi dan Bisnis Pascasentralisasi

Pembangunan, Banyumedia Publishing, Malang. Isna, Alizar. 2007. Adat masyarakat Bali dalam Penanggulangan Kemiskinan. Ibda

Vol 5 No 1 jan-Jun 2007, h l. 141-156. Jogiyanto, H,M. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-

Pengalaman. BPFE Yogyakarta. Joko HP dan Siti Aminah. 2003. Meretas Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan

Ekonomi Lokal. Institute For Reseach And Empowerment (IRE). Pemberdayaan Masyarakat Adat, Yogyakarta.

Kapitsa, Larissa M. 2008. Women’s Economic Empowerment.

EC/WSRWD/2008/EP.7 12 November 2008, pp. 1-14. Bangkok, Tailand. Khan, Nisar A and Saghir Ahmad Ansari. 2008. Application of New Institutional

Economics to the Problems of Development: A Survey, Abstracts Journal of Social and Economic Developmen Vol 10 No 1, pp. 1-32.

Kuncoro, Mudrajat. 2000. Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan strategi

Pemberdayaan. Materi Seminar yang diselenggarakan oleh Kelompok diskusi Pascasarjana Ilmu-Ilmu Ekonomi, UGM, Yogyakarta.

-------, 2007. Ekonomi Industri Indonesia. Menuju Negara Industri Baru 2030.

Penerbit CV Andi Offset . Yogyakarta. -------, 2009. Ekonomika Indonesia. Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis

Global. UPP STIM YKPN Yogyakarta. Kulik, Liat and Faisal Rayyan. 2006. Relationship between dual earner spouse,

strategies for coping with h home-work demand and emotional wellbeing. Community, Work and Family, Volume 9, No. 4, pp:457-477.

Kye, W. L. 2006. Effectiveness of government’s occupational skills development

strategies for small- and medium-scale enterprises: A case study of Korea International Journal of Educational Development No 26, pp: 278–294.

Laba, I Nengah, 2007. Strategi Pengembangan Investasi di Provinsi Bali. Tesis.

Program Pasca sarjana Universitas Udayana Denpasar. Lesmana ,Teddy. 2007. Membangun Aset Bagi Kaum Miskin. Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta

Lembaga Adat. 2009. Desa Adat Kabupaten Gianyar. Bertenaga by KerSip Open

Source. http:// www.google.com. Leksono, S. 2009. Runtuhnya Modal Sosial Pasar Tradisional. Perspektif Emic

Kualitatif. Penerbit Percetakan CV Citra Malang.

Page 11: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

LPD Desa Pecatu. 2008. Contributed by Krama IT Desa Pecatu, Hari Ulang Tahun ke

19 LPD Pecatu. Powered by journal, http:// www.e-banjar.com. Madill, Judith J., Lisa Feeney, Alan Riding dan George H. Haines. 2002. Determinants of SME owners’ satisfaction with their banking relationships: a Canadian study.

International journal of Bank Marketing , volume 20 No. 2 pp: 86-98 Mankiw, N Gregory. 2003. Teori Makroekonomi, Harvad University, Alih Bahasa Iman

Nurmawan, Erlangga, Jakarta. Marijan, Kacung. 2005. Mengembangkan Industri Kecil Menengah Melalui

Pendekatan Klaster. INSAN Vol.7 No.3. hal.216-225. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Airlangga. Marri, H. B., A. Gunasekaran, B. Kobu, Grieve R.j. 2002. Government industry

university collaboration on the successful implementation of CIM in SMEs- an empirical analysis. Journal of Logistic Information Management, volume 1 No. 2, pp: 105-114.

Menard, Claudia. 2000. Editor. Institutional, Contracts and Organizations.

Perspectives from New Institutional Economics. Edward Eigar Publishing Limited.

Menard, Claude and Mary M Shirly. 2005. Editor. Handbook of New Institutional

Economics. Springer the Netherlands. Midgley, James. 2004. Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam

Kesejahteraan Sosial, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah – Jakarta.

Murjana Yasa, IGW. 2009. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi

Masyarakat di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi dan Sosial (INPUT) FE Unud. Mulya, Eddy IGN. 2008. Inovasi Layanan LPD Desa Pekraman Denpasar http://www.google.com.

Nauman, Shazia, Azhar Mansyur Khan and Nadeem Ehsan. 2009. Patterns of

empowerment and leadership style in project environment. International journal of project management, pp. 2-12

Nielsen, John Flohr Nielsen and Christian Preuthun Pedersen. 2003. The

consequences and limits of empowerment in financial services. Scandinavian Journal of Management. volume 19, pp. 63–83

North, Douglass. C. 1998. Understanding Institutions. Editor by Menard Claude.

2000. Edward Eigar Publishing Limited. North, Douglass.C. 2004. Understanding the Process of Economic Change.

Princeton, NJ: Princeton University Press. Nika, I Wayan. 2001-2007. Dharma Wacana. Peranan Desa Adat dalam Pariwisata

Budaya Era Globalisasi. Kelompok Kerja Bidang Teknologi Informasi PHDI Pusat. http:// www.google.com.

Page 12: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

Papagapitos, Agapitos, Robert Riley. 2009. Social trust and human capital formation.

Journal of Economics Letters, volume 102 , pp. 158–160 Presiden Republik Indonesia. 2005. Bab 17. Peningkatan Daya Saing Industri

Manufaktur. http:// www.google.com. Proceeding Traning Masyarakat Adat. .2003. Pemberdayaan Masyarakat Adat.

Institute For Reseach And Empowerment (IRE), Yogyakarta. Porter, Michael E. 1990. The competitive advantage of nation (Free Press, New

York,1990), pp: xx+855 Porter Michael. E. 1998. Cluster and the new economics of corn - petition. Harvard

Business Review, November-December 1998. Portes, Alejandro. 1998. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern

Sociology, Annu. Rev. Sociol. 1998. 24:1.24. Department of Sociology, Princeton University, Princeton, New Jersey 08540.

Prawirokusumo, Soeharto. 2001. Ekonomi Rakyat (Konsep ,Kebijakan dan Strategi)

BPFE, Yogyakarta. Quddus, Munir, Michel Goldsby, Mahmud Farooque. 2000. Trust: The Social Virtues

and the Creation of Prosperity. A review Article. Eastern Economic Journal, Vol 26, No.1.

Quigley, Kevin F.F. 1996. Human Bonds and Social Capital. Review Essays. Trust:

The Social Virtues and the Creation of Prosperity. By Francis Fukuyama. Free Press, 1995, 457, New York.

Ramantha. 2006. Menuju LPD Sehat. Buletin Studi Ekonomi Volume 11 Nomor 1, FE

Unud, Denpasar, hal.46-52. Rambu Atanau Mella. 2003. Institute For Reseach And Empowerment (IRE).

Pemberdayaan Masyarakat Adat, Yogyakarta. http:// www.google.com. Rahyuda,dkk, editor Komang Suarsana. 2003. Strategi Pembangunan Ekonomi Bali.

Panitia Pengkajian Strategi Pembangunan Ekonomi Bali. Kerjasama DHD 45 Provinsi Bali, Fakultas Ekonomi Unud, ISEI Cabang Denpasar dan Ikayana Universitas Udayana Denpasar.

Ringkasan Eksekutif, Kajian Pemberdayaan KUKM dalam Otonomi Daerah. http://

www.google.com. 5 September 2009. Roebyantho ,Haryati & Ety Padmiati. 2007. Pemberdayaan Jaringan Pranata Sosial

Dalam Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol.12 N0 03, hal.33-44. http:// www.google.com.

Rodriguez-Pose, Andreas, John Tamoney and Jeroen Klink. 2001. Local

empowerment through economic restructuring in Brazil: the case of the greater ABC Region. Journal of Geoforum, volume 32, pp. 459-469

Page 13: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

Sakamoto, Kumiko. 2003. Social Development culture and Participation. Waseda

University, Disertation. Sanusi, Bachrawi. 2004. Pengantar Ekonomi Pembangunan. PT. Rineka Cipta.

Jakarta. Setiawan, Maman. 2007. Strategi Pengembangan UKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

Dalam Rangka Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Makalah Seminar Internasional Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia ke X. Kerjasama Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Padjadjaran Indonesia. http:// www.google.com.

Setiawan, Hari Harjanto. 2007.Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Program SCOR

dalam Mencegah Penyebaran HIV/AIDS. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 03 hal.23-32.

Sippola, Aulikki. 2007. Developing culturally diverse organizations- a participative and

empowerment-based method. Journal of Women in Management Review, volume 22 No. 4, pp: 253-273.

Snow , David L, Suzanne C Swan, Chetra Raghavan, Cristian M. Connell and Ilene

Klein. 2003. The relationship of work stressor, coping and social support to psychological symptom among female secretarial employee. Work & Stress.

Volume 17 No. 3, pp: 241-263. Sri Budhi, Made Kembar. 2007. Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian Dengan Sektor

Lainnya dalam Perekonomian Daerah Provinsi Bali, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Suarja AR, Wayan. 2007. Kebijakan Pemberdayaan UKM dan Koperasi Guna

Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan. LPPM IPB Bogor. http:// www.google.com.

Syahyuti. 2002. Berbagai Pola Penanggulang Kemiskinan di Indonesia. Sarasehan

Nasional”Micro Finance dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan” IPB Bogor. http:// www.google.com.

---------.2007. Penerapan Pendekatan Pemberdayaan Dalam Kegiatan Pembangunan

Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol 25. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan, Bogor. http:// www.google.com.

Suyana Utama, I Made. 2006. Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Kinerja

Perekonomian dan Perubahan Struktur Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Tae, H. M, and So Young Sohn. 2005. Intelligent approach for effective management

of governmental funds for small and medium enterprises. Expert Systems with Applications 29 (2005) 566–572.

Page 14: Peran Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Pemberdayaan

Tesfayohannes, Mengsteab. 2006. The role of federal government funding on the

outreach program of independent industrial R&D establishments in Canada. Department of Management Sciences, University of Waterloo, Waterloo, Canada. Journal of Manufacturing Technology Management Vol. 18 No. 4, 2007pp. 461-478.

Tan, Justin, Juang Yang and Rajaram Veliyath. 2009. Particularistic and system trust

among small and medium business: A comparative study in china's transition economy. Journal of business Venturing, volume 24, pp: 544-557.

Thompson, Debora, Viana, Roland T Trust and Jeffrey Rhoda. 2005. The business

value of e-government for small firms. Internasional Journal of Service Industry Management, volume 16 No. 4, pp: 385-407.

Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid II Edisi

Ketujuh. Alih Bahasa Haris Munandar. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta. Tjager, I Nyoman. 2009. Karmapala, Mengiringi PNM ke Pulau Dewata. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). http:// www.google.com.

Tri Widodo Wahyu Utomo. Beberapa Evaluasi Kritis Tentang Fungsi Kesejahteraan

dan Fungsi Pelayanan Birokrasi. http:// www.google.com. 10 September 2009 Voydanoff, Patricia. 2001. Conceptualizing community in the context of work and

family. Community, Work and Family, volume 4, no. 2. Yang, Shu-Cen and Cheng-Kiang Farn. 2009. Social capital, behavioral control, and

tacit knowledge sharing—A multi-informant design. International Journal of Information Management, volume 29, pp. 210–218.

Yustika, Ahmad Erani. 2008. Ekonomi Kelembagaan, Definisi, Teori dan Strategi.

Banyumedia Publishing, Malang. Zefri. 2004. Perspektif Usaha Kecil dan Manengah Sebagai Pilihan dalam

Pembangunan Wilayah. Makalah pribadi. Sekolah Pascasarjana/S3 Institut Pertanian Bogor. http:// www.google.com.

Zou, Tieding. 2007. An Overview of Researches on the Growth of Small-and Medium-

Enterprises Based on the Enterprise Cluster. International Journal of Business and Management. Business School, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China.